MUSRENBANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH …...Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim Stabilitasi polhukhankam dan

Dr. H. WAHIDIN HALIM.,M.SiGubernur Banten

ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.APWakil Gubernur Banten

MUSRENBANGRANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

SERANG, 14 APRIL 2020

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

5 (LIMA) FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024(RAKORNAS DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

BOGOR-SENTUL, 13 NOVEMBER 2019)

2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama:

Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan

distribusi;

Mempermudah akses ke kawasan wisata;

Mendongkrak lapangan kerja baru; dan

Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN PRIORITS UTAMA:

Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis,

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

Mengundang kerja sama dengan talenta-talenta global;

Mengoptimalkan kerja sama dengan industri; dan

Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke

seluruh pelosok negeri;


Lanjutan...

5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai

nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seleluruh rakyat Indonesia.

4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:

Pemangkasan prosedur dan birokrasi;Penyederhanaan eselonisasi dan diganti

dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan

Serius dalam penciptaan tujuan program pembangunan.

3. Penyederhanaan regulasi dengan peroritas utama

Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

dan

Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.


ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI

Money Follow

Program

e-Government

Stop

Pemborosan

Anggaran

Fokus

Kinerja,

bukan SPJ

Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting.

Anggaran digunakan hanya untukmembiayai program/kegiatanprioritas yang mendukungpencapaian tujuan pembangunan.

Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaat besar untukmasyarakat.

EFISIENSI

Penyederhanaan

EselonisasiMempermudah

Investasi


SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL2020-2024

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6,0Capian 2019: 5,02

Tingkat Kemiskinan

(persen)

6,0 – 7,0Capaian 2019: 9,,22

Gini Rasio

(indeks)

0,360 – 0,374Capaian 2019: 0,380

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (persen)

3,6 – 4,3Capaian 2019: 5,07

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) (nilai)

75,54Capaian 2019: 71,39

Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (GRK) menuju target 29%

di 2030(Paris Agreement)

27,3%2018: 22,5%

3

Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan

pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.

BAPPEDA PROVINSI BANTEN6

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2021

Rancangan Tema:“ Meningkatkan Industri dan Pariwisata Diberbagai

Wilayah Didukung Oleh Investasi”

*) PN= PRIORITAS NASIONAL

VISI DAN MISI BANTEN TAHUN 2017-2022

VISIBANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

MISI 1 MISI 2 MISI 4 MISI 5MISI 3

MENCIPTAKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD

GOVERNANCE)

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN

KUALITAS INFRASTRUKTUR

MENINGKATKAN AKSES DAN

PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

MENINGKATKAN AKSES DAN

PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN

BERKUALITAS

MENINGKATKAN KUALITAS

PERTUMBUHANDAN PEMERATAAN

EKONOMI

8

KONDISI EKSISTING PROVINSI BANTEN


SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Tingkat Kemiskinan

(persen)

5,06Capaian 2019: 4,94

Gini Rasio

(indeks)

0,365Capaian 2019: 0,361


8,03Capaian 2019: 8,11%

Indeks Pembangunan


73,21Capaian 2019: 72,44

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

5,95Capaian 2019: 5,53

3Sumber :1. RPJMD Prov. Banten 2017 -2022 2. BPS Provinsi Banten


SASARAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Sumber : RPJMD Prov. Banten 2017 -2022 & RPJMD Kab/Kota

Indeks Pembangunan


72.77

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.10

Tingkat Kemiskinan

(persen)

9.16


8.92

KAB. PANDEGLANG

Indeks Pembangunan


67.10

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.10

Tingkat Kemiskinan

(persen)

8.14


9.24

KAB. LEBAK

Indeks Pembangunan


66.92

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.50

Tingkat Kemiskinan

(persen)

4.39


6.88

KAB. TANGERANG

Indeks Pembangunan


67.78

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.85

Tingkat Kemiskinan

(persen)

4.30


12.78

KAB. SERANG

Capaian 2019: 64,91 Capaian 2019: 63,88 Capaian 2019: 71,93 Capaian 2019: 66,38

Capaian 2019: 5,04% Capaian 2019: 5,77% Capaian 2019: 5,88 Capaian 2019: 5,08%

Capaian 2019: 9,42% Capaian 2019: 8,3% Capaian 2019: 5,14% Capaian 2019: 4,08%



LANJUTAN...

Sumber : RPJMD Prov. Banten 2017 -2022 & RPJMD Kab/Kota

Indeks Pembangunan


78.98

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.48

Tingkat Kemiskinan

(persen)

4.28


6.39

KOTA TANGERANG

Indeks Pembangunan


74.10

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

6.35

Tingkat Kemiskinan

(persen)

3.20


9.90

KOTA CILEGON

Indeks Pembangunan


73.97

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

8.10

Tingkat Kemiskinan

(persen)

4.94


7.74

KOTA SERANG

Indeks Pembangunan


83.21

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

8.75

Tingkat Kemiskinan

(persen)

1.38


4.66

KOTA TANGSEL


Capaian 2019: 78,43 Capaian 2019: 73,01 Capaian 2019: 72,1 Capaian 2019: 81,48



12

TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN PROVINSI

BANTEN TAHUN 2021


RPJMD Ke-5 (2023-2025) Tahap Modernisasi

1. PeningkatanKesejahteraan Sosial ;

2. Pemantapan Daya SaingSumber Daya Manusia;

3. Pemantapan Daya SaingPerekonomian;

4. Pemantapan KualitasPelayanan Prasaranadan Sarana Wilayah;

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup;

6. PenyelenggaraanPemerintahan yang Baikdan Bersih;

7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

RPJMD Ke-3 (2013-2017) Tahap Akselerasi II

RPJMD Ke-4 (2018-2022) Tahap Akselerasi II

RPJMD Ke-2 (2008-2012) Tahap Revitalisasi-II

1. Peningkatan CakupanPelayanan Prasaranadan Sarana Wilayah;

2. Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia;

3. PeningkatanPertumbuhanPerekonomian;

4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baikdan Bersih;

7. Perencanaan dan Penataan Pelabuhan-Pelabuhan Lokal, Nasional, dan Internasional.``

1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas PelayananPrasarana dan SaranaWilayah;


3. Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia;

4. Pemulihan danPeningkatan Daya SaingPerekonomian Daerah;


6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baikdan Bersih;

7. PercepatanPengembangan PusatPertumbuhan danKawasan Strategis;


2. Peningkatan Daya SaingSumber Daya Manusia;

3. Peningkatan Daya SaingPerekonomian;

4. Peningkatan KualitasPelayanan Prasaranadan Sarana wilayah;

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

1. PenanggulanganKemiskinan, Pengangguran danPeningkatanKesejahteraan Sosial;

2. Pemantapan KualitasSumber Daya Manusia;

3. Pemantapan Kualitasdan PemerataanPerekonomian;

4. Pemantapan KualitasPelayanan Sarana danPrasarana Wilayah;


6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

7. Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

RPJMD Ke-1 (2005-2006 & Renstra Transisi 2007)

Tahap Revitalisasi-I

PRIORITAS RPJPD PROVINSI BANTEN 2005-2025


ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TRANFORMASI EKONOMI

DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Rancangan Tema:“Akselerasi Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur”

Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia

yang berdaya saing

Melalui Pembangunan

Akses & Mutu Pelayanan

Kesehatan, Pendidikan

dan Life Skill

PP

Penguatan Daya

Saing

Perekonomian

Reformasi Birokrasi Melalui

Pemantapan 8 ( Delapan ) Area

Perubahan ( Manajemen

Perubahan, Panataan Peraturan,

Penataan dan Penguatan

Organisasi, Penataan

Tatalaksana, Penataan Sistem

Manajemen SDM , Penguatan

Akuntabilitas, Pengawasan,

dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik ).

PPRKPD 2021

BANTEN

PP PP

Penguatan

Interkonektivitas

melalui Pembanguan

Infrastruktur

*) PP= PRIORITAS PEMBANGUNAN


KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

ISU STRATEGIS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 ( Delapan ) AreaPerubahan ( Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan,Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem Manajemen SDM , PenguatanAkuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan KualitasPelayanan Publik ).

TRANFORMASI EKONOMI Penguatan Daya Saing Perekonomian

DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yangberdaya saing Melalui Pembangunan Akses &Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan LifeSkill

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPenguatan Interkonektivitas melalui PembanguanInfrastruktur


KORELASI PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

NASIONAL

Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan

berkeadilan

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

SDM berkualitas dan berdaya saing

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Stabilitasi polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

PROV. BANTEN

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui

Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan

dan Life Skill

Penguatan Interkonektivitas melalui Pembangunan

Infrastruktur

Penguatan Daya Saing Perekonomian

Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 ( Delapan ) Area

Perubahan ( Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan

Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan

Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik ).


PROFIL KEGIATAN PRIORITASPEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

MAJOR PROJECT

Meningkatnya Kualitas Perencanaan danPenganggaran Pembangunan : 1. Capaian Kesesuaian dengan

Parameter Penilaian DokumenPerencanaan Daerah 80%

2. Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja 80%

PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN PRIORITAS

BAPPEDAa. Peningkatan kualitas perencanaan

dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan

BAPENDA1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

BPKADPeningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM danSELURUH SEKRETARIAT OPD

Reformasi Birokrasi ( 8 Area Perubahan )

Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal :Rasio PAD terhadap pendapatandaerah 63,19%

MANFAAT : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah 100

PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

4

2 31

Capaian Indeks ReformasiBirokrasi 85%

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi.;

3. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan;

4. Peningkatan Kualitas Penataushaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Peningkatan Tatakelola Pelayanan Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.


PROFIL KEGIATAN PRIORITAS PENGUATAN INTERKONEKTIVITAS MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

MAJOR PROJECT

1. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap100%

2. Jembatan Provinsi dalam KondisiMantap 95,9%

3. Luas layanan irigasi 19.387,46 Ha


DINAS PUPRa. Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan/ Jembatanb. Pembangunan Jalan untuk Membuka

Interkoneksi antar Wilayahc. Pembangunan dan rehabilitasi Irigasi

DINAS PRKPa. Pembangunan Sport Centre (Multiyears) dan

Banten Lamab. Penataan Kawasan Kumuhc. Pembangunan RUTILAHUd. Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Strategis Provinsi

DINAS PERHUBUNGANa. Pembangunan dan Pemeliharaan PJUb. Pengadaan dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

DINAS ESDMPemenuhan Elektrifikasi (ListrikPerdesaan)

1. Penyelenggaraan Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis 88%

2. Kawasan Kumuh yang ditangani 333,3 Ha3. Meningkatnya persentase Rumah Layak Huni

87,5%

MANFAAT : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana transportasi

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

4

2 31

Meningkatnya Ratio Elektrifikasi 100%

ARAH KEBIJAKAN

1. Pembangunan Sapras Transportasi;

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Mendukung Kawasan Strategis, Kemaritiman, Pariwisata , Ekonomi

Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;

3. Peningkatan Sapras Olahraga;

4. Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman Kumuh.


PROFIL KEGIATAN PRIORITASPEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

MAJOR PROJECT

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus:

APK 78,22%, APM 63,44%,

Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah danPendidikan Khusus 100%


DINAS PENDIDIKANa. Pembangunan/Rehabilitasi RKB dan USB

SMA, SMK, dan SKHb. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

(BOS dan BOSDA)c. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK

dan SKH

DINAS KESEHATANa. Pengendalian Stuntingb. Penyediaan Jamsos dan Jamkes Masyarakat

Miskinc. Pengembangan Rumah Sakit Malingpingd. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi Ketergantungan Obate. Pembangunan RSUD Banten Sebagai RS Rujukan

Regional (Multi Years)f. Pengembangan Rumah Sakit Cilograng

DINAS PORA

Pengadaan Sapras Gedung Life Skill (Pemuda)

DINAS NAKERTRANS

Peningkatan Sapras Balai Latihan Kerja

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses

- Penurunan Kematian Ibu 232/tahun- Penurunan Kematian Bayi 1.134/tahun- Persentase penduduk yang memiliki

Jamkes 100%- BOR RSUD Banten 75%, dan BOR RSUD

Malingping 70%

MANFAAT : MENINGKATNYA KUALITAS SDM

Terwujudnya pemuda wirausahawan baru danOlah Raga yang berprestasi:

- Indeks Pembangunan Kepemudaan 40

PEMBANGUNAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN LIFE SKILL

4

2 31

Meningkatnya Naker yang Berkualitas:- Indeks Pemb. Ketenagakerjaan 5,72

ARAH KEBIJAKAN

1. Pengembangan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

2. Peningkatan Kualitas Sapras dan Sumberdaya Manusia , Standarisasi dan Kompetensi;

3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Meningkatkan Layanan Pencari Kerja Melalui Pelatihan, Pemagangan, Kelembagaan .Kelembagaan,, Akreditasi dan

Pembinaan Produktifitas;

3. Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Kelembagaan, Perawatan dan

Pengasuhan.


PROFIL KEGIATAN PRIORITASPENGUATAN DAYA SAING EKONOMI

MAJOR PROJECT

PertumbuhanSektor Pertanian 6%


DINAS PERTANIANPeningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPeningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan

DINAS PARIWISATAPenataan Destinasi Wisata

DINAS PMPTSPPeningkatan Kemudahan PelananaPerizinan bagi Investor

Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan 4,8%

MANFAAT : MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAN EKONOMI

Persentase peningkatan nilaiPDRB sektor Pariwisata 3,04%

6

3 51

1. Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) 51,3 T

2. Indeks Kepuasan PelayananInvestor 85,72%

DINAS PERINDAGPembangunan Pusat Distribusi Provinsi

2 DINAS KUKMPeningkatan akses modal pasar untuk Koperasi, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif

4

1. LPE Sektor Perdagangan 6,4%2. Tingkat Inflasi Bahan Pokok

1. Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil 1%

2. Persentase PeningkatanKualitas Koperasi 6%

PEMBANGUNAN EKONOMI

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian, Untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumsi dan Bahan Baku Industri;

2. Pembangunan Destinasi Wisata Yang Berkualitas;

3. Pengembangan Bidang Usaha dan Industri Kreatif Pariwisata;

4. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing;

5. Pengembangan Kualitas Produk Industri Kecil;

6. Peningkatan Pelayanan Perizinan;

7. Pengembangan SDM Yang Berdaya Saing ;

8. Kemudahan Akses Modal Bagi Koperasi Aktif.

22

TANTANGAN PEREKONOMIAN

PROVINSI BANTEN

AKIBAT PANDEMI COVID-19


TANTANGAN 1

1

• Pengurangan dana perimbangan daerah pemerintah pusat kepada provinsi dan kab/kota

2• Potensi penurunan pendapatan asli daerah baik provinsi maupun kab/kota

3

• Target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota

4• Meningkatnya kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat

5• Meningkatnya pengangguran

DENGAN ADANYA PANDEMI COVID-19 AKAN BERPOTENSI:


8,05

Kab. Serang (5,08%)Kota. Cilegon (5,65%)

Kota. Serang (6,44%)

Kab. Tangerang (5,88%)

Kab. Pandeglang (5,04%)

Kab. Lebak (5,77%)

Kota. Tangerang Selatan (7,35%)

Kota. Tangerang (4,31%)

Pertanian, Perdagangandan Pertambangan

Perdagangan, Konstruksi dan Real Estate

Pertanian, Perdagangan, dan Industri

Real Estate, Perdagangan dan Konstruksi

Transportasi, Industri dan Perdagangan

Industri, Konstruksi, Perdagangan

Industri, Konstruksi, dan Pertanian

3,03

Industri, Perdaganngan dan Konstruksi

9,68 10,65

4,08

5,14

8,91

7,13

4,43

1,68

4,79

8,3

5,28

8,08

8,71

9,42

SECARA SPASIAL, TERDAPAT PERBEDAAN YANG KONTRAS STRUKTUR PEREKONOMIAN ANTARA KAB/KOTA

Tingkat kemiskinan (%)

Pengangguran

• Ditingkat Kab/Kota masih terjadidisparitaskemiskinan maupunpengangguran.

• Wilayah Banten bagian selatan yang masih sangatmengandalkan sektorpertanian memilikitingkat kemiskinanyang relatif tinggi.

• Hal ini sangatberbeda dengantingkatperekonomian di Kawasan utara yang mengandalkan sektorindustri pengolahan

Capaian LPE, Kemiskinan dan Pengangguran tahun 2019Sumber: BPS Provinsi Banten

TANTANGAN 2


ALTERNATIF RECOVERY EKONOMIPROVINSI BANTEN

BUMD Agrobisnis dapat diperrgunakan untuk menampung hasil produk Pertanian Masyarakat

JAMKRIDA sebagai lembaga penjamin kredit dapat melakukanpenjaminan atas modal usaha khususnya UKM dan Koperasi untukkeberlangsungan pelaku usaha


LIMA PILAR TRANSFORMASI EKONOMIPROVINSI BANTEN

Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur

Meningkatknya Pergerakan Arus Barang/ jasa dan Orang

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang Sehat, Terampil dan Berintegritas

Penguatan Nilai Tambah Ekonomi Lokal

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja

Penguatan akses permodalan Meminimalisir Ketergantungan Pelaku Ekonomi terhadap Rentenir / Tengkulak

Pendirian BUMD dan Pembangunan Pusat Distribusi

Meningkatkan Akses Pasar dan Peningkatan Produksi

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

HASIL YANG DIHARAPKAN


ILUSTRASI PERAN PEMERINTAH MELALUI BUMD AGROBISNIS

27

RANTAI DAGANG KONVENSIONAL

PEDAGANGBESAR

Rp3.000

PEDAGANGBESAR HILIR

Rp4.000

PETANIRp1.000

PENGEPULRp2.000

PEDAGANGECERANRp5.000

KONSUMENRp6.000

RANTAI DAGANG VIA BUMD

KONSUMENRp5.000

PETANIRp2.000

BUMD PANGAN PROV BANTEN

EFISIENSI RANTAI DAGANG HARGA LEBIH TERJANGKAU

Dr. H. WAHIDIN HALIM.,M.SiGubernur Banten

ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.APWakil Gubernur Banten

MUSRENBANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH …...Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim Stabilitasi polhukhankam dan

Documents