NASIONALISME A. SEJARAH NASIONALISME INDONESIA ASAL MUASAL KATA
NASIONALISME Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris
"nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk
sekelompok manusia.. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini,
yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula
dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak
menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman
dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah
kekuatan ini. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada
amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme
secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah.
Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada
nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan
dan sebagainya. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan
kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah
bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hans Kohn: Nasionalisme
menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan
satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa
adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan
kesejahteraan ekonomi. SEJARAH NASIONALISME INDONESIA Indonesia
telah dijajah oleh bangsa Barat sejak abad XVII, namun kesadaran
nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad XX. Kesadaran
itu muncul sebagai akibat dari sistem pendidikan yang dikembangkan
oleh pemerintah kolonial. Karena, melalui pendidikanlah muncul
kelompok terpelajar atau intelektual yang menjadi motor penggerak
nasionalisme Indonesia. Melalui tangan merekalah, perjuangan bangsa
Indonesia di dalam membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan
imperialisme Barat memasuki babak baru. Inilah yang kemudian
dikenal dengan periode pergerakan nasional. Perjuangan tidak lagi
dilakukan dengan perlawanan bersenjata tetapi dengan menggunakan
organisasi modern. Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan
nasional hanya terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain
merekalah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena
hanya kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir
pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial
yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi
dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya.
Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan
kebangsaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya
nasionalisme Indonesia. Secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua,
yaitu faktor yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam
antara lain sebagai berikut: Seluruh Nusantara telah menjadi
kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah
kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu
justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sependeritaan.
Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan
Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat
untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan
kolonialisme Barat. Beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan
kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram)
untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa
percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme
Barat. Kondisi itulah yang mampu memompa harga diri bangsa untuk
bersatu, bebas, dan merdeka dari penjajahan. Meskipun begitu, harus
diakui bahwa munculnya kesadaran berbangsa itu juga merupakan
dampak tidak langsung dari perluasan kolonialisme. Oleh karena itu,
para mahasiswa yang menjadi penggerak utama nasionalisme Indonesia
bisa disebut sebagai tokoh penggerak dari masyarakat. Sedang faktor
yang berasal dari luar negeri antara lain kemenangan Jepang atas
Rusia dalam perang tahun 1905 yang mampu mengangkat rasa percaya
diri bahwa bangsa berwarna bisa mengalahkan bangsa kulit putih,
lahirnya nasionalisme di kawasan Asia dan Afrika yang berhasil
membentuk negaranegara baru, serta beberapa prinsip dari Woodrow
Wilson yang termuat dalam Wilson 14 points. Semua nilai-nilai yang
berasal dari luar itu berhasil diserap oleh para tokoh pelajar
intelektual kita yang sedang belajar di luar negeri. PERKEMBANGAN
NASIONALISME INDONESIA Semenjak ide-ide perubahan dan nasionalisme
mulai masuk ke Indonesia, ada perubahan di dalam menghadapi
kolonialisme dan imperialisme Barat. Perubahan itu antara lain
mencakup strategi, pemimpin pergerakan, dan cakupan wilayah
gerakan. Perlawanan terhadap kolonialisme tidak lagi ditempuh
melalui perjuangan bersenjata tetapi menggunakan organisasi atau
perkumpulan yang dipimpin oleh kelompok bangsawan terpelajar dengan
cakupan wilayah yang lintas etnis dan budaya. Salah satu faktor
yang mampu mempersatukannya adalah adanya kesadaran nasional.
Kesadaran itu mulai bangkit setelah periode politik etis diterapkan
di Indonesia. Periode ini ditandai oleh munculnya priayi baru yang
menempatkan pendidikan sebagai kunci perubahan masyarakat. Oleh
karena itu, tidak aneh apabila banyak organisasi pergerakan yang
menempatkan pendidikan sebagai tujuan gerakan. Berikut adalah
gerakan yang muncul setelah kesadaran nasional mulai muncul di
Indonesia. 1. BUDI UTOMO Politik etis yang diberlakukan oleh
pemerintah kolonial Belanda membawa dampak munculnya priyayi Jawa
yang baru atau priyayi rendahan, mereka memiliki pandangan bahwa
kunci dari kemajuan adalah pendidikan.kelompok inilah yang kemudian
dianggap sebagai kelompok pembentuk organisasi pergerakan yang
benar-benar modern. Dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang buruk di
Jawa, Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada tahun 1906-1907 berkeliling
pulau jawa, untuk memberikan penerangan tentang cita-citanya kepada
para pegawai Belanda dan dalam berusaha mencari dana untuk beasiswa
bagi pelajar Indonesia yang kurang mampu tapi cakap, Dr. Wahidin
berkeinginan untuk mendirikan badan pendidikan yang di sebut
Studifonds. Usaha dr. Wahidin tidak mendapatkan tanggapan yang
positif dari pegawai pemerintahan Belanda. Namun usahanya mendapat
respon dari para pelajar. Usaha beliaulah yang merupakan pendorong
bagi pelajar, untuk mendirikan organisasi. Organisasi Budi Utomo
berdiri tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Kedokteran
(STOVIA) di Jakarta, yaitu Sutomo, Suraji, Gunawan Mangunkusumo.
Budi Utomo (BU) ini sejak awal sudah menetapkan bidang pendidikan
sebagai pusat perhatiannya, dengan wilayah Jawa dan Madura sebagai
sasaran. Pro dan kontra selalu mewarnai dalam kehidupan
berorganisasi, tak terkecuali BU. Yang kontra mendirikan organisasi
tandingan Regent Bond, yang anggota-anggotanya berasal dari
kalangan bupati penganut status quo yang tidak menginginkan
perubahan. Sedang yang pro, antara lain Tirto Kusumo, merupakan
kalangan muda yang berpikiran maju. Pada kongres BU yang
diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat
menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini etnonasionalisasi
semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga
timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili olah golongan
pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan
politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Adapun kelompok kedua
merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang
menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural. Golongan
minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori
oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dia ingin Budi Utomo bukan hanya
sebagai organisasi yang mementingkan rakyat, melainkan organisasi
yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Sementara itu,
golongan tua menginginkan dibentuknya Dewan Pimpinan yang
didominasi oleh golongan tua. Golongan ini juga mendukung
pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan
pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai salah satu anggota dewan.
Namun, pada 1909 ia mengundurkan diri dan bergabung dengan Indische
Partiij. 2. SAREKAT ISLAM Organisasi ini mulanya merupakan
perkumpulan para pedagang muslim yang dirintis oleh H. Samanhudi
dan R.M. Tirtoadisuryo tahun 1909. Tujuannya untuk melindungi
hakhak para pedagang muslim dari monopoli pedagangpedagang besar
Cina. Pada tahun 1911, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang
Islam untuk menghimpun pedagang muslim agar mampu bersaing dengan
pedagang dari Arab, India, dan Cina. Tujuan gerakannya adalah
meningkatkan perekonomian anggotanya. Organisasi ini kemudian
berkembang ke arah politik setelah dipegang oleh Haji Oemar Said
Tjokroaminoto dan berganti nama menjadi Sarekat Islam.
Penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak
luput dari perjuangan organisasi ini, apalagi jumlah anggotanya
sangat besar. Tujuan gerakan ini antara lain memajukan rakyat
dengan cara persaudaraan dan tolong-menolong sesama muslim.
Pemerintah akhirnya memberikan kekuatan hukum tahun 1916, sehingga
SI bisa mengirimkan anggotanya ke Volksraad. Sarekat Islam berubah
lebih radikal setelah disusupi paham sosialis yang dibawa oleh
Sneevliet (pendiri Indische Sosialistische Demokratische
Vereeniging atau ISDV). Selain menyebarkan paham sosialis juga
terang-terangan menentang kebijakan Tjokroaminoto. Akhirnya,
organisasi ini pecah menjadi dua, yaitu SI Putih di bawah pimpinan
H.O.S. Tjokroaminoto (Islam) dan SI Merah di bawah Semaun (Sosialis
Komunis). 3. INDISCHE PARTI Inilah organisasi kaum Indo pertama
yang menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Organisasi yang
dirintis oleh Douwes Dekker, bertujuan menghapuskan kolonialisme
dan eksploitasi Belanda atas rakyat Hindia Belanda. Pada tahun
1912, ia mengajak Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo untuk
mengembangkan organisasi. Sebagai organisasi yang berhaluan
nasionalis, anggotanya berlatar belakang lintas etnis dan budaya.
Oleh karena itu, semboyan organisasi ini adalah Hindia untuk bangsa
Hindia. Indische Partij adalah partai politik pertama yang
terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat Belanda
memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis, Suwardi
Suryaningrat menulis artikel yang berjudul Als Ik een Nederlander
was atau Seandainya Saya Seorang Belanda. Tulisan ini berisi
kritikan terhadap pemerintah Belanda atas rencana pengumpulan dana
bagi peringatan tersebut. Akhirnya, pada tahun 1913 Indische Partij
dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan para tokohnya menyebar
ke berbagai organisasi. 4. MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah
organisasi Islam yang bertujuan memurnikan pelaksanaan ajaran agama
Islam. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di
Yogyakarta. Gerak dakwah organisasi ini adalah memajukan pengajaran
dan kesejahteraan para anggotanya dengan cara mendirikan sekolah,
rumah sakit, dan panti asuhan. Pada tahun 1914, organisasi ini
mendapat pengakuan dari pemerintah dan mendapat sambutan dari
rakyat. Dalam waktu yang singkat, Muhammadiyah mampu mendirikan
cabangnya di Padang, Makassar, Bandung, Jakarta, dan kotakota besar
di Indonesia. Jumlah anggotanya pun juga dengan cepat bertambah.
Bahkan, organisasi ini juga ikut terlibat dalam perjuangan meraih
kemerdekaan Indonesia. 5. PERHIMPUNAN INDONESIA Organisasi inilah
sesungguhnya yang meletakkan dasar-dasar nasionalisme Indonesia.
Semula, organisasi yang berdiri tahun 1908 ini bernama Indische
Vereeniging, bersifat moderat. Kedatangan para tokoh eks Indische
Partij ke Belanda tahun 1913 mampu memompa semangat para mahasiswa
Indonesia di Belanda. Iwa Kusumasumantri menjadi ketua dan
menyatakan tiga prinsip organisasi. Pertama, Indonesia menentukan
nasibnya sendiri. Kedua, kemampuan dan kekuatan sendiri. Ketiga,
persatuan dalam menghadapi Belanda. Pada tahun 1925, berubah
menjadi Perhimpunan Indonesia dan semakin aktif di dalam menghadapi
kolonialisme, antara lain dengan mengikuti Kongres Liga Demokrasi
Perdamaian Internasional di Paris tahun 1926. Pada tahun 1927, PI
menghadiri Liga Antikolonial di Brussels. Nazir Datuk Pamuntjak
menyampaikan pidato berjudul Indonesia en der Vrijheidstrijd. Pada
tahun 1925, PI mengeluarkan manifesto politik yang isinya sebagai
berikut. Pertama, kesatuan nasional yaitu untuk mendirikan negara
kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu maka segala perbedaan
etnis primordial harus ditiadakan. Kedua, solidaritas yaitu
menyamakan persepsi dan menghilangkan perbedaan untuk menghadapi
kolonialisme. Ketiga, nonkooperasi yaitu kesadaran bahwa
kemerdekaan bukanlah hadiah sukarela tetapi harus dicapai dengan
perjuangan. Keempat, swasembada yaitu mengandalkan kekuatan sendiri
untuk membangun kehidupan bangsa agar sejajar dengan bangsa
kolonial. Keempat ideologi tersebut mampu membuka jalan bagi lahir
dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Apalagi para mahasiswa
kita di negeri Belanda juga mengetahui adanya Wilson 14 point yang
antara lain berisi kemerdekaan untuk menentukan nasib bangsa
sendiri. 6. PARTAI NASIONAL INDONESIA Tokoh utama partai ini adalah
Ir. Soekarno. Organisasi ini didirikan tanggal 4 Juli 1927 oleh
para mahasiswa yang sedang melaksanakan studi di Bandung dan
semakin populer setelah PKI dilarang oleh pemerintah. Tujuan
gerakannya adalah kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu sifatnya
radikal. Salah satu metode yang diterapkan oleh partai ini adalah
rapat-rapat akbar. Dengan cara ini maka rakyat bisa mengikuti
pendidikan politik secara langsung dari para pemimpinnya. Akibat
perlawanannya dengan pemerintah, banyak para tokohnya yang
ditangkap oleh pemerintah dan dipenjara atau dibuang ke berbagai
daerah. Dalam pidato pembelaannya di Landraad atau pengadilan
negeri Bandung, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul
Indonesia Klaagt Aan atau yang dikenal dengan Indonesia Menggugat.
Pidato ini oleh banyak pengamat disebut sebagai tesis Bung Karno
tentang kolonialisme. Namun, pembelaan itu tidak bisa
menghindarkannya dari penjara selama 4 tahun. Itulah beberapa
organisasi yang muncul karena rasa nasionalisme Indonesia, setiap
organisasi memiliki perbedaan yakni terdapat organisasi yang
berlandaskan agama, wilayah, maupun ekonomi dan pendidikan
TAHAPAN PERKEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA ADALAH SEBAGAI
BERIKUT. Periode Awal Perkembangan Dalam periode ini gerakan
nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi
sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah
Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan
Muhammadiyah. Periode Nasionalisme Politik Periode ini, gerakan
nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode
ini adalah Indische Partij dan Gerakan Pemuda. Periode Radikal
Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan
untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non
kooperatif (tidak mau bekerjasama dengan penjajah). Organisasi yang
bergerak secara non kooperatif, seperti Perhimpunan Indonesia, PKI,
PNI. Periode Bertahan Periode ini, gerakan nasionalisme di
Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai
dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga
organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar
tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang
berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo. TUJUAN
NASIONALISME 1. Aspek politik Nasionalisme bersifat menumbangkan
dominasi politik imperialisme dan bertujuan menghapus pemerintah
kolonial. 2. Aspek Sosial Ekonomi Nasionalisme bersifat
menghilangkan kesenjangan sosial yang diciptakan oleh pemerintah
kolonial dan bertujuan menghentikan eksploitasi ekonomi. 3. Aspek
Budaya Nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan
asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan kebudayaan yang
mencerminkan harga diri bangsa setara dengan bangsa lain. B. KONSEP
NASIONALISME INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN Puncak tertingi
nasionalisme Indonesia terjadi setelah Perang Dunia II, dimana
bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda
dan Jepang. Sebelum menyatakan kemerdekaan, pergerakan-pergerakan
Nasionalisme sudah banyak tumbuh dan menjadi pengerak di
masyarakat, antara lain Budi Oetomo, Organisasi Sarekat Islam,
Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dll. MASA ORDE LAMA
Periode ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959
dibawah pemerintahan presiden Soekarno, yang merupakan masa
pembentukan pilar-pilar pemerintahan revolusioner bangsa Indonesia,
seperti anti imperialism, anti kolonialisme, sekaligus
pro-perdamaian. MASA ORDE BARU Orde ini berlangsung dari tahun 1966
sampai 1998 dibawah pemerintahan presiden Soeharto, merupakan masa
terkelam perjalanan Nasionalisme Indonesia. Dalam masa ini, berlaku
tatanan pemerintahan kediktatoran-militer yang anti demokrasi, anti
nasional, anti HAM, anti hukum dan keadilam, serta merajalelanya
tindak korupsi yang menumpas idealism Nasionalisme yang sudah
tumbuh pada era sebelumnya. MASA REFORMASI Masa ini dimulai pada 12
Mei 1998 sampai sekarang, ketika rezim pada masa sebelumnya
dijatuhkan dari kekuasan karena beberapa sebab. Masa ini merupakan
masa dimana penanaman kembali semangat Nasionalisme yang sempat
hilang karena memudarnya rasa kebanggaan sebagai suatu bangsa yang
satu, serta memberikan pemahaman lagi kepada para generasi muda
selanjutnya tentang pentinganya semangat dan pemahaman Nasionalisme
untuk kemajuan serta keutuhan bangsa Indonesia. C. Nasionalisme dan
Agama PENGERTIAN Agama Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama
adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan
peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang
berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta
lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, gama
yang berarti "tradisi". Kata lain untuk menyatakan konsep ini
adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar
pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali".
Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada
Tuhan. Menurut filolog Max Mller, akar kata bahasa Inggris
"religion", yang dalam bahasa Latin religio, awalnya digunakan
untuk yang berarti hanya "takut akan Tuhan atau dewa-dewa,
merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan" ( kemudian
selanjutnya Cicero menurunkan menjadi berarti " ketekunan " ). Max
Mller menandai banyak budaya lain di seluruh dunia, termasuk Mesir,
Persia, dan India, sebagai bagian yang memiliki struktur kekuasaan
yang sama pada saat ini dalam sejarah. Apa yang disebut agama kuno
hari ini, mereka akan hanya disebut sebagai "hukum". Banyak bahasa
memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai "agama", tetapi
mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda, dan
beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali.
Sebagai contoh, dharma kata Sanskerta, kadangkadang diterjemahkan
sebagai "agama", juga berarti hukum. Di seluruh Asia Selatan
klasik, studi hukum terdiri dari konsep-konsep seperti penebusan
dosa melalui kesalehan dan upacara serta tradisi praktis. Medieval
Jepang pada awalnya memiliki serikat serupa antara "hukum
kekaisaran" dan universal atau "hukum Buddha", tetapi ini kemudian
menjadi sumber independen dari kekuasaan [Kata agama kadang-kadang
digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan atau
kadang-kadang mengatur tugas; Namun, dalam kata-kata mile Durkheim,
agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah
"sesuatu yang nyata sosial" mile Durkheim juga mengatakan bahwa
agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas
kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.
Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa
prinsip-prinsip agama pada saat yang sama.] - Nasionalisme Agama
ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi
politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya
nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme
keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber
dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India
seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari
agama Hindu. Namun, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya
merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut.
Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh
mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di
Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata.
Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan
Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia.
Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.
PERMASALAHAN TERKAIT AGAMA dan NASIONALISME Gejala permasalahan
agama dan nasionalisme sebenarnya jarang dijumpai di Indonesia,
dimana guru sejarah mengajak murid-muridnya mengunjungi masjid atau
tempat ibadah lainnya dalam rangka menanamkan semangat
nasionalisme. Yang terjadi bahkan sebaliknya, pemerintah berusaha
memperlemah posisi kelompok-kelompok umat beragama. Hal ini jelas
merugikan bangsa secara keseluruhan, karena posisi
kelompok-kelompok umat beragama yang lemah menjadikan mereka tidak
berdaya menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Tidak heran bila praktek KKN mewabah di kalangan birokrasi
pemerintah kita. Praktek KKN di negara kita, negeri Muslim terbesar
di dunia, jelas memberi citra negatif Islam pada dunia. Agama jalan
sendiri dan nasionalisme juga jalan sendiri, bahkan keduanya saling
mencurigai dan kadang terjadi konflik yang tidak perlu. Berdasarkan
kenyataan di atas, kebudayaan nasional merupakan faktor kunci bagi
pembangunan suatu bangsa. Kebudayaan nasional merupakan identitas
bangsa yang harus kita gali dari khasanah budaya bangsa. Yang
menjadi masalah, Indonesiasebagai suatu bangsa (nation state)
adalah suatu yang baru, secara legal baru diproklamasikan 17
Agustus 1945. Bangsa bukan hanya merupakan material identity,
tetapi juga harus termanifestasi dalam bentuk kebudayaan dan kita
belum memiliki wujud kongkrit dari kebudayaan nasional itu.
Padahal, budaya inilah yang merupakan elan vital suatu masyarakat,
sehingga menjadi penentu bagi kesuksesan suatu bangsa. Sebenarnya
soal kebudayaan nasional ini tidak menjadi masalah karena kita
sudah punya pedoman normatif berupa ideologi bangsa Pancasila dan
UUD 1945. Memang dari pedoman normatif ini perlu disusun rumusan
operasionalnya berdasarkan pendekatan induktif, melalui observasi
terhadap kondisi sosologis, historis, maupun warisan budaya yang
ada. Titik awal bagi bergulirnya proses pembentukan budaya nasional
ini adalah komitmen semua komponen bangsa untuk mengamalkan
perjanjian luhur yang termuat dalam dasar negara Pancasila dan UUD
1945. Semua komponen bangsa harus terlibatkan dan atau dilibatkan
secara aktif dalam penafsiran Pancasila ini. Pada kenyataannya,
rezim Soekarno dan Soeharto telah memonopoli penafsiran ideologi
Pancasila bagi kelanggengan kekuasaannya. Dengan demikian,
pendidikan sejarah telah dikooptasi oleh pemerintah agar mendukung
legitimasi kekuasaannya. Pemerintah Order Baru, misalnya, akan
menuduh siapa saja yang berani mengkritisi pemerintahannya dengan
sebutan yang tidak membangkitkan buku kuduk sebagai ekstrim kanan
bagi mereka dari kalangan kelompok agama maupun ekstrim kiri bagi
mereka yang mendasarkan diri pada ideologi sosialisme dan
komunisme. Memang nasionalisme, agama, sosialisme, maupun komunisme
berangkat dari dasar pijakan yang berbeda, kalau bukan saling
bertolak belakang, tetapi hal tersebut jangan sampai menuduh
kelompok lain sedang melakukan makar terhadap Pancasila bila mereka
tidak nyata-nyata menginjak-injak hukum positif negara melalui
tindakan kekerasaan. Dan bila inipun terjadi maka hendaknya
diperlakukan sebagai tindakan oknum, tidak bisa dinisbatkan kepada
semua anggota organisasi itu, apalagi kepada isme-isme yang ada.
Bila kita bicara masalah nasionalisme dan agama maka sebenarnya
kita membicarakan dua komponen dasar yang membentuk pendidikan
identitas itu, yaitu pendidikan sejarah/PPKn/PSPB di satu pihak dan
pendidikan agama pada pihak lain. Selama ini kedua pihak berjalan
sendirisendiri. Hal ini menunjukkan pendidikan kita mengikuti paham
sekulerisme, yaitu memisahkan pendidikan keduniawian dengan
pendidikan agama. Padahal agama tidak mengenal pemisahan tegas
semacam itu, karena hal yang bersifat keduniawiaan akan bermakna
ibadah (kegiatan agama) bila memang kita niatkan sebagai wujud
pengabdian kepada Tuhan atau wujud pelaksanaan amanah Tuhan sebagai
khalifah fil ardhi (penguasa di bumi). Selama ini pendidikan
identitas, yaitu pendidikan yang berusaha menanamkan semangat
nasionalisme, hanya diemban oleh pendidikan sejarah/PPKn/PSPB. Yang
terjadi di Indonesia, pemerintah mengklaim dirinya sebagai vanguard
nasionalisme yang sebenarnya karena sebagai pembela NKRIyang
didasarkan pada ideologi nasional Pancasila. Secara tidak langsung,
pemerintah memaknai Pancasila dengan nasionalisme. Ini jelas suatu
wujud sekulerisme. Bukankah sila pertama Pancasila, Ketuhanan YME,
mengamanatkan Ketuhanan itu menjiwai silasila yang lain! Dalam
sejarahnya, Pancasila, terutama aspek nasionalismenya, sering salah
paham dengan agama, karena keduanya memiliki sejarah yang
berbeda-beda dan keduanya telah berselingkuh dengan politik, yaitu
berusaha menguasai suatu daerah tertentu sebagai lahan untuk
mengimplementasikan sistem politik yang diyakininya. Sebagai suatu
konsep, keduanya bisa diimplementasikan secara berbeda dalam sistem
politik yang sama maupun berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi
khas suatu daerah. Oleh karena itu keduanya tidak layak mengklaim
dirinya secara eksklusif. Apalagi bagi agama yang memiliki
kebenaran universal, sangat tidak layak bila mencari kekuatan
politik tertentu untuk mendukung kebenarannya. Kepentingan politik
justru akan membiaskan kebenaran agama yang universal itu.
Seharusnya nasionalisme tidak menentang agama, karena sudah
diamanatkan Pancasila bahwa sila pertama menjiwai sila-sila yang
lain. Dengan demikian, Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa
Indonesia yang mengakui eksistensi Tuhan, sehingga semua aktivitas
manusia harus mengarah kepada-Nya. Sebaliknya, agama hendaknya
melepaskan klaim politik yang tidak layak itu agar dapat membimbing
nasionalisme menuju kebenaran yang universal. Bila agama dapat
memerankan misi mulia ini dampaknya sangat besar: (1) nasionalisme
terhindar dari sekulerisme, (2) nasionalisme terhindar dari
chauvinism, (3) dan kita terhindar dari split identity. NASAKOM
(NASIONALISME, AGAMA DAN KOMUNISME) Sejak masa awal perjuangannya,
Soekarno telah memegang pandangan bahwa untuk mewujudkan revolusi
Bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah Nasionalisme, Agama dan
Marxisme. Pandangan yang menjadi awal perjuangannya ini kemudian,
ia promosikan lagi pada tahun 1960 yang menyebabkan kekuasannya
mulai goyah. Mengapa pandangan itu, yang mencuatkan nama Soekarno,
pada akhirnya menjatuhkan beliau? Perang Dunia II terjadi pada
tahun 1939. Namun bibitnya sebenarnya telah terjadi jauh sebelum
itu yakni sejak tahun 1935. Yang paling mencolok justru adalah
kejadian-kejadian sebelum Perang Dunia II yakni ketegangan demi
ketegangan yang terjadi antara gagasan Nasionalisme dengan
Komunisme. Nasionalisme didukung sebagian besar oleh kalangan
militer dan loyalis kerajaan. Komunisme didukung oleh para buruh
dan petani kecil. Nasionalis terinspirasi oleh kejayaan kerajaan di
masa lalu, sedangkan komunisme didorong oleh gagasan yang ingin
membentuk masyarakat tanpa kelas. Namun Soekarno ingin menyatukan
keduanya (Nasionalisme dan Komunisme), dan akhirnya terbukti gagal
pada tahun 1965. Pada era Soekarno, tampak ada empat kubu dalam
masyarakat Indonesia yakni kubu nasionalis, komunis, militer dan
islam. Kubu nasionalis dan komunis pada masa ini tampaknya
bersekutu. Hal ini ditandai dengan dekatnya orang-orang nasionalis
dengan orang-orang komunis seperti kedekatan Soekarno dengan D.N.
Aidit dan kedekatan Partai Nasiona Indonesia (PNI) dan Partai
Komunis Indonesia (PKI). Kedekatan nasionalis dan komunis ini
ditandai dengan tindakan represif yang dilakukan terhadap gerakan
islam (baik oleh kalangan nasionalis maupun oleh komunis).
Muncullah islam sebagai musuh bagi sekutu ini. Setelah itu muncul
isu Dewan Jendral versus Angkatan Kelima. Dewan Jendral adalah
gerakan yang dilakukan oleh para jendral TNI Angkatan Darat yang
bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Angkatan Kelima
adalah angkatan bersenjata setelah Angkatan Darat, Angakatan Laut,
Angkatan Udara dan Kepolisian yang terdiri dari buruh dan petani
yang dipersenjatai, yang konon katanya dibentuk untuk melakukan
pemberontakan. Hilangnya beberapa jendral Angkatan Darat pada
tanggal 1 Oktober 1965 menyulut kemarahan TNI Angkatan Darat (AD)
dan menuduh PKI adalah dalangnya. Muncullah berbagai tindakan
anarkis massa di berbagai daerah, kemudian TNI AD dengan dalih
menertibkan kekuasaan berdasarkan SUPER SEMAR, melakukan
penangkapan terhadap seluruh aktifis PKI di seluruh Indonesia.
Sebagian besar dari mereka dibunuh atau di buang di Pulau Buru.
Tindakan TNI AD ini sangat didukung oleh pihak islam yang selama
ini merasa terdesak oleh eksistensi komunis. Setelah berhasil
menumpas komunis, pihak militer (TNI AD) kemudian
melakukanpenertiban terhadap orang-orang nasionalis karena dianggap
dekat dengan PKI, dimana salah satu korban penertiban tersebut
adalah Soekarno sendiri. Gagasan Soekarno pada tahun 1930 tentang
kombinasi Nasionalisme, Agama dan Marxisme untuk membentuk Bangsa
Indonesia yang merdeka memang masuk akal secara nalar. Namun pada
prakteknya kemudian di berbagai Negara lainnya, kaum nasionalis
mengaggap komunis merusak simbol-simbol kebanggaan dan martabat
berbangsa seperti kerajaan atau kekaisaran serta kekuatan
militernya yang lebih kuat dan lebih tinggi daripada bangsa
lainnya. Kaum nasionalis sangat terobsesi dengan kejayaan masa
lalu. Kejayaan yang diperhitungkan adalah kejayaan menguasai daerah
lainnya dengan kekuatan militer. Sedangkan komunis bercitacita
membangun masyarakat yang sejahtera dengan merata tanpa memandang
latar belakang dan keturunan. Tidak ada bangsa atau masyarakat yang
lebih tinggi dan lebih rendah daripada lainnya. Kedua hal ini tentu
saja bertentangan karena yang satu ingin lebih tinggi daripada yang
lainnya (nasionalis) sedangkan yang satunya lagi ingin agar
semuanya sama rata (komunis). Pada prakteknya komunis di berbagai
Negara banyak menyerang institusi keagamaan karena dianggap
mendukung terbentuknya kelas dalam masyarakat dan menghambat
pemerataan. Hal itu pula yang diterapkan di Indonesia oleh PKI.
Padahal kalau PKI jeli, seharusnya yang lebih didekati adalah kaum
agamawan islam di Indonesia, karena gagasan dalam islam tidak ada
pengkelasan, bahkan islam berpandangan bila perlu kesenjangan
ekonomi dipersempit. Namun sejak awal Indonesia atau Nusantara ini,
terutama Jawa, memang merupakan bangsa yang menganut paham
Kekuasaanisme dimana setiap keputusan yang diambil didasarkan pada
siapa yang berkuasa saat itu, bukan pada ideologi atau gagasan
awal. Contohnya adalah pendekatan yang dilakukan PKI terhadap PNI
tampaknya lebih didasarkan pertimbangan bahwa PNI adalah partai
yang berkuasa saat itu, bukan didasarkan pada kemiripan gagasan.
Entah bagaimana jadinya bangsa ini seandainya pada saat itu Komunis
yang berkoalisi dengan Islam bertarung dengan Nasionalis yang
dukung oleh Militer. Mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia
bisa terbagi dua seperti yang pernah dialami Polandia, Vietnam,
Yaman, Jerman atau Korea. PKI (PARTAI KOMUNIS INDONESIA) Cikal
bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) bermula dari kedatangan
Sneevlietseorang anggota SDAP (Partai Sosialis di Belanda) ke bumi
Hindia Belanda sekira 1913-1914. Di mana ia kemudian mendirikan
Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dan menginfiltrasi
ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI). Hingga akhirnya pecah menjadi SI
putih dan SI merah untuk melaksanakan disiplin partai yang melarang
keanggotaan rangkap. Pada Mei 1920 kongres ISDV di Semarang
memutuskan mengganti nama partai menjadi Partai Komunis Hindia
(PKH). Semaun terpilih menjadi Ketuanya. Pada 1924 PKH diubah
kembali namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Keradikalan
partai ini memang tak bisa dibendung pemerintah Hindia Belanda.
Pada November 1926 PKI melakukan serangkaian revolusi melawan
pemerintah di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sekaligus pula
mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan berhasil
ditumpas oleh penguasa kolonial. Ribuan kadernya dibunuh lainnya
dibuang ke Boven Digul. Pada 1927 pemerintah melarang partai ini
sekalian ideologinya. Para kadernya hanya bisa bergerak underground
hingga memasuki masa kemerdekaan. PKI muncul kembali pada 1945,
setelah dikeluarkannya maklumat mengenai pendirian partai tanggal 3
November 1945. Muso menjadi ketuanya saat itu dan berhasil
menggalang kekuatan massanya. Tiga tahun kemudian, yaitu pada
Februari 1948, terjadi kongkalikong. Indonesia belum bisa berdaulat
jika parlemen masih diisi oleh orang-orang kiri. Maka terjadilah
upaya penekanan terhadap orang-orang di partai ini. PKI pun
melakukan perlawanan. Upaya ini dianggap sebagai upaya
pemberontakan. Beberapa orang PKI ditangkap dan Muso mati tertembus
peluru aparat. Sisanya bersembunyi di berbagai daerah. Selama
beberapa saat gerak langkah PKI terasa berhenti, namun setelah
keluar pernyataan yang diumumkan oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo
(Menteri Kehakiman), para anggota PKI berani keluar dari tempat
persembunyiannya. Aliminseorang tokoh tua, diangkat menjadi ketua
PKI pengganti Muso. Ia kemudian yang mengumpulkan
anggota-anggotanya yang tercerai berai. Menggalang persatuan dan
membentuk kader-kader yang berkualitas. Ia merupakan tokoh penting
pasca Madiun 1948 itu. Di tangannya citra buruk PKI
berangsur-angsur dihilangkan. Namun langkahnya diganjal oleh D.N.
Aidit dari kelompok muda, yang menganggapnya bekerja terlalu
lamban. PKI terkenal revolusioner dan Aidit ingin mempertahankan
hal tersebut. Pada 7 Januari 1951 Alimin digusur oleh D.N. Aidit.
Ketika PKI berada di dalam genggamannya, jiwa partai kembali
berubah. PKI berjalan dengan demikian cepat. Pertengahan 1951 PKI
memprakarsai sejumlah pemogokan buruh. PKI diganjal kembali oleh
pemerintah. Namun hal tersebut bersifat sementara, renggangnya
hubungan Masyumi dengan PNI, membuat PKI mendekati PNI untuk
memperoleh dukungan pemerintah. Sejak saat itu basis massa PKI
berkembang dengan sangat cepat. Jumlah 3.000-5.000 anggota (1950)
membengkak menjadi 165.000 dalam waktu empat tahun (1954). Pada
1959 naik lagi menjadi 1,5 juta jiwa. Pada pemilu 1955, PKI
berhasil memperoleh 16 persen suara dan masuk dalam daftar empat
besar partai besar pada waktu pemilu. Selama rentang waktu
1955-1964 PKI mendapat banyak kemajuan. Pada 1965 jumlah massa PKI
meningkat menjadi 3 juta jiwa. Partai ini kemudian ditahbiskan
menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Tiongkok.
Pada 1962 PKI menggabungkan dirinya sebagai bagian dari pemerintah.
Beberapa orangnya sempat menjabat di pemerintahan. Namun usaha ini
terjegal, menjelang berakhirnya masa kekuasaan Soekarno, PKI
kembali terlibat tragedi berdarah yang dikenal dengan pemberontakan
G/30/S/PKI. Menjelang akhir masa demokrasi Terpimpin, PKI
memperoleh kedudukan strategis dalam percaturan politik di
Indonesia. Kondisi ini diperoleh berkat kepiawaian Dipa Nusantara
Aidit dan tokoh-tokoh PKI lainnya untuk mendekati dan mempengaruhi
Presiden Soekamo. Melalui cara ini, PKI berhasil melumpuhkan
lawan-lawan politiknya sehingga suatu saat PKI akan dengan mudah
dapat melaksanakan cita-cita menjadikan negara Indonesia yang
berlandaskan atas paham komunis. Kendati demikian, PKI belum
berhasil melumpuhkan Angkatan Darat yang pimpinannya tetap dipegang
para perwira Pancasilais. Bahkan pertentangan antara PKI dan
Angkatan Darat semakin meningkat memasuki tahun 1965. PKI melempar
desas-desus tentang adanya Dewan jenderal di tubuh AD berdasarkan
dokumen Gilchrist. Tuduhan itu dibantah AD dan sebaliknya, AD
menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan. PKI menganggap TNI
terutama Angkatan Darat merupakan penghalang utama untuk menjadikan
Indonesia negara komunis. Oleh karena itu, PKI segera merencanakan
tindakan menghabisi para perwira TNI AD yang menghalangi
cita-citanya. Setelah segala persiapan dianggap selesai, pada
tanggal 30 September 1965 PKI mulai melancarkan gerakan perebutan
kekuasaan. Aksi ini dinamai Gerakan 30 September atau G 30 S/PKI.
Gerakan ini dipimpin Letkol Untung Sutopo, selaku Komandan Batalyon
I Resimen Cakrabirawa. Pada 1 Oktober 1965 dinihari pasukan
pemberontak menyebar ke segenap penjuru Jakarta. Mereka berhasil
membunuh dan menculik enam perwira tinggi Angkatan Darat. Enam
perwira Angkatan Darat korban keganasan PKI tersebut ialah 1.
Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Mayor
Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal M.T. Haryono, 5. Brigadir
Jenderal D.I. Panjaitan, dan 6. Brigadir Jenderal Sutoyo
Siswomihardjo. Jenderal Abdul Haris Nasution (Menteri
Kompartemen/Kepala Staf Angkatan Bersenjata) yang menjadi sasaran
utama berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan. Akan tetapi,
puterinya, Ade Irma Suryani meninggal setelah peluru
penculikmenembus tubuhnya. Dalam peristiwa itu tewas pula Lettu
Pierre Andreas Tendean, ajudan A.H. Nasution yang dibunuh karena
melakukan perlawanan terhadap PKI. Demikian pula Brigadir Polisi
Karel Satsuit Tubun yang tewas ketika mengawal rumah Wakil Perdana
Menteri(Waperdam) II Dr. J. Leimena, yang rumahnya berdampingan
dengan Jenderal A.H. Nasution. Di perkampungan Lubang Buaya para
pemberontak PKI beramai-ramai menyiksa dan membunuh para perwira
TNI AD. Mayat-mayat mereka dimasukkan ke dalam sumur kering dengan
kedalaman 12 meter. Para pemberontak kemudian menyumbat lubang
tersebut dengan sampah dan daun-daun kering. Lambang palu dan sabit
yang menjadi simbol dari komunis memiliki sejarah yang tidak ada
hubungannya dengan komunisme. Simbol palu mewakili para buruh dan
sabit mewakiti para petani. Setelah revolusi industri di Eropa,
kaum buruh dan petani semakin terpinggirkan dan tertindas. Simbol
palu dan sabit yang menyilang muncul sebagai bentuk
pengkomunikasian bersatunya kaum buruh dan petani dalam revolusi
Bolshevik tahun 1917 di Rusia. Di tahun-tahun berikutnya, lambang
palu dan sabit menjadi simbol pemberontakan, bahkan sampai
sekarang. Revolusi para pekerja yang tergolong kalangan bawah
tersebut mengundang perhatian dunia. Mereka yang menyepelekan kaum
pekerja tidak mengira akan kekuatan yang dimiliki oleh persatuan
kaum buruh dan petani. Pihak komunis-sosialis, yang sebelumnya
menggunakan bendera merah atau sering dikenal dengan tentara merah,
memanfaatkan simbol pekerja tersebut sebagai lambang bendera partai
komunis. Tahun 1922 penggunaan lambang palu dan sabit menyilang
dengan latar belakang merah diresmikan menjadi bendera komunis di
seluruh dunia. Simbol merupakan kode untuk berkomunikasi atau
pertukaran informasi dalam interaksi sosial. Dari uraian diatas,
simbol muncul dalam bentuk lambang palu dan sabit, berupa artefak
bendera, atribut, dan lainnya. Peran Artefak dalam Pertukaran
Informasi yaitu: -Sebagai simbol wilayah kekuasaan & sosial
-Sebagai simbol penguat kesatuan etnik -Sebagai simbol pemeliharaan
dan penguatan jaringan pencarian pasangan hidup -Sebagai simbol
penguatan hubungan antar masyarakat -Sebagai simbol kedudukan
struktural Pada awalnya, para buruh dan petani menyampaikan
eksistensi mereka dalam revolusi melalui simbol palu dan sabit.
Simbol ini kemudian menjadi identitas para pekerja kasar sebagai
solidaritas, pemersatu dan penguat hubungan antar masyarakat.
Apabila revolusi yang dilakukan tidak memunculkan simbol, maka akan
sulit untuk menunjukkan keberadaan kaum buruh dan petani di mata
dunia, serta sulit untuk menggerakkan kaum pekerja yang lain.
Dengan demikian simbol palu dan sabit memiliki arti penting dalam
penyampaian pesan revolusi. Besarnya pengaruh revolusi palu dan
sabit mengakibatkan orang mengidentikkan lambang palu dan sabit
sebagai simbol pemberontakan. Dalam perkembangannya, simbol palu
dan sabit tidak hanya digunakan oleh kaum pekerja tapi juga kaum
borjuis (pelajar) saat menolak kebijakan pemerintah. Simbol ini
juga digunakan oleh kaum sosialis yang menjunjung tinggi kesetaraan
status. Tahun 1922, tentara merah meresmikan simbol palu dan arit
yang menyilang dimasukkan ke dalam lambang bendera partai
politiknya. Lambang ini memiliki makna bahwa partai komunis
menjunjung tinggi para pekerja kasar. Dari sini diharapkan
pendukung partai dapat dihimpun dari para buruh dan petani yang
cenderung memiliki massa lebih banyak. Simbol palu dan sabit
berubah fungsi dan makna sesuai dengan perkembangan jaman. Makna
yang semula dikomunikasikan melalui simbol palu dan sabit berubah
interpretasinya sesuai dengan kondisi jaman dan pengalaman sejarah.
Di Indonesia, sejak peristiwa G 30 S PKI, simbol palu dan sabit
menjadi tabu karena diinterpretasikan dengan komunis yang ingin
menghancurkan Indonesia dari dalam. Namun setelah lengsernya
pemerintahan orde baru, simbol palu dan sabit mulai bermunculan
lagi dalam berbagai bentuk dan lambang. Interpretasi orang saat ini
bisa beraneka macam terhadap simbol tersebut. Ada yang mengartikan
sebagai penganut komunis, penganut sosialis, lambang revolusi,
bentuk protes terhadap pemerintahan, dan lainnya. Semua makna tidak
salah, kembali ke pengertian simbol yang memiliki banyak arti, dan
hanya dipahami oleh manusia, sehingga yang bersangkutan dituntun
untuk memahami objek untuk mengetahui makna yang terkandung dalam
simbol tersebut. Setelah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya
Soeharto, partai ini dilarang muncul kembali berdasarkan keputusan
TAP MPRS/1966. Hingga kini perdebatan mengenai partai ini masih
terus berlangsung. NASIONALISME IDEAL Nasionalisme ideal telah
diperlihatkan para leluhur atau pendiri bangsa dan negara Indonesia
sekitar 69 tahun lalu. Sukarno, Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim
dan Maramis antara lain menunjukkan pengutamaan kepentingan bangsa
di atas kepentingan apa pun termasuk agama. Mereka menerima
Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan dimasukkannya
pasal 29 dalam UUD 45 yang menjamin kebebasan rakyat untuk memeluk
agama apa pun dan melaksanakan ajaran-ajarannya. A. A. Maramis,
seorang Kristen dari Minahasa bersedia menandatangani Piagam
Djakarta yang menguntungkan Islam, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban
melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demikian juga,
demi kepentingan persatuan-kesatuan NKRI, Muhammad Hatta, didukung
oleh tokoh-tokoh Islam seperti Ki bagus Hadikusumo, Kasman
Singodimedjo dan KH Wahid Hasyim, bersedia menandatangani
penghapusan tujuh kata yang bercorak Islam itu dari Piagam
Djakarta, piagam yang lalu dijadikan pembukaan UUD 45. Seorang
pemimpin negara atau aparat pemerintah, apakah dia sebagai ketua
RT, lurah, bupati-walikota, menteri atau presiden sekalipun serta
wakil rakyat di DPR/D, adalah pelaksana pemerintahan, abdi negara
dan pelayan seluruh rakyat. Ia bukan hanya melayani rakyat dari
satu suku atau agama. Ia betul-betul harus melayani negara dan
seluruh rakyat tidak terkecuali dari agama apa pun. Negara adalah
milik rakyat, dan rakyat di Indonesia majemuk. Karena itu, pemimpin
negara atau pemerintah harus memiliki karakter dan kepribadian
serta mengungkapkan dirinya dan perjuangannya sebagai seorang
nasionalis yang menghargai keragaman seluruh rakyat. Ia tidak boleh
eksklusif apalagi diskriminatif di dalam memperlakukan agamanya dan
umat atau agama lain. Pengutamaan agama yang eksklusif dan
diskriminatif merupakan potensi ancaman bagi nasionalisme dan
keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini betul-betul harus
disadari, diperhatikan secara serius dan diatasi oleh seluruh
eksponen bangsa, baik rakyat, umat beragama, tokoh agama dan
khususnya pemerintah. Dengan begitu, Indonesia tidak akan menjadi
negara gagal atau penuh konflik seperti Afghanistan, Pakistan,
Irak, Suriah, Libya, Somalia dan Sudan. D. MENUJU INTEGRASI
NASIONAL BERBASIS KULTURAL-IDEOLOGI PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL
Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar,yakni integrasi
dan nasional.Integrasi berasal dari kata Latin yakni integrate yang
berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan.Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia,integrasi berarti pembauran hingga menjadi
kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari kata
nation (Inggris) yang berarti bangsa.Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,Integrasi nasional mempunyai arti sebagai berikut. 1.
Secara politis,integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok
budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk
suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis,integrasi berarti
proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda
sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan
masyarakat. Howard Wriggins,seorang ahli sosiologi,menyatakan bahwa
pengertian nasional sudah mengandung adanya integrasi
bangsa.Artinya,pernyataan unsur-unsur yang berbeda-beda dari suatu
masyarakat menjadi kesatuan yang lebih utuh.Atau dengan kata
lain,nasional berarti berpadunya unsur-unsur masyarakat yang kecil
dan banyak jumlahnya itu menjadi satu kesatuan bangsa. Pertanyaan
kita sekarang adalah faktor apakah yang mendorong terjadinya proses
perpaduan itu.Menurut seorang ahli sosiologi dari Perancis yang
bernama Ernest Renant,proses perpaduan itu timbul akibat adanya
kesadaraan,hasrat dan kemauan untuk bersatu.Kemauan untuk bersatu
atau to be come together itu muncul akibat adanya berbagai
kesamaan,antara lain nasib yang sama dalam perjalanan sejarah.
Berangkat dari pengertian-pengertian di atas,dapat kita simpulkan
bahwa integrasi nasional bangsa indonesia adalah hasrat dan
kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa yakni bangsa
indonesia.Hasrat dan kesadaraan untuk bersatu sebagai satu kesatuan
bangsa itu resminya direalisasikan dalam satu kesepakatan atau
konsensus nasional melalui sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku: 1. bertanah air
satu,tanah air indonesia. 2. berbangsa satu,bangsa Indonesia. 3.
berbahasa satu,bahasa Indonesia. Kemauan untuk bersatu itu disadari
benar oleh para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia,karena mereka
menyadari begitu heterogennya masyarakat dan budaya bngsa
ini.Itulah sebabnya bentuk negara sebagai salah satu perwujudan
integrasi nasional adalah negara kesatuan republik indonesia.Adapun
perwujudan integrasi nasional masyarakat dan budaya bangsa
Indonesia yang heterogen itu diungkapkan dlam semboyan
BhinnekaTunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan
bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.
Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita
bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau
mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat,
namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya
menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan
budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia
manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa
Indonesia. Contoh-contoh penghambat integrasi nasional : Perbedaan
kepentingan, dengan masyarakat yang majemuk tentu akan menimbulkan
pula perbedaan kepentingan antara yang satu dan yang lain, dan bila
tidak disikapi secara dewasa hal ini juga dapat menimbulkan gesekan
gesekan masyarakat. Diskriminasi, adalah perlakuan yang tidak adil
dan memihak hanya kesatu pihak saja Masih berkembangnya paham
ethosentris, yaitu paham yang menganggap budayanya adalah yang
paling unggul dan merendahkan budaya yan lainnya. Masih maraknya
isu keagamaan dan saling menjelek-jelekkan antara agama yang satu
dan yang lainnya, contohnya adalah perang atau bentrokan antar umat
beragama yang masih sering terjadi di sekitar kita. Masih mudahnya
masyarakat Indonesia untuk dihasut dan di adu domba, seperti kita
ketahui, dulu sewaktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Belanda
juga melakukan politik adu domba ( devide et impera) untuk memecah
belah perlawanan rakyat yang hasilnya adalah kita kalah oleh
Belanda. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan Bhinneka tunggal ika
hanya sebatas wacana namun tidak pernah diterapkan atau di
praktekkan Contoh-contoh pendorong integrasi nasional : Adanya rasa
keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan
tangguh di masa yang akan datang. Rasa cinta tanah air terhadap
bangsa Indonesia Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah,
karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit.
Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi
pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi
perpecahan bangsa. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan Adanya
rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi
terciptanya kedamaian 1. INTEGRASI NASIONAL MURNI Integrasi
nasional murni, merupakan istilah baru yang dikemukakan oleh
penulis untuk menyebut persatuan Indonesia, baik itu dari segi
vertikal maupun horisontal. Setiap masyarakat pasti mengidamkan
integrasi vertikal dan horisontal. Begitu juga, masyarakat
Indonesia. Kenapa istilah integrasi nasional murni muncul? Kadang
kala, istilah integrasi nasional hanya berorientasi kepada corak
integrasi tertentu, entah corak vertikal maupun horisontal. Hal
tersebut tentu mempersempit istilah integrasi nasional yang
sesungguhnya tidak bersifat parsial, melainkan integral. Maka
muncullah istilah integrasi nasional murni yang bersifat bulat dan
utuh, yaitu mengakomodasi dua segi atau corak integrasi (vertikal
dan horisontal) yang sering dipisahkan. Secara horisontal,
masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan
kesatuan sosial oleh deferensisasi suku, agama, adat, dan
kedaerahan. Sedangkan, secara vertikal masyarakat Indonesia
ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan
bawah yang cukup tajam. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan
keberagaman memiliki potensi konflik yang sangat besar, apakah itu
konflik dari segi vertikal maupun dari segi horisontal. Oleh
karenanya, ikatan-ikatan kebangsaan antar masyarakat harus selalu
diperkuat dengan menjadikan ideologi bangsa sebagai landasan
berpijak. 2. INTEGRASI NASIONAL BERKELANJUTAN Indonesia mempunyai
semboyan Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tetapi tetap
satu jua). Meski terkesan sederhana, semboyan tersebut memiliki
makna yang sangat luas dan mendalam. Implementasinya pas dengan
konstelasi masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu
nilai-nilai persatuan bangsa yang secara implisit terkandung di
dalamnya dengan tidak langsung juga memberikan pesan kepada seluruh
masyarakat Indonesia, agar saling kooperatif dan bergotong-royong
guna mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Intinya, semboyan tersebut
ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu padu meskipun
plural (majemuk). Integrasi nasional berkelanjutan adalah kondisi
terciptanya sistem-sistem integrasi masyarakat Indonesia yang
sinergis dan berlangsung secara continue di tengah perubahan zaman.
Perlu diperhatikan, konflik bukan menjadi objek yang dinafikkan
dalam konsep integrasi nasional berkelanjutan ini. Konflik
merupakan realita yang tidak bisa dipisahkan dari suatu masyarakat.
Seperti yang pendapat Robert Lee, masyarakat tanpa konflik ialah
masyarakat mati, dan disukai atau tidak konflik merupakan fenomena
kehidupan manusia (human existence), melalui itu perilaku sosial
dapat dipahami. Namun demikian, dalam konsep integrasi nasional
berkelanjutan, konflik yang dimaksud yaitu konflik yang dapat
dikendalikan sehingga justru bertendensi membawa integrasi. Hal
tersebut, sebagaimana yang diungkapkan Park, bahwa pada kadar
tertentu konflik akan cenderung menciptakan integrasi. 3.
AKTUALISASI INTEGRASI NASIONAL DALAM KULTURAL-IDEOLOGI PANCASILA
Menurut teori fungsionalisme struktural, suatu sistem sosial
senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus mayoritas
anggota masyarakat akan nilai-nilai yang bersifat fundamental.
Merujuk teori tersebut, faktor yang mengintegrasikan masyarakat
Indonesia ialah konsensus masyarakat terhadap nilai-nilai
fundamental tertentu. Sedangkan menukil argumentasi Parsons,
kelangsungan hidup masyarakat juga membutuhkan sosialisasi dari
nilai-nilai umum tersebut. Di sinilah, urgenitas Pancasila sebagai
nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia yang terbuka dan
pentingnya sosialisasi serta aktualisasi Pancasila di dalam
masyarakat. Hal itu menghasilkan kekuatan pemersatu yang luar biasa
berupa konsensus untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang
majemuk. Adapun fase-fase yang wajib dijalani, dalam proses menuju
terciptanya integrasi nasional tersebut terdiri dari fase
akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Pada fase
akomodasi, konflik diredakan dengan adanya usaha penyesuaian
anggota masyarakat guna mencapai kestabilan. Beberapa bentuk
akomodasi antara lain coercion, compromise, stalemate, dan
toleransi. Namun di konteks ini, akomodasi yang dilakukan oleh
Pancasila sebagai ideologi terbuka berbentuk toleransi. Karena
sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai lingkup jangkauan
yang beragam dan tidak bertindak diskriminatif terhadap
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, pada fase kerja
sama, ditandai dengan adanya interaksi sosial pokok yang menjadi
proses utama integrasi nasional murni dan berkelanjutan. Soekanto,
dalam bukunya menjelaskan ada lima bentuk kerjasama: a. Kerukunan
yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. b. Bergaining
(pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan atau jasa
antara dua organisasi atau lebih). c. Kooptasi (proses penerimaan
atas unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik
pada suatu organisasi sebagai salah satu cara menghindari
terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang
bersangkutan). d. Koalisi (kombinasi antar organisasi yang memiliki
tujuan-tujuan yang sama). e. Joint venture (kerjasama pengusahaan
proyek-proyek atau usaha patungan). Kelima bentuk tersebut,
sebenarnya merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai
ideologi dalam kehidupan nyata. Kemudian, pada fase koordinasi,
dilakukan penyempurnaan dari fase sebelumnya yang berwujud koreksi
ulang dan berkesinambungkan atas aktivitas kerjasama yang telah
terjalin. Tujuannya, agar kerjasama yang terjalin dapat semakin
erat dan kuat. Di samping itu dalam fase ini juga diharapkan
kerjasama tidak berlangsung singkat, akan tetapi dapat
berkelanjutan. Fungsi aktualisasi Pancasila sebagai ideologi
terbuka di sini yaitu berusaha mempererat ikatan-ikatan kerjasama
berkat peran Pancasila dalam menguatkan solidaritas nasional.
Terakhir fase asimilasi, perbedaan-perbedaan yang terdapat di
antara masyarakat seperti baik dari aspek vertikal maupun
horisontal, dikurangi dan disatukan mental, serta tindakannya demi
tujuan bersama. Deferensiasi yang ada dalam masyarakat bukan
berarti disamakan, misalnya melalui kekerasan. Namun, disatukan
lewat rasa toleransi, keadilan, saling menghargai, dan sikap
terbuka (transparan) dari kelompok yang berkuasa terhadap
masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Muttaqin,
suatu asimilasi akan mudah terjadi apabila didorong oleh beberapa
faktor sebagai berikut: f. Adanya toleransi antara kebudayaan yang
berbeda dengan kebudayaan sendiri melalui proses akomodasi. g.
Adanya kesempatan yang sama dalam bidang tertentu. Misalnya: pada
bidang ekonomi (pemenuhan barang dan jasa) tiap-tiap individu. h.
Adanya rasa dan sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang
dimiliki oleh masyarakat lain. i. Adanya sikap saling terbuka dari
golongan yang berkuasa di masyarakat. j. Adanya pengetahuan,
mengenai persamaan unsur kebudayaan yang berlainan sehingga
mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu, dengan yang
lainnya. Rasa toleransi, keadilan, serta sikap saling menghargai
yang mendorong asimilasi merupakan beberapa nilai khas ideologi
Pancasila dengan keterbukaannya. Khusus bagi faktor sikap saling
terbuka antara golongan penguasa dengan masyarakat, dibuktikan oleh
akuntabilitas penguasa dalam konsep ideologi terbuka. Berbeda
dengan ideologi tertutup yang sepenuhnya mengharuskan masyarakat
untuk senantiasa taat kepada elite penguasa disebabkan sistem
bersifat totaliter. Sesudah melewati empat fase yang telah
diuraikan sebelumnya dengan aktualisasi Pancasila sebagai ideologi
terbuka, maka integrasi nasional murni dan berkelanjutan yang
selama ini diidamidamkan oleh bangsa Indonesia dapat diwujudkan E.
STUDI KASUS ASAL MULA ISIS Dalam bahasa Arab, ISIS atau Islamic
State in Iraq and al-Syam merupakan terjemahan dari organisasi
Ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam. Tapi, Associated
Press dan AS menyebutnya sebagai Islamic State in Iraq and The
Levant (ISIL). Organisasi ini ada kaitannya dengan arus gerakan
Salafiyah Jihadiyah yang menghimpun berbagai unsur berbeda untuk
bertempur di Irak dan Suriah. Di medan tempur, mereka terbagi-bagi
di bawah sejumlah front. Karena kondisi tersebut, dimunculkanlah
nama organisasi yang menyebut istilah AdDaulah Al-Islamiyah
(Islamic State). Nama ini sekaligus menjadi magnet yang menarik
banyak pasukan dari berbagai daerah di medan perang untuk
menyatakan kesetiaannya di bawah organisasi payung yang besar.
Tidak ada konsensus tentang bagaimana harus menyebut kelompok
militan tersebut. Kelompok ini dalam bentuk aslinya didukung oleh
berbagai kelompok-kelompok pemberontak Sunni, termasuk
organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin,
Al-Qaeda di Irak (AQI), kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen,
Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish
al-Taiifa al-Mansoura, serta sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni.
ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras
pada Islam Wahhabi dan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan
menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap
Muslim Syiah dan Kristen. Walaupun kelompok ISIS ini mengibarkan
agama Islam, tetapi ajarannya bertentangan dengan Islam. Dengan
maraknya pemberitaan mengenai ISIS belakangan ini, tidak tertutup
kemungkinan hanya sebagai pengalihan isu dari pemberitaan
pembantaian rakyat Palestina di jalur Gaza yang dibantai Zionis.
Hal ini dapat kita ikuti dari perkembangan gerakkan ISIS yang
sangat cepat sekali, sementara untuk membuat suatu organisasi
menjadi besar tidak mudah, karena butuh waktu yang lama. Sehingga
kuat dugaan organisasi tersebut dibentuk oleh kelompok yang ingin
merusak citra Islam. Pihak tersebutlah yang menjadi backing agar
ISIS berkembang semakin besar. Karena secara konteks agama Islam
kegiatan ISIS tersebut jelas-jelas beseberangan dengan ajaran
Islam. Wilayah kekuasaan ISIS 1. Daerah kekuasaan ISIS di Irak:
Wilayah Selatan Wilayah Diyala Wilayah Baghdad Wilayah Kirkuk
Wilayah Salahuddin Wilayah Anbar Wilayah Ninewa 2. Daerah kekuasaan
ISIS di Suriah: Wilayah Al Barakah (Hasaka) Wilayah Al Kheir (Deir
al Zour) Wilayah Al Raqqah Wilayah Al Badiya Wilayah Halab (Aleppo)
Wilayah Idlib Wilayah Hama Wilayah Damaskus Wilayah Pesisir (Al
Sahel) TOKOH DAN KETERKAITAN DENGAN AL-QAEDAH Tokoh sentral di
Balik Militan ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah
kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front
Al-Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya
afiliasi Al-Qaidah di Suriah. ISIS memiliki hubungan dekat dengan
Al-Qaeda hingga tahun 2014. Namun karena misi berubah dari misi
perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan
Suriah dengan menggunakan aksi-aksi kekerasan, sehingga Al-Qaeda
tidak lagi mengakui kelompok ini sebagai bagian darinya lagi. Abu
Bakar Al-Baghdadi bahkan bersumpah untuk memimpin untuk menaklukan
Roma.Pemimpin militan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi ini juga
menyerukan umat Islam untuk tunduk kepadanya. Selain itu ISIS
merupakan kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras
Al-Qaeda dan mematuhi prinsip-prinsip jihad global. Seperti
Al-Qaeda dan kelompok-kelompok jihad modern lainnya, ISIS muncul
dari ideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok pertama di dunia Islam di
akhir tahun 1920-an di Mesir yang mengikuti interpretasi anti-Barat
yang ekstrim terhadap Islam, mempromosikan kekerasan sektarian dan
menganggap mereka yang tidak setuju dengan penafsiran sebagai kafir
dan murtad. Dengan tindakannya yang merusak pusara-pusara suci dan
pembongkaran kuburan para nabi dan walinya yang shaleh di Irak,
Mufti Pemerintah Mesir, Prof Dr Syauqi Allam mengecam tindakan ISIS
dan menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran mazhab Islam yang mana
pun dan bertentangan dengan kewajaran sebagai manusia. Keberadaan
ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaeda karena mempunyai
ribuan personel pasukan perang, yang siap mendeklarasikan perang
terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang
berdirinya negara Islam. Mereka menjadi kekuatan politik baru yang
siap melancarkan serangan yang jauh lebih brutal dari pada
Al-Qaeda. Gerakan revolusi yang mulanya mempunyai misi mulia untuk
menggulingkan rezim otoriter, berubah menjadi tragedi. ISIS menjadi
sebuah kekuatan baru yang siap melancarkan perlawanan sengit
terhadap rezim yang berkuasa yang dianggap tidak mampu mengemban
misi terbentuknya negara Islam. Ironisnya, mereka mengabsahkan
kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim yang
tidak sejalan dengan paradigma negara Islam. ISIS menjadi kekuatan
politik riil dengan ideologi yang jelas dan wilayah yang diduduki
dengan cara-cara kekerasan. KEUANGAN Sebuah studi dari 200 dokumen
-surat pribadi, laporan pengeluaran dan daftar nama- diambil dari
keanggotaan Al-Qaeda di Irak dan Negara Islam Irak yang dilakukan
oleh RAND Corporation pada tahun 2014. Ditemukan bahwa dari tahun
2005 sampai 2010, sumbangan dari luar hanya sebesar 5% dari
anggaran operasional kelompok, dengan sisanya dibesarkan di Irak.
Dalam periode waktu yang diteliti, pos-pos yang diperlukan untuk
mengirim hingga 20% adalah pendapatan hasil dari penculikan,
pemerasan dan kegiatan lainnya ke tingkat berikutnya dari pemimpin
kelompok itu. Komandan tingkat tertinggi kemudian akan
mendistribusikan dana untuk pos-pos provinsi atau lokal yang sedang
dalam kesulitan atau membutuhkan uang untuk melakukan serangan.
Catatan menunjukkan bahwa Negara Islam Irak tergantung pada uang
tunai anggota dari Mosul, yang kepemimpinan digunakan untuk
menyediakan dana tambahan untuk berjuang secara militan di Diyala,
Salahuddin dan Baghdad. [50] Pada pertengahan 2014, intelijen Irak
mengorek informasi dari operasi ISIS yang mengungkapkan bahwa
organisasi memiliki aset senilai US $ 2 miliar, menjadikannya
kelompok jihad terkaya di dunia. Sekitar tiga perempat dari jumlah
ini dikatakan diwakili oleh aset yang disita setelah kelompok
mengambil Mosul pada bulan Juni 2014, termasuk mungkin US $
429.000.000 dijarah dari bank sentral Mosul, serta jutaan tambahan
dan sejumlah besar emas batangan yang dicuri dari bank lain di
Mosul. ISIS secara rutin melakukan pemerasan, dengan menuntut uang
dari sopir truk dan mengancam akan meledakkan bisnis, misalnya.
Merampok bank dan toko emas telah menjadi sumber pendapatan
lain.[55] Kelompok ini secara luas dilaporkan telah menerima dana
dari pendonor swasta di negaranegara Teluk,[56] baik Iran dan
Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menuduh Arab Saudi dan Qatar
telah mendanai ISIS, meskipun tidak dilaporkan ada bukti bahwa hal
ini terjadi. Kelompok ini juga diyakini menerima dana yang cukup
besar dari operasinya di Timur Suriah, di mana ia telah
mengkomandoi ladang minyak dan terlibat dalam menyelundupkan bahan
baku dan artefak arkeologi.[64][65] ISIS juga menghasilkan
pendapatan dari produksi minyak mentah dan menjual tenaga listrik
di Suriah utara. Beberapa listrik ini kabarnya dijual kembali
kepada pemerintah Suriah.[66] ISIS MASUK DI INDONESIA Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan sejak awal sudah
mendeteksi masuknya paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic
State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia. Deputi Pencegahan,
Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal Agus Surya
Bhakti mengatakan paham ISIS sudah masuk ke Indonesia sebelum
gerakan tersebut dideklarasikan di Timur Tengah. "Kami sudah
memantau bagaimana paham itu masuk Indonesia," kata Agus Surya
Bhakti saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Agustus 2014 Menurut Agus,
paham tersebut masuk ke Indonesia lebih banyak melalui jaringan
Internet. Masyarakat Indonesia, dia melanjutkan, dengan mudah
mengakses informasi seperti berita, artikel, hingga video tentang
paham ISIS melalui dunia maya. Bahkan ada yang berkomunikasi dengan
anggota ISIS di Timur Tengah Pengamat terorisme Al Chaidar
menyatakan ada anggota ISIS yang sudah kembali ke Indonesia dan
mempengaruhi banyak orang untuk bergabung. Al Chaidar mengaku
mengetahui informasi bahwa anggota ISIS telah berhasil membaiat
sekitar 2 juta orang di Indonesia. Menurut dia, kabar itu
diperolehnya dari bekas anggota ISIS yang pulang ke Tanah Air. Pada
2013 diduga ada 56 orang Indonesia dari berbagai macam organisasi
Islam dan kelompok pedagang berangkat ke Irak untuk bergabung
dengan ISIS. Mereka bergabung saat pergi ke Arab Saudi untuk ibadah
haji atau umrah. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 orang telah
kembali ke Tanah Air dan melanjutkan proses perekrutan di daerah
masing-masing.
PENANGGULANANGAN ISIS DI INDONESIA Butuh perangkat hukum Untuk
menjerat para pendukung ISIS, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes
Polri Kombes Rikwanto mengungkapkan, Polri mengalami kesulitan
karena tidak adanya regulasi. Undang-undang terorisme memang
mengatur klausul soal permufakatan jahat, tetapi tidak dapat
diterapkan. "Itu belum bisa dipidana kecuali itu sudah dilakukan.
Kami khusus harapkan dari pemerintah bisa memberikan tindakan yang
jelas dalam kaitan undang-undang yang mengatur tentang hal itu,"
ujar dia. Sementara, Saud Usman meminta pemerintah agar
mengupayakan revisi Undang-undang Keormasan. Menurut dia,
organisasi yang terdaftar di pemerintahan dan ternyata mendukung
ISIS harus diberikan sanksi. "Juga perlu ada perluasan dalam
pemahaman tentang makar agar dapat kita terapkan pada teroris. Kita
perluas bilamana masyarakat bergabung dengan ISIS berarti mereka
makar," kata Saud. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, ada
514 WNI yang bergabung dengan ISIS. Kelompok pimpinan Abu Bakar
Al-Baghdadi itu diduga menjanjikan kesejahteraan bagi mereka yang
bergabung dengan ISIS. Mayoritas WNI yang bergabung dengan ISIS
telah menjual harta bendanya di Tanah Air. Saat ini, pemerintah
tengah menyiapkan regulasi untuk memberikan sanksi terhadap para
pengikut ISIS itu. Perkembangan kelompok teroris di Indonesia dua
tahun belakangan ini sudah mulai mereda, hal ini disebabkan
banyaknya tokoh-tokoh (teroris, red) penting organisasi tersebut
yang sudah ditembak mati dan ditangkap Polisi. Oleh sebab itu
dengan munculnya ISIS tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia
harus bersatu menolak oragnisasi tersebut, terutama umat Islam,
karena ISIS akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara akan
terpecah belah. Dihimbau kepada umat Islam agar mencermati dan
memahami betul aliran-aliran Islam yang nantinya bisa merusak
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada masyarakat seluruh
Indonesia juga diminta untuk memantau kegiatan-kegitan yang
berkaitan dengan organisasi tersebut, sehingga dapat bertindak dan
memberikan informasi kepada pihak pemerintah, agar kegiatan dari
organisasi tersebut jangan sampai berkembang di Republik Indonesia
yang kita cintai ini. Selain itu aparat pemerintah secepatnya
bertindak tegas, karena ISIS ini merupakan ancaman bagi keberagaman
di negara ini. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat menghadang
berkembangnya ISIS di Republik ini.