Nama : Budi Sih Mulyo Program Studi : S-1 Non Reguler Jurusan : Akuntansi NPM : 0641031020 No. HP : 085669908222 Email : [email protected]Pembimbing 1 : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA. Pembimbing 2 : Ninuk Dewi K., S.E., M.Si. Abstrak ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENTUK USAHA KERJASAMA OPERASI BERDASARKAN PSAK NO.39 DAN PSAK NO.12 OLEH BUDI SIH MULYO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan akuntansi dan perpajakan usaha kerjasama operasi dalam bentuk Pengendalian Bersama Aset (PBA); Pengendalian Bersama Operasi (PBO); Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate) BTO; Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer) BOT. PSAK No.39 dan PSAK No.12 adalah dua pernyataan yang secara khusus menjadi pedoman guna pencatatan akuntansi bentuk usaha kerjasama operasi. SE-09/PJ.04/2007 tentang “penegasan atas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP” pada bagian 3 huruf (b) ditegaskan bahwa Kerjasama Operasi atau Joint Operations yang telah berakhir masa kerjasama operasinya akan dilakukan pemeriksaan rutin, sebelum menghapus NPWP milikinya, maka Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operations (JO) harus memahami aspek perpajakan yang menjadi kewajiban mereka dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan rutin, sehingga tidak merugikan Negara dan para pemilik persekutuan.
42
Embed
Nama : Budi Sih Mulyo Program Studi : S-1 Non Reguler Jurusan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nama : Budi Sih MulyoProgram Studi : S-1 Non RegulerJurusan : AkuntansiNPM : 0641031020No. HP : 085669908222Email : [email protected] 1 : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA. Pembimbing 2 : Ninuk Dewi K., S.E., M.Si.
Abstrak
ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENTUK USAHA KERJASAMA OPERASI BERDASARKAN PSAK NO.39 DAN PSAK NO.12
OLEHBUDI SIH MULYO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan akuntansi dan perpajakan usaha kerjasama operasi dalam bentuk Pengendalian Bersama Aset (PBA); Pengendalian Bersama Operasi (PBO); Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate) BTO; Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer) BOT.
PSAK No.39 dan PSAK No.12 adalah dua pernyataan yang secara khusus menjadi pedoman guna pencatatan akuntansi bentuk usaha kerjasama operasi. SE-09/PJ.04/2007 tentang “penegasan atas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP” pada bagian 3 huruf (b) ditegaskan bahwa Kerjasama Operasi atau Joint Operations yang telah berakhir masa kerjasama operasinya akan dilakukan pemeriksaan rutin, sebelum menghapus NPWP milikinya, maka Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operations (JO) harus memahami aspek perpajakan yang menjadi kewajiban mereka dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan rutin, sehingga tidak merugikan Negara dan para pemilik persekutuan.
Perlakuan perpajakan pada KSO/JO hanya dipandang dari segi pengadministrasian dokumen-dokumen perpajakan tanpa membedakan bentuk usaha kerjasama operasi. Kewajiban perpajakan KSO/JO sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan serta PPN telah ditegaskan dalam peraturan-peraturan perpajakan. KSO/JO tidak dapat menerima bukti potong pajak penghasilan sehingga bukti potong yang diterimanya diberikan kepada para partisipan/Venture. Pajak penghasilan atas usaha KSO/JO tidak dilakukan penghitungan dan pelaporan dalam SPT Tahunan melainkan menjadi penghasilan para partisipan/Venture dan dihitung serta dilaporkan atas penghasilan tersebut, sebagai kewajiban para partisipan/Venture.
Kata Kunci : Pengendalian Bersama Aset ;PBA ; Pengendalian Bersama Operasi PBO ; Bangun Serah Kelola; BKO ; Build Transfer and Operate ; BTO; Bangun Kelola Serah BKO ; Build Operate and Transfer ; BOT
ANALYSIS OF TAX LIABILITY FOR BUSINESS PARTNERSHIP OPERATING UNDER PSAK No.39 and PSAK No.12
ByBUDI SIH MULYO
This study aims to analyze accounting records and tax co-operation effort in the form of Joint Assets Control; Control of Joint Operations; Build, Transfer, and Operate (BTO): Build , Operate, and Transfer (BOT).
PSAK 39 and PSAK 12 are two statements that specifically serve as guidelines for the accounting records form joint venture operations. SE-09/PJ.04/2007 about the "confirmation of the implementation of the elimination of examinations in order to Tax Identity Number (TIN) revocation" in section 3 letter (b) stated that the Operating Partnership or Joint Operations which has ended the joint operations will be carried out routine checks, before removing TIN possessed, Joint Operations (JO) must understand the taxation aspects of their obligations and prepare itself for the routine inspection, so as not to harm the State and the owner.
Tax on JO only in terms of administrating the tax documents regardless of their form of joint venture operations. Tax liabilities JO as a cutter and collector of income tax and VAT have been confirmed in tax regulations. JO can not accept the evidence of the income tax cut, so the piece of evidence given to the participants/venture. Income tax on business JO, is not calculated and reported of the Annual Financial Tax Report , but as income of the participant/venture, it will be calculated and reported as the obligations of the participants/venture.
Key word: Joint Assets Control; Control of Joint Operations; Build, Transfer, and Operate (BTO): Build , Operate, and Transfer (BOT)
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha
yang menguntungkan dengan risiko yang kecil. Keinginan dunia bisnis untuk
melakukan investasi seringkali melebihi kemampuan satu entitas usaha untuk
menyediakan dana. Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi
tidak memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha
untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerjasama Operasi
(KSO).
Dalam dunia bisnis juga sering terjadi sebuah keadaan yang mengharuskan
seorang pengusaha atau suatu perusahaan untuk bekerjasama dalam sebuah siklus
bisnis agar profesionalisme dan spesialisasi pekerjaan yang dimiliki oleh masing-
masing pengusaha atau perusahaan dapat digabungkan guna memenuhi kebutuhan
pasar yang kompleks dan kompetitif yang bertujuan keuntungan yang lebih
maksimal dalam persaingan pasar.
Kebanyakan para pengusaha hanya melihat segi keuntungan dan peluang tanpa
memperhatikan aspek-aspek perpajakan yang akan timbul dari keputusan yang
diambilnya tersebut. Perpajakan tidak akan terlepas dari proses administrasi dan
pencatatan pada suatu aktivitas usaha.
1.1.1 Kerjasama Operasi Dari Segi Pencatatan Akuntansi
PSAK No. 39 telah menandai adanya perhatian pada bentuk usaha yang
terdiri lebih dari satu orang atau satu institusi yang melakukan suatu
kerjasama dalam melakukan pekerjaan dan hanya terbatas pada sebuah
proyek (project) untuk jangka waktu tertentu.
PSAK No. 39 (revisi 2009), Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint
Operation (JO) adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang dilakukan untuk
jenis pekerjaan dan dalam batas waktu tertentu yang telah disepakati. Sifat
KSO pada umumnya temporer atau sementara. Seandainya pelaksanaan
suatu pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu tadi telah selesai,
KSO tersebut dibubarkan. Pembagian keuntungan didasarkan atas
pembagian sesuai perjanjian antar anggota KSO.
Dalam PSAK No. 39 bentuk-bentuk KSO berkembang dengan berbagai
variasi, tetapi bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
- KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari
entitas hukum para partisipan KSO, dan
- KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah, yang termasuk
Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama
Aset (PBA) diatur sesuai dengan PSAK No. 12 tentang Pelaporan
Keuangan mengenai Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi
dan Aset.
Dengan demikian PSAK No.39 dan PSAK No.12 adalah dua pernyataan
yang secara khusus menjadi pedoman guna pencatatan akuntansi bentuk
usaha kerjasama operasi.
1.1.2 Kerjasama Operasi Dari Segi Perpajakan
KSO berdasar ketentuan pasal 1 angka 13 UU nomor 18/2000 dan pasal 2
ayat (2) PP nomor 143/2000 adalah termasuk dalam pengertian bentuk
badan lainnya. Berdasar ketentuan pasal 1 angka 2 UU nomor 16/2000,
bentuk badan lainnya adalah termasuk dalam pengertian WP Badan.
Namun KSO tidak termasuk sebagai Subyek Pajak Penghasilan, karena
penghasilan yang diterima oleh KSO pada dasarnya adalah penghasilan
para anggota yang besarnya ditentukan sesuai dengan perjanjian
pembentukan KSO.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Kerjasama Operasi (KSO), Joint Operation (JO) dan Joint
Ventrure
Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di
mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama
menanggung risiko usaha tersebut.
Menurut Syahrul (2009) Devinisi Joint Venture (Usaha Patungan) adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu
proyek. Sering kali suatu usaha patungan dibentuk apabila perusahaan
dengan teknologi perlengkapan ingin menciptakan produk atau jasa yang
mengambil manfaat dari kekuatan pesertanya. Suatu usaha petungan, yang
biasanya terbatas pada suatu proyek saja, berbeda dari persekutuan yang
menjadi landasan untuk bekerja sama dalam banyak proyek.
Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 12, menyatakan
bahwa
Joint venture adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, Joint Venture, Kerjasama Operasi
(KSO) dan
Joint Operation (JO) masing-masing memiliki kesamaan arti yaitu
perjanjian antara
dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu
usaha
bersama.
Pengertian Joint Operation (JO) kaitannya dengan perpajakan dijelaskan
dalam Surat Dirjen Pajak No. S-823/PJ./2002. Dalam surat tersebut
ditegaskan bahwa Joint
Operation (JO) merupakan kerjasama operasi dua badan atau lebih yang
sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai
proyek tersebut selesai dikerjakan, dengan demikian maka kerjasama
operasi juga disebut Joint Operation (JO) dalam perpajakan. Dalam
beberapa surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, istilah
Joint Operation (JO) seringkali dipertukarkan dengan istilah Konsorsium.
2.2. Kerjasama Operasi (KSO) dalam PSAK No.39
Kerja Sama Operasi (KSO) diatur secara khusus dalam Pernyataan Setandar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 39, berikut adalah pernyataan-pernyataan
dalam PSAK No.39.
2.2.1 Pengertian Kerjasama Operasi (KSO)
Kerjasama Operasi (KSO) dalam PSAK No.39 adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan
suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
2.2.2 Aset Kerja Sama Operasi
PSAK No.39 telah mengungkapkan mengenai Pengakuan dan
pengukuran pembangunan aset kerja sama operasi antara lain :
- Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam
perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik
aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya.
- Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai
penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima
ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban.
2.2.3 Pengoperasian Aset Kerja Sama Operasi
Pengakuan dan pengukuran pengoperasian aset kerja sama operasi
dalam PSAK No.39 antara lain :
Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat
oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang
mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik aset. (PSAK
No.39, Paragraf 20)
Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya
pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai
wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. (PSAK
No.39, Paragraf 22)
Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir
masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan
dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat
penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO
apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset
tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (Deferred Income)
apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi
dari aset tersebut. (PSAK No.39, Paragraf 25)
Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset
untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini
harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO.
Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan secara periodik
dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari
KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO. (PSAK No.39, Paragraf 26)
Dari transaksi pada paragraf 26, pemilik aset mencatat penyerahan
tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban
jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena
adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta
bunga dan beban atau penghasilan KSO. (PSAK No.39, Paragraf 27)
Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat dalam paragraf 26
dan 27 adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan
dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisis antara
bneban bunga (atau bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau
diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 28)
Aset KSO disusutkan oleh pihak yang membukukan aset KSO dalam
neracanya, yaitu mengelola KSO. Kemungkinan besar adalah bahwa
umur ekonomi aset ini melampaui masa konsesi yang diterima investor.
Apabila investor adalah juga pengelola KSO, masa penyusutan yang
diperkenankan untuk aset KSO maksimal sampai berakhir masa
konsesi. Apabila pengelola KSO adalah pemilik aset, masa penyusutan
adalah selama umur ekonomi aset yang bersangkutan, dan tidak dibatasi
oleh masa konsesi.
Aset KSO harus disusutkan secara sisitematis oleh pengelola KSO
selama umur ekonominya. Untuk investor, masa penyusutan tidak boleh
lebih panjang dari masa konsesi KSO. (PSAK No.39, Paragraf 30)
Hak bagi pendapatan atau hasil diamortisasi oleh investor. (PSAK
No.39, Paragraf 31)
2.2.4 Pengungkapan Hal Lain dalam PSAK No.39
PSAK No.39 juga secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang perlu
diungkapkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi, sebagai berikut :
2.2.4.1 Perjanjian Kerjasama Operasi secara umum
Sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO),
pengungkapan berikut ini harus dibuat:
(a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;
(b) Hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO
berkenaan dengan perjanjian KSO;
(c) Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada.
(PSAK No.39, Paragraf 32)
2.2.4.2 Perjanjian Kerjasama Operasi sehubungan dengan aset
tetap
Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset
tetap, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset Kerja
Sama Operasi (KSO):
(a) Klasifikasi aset yang membentuk aset KSO;
(b) Penentuan biaya perolehan aset KSO;
(c) Penentuan depresiasi atau amortisasi aset KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 33)
2.2.4.3 Perjanjian Kerjasama Operasi sehubungan dengan bagi
pendapatan/hasil
Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO,
pengungkapan berikut ini harus dibuat:
(a) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil
KSO;
(b) Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO;
(c) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO
yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 34)
2.3. Usaha Kerjasama dalam PSAK No.12 (Joint Venture)
Pada saat KSO/JO-PBA menyetorkan PPN ke Negara dan melaporkan
penyerahan barang/jasa kena pajak kepada partisipan/Venture, maka
jurnalnya adalah sebagai berikut :
PPN (Hutang) Rp. xxxxKas/Bank Rp. xxxx
4.1.3. Kerjasama Bersama Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer / BOT) (PSAK No.36)
Sebagaimana telah diketahui pada bab-bab sebelumnya bahwa Kerjasama
bersama bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) Build, Operate, and
Transfer / BOT selanjutnya dalam skripsi ini akan disingkat menjadi
KSO/JO-BOT adalah KSO/JO dimana aset dikelola oleh investor yang
mendanai pembangunannya sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa
konsesi investor akan menyerahkan aset KSO dan pengendaliannya kepada
pemilik asset.
Jika dalam pelaksanaannya KSO/JO-BOT ini terdaftar menjadi wajib pajak
yang artinya terpisah dari para investor maupun pemilik aset maka KSO/JO-
BOT wajib dilakukannya pengadministrasian dan pencatatan.
1. Pada Saat Pembentukan Kerjasama Bersama Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer / BOT)
Pada saat pembetukan KSO/JO bentuk ini, terdapat aset yang diserahkan
oleh pemilik aset kepada KSO/JO untuk dibangun, maka jurnalnya
adalah sebagai berikut:
Tanah/Aset Rp. xxxxEquitas Rp. xxxx
2. Pada Saat Pembangunan dan Pembentukan aset KSO/JO
Pada saat pembangunan, pembelian matrial dan pembayaran upah
pekerja termasuk pembayaran PPN Membangun sendiri, jurnal sebagai
pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Bangunan/Aset Rp. xxxxEquitas Rp. xxxx
Pada saat pembangunan telah selesai dan KSO/JO-BOT beroperasi
selama masa konsesi, pembelian matrial dan pembayaran biaya-biaya
termasuk PPN, dilakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya
seperti dijelaskan di awal bab ini, dalam hal ini dilakukan juga
penyusutan pada aset yang dipergunakan oleh KSO/JO-BOT.
3. Pada Saat Bagi Hasil BOT
Pada saat masa konsesi dan KSO/JO-BOT menyerahkan bagi hasil
KSO/JO-BOT kepada pemilik aset dan investor sebagaimana pada
perjanjian yang telah dibuat diawal pembentukan KSO/JO, jurnal sebagai
pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Equitas Rp. xxxxKas (Aset) Rp. xxxx
4. Pada Saat Berakhirnya BOT
Pada saat berakhirnya masa konsesi dan KSO/JO-BOT menyerahkan
kembali seluruh aset KSO/JO-BOT kepada pemilik aset sebagaimana
pada perjanjian yang telah dibuat diawal pembentukan KSO/JO, jurnal
sebagai pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Equitas Rp. xxxxBangunan/Aset Rp. xxxxTanah/Aset
4.1.4. Kerjasama Bersama Bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate / BTO) (PSAK No.36)
Kerjasama bersama Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate /
BTO) selanjutnya dalam skripsi ini akan disingkat menjadi KSO/JO-BTO
adalah KSO/JO dimana investor mendanai pembangunan aset KSO sampai
siap dioperasikan, aset tersebut diserahkan kepada pemillik aset untuk
dikelola.
Terdapat perbedaan yang jelas antara KSO/JO BTO dengan KSO/JO BOT
dalam hal pengendalian signifikan atas operasional KSO/JO, dimana pada
KSO/JO BTO kendali dimiliki oleh pemilik aset sedangkan pada KSO/JO
BOT kendali dimiliki oleh investor, seperti juga telah diuraikan pula pada
bab 3. Dengan demikian terdapat kesamaan pencatatan pada operasional
KSO/JO bentuk ini dengan KSO/JO BOT.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PSAK
36 dan PSAK 12 mengelompokan KSO kedalam empat macam bentuk, yaitu :
a. Pengendalian Bersama Operasi (PBO) (PSAK No.12)
b. Pengendalian Bersama Aset (PBA) (PSAK No.12)
c. Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT) (PSAK No.39)
d. Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate/BTO) (PSAK No.39)
Masing-masing bentuk usaha kerjasama memiliki pencatatan akuntansi yang
beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan KSO/JO.
Perlakuan perpajakan pada KSO/JO hanya dipandang dari segi
pengadministrasian dokumen-dokumen perpajakan tanpa membedakan bentuk
usaha kerjasama operasi. Kewajiban perpajakan KSO/JO sebagai pemotong dan
pemungut pajak penghasilan serta PPN telah ditegaskan dalam peraturan-
peraturan perpajakan. KSO/JO tidak dapat menerima bukti potong pajak
penghasilan sehingga bukti potong yang diterimanya diberikan kepada para
partisipan/Venture. Pajak penghasilan atas usaha KSO/JO tidak dilakukan
penghitungan dan pelaporan dalam SPT Tahunan melainkan menjadi penghasilan
para partisipan/Venture dan dihitung serta dilaporkan atas penghasilan tersebut,
sebagai kewajiban para partisipan/Venture.
5.2 Saran
Untuk menghindari sanksi baik denda maupun sanksi administrasi perpajak yang
lain, sebaiknya Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO) melakukan
pencatatan dengan benar serta memperhatikan, meneliti dan menyimpan dengan
baik dokumen-dokumen perpajakan, agar saat pemeriksaan pajak berkenaan
penghapusan NPWP yang disertai dengan proses restitusi PPN, dapat berjalan
lancar dan cepat.
Penelitian ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntuansi Keuangan (PSAK)
revisi 2009, sebelum dicabutnya PSAK No.39 per 1 Januari 2012, maka
dibutuhkan penyesuaian untuk penelitian selanjutnya dengan mengacu pada
PSAK yang terbaru dan PSAK ETAP.
DAFTAR PUSTAKA
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Peberbit Salemba Empat.
Ilyas, Wirawan B. 2007. Pajak Penghasilan; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Ilyas, Wirawan B. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Pohan, Chairil Anwar. 2009. Aspek Pajak Joint Operation dan Kepastian Hukumnya. Indonesian Tax Review. Penerbit SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi.
Staff UI. http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/psak-12bagian-partisipasi-dalam-ventura-bersama.pdf. Bahan Ajar. Diakses tanggal 6 oktober 2011 pukul 14.15
Staff.ui.ac.id/internal/0606050075/material/PAK-Pertemuan7.ppt. Bahan Ajar. diakses tanggal 2 Juli 2012 pukul 22.11
Surat Dirjen Pajak No. S-323/PJ.42/1989 tentang Joint OperationSurat Dirjen Pajak No.SE-65/PJ./2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
Surat Dirjen Pajak SE-59/PJ/2007 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai