Nama : Arif Sugeng Hariyanto, ST...2020/09/05  · KONDISI Bangun dulu ijin belakangan-Tidak sesuai RTR, mangkrak karena ijin tidak keluar-Sesuai Aturan, bersanksi menjadi biaya tinggi-Sebagian

PROFIL

Nama : Arif Sugeng Hariyanto, STTpt, Tgl Lahir : Cilacap, 20 Nov 1973TPT KERJA : Dinas PERAKIM Prov. Jawa

TengahJABATAN : Kasi Keterpaduan Infrastruktur

PENGALAMAN KERJA :❑ Konsultan Perencana❑ PNS

KONTAK / ALAMAT :RUMAH : Jl. Bukit Menur No. 133 A Perumnas

Sendangmulyo SemarangTELP/HP : 085225066484EMAIL : [email protected]

perkim.id

SERTIFIKASI PENGEMBANG DAN SERTIFIKAT LAYAK JUAL

DINAS PERAKIM PROV. JATENG

perkim.id

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

RUMAH LAYAK HUNI

SWADAYA

UMUM

Masyarakat mandiri

Pemerintah

Pengembang

Konsumen

❑ SDM (Masy, Pengembang, ASN)

❑Aturan & Kepatuhan(Ijin, Kesesuaian)

❑ PenegakkanHukum

KETAHANAN BANGUNAN – LUAS PERKAPITA – AIR MINUM – SANITASI –

KEPASTIAN BERUKIM

perkim.id

KONDISI ❑ Bangun dulu ijin belakangan

- Tidak sesuai RTR, mangkrak karena ijin tidak keluar- Sesuai Aturan, bersanksi menjadi biaya tinggi- Sebagian diijinkan, sebagian tidak

❑ Pengembang Ilegal - Jual beli rumah dengan istilah cluster, perumahan

kecil- Tidak ada/Minim PSU- Membebani Lingkungan

❑ Bangunan tidak sesuai - Iklan dan Perjanjian Jual Beli- Aspek Legal (IMB, SLF, Sertifikat Tanah)- Aspek Biaya (Tambahan Biaya Peningkatan Kualitas)- Aspek Teknis Bangunan (Tidak Sesuai Spek, Jelek,

Tidak Lengkap, dll)NAH LHO !!!

perkim.id

SERTIFIKASI PENGEMBANG

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

BAGAIMANA KABARNYA ?

MASIH BANYAK YANG HARUS DILAKUKAN

perkim.id

Bagaimana mekanisme kontrol pelaksanaan jual beli

perumahan? Inovasi apa saja yang diperlukan untuk

meminimalisir timbulnya permasalahan yang

disebabkan oleh pengembang

ITR / KRK, IJIN LOKASI, IMB, SLF,

REGISTRASI & SERTIFIKASI

PENGEMBANG

PERMEN PUPR

Nomor

11/PRT/M/2019

tentang Sistem

Perjanjian

Pendahuluan

Jual Beli (PPJB)

Rumah

perkim.id

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi

Dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta

Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung dan dirubah dengan

Nomor 3/PRT/M/2020

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Nomor 12/PRT/M/2020 tentang Peran

Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

SERTIFIKASI

PENGEMBANG

SERTIFIKAT

LAIK FUNGSI

PERJANJIAN

JUAL BELI

POKJA PKP

FORUM PKP

perkim.id

Seberapa efektifkah peran pemerintah provinsi

melaksanakan tugas sertifikasi sejauh ini?

Aspek-aspek apa saja yang perlu tercakup dalam

Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

sertifikasi pengembang?

Registrasi Oleh Pusat (SIRENG) &

Sertifikasi Pengembang ? Permen

Sudah ada Tetapi belum sosialisasi

1. Advokasi

2. Sanksi dan Mekanisme Penegakkan Hukum

Pemerintah Provinsi Memiliki

Kewenangan Paling Sedikit dalam

penyelenggaraan PKP

1. Negara Harus Hadir

2. Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

3. Melakukan koordinasi awal melalui Pokja PKP

EFEKTIF???

ATURAN SUDAH CUKUP BANYAK

UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN

PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN

AKSES UNTUK MASYAKAAT NON

BANKABLE / SANGAT MISKIN

perkim.id

Seberapa efektifkah sistem pembiayaan (FLPP, KPR

SSB, KPR SSM, SBUM) bagi konsumen berpenghasilan

rendah dalam pelaksanaan jual beli perumahan dengan

pengembang?

Apa saja rekomendasi yang aplikatif dalam prioritas

penanganannya?

CUKUP EFEKTIF, Terlindungi,

Standar Terpenuhi / Sanksi, Harga

Murah (sayang seragam)

LAKSANAKAN PERATURAN

DAN PENEGAKKAN HUKUM

SERTA

LIBATKAN STAKEHOLDERS

SEBAGAI PROTOTIPE PENYELENGGARAAN

PKP YANG MENYELURUH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Nomor 12/PRT/M/2020 tentang Peran

Masyarakat Dalam Penyelanggaraan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

perkim.id

UPAYA PEMERINTAH

Ijin Mendirikan BangunanSertifikat Laik FungsiRegistrasi dan Sertifikasi Pengembang

TERBITNYA PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA BANGUNAN GEDUNG

Peran Masyarakat (Pokja PKP dan Forum PKP)

SOSIALISASIDIKLAT FUNGSIONAL BAGI ASN BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGIAKTIVASI POKJA PPAS – POKJA PKP – FORUM PKP

ADVOKASI MASYARAKAT

perkim.id

SINERGIStakeholdersForum PKP TERIMA

KASIH

perkim.id