Tugas Pendidikan danLatihan Kemandirian HukumDosen Pengasuh :
Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N., M.Hum
Nama KelompokJohan Sudanta Chandra (Nrp : 2120004) /Maryo Yuvens
Imannuel Donda (Nrp : 2120008)/Christian Putera Iskandar (Nrp :
2120012) /Bebeto Ardyo (Nrp 2120040) /
Kelompok Bangku : 1
Fakultas Hukum Universitas SurabayaTahun Ajaran 2014 2015
NASKAH AKADEMIK RANCANGANPERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN .TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 7 TAHUN
2009TENTANGBANGUNAN
KATA PENGANTAR
Kami pnjatkan puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Berkat dan Rahmat- Nya kelompok 1 dapat menyelesaikan
pembuatan Naskah akademik berkaitan tentang perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 sebagaimana diubah oleh
Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2013. Terima kasih atas Dosen
pengasuh Mata kuliah Pendidikan Latihan dan Kemandirian Hukum yaitu
Bapak Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N., M.Hum yang yang telah
memberikan tugas pembuatan Naskah akademik kepada Kelompok 1
mengenai Peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan.
Semoga Naskah Akademik yang kelompok 1 buat dapat memberikan
manfaat kepada pihak yang akan membacanya dan sekiranya maafkan
kelompok 1 apabila dalam hal pengerjaan Naksah akademik masih
terdapat kekurangan yang dialami Pembaca pada saat membaca Naskah
akademik Tersebut. Sekian dan Terima Kasih
Surabaya, 25 Mei 2015
Penyusun
DAFTAR ISIHalamanCover Naskah Akademik.2Kata Pengantar..3Daftar
Isi..4Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang.51.2. Rumusan
Masalah..61.3. Tujuan Pembentukan Naskah Akademik7Bab II Kajian
Teoritis dan Praktik Empiris2.1. Kajian Teoritis82.2. Praktik
Empiris..12Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang
undangan....14Bab IV Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, Landasan
sosiologis4.1. Landasan filosofis.214.2. Landasan Yuridis..224.3.
Landasan Sosiologis.23Bab V Jangkauan, Arah peraturan Perundang
undangan..25Bab VI Penutup6.1. Kesimpulan..27Lampiran : Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009
tentang Bangunan29
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPada era pembangunan saat ini, dunia bisnis
Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi
perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti,
perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran
berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam
proses pembangunan nasional.Agar di dalam pelaksanaannya tidak
menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat
perizinan dan rencana tata ruang yang baik.Rencana tata ruang yang
baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam
pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah
diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah.
Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang
wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan
pelaksanaannya perlu dukungan dan peranan instansi-instansi
vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Surabaya maupun
partisipasi masyarakat.Sejalan dengan laju pertumbuhan kota
Surabaya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di
bidang teknologi maupun di bidang pembangunan, maka secara langsung
akan berpengaruh pula pada tatanan dan wajah kota mendatang,
sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk
mengatur dan menata bangunan. Salah satu kegiatan yang sudah
dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah
mengesahkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Bangunan yang mana telah diubah menjadi Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009. Izin mendirikan bangunan
yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk
mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Surabaya, dalam hal ini
adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah
Kota Surabaya. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Pemerintah Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana pemerintah
daerah di bidang perizinan.Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah
senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan
bahwa pengurusan segala macam izin sangat rumit dan memakan banyak
waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali
permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota,
maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dari masyarakat
antara lain yaitu mengenai dampak terhadap lingkungan yang timbul
sebagai akibat dari pemberian izin tersebut, selain itu juga
masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur untuk mengajukan
permohonan perizinan tertentu. Hal itu dikarenakan kurangnya
sosialisasi Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan,
pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMB dan prosedurnya.Oleh
karena itu, mengingat semakin meningkatnya kegiatan pembangunan
baik di Surabaya sendiri maupun di Indonesia, maka perlu juga untuk
selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, agar pembangunan
tersebut tidak malah merusak lingkungan sekitar. Sehingga, atas
dasar hal ini maka dalam Peraturan Daerah ini perlu juga
ditambahkan ketentuan-ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) dan juga menjadikan hal ini sebagai syarat
pada saat penerbitan izin oleh pemerintah.1.2. RUMUSAN
MASALAHBercermin pada latar belakang yang ada, maka timbul masalah
yakni :1. Apakah perlu adanya penegasan mengenai pengecualian dalam
kepemilikan analisis dampak lingkungan pada bangunan rumah tangga
yang telah memiliki daerah resapan pembuangan limbah yang
disertakan bersama dengan izin pendirian bangunan ?1.3. TUJUAN
PEMBUATAN NASKAH AKADEMIKPada dasa dibentuknya naskah akademik atas
perubahan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
7 Tahun 2009 Tentang Bangunan ini memiliki 4 tujuan pokok yang
ingin diwujudkan :1. Mengatur agar setiap bangunan yang akan
dibangun aman, sehat, nyaman, mudah dijangkau serta ada
keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.2. Mengatur agar
setiap bangunan dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan
Rencana Tata Bangunan / Rencana Detail Tata Ruang.3. Mendapatkan
Pengesahan atas bangunan yang didirikan. Dengan adanya Izin
Mendirikan Bangunan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan ,
bangunan tersebut sudah sah dengan sahnya bangunan tersebut melekat
pula hak dan kewajiban Pemilik bangunan, pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.4. Meningkatkan
pendapatan asli daerah walaupun hal ini bukan menjadi tujuan
utamaBAB II
LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. LANDASAN TEORITIS A. Pengertian IzinPengertian izin menurut
pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:1. N.M Spelt
(Terjemahan oleh Prop Dr Philipus Hadjon, S.H)Izin adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.2.
SF Marbun dan Moh Mahfud.Izin adalah apabila pembuat peraturan
secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan
sesuai dengan ketentuan yg berlaku.Perbuatan AN yg memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin.3. Prajudi Admosudirdjo.Izin
adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu
larangan oleh Undang-Undang.B. Bentuk-Bentuk PerizinanMenurut SF.
Marbun dan Moh. Mahfud MD bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4
(empat) yaitu :a. Dispensasi atau Bebas Syaratyaitu apabila pembuat
paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan
Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang
sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah
agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang
menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang
bersangkutan.b. Verguining atau Izinyaitu apabila pembuat peraturan
secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat
suatu izin.c. Lisensi (Licentie)menurut Prins nama lisensi lebih
tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan suatu perusahaan dengan
leluasa (suatu macam izin yang istimewa). Sehingga tidak ada
ganguan lainnya termasuk dari pemerintah sendiri.d. Konsensiyaitu
apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah
untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan
oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestur adalah
menyelenggarakan kesajahtaraan umum.Jadi kesejahtaraan atau
kepentingan umum harus selalu menjadi syarat utama, bukan untuk
mencari keuntungan semata-mata.Pendelegasian wewenang itu diberikan
karna pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas
untuk melakukan sendiri.konsensi ini hampir dapat diberikan dalam
segala bidang.Prajudi Atmosudirjo menyatakan perizinan merupakan
penetapan yang memberikan keuntungan yaitu :1. Dispensasipernyataan
dari penjabat yang berwenang bahwa sesuatu ketentuan Undang-Undang
tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan
seseorang dalam surat permintannya.2. Izin atau Verguinningtidak
melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya
diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.3. Lisensiizin yang
bersifat komersial dan mendatangkan laba.4. Konsensipenetapan yang
memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan
juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinnya untuk
memindahkan kampung, dan sebagainya. Oleh karna itu pemberian
konsensi haruslah dengan kewaspadaan, kebijaksanaan dan perhitungan
yang sematang-matangnya.C. Pengertian Lingkungan HidupMenurut Pasal
1 butir (1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya
dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat
manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya
(Siahaan, 2004).D. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan
atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu
kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL dirumuskan sebagai suatu
analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari suatu proyek yang
meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari
pembangunannya (Suratmo, 2002).E. Pengertian Penataan RuangMenurut
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:Wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.Sedangkan menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan
pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis
dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan
kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.Ruang
sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia,
juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan
kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia
merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif
mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi,
sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk
mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan
seimbang.Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman
Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:Wadah yang
meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan
melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.2.2. PRAKTIK
EMPIRIS Pencemaran lingkungan merupakan proses masuknya bahan atau
energi dalam lingkungan hidup yang dapat menyebabkan timbulnya
perubahan yang tidak dikehendaki baik dari segi fisik, kimia maupun
biologis sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Hal yang berkaitan dengan analisis fampak lingkungan ini sendiri
sangat erat dengan perbuhana yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
Dalam hal ini kegiatan tentu melibatkan aktivitas, baik yang
berkaitan dengan ekonomi, politik, dan social budaya. Setiap
aktivitas seharusnya di dasarkan pada perencanaan yang benar dan
dilanjutkan dengan implementasi sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan diikuti pula dengan monitoring serta evaluasi. Aspek
perncanaan berkait dengan pemikiran manusia dalam membuat kerangka
berpikir tentang apa yang layak dan apa yang tidak untuk dapat
dikembangkan.Dengan berkembangnya industri di sekitar pemukiman
penduduk tentu akan menghasilkan limbah industri yang dihasilkan
darinkegiatan usaha industry tersebut. Limbah rumah tangga
berkaitan dengan kegiatan orang atau rumah tangga bagi pengelola
industry atau penduduk sekitar. Meskipun setiap perubahan akan
selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan adaptasi dari mahkluk
hidup termasuk manusia, namun batas batas kemampuan dan daya dukung
lingkungan untuk mewadahi aktivitas tersebut perlu mendapat
perhatian.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERTURAN PERUNDANG UNDANGAN
TERKAIT Dalam Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009
tentang Bangunan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan daeraah
Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 sebagaimana yang dimaksud dalam
huruf a perlu melakukan aevaluasi dan analisis terhadap beberapa
Peraturan Perundang undangan yang terkait baik secara vertikal
maupun horizontal. Analisis peraturan perundang undangan juga
dilakukan terhadap peraturan daerah dan peraturan mentri, khususnya
yang berlaku sebagai dasar hukum dilakukan poerubahan terhadap
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 mengenai bangunan di kota
Surabaya sebagai mana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kots
Surabaya Nomor 6 tahun 2013. Dengan demikian dalam mengubah
peraturan daerah kota Surabaya mengenai Bangunan, maka peraturan
perundang undangan yang dievaluasi dan dianalisis meliputi : 1.
Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan HidupMenyadari
potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari
pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara
dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu
perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus
diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan
penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal
dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta
dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.
Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh
izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen
pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif
berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah
terjadi Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai
landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta
kegiatan pembangunan lain. Dengan demikian berdasarkan Undang
Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagian besar menentukan apabila ingin
melakukan kegiatan Usaha harus memperhatikan mengenai dampak
lingkungan. 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG
IZIN LINGKUNGANAktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai
bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan
dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan
pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh
berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal
perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Tujuan
diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan
berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau
Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan
kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam
penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan
memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. 3.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN
2010Dalam pasal 6 ayat 2 dan 7 ayat 2 serta Peraturan Mentri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 menentukan bahwa
:
Pasal 6 ayat (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:a. bangunan gedung; ataub. bangunan bukan gedung.Pasal
7 ayat (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a berfungsi sebagai:a. hunian;b. keagamaan;c. usaha;d.
sosial dan budaya; dane. ganda/campuran.(2) Fungsi hunian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan
gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak
sederhana.Dalam Pasal 9 ayat 2 menentukan bahwa apabila Seseorang
atau badan hukum perdata ingin menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus membuat Analisis
Dampak Lingkungan yang biasanya disebut dengan AMDAL, dimana untuk
para Pemakrasa Kegiatan usaha pembuatan AMDAL merupakan Kewajiban
yang harus dilakukan tetapi untuk bangunan yang bukan difungsikan
untuk Kegiatan usaha dalam Peraturan Mentri dalam Negeri tidak
mengatur sama sekali tetapi secara garis besar apabila seseorang
ingin menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010
Pasal 9 ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen:a.
administrasi; danb. rencana teknis.Pasal 9 (2) Persyaratan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a.
tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian
pemanfaatan tanah;b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan
topografi);c. data pemilik bangunan;d. surat pernyataan bahwa tanah
tidak dalam status sengketa;e. surat pemberitahuan pajak terhutang
bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; danf. dokumen
analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau
upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan
(UKL) bagi yang terkena kewajiban.Berkaitan dengan Huruf f dalam
pasal 9 ayat 2 yang berkaitan dengan Dokumen analisis mengenai
dampak dan gangguan terhadap Lingkungan, atau upaya pemnatauan
lingkungan (UPL) / upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang
terkena kewajiban. Dalam hal tersebut terdapat kata Bagi yang
terkena kewajiban terdapat makna bahwa yang mendapatkan kewajiban
tersebut adalah Pemakrasa Kegiatan Usaha. Dengan kata lain,
Kegiatan Usaha yang mempunyai dampak negatif harus membuat syarat
penting dalam Pendirian Kegiatan Usaha yaitu Analisis dampak
Lingkungan yang sering disebut AMDAL, tetapi untuk Bangunan gedung
yang mempunyai fungsi sebagai Hunian seperti rumah yang bertaraf
sederhana atau sebaliknya tidak diperlukan adanya Analisis dari
dampak Lingkungan (AMDAL), selain itu ada rencana twknis yang
terdapat dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan menteri dalam Negeri tahun
32 tahun 2010 yang menentukan bahwa : Pasal 9 ayat (3) Persyaratan
dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:a. gambar rencana/arsitektur bangunan;b. gambar sistem
struktur;c. gambar sistem utilitas;d. perhitungan struktur dan/atau
bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi
bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;e. perhitungan utilitas bagi
bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; danf. data penyedia
jasa perencanaan
4. Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 Tentang
Bangunan
Bahwa bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas dan jati diri manusia, oleh karena itu
penyelenggaraan bangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan
dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus
untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri,
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.Bahwa pengaturan
penyelenggaraan bangunan dimaksud bertujuan untuk mewujudkan
bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi
dan selaras dengan lingkungannya dan mewujudkan tertib
penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan
dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta
mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.Dalam
Pasal 21 Peraturan daerah Kota Suarabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang
Bangunan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan daerah Nomor 6
tahun 2013 yang menentukan bahwa : Pasal 21 ayat (1) Penerapan
persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 hanya berlaku bagi bangunan yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan.Pasal 21 ayat (2) Setiap
mendirikan bangunan yang menimbulkan dampak penting, wajib
didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pasal 21
ayat 2 itu mempunyai arti bahwa setiap orang atau badan hukum yang
ingin mendirikan bangunan yang menimbulkan dampak penting, wajib
didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan.
Berdasarkan pemamparan pasal diatas itu tidak semua banguna yang
didirikan oleh seseorang atau badan hukum itu tidak selalu akan
menimbulkan dampak lingkungan secara langsung maupun tidak langsung
atau dampak lingkungan yang ditimbulkan itu bersifat negatif,
didasarkan pada Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan maupun Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 32 tahun
2010 tentang Izin mendirikan bngunan dimana persyaratan yang harus
dipenuhi bila ingin mendirikan usaha harus menerbitkan dokumen
mengenai Analisis dampak Lingkungan. Bagaimana kalau misalnya yang
didirikan itu merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi
hunian seperti contoh Pembangunan Perumahan yang dijadikan sebagai
tempat tinggal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan
rumah tersebut tidak akan menimbulkan dampak lingkungan sehingga
tidak diperlukan Analisis dampak Lingkungan, sehingga perlu ada
pengecualian terhadap pendirian yang tidak menimbulkan dampak
lingkungan seperti contoh pendirian bangunan berupa rumah yang
mempunyai fungsi sebagai Hunian tempat tinggal selain itu tempat
tinggal yang dijadikan hunian harus mempunyai resapan limbah rumah
tangga untuk mencegah timbulnya dampak lingkungan yang bersifat
negatif atau destruktif, dengan kata lain dapat menimbulkan
kerusakan atau tidak lestarinya lingkungan hidup tersebut.
BAB IVLANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, danLANDASAN
SOSIOLOGIS
4.1. LANDASAN FILOSOFISHak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat, berdasar pada ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ditempatkannya hak lingkungan
ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas
lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan
pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk
mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global. Undang-undang
nomor 32 tahun 2009, juga memasukkan landasan filosofi tentang
konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam
rangka pembangunan ekonomi .seperti yang telah dijelaskan pada
latar belakang dari penulisan ini. Pada penjelasan atas
undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum bahwa
:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.
Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku
kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk
hidup lainPentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan
menggunakan AMDAL dalam setiap kegiatan pemberian izin oleh
pemerintah menjadi alasan mengapa perubahan terhadap Perda ini
perlu dilakukan.2.2. LANDASAN YURIDISDalam permasalahan terkait
diatas, dimana ada beberapa aturan yang dapat dijadikan landasan
yuridis atau aturan yang dapat dijadikan dasar.Di dalam Pasal 35
ayat (1) Undang - Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:Izin lingkungan adalah
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.Di dalam pasal 23
ayat (1) Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:Kriteria usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal
terdiri atas:a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;b)
eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang
tidak terbarukan;c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;d)
proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;e)
proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;h)
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/ataui) penerapan teknologi yang diperkirakan
mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, dalam pasal 1 angka 1, mengatur:Izin Lingkungan adalah
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2.3. LANDASAN SOSIOLOGISSangat penting mengingat budaya
masyarakta Indonesia yang kurang menyadari arti dari sebuah
kelestarian lingkungan. Dalam hal peraturan daerah tentang bangunan
ini dirasa akan sangat memberikan dampak yang baik bagi
perkembangan masyarakat khususnya masyarakat kota Surabaya
sendiri.Adanya persyaratan dalam mendirikan bangunanan dengan
menyertakan analisis dampak lingkungan ini memang dewasa ini
dipandang sangat vital keberadaannya agara dapat menunjang
perwujudan dari jalanya pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak
melupakan dalam memperhatikan lingkungan hidup.Meskipun setiap
perubahan akan selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan adaptasi
dari mahkluk hidup termasuk manusia, namun batas batas kemampuan
dan daya dukung lingkungan untuk mewadahi aktivitas tersebut perlu
mendapat perhatian yang lebih.
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang LingkupMateri
Undang-UndangDi dalam Rancangan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 7
Tahun 2009 tentang bangunan, terdapat beberapa aturan yang dirasa
janggal dan tidak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan
masyarakat,oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pada beberapa
bagian aturan.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dalam Peraturan Daerah
Kota Surabaya nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan yang sebelumnya
berbunyi sebagai Berikut :Pasal 21(1) Penerapan persyaratan
pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
hanya berlaku bagi bangunan yang dapat menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan. (2) Setiap mendirikan bangunan yang
menimbulkan dampak penting, wajib didahului dengan menyertakan
analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.Dirubah Menjadi : Pasal 21(1) Penerapan
persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 hanya berlaku bagi bangunan yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan. (2) Setiap mendirikan bangunan
yang menimbulkan dampak penting, wajib didahului dengan menyertakan
analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.(3) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2)
dikecualikan bagi bangunan rumah tangga yang telah memiliki resapan
buangan limbah rumah tangga.Diharapkan dengan adanya tambahan dan
beberapa perbaikan dalam aturan ini, dapat mengembalikan dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menimbulkan
ketimpangan dan diskriminasi di masyarakat. Karena aturan itu
dibuat untuk memberi kepastian hukum dan memberikan dan menjamin
kesejahteraan masyarakat.
BAB VI PENUTUP4.1. KESIMPULAN Pencemaran lingkungan merupakan
proses masuknya bahan atau energi dalam lingkungan hidup yang dapat
menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak dikehendaki baik dari
segi fisik, kimia maupun biologis sehingga akan menimbulkan dampak
negatif bagi kesehatan; bahwa pembangunan rumah tersebut tidak akan
menimbulkan dampak lingkungan sehingga tidak diperlukan Analisis
dampak Lingkungan, sehingga perlu ada pengecualian terhadap
pendirian yang tidak menimbulkan dampak lingkungan ; Adanya
persyaratan dalam mendirikan bangunanan dengan menyertakan analisis
dampak lingkungan ini memang dewasa ini dipandang sangat vital
keberadaannya agara dapat menunjang perwujudan dari jalanya
pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak melupakan dalam
memperhatikan lingkungan hidup ; Kegiatan Usaha yang mempunyai
dampak negatif harus membuat syarat penting dalam Pendirian
Kegiatan Usaha yaitu Analisis dampak Lingkungan yang sering disebut
AMDAL, tetapi untuk Bangunan gedung yang mempunyai fungsi sebagai
Hunian seperti rumah yang bertaraf sederhana atau sebaliknya tidak
diperlukan adanya Analisis dari dampak Lingkungan (AMDAL) ; Amdal
juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin
lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha ;
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen
pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif
berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah
terjadi Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai
landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam;
Meskipun setiap perubahan akan selalu diikuti dengan peningkatan
kemampuan adaptasi dari mahkluk hidup termasuk manusia, namun batas
batas kemampuan dan daya dukung lingkungan untuk mewadahi aktivitas
tersebut perlu mendapat perhatian. Dalam pelaksanaan perizinan,
pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk
menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin sangat
rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain
masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari
Pemerintah Kota, maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul
dari masyarakat antara lain yaitu mengenai dampak terhadap
lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pemberian izin tersebut,
selain itu juga masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur
untuk mengajukan permohonan perizinan tertentu. Hal itu dikarenakan
kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota di dalam memberikan
keterangan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMB dan
prosedurnya.
Lampiran
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR TAHUN..
TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR
7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang : a. bahwa guna lebih mewujudkan penataan terpadu
pembangunan agar sesuai dengan pembangunan yang berwawasan
lingkungan kota yang asri serta terjamin kesehatan, keselamatan,
dan keamanan, serta ketertiban masyarakat, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahu 2009 tentang Bangunan
sebagaiman telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Suarabaya Nomor
6 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 7 tahun 2009 b. bahwa perlu penyempurnaan ketentuan Peraturan
daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang bangunan, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta memperhatikan
surat Mentri Dalam negeri Nomor : 188.34/5102/SJ tanggal 10
Desember 2012 hal Klarifikasi Peraturan Daerah, surat Gubernur Jawa
Tim ur Nomor : 188/1536/013/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal
Klarifikasi Peraturan Daerah dan penambahan pengaturan mengenai
sanski baik administrative maupun pidana dalam hal pelanggaran
terhadap ketentuan mengenai penataan ruang dalam Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 dimaksud dalam
huruf a perlu ditinjau kembali ; c. bahwa berdasrkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
kembali Peraturan Daerah tentang Bangunan sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan masyarakat
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah oleh Undang undang Nomor 2 tahun
1965(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730);3. Undang undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan
kerja (lembaran Negara tahun 1970 nomor 1 tambahan lembaran Negara
2918);4. Undang undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi
(lembaran Negara tahun 1999 nomor 54 tambahan lembaran Negara
3833);5. Undang Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(lembaran Negara tahun 2002 nomor 134 tambahan lembaran Negara
4247);6. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran
Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemrintah
pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 (lembaran Negara tahun
2014 nomor 246 tambahan lembaran Negara 5589);7. Undang Undang
Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara tahun 2004 nomor
132 tambahan lembaran Negara 4444);8. Undang undang Nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan ruang (lembaran Negara tahun 2007 nomor 68
tambahan lembaran Negara 4725);9. Undang undang Nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran Negara tahun 2009
nomor 96 tambahan lembaran Negara 5025);10. Undang undang nomor 36
tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara tahun 2009 nomor 144
tambahan lembaran Negara 5063);11. Undang undang nomor 12 tahun
2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran
Negara tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran Negara 5234);12.
Undang Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun (lembaran
Negara tahun 2011 nomor 108 tambahan lembaran Negara 5252);13.
Undang undang nomor 32 tahun 2012 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara tahun 2012 nomor 140
tambahan lembaran Negara 5059);14. Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2005 tentang peraturan pelaksana Undang undang nomor 28 tahun
2002 tentang bangunan gedung (lembaran Negara tahun 2005 nomor 83
tambahan lembaran Negara 4532);15. Peraturan Pemrintah Nomor 79
tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2005 nomor 165 tambahan
lembaran Negara 4593);16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006
tentang jalan (lembaran Negara tahun 2006 nomor 86 tambahan
lembaran Negara 4655);17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota
(lembaran Negara tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran Negara
4737);18. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang
Manajemen dan rekayasa , analisis dampak, serta manajemen kebutuhan
lalu lintas (lembaran Negara tahun 2011 nomor 61 tambahan lembaran
Negara 5221);19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (lembaran Negara tahun 2012 nomor 48 tambahan
lembaran Negara 5285);20.Keputusan Mentri Pekerjaan Umum Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;21. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung;22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas
pada Bangunan gedung dan Lingkungan;23. Peraturan Mentri Pekerjaan
Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan
Bangunan Gedung;24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung;25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007
tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;26. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 694);28. Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 16 tahuin 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 990);29. Peraturan Daerah
Kota Surabay Nomor 4 tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Lemabaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor
2/E);30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);31. Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2006 tentang analisis dampak Lalu
Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2006 Nomor
12);32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2008 tentang
Oragnisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor
12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);33. Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah kota
Surabaya tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya
Nomor 11);34. Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009
tenatng Bangunan (Lembaran daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURABAYADanWALIKOTA SURABAYA
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009
Pasal 1
Ketentuan pasal 21 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7)
diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21
(1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku bagi semua jenis
bangunan yang mempengaruhi dampak Lingkungan(2)Setiap mendirikan
bangunan yang menimbulkan dampak penting, wajib didahului dengan
meyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang undangan(3)Ketentuan dimaksud dalam ayat (2)
dikecualikan bagi bangunan rumah tangga yang telah memiliki resapan
bangunan limbah rumah tangga
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
SurabayaDitetapkan di SurabayaPada tanggalWALIKOTA SURABAYATtd
Diundangkan di SurabayaPada tanggalSEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,Ttd
..
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR.. TAHUN 2015
4