n-i & 'V t.-ei'l KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOTUOn 51 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FI.INGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbans '. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal l8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/ll/2006 tentang Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Keputusan Menteri Agarna tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Deparlemen Agama; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) jo Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Mengingat : l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Peraturan Presiden ...
3
Embed
n-i& 'V filen-i& 'V t.-ei'l KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOTUOn 51 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FI.INGSIONAL ANALIS
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
n-i&'Vt.-ei'l
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOTUOn 51 TAHUN 2008
TENTANGPEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FI.INGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIANDI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbans '. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal l8 ayat (1) huruf d
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/36/M.PAN/ll/2006 tentang Jabatan Analis Kepegawaian dan
Angka Kreditnya jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agarna tentang Pemberian Kuasa
Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional AnalisKepegawaian di Lingkungan Deparlemen Agama;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149);Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017) jo Peraturan Pemerintah
Nomor l2 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian;Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
Mengingat : l.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Peraturan Presiden ...
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor l0 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian NegaraRepublik Indonesia;Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen AgamaProvinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor481 Tahun 2003;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Analis Kepegarvaian dan
Angka Kreditnya;
Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiandan Angka kreditnya;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIANKUASA PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN FI.II\GSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.
Memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada
Biro Kepegawaian Departemen Agama untuk atas nama Kepala BiroKepegawaian menandatangani penetapan angka kredit sebagai berikut :
a. jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana, AnalisKepegawaian Pelaksana Lanjutan, Analis Kepegawaian Penyelia,Analis Kepegawaian Pertama, Analis Kepegawaian Muda dan AnalisKepegawaian Madya golongan/ruanglYla yang berada di lingkunganDepartemen Agama Pusat;
b. jabatan fungsional Analis Kepegawaian Penyelia, Analis KepegawaianMuda dan Analis Kepegawaian Madya golongan/ruang IV/a yang
berada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi,Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Negeri diseluruh Indonesia'
KESATU
8.
,4KEDUA ...
KEDUA
KETIGA
Memberikan kuasa kepada para Kepala Bagian Tata Usaha KantorWilayah Departemen Agama Provinsi untuk atas nama Kepala KantorWilayah Provinsi menandatangani penetapan angka kredit jabatan
fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana, Analis KepegawaianPelaksana Lanjutan dan Analis Kepegawaian Pertama yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama, Perguruan TinggiAgama Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Negeri di Provinsi masing-masing;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan