PROJECT SCB NASKAH AKA BFWM REGIONAL SUMATERA 2012 ADEMIK PERATURAN PENGELOLAAN JA PENGELOLAAN JA PENGELOLAAN JA PENGELOLAAN JA DA DA DA DA Robert Tu Lokal Consultant Payment f Project SCBFWM – A UTARA N DAERAH ASA LINGKUNGAN ASA LINGKUNGAN ASA LINGKUNGAN ASA LINGKUNGAN A A A AS S S S ASAHAN TOBA ASAHAN TOBA ASAHAN TOBA ASAHAN TOBA ua Siregar, Ph.D for Environmental Services (PES) Regional North Sumatera, 2013
74
Embed
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH - usi.ac.id · PDF filePuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Akhir “Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROJECT SCBFWM REGIONAL SUMATERA UTARA
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
PROJECT SCBFWM REGIONAL SUMATERA UTARA2012
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN
DADADADA
Robert Tua Siregar, Ph.DLokal Consultant Payment for Environmental Services (PES)
Project SCBFWM –
PROJECT SCBFWM REGIONAL SUMATERA UTARA
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN
DADADADAS S S S ASAHAN TOBAASAHAN TOBAASAHAN TOBAASAHAN TOBA
Robert Tua Siregar, Ph.D Lokal Consultant Payment for Environmental Services (PES)
Regional North Sumatera, 2013
NASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURAN
Cost Sharing
Didukung Pendanaan Melalui Project
Publikasi ini terlaksana atas dana dari Proyek Strengthening
and Watershed Management (SCBFWM) Regional Sumatera Utara, 2013
Semua dokumentasi dan foto dalam publikasi ini adalah hak penulis kecuali disebutkan
sumber lain.
PROJECT SCBFWM REGIONAL SUMATERA UTARA
NASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN
DAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARA
: - BP DAS Asahan Barumun - Private Sector (PT. Inalum, PT. TPL,
PT. Aqua Farm, PHRI, dll - SKPD Kabupaten Toba Samosir
Didukung Pendanaan : GEF – UNDP : SCBFWM
Robert Tua Siregar, Ph.DLokal Consultant Payment for Environmental Services (PES)
Development Plan Policy SpecialistPascasarjana Program Perencanaan Wilayah dan Kota
Publikasi ini terlaksana atas dana dari Proyek Strengthening Community Based Forest
and Watershed Management (SCBFWM) Regional Sumatera Utara, 2013
Semua dokumentasi dan foto dalam publikasi ini adalah hak penulis kecuali disebutkan
PROJECT SCBFWM REGIONAL SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
NASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURANNASKAH AKADEMIK PERATURAN PENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGANPENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN
DAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBADAS ASAHAN TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARA
Private Sector (PT. Inalum, PT. TPL,
SKPD Kabupaten Toba Samosir
Robert Tua Siregar, Ph.D Lokal Consultant Payment for Environmental Services (PES)
Plan Policy Specialist Pascasarjana Program Perencanaan Wilayah dan Kota
Leimona. B, 2009. Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa
Lingkungan di Indonesia, World Agroforestry Centre – ICRAT
Manan Bagir, 1992. Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Jakarta IN
Mubiyarto, 1996. Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia, CV.
Aditya Media, Yogyakarta.
Danida, 2011. Protokol Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), protocol of
Strategi Pengelolaan Sosial Forestry.
2014 Direktorat
gsi Cita Hukum dalam Penyusuran Peraturan
Perundangan yang Demokratis dalam Arena Hukum. Majalah FH UNI
Johannes Gunawan, 2003. Perbandingan Hukum Kontrak, Materi Kulian
Universitas Katolik Parahyangan Program Pasca Sarjana. Program
undangan, Konstitusi Press,
Leimona. B, 2009. Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa
ICRAT – SCA.
undangan Indonesia. Jakarta IN
Mubiyarto, 1996. Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia, CV.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah D
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor
M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang
Purnama, BM, 2009. Pembangunan Kehutana
Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Bandung. Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan, Jakarta.
Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Sumber Daya air.
Undang-undang No. 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah D
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor
01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Purnama, BM, 2009. Pembangunan Kehutanan Indonesia. Rapat Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Bandung. Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan, Jakarta.
undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Sumber Daya air.
undang No. 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan
undangan.
omor 38 Tahun 2007. Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor
01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
undangan.
n Indonesia. Rapat Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Bandung. Sekretaris
undang No. 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan
PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR
Menimbang : a. bahwa telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhkepent
b. bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan
melestarikan potensi sumber daya alam dan
kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang
berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan
potensi jasa lingkungan secara bijaksana dalam rangka
menumbuhkan p
aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya
masyarakat;
c. bahwa pemerintah
kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan jasa lingkungan sebagai bagian dari
komponen
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
Mengingat : 1. UndangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Draft RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP DAS ASAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan
melestarikan potensi sumber daya alam dan
kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang
berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan
potensi jasa lingkungan secara bijaksana dalam rangka
menumbuhkan perekonomian dengan memperhatikan
aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya
masyarakat;
bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara
kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan jasa lingkungan sebagai bagian dari
komponen ekonomi lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 199Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Utara dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAS ASAHAN-TOBA
kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan
melestarikan potensi sumber daya alam dan
kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang
berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan
potensi jasa lingkungan secara bijaksana dalam rangka
erekonomian dengan memperhatikan
aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya
Provinsi Sumatera Utara mempunyai
kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan jasa lingkungan sebagai bagian dari
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Provinsi Sumatera Utara tentang
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumatera
dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
22. Undang
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
23. Undang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik I
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Tahun 2004 tentang Kehutanan Men
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
24. Undang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 32, Tambahan L
Republik Indonesia Nomor 4377);
25. Undang
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
26. Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);
27. Undang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 N
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
entang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
ndonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
undang Nomor 1
jadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
embaran Negara
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
omor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
k Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
28. Undang
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan
Nomor 4700);
29. Undang
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725;
30. Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
31. Undang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomo
Republik Indonesia Nomor 4966);
32. Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
33. Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
34. Undang
(Lembaran Negara Republ
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam (Lembaran
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725;
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 5059);
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia
undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
r 11, Tambahan Lembaran Negara
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kesehatan
ik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Tahun 1994
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3550);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sumber Daya
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 1
Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indo
Tahun 2007 Nomor 82);
42. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62).
43. Peraturan Daerah
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang W
Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara
44. Peraturan Daerah
Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
Sumatera Utara
Utara
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3550);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indo
Tahun 2007 Nomor 82);
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62).
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang W
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 24 seri D Nomor 12).
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2).
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
6 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (Lembaran Negara
Provinsi Sumatera Utara Nomor 24
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(Lembaran Daerah Provinsi
Tahun 2001 Nomor 24 seri D Nomor 12).
Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Provinsi Sumatera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
22. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara
23. Pemerintah Daerah adalah
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
24. Gubernur adalah Gubernur
25. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
26. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pen
penegakan hukum.
27. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan.
28. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Provinsi Sumatera Utara;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Gubernur Sumatera Utara;
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.
Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
elamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan.
Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
dan perangkat daerah sebagai
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
gembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan
Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
elamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk
29. Jasa Lingkungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber
daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air,
udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam,
rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah,
erosi, banjir, dan lain
30. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan
pengendalian;
31. Kompensasi/imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang
diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
lingkungan hidup.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
33. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
orang kearah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
34. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah
berdampak pada Lingkungan Hidup;
35. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan usaha yang mengelola sumberdaya
jasa lingkungan hidup;
36. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak
berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan;
37. Kearifan Lokal adalah
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari;
38. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
39. Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan
atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosist
kungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber
daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air,
udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam,
rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian
erosi, banjir, dan lain-lain);
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan
si/imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang
diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
orang kearah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau
ang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah
berdampak pada Lingkungan Hidup;
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan usaha yang mengelola sumberdaya alam yang menghasilkan
jasa lingkungan hidup;
Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak
berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan;
Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan
atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau
kungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber
daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air,
udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam,
pengendalian
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan
si/imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang
diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau
ang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
alam yang menghasilkan
Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau
kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak
nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan
atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
em dan kehidupan, dan atau
kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko,
pengelolaan resiko dan atau komunikasi resiko;
40. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek
objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia
pelestariannya;
41. Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa
lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga
swadaya masyarakat;
42. Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran kompensasi/imbal jasa
terhadap objek-objek lingkungan.
43. Wilayah DAS Asahan Toba adalah wilayah yang ada di Kabupaten
Asahan, Toba Samosir, Samosir, Humbang hasundutan, Tapanuli Utara,
Tanah Karo, Dairi, Simalung
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.
Tujuan Pengelolaan Jasa Lingku
a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
b. Menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah
c. Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup/sumber daya
alam di daerah.
Ruang lingkup pengelolaan jasa lingkungan hidup meliputi ;
h. perencanaan;
i. pemanfaatan;
j. pengendalian;
k. pengembangan
l. pemeliharaan;
kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko,
pengelolaan resiko dan atau komunikasi resiko;
Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek
objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan demi
Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa
lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga
swadaya masyarakat;
Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau
ebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran kompensasi/imbal jasa
objek lingkungan.
Wilayah DAS Asahan Toba adalah wilayah yang ada di Kabupaten
Asahan, Toba Samosir, Samosir, Humbang hasundutan, Tapanuli Utara,
Tanah Karo, Dairi, Simalungun dan Kota Tanjung Balai.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.
Pasal 3
Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah untuk :
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
Menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah ;
Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup/sumber daya
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan jasa lingkungan hidup meliputi ;
pengembangan
kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko,
Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek-
jasa lingkungan demi
Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa
lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga
Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau
ebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran kompensasi/imbal jasa
Wilayah DAS Asahan Toba adalah wilayah yang ada di Kabupaten
Asahan, Toba Samosir, Samosir, Humbang hasundutan, Tapanuli Utara,
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
Menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam
Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup/sumber daya
m. pengawasan, dan;
n. penegakan hukum;
OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP
Obyek Kompensasi Jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan di daerah adalah :
e. Sumber daya air (water resources
f. Daya rosot karbon (
g. Keindahan alam (Scenie beauty
h. Keanekaragaman hayati (
(1) Obyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah digolongkan:
a. berdasarkan manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan air
bawah tanah yang dikomersialkan ;
b. berdasarkan manfaat t
hutan raya, hutan adat, hutan lindung, dan hutan wisata.
(2) Subyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup adalah orang pribadi dan
badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan
hidup.
pengawasan, dan;
penegakan hukum;
BAB III
OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5
Obyek Kompensasi Jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan di daerah adalah :
water resources)
Daya rosot karbon (Carbon sequestiation)
Scenie beauty)
Keanekaragaman hayati (Biodiversity)
Pasal 6
Obyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah digolongkan:
berdasarkan manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan air
bawah tanah yang dikomersialkan ;
berdasarkan manfaat tidak langsung yang terdiri dari wisata alam,
hutan raya, hutan adat, hutan lindung, dan hutan wisata.
Subyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup adalah orang pribadi dan
badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan
OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP
Obyek Kompensasi Jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembayaran
Obyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah digolongkan:
berdasarkan manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan air
idak langsung yang terdiri dari wisata alam,
Subyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup adalah orang pribadi dan
badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan
PENGELOLAAN OBYEK JASA LINGKUNGAN
Pengelolaan atas obyek jasa lingkungan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
(1) Untuk membantu menjalankan tugas
lingkungan di daerah dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Gubernur
mengawasi sebagai mitra pemerintah daerah;
(2) Institusi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
forum bersama antara :
a. Penyedia jasa lingkungan hidup ;
b. Pemanfaat jasa lingkungan hidup;
c. Instansi terkait ;
d. LSM.
(3) Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang institusi multipihak
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
(4) Proporsi komposisi dari susunan organisasi multipihak yaitu harus
didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan;
(5) Kewenangan pokok yang terkait dengan keuangan sebagai hasil
pembayaran jasa lingkungan adalah mutlak k
penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan;
(6) Instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai
kewenangan dan tanggungjawab sebagai mediator dan fasilitator;
(7) Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Gubernur, melalui Instansi teknis yang bertanggungjawab dan
diberi tugas di bidang lingkungan hidup.
BAB IV
PENGELOLAAN OBYEK JASA LINGKUNGAN
Pasal 7
Pengelolaan atas obyek jasa lingkungan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
Pasal 8
Untuk membantu menjalankan tugas-tugas dalam pegelolaan jasa
lingkungan di daerah dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam
Gubernur berwewenang membentuk institusi multipihak
sebagai mitra pemerintah daerah;
ihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
forum bersama antara :
Penyedia jasa lingkungan hidup ;
Pemanfaat jasa lingkungan hidup;
Instansi terkait ;
Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang institusi multipihak
dengan Peraturan Gubernur;
Proporsi komposisi dari susunan organisasi multipihak yaitu harus
didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan;
Kewenangan pokok yang terkait dengan keuangan sebagai hasil
pembayaran jasa lingkungan adalah mutlak kewenangan masyarakat
penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan;
Instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai
kewenangan dan tanggungjawab sebagai mediator dan fasilitator;
Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
Gubernur, melalui Instansi teknis yang bertanggungjawab dan
diberi tugas di bidang lingkungan hidup.
Pengelolaan atas obyek jasa lingkungan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yang bertanggungjawab di
tugas dalam pegelolaan jasa
lingkungan di daerah dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam
membentuk institusi multipihak untuk
ihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang institusi multipihak
Proporsi komposisi dari susunan organisasi multipihak yaitu harus
didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan;
Kewenangan pokok yang terkait dengan keuangan sebagai hasil
ewenangan masyarakat
Instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai
kewenangan dan tanggungjawab sebagai mediator dan fasilitator;
Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
, melalui Instansi teknis yang bertanggungjawab dan
(1) Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan kompensasi/imbal
jasa lingkungan hidup.
(2) Pemanfaat jasa lingkungan
hidup.
(1) Penyedia jasa lingkungan hidup wajib memelihara lingkungan hidup
sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib memberikan kompensasi jasa
lingkungan hidup.
PENETAPAN OBYEK, SU
Obyek dan subyek jasa lingkungan hidup ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penetapan lokasi Obyek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menghormati dan memperhatikan secara sungguh-sungguh haklokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
(1) Penatapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan Analisa
Lingkungan Hidup.
(2) Penetapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa
lingkungan hidup.
(3) Melaksanakan PES denga
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan kompensasi/imbal
jasa lingkungan hidup.
Pemanfaat jasa lingkungan hidup berhak menikmati jasa lingkungan
Pasal 10
Penyedia jasa lingkungan hidup wajib memelihara lingkungan hidup
sesuai dengan fungsinya.
Pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib memberikan kompensasi jasa
BAB VI
PENETAPAN OBYEK, SUBYEK DAN PEMBAYARAN
Pasal 11
Obyek dan subyek jasa lingkungan hidup ditetapkan lebih lanjut dengan
Pasal 12
Penetapan lokasi Obyek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menghormati dan memperhatikan secara
sungguh hak-hak adat atas tanah serta kearifan masyarakat lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 13
Penatapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan Analisa
Lingkungan Hidup.
Penetapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa
Melaksanakan PES dengan menjalankan untuk kepentingan lingkungan.
Pasal 14
Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan kompensasi/imbal
hidup berhak menikmati jasa lingkungan
Penyedia jasa lingkungan hidup wajib memelihara lingkungan hidup
Pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib memberikan kompensasi jasa
BYEK DAN PEMBAYARAN
Obyek dan subyek jasa lingkungan hidup ditetapkan lebih lanjut dengan
Penetapan lokasi Obyek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menghormati dan memperhatikan secara
hak adat atas tanah serta kearifan masyarakat
Penatapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan Analisa Resiko
Penetapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa
n menjalankan untuk kepentingan lingkungan.
(1) Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup,
sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestrian alam di lokasi Obyek
jasa lingkungan hidup.
(2) Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imb
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh masyarakat dan atau
institusi multipihak.
(3) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada pengelola wajib dilakukan audit sekurang
kurangnya setahun sekali atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor
independen yang ditetapkan oleh
Penetapan obyek, subyek dan pembayaran serta pemanfaatannya sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan
hidup di daerah;
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat
bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup,
sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestrian alam di lokasi Obyek
jasa lingkungan hidup.
Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh masyarakat dan atau
institusi multipihak.
Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada pengelola wajib dilakukan audit sekurang
setahun sekali atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor
independen yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 15
Penetapan obyek, subyek dan pembayaran serta pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang
bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup,
sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestrian alam di lokasi Obyek
al jasa lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh masyarakat dan atau
Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada pengelola wajib dilakukan audit sekurang-
setahun sekali atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor
Penetapan obyek, subyek dan pembayaran serta pemanfaatannya dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14,
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
instansi teknis yang
Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di daerah, dengan memperhatikan ketentuan perundang
(1) Gubernur berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan
Audit Lingkungan Hidup, apabila diduga ada kemerosotan kualitas
lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi
obyek jasa lingkungan hidup.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dim
dilaksanakan oleh institusi multipihak,
dan/atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup
atas beban APBD, dengan jumlah biaya ditetapkan oleh
(3) Hasil audit lingkungan hidu
diumumkan oleh Gubernur
PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN HIDUP
(1) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
Pengadilan atau diluar Pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa
diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan
mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan
hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan
yang merusak lingkungan hidup.
(3) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan jasa institusi multi pihak,
sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa jasa
lingkungan hidup.
Pasal 17
Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di daerah, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 18
berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan
Audit Lingkungan Hidup, apabila diduga ada kemerosotan kualitas
lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi
obyek jasa lingkungan hidup.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilaksanakan oleh institusi multipihak, Gubernur dapat melaksanakan
dan/atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup
atas beban APBD, dengan jumlah biaya ditetapkan oleh Gubernur
Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
Gubernur.
BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 19
Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
Pengadilan atau diluar Pengadilan.
Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup sedapat mungkin dilakukan
diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan
mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan
hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan
k lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan jasa institusi multi pihak,
sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa jasa
lingkungan hidup.
BAB X
SANKSI-SANKSI
Pasal 20
Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di daerah, dengan
berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan
Audit Lingkungan Hidup, apabila diduga ada kemerosotan kualitas
lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi
aksud pada ayat (1) tidak dapat
dapat melaksanakan
dan/atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup
Gubernur.
p sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
jasa lingkungan hidup sedapat mungkin dilakukan
diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan
mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan
hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan
Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan jasa institusi multi pihak,
sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa jasa
Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hi
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan
Peraturan daerah ini mulai berl
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Diundangkan di Balige,
Pada tanggal,
2………………………
SEKRETARIS DAERAH
________________________________
NIP.
Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan
undangan di bidang lingkungan hidup;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
dan/atau Keputusan Gubernur.
Pasal 22
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal :
GUBERNUR SUMATERA UTARA
ttd
H.GATOT PUJI NUGROHO,ST,M.Si
Diundangkan di Balige,
2………………………
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd,
________________________________
Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan
hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
SUMATERA UTARA,
H.GATOT PUJI NUGROHO,ST,M.Si
LEMBARAN DAERAH NOMOR ....
Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG
_____________________________________
NIP.
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN …..
Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMATERA UTARA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
_____________________________________
TAHUN …..
SUMATERA UTARA
UNDANGAN,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
I. UMUM
1. Undang-undang Nomor 32 Tahhun 2009 menyatakan bahwa
pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban
mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen
lingkungan hidup
situasional masyarakat local adalah jasa lingkungan.
2. Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini
pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan,
ketimpangan struktur penguasaaan, pemi
berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan
kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan
kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan
pemerintah/ pemerintah daerah harus diarahkan untu
situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna,
serta menjamin keberlanjutan (
alam. Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah h
mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada
aspek legal-formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak
ekonomi social dan budaya (
3. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya
guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu
tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku
kepentingan. Untuk itu kepentingan
dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air
bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga
sumber-sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana
masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghor
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMATERA UTARA
NOMOR ….. TAHUN …....
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
undang Nomor 32 Tahhun 2009 menyatakan bahwa
pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban
mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen
lingkungan hidup yang memungkinkan dikembangkan berdasarkan
situasional masyarakat local adalah jasa lingkungan.
Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini
pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan,
ketimpangan struktur penguasaaan, pemilikan dan penggunaan,
berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan
kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan
kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan
pemerintah/ pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan
situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna,
serta menjamin keberlanjutan (sustainability) fungsi sumber daya
alam. Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah hendaknya juga
mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada
formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak
ekonomi social dan budaya (ecosoc rights).
Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya
guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu
tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku
kepentingan. Untuk itu kepentingan-kepentingan suatu pihak
dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air
bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga
sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana
masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghor
SUMATERA UTARA
undang Nomor 32 Tahhun 2009 menyatakan bahwa
pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban
mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen
yang memungkinkan dikembangkan berdasarkan
Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini
pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan,
likan dan penggunaan,
berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan
kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan
kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan
k menciptakan
situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna,
) fungsi sumber daya
endaknya juga
mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada
formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak
Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya
guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu
tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku
kepentingan suatu pihak harus
dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air
bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga
sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana
masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghormati
kepentingan-kepentingan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab
dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.
4. Imbalan/kompensasi jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran
bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam
mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa
lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.
Akan tetapi kelompok lain tersebut tidak memahami atau tidak
menghargai jasa lingkungan tersebut. Kelompok lain tersebut sering
menikmati jasa lingkungan itu secara gratis. Sebagai contoh,
hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu
merupakan suatu ekosistem alam sebagai reservoir besar yang dapat
menampung air hujan, menyaring air hujan tersebut dan kemudian
melepaskannya secara bertahap sehingga air tersebut bermanfaat
bagi manusia. Bila daerah hulu rusak, maka terjadilah banjir dan
penurunan kualitas air yang pada gilirannya mengancam kehidupan
masyarakat hilir. Oleh sebab itu masyarakat hilir seyogyanya ikut
bertanggungjawab terhadap pengelolaan sda di daerah hulu.
5. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok
miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat
pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8
juta orang tinggal pada lahan yang diklaim sebagai hutan negara dan
sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta
orang yang tinggal di desa
antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari
Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun.
Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan
dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi
pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyar
di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya
penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah
sangat tinggi. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang
miskin. Hutan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan
bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga termiskin di kawasan
hutan. Hutan memungkinkan peladang mempertahankan kesuburan
tanah dan pengendalian gulma yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Hutan merupakan jaring pengaman ekonomi
ketika panen g
keluarga, berjual hasil hutan dan hasil wanatani (agroforest)
kepentingan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab
dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.
Imbalan/kompensasi jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran
bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam
la sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa
lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.
Akan tetapi kelompok lain tersebut tidak memahami atau tidak
menghargai jasa lingkungan tersebut. Kelompok lain tersebut sering
sa lingkungan itu secara gratis. Sebagai contoh,
hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu
merupakan suatu ekosistem alam sebagai reservoir besar yang dapat
menampung air hujan, menyaring air hujan tersebut dan kemudian
nya secara bertahap sehingga air tersebut bermanfaat
bagi manusia. Bila daerah hulu rusak, maka terjadilah banjir dan
penurunan kualitas air yang pada gilirannya mengancam kehidupan
masyarakat hilir. Oleh sebab itu masyarakat hilir seyogyanya ikut
ungjawab terhadap pengelolaan sda di daerah hulu.
Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok
miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat
pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8
rang tinggal pada lahan yang diklaim sebagai hutan negara dan
sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta
orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan enam juta orang di
antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari
Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun.
Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan
dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi
pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyar
di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya
penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah-daerah terpencil
sangat tinggi. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang
miskin. Hutan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan
bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga termiskin di kawasan
hutan. Hutan memungkinkan peladang mempertahankan kesuburan
tanah dan pengendalian gulma yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Hutan merupakan jaring pengaman ekonomi
ketika panen gagal atau pekerjaan upahan tidak ada. Bagi banyak
keluarga, berjual hasil hutan dan hasil wanatani (agroforest)
kepentingan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab
dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.
Imbalan/kompensasi jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran
bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam
la sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa
lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.
Akan tetapi kelompok lain tersebut tidak memahami atau tidak
menghargai jasa lingkungan tersebut. Kelompok lain tersebut sering
sa lingkungan itu secara gratis. Sebagai contoh,
hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu
merupakan suatu ekosistem alam sebagai reservoir besar yang dapat
menampung air hujan, menyaring air hujan tersebut dan kemudian
nya secara bertahap sehingga air tersebut bermanfaat
bagi manusia. Bila daerah hulu rusak, maka terjadilah banjir dan
penurunan kualitas air yang pada gilirannya mengancam kehidupan
masyarakat hilir. Oleh sebab itu masyarakat hilir seyogyanya ikut
ungjawab terhadap pengelolaan sda di daerah hulu.
Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok
miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat
pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8
rang tinggal pada lahan yang diklaim sebagai hutan negara dan
sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta
desa dekat hutan dan enam juta orang di
antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan.
Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun.
Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan
dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi
pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin
di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya
daerah terpencil
sangat tinggi. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang
miskin. Hutan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan
bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga termiskin di kawasan
hutan. Hutan memungkinkan peladang mempertahankan kesuburan
tanah dan pengendalian gulma yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Hutan merupakan jaring pengaman ekonomi
agal atau pekerjaan upahan tidak ada. Bagi banyak
keluarga, berjual hasil hutan dan hasil wanatani (agroforest)
merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana
produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Indonesia adalah salah
satu dari 70 negara
kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi
Penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu maka sudah
sepantasnya bila pemerintah Indonesia membuat kebijakan
yang progresif yang berkaitan dengan pe
masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Pemenuhan hak
positif terhadap kondisi ekosistem hutan.
II. PASAL-PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Pemberian kompensasi jasa lingkungan mereka yang berjasa dan memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan akan mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Audit Lingkungan dalam peraturan daerah ini bertuju(a) mengevaluasi diterapkannya peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan, (b) mengevaluasi resiko lingkungan, (c) mengevaluasi fasilitas pengelolaan untuk meningkatkan kinerja, (d) mengidentifikasi peluang pengurangan limbah, (e) mengidentifikacara kerja yang baik,
Pasal 19 Cukup jelas
merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana
produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Indonesia adalah salah
satu dari 70 negara yang sepakat menjadikan pengentasan
kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi
Penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu maka sudah
sepantasnya bila pemerintah Indonesia membuat kebijakan
yang progresif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut akan berpengaruh
positif terhadap kondisi ekosistem hutan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pemberian kompensasi jasa lingkungan dilakukan kepada mereka yang berjasa dan memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan akan mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Audit Lingkungan dalam peraturan daerah ini bertuju(a) mengevaluasi diterapkannya peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan, (b) mengevaluasi resiko lingkungan, (c) mengevaluasi fasilitas pengelolaan untuk meningkatkan kinerja, (d) mengidentifikasi peluang pengurangan limbah, (e) mengidentifikasi potensi penyelamatan dana, (f) mencara kerja yang baik, dan (g) meningkatkan citra terhadap public.
Pasal 19 Cukup jelas
merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana
produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Indonesia adalah salah
yang sepakat menjadikan pengentasan
kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi
Penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu maka sudah
sepantasnya bila pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan
ningkatan kesejahteraan
masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
hak dasar masyarakat tersebut akan berpengaruh
dilakukan kepada mereka yang berjasa dan memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan akan mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.
Audit Lingkungan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk (a) mengevaluasi diterapkannya peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan, (b) mengevaluasi resiko lingkungan, (c) mengevaluasi fasilitas pengelolaan untuk meningkatkan kinerja, (d) mengidentifikasi peluang pengurangan limbah, (e)
si potensi penyelamatan dana, (f) menunjukkan dan (g) meningkatkan citra terhadap public.