Nama Dosen - Neliti

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI

ELEKTRONIK DI INDONESIA

O L E H :

A R S E N S I U S, SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di Era globalisasi saat ini ditandai oleh semakin

transparannya dunia. Seakan-akan dunia atau negara-negara yang

berdaulat tanpa ada pembatas lagi diantara satu negara-dengan

negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan perkembangan

sarana teknologi komunikasi dan elektronika1 Dengan perkembangan

transaksi perdagangan atau bisnis moderen, kebutuhan hukum

mengenai kontrak semakin diperlukan. Dalam bisnis internasional,

peranan kontrak menjadi penting karena setiap transaksi-transaksi

dagang dituangkan dalam berbagai bentuk kontrak tertentu2 Suatu1 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006, h. 145.2 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama,Jakarta, 2007, h. 1-2…..Dengan mengutip pendapat David Reitzel dan Atiyah,mengenai arti penting kontrak dalam transaksi perdagangan internasional :“Kontrak adalah lembaga hukum yang paling penting dalam transaksi ekonomi dimasyarakat. Peran hukum kontrak bersifat sentral karena dengan meningkatnya

perubahan fundamental dalam kontrak bisnis internasioal adalah

dengan pengunaan media elektronik sebagai sarana terbentuknya

transaksi antara para pelaku usaha bisnis. Kondisi ini sangat

berbeda dengan konsep tradisional tentang pengertian kontrak,

yang kita kenal dalam sistem KUHPerd.3

Pengunaan sarana teknologi elektronik dalam transaksi, yang

kemudian lebih dikenal sebagai transaksi elektronik. Pengunaan

istilah dan pengertian transaksi elektronik tidak terdapat

keseragaman4. Dalam hukum positif Indonesia, istilah dan

pengertian transaksi elektronik dimuat dalam UU No 11 Tahun 2008

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Apabila para pihak yang melakukan transaksi dagang berasal

dari satu negara dan tunduk pada satu sistem hukum yang sama,

terhadap persoalan ini tidak akan timbul persoalan untuk

produk yang dihasilkan pekerja berakibat meningkatnya peralihan produk itudari seorang ke pihak lain. Dengan meningkatnya peran lembaga pembiayaan, makaakan mendorong manusia melakukan transaksi bisnis, oleh sebab itu kontrakmenjadi semakin dirasakan.3 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya, SinarGrafika, Jakarta, 2009, h. 63 ….Dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di alammaya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (e-commerce). Kontrakdagang tidak lagi merupakan paper-based economy, tetapi digital electroniceconomy. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secararelatif akan mengalahkan penggunaan benda berwujud. 4 Mariam Darus Badrulzaman, Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari AspekHukum Perdata, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, h. 283, selanjutnya disebut Mariam Darus Badrulzaman I, ----Mengunakanistilah Kontrak dagang Elektronik, disamping terdapat istilah lain, yaitu WEBContract, E-Commerce…..Demikian juga pendapat Sutan Remy Syahdeini, E-CommerceTinjauan Dari Presfektif Hukum Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, h. 333, selanjutnya disebut Sutan Remy Sjahdeini I, ----Electronic Commerce, atau disingkat E-Commerce meliputi seluruh spektrumkegiatan bisnis.

penyelesaian hukumnya. Kondisi ini akan sangat berbeda, apabila

salah satu pihaknya adalah pihak asing yang memiliki sistem hukum

yang berbeda dengan hukum berlaku di Indonesia. Terlebih lagi,

hingga saat ini, Indoensia belum memiliki perangkat hukum yang

secara khusus mengatur tentang cyberspace, e-commerce, terutama

transaksi elektronik.5 Meskipun saat ini kita telah memiliki UU

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

namun pengaturan transaksi elektronik hanya diatur pada Bab V

pasal 17 sampai dengan pasal 22. Ketentuan-ketentuan tersebut

belum lengkap dan belum dapat menjawab berbagai persoalan

yuridis mengenai pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan

oleh para pihak, dalam hal salah satu pihak berasal dari pihak

asing yang tunduk pada hukumnya sendiri6. Demikian juga, apabila

pelaksanaan transaksi elektronik yang dibuat di luar Negara

Indonesia, serta bagaimana penyelesaian hukum terhadap masalah

yuridis dari transaksi elektronik itu. Apakah diselesaiakan

5 Niniek Suparni, op cit, h. 30…UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi belum secara lengkap mengatur mengenai pengunaan telekomunikasi melalui internet, oleh sebab itu kita masih memerlukan UU Internet (Law of Internet) dan UU Siber (Cyber Law) yang mengatur pengiriman dan penerimaan pesan elektronik melalui internet. 6 Agus Sardjono, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross BorderTransaction : Antara Norma Dan Fakta, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 27 No. 4 Tahun2008, h. 11….Meskipun Indonesia telah memiliki UU tentang Informasi danTransaksi Elektronik, apakah UU itu sudah cukup melindungi pihak konsumen yangmelakukan pembayaran keluar negeri dan mendapat masalah dengan pihak luarnegeri. Apakah UU Transaksi Elektronik itu juga telah memiliki sepertielectronic funds transfer act yang di berlakukan di Amerika Serikat…NiniekSuparni, op cit, h 62….Masalah-masalah legal di internet yang belum dijangkauoleh perangkat hukum secara jelas antara lain kontrak online, privacy, e-commerce, pembayaran elektronis, tanggungjawab pembuat homepage, e-mail, danchat.

melalui badan peradilan atau arbitrase di Indonesia atau badan

peradilan asing

UU Informasi dan Transasksi Elektronik, pada pasal 18 ayat

(3) dan (4), hanya menentukan apabila para pihak tidak menentukan

pilihan hukum dan pilihan forum yang akan diberlakukan bagi para

pihak, maka akan diberlakukan asas-asas hukum perdata

internasional dalam pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk

penyelesaian sengketa diantara para pihak. Permasalahan yang

timbul dari pilihan hukum dan pilihan forum dalam transaksi

elektronik dalam bidang perdagangan internasional ternyata tidak

juga secara jelas dan tegas diatur pada Undang-Undang itu.

BAB II

PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM TRANSAKSI

ELEKTRONIK DI INDONESIA

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Istilah transaksi elektronik berbeda dengan istilah

perjanjian yang dikenal dalam KUHPer7. Namun demikian, transaksi

7 Johanes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan, RefikaAditama, Bandung, 2004, h. 31, selanjutnya disebut Johanes Ibrahim I,….Istilahkontrak atau perjanjian dalam hukum Indonesia, sama halnya dengan di Belanda,tidak dibedakan antara pengertian contract dan overeenkomst……Huala Adolf, h.19…..Transaksi dagang tidak lagi secara tradisional, tidak terbatas padawilayah, dilakukan tanpa dokumen tertulis. Transaksi, kesepakatan kontrak,penyelesaian sengketa dilakukan melalui teknologi informasi.

elektronik dapat digolongkan sebagai kontrak tidak bernama

(onbenoemde contract) dalam Buku III KUHPerd. Oleh karenanya

dapat diterapkan ajaran umum pada Bab I sampai dengan VI dari

KUHPerd. terhadap transaksi elektronik,8 bahkan apabila

pengaturan e-commerce dilakukan secara analog dari ketentuan

KUHPerd, maka ketentuan dalam Buku III tentang Perikatan dapat

juga diterapkan dalam transaksi elektronik. Beberapa ketentuan

KUHPerd. yang bekaitan dengan hal itu, meliputi pasal 1313

mengenai pengertian perjanjian; pasal 1320, 1332, 1333, 1334,

1317, 1341 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian; pasal 1347

mengenai isi suatu perjanjian; pasal 1244, 1243, 1245 mengenai

ingkar janji dan ganti kerugian. 9

Secara umum diterima pengertian kontrak adalah perjanjian

tertulis. Bentuk perjanjian adalah bebas, dapat tertulis dan

lisan. Sesuai asas ini, maka diterima oleh hukum perjanjian kita

bentuk elektronik, internet, email, fax dan lain-lain10 Kontrak

dagang elektronik atau electronic commerce (E-Commerce) adalah

salah satu aspek hukum siber, yang terletak dalam ruang lingkup

8 Mariam Darus Badrulzaman I, op cit, h. 295.9 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak DiIndonesia, Majalah Hukum Bisnis, Vol. 12, 2001, h. 37, selanjutnya disebutMariam Darus Badrulzaman II, …“dalam hal kontrak dilakukan di cyberspace,dalam hal ini peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan. Namun,bagaimanapun juga terdapat keadaan di cyberspace yang sama sekali baru dandalam mana tidak ada suatu ketentuan yang berlaku. Ketidakpastian dan resikosangat tinggi. Dalam hal ini kita harus memperhatikan elemen dari cyberspacebargain. Dikarenakan kita memiliki pengaturan cyberspace sangat sedikit, makaakan dirujuk dengan menganalogikan teori-teori hukum yang berkenaan denganperdagangan elektronik.” 10 Idem, h. 284.

hukum perdata, yang memiliki asas-asas yang sama dengan hukum

perjanjian. Asas-asas yang dimaksud meliputi : asas kebebasan

berkontrak, asas konsensual, asas itikad baik, asas keseimbangan,

asas kepatutan, asas kebiasaan, asas ganti kerugian, asas keadaan

memaksa, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas kekuatan

mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral,

asas kepatutan, asas internasional, asas yurisdiksi dalam dunia

maya, asas informasi, asas kerahasiaan, asas pengamanan, asas

standar kontrak, asas elektronik, asas domain, asas kuasa, asas

penyerahan,11

Dalam UU tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

didefinsikan pengertian transaksi elektronik yaitu perbuatan

hukum yang dilakukan dengan mengunakan komputer, jaringan atau

media elektronik lainnya. Sedangkan kontrak elektronik adalah

perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media

elektronik lainnya. Yang dimaksud dokumen elektronik adalah

setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.12 Dari uraian tadi,

maka transaksi elektronik adalah semua perbuatan hukum, yang

mengunakan media elektronik sebagai sarananya. Transaksi

elektronik yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau

kontrak yang dilakukan melalui media elektronik disebut kontrak

elektronik. Dengan demikian pengertian transaksi elektronik lebih11 Mariam Darus Badrulzaman I, op cit h. 281-281.12 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 1 No. 16.

luas dari kontrak elektronik. Kontrak elektronik hanya satu aspek

saja dari pengertian transaksi elektronik. Sebagai

perbandingan, menurut Julian Ding, Electronic Commerce

Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli

untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak

ini dilakukan melalui media elektronik (digital medium), dimana

para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam

jaringan umum dengan sistim terbuka yaitu internet atau world

wide web. Transaksi terjadi terlepas dari batas wilayah dan

syarat nasional.13 Demikian juga pendapat Huala Adolf, yang

menyatakan bahwa E-Commerce adalah transaksi-transaksi dalam

perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data

elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya. Pertukaran informasi

itu dilakukan melalui berbagai teknologi, salah satunya adalah

Electronic Data Interchange (EDI).14 Sesuai dengan rumusan ini,

maka unsur-unsur pokok dalam suatu kontrak dagang elektronik

adalah :

a. ada kontrak dagang;

b. kontrak dagang dilakukan melalui media elektronik (digital);

c. kehadiran secara fisik tidak lagi diperlukan;

d. kontrak terjadi dalam jaringan publik;

e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW;13 Julian Ding dalam Mariam Darus Badrulzaman, Kontrak Dagang ElektronikTinjauan dari Aspek Hukum Perdata, Seminar tentang Arbitrase Dan E-Commercedi selenggarakan oleh Law Offices Remy&Darus, Surabaya, 6 September 2000, h.284.14 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2005, h. 162., selanjutnya disebut Huala Adolf I.

f. Kontrak lepas dari batas yurisdiksi nasional15

UU Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan pengunaan

transaksi elektronik digunakan untuk kegiatan perdagangan dalam

lingkup nasional dan internasional, yang mengunakan sistem

elektronik. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran

transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan

disetujui penerima, kecuali ditentukan lain. Persetujuan atas

penawaran transaksi itu dilakukan dengan pernyataan penerimaan

transaksi elektronik. Pihak-pihak dalam transaksi elektronik

adalah Pengirim, Penerima, Agen elektronik, serta pihak lain yang

diberi kuasa oleh pengirim dan penerima. Pengirim dalam transaksi

elektronik adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi

elektronik dan atau dokumen elektronik, sedangkan penerima

adalah subyek hukum yang menerima informasi elektronik dan atau

dokumen elektronik. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu

sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan sesuatu tindakan

terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang

diselenggarakan oleh orang.16 Tidak ada penjelasan secara tegas

mengenai siapa saja yang dapat diberikan kuasa oleh pengirim atau

penerima dalam transaksi elektronik, hanya kepada pihak yang

dikuasakan harus ditulis dalam surat kuasa.17 Transaksi

elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat

15 Mariam Darus Badrulzaman I, op cit, h. 284.16 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 20, pasal 21 ayat (1) dan (2) jo pasal 1 No. (8) , (18), (19).17 UU No. 11 Tahun 2008, penjelasan pasal 21 ayat (1).

para pihak18. Format kontrak yang digunakan dalam transaksi

elektronik adalah baku atau standar. Hal ini sesuai kebutuhan

dalam transaksi elektronik yang menghendaki transaksi dilakukan

secara cepat.19

Dalam pasal 1313 KUHPerd. dinyatakan bahwa : ”suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana pihak satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.20

Dari ketentuan itu, maka suatu perjanjian haruslah memenuhi

syarat subyektif (orangnya) dan syarat obyektif (obyeknya).21

Tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka perjanjian dapat

dibatalkan (vernietigbaar). Bila syarat obyektif tidak dipenuhi,

maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig). Apabila ketentuan

ini dikaitkan dengan pembuatan transaksi elektronik, maka para

18 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 18 ayat (1).19 Huala Adolf I, Op cit h. 40, 163…Manfaat lainnya dalam transaksi e-commerce adalah :a. transaksi dagang lebih produktif, efisien, dan bersaing;b. lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen;c. mengurangi biaya administratif;d. memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya , bahasa

dan praktek perdagangan;e. meningkatkan pendistribusian logistik;f. memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara

global. 20 Johanes Ibrahim I, op cit h. 29-30---R. Setiawan berpendapat rumusanperjanjian yang dimuat dalam pasala 1313 BW belum lengkap dan sangat luas.Disebut belum lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.Terlalu luas karena kata “perbuatan” juga berarti perbuatan sukarela danperbutan melawan hukum. Jadi sebaiknya dalam rumusan perjanjian itu termuatpengertian perbuatan hukum untuk tujuan menimbulkan akibat hukum danmenambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya”.21 Pasal 1320 KUHPer menentukan keabsahan suatu perjanjian ditentukan 4 syaratyaitu : sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya; kecakapan para untukmembuat perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang hal.

pihak terlebih dahulu sepakat mengenai pengunaan sistem

elektronik tertentu dalam melakukan transaksi elektronik.22

Syarat subyektif dan obyektif juga harus terpenuhi dalam

pembuatan transaksi elektronik, apabila tidak memenuhi syarat,

maka transaksi elektronik batal demi hukum atau dapat dilakukan

pembatalan. Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang

dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan

secara digital melalui situs di internet (website) secara sepihak

oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup

secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini

konsumen). Sebagai kontrak baku, didalamnya juga terkandung

ciri-ciri khas yaitu : kontrak elektronik dapat dilakukan jarak

jauh, melewati batas-batas tertorial negara melalui internet;

kontral elektronik tidak perlu dilakukan dengan cara bertatap

muka (faceless nature); kontrak elektronik digunakan untuk

transaksi di bidang barang, yaitu barang bergerak, barang tak

bergerak, barang tak bertubuh, dan jasa berupa jasa komersial dan

jasa profesional23

Pengaturan mengenai tanggungjawab atas segala akibat hukum

dari suatu transaksi elektronik menentukan bahwa: segala akibat

hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab

dari pihak-pihak yang membuat transaksi elektronik itu, dalam hal22 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 19…Pada pasal 1 No. 4, dinyatakan bahwa sistemelektronik dimaksudkan untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan,memproses, mengumunkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi elektronik. 23 Johanes Ibrahim, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal HukumBisnis Vol 22 No. 6 Tahun 2006, h. 46., selanjutnya disebut Johanes IbrahimII.

ini pihak pengirim dan penerima. Jika transaksi itu dilakukan

melalui kuasa, maka tanggungjawabnya terletak pada pemberi kuasa,

demikian juga apabila transaksi elektronik itu dilakukan melalui

agen elektronik, ia bertanggungjawab atas segala akibat hukum

yang dilakukannya. Demikian juga apabila Kerugian transaksi

elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat

tindakan pihak ketiga. Apabila gagal beroperasinya karena akibat

kelalaian dari pihak penguna jasa layanan, maka akibat hukumnya

menjadi tanggungjawab pengguna jasa layanan. Pengecualian dari

tanggungjawab dan akibat-akaibat hukum dalam pelaksanaan

transaksi elektronik oleh para pihak atau pihak pemberi kuasa

atau agen elektronik tidak dapat diberlakukan apabila timbulnya

keadaan memaksa dan adanya keslahan atau kelalaian dari pihak

pengguna sistem elektronik itu. 24

2. Transaksi Elektronik Dalam Perdagangan Internasional

Suatu kontrak atau transaksi yang didalamnya memuat unsur-

unsur asing, kontrak seperti ini disebut kontrak dagang

internasional25. Prinsip fundamental dan prinsip-prinsip hukum24 UU No. 8 Tahun 2011, pasal 21.25 Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional : Analisisyuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 27N0. 4 Tahun 2008 h. 24…..Tidak ada pengertian atau rumusan yang tegasmengenai perjanjian perdagangan internasional atau kontrak daganginternasional. Transaksi perdagangan internasional adalah transaksi jual belilintas negara. Transaksi itu menyebabkan pilihan hukum antara dua sistemhukum yang berbeda. Keberadaan unsur asing dalam transaksi daganginternasional, terletak pada perlihan fisik dari kebendaan yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain. Peralihan fisik kebendaan inilahbanyak menimbulkan persoalan-pesoalan hukum dalam transaksi dagang

kontrak yang terkandung dalam kontrak dagang internasional

meliputi : prinsip fudamental supremasi hukum nasional, prinsip

kebebasan berkontrak, prinsip pacta sunt servanda, prinsip itikad

baik.26 Prinsip fundamental supremasi hukum adalah hukum nasional

tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, kekuatan mengikatnya

bersifat mutlak. Setiap benda, subyek hukum, perbuatan atau

peristiwa hukum, termasuk transaksi dagang yang dimuat dalam

kontrak, yang terjadi dalam wilayah suatu negara tunduk pada

hukum nasional. Prinsip kebebasan berkontrak adalah para pihak

bebas menutup kontrak. Para pihak bebas menetapkan bentuk dan isi

kontrak berdasarkan kesepakatan mereka. Prinsip pacta sunt

servanda adalah pelaku usaha melaksanakan kesepakatan-kesepakatan

yang telah disepakatinya atau dituangkan dalam kontrak. Prinsip

itikad baik (good faith) harus ada pada saat negosiasi,

pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa.

Transaksi elektronik atau Kontrak dagang elektronik memiliki

ruang lingkup dan bidang yang multidisipliner, mencakup bidang

teknik berupa jaringan dan telekomuikasi, pengamanan, penyimpanan

dan pengambilan data dari multi media; bidang pemasaran,

penjualan, pembayaran, penagihan; serta aspek-aspek lainnya yaitu

information privacy, perpajakan, hak milik intelektual, pembuatan

perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.27 Dalam suatu

peristiwa hukum atau hubungan hukum keperdataan, para pihaknya

internasional. 26 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama,Jakarta, 2007, h. 19., selanjutnya disebut Huala Adolf II.27 Mariam Darus Badrulzaman I, op cit, h. 283.

yang tunduk pada satu sisitem hukum yang sama, maka tidak banyak

menimbulkan persoalan-persoalan hukum, tetapi apabila salah satu

pihak berasal dari pihak asing, maka seringkali timbul kesulitan-

kesulitan bagi para pihak dalam menentukan aturan hukum yang akan

diberlakukan bagi mereka atau cara-cara penyelesaian apabila

timbul sengketa. Perbuatan hukum atau hubungan hukum yang salah

satu unsurnya mengandung unsur-unsur asing, menjadi ruang lingkup

hukum perdata internasional28 Beberapa permasalahan yuridis yang

timbul dalam transaksi elektronik itu adalah pengunaan domain

name; alat bukti dalam pembuktian; pengakuan ”pemberitahuan e-

mail’ sebagai pemberitahuan tertulis, perpajakan internet

berkaitan dengan HAKI; perlindungan bagi konsumen dalam transaksi

e-commerce; hubungan para pihak yang melakukan transaksi e-

commerce; perlindungan hukum terhadap the right of privacy;

pilihan hukum yaitu pilihan mengenai hukum negara mana yang

diberlakukan dalam hal transaksi e-commerce merupakan transaksi

antar negara; yurisdiksi peradilan (choice of forum), yaitu

pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan

sengketa antara para pihak yang melakukan transaksi e-commerce.29

28 Bayu Setyo Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Buku I,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. h. 3…..Sistim hukum dari negara berdaulatsering kali dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang tidak bersifat intrerndomestik, tetapi menunjukkan adanya unsur-unsur asing (foreign element).Hubungan hukum keperdataan atau non keperdataan yang melewati batas-batastertorial negara atau transnasional diatur dalam hukum perdata internasional.Foreign element itu berarti suatu pertautan dengan sistem hukum lain diluarsistem hukum negara forum, dan pertautan itu ada dalam fakta dan perkara itu.29 Sutan Remy Syahdeini, E-Commerce Tinjauan dari Presfektif Hukum, MajalahHukum Bisnis, Vol 12 2001, h. 19., selanjutnya disebut Sutan Remy SyahdeniII.

Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak

menjelaskan secara rinci bidang-bidang atau jenis-jenis dari

transaksi elektronik. Pengunaan transaski elektronik digunakan

untuk kegiatan perdagangan, baik nasional maupun internasional,

yang mengunakan sistem elektronik (electronic commerce).

Pengunaan dan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat

dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan pemerintah

di pusat dan daerah, serta oleh orang, badan usaha, dan

masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas 30

Sebagai perbandingan, menurut United Nation Convention on the use

of Electronic Communications in International Contracts 2005,

antara lain diatur : Konvensi berlaku terbatas pada :

(1) Kontrak yang dialkukan dengan mengunakan komunikasi

elektronikoleh para pihak yang tempat usahanya berada di

negara berbeda. Ketentuan ini menentukan faktor nasionalitas

dari para pihak. Bidang, jenis transaksi, serta bentuk

kontrak tidak menjadi faktor yang menentukan untuk berlakunya

konvensi ini.

(2) Transaksi konsumen atau transaksi untuk keperluan rumah

tangga.

(3) Transaksi tukar menukar yang terkait dengan kegiatan

perbankan.

(4) Konvensi juga tidak berlaku untuk transaksi terkait transfer

hak-hak jaminan, peralihan hutang, jual beli jaminan dan

30 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 17.

sejenisnya, serta transaksi surat berharga, surat utang,

surat pengangkutan laut, dokumen-dokumen pengangkutan di

laut.31

3. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi

Elektronik

Dalam UU Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah

ditentukan mengenai pengunaan asas-asas hukum perdata

internasional bagi para pihak dalam pembuatan transaksi

elektronik yaitu apabila para pihak tidak melakukan pilihan

hukum dari sistim hukum tertentu atau apabila para pihak tidak

melakukan pilihan forum, penetapan kewenangan pengadilan,

arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.32

Sesuai dengan ketentuan ini berarti para pihak dalam pembuatan

transaksi elektronik terlebih dahulu menetapkan pilihan hukum

tertentu dalam pembuatan transaksi elektronik diantara mereka,

kemudian menetapkan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa.

Kondisi demikian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara

transaksi elektronik dengan hukum perdata internasional,

terutama dalam penentuan hukum yang berlaku bagi para pihak yang

melakukan transaksi serta penentuan kompetensi forum untuk

menyelesaian persoalan-persoalan hukum yang timbul dari para31 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama,Bandung, 2007, h. 40-41……Niniek Suparni, op cit, h. 95-96….Singapura telahmemiliki Electronic Transaction Act 1998, yang memuat pengaturan transaksielektronik. EU Directive on Electronic Commerce 2000, yang diberlakukan dinegara-negara Uni Eropa. 32 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5).

pihak. Dalam cross border transaction, tidak ada persoalan bila

salah satu pihak belum memiliki cyber law, karena penjual dari

negara-negara maju memiliki kencendrungan untuk memberlakukan

hukum dari negara penjual sebagai choice of law dan choice of

forum. Untuk transaksi bernilai tinggi diperlukan kecermataan

khusus berkaitan dengan lex causae dan forum competence.

Berkaitan dengan hal itu, terdapat 2 prinsip forum kompetentie

yaitu : the principle of basic of presence, yaitu kewenangan

pengadilan untuk mengadili ditentukan tempat tergugat berada; dan

prinsip the principle of effectiviness, yang ditentukan oleh

tempat harta benda tergugat berada sehingga sangat mungkin

dieksekusi. Kompentensi ini berperan dalam menentukan kewenangan

forum pengadilan atau arbitrase dalam penyelesaian kasus-kasus

hukum perdata internasional dalam aktivitas cyberspace 33

Pilihan Hukum (Choice Of Law)

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pilihan hukum adalah :

Prinsip kebebasaan para pihak, adalah kesepakatan para pihak

dalam menentukan hukum yang akan berlaku bagi para pihak; Prinsip

Bonafide, yaitu pilihan hukum itu didasarkan atas itikad baik;

Prinsip Real Connection, yaitu pilihan hukum yang disepakati itu

harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak. Fungsi

klausul pilihan hukum adalah : untuk menentukan hukum apa yang

akan digunakan atau menerankan syarat-syarat kontrak atau hukum33 Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 Maret 2002, h. 15.

yang akan menentukan dan mengatur kontrak; menghindari ketidak

pastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan

kewajiban-kewajiban kontraktual dari para pihak; sebagai sumber

hukum manakala kontrak tidak mengaturnya. Macam-macam pilihan

hukum itu meliputi pilihan hukum secara tegas yang ditentukan

dalam klausul pilihan hukum yang dimuat dalam kontrak; pilihan

hukum secara diam-diam, dalam hal para pihak tidak secara

spesifik membuat klausul pilihan hukum dalam kontrak; pilihan

hukum yang diserahkan pada pengadilan, apabila para pihak

menyerahkan kasus perselisihannya di pengadilan serta tidak ada

pilihan hukum, dalam arti para pihak tidak mencantumkan klausul

pilihan hukum dalam kontrak. Tidak dicantumkannya pilihan hukum

itu tidak akan mempengaruhi status dan keabsahan kontrak, hanya

Kontrak seperti ini bersifat tidak lengkap atau defektif.34

Dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur-unsur asing

atau salah satu pihak dari warga negara asing atau tempat

pembuatan transkasi berada di luar Indoensia, maka untuk

menentukan hukum manakah yang akan diberlakukan terhdap

transaksi elektronik itu.35 Hukum kontrak atau ketentuan-34 Huala Adolf II, op cit, h. 140-147.35 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, RefikaAditama, Bandung, 2006, h. 5…Untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatuperjanjian perdagangan internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara :1. Secara tegas ditentukan dalam perjanjian yang menentukan hukum yang akanberlaku bagi perjanjian itu;

2. Secara diam-diam, bila dalam perjanjian tidak ditentukan hukum yang akandiberlakukan dalam perjanjian itu, maka secara tidak tegas atau diam-diamditentukan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian;

3. Secara dugaan, bila tidak terdapat ketentuan yang secara tegas ataudiam-diam maka dapat dilihat dari unsur-unsur atau ketentuan yang dapat

ketentuan transaksi elektronik yang diatur oleh hukum Indonesia

atau pihak asing. Asas yang utama dalam hukum perdata

internasional mengenai perjanjian atau kontrak adalah hukum yang

dipilih dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian atau

kontrak36 Pilihan hukum sebagai perwujudan asas kebebasan

berkontrak, dibatasi oleh ketertiban umum (public policy)37 dan

pilihan hukum bukan mengenai kaidah memaksa (dwigen recht).

Pilihan hukum dalam cross border transaction sangat diperlukan

apabila timbul conflic of law, yaitu ketika timbul dispute dari

para pihak yang berbeda sisitim hukumnya. 38 Pembatasan atas

pilihan hukum juga disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi

kehidupan moderen, seperti perlindungan konsumen, pencegahan

menjadi dasat untuk menduga atau menganggap bahwa perjanjian itu tundukpada sistim hukum tertentu;

4. Secara hipotesis, yaitu berdasarkan pilihan atau ketentuan hakim. 36 Bayu Seto Hardjowahono, op cit, h. 237 Sudargo Gautama, Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum PerdataInternasional, Alumni, Bandung, 2005, h. 258-261….Dengan ketertiban umum(openbareorder, public policy, public order) dimaksudkan pengunaan hukumnasional sendiri atau hukum dari hakim itu sendiri, dengan mengenyampingkanhukum asing, karena bertentangan dengan perasaan dan sendi-sendi asasi darihukum dan masyarakat hakim itu sendiri. Namun penggunaan alasan ketertibanumum harus dipakai secara hemat, irit, dan tidak royal. Pengunaan alasanketertiban umum tidak selalu harus mengunakan hukum nasional kita sendiri, danmenganggap hukum asing selalu menyimpang dari hukum nasional. Sehingga kitamenanggap hukum kita adalah dewa dan paling benar, Sikap demikian tidak sehatdan tidak bisa membuat hukum perdata internasional menjadi tumbuh denganbaik…..Bayu Seto Hardjowahono, op cit, h. 131….menjelaskan bahwa yang dimaksudkaidah-kaidah memaksa (mandatory Rules, dwigen recht) dalam hukum perdatainternasional adalah aturan-atuaran hukum tertulis yang tidak dapatdikesampingkan oleh para pihak melalui kesepakatan para pihak dalamperjanjian. Pemberlakuan mandatory rules tanpa memperhatikan isi kaidah hukumasing yang seharusnya diberlakukan. Mandatory rules akan membatasi kebebasanpara pihak dalam transaksi-tarnsaksi internasional. 38 Agus Sarjono, op cit, h. 10.

penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim

persaingan usaha yang adil dalam ekonomi pasar.39 Pilihan hukum

harus jelas dan tegas dalam kontrak yang dibuat, biasanya dengan

klausul “governing law”40 atau “applicable law”. Keabsahan

kontrak didasarkan atas pilihan hukum yang telah disepakati para

pihak dalam kontrak itu. Demikian juga apabila timbul

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka hakim atau arbiter

yang akan memutus perkara itu akan merujuk pada hukum yang

dipilih oleh para pihak. Jika pilihan hukum tidak ditentukan

dalam kontrak atau transaksi itu, disinilah berbagai permasalahan

yuridis akan timbul. Untuk menjawab persoalan mengenai hukum yang

akan diberlakukan terhadap suatu kontrak atau transaksi yang

tidak dengan tegas menentukan pilihan hukum, maka dalam teori-

teori hukum perdata internasional dikenal adanya teori lex loci

contractus, mail box theory, teori of declaration, lex loci

solutionis, the proper law of contract, the most characteristic

connection. Dalam menentukan teori mana yang akan dipergunakan

untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak sangat

39 Ridwan Khairandy, Tiga Problema Hukum Dalam Transaksi Bisnis InternasionalDi Era Globalisasi Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008, h.42. 40 Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional : AnalisaYuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27No. 4 Tahun 2008, h. 32….Pengertian choice of law dan governing law memilikiperbedaan cukup mendasar. Choice of law berarti pilihan hukum bagi para pihakdalam menentukan hukum yang mengatur hubungan dan pelaksanaan perjanjiandiantara para pihak. Sedangkan pengertian governing law (hukum yang berlaku)yaitu hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan hukum tertentu, baik karenapilihan hukum para pihak (choice of law) atau karena berlakunya hukum perdatainternasional. Jadi pengertian governing law lebih luas dari choice of law.

beragam dari masing-masing hukum perdata internasional dari

setiap negara, tergantung pada titik-titik pertalian yang

dianutnya.41

Untuk menghindari berbagai macam persoalan-persoalan hukum

berkenaan dengan timbulnya pelaksanaan kontrak, penafsiran

kontrak, atau perselisihan kontrak diantara para pihak, maka

pilihan hukum adalah cara yang paling tepat untuk menentukan

hukum yang berlaku bagi suatu kontrak yang dibuat.42 Bagi41 Ridwan Khairandy, op cit, h. 43……Bayu Seto Hardjowahono, op cit, h.284-295…Penjelasan atas pengertian asas-asas itu adalah : The proper law of thecontract, menurut cheshire, adalah pengertian praktikal dan ringkas untukmengambarkan konsep tentang hukum yang mengatur banyak hal yang mempengaruhisuatu kontrak atau tentang hukum yang diberlakukan forum untuk menetapkanhak dan kewajiban yang timbul dari kontrak. Asas lex loci contractus adalah hukum tempat dari tempat pembuatan kontrak,termasuk tempat dilaksanakannya tindakan terakhir yang dibutuhan untukterbentuknya kontrakAsas lex loci solutionis adalah tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempatyang lebih relevan dengan kontrak.Asas party outonom adalah kebebasan para pihak yang membuat kontrak untukmenentukan hukum yang belaku bagi kontrak yang dibuat oleh mereka. Asas inikemudian memunculkan pilihan hukum (choice of law atau rechtskeuze). Hukumyang dipilih oleh para pihak itu diakui sebagai “the proper law of contract “The most characteristic connection, merupakan teori yang dipelopori oleh Rabeldan A. Schnitzer. Menurut teori ini maka the proper law of contract adalahsistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalamsuatu kontrak......Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2005, h. 162-163....Theory of declaration (TeoriDeklarasi), yang danut di negara-negara civil law, bahwa dalam suatuperjanjian penerimaan penawaran oleh pihak yang ditawari harus dinyatakan.Surat pernyataan penerimaan penawaran harus sampai kepada pihak yangmenawarakan dan penerimaan penawaran tersebut harus diketahui oleh pihak yangmenawarkan. Sedangkan menurut Mail box theory, yang banyak dianut di negara-negara common law, bahwa salah satu pihak yang mengirimkan surat yang berisipenerimaan atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. 42 Ridwan Khairandy, op cit, h. 43….Demikian pula dikemukakan oleh MariamDarus Badrulzaman I, op cit, h. 302-304….Permasalahan-permasalahan yang timbuldari transaksi e-commerce jika para pihak berasal dari negara-negara yangmenganut aturan hukum berbeda atau bahkan belum memiliki ketentuan cyberspace,

Indonesia, dalam hal perjanjian dagang internasional, mengunakan

ketentuan hukum yang dipilih dalam perjanjian itu. Apabila tidak

ada ketentuan seperti itu, barulah mengunakan titik taut dari

pihak yang mempunyai prestasi paling karesteristik untuk kontrak

itu (the most characteristic connection).43

Pilihan Forum (Choice Of Forum)

Klausul choice of forum, choice of jurisdiction, choice of

court, merupakan istilah-istilah yang dipergunakan untuk pilihan

forum bagi para pihak dalam pembuatan suatu kontrak, guna

menentukan kepastian forum yang akan digunakan dalam penyelesaian

sengketa kontraknya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pilihan

forum ini meliputi kebebasan para pihak, adalah kebebasan para

pihak untuk menentukan forum yang dipilih untuk menyelesaikan

sengketa di antara mereka; prinsip bonafide, apa yang disepakati

para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik;

prinsip prediktibilitas dan efektivitas, pilihan forum harus

didasarkan pada pertimbangan apakah forum yang menangani sengketa

untuk menentukan hukum yang berlaku atas transaksi e-commerce itu juga apabilatimbul perselisihan diantara mereka. Yurisdiksi pengadilan mana yangberwenang untuk menyelesaikan sengketa dari para pihak. Jawaban atas persoalanitu terletak dalam lingkup hukum perdata internasional. Dengan menentukanpilihan hukum secara tegas dan juga menentukan klausula pilihan pengadilanatau arbitrase dalam perjanjian yang dibuat para pihak, adalah salah satucara untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah perjanjian itudikemudian hari. 43 Sudargo Gautama, Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional, Citra AdityaBakti, Bandung, 1991, h. 468….lihat juga RUU HPI pada Bab III Perikatan pasal14, terutama ayat 2 No. (g)… yang menentukan bahwa ” bagi perjanjian-perjanjian yang tidak disebut dalam ayat ini akan berlaku hukum dari tempatpihak yang melakukan prestasi paling karakteristik dalam perjanjian tersebut”.

suatu kontrak akan dapat diprediksi kewenangannya dalam memutus

suatu sengketa serta efektivitas ditaati atau dilakanakannya

suatu putusan forum; prinsip yurisdiksi eksklusif, dalam hal ini

pilihan forum harus tegas, eksklusif, tidak menimbulkan

yurisdiksi ganda.44 Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya

persoalan yuridis dari para pihak berkenaan dengan pelaksanaan

suatu kontrak atau timbulnya perbedaan penafsiran suatu kontrak,

maka dapat diatur sesuai kesepakatan para pihak untuk memasukkan

klausul choice of yurisdiction atau choice of forum. Para pihak

yang membuat perjanjian memiliki kebebasan dalam menentukan

pilihan forum yang disepakatinya. Mereka bisa menyimpang dari

kompetensi relatif dengan memilih hakim lain Para pihak tidak

diperkenankan menjadikan suatu peradilan menjadi tidak berwenang

bilamana menurut kaidah hukum intern negara yang bersangkutan

menjadi tidak berwenang.45 Pilihan akan kewenangan pengadilan

atau arbitarse dapat dilakukan disalah satu pihak atau pada

negara tertentu yang disepakati. Pengadilan atau arbitrase

sebelum mengadili perkara maka telebih dahulu menentukan apakah

ia berwenang untuk mengadili atau tidak. Salah satu cara untuk

mengetahui kewenangan mengadili itu adalah dengan melihat klausul

44 Huala Adolf II, op cit. h. 163-168.45 Pengecualian dari sifat terbuka bagi para pihak dalam pilihan forum,mengenai perkara perdata atau dagang yang bersifat internasional adalahberkenaan dengan status atau kewenangan orang atau badan hukum keluarga, yangditentukan menurut Convention on the Choice of Court 1965, seperti dalam halkewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orant tua dan atau antarasuami dan isteri; alimentasi; warisan; kepalitian; hak-hak atas benda tidakbergerak.

pilihan yurisdiksi atau pilihan forum yang ditentukan dalam

perjanjian antara para pihak46. Berkaitan dengan itu, pilihan

forum juga mempunyai beberapa pembatasan berupa pilihan forum

tidak boleh dilakukan dengan penipuan oleh para pihak; pilihan

forum berkaitan dengan kewenangan pokok perkara oleh pengadilan;

pembatasan kewenangan pengadilan terhadap para pihak yang

bersengketa; forum non convenience; tidak efektif atau tidak

berfungsinya forum yang dipilih; serta tidak melanggar ketertiban

umum.47 Dengan demikian apabila hakim yang mengadili perkara

yang didalamnya ada unsur asing, menemukan adanya pilihan forum

yang menunjuk pada badan peradilan lain atau badan arbitrase

lain, maka hakim itu harus menyatakan dirinya tidak berwenang

untuk mengadili perkara itu. Demikian juga apabila para pihak

telah menentukan pilihan forum pada arbitrase tertentu, maka

pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara itu. Dalam

prakteknya, para pihak memiliki kecendrungan untuk melakukan

pilihan yurisdiksinya pada arbitrase tertentu. Pilhan pada forum

arbitrase telah diatur dalam Covention on the Recognation and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards 195848 Dalam kaitan ini,

di Indonesia telah ada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan

46 Sutan Remy Sjahdeini I, op cit, h. 356… Kesulitan-kesulitan yang timbulapabila terjadi sengketa para pihak dalam transaksi e-commerce, dapatdihindari dengan menentukan pilihan pengadilan atau arbitrase dalampenyelesaian sengketa para pihak, yang dimasukan dalam klausul arbitrase atauprovisons arbitration dalam transaksi itu. 47 Huala adolf II, op cit, h. 166-172.48 Konvensi ini lebih dikenal sebagai Konvensi New York Tahun 1958. Indonesiaadalah salah satu negara peserta konvensi dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 3 ditentukan bahwa

pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dari para pihak

yang terkait dalam perjanjian arbitrase.

Mengenai pilihan forum sehubungan dengan timbulnya

perselisihan anatar para pihak dalam transaksi elektronik di

Indonesia, maka perlu diperhatikan ketentuan mengenai

yurisdiksi pemberlakuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, yaitu berlaku di wilayah negara Republik Indonesia

serta di luar wilayah Negara Indonesia apabila perbuatan

transaksi elektronik memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia

dan atau diluar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan

Indonesia. Dengan demikian yurisdikai berlakunya UU ini meliputi

: perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan di luar wilayah

Indonesia; perbuatan hukum itu dilakukan oleh warga negara

Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, badan hukum

asing; perbuatan hukum itu memiliki akibat hukum di Indonesia dan

merugikan kepentingan Indonesia, yaitu kepentingan ekonomi

nasional, perlindungan data strategis, pertahanan dan keamanan

negara, kedaulatan negara, warga negara dan badan hukum

Indonesia.49 Ketentuan itu tidak secara tegas menentukan

kewenangan dari badan peradilan atau arbitarse menurut hukum

Indonesia, namun dapat menjadi dasar bagi hakim atau badan

peradilan untuk menyelesaiakan setiap kasus berkenanan dengan

transaksi elektronik yang terjadi di dalam atau di luar wilayah49 UU No. 11 Tahun 2008, pasal 21 ayat (3), (4), (5). Jo pasal (2) sertapenjelaannya.

negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia,

badan hukum Indonesia, warga negara asing dan badan hukum asing

yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan

Indonesia.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada Bab II, maka dapat

disimpulkan :

a. Dalam transaksi elektronik, para pihak yang berasal dari dua

negara yang berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, memiliki

kebebasan untuk secara tegas menentukan klausul pilihan hukum

atau pilihan forum dalam transaksi elektronik yang dibuat. Hal

itu diperlukan untuk menghindari persoalan-persoalan hukum yang

dapat timbul dalam pelaksanan transaksi elektronik serta dalam

penyelesaian hukum melalui badan peradilan atau arbitrase yang

telah ditentukan.

b. Dalam hal klausul pilihan hukum atau pilihan forum tidak

ditentukan dalam transaksi elektronik yang dibuat para pihak,

maka untuk penyelesaian masalah hukum yang timbul berkenaan

dengan menentukan hukum yang akan berlaku dan menentukan badan

peradilan atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa,

digunakanlah asas-asas hukum perdata internasional berupa : asas

the proper law of contract, lex loci contractus, lex loci

solutionis, party outonom, the most characteristic connection,

theory of declaration, mail box theory. Asas mana yang

dipergunakan oleh para pihak, tergantung pada titik-titik

pertalian yang memiliki karakteristik paling erat dari transaksi

elektronik itu. Untuk pilihan forum maka asas-asas yang

dipergunakan adalah prinsip kebebasan para pihak, prinsip

bonafide, prinsip prediktibilitas dan efektivitas serta prinsip

yurisdiksi eksklusif. Selain itu juga terdapat asas : the

principle of basic of presence, yaitu kewenangan pengadilan untuk

mengadili ditentukan tempat tergugat berada; dan prinsip the

principle of effectiviness, yang ditentukan oleh tempat harta

benda tergugat berada sehingga sangat mungkin dieksekusi. Di

Indonesia, pilihan hukum itu cendrung menganut asas the most

characteristic connection. Untuk pilihan forum, badan peradilan

dalam memeriksa atau menyelesiakan sengketa tetap berpedoman pada

pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008. Sedangkan untuk penyelesaian

melalui arbitrase, dilakukan sesuai dengan pasal 3 UU No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

2. Saran-Saran

a. Pengaturan transaksi elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masih belum lengkap

seperti dalam hal electronic funds transfer, kontrak online,

pembayaran elektronik, tanggungjawab pembuat homepage, e-mail,

chat, privacy. Undang-Undang itu masih harus dilengkapi dengan

Undang-Undang Internet atau Undang-Undang E-Commerce. Hal ini

mutlak diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan

kebutuhan dalam transaksi bisnis, baik nasional maupun dalam

perdagangan internasional, agar tercipta kepastian hukum dan

memudahkan para pihak dalam penyelesaian hukum yang timbul.

b. Dalam pembuatan transaksi elektronik harus secara tegas

diatur dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat untuk memasukan

klausul pilihan hukum dan pilihan forum. Hal itu diperlukan

untuk menghindari persoalan-persoalan yuridis yang mungkin

timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Diperlukan juga

prinsip itikad baik dari kedua belah pihak untuk mentaati apa

yang telah disepakati bersama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2005.

___________, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika

Aditama, Jakarta, 2007.

Agus Riswandi, Budi, Aspek Hukum Internet Banking, Raja Grapindo

Persada, Jakarta, 2005.

Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Hukum Dagang Internasional,

Refika Aditama, Bandung, 2006.

Darus Badrulzaman, Mariam, Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan

Dari Aspek Hukum Perdata

Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2001.

___________, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Di

Indonesia, Majalah Hukum Bisnis, Vol. 12, 2001.

Ibrahim, Johanes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan

Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2004

___________, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal

Hukum Bisnis Vol 22 No. 6 Tahun 2006.

M. Ramli, Ahmad, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam

Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 Maret 2002.

Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2006.

Remy Syahdeini, Sutan, E-Commerce Tinjauan Dari Presfektif Hukum

Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2001.

____________, E-Commerce Tinjauan dari Presfektif Hukum, Majalah

Hukum Bisnis, Vol 12, 200I.

Ridwan Khairandy, Tiga Problema Hukum Dalam Transaksi Bisnis

Internasional Di Era Globalisasi Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis,

Vol. 27 No. 4 Tahun 2008,

Suparni, Niniek, Cyberspace Problematika Dan Antisipasi

Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sardjono, Agus, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border

Transaction : Antara Norma Dan Fakta, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 27

No. 4 Tahun 2008

Sudargo Gautama, Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1991,

_____________, Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata

Internasional, Alumni, Bandung, 2005.

Setyo Hardjowahono, Bayu, Dasar-dasar Hukum Perdata

Internasional, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Widjaja, Gunawan, Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang

Internasional : Analisa Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli

Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008,