LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO 1 KATA PENGANTAR Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Jantho ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas sumbangsih tenaga dan pikirannya, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Jantho dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Jantho ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2017. Laporan ini disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan kerja, keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Jantho selama Tahun 2017, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi Pengadilan Negeri Jantho untuk terus berbenah dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik, saran dan koreksi yang membangun sangat kami harapkan sehingga Laporan selanjutnya akan lebih baik. Ketua Pengadilan Negeri Jantho TEUKU SYARAFI, SH.MH NIP : 19760107 199703 1005
50
Embed
New LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO · 2018. 2. 9. · LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO 4 B. MISI Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jantho
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2017
Pengadilan Negeri Jantho ini dapat diselesaikan dengan baik.
Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas sumbangsih tenaga
dan pikirannya, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan 2017
Pengadilan Negeri Jantho dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Jantho ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan
tugas pokok selama tahun 2017. Laporan ini disusun sesuai dengan
Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
surat nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal
Penyusunan Laporan Tahunan 2017.
Laporan ini menggambarkan pelaksanaan kerja, keadaan dan perkembangan
Pengadilan Negeri Jantho selama Tahun 2017, yaitu keadaan organisasi
peradilan secara teknis maupun non teknis.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi Pengadilan
Negeri Jantho untuk terus berbenah dalam rangka meningkatkan kinerja
peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Penyusunan Laporan Tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh
karenanya kritik, saran dan koreksi yang membangun sangat kami harapkan
sehingga Laporan selanjutnya akan lebih baik.
Ketua Pengadilan Negeri Jantho
TEUKU SYARAFI, SH.MH
NIP : 19760107 199703 1005
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
2
DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- Visi
- Misi
- Kebijakan Mutu
- Budaya Kerja
- Motto
- Rencana Strategis ( Renstra )
BAB II
A. Struktur Organisasi ( Tupoksi )
- Standar Operasional Prosedur
- Sasaran Kinerja Pegawai
B. Pelayanan Publik Yang Prima
- Akreditasi Penjaminan Mutu
- Posbakum
- Sidang Keliling
- Perkara Prodeo
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
- Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat )
B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah sisa perkara yang telah diputus
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi
- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi
C. Pengelolaan sarana dan Prasarana
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis )
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
- Publikasi perkara ( one day one publish )
F. Regulasi Tahun 2017.
BAB IV PENGAWASAN
Internal
Evaluasi
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
3
BAB I
PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang salah satu prinsip
pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan lainnya, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4
Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan
organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga
peradilan yang semakin luas dan komplek.
Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No.21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri
merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian
yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek
ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan mempengaruhi
kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya
kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.
Pengadilan Negeri Jantho yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan
cakupan wilayah hukum meliputi Kota Jantho atau dalam seluruh wilayah Aceh Besar memiliki visi dan misi
sebagai berikut :
A. VISI
Pengadilan Negeri Jantho mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni“
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”dengan menuangkan dalam visi
Pengadilan Negeri Jantho“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JANTHO SEBAGAI BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG”
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
4
B. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jantho menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan kemandirian pengadilan Negeri Jantho.
2. Pelayanan yang efektif, profesional dan adil bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas unggul Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Jantho.
4. Mengintegrasikan sikap kejujuran dan transparasi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Jantho.
C. KEBIJAKAN UMUM
Dalam menjalankan misi tersebut, Pengadilan Negeri Jantho menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut
:“MEMBERI KUALITAS PELAYANAN PERADILAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT DIWILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO ”
D. BUDAYA KERJA
Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri
Jantho yang mengadopsi dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan, sehingga menetapkan budaya kerja:
- Sederhana
- Murah
- Akuntabel
- Responsif
- Transparan
- Cermat
- Objektif
- Unggul
- Ramah
- Terbuka
E. Motto
Budaya Kerja Pengadilan Negeri Jantho mengusung motto:“JEUMPA : Jujur Efektif Unggul Mandiri Profesional
Adil” yang dapat menjamin terciptanya Kualitas Pelayanan Peradilan dan Kepuasan Publik”
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
5
Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho maka
dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non
teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Jantho. Segala bentuk
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Jantho terangkum dalam Laporan
Tahunan 2017.
F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas perlu adanya suatu perencanaan Stratejik di Pengadilan Negeri Jantho
yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman,
kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakinharisemakinkompleks,dan semakintinggikualitasnya
sehingga harus didukung oleh manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan,sasaran atau
variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan yang ditetapkan ini adalah:
1. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen,efektifdan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional
dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasiyang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan
dan proposional.
5. Tersedianya/terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap
sistem pelayanan public yang adil,transparan, akuntabel.
Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2017 adalah:
Program Kerja Bidang Teknis Yustisial
1. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara
Untuk kelancaran tugas yustisial agar setiap perkara, baik pidana maupun perdata dapat diputus dalam jangka
waktu tidak lebih 5(lima) bulan setelah perkara diterima di kepaniteraan dengan mekanisme:
Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara didaftar maka Ketua Pengadilan harus menunjuk Majelis
Hakim yang menyidangkan;
Majelis Hakim yang ditunjuk segera menentukan hari siding;
Sidang dimulai tepat pukul 09.00 WIB;
Hakim Ketua Majelis bertanggung jawab atas penyelesaian setiap perkara yang ditanganinya dan
keterlambatan minutering berita acara maupun putusan menjadi tanggung jawabnya;
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
6
Untuk kelancaran pemeriksaan perkara Ketua Majelis membagi tugas kepada Hakim anggota untuk aktif
mengoreksi berita acara dan menyusun putusan;
Panitera Pengganti setelah selesai persidangan menyusun berita acara yang isinya menggambarkan
keadaan sebenarnya yang terjadi dipersidangan;
Pada hari sidang berikutnya Panitera Pengganti harus sudah selesai menyusun berita acara sidang
sebelumnya;
Konsep putusan harus sudah siap pada saat putusan diucapkan, kemudian setelah sidang ditutup segera
diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diketik dan diminutering;
Pada waktu putusan diucapkan maka seleruh berita acara harus sudah selesai diminutering dan
ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;
Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai
pengetikannya dan ditandatangani oleh majelis Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya diserahkan
kepada Panitera Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata.
Melakukan pengelolaan dan tata laksana umum, seperti persuratan, pengarsipan, perpustakaan,
pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan saranakerja, danlain-lain.
Membantu tugas Kepala Sub Umum dalam hal pendistribusian surat keluar dan surat masuk dan
kebersihan.
Menataarsip surat-surat sesuai dengan katagori dan klasifikasi.
Melakukan pengelolaan dan tata laksana keuangan.
Membuat usulan permintaan gaji pegawai,uang makan, remunerasi setiap bulannya dan membantu tugas-
tugas Kepala Sub Keuangan.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
15
STAF ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA
Membantu tugas-tugas Kepala Sub Kepegawaian membuat laporan bulanan, mengelola absensi pegawai
dan administrasi persuratan kepegawaian.
STAF PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menginputntya dalam Website setelah mendapat persetujuan
atasan
Mendukung terlaksananya dan berfungsinya TI di Pengadilan Negeri Jantho
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tatakerja,prosedurkerjadan sistem kerja padaunitkerja yang bersangkutan.Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Reformasi Birokrasi dan cita-cita dan makna keagungan Lembaga Peradilan telah mengharuskan terciptanya wujud nyata Service Excelent (Pelayanan Prima) dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Jantho.
Dari hal tersebut maka telah ditetapkanlah Standard Operational Prosedure yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 002 tahun 2012 tentang “PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG DIBAWAHNYA“.
Standar Operational Prosedur dimaksud diharapkan mampu untuk menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Pelayanan yang maksimal berkaitan dengan Informasi di Pengadilan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pengadilan Negeri Jantho
1. Ketua 3 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim 2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran Sejumlah Uang
Revisi Terakhir 17 Oktober 2017
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
16
2. Wakil Ketua 5 1. SOP Perpanjangan Penahanan
2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan 3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Permohonan 4. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Tipiring
5. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara Lalu Lintas
Revisi Terakhir
17 Oktober 2017
3. Hakim 6 1. SOP Proses Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Proses Perkara Perdata Permohonan
3. SOP Proses Perkara Pidana Cepat 4. SOP Proses Perkara Pidana Singkat
Ketua Pengadilan, antara lain: 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta
bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
21
a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
b. Masalah-masalah yang timbul c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah
Hukumnya d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada
Mahkamah Agung 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan:
daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat
mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
Wakil Ketua Pengadilan 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya
serta pengorganisasiannya 2) Mewakili Ketua bila berhalangan 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua
5) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Hakim Pengawas Bidang;
2. Eselon IV
Panitera 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan
administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4) Membuat salinan putusan 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
Wakil Panitera 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan
membuat laporan periodik. 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
Panitera Muda 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan
laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara 2) Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran,
dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan 3) Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA). 4) Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan). 5) Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara. 6) Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal
maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor. 7) Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang
Milik Negara Semester dan Tahunan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 1) Perancanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2) Menyusun Rencana Kerja (RenJa) 3) Pengajuan Revisi POK (DIPA) 4) Perawatan SIPP/CTS 5) Pengelolaan Website 6) Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan 7) Peliputan dan Penginputan Website 8) Penghimpunan Laporan
9) Penyusunan LKjiP
10) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Ortalak Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
1) Menangani keluar masuknya pegawai 2) Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai. 3) Menangani pensiun pegawai 4) Menangani kenaikan pangkat pegawai 5) Menangani gaji pegawai 6) Menangani mutasi pegawai 7) Menangani tanda kehormatan 8) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
23
3. Fungsional
Hakim 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2) Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3) Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil ketua Pengadilan Negeri atau tugas–tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan;
Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
Jurusita / Jurusita Penganti 1) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim
Ketua Majelis 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes- protes dan
pemberitahuan putusan pengadilan 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait
4. Staf
1) Staf Kepaniteraan Hukum Membuat laporan bulanan perdata. Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata. Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata. Membuat Laporan Pidana. Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata. Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata. Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata. Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang arsip.
2) Staf Kepaniteraan Pidana Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku
Register Induk. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera
Pengganti. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
24
Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa. Mencatat dengan cermat Register Penahanan. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
Menyiapkan dan menyerahkan salinan –salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
Mengerjakan pernyataan kasasi. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasanPeninjauan
Kembali. Menyusun, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya. Mengerjakan pernyataan banding. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding. Menyusun, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan
Tinggi Bandung. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa. o Mencatat
kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding. o Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.
3) Staf Kepaniteraan Perdata Melaksanakan tugas Kasir :
o Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara baik dalam Buku Jurnal maupun Buku Bantu.
o Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan setiap hari kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan.
o Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sesuai dalam SKUM dan buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.
Melaksanakan tugas Meja III : o Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan PN / PT / MA kepada yang bersangkutan. o Menyerahkan salinan penetapan PN kepada yang bersangkutan. o Menerima dan memberikan tanda terima atas memori banding, Kontra Memori Banding, Memori
Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Jawaban /Tanggapan atas alasan peninjauan kembali. o Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas banding, kasasi dan PK. o Mengirimkan berkas perkara tersebut.
Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam Register Induk perkara perdata sesuai dengan nomor yang
tercantum dalam SKUM / Surat Gugatan / Permohonan.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
25
Surat Gugatan / Permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat- surat yang berhubungan dengan gugatan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dan kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim.
Meregister Permohonan
4) Staf Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
Bertanggungjawab atas SK Pegawai. Mengarsipkan surat masuk dan keluar. Membuat SKP Mengerjakan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. Mengerjakan SK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai. Mengerjakan Usulan Pensiun. Mengerjakan Surat Pernyataan menduduki Jabatan setiap awal tahun. Membuat Berita Acara Sumpah, Pelantikan Jabatan. Membuat dan mengerjakan absen Hakim dan Pegawai Membuat buku Cuti dan Izin Cuti. Membuat KP 4.
Membuat impasing Membuat Buku Daftar Induk Pegawai
5) Staf Bagian Umum dan Keuangan Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. Melakukan pembayaran belanja rutin atas tagihan beban anggaran. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat daftar gaji / lembur/ uang makan / remunerasi dan Rapel Pegawai sebagai bahan
untuk melakukan pembayaran gaji/ lembur dan rapel Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji. Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan PNBP. Menginput setiap transaksi baik Penerimaan maupun SPM ke dalam aplikasi SAIBA. Membuat Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan. Menginput data penyerapan pada aplikasi komdanas, e-monev Bapennas PP 39, e-monev
anggaran kementerian keuangan. Membuat laporan barang milik Negara. Membuat laporan Administrasi umum. Membuat Buku Daftar Inventaris Barang Milik Negara. Membuat daftar Inventaris Ruangan (DIR). Membuat Kartu Inventaris Banrang (KIB) Gedung/ Bangunan/ tanah. Mendata barang inventaris kantor.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
26
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua)munsur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja. Sasaran kinerja pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
Pegawai Negeri Sipil sedangkan perilaku kerja adalah tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan
berdasarkan system prestasi kerja dan system karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Seluruh
PNS Pengadilan Negeri Jantho telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) pada awal tahun 2017 tepatnya
pada bulan Januari dan telah dilakukan penilaiain pada akhir bulan Desember tahun 2017 oleh pejabat penilai.
NO
ESELON
JABATAN JUMLAH SKP
KEGIATAN
KETERANGAN
1
ES III
KETUA
8
1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.
2. Menerima dan mendisposisi berkas perkara.
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.
4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI
5. Menugaskan Hakim pengawas bidang.
6. Memimpin pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi.
7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara dan
keuangan DIPA.
8. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.
WAKIL
KETUA
9
1. Membantu Ketua melakukan pengawasan internal
Pengadilan.
2. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Pidana,
Singkat dan Cepat (Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas)
serta Praperadilan.
3. Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara
Perdata Permohonan.
4. Mengeluarkan Izin / Persetujuan Penyitaan dan
Penggeledahan.
5. Mengeluarkan / menandatangani Perpanjangan
Penahanan.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan dan
Rapat Dinas.
7. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.
8. Minutasi Perkara.
9. Melakukan Mediasi.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
27
2
Eselon IVA
PANITERA
10
1. Menerima dan mendisposisi surat.
2. Menjawab dan mengirim surat.
3. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan,
6 bulanan dan tahunan.
4. Melaksanakan anggaran.
5. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi
Majelis Hakim. 6. Menandatangani salinan Putusan dan Penetapan.
7. Menandatangani Akta Banding, Kasasi, PK dan Grasi.
8. Menetapkan pemberian tugas kepada Bagian Kepaniteraan.
9. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.
10. Menandatangani Akta pendaftaram CV dan Surat Kuasa.
SEKRETARIS
6
1. Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan.
2. Melaksanakan pembinaan pegawai.
3. Melaksanakan pengawasan.
4. Menyusun laporan-laporan.
5. Membuat dan menyusun rencana kerja.
6. Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi dan MA
3
Eselon IVB
PANITERA MUDA
PERDATA
12
1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan.
2. Menerima Gugatan / Permohonan, Perlawanan.
3. Menerima Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi (Permohonan).
JUMLAH 8.005.319.000 7.125.322.000 6.813.216.321 95.61
DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM
JENIS BELANJA PAGU (Rp) PAGU REVISI
(Rp)
REALISASI PAGU
(Rp)
PROSENTASE
(%)
Belanja Barang (S2) 67.876.000 67.876.000 65.844.470 97.29
JUMLAH 67.876.000 67.876.000 65.844.470 97.29
Selain realisasi anggaran, Pengadilan Negeri Jantho Kelas IIB pun menentukan kebijaksanaan
dibidang keuangan lainya adalah sebagai penunjang tertib administrasi keuangan yang efektif dan efisien
antara lain:
a. Menyempurnakan system pembukuan keuangan rutin maupun penerimaan Negara Bukan
Pajak yang disesuaikan dengan petunjuk dari Kanwil Ditjen Anggaran dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;
b. Mengefisienkan Anggaran yang ada sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan harus
benar-benar sesuai dengan kebutuhan;
c. Mempertanggungjawabkan semua transaksi belanja dengan bukti yang sesuai Petunjuk
Kemenkeu dan pedoman Mahkamah Agung RI dan menyetorkan ke kas Negara setiap sisa
Anggaran;
d. Mempertanggung Jawabkan dan Menyetorkan pungutan pajak serta hasil Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) setiap bulan;
e. Melakukan pengawasan Keuangan yang dilakukan oleh Sekretaris / Kuasa Pengguna
Anggaran sebagai atasan langsung bendahara rutin dan bendahara penerima minimal per tri
wulan sekali dengan cara memeriksa keadaan kas dan buku kas yang dikelola oleh bendahara
rutin dan bendahara penerima;
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
43
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Jantho terdapat sarana dan prasarana
pendukung antara lain : Perangkat Keras :
1. Monitor 2. CPU 3. Server 4. Acces Point 5. Modem 6. Jaringan Komputer 7. Router
Perangkat Lunak : 1. Website 2. CTS/ SIPP 3.0.1 terupdate versi 3.2.0 3. Aplikasi E-SKUM 4. Aplikasi Delegasi Online 5. Aplikasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan belanja serta pertanggungjawaban belanja
Pengadilan Negeri Jantho pada saat ini memiliki koneksi internet menggunakan IndiHome dengan
kecepatan 100Mbps yang dihubungkan melalui router. Pengadilan Negeri Jantho memiliki 1(satu) server, 1
(satu) database local dan 1 database hosting, database local terjadwal untuk sinkronisasi kedatabase
hosting pn-jantho.go.id guna akses informasi publik. Pada bagian tertentu terdapat switch dan wifi access
point agar dapat terhubung ke server. Penginputan data dilakukan oleh masing-masing bagian yang
terhubung dengan disesuaikan dengan tupoksinya.
Contoh Gambaran Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Jantho
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
44
Pengadilan Negeri Jantho saat ini memiliki perangkat lunak Komputer (bidang IT) yang mendukung
kinerja di instansi tersebut. Ada beberapa aplikasi yang menunjang dalam melayani masyarakat dalam hal
persidangan adanya Aplikasi SIPP,ada aplikasi yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan serta
pertanggungjawaban yaitu aplikasi SAIBA( Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual), aplikasi GPP (Gaji Pokok
Pegawai), aplikasi SPM/SAS, aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) serta SIKEP, sebagai media yang
diharapkan mampu melayani organisasi dengan baik dan aplikasi persediaan (ATK) sebagai media pendukung
organisasi. Kemudian ada Sistem Manajemen Perkara yang bertujuan melayani masyarakat luar dalam hal
persidangan dengan memprioritaskan sebagai jembatan keterbukaan informasi perkara masyarakat.Tujuan
implementasi perangkat lunak kini adalah memberikan keunggulan kompetitif dan selaras dengan tujuan
organisasi sehingga berpotensi memberi keunggulan dimasa depan serta melayani masyarakat dalam hal
persidangan di Pengadilan Negeri Kelas Jantho.
Dengan adanya dukungan perangkat IT tersebut maka keterbukaan informawsi berupa Publikasi
Perkara ( One Day Publish ) dapat terpenuhi dan terealisasikan
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
45
F. REGULASI TAHUN 2017
Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2017 telah melakukan penerapan perubahan Reformasi Birokrasi
diantaranya:
1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good
governance.
3. Regulasi yang lebih tertib, efektif, dan produktif.
4. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.
6. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
7. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Dalam perubahan tersebut pencapaian sasaran-sasaran di atas akan dilakukan secara bertahap,
diharapkan akan menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin
baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan:
• tidak ada korupsi;
• tidak ada pelanggaran;
• P e n g g u n a a n APBN yang efektif dan efesien;
• semua program selesai dengan baik;
• semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
• komunikasi dengan publik baik;
• penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
• penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan serta berkeadilan;
• hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, danPro pengurangan kemiskinan;
artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan
rakyat).
Dalam pelaksanaanya dari Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Jantho telah melakukan langkah
langkah yang benar dan berkelanjutan, yaitu diantaranya:
Transparansi Peradilan
(KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
yang disempurnakan dengan KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011). Salah satu bentuk transparansi peradilan adalah
uploading putusan ke website.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
46
Pengembangan Teknologi Informasi.
Pengadilan Negeri Jantho mengembangkan website untuk memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat.
Pengelolaan PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan biaya
perkara. PNBP tersebut tidak dikelola oleh badan peradilan, tetapi langsung disetorkan ke kas Negara (PP 53
Tahun 2008).
Kode Etik Hakim.
Terbitnya Pedoman Perilaku Hakim(PPH) melalui SKKMA No.104A/KMA/SK/XII/2006 yang disempurnakan
dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor:
047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan PPH
ini dapat menciptakan disiplin tata kerja bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan
profesinya
Peningkatan Disiplin Kerja.
Terbitnya SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 yang diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung No.128 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
dibawahnya, dapat meningkatkan disiplin kerja aparat peradilan.
Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita
Terbitnya Pedoman Perilaku Panitera Pengganti dan Jurusita ini dapat menciptakan disiplin tata kerja bagi
Panitera Pengganti dan Jurusita untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan profesinya.
Wisthleblower dan Pengaduan
Pengadilan Negeri Jantho Kelas II telah menerapkan system wisthle Blower dan menyiapkan meja
pengaduan, dan sampai sekarang program-program kerja tersebut masih dilaksanakan dan terus dikembangkan
serta terus dioptimalkan oleh para stakeholdernya, maka setiap waktunya pelaksanaan reformasi birokrasi ini
dilakukan monitoring oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka
tertib administrasi dan putusan-putusan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
47
BAB IV
PENGAWASAN
Pengawasan pada Pengadilan Negeri Jantho berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan.
Terdapat 2 (dua) jenis pengawasan yakni :
1. Pengawasan Melekat Yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional Yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada Pengadilan Negeri Jantho pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jantho dan Panitera serta Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim, pelaksanaan pengawasan
melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural
maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-
masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.
Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor :W11. U1/1090 /KP.04.10/III /2017 tanggal 5 Maret 2017,
yaitu:
NO
NAMA PENGAWAS BIDANG
JABATAN
PENGAWAS BIDANG
1.
MUHIFUDDIN, SH.MH
WAKIL KETUA
KOORD. PENGAWASAN
2.
INDA RUFIEDI, SH
HAKIM
PERENC, IT dan PELAPORAN
3.
MUSTABSYIRAH , SH.MH
HAKIM
KEPANITERAAN PIDANA
4
ANDRIYANSYAH, SH.
HAKIM
KEPANITERAAN HUKUM DAN
PIDANA
5
SAPTIKA HANDHINI, SH
HAKIM
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
dan TATA LAKSANA
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
48
Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap 3(tiga) bulan yang disampaikan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho.
Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan
atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN.
A. Internal
Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Jantho dilaksanakan secara rutin baik secara langsung
yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan
pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.
Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :
1. Manajemen Peradilan
a. Program Kerja;
b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
c. Pengawasan dan Pembinaan;
d. Kendala dan Hambatan;
e. Faktor-faktor pendukung;
f. Evaluasi kegiatan;
2. Administrasi Perkara
a. Prosedur penerimaan perkara;
b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
f. Keuangan perkara;
g. Pemberkasan perkara dan kerasipan;
h. Pelaporan;
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
c. Minutasi perkara;
d. Pelaksanaan putusan(Eksekusi);
4. Administrasi Umum
a. Kepegawaian;
b. Keuangan;
c. Inventaris;
d. Perpustakaan,tertib persuratan danperkantoran;
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
49
5. Kinerja pelayanan publik
a. Pengelolaan manajemen;
b. Mekanisme pengawasan;
c. Kepemimpinan;
d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
h. Tingkat pengaduan masyarakat;
Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2017 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi
oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan kedalam laporan hasil
pemeriksaan,untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk
menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.
B. Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni
Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-
masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui
kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan
solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.
LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO
50
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Pengadilan Negeri Jantho sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk
mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya
manusia dan sarana prasarana yang terbatas, dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur(SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena
terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan
Monitoring yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim
Pengawas pada Pengadilan Negeri Jantho
B. Rekomendasi
1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu
secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna
menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja .Dan perlu ditambah anggaran
pemeliharaannya.
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai
pada Pengadilan Negeri Jantho mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat
terbatas.
3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis
maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik