NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN HOTEL, RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN PERJALANAN WISATA / TRAVEL, REKREASI & HIBURAN, DAN IMPRESARIAT JASA INFORMASI PARIWISATA. (SIU KEPARIWISATAAN) No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 Tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Makanan dan Minuman. 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/hk.501/MKP/2010 tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata. 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/hk.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor P.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata. 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 2. Persyaratan Pelayanan 1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy Izin Prinsip ( Baru ); 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU / HO ) 5. Pas photo warna 3 X 4 sebanyak 3 ( tiga ) lembar 6. Fotocopy Akte Notaris ( Berbadan Hukum PT / CV ) Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
12
Embed
NAMA UNIT PELAYANAN - bpptsp.samarindakota.go.idbpptsp.samarindakota.go.id/website/pustaka/5._siu_pariwisata.pdf · nama unit pelayanan : badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN HOTEL, RUMAH
MAKAN, RESTORAN DAN PERJALANAN WISATA / TRAVEL,
REKREASI & HIBURAN, DAN IMPRESARIAT JASA INFORMASI
PARIWISATA. (SIU KEPARIWISATAAN)
No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.
87/HK.501/MKP/2010 Tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Makanan
dan Minuman.
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.
89/hk.501/MKP/2010 tentang tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa
Transportasi Wisata.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/hk.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
P.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa
Informasi Pariwisata.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat,
Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Samarinda.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000;
2. Fotocopy Izin Prinsip ( Baru );
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU / HO )
5. Pas photo warna 3 X 4 sebanyak 3 ( tiga ) lembar
2. Strata 1 semua jurusan = back office (BagianTeknis);
3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer;
4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP;
6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
9. Pengawasan Internal 1. Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Bidang Pendataan dan Penetapan; 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
12. Jaminan Pelayanan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP.
2. Memberikan Proses pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ).
3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang
3. Tersedianya Tabung APAR.
4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang
14. Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun )
2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan
formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan
skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM
setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan
rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1
Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No Unsur/Aspek
Manajemen Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang
terkait
1 Tugas dan fungsi
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
adalah :
Tugas :
Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di
Bidang Peijinan Secara Terpadu.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang
perijinan secara terpadu sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah ;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan,
pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang perijinan secara terpadu ;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan,
koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pendataan dan penetapan ;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan,
koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pelayanan perijinan ;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan,
koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pengendalian dan pengawasan ;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.
1. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;
2. PERWALI Nomor 24 Tahun
2008 Tentang Penjabaran
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Struktur Organisasi
Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Samarinda.
2. Kewenangan
menyelenggarakan
jenis pelayanan
yaitu
Pelayanan Administrasi
3. Instansi/Unit/Satker
yang terkait dengan
penyelenggaraan
pelayanan
1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi
dan Informasi
1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010
Tentang tata Cara
Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.
87/HK.501/MKP/2010
Tentang tata Cara
Pendaftaran Usaha Makanan
dan Minuman.
4. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.
89/hk.501/MKP/2010 tentang
tata Cara Pendaftaran Usaha
Jasa Transportasi Wisata.
5. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
PM.91/hk.501/MKP/2010
tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi.
6. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
P.97/HK.501/MKP/2010
tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa
Informasi Pariwisata.
7. Peraturan
Walikota Samarinda Nomor
24 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Fungsi dan Tata
Kerja Struktur Organisasi
Inspektorat, Badan
Perencanaan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota
Samarinda.
Lembar Kerja-2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No Jenis
Pelayanan
Produk
Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan
pelayanan
Masyarakat/
Pengguna
Layanan
Pihak
Terkait
1
Pelayanan
Administrasi
Surat Izin
Usaha
Kepariwisataan
1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010
Tentang tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.
87/HK.501/MKP/2010 Tentang
tata Cara Pendaftaran Usaha
Makanan dan Minuman.
4. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.
89/hk.501/MKP/2010 tentang tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa
Transportasi Wisata.
5. Peraturan
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
PM.91/hk.501/MKP/2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata Nomor
P.97/HK.501/MKP/2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa
Informasi Pariwisata.
Pelaku Usaha
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Komunikasi
dan
Informasi.
No Jenis
Pelayanan
Produk
Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan
pelayanan
Masyarakat/
Pengguna
Layanan
Pihak
Terkait
1. Peraturan Walikota Samarinda
Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja
Struktur Organisasi Inspektorat,
Badan Perencanaan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota
Samarinda.
Pelaku Usaha
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Satu
Lembar Kerja-3
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Jenis Pelayanan : Pelayanan Administrasi
No. Produk
Pelayanan
Persyaratan pelayanan
Mekanisme dan
Prosedur (sebutkan
urutan kegiatan
layanan dan
unit/simpul yang
terkait)
Biaya Waktu
Penanggung
Jawab
1 Surat Izin
Usaha
Kepariwisataan
1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000
2. Fotocopy Izin Prinsip ( Baru )
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU / HO )
5. Pas photo warna 3 X 4 sebanyak 3 ( tiga ) lembar