JAKARTA, MEI 2014 MENGHADIRKAN NEGARA YANG BEKERJA
Negara Bekerja Untuk Seluruh Rakyatnya #Nomor2TelahBekerja
Jun 26, 2015
Birokrasi dan aparatur negara , masih terkesan lamban dan kurang cekatan. "Jokowi dan JK adalah figur yang akan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan publik. Beliau berpengalaman dalam memimpin dan mengelola birokrasi. Meningkatnya pelayanan publik akan membuat berbagai persoalan rakyat bisa teratasi," ujar Koordinator Nasiona Projo Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya, Rabu (21/5/2014)
Menurutnya, berbagai program Jokowi selama memimpin Solo dan Jakarta, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar adalah contoh yang nyata.
"Jokowi dan JK adalah pemimpin yang cekatan, lincah dan berani melakukan terobosan-terobosan. Kata "lamban" pasti akan hilang dalam kamus pemerintahan ke depan," jelas mantan kepala Balitbang PDI P ini.
Budi mengatakan saat ini rakyat banyak mengeluh karena mereka tidak merasakan kehadiran negara dalam persoalan mereka. Pemerintahan ke depan pasti serius meningkatkan kualitas kinerja aparatur nya. Ia mengatakan saatnya kepemimpinan yang melayani hadir lebih nyata dalam kehidupan publik.
"Program peningkatan layanan publik di berbagai sektor seperti perijinan, transportasi publik, sarana dan prasarana pasti akan diwujudkan oleh kepemimpinan yang bekerja dengan giat dan responsif. Saat nya rakyat di urus dengan kebulatan dan ketulusan hati, " pungkas aktivis UI 98 ini.
MENUJU BIROKRASI MODERN BIROKRASI MILITERISTIK Problem Bangunan Organisasi Problem Visi Dan Misi Organisasi Problem Personel Pelaksana Problem Fasilitas Pendukung Problem Kepemimpinan PROBLEM BIROKRASI PADA MASA OTONOMI DAERAH MENUJU BIROKRASI DAERAH DI MASA DEPAN: BIROKRASI WIRAUSAHA Bangunan Organisasi Visi dan Misi Organisasi Personel Pelaksana Fasilitas Pendukung Kepemimpinan
Menurutnya, berbagai program Jokowi selama memimpin Solo dan Jakarta, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar adalah contoh yang nyata.
"Jokowi dan JK adalah pemimpin yang cekatan, lincah dan berani melakukan terobosan-terobosan. Kata "lamban" pasti akan hilang dalam kamus pemerintahan ke depan," jelas mantan kepala Balitbang PDI P ini.
Budi mengatakan saat ini rakyat banyak mengeluh karena mereka tidak merasakan kehadiran negara dalam persoalan mereka. Pemerintahan ke depan pasti serius meningkatkan kualitas kinerja aparatur nya. Ia mengatakan saatnya kepemimpinan yang melayani hadir lebih nyata dalam kehidupan publik.
"Program peningkatan layanan publik di berbagai sektor seperti perijinan, transportasi publik, sarana dan prasarana pasti akan diwujudkan oleh kepemimpinan yang bekerja dengan giat dan responsif. Saat nya rakyat di urus dengan kebulatan dan ketulusan hati, " pungkas aktivis UI 98 ini.
MENUJU BIROKRASI MODERN BIROKRASI MILITERISTIK Problem Bangunan Organisasi Problem Visi Dan Misi Organisasi Problem Personel Pelaksana Problem Fasilitas Pendukung Problem Kepemimpinan PROBLEM BIROKRASI PADA MASA OTONOMI DAERAH MENUJU BIROKRASI DAERAH DI MASA DEPAN: BIROKRASI WIRAUSAHA Bangunan Organisasi Visi dan Misi Organisasi Personel Pelaksana Fasilitas Pendukung Kepemimpinan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
J A K A R T A , M E I 2 0 1 4
MENGHADIRKANMENGHADIRKANNEGARA YANG BEKERJA
KORUPSI BUKANLAH HUKUM SEMATA, TETAPI SUDAH MENJADI FENOMENA KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME).
SEMAKIN RENDAHNYA TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA NEGARA & LEMBAGA PENEGAK HUKUM
MEMBURUKNYA INDEKS KINERJA PENEGAKAN HAM
PELANGGARAN ANTI KORUPSI & PENEGAKAN HUKUM
GAMBAR : INDEKS KINERJA PENEGAKAN HAMKeterangan : Skala 0 (lemah) s/d 7 (kuat)Sumber: Setara Institute, 2010-2013
Survei Publik Mengenai Perbandingan Kondisi Penegakan Hukum dengan 10 Tahun Lalu, Sumber : Kompas 2013
SOLUSI
MEMBANGUN “BUDAYA TAKUT KORUPSI”.
PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS KORUPSI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI YANG
TRANSPARAN
PEMBENTUKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI
MENDUKUNG PENGUATAN DAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
MEMBANGUN SINERGI DI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG DAN KPK.
MEMPRIORITASKAN PENANGANAN KASUS KORUPSI DI SEKTOR PENEGAKAN HUKUM, POLITIK, PAJAK, BEA CUKAI DAN INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SISTEM INTEGRITAS NASIONAL (SIN)
MENDUKUNG KETERLIBATAN PUBLIK DAN MEDIA MASSA DALAM PENGAWASAN TERHADAP UPAYA TINDAKAN KORUPSI
STRUKTUR ORGANISASI BIROKRASI YANG GEMUK DAN AKOMODATIF TERHADAP KEPENTINGAN PEJABAT YANG BERWENANG.
TUMPANG TINDIH PERATURAN PER-UU.
SDM APARATUR KURANG KOMPETEN.
KORUPSI BIROKRASI MASIH TINGGI.
PELAYANAN PUBLIK TAK CUKUP BERKUALITAS.
REFORMASI BIROKRASI SOLUSI
PENETAPAN PAYUNG HUKUM YANG
KUAT UNTUK REFORMASI BIROKRASI
DAN PELAYANAN PUBLIK
MERAMPINGKAN STRUKTUR
ORGANISASI BIROKRASI YANG
CENDERUNG GEMUK
MENJALANKAN SECARA KONSISTEN UU
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
Related Documents
