MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI …bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/PAPARAN... · PERMENDAGRI NO. 54 THN ... dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1

BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020

YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI,

DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

PEMERINTAHAN BERSIH

& BERWIBAWA

AMAN & DAMAI

MANDIRI

MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMDPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

MATERI PAPARAN

KONDISI WILAYAH

DASAR PERUBAHAN RPJMD

RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD


KONDISI WILAYAH Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara



• Luas: ± 75.467,70 km2

• Kecamatan: 50

• Jumlah Desa/ Kelurahan: 479

LUAS

• Jumlah: 666.333 jiwa

• Pria: 353.529 jiwadan Wanita: 312.804 jiwa

• Kepadatan: 8 sampai 9 jiwa/m2

PENDUDUK

• Kab. Bulungan

• Kab. Malinau

• Kab. Nunukan

• Kab. Tana Tidung

• Kota Tarakan

ADM. WILAYAH

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN UTARA


NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA

2013 2014 2015 2016

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,99 68,64 68,76 69,2

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 8,14 8,18 3,13 3,75

3 Indeks Gini 0,33 0,33 0,33 0,3

4 Kemiskinan (persen) 7,73 6,24 6,32 6,99

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 8,59 5,79 5,68 5,23

NILAI IPM PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015


Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015



HARAPAN LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015



ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015




KONDISI PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN UTARATAHUN 20156

PENDIDIKAN

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016


KONDISI KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARATAHUN 2016

KESEHATAN



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016, BPS Kalimantan Timur

KONDISI KETENAGAKERJAANPROV. KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2015


KONDISI PERUMAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016


PERUMAHAN


KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016


TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Dasar perubahan rpjmd Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Hal-Hal yang mengalami perubahan


KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

PP No. 18 THN 2016PERMENDAGRI NO. 54 THN

2010

PERMENDAGRI 13 THN 2006, PERMENDAGRI 59

THN 2007, DAN PERMENDAGRI 21 THN

2011

PERDA PROV. KALTARA NO. 5 THN 2016

PERDA PROV. KALTARA No. 2 THN 2016

PERDA ttg APBD setiapTAHUN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERUBAHAN PERANGKAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA

24 SKPD 32 OPD

17PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DASAR PERUBAHAN RPJMD

Perubahan RPJPD & RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54/2010;

b) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 54/2010;

c) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d) merugikan kepentingan nasional.

Pasal 282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010:

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021

1. Perangkat Daerah yang digunakan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentangRPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 masih menggunakan perangkatdaerah yang lama (belum sesuai PP Nomor 18/2016). Dengan demikian, banyakprogram dan perangkat daerah yang belum sesuai nomenklatur serta tugas danfungsi perangkat daerah baru sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.

2. Berdasarkan hasil pemetaan program RPJMD dan APBD tahun 2017, dapatdisimpulkan bahwa sebanyak 41,78% program di APBD yang sama denganRPJMD tapi berubah nama perangkat daerah. Selain itu terdapat 5,63% program APBD yang sama dengan RPJMD tapi pindah/bergeser ke perangkat daerah lain.

3. Kondisi nomor 2 pada umumnya disebabkan adanya perubahan perangkatdaerah di lingkungan pemda Kalimantan Utara.


TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDDAN PENYELARASAN DENGAN RENSTRA SKPD

1• PERUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD

2•MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD

3• PEMBAHASAN & PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAN DPRD

4• EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN RPJMD OLEH KEMENDAGRI

5• PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD

6• PENETAPAN PERDA PERUBAHAN RPJMD

7• PENYELARASAN PERUBAHAN RENSTRA DENGAN PERUBAHAN

RPJMD


• PendahuluanBAB I

• Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB II

• Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka PendanaanBAB III

• Analisis Isu–Isu StrategisBAB IV

• Visi, Misi, Tujuan dan SasaranBAB V

• Strategi dan Arah KebijakanBAB VI

• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan DaerahBAB VII

• Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan PendanaanBAB VIII

• Penetapan Indikator Kinerja DaerahBAB IX

• Pedoman Transisi dan Kaidah PelaksanaanBAB X21

SISTEMATIKA PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021

Sistematika

Perubahan

RPJMD sama

dengan

Sistematika

RPJMD

Provinsi Kaltara

(Perda No. 2

Thn 2016).


BA

B I Penambahan

Latar Belakangdan LandasanHukumPerubahanRPJMD danPerangkatDaerah

BA

B II Update Data

dan informasi perencanaanpembangunandaerah (2011-2016)

BA

B II

I Update Gambaranpengelolaankeuangandaerah dankerangkapendanaan

22PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021

BA

B IV

PenyempurnaanPerumusanpermasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunandaerah sesuaidenganpemuktahiran data dan informasi padaBab II.

BA

B V 1. Penambahan

indikator tujuan dantargetnya.

2. Penajaman sasaranstrategis dan indikatorserta target indicktorkinerja sasaran.

3. Penambahan data target kabupaten/kotauntuk mendukungpencapaian target kinerja provinsi

BA

B V

I Penyelarasanstrategi dan arahkebijakan dengansasaran

23

Lanjutan (1)



BA

B V

II Penyelarasanarah kebijakandenganprogram pembangunandaerah

BA

B V

III Penataan

program, indikatorkinerja dantarget & paguper tahun, sesuai denganPerda OPD baru

BA

B IX

1. Penyempurnaan indikatorkinerja daerah

2. Pemuktahirandata

24

Lanjutan (2)




PERUBAHAN BAB I. PENDAHULUAN


Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal

282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD,

sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah

daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan

kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan

daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan

program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD

masih menggunakan perangkat daerah yang lama.

4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017

dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami

perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula

terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada

program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan

perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.

RPJMD PERUBAHAN RPJMD

Tidak ada



Tidak ada1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


PERUBAHAN BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN


RPJMD

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1Prioritas I (Belanja

Wajib Mengikat):337.744.302.973,40 450.815.005.547,74 466.591.792.586,43 482.642.541.289,09 498.974.337.224,58 515.594.455.115,89

- Gaji dan Tunjangan 312.963.302.973,40 420.787.385.547,74 431.307.070.186,43 442.089.746.941,09 453.141.990.614,62 464.470.540.379,98

- Belanja Air, listrik,

telepon, internet3.700.000.000,00 3.885.000.000,00 4.079.250.000,00 4.283.212.500,00 4.497.373.125,00 4.722.241.781,25

- Belanja Multiyears - - - - - -

- Belanja Premi Asuransi 3.081.000.000,00 3.142.620.000,00 3.205.472.400,00 3.269.581.848,00 3.334.973.484,96 3.401.672.954,66

- Belanja Subsidi 18.000.000.000,00 23.000.000.000,00 28.000.000.000,00 33.000.000.000,00 38.000.000.000,00 43.000.000.000,00

2

Prioritas II (Belanja

Langsung dikurangi

dengan belanja air,

listrik, telepon,

internet)

1.580.189.250.386,00 1.841.894.107.821,18 1.862.228.185.939,10 1.994.404.005.240,11 2.021.561.852.896,24 2.055.460.419.172,47

3 Prioritas III : 810.346.351.624,40 525.525.204.656,89 528.735.708.750,03 532.010.422.925,03 535.350.631.383,53 538.757.644.011,20

- Belanja Hibah 231.935.200.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00

- Belanja Bansos 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

- Bantuan Bagi Hasil 157.377.651.624,40 160.525.204.656,89 163.735.708.750,03 167.010.422.925,03 170.350.631.383,53 173.757.644.011,20

- Bantuan Keuangan 406.033.500.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00

- Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Jumlah Belanja 2.728.279.904.983,80 2.818.234.318.025,80 2.857.555.687.275,55 3.009.056.969.454,23 3.055.886.821.504,34 3.109.812.518.299,56

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021


PERUBAHAN RPJMD

Jenis Dana

APBDP Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

Prioritas I 34,4 931.078.391.922 34,2 949.633.959.761 34,1 958.296.649.047 33,9 967.118.070.767 33,7 976.101.254.356

• Belanja Tidak

Lansung32,1 866.870.896.297 31,9 884.158.314.223 31,7 891.527.490.599 31,5 899.029.529.150 31,3 906.666.941.907

• Belanja

Langsung2,4 64.207.495.625 2,4 65.475.645.538 2,4 66.769.158.448 2,4 68.088.541.617 2,4 69.434.312.450

• Pengeluaran

pembiayaan- - - - - - - - - -

Prioritas II 55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7 1.594.917.706.145 57,0 1.626.126.399.368 57,3 1.658.609.363.484

Prioritas III 9,6 260.199.000.000 9,4 260.199.000.000 9,2 260.199.000.000 9,1 260.199.000.000 9,0 260.199.000.000

Total 100 2.703.434.237.723 100 2.774.750.069.616 100 2.813.413.355.193 100 2.853.443.470.136 100 2.894.909.617.841

Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021


PERUBAHAN BAB IV. ANALISIS ISU-ISU

STRATEGIS



1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

dalam menghadapi persaingan global

2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang

rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian,

perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan

serta pendukung ketahanan pangan

4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan

keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan

ketertinggalan

5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan

ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan

pengangguran

6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang

mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan

sosial

7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi

8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan

manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good

governance dan clean governance

9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna

lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam

menghadapi persaingan global

2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan

yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian,

perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan

dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung

ketahanan pangan

4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan

keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan

ketertinggalan

5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan

ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan

pengangguran

6. Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan

potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial

7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi

8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan

manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good

governance dan clean governance

9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna

lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan


PERUBAHAN BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN

SASARAN



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan

Provinsi

Kalimantan Utara

yang Mandiri

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Berkurangnya

kemiskinan

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Angka kemiskinan 5.7% 5.1% 4.6% 4.2% 3.8%

Angka

pengangguran 7.2% 6.6% 6,3% 6% 5.7%

Meningkatkan

perekonomian

rakyat yang

berkelanjutan

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi dengan

memperhatikan

ekonomi hijau

(green economy)

Angka

pertumbuhan

ekonomi6,00% 6,40% 6,90% 7,30% 7,70%

Meningkatnya

infrastruktur fisik

dan ekonomi

wilayah

Persentase panjang

jalan dalam kondisi

baik dan sedang92,86% 93,60% 94,26% 94,85% 95,39%

Meningkatnya

konektivitas

antardaerah dan

negara tetangga

Persentase

peningkatan

kuantitas jalan yang

terbangun di

kecamatan

perbatasan

(1055,66 km)

78% 83% 88% 94% 100%

Persentase

Kabupaten/Kota

yang dijangkau

Broadband

92,8% 96,4% 100% 100% 100%

Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup 80,19 81,14 82 84,76 84,76

Meningkatkan

daya saing

sumber daya

manusia

Meningkatnya

kualitas pendidikan

masyarakat

Angka harapan

lama sekolah

12,76

tahun

12,88

tahun

13.00

tahun

13,12

tahun

13,24

tahun

Angka rata-rata

lama sekolah

9,10

tahun

9,35

tahun

9,60

tahun

9,85

tahun

10,10

tahun

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Angka harapan

hidup72,00

tahun

72,10

tahun

72,20

tahun

72,30

tahun

72,40

tahun

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan Indikator

Kinerja

Tujuan

Target IK

Tujuan

(2021)

Sasaran Indikator

Kinerja

Sasaran

Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

1.

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Indeks

Pembang

unan

Manusia

(IPM)

71,27 1.

Berkurangnya

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Persentase

Penduduk

Miskin (%)

6,29 5,66 5,10 4,59 4,13

Tingkat

Penganggura

n Terbuka (%)

5,02 4,82 4,63 4,44 4,26

2.

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pendidikan

masyarakat

Angka

harapan lama

sekolah

(tahun)

12,69 12,79 12,89 12,99 13,09

Angka rata-

rata lama

sekolah

(tahun)

8,63 8,77 8,91 9,05 9,20

3.

Meningkatnya

akses dan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Angka

harapan

hidup (tahun)

72,58 72,74 72,89 73,05 73,20

4.

Meningkatnya

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Indeks

pembanguna

n gender

85,79 85,83 85,87 85,91 85,95

Indeks

pemberdayaa

n gender

68,31 68,92 69,53 70,15 70,78

5.

Meningkatnya

pembangunan

desa

Persentase

desa memiliki

status

Mandiri

dalam IDM

(%)

2 3 4 5 6



2.

Meningkatk

an

perekonomi

an rakyat

yang

berkelanjuta

n

Laju

Pertumbuha

n Ekonomi

(%)

4,35 6.

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi dengan

memperhatikan

ekonomi hijau

(green

economy)

PDRB ADHK

(miliar

rupiah)

54.362,17 57.759,13 61.368,36 65.203,12 69.277,50

7. Meningkatnya

infrastruktur

fisik dan

ekonomi wilayah

Persentase

jalan dalam

kondisi

mantap (%)

92,86 93,60 94,26 94,85 95,39

8. Meningkatnya

konektivitas

antardaerah dan

negara tetangga

Persentase

terhubungny

a pusat-

pusat

kegiatan dan

pusat

ekonomi

(konektivitas

) di wilayah

provinsi (%)

18,9 23,15 27,34 31,03 34,65

Persentase

kecamatan

yang

dijangkau

Broadband

(%)

92,8 96,4 100 100 100

9. Meningkatnya

kualitas

lingkungan

hidup

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

70,73 71,25 72,14 73 74,19



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan

Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan

Provinsi

Kalimantan

Utara yang

Aman dan

Damai

Menjaga

kedaulatan

negara

Terjaganya

keutuhan

NKRI

Cakupan PLB

yang dapat

dijangkau

65% 67,5% 70% 72,5% 75%

Layanan

pemerintahan

sampai tingkat

desa kawasan

perbatasan

65% 67,5% 70% 72,5% 75%

Terjaganya

keamanan

Persentase

gangguan

keamanan

20% 19,8% 19,6% 19% 18,9%

Membangun

daerah

perbatasan

yang aman

Terwujudnya

daerah

perbatasan

yang tertib

dan tenteram

Persentase

gangguan

keamanan di

perbatasan

20% 19,8% 19,6% 19% 18,9%

Mewujudka

n penegakan

hukum

Terwujudnya

penegakan

hukum

Persentase

pelanggaran

perda/pergub

1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4%

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai,

dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan Indikator

Kinerja

Tujuan

Target IK

Tujuan

(2021)

Sasaran Indikator

Kinerja

Sasaran

Target Sasaran

Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

3.

Menduku

ng

terjagany

a

kedaulata

n negara

di wilayah

Provinsi

Kalimanta

n Utara

dengan

penegaka

n hukum

khususny

a di

daerah

perbatasa

n

Persentase

gangguan

keamanan

yang

ditangani

(%)

100 10.

Terjagany

a

keamanan

dan

ketertiban

wilayah

Persentase

kabupaten/ko

ta yang

memiliki

tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan)

diatas 75%

(%)

100 100 100 100 100

11.

Terwujud

nya

daerah

perbatasa

n yang

tertib dan

tenteram

Persentase

pelanggaran

di perbatasan

yang

ditindaklanjut

i (%)

100 100 100 100 100



Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai,

dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudka

n

Pemerintaha

n Provinsi

Kalimantan

Utara yang

Bersih dan

Berwibawa

Mewujudka

n

pemerintaha

n yang

bersih,

transparan,

dan

akuntabel

Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaa

n pemerintah

daerah yang

berkualitas

Persentase kesesuaian

pengisian struktur

organisasi dengan

analisis jabatan (Anjab)

dan analisis beban

kerja (ABK)

25% 30% 40% 50% 60%

Desa memiliki status

Mandiri dalam IDM 2% 3% 4% 5% 6%

Terwujudnya

pemerintahan

akuntabel

Nilai SAKIP D C C CC B

Opini BPKWTP WTP WTP WTP WTP

Persentase layanan

utama yang

menggunakan

teknologi informasi

0% 0% 10% 30% 50%

Mewujudka

n pelayanan

publik yang

prima

Menjadi abdi

masyarakat

dalam

pelayanan

publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

C C C B B

Meningkatnya

pelayanan

perizinan

Persentase SKPD yang

layanan utamanya

menerapkan SOP

sesuai business process

60% 65% 70% 75% 75%

Meningkatnya

pelayanan

kependudukan

Persentase penduduk

yang memiliki

kelengkapan

administrasi

kependudukan

65% 75% 80% 90% 98%

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan

Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan Indikator

Kinerja

Tujuan

Target

IK

Tujuan

(2021)

Sasaran Indikator

Kinerja

Sasaran

Target Sasaran

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

4.

Mewujud

kan

pemerint

ahan

yang

bersih,

transpara

n, dan

akuntabe

l

Persentas

e

kabupate

n/kota

dan

provinsi

yang

memiliki

nilai

indeks RB

Cukup

(Kategori

"CC")

Keatas

(%)

80 12.

Terwujud

nya

pengelola

an

pemerinta

han yang

transpara

n dan

akuntabel

Nilai LKjIP CC B B B BB

Opini BPK

atas

Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP

Nilai LPPD Tinggi Sanga

t

Tinggi

Sanga

t

Tinggi

Sanga

t

Tinggi

Sang

at

Tingg

i

13.

Terwujud

nya

pelayanan

publik

yang baik

dan

berkualita

s

Indeks

Kepuasan

Masyarak

at

terhadap

pelayana

n publik

C C B B B


PERUBAHAN BAB VI. STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN



62 strategi

STRATEGI

131 arahkebijakan

ARAH KEBIJAKAN

39 strategi

STRATEGI

93 arahkebijakan

ARAH KEBIJAKAN


PERUBAHAN BAB VII & VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH



• 120 program teknisMISI 1


• 58 program teknis

• 3 program generik (semua OPD)MISI 3

• 5 program generik (semua OPD)




216 PROGRAM 194 PROGRAM

RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD Isu strategis pembangunan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Program Prioritas PembangunanPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 42

43

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1• Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global

2• Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi

dan lingkungan

3

• Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dankelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutanserta pendukung ketahanan pangan

4• Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan

ketertinggalan

5• Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan

pengangguran

6• Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan

sosial

7• Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi

8• Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung

pencapaian good governance dan clean governance

9• Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah

lingkunganPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

44

“Berpadu dalamKemajemukan

untuk MewujudkanKaltara 2020 yang

Mandiri, Aman, danDamai, dengan

DidukungPemerintahan yang

Bersih danBerwibawa”

MewujudkanProvinsi

Kalimantan Utara yang Mandiri

MewujudkanProvinsi

Kalimantan Utara yang Aman dan

Damai

MewujudkanPemerintahan

ProvinsiKalimantan Utara yang Bersih dan

Berwibawa

KETERKAITAN VISI DAN MISIPROVINSI KALIMANTAN UTARA2016-2021

Terjadinya proses pembangunan yang

diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Mandiri

Daerah dengan kondisi perpaduan

kemajemukan masyarakat yang aman

dan damai untuk menjaga kedaulatan

negara dan keutuhan NKRI.

Aman danDamai

Pemerintahan bersih, transparan dan

akuntabel

Pemerinta an yang bersihdanberwibawa


4545

MISI 1: Mewujudkan

ProvinsiKalimantan Utara yang

Mandiri

• 2 Tujuan

• 9 Sasaran

MISI 2: Mewujudkan

ProvinsiKalimantan Utara yang Aman dan

Damai

• 1 Tujuan

• 2 Sasaran

Misi 3: Mewujudkan

PemerintahanProvinsi

Kalimantan Utara yang Bersih danBerwibawa

• 1 Tujuan

• 2 Sasaran

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk

Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman,

dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

PENJABARAN VISI & MISI RPJMD 2016-2021



TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO

NO INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2013 2014 2015 2016

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,61 70,02 70,43 70,85

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,05 4,37 4,72 5,10

3 Indeks Gini 0,3 0,3 0,29 0,29

4 Tingkat Kemiskinan (persen) 6,29 5,66 5,10 4,59

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 5,02 4,82 4,63 4,44


TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR

KINERJA TUJUAN (2021)

MISI 1: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI

1. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,27

2. Meningkatkan perekonomian rakyat

yang berkelanjutan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,35

MISI 2: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG AMAN DAN DAMAI

3. Mendukung terjaganya kedaulatan

negara di wilayah Provinsi Kalimantan

Utara dengan penegakan hukum

khususnya di daerah perbatasan

Persentase gangguan keamanan yang

ditangani (%)

100

MISI 3: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

4. Mewujudkan pemerintahan

yang bersih, transparan, dan akuntabel

Persentase kabupaten/kota dan provinsi

yang memiliki nilai indeks RB Cukup

(Kategori "CC") Keatas (%)

80

TUJUAN


SASARANTujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

1. Berkurangnya

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Persentase Penduduk Miskin

(%)

6,29 5,66 5,10 4,59 4,13

Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

5,02 4,82 4,63 4,44 4,26

2. Meningkatnya

akses dan kualitas

pendidikan

masyarakat

Angka harapan lama sekolah

(tahun)

12,69 12,79 12,89 12,99 13,09

Angka rata-rata lama sekolah

(tahun)

8,63 8,77 8,91 9,05 9,20

3. Meningkatnya

akses dan kualitas

kesehatan

masyarakat

Angka harapan hidup (tahun) 72,58 72,74 72,89 73,05 73,20

4. Meningkatnya

kesetaraan gender

dalam pembangunan

Indeks pembangunan gender 85,79 85,83 85,87 85,91 85,95

Indeks pemberdayaan gender 68,31 68,92 69,53 70,15 70,78

5. Meningkatnya

pembangunan desa

Persentase desa memiliki

status Mandiri dalam IDM (%)

2 3 4 5 6


SASARANLanjutan (1)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

2. Meningkatkan

perekonomian

rakyat yang

berkelanjutan

6. Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi dengan

memperhatikan

ekonomi hijau (green

economy)

PDRB ADHK (miliar rupiah) 54.362,17 57.759,13 61.368,36 65.203,12 69.277,50

7. Meningkatnya

infrastruktur fisik dan

ekonomi wilayah

Persentase jalan dalam

kondisi mantap (%)

92,86 93,60 94,26 94,85 95,39

8. Meningkatnya

konektivitas

antardaerah dan

negara tetangga

Persentase terhubungnya

pusat-pusat kegiatan dan

pusat ekonomi

(konektivitas) di wilayah

provinsi (%)

18,9 23,15 27,34 31,03 34,65

Persentase kecamatan

yang dijangkau Broadband

(%)

92,8 96,4 100 100 100

9. Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

70,73 71,25 72,14 73 74,19


SASARANLanjutan (2)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

3. Mendukung

terjaganya

kedaulatan

negara di

wilayah Provinsi

Kalimantan

Utara dengan

penegakan

hukum

khususnya di

daerah

perbatasan

10. Terjaganya

keamanan dan

ketertiban

wilayah

Persentase

kabupaten/kota

yang memiliki

tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3 (ketertiban,

ketentraman,

keindahan) diatas

75% (%)

100 100 100 100 100

11. Terwujudnya

daerah

perbatasan yang

tertib dan

tenteram

Persentase

pelanggaran di

perbatasan yang

ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100


SASARANLanjutan (3)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

4. Mewujudkan

pemerintahan

yang bersih,

transparan, dan

akuntabel

12. Terwujudnya

pengelolaan

pemerintahan

yang transparan

dan akuntabel

Nilai LKjIP CC B B B BB

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP

Nilai LPPD Tinggi Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

13. Terwujudnya

pelayanan publik

yang baik dan

berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan publik

C C B B B


STRATEGI PEMBANGUNAN

1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin

2. Peningkatan perluasan lapangan kerja

3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat

4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan

prasarana pendidikan yang berkualitas

5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan

kependidikan

6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah

perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan

7. Pelestarian nilai-nilai budaya

8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga

9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan

kesehatan

11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana

12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan

13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu

14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana

produksi pertanian

15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan

pertanian

16. Peningkatan ketahanan pangan daerah

17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan

perikanan tangkap

18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

19. Pengembangkan potensi pariwisata secara terpadu

20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan

21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara

berkelanjutan

22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran

produk usaha kecil, koperasi dan IKM

23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil

dan menengah (IKM)

24. Peningkatan daya tarik berinvestasi

25. Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang

terintegrasi

26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah

27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama

transportasi darat, laut dan udara

28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa

komunikasi dan informatika

29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan

hidup


STRATEGI PEMBANGUNAN Lanjutan (1)

1. Peningkatan pencegahan dan

penanganan gangguan

keamanan secara terpadu

2. Pengelolaan kebencanaan yang

responsive

3. Fasilitasi perwujudan wilayah

perbatasan yang tertib dan

tenteram

1. Penerapan reformasi birokrasi

2. Peningkatan profesionalisme dan

kompetensi sumberdaya aparatur

3. Penerapan perencanaan dan penganggaran

pembangunan yang terpadu

4. Peningkatan sistem pengawasan dan

pengendalian internal yang efektif

5. Peningkatan sistem pelayanan yang prima

6. Pengembangan regulasi dan kualitas

pelayanan perizinan

7. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat

abdi masyarakat

ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021


2017

2018

2019

2020

2021

2016

Memacu pembangunanekonomi Kalimantan Utara yang berdayasaing berbasiskeunggulan SDM

Mempercepat pembangunanekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastrukturyang memadai

Mempercepat pembangunanekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastrukturyang memadai

Mempersiapkanpercepatanpembangunaninfrastruktur dasar

Mempercepat pembangunaninfrastruktur dasar sebagailandasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera

Mewujudkan masyarakatKalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai


PROYEKSI RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021No Uraian

APBD (Rp) Proyeksi (Rp)2017 2018 2019 2020 2021

A Pendapatan 2.341.746.732.580 2.416.679.439.525 2.458.923.431.402 2.502.498.445.583 2.547.474.043.534 Jumlah Pendapatan 2.341.746.732.580 2.416.679.439.525 2.458.923.431.402 2.502.498.445.583 2.547.474.043.534

B Belanja1 Belanja Tidak langsung 1.127.069.896.297 1.144.357.314.223 1.151.726.490.599 1.159.228.529.150 1.166.865.941.9072 Belanja Langsung 1.917.044.248.049 1.936.892.755.393 1.934.586.469.303 1.694.214.940.986 1.728.043.675.934

jumlah belanja 3.044.114.144.346 3.081.250.069.616 3.086.312.959.902 2.853.443.470.136 2.894.909.617.841

C Pembiayaan

1Penerimaan Pembiayaan Daerah

0 0

aSisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran

361.687.505.143 358.070.630.091 354.489.923.790 350.945.024.552 347.435.574.307

bPenerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

340.679.906.624 306.500.000.000 272.899.604.709 0 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan '

702.367.411.766 664.570.630.091 627.389.528.499 350.945.024.552 347.435.574.307

2Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aPenyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

0 0 0 0 0

Jumlah pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

Pebiayaan Netto 702.367.411.766 664.570.630.091 627.389.528.499 350.945.024.552 347.435.574.307


PROYEKSI ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MENURUT KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2017-2021

Jenis Dana

APBDP Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

Prioritas I 34,4 931.078.391.922 34,2 949.633.959.761 34,1 958.296.649.047 33,9 967.118.070.767 33,7 976.101.254.356

• Belanja Tidak

Lansung32,1 866.870.896.297 31,9 884.158.314.223 31,7 891.527.490.599 31,5 899.029.529.150 31,3 906.666.941.907

• Belanja

Langsung2,4 64.207.495.625 2,4 65.475.645.538 2,4 66.769.158.448 2,4 68.088.541.617 2,4 69.434.312.450

• Pengeluaran

pembiayaan- - - - - - - - - -

Prioritas II 55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7 1.594.917.706.145 57,0 1.626.126.399.368 57,3 1.658.609.363.484

Prioritas III 9,6 260.199.000.000 9,4 260.199.000.000 9,2 260.199.000.000 9,1 260.199.000.000 9,0 260.199.000.000

Total 100 2.703.434.237.723 100 2.774.750.069.616 100 2.813.413.355.193 100 2.853.443.470.136 100 2.894.909.617.841


PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 1

120 PROGRAM

TEKNIS

MISI 2

13 PROGRAM TEKNIS

MISI 3

58 PROGRAM

& 3 PROGRAM GENERIK

(SEMUA OPD)


PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (1)

Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

1 Berkurangnya masyarakat

berpenghasilan rendah

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2 Meningkatnya akses dan

kualitas pendidikan masyarakat

Program Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program manajemen pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga




3 Meningkatnya akses dan kualitas

kesehatan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat RSUD Tarakan Prov Kaltara

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Tarakan Prov Kaltara

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

RSUD Tarakan Prov Kaltara

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tarakan Prov Kaltara

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Tarakan Prov Kaltara

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan

Program Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara

Dinas Kesehatan

Program Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4 Meningkatnya kesetaraan gender

dalam pembangunan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan





5 Meningkatnya pembangunan desa

Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengendalian Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

dengan memperhatikan ekonomi hijau

(green economy)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Program Peningkatan dan Penyediaan sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/ Database bidang kelautan dan

perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan

Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata

Program Pengembangan kemitraan pariwisata Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM

Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah Dinas ESDM




Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Dinas Kehutanan

Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan Dinas Kehutanan

Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat Dinas Kehutanan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan

UPT. KPH Tarakan

UPT. KPH Nunukan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan

UPT. KPH Nunukan

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di kawasan perbatasan Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu




7 Meningkatnya infrastruktur

fisik dan ekonomi wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program penataan pengusaaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program penyediaan dan pengelolaan air baku Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program penyehatan lingkungan dan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pengembangan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Lingkungan Sehat Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pengelolaan Areal Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM



8 Meningkatnya konektivitas

antardaerah dan negara tetangga

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/Database bidang

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PUan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Penyelenggara Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,


Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program pengembangan perhubungan darat Dinas Perhubungan

Program pengembangan perhubungan udara dan kereta api Dinas Perhubungan

Program pengembangan perhubungan laut dan ASDP Dinas Perhubungan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika





9 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kawasan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan

Program Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan

Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

10 Terjaganya keamanan dan

ketertiban wilayah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Satpol PP

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Satpol PP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Daerah

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satpol PP

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

11 Terwujudnya daerah

perbatasan yang tertib dan

tenteram

Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi Satpol PP

Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan Biro Pengelolaan perbatasan negara,

Sekretariat Daerah




12 Terwujudnya pengelolaan

pemerintahan yang transparan

dan akuntabel

Program Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Biro Organisasi, Sekretariat Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan MediaBiro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah

Program administrasi pemerintahan umum Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Biro Umum dan Perlengkapan & Biro Pemerintahan Umum,

Sekretariat Daerah

Program penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Manajemen Kerja Badan Penghubung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Semua perangkar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Semua perangkar daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Persandian untuk pengamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD

Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik Sekretariat DPRD

Program Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Program Bantuan hukum dan HAM Biro Hukum, Sekretariat Daerah

Program Kapasitas Dan Pengembangan Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Pengembangan SDM

Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Badan Pengembangan SDM

Program Kompetensi Jabatan Kepemimpinan dan Calon Kader ASN Badan Pengembangan SDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Semua Perangkat daerah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KOPRI Badan Kepegawaian Daerah




Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan Litbang

Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Bappeda dan Litbang

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang

Program Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Koordinasi Kemasyarakatan Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang

ekonomi

Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bappeda dan Litbang

Program pengembangan data/informasi statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Data/Informasi Bappeda dan Litbang

Program Pengembangan Data Spasial Bappeda dan Litbang

Program Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang

Program Kerjasama Pembangunan Bappeda dan Litbang

Program peningkatan kerjasama pembangunan Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan pendapatan pajak dan retribusi darah Badan Pajak dan Retribusi Daerah

UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Malinau

UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan

UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Bulungan

UPTB BPPRD Wilayah Kota Tarakan

UPTB BPPRD Wilayah Kota Tana Tidung

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah




Program Pengembangan Sistem Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Biro Organisasi & Biro Pemerintahan Umum,

Sekretariat Daerah

Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

daerah

Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Inspektorat

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat

13 Terwujudnya pelayanan

publik yang baik dan

berkualitas

Program Peningkatan Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Program penataan daerah dan pertanahan Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan

Publik

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi Badan Penghubung

Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

TERIMA KASIH

PEMERINTA

HAN BERSIH

&

BERWIBAWA

AMAN DAN

DAMAI

MANDIRI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Provinsi Kalimantan Utara


MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI …bappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files/dokumen/PAPARAN... · PERMENDAGRI NO. 54 THN ... dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan

Documents