WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18-A TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 TAHUN 2012
WALIKOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 18-A TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
TAHUN 2012
ii
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Buku “PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013” ini telah disusun melalui tahapan penyempurnaan dan legalisasi.
Buku ini merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013. Penyempurnaan telah dilakukan secara optimal dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku, best practise pelaksanaan Musrenbang, aspirasi dan masukan unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat maupun stakeholders kota serta hasil evaluasi pelaksanaan Musrenbang tahun 2012 oleh Fasilitator Kelurahan dan Tim Monitoring dan Evaluasi DPK se-Kota Surakarta. Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013 dititik beratkan pada optimalisasi penyelenggaraan Musyawarah Lingkungan (RT/RW) dan partisipasi Forum Anak Kelurahan dalam Musrenbangkel, sehingga diharapkan Musrenbang dapat menghasilkan kegiatan inovatif di lingkungan masyarakat dengan mengembangkan potensi wilayah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya optimal yang telah kami lakukan belum bisa menjadi jaminan bahwa buku ini terhindar dari kekurangan, namun kami percaya hal tersebut tidak akan mengurangi makna dan kualitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang Kota Surakarta dan akan memacu kita semua untuk lebih baik ke depan dengan kearifan, kecerdasan, improvisasi, dan inovasi dari semua pelaku pembangunan di Kota Surakarta.
Semoga Buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya pada kegiatan Musrenbang Kota Surakarta.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Surakarta, 25 September 2012
KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19611109 198802 1 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman
1 Lembar Judul ................................................................................. i
2 Kata pengantar ............................................................................... ii
3 Daftar Isi ......................................................................................... iii
4 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot ...............................................................................
1
5 Lampiran I Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Persiapan Pelaksanaan Musrenbang ................................................
16
6 Lampiran II Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel .......................
19
7 Lampiran III Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangcam .....................
31
8 Lampiran IV Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD ...........................
38
9 Lampiran V Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkot .......................
44
10 Lampiran VI Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Bagan Mekanisme Persiapan Pelaksanaan Musrenbang ........
49
11 Lampiran VII Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Bagan Mekanisme Musrenbangkel .........................................
50
12 Lampiran VIII Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Bagan Mekanisme Musrenbangcam .......................................
51
13 Lampiran IX Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Bagan Mekanisme Forum SKPD ............................................
52
14 Lampiran X Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2012: Bagan Mekanisme Musrenbangkot ........................................
53
15 Kelengkapan Teknis
Jadwal Proses Perencanaan Tahunan Daerah ................................. 54
Alur Form ....................................................................................... 55
Form-Form ...................................................................................... 45
Indikator DSP ................................................................................. 72
Pembidangan Sidang Komisi ........................................................... 74
Perubahan Juknis Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2013 ........... 75
Paparan Sosialisasi ......................................................................... 86
1
W A L I K O T A S U R A K A R T A
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18-A TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013;
b. bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013 diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomot 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 69
2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
4
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta 2008 Nmor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Surakarta. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Surakarta. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam
wilayah kerja Kecamatan. 7. Camat adalah Kepala Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat PNPM Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa
6
dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
11. Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, di luar LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT dan Karang Taruna.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan yang dilakukan oleh LPMK dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
21. Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memiliki kualifikasi dan kompentesi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan.
22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
7
23. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingkan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
24. Komunitas sektoral adalah kumpulan orang yang mengikatkan diri atas dasar kepentingan dan kegiatan yang sejenis dan atau sama, yang berbasis wilayah administrasi kota.
25. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2010-2015.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari SPPN.
28. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
29. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.
30. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
31. Diskusi Kelompok Terbatas (focus group discussion), yang selanjutnya disingkat DKT adalah musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral/pihak – pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD, kecuali Kecamatan dan Kelurahan.
32. Musyawarah Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Musling adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis di tingkat RT dan atau RW untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.
33. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat MLK adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, di luar RT dan RW, berdasarkan unsur/jenisnya, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.
34. Musrenbang Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
35. Musrenbang Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan
8
kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja SKPD.
36. Forum SKPD adalah Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan rumusan kegiatan komunitas sektoral/Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD.
37. Musrenbang Kota, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkot adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Surakarta.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Tengah.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
41. Kerangka regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
42. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
43. Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui Panitia Pembangunan Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
44. Panitia Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang dipilih pada Sidang Musrenbangkel, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tim Kegiatan Pembangunan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Lurah dan Ketua LPMK.
45. Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat BLM PNPM Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri.
46. Coorporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana yang bersumber dari dana sosial perusahaan/organisasi masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat.
47. Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Kelurahan, mengacu pada RPJM Daerah, yang pendanaannya bersumber dari dana DPK/SKPD/BLM PNPM Mandiri/CSR/Swadaya Masyarakat.
48. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan
9
pemerintahan daerah/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
49. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta musrenbang.
50. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usulan kegiatan untuk menangani permasalahan pembangunan yang akan diusulkan dalam rancangan Renja SKPD.
51. Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak positif bagi kegiatan produktif masyarakat dan atau memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya didukung dengan alokasi biaya pelaksanaan kegiatan DPK secara rasional dan proporsional.
BAB II KEDUDUKAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGKOT
Bagian Kesatu DKT
Pasal 2
DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan awal Renja SKPD.
Bagian Kedua Musrenbangkel
Pasal 3
Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
Bagian Ketiga
Musrenbangcam
Pasal 4 Musrenbangcam berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangkot dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
10
Bagian Keempat Forum SKPD
Pasal 5
Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam serta diikuti komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan.
Bagian Kelima Musrenbangkot
Pasal 6
Musrenbangkot berkedudukan sebagai forum musyawarah Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota.
BAB III
TUJUAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANGKOT
Bagian Kesatu
DKT
Pasal 7
DKT bertujuan untuk memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan awal Renja SKPD.
Bagian Kedua
Musrenbangkel
Pasal 8
Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan. Hasil Musrenbangkel akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam DPK, BLM PNPM Mandiri, swadaya dan atau CSR, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
Bagian Ketiga
Musrenbangcam
Pasal 9 Musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbangkel yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
11
Bagian Keempat Forum SKPD
Pasal 10
Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Prioritas Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD.
Bagian Kelima Musrenbangkot
Pasal 11
Musrenbangkot bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat Prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK serta menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.
BAB IV TAHAPAN MUSRENBANG
Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 12
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.
Bagian Kedua Musrenbangkel
Pasal 13
Musrenbangkel terdiri atas Musling, MLK, Musrenbangkel dan pasca Musrenbangkel.
Bagian ketiga
Musrenbangcam
Pasal 14
Musrenbangcam terdiri atas Musrenbangcam dan pasca Musrenbangcam.
12
Bagian Keempat Forum SKPD
Pasal 15
Forum SKPD terdiri atas DKT Tingkat Kota, Persiapan Forum SKPD dan Forum SKPD.
Bagian Kelima Musrenbangkot
Pasal 16
Musrenbangkot terdiri atas Persiapan Musrenbangkot, Musrenbangkot dan Pasca Musrenbangkot.
BAB V
KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Kepanitiaan
Pasal 17
(1) DKT diselenggarakan oleh SKPD. (2) Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot diselenggarakan
oleh kepanitiaan di tingkatan masing-masing yang terdiri dari : a. Panitia Pengarah (Steering Committee); b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
(3) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
(4) Pembentukan panitia di masing-masing tingkatan dilaksanakan pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 18
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
BAB VI
PESERTA DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANGKOT
Bagian Kesatu Peserta DKT
Pasal 19
(1) Peserta DKT adalah komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan
Pembangunan yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD.
13
(2) Keterlibatan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh SKPD.
(3) Peserta DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rancangan awal Renja SKPD melalui pembahasan bersama.
Bagian Kedua
Peserta Musrenbangkel
Pasal 20
(1) Peserta Musrenbangkel meliputi perwakilan semua unsur masyarakat yang berdomisili di kelurahan setempat.
(2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
(3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
(4) Peserta Musrenbangkel memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkel melalui pembahasan yang disepakati bersama.
Bagian Ketiga
Peserta Musrenbangcam
Pasal 21
(1) Peserta Musrenbangcam meliputi delegasi Musrenbangkel dan organisasi kemasyarakatan maupun pengusaha yang operasional kegiatannya pada lingkup kecamatan setempat, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat.
(2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
(3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
(4) Peserta Musrenbangcam memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangcam melalui pembahasan yang disepakati bersama.
Bagian Keempat
Peserta Forum SKPD
Pasal 22
(1) Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, delegasi Musrenbangcam, perwakilan komunitas sektoral, dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam DKT.
(2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
(3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
(4) Peserta Forum SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.
14
Bagian Kelima Peserta Musrenbangkot
Pasal 23
(1) Peserta Musrenbangkot adalah SKPD, delegasi dari Musrenbangcam,
delegasi DKT, delegasi dari Forum SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Musrenbangkot berdasarkan undangan dari Panitia Pengarah.
(3) Tata cara mengundang peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
(4) Peserta Musrenbangkot memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkot melalui pembahasan yang disepakati bersama.
BAB VII PEMBIAYAAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,
DAN MUSRENBANGKOT
Pasal 24
(1) DKT dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD masing-masing.
(2) Musrenbangkel dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Musrenbangcam dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran Kecamatan, Partisipasi Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Forum SKPD dan Musrenbangkot dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD BAPPEDA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII PELAPORAN DAN INFORMASI
Pasal 25
(1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbangkel kepada Walikota melalui
BAPPEDA dengan tembusan kepada Camat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
(2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Walikota Surakarta melalui BAPPEDA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
(3) Kepala BAPPEDA wajib melaporkan hasil Musrenbangkot kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
(4) Kepala BAPPEDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diundangkan.
15
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Petunjuk Teknis Persiapan Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 September 2012
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Surakarta Pada tanggal 1 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
BUDI SUHARTO
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 69
16
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG
A. ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama SKPD lain dan Pemangku Kepentingan Pembangunan terkait.
B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG
1. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang; 2. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan,
kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat;
3. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-IV bulan Oktober 2012;
4. Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada RT/RW/Pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang pelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnya harus sudah diselenggarakan pada minggu ke-I bulan Nopember 2012;
5. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada Lurah, Camat dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2012;
6. Pembentukan Panitia Musrenbang (Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana) pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembentukan Panitia Musrenbangkel, difasilitasi oleh
Pemerintah Kelurahan, LPMK, dan Fasilitator Kelurahan, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
b. pembentukan Panitia Musrenbangcam, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dibantu oleh perwakilan LPMK di wilayah kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
c. pembentukan Panitia Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu Pemangku Kepentingan Pembangunan tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta;
17
7. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD;
8. Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada BAPPEDA, sebagai bahan Musrenbangcam selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2013;
9. Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing-masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan, selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
10. Pengiriman hasil identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dilakukan masing-masing SKPD kepada BAPPEDA selambat-lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2013;
11. Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku Kepentingan Pembangunannya oleh masing-masing SKPD dengan tembusan Kepala BAPPEDA tentang pelaksanaan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
12. DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013;
13. Komunitas sektoral mengirimkan dan atau mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan tembusan kepada BAPPEDA, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013.
C. KELUARAN/OUTPUT
1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan; 2. Panitia Musrenbang (SC/OC) pada setiap tingkatan; 3. Panitia Forum SKPD; 4. Rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan Musrenbangcam
dan DKT Tingkat Kota; 5. Usulan kegiatan komunitas sektoral dan lembaga/organisasi
hasil DKT internal sebagaimana tersebut dalam huruf B angka 11 (sebelas).
18
D. JADWAL PENYELENGGARAAN Persiapan Musrenbang dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-II bulan Januari 2013.
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
19
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKEL
A. ORGANISASI PENYELENGGARA Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang. Panitia Musrenbangkel terdiri dari: 1. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC)
a. Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur LPMK, unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Kelurahan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30 % dari jumlah keanggotaan panitia.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk: 1) mengikuti pelaksanaan agenda persiapan Musrenbang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota; 2) menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, rancangan
tata tertib, dan tempat Musrenbangkel; 3) mengarahkan proses Musrenbangkel agar
pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4) memimpin Persiapan Musrenbangkel II; 5) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel; dan 6) menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada Panitia
Pelaksana. 2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC)
a. Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari
anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk: 1) melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan
arahan Panitia Pengarah; 2) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan
tempat Musrenbangkel paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;
20
3) menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel.
B. NARASUMBER
1. Unsur Narasumber Narasumber terdiri dari: Lurah (selaku kepala wilayah dan kepala SKPD), Unsur LPMK, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan, LKM, dan LSM.
2. Tugas Narasumber: a. menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu
diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbangkel, meliputi potensi kelurahan, analisa prioritas permasalahan dan evaluasi pembangunan kelurahan tahun sebelumnya;
b. Lurah selain menyampaikan hal yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga menyampaikan program/kegiatan prioritas dari Rancangan Renja Kelurahan (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
C. FASILITASI
1. Pelaksana fungsi fasilitasi adalah Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA dan dibantu pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah.
2. Tugas Fasilitator: a. membantu Panitia Pengarah Musrenbangkel dalam
mengarahkan proses musrenbangkel; b. memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada
masyarakat dan peserta sidang dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel;
c. membantu kompilasi hasil eksplorasi kebutuhan dasar di tingkat RW dan melaporkannya kepada BAPPEDA;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RW;
e. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Musrenbangkel dan melaporkannya kepada BAPPEDA;
f. Menginformasikan hasil Musrenbangkel kepada masyarakat, jika diperlukan.
D. PENDAMPINGAN
Pendampingan untuk tahapan pelaksanaan Musrenbang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan kegiatan antara lain: 1. memberikan asistensi terkait proses Musrenbang;
21
2. memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait Prioritas Pembangunan Daerah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.
E. PESERTA 1. Peserta Persiapan Musrenbangkel
Peserta Persiapan Musrenbangkel terdiri dari unsur: a. Pemerintah Kelurahan; b. Panitia; c. LPMK; d. LKM; e. Perwakilan Pengurus RT/RW; f. Tokoh Masyarakat; g. Tokoh Agama; h. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan
(pemuda, perempuan, anak, dan lainnya); i. Pelaku usaha.
2. Peserta Musrenbangkel Peserta musrenbangkel terdiri dari unsur: a. Pemerintah Kelurahan; b. LPMK; c. Pengurus RT dan RW (utusan yang mewakili unsur ini
dibekali surat tugas serta berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan setempat);
d. TP PKK; e. Karang Taruna; f. LKM; g. Tokoh Masyarakat/agama; h. Wakil Organisasi Sosial/Kesenian/Olahraga/Kerohanian/
Pemuda/Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Tingkat Kelurahan;
i. Wakil Pengurus Forum Anak Kelurahan; j. Pelaku usaha.
3. Keterwakilan unsur perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.
F. DELEGASI MUSRENBANGKEL
1. Delegasi Musrenbangkel ke Musrenbangcam, dipilih dalam Musrenbangkel dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, (diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi), terdiri dari: a. Unsur Pimpinan Sidang Pleno (SC); b. Perwakilan Sidang Komisi;
22
c. Ketua Tim Penyempurna Rumusan. 2. Tugas Delegasi Musrenbangkel:
a. mewakili Kelurahan dalam Musrenbangcam; b. mengikuti Musrenbangcam; c. menyampaikan Prioritas Kegiatan Pembangunan
Kelurahan pada forum Musrenbangcam. G. MEKANISME MUSRENBANGKEL
1. Musyawarah Lingkungan a. Musyawarah RT
1) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT. 2) Dalam Musyawarah RT dilakukan kegiatan sebagai
berikut: a) mengidentifikasi dan mencatat permasalahan tingkat
RT beserta cara pemecahan masalahnya; b) penggalian swadaya masyarakat; c) membuat daftar hadir peserta.
3) Musyawarah RT dilaksanakan pada pertemuan warga tingkat RT, selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2012.
4) Keluaran (output) dari Musyawarah RT adalah: a) Daftar Permasalahan Tingkat RT (Form I); b) Berita Acara Musyawarah RT yang ditanda tangani
oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah RT sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RT.
b. Musyawarah RW 1) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW. 2) Dalam Musyawarah RW dilakukan kegiatan sebagai
berikut: a) Membahas hasil identifikasi permasalahan tingkat
RT; b) Melakukan eksplorasi kebutuhan dasar, yang
meliputi: Pendidikan (PAUD), Kesehatan (PHBS), Pemukiman dan Sanitasi, Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur (Jalan/Saluran), serta Kebudayaan dan Kesenian;
c) Merumuskan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW sebanyak –banyaknya 6 (enam) usulan;
d) membuat daftar hadir peserta. 3) Musyawarah RW dilaksanakan pada pertemuan warga
tingkat RW, selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012.
4) Keluaran (output) dari Musyawarah RW adalah: c) Daftar Skala Prioritas Tingkat RW (Form II);
23
d) Berita Acara Musyawarah RW yang ditanda tangani oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah RW sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RW.
2. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan (MLK) a. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di tingkat
Kelurahan dipimpin oleh Ketua Kelompok Masyarakat. b. MLK dilaksanakan oleh LPMK, TP PKK, Karang Taruna dan
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di tingkat kelurahan, antara lain Forum Anak Kelurahan, Kelompok Keagamaan, Paguyuban Kuliner.
c. Dalam Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) mengidentifikasi prioritas permasalahan dan potensi
pemecahan masalahnya; 2) perumusan Daftar Skala Prioritas Pemangku
Kepentingan Pembangunan sesuai kebutuhan utamanya;
3) membuat daftar hadir peserta. d. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan pada
Pertemuan Rutin Kelompok/lembaga, selambat-lambatnya Minggu kedua bulan Desember 2012.
e. Keluaran (output) dari Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan adalah: 1) Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan
Pembangunan (Form III); 2) Berita Acara Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di
tingkat kelurahan ditanda tangani oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua Kelompok/Lembaga.
3. Persiapan Musrenbangkel I a. Persiapan Musrenbangkel I dipimpin oleh Lurah bersama
LPMK. b. Dalam Persiapan Musrenbangkel I dilakukan kegiatan
sebagai berikut: 1) Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana
Musrenbangkel; 2) Membagi tugas panitia Musrenbangkel; 3) menyusun anggaran Musrenbangkel; 4) menetapkan jadwal, agenda, dan tempat
Musrenbangkel. c. Persiapan Musrenbangkel I dilaksanakan selambat-
lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2013;
24
d. Panitia Pelaksana mengumpulkan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW dan Pemangku Kepentingan Pembangunan (kelompok masyarakat) selambat– lambatnya 1 (satu) minggu setelah kepanitiaan terbentuk;
e. Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkel I adalah Kepanitiaan, jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.
4. Persiapan Musrenbangkel II a. Persiapan Musrenbangkel II dipimpin oleh Panitia
Pelaksana. b. Dalam Persiapan Musrenbangkel II dilakukan kegiatan
sebagai berikut: 1) menyusun/merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel; 2) menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan
pembangunan DPK tahun sebelumnya beserta rekomendasinya secara tertulis oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
3) menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan serta perencanaan tahun berikutnya program PNPM Mandiri oleh LKM;
4) mengkompilasi hasil Musyawarah Lingkungan dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan serta merumuskan sumber pendanaannya;
5) penyusunan Prioritas Musrenbangkel, terdiri dari: a) Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan
ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD termasuk Kelurahan;
b) Prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan yang akan didanai oleh: (1) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau
swadaya masyarakat; (2) BLM PNPM Mandiri didukung swadaya
masyarakat; (3) CSR/Sumber dana lainnya selain dana
sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2). 6) mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4 (empat) hari
sebelum pelaksanaan; 7) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon
peserta Musrenbangkel. c. Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkel II adalah
Bahan Musrenbangkel (Isian rencana kegiatan pada: Form IV A, Form IVB, Form IVC dan Form IV D), termasuk didalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan.
5. Musrenbangkel a. Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.
25
b. Penyelenggaraan Musrengbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal.
c. Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi: Sidang Pleno dan Sidang Komisi. 1) Sidang Pleno I
Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan: a) Penetapan Panitia Pengarah sebagai Pimpinan
Sidang Pleno; Dalam hal forum Musrenbangkel berkehendak atau
sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta, maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.
b) Penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno; c) Lurah memaparkan materi sebagai berikut:
(1) analisa permasalahan dan potensi kelurahan; (2) Penetapan sasaran pembangunan tahunan
Kelurahan; (3) prioritas pembangunan dan Rancangan kegiatan
unggulan Kelurahan; (4) Rancangan Renja Kelurahan (khususnya
Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah). d) Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan Tahun
2014; e) Penetapan Tata Cara penyeleksian rumusan kegiatan
pembangunan dan DSP kegiatan; f) Pembagian sidang komisi menurut pengelompokan
urusan pemerintahan daerah atau pengelompokan SKPD. 2) Sidang Komisi
Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan, penyusunan, validasi, dan rekapitulasi: 1) DSP kegiatan yang akan didanai dengan alokasi
anggaran dalam Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), BLM PNPM Mandiri, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya/CSR.
2) Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD (termasuk Kelurahan).
3) Sidang Pleno II Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan: a) paparan hasil sidang komisi; b) tanggapan;
26
c) penetapan kegiatan unggulan kelurahan; d) pengesahan hasil Sidang Pleno II; e) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan; f) penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur: (1) Pimpinan Sidang Pleno; (2) Perwakilan Sidang Komisi; (3) Ketua Tim Penyempurna Rumusan.
g) penetapan dan pengesahan perubahan kegiatan yang bersifat khusus untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013 (mekanisme diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan DPK Tahun Anggaran 2013);
h) penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangkel, diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi;
i) penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.
d. Pimpinan Sidang 1) Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan
Pimpinan Sidang Komisi. 2) Pimpinan Sidang Pleno
Pimpinan Sidang pleno adalah Panitia Pengarah, kecuali forum berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta Musrenbangkel. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota. Tugas pimpinan sidang pleno: a) memimpin sidang pleno; b) mengesahkan tata tertib; c) memimpin pemilihan pimpinan sidang komisi; d) mengesahkan hasil keputusan sidang; e) menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada panitia
Pelaksana; f) menetapkan delegasi Musrenbangkel untuk
mengikuti Musrenbangcam; g) menetapkan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan; h) menetapkan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun
berikutnya yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan dan LPMK;
27
i) menyusun Berita Acara hasil Musrenbangkel yang minimal memuat daftar prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
j) mengesahkan Berita Acara Musrenbangkel. 3) Pimpinan Sidang Komisi
Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota. Tugas pimpinan sidang komisi: a) memimpin sidang komisi; b) memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka
penyusunan DSP dan rumusan kegiatan pembangunan;
c) menetapkan hasil sidang komisi. e. Keluaran (output ) dari Musrenbangkel adalah:
1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi: a) Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan
ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD (Form IVA);
b) Rancangan Renja Kelurahan (Form IVB); c) DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang
akan didanai oleh alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (Form IVC) Termasuk di dalamnya kegiatan unggulan Kelurahan;
d) DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi BLM PNPM Mandiri (Form IVD);
e) Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan untuk didanai dengan sumber dana lainnya/CSR selain dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 (Form IV E).
2) Susunan Keanggotaan Panitia Pembangunan Kelurahan Tahun 2014;
3) Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbangcam; 4) Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan
Kegiatan; 5) Jika ada, perubahan kegiatan yang bersifat khusus
untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013 6) Berita Acara Musrenbangkel.
H. PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK) Panitia Pembangunan Kelurahan yang akan mengelola kegiatan DPK tahun 2014 ditetapkan dalam sidang pleno I Musrenbangkel,
28
terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara, Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan, Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ketua
a. tugas utama Ketua adalah menerima pencairan dan bertanggungjawab atas penggunaan DPK serta melaporkannya kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
b. merupakan unsur LPMK atau masyarakat. 2. Sekretaris
a. tugas utama sekretaris adalah melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan DPK;
b. merupakan unsur masyarakat atau Pemerintah Kelurahan. 3. Bendahara
a. tugas utama Bendahara adalah melaksanakan penatausahaan dan bukti sah pendukung pertanggungjawaban keuangan DPK;
b. merupakan unsur masyarakat. 4. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan
a. tugas utama Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan adalah merencanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel tahun 2013 yang akan dibiayai dan dilaksanakan dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya masyarakat tahun 2014;
b. anggota Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur: 1) LPMK; 2) Masyarakat; 3) Pemerintah Kelurahan;
c. keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).
5. Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan a. tugas Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan antara lain:
3) melaksanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel tahun 2013 yang dibiayai dengan DPK 2014 berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan;
4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Lurah.
b. anggota Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur: 1) masyarakat; 2) pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan.
29
c. keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan a. tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
antara lain: 1) menerima dan menyimpan hasil Musrenbangkel Tahun
2013 sebagai salah satu bahan Monitoring dan Evaluasi DPK Tahun 2014;
2) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sejak Perencanaan hingga pelaksanaan DPK Tahun 2014 hasil Musrenbangkel Tahun 2013;
3) mengawasi pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2013 yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014, yang rencana kegiatannya ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan;
4) menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2013 yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014;
5) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Lurah. b. anggota Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pembangunan terdiri dari unsur: 1) LPMK; 2) Masyarakat yang telah dilatih Monitoring dan Evaluasi
DPK oleh BAPPEDA; 3) Masyarakat yang faham dan memiliki pengalaman dan
komptensi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan; 4) Pemerintah Kelurahan.
c. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).
7. Personal yang ditetapkan dalam PPK tidak diperkenankan merangkap jabatan di dalam struktur kepanitiaan tersebut.
I. TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN 1. Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang
pleno II Musrenbangkel. 2. Tugas utama Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan adalah:
a. menyempurnakan rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel dan DSP meliputi editing bahasa, sinkronisasi kegiatan dan penyempurnaan tata naskah.
b. mengirimkan hasil Musrenbangkel ke Kecamatan dan BAPPEDA.
3. Anggota Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan terdiri dari unsur: a. Pimpinan Sidang Pleno;
30
b. Pimpinan Sidang Komisi; c. LPMK; d. Pemerintah Kelurahan; e. Fasilitator; f. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan; g. LKM.
4. Tugas Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan dijalankan pada tahapan Pasca Musrenbangkel.
J. KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM: 1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan Pembangunan hasil
Musrenbangkel; 2. Mengirimkan hasil Musrenbangkel kepada Kecamatan dengan
tembusan kepada BAPPEDA.
K. JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangkel dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Januari 2013.
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
31
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Musrenbangcam diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang ditetapkan oleh Camat, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang. Panitia Musrenbangcam terdiri dari: 1. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC)
a. Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur
LPMK, unsur Pemerintah Kecamatan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk: 1) menyusun jadwal agenda dan tempat Musrenbangcam; 2) mengarahkan proses Musrenbangcam agar
pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3) memimpin Persiapan Musrenbangcam II dan Sidang Pleno Musrenbangcam;
4) merangkum berita acara hasil Musrenbangcam yang sekurang-kurangnya memuat: a) rumusan kegiatan pembangunan yang disepakati; b) daftar delegasi yang akan mengikuti Forum SKPD dan
Musrenbangkot. 5) menyampaikan informasi hasil Musrenbangcam kepada
anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
6) membantu delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbangkot.
2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) a. Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari
anggota masyarakat selain yang telah duduk di Tim Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota panitia.
32
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana: 1) Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk
melaksanakan Musrenbangcam sesuai dengan arahan Panitia Pengarah;
2) mengumumkan secara terbuka: jadwal, agenda dan tempat Musrenbangcam, paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangcam dilaksanakan;
3) menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangcam;
4) memimpin pelaksanaan Persiapan Musrenbangcam I.
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber
Narasumber terdiri dari: Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, LSM, LKM, para ahli/profesional yang dibutuhkan, BAPPEDA, perwakilan SKPD kota, kepala cabang SKPD di wilayah kecamatan, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan.
2. Tugas Narasumber: a. menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu
diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangcam;
b. Camat menyampaikan program/kegiatan prioritas Renja Kecamatan (Khususnya Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
C. PENDAMPINGAN
1. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2. Tugas pendamping antara lain:
a. memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang dan Prioritas Pembangunan Daerah;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.
D. PESERTA
1. Peserta Persiapan Musrenbangcam, terdiri dari unsur: a. Pemerintah Kecamatan; b. Pemerintah Kelurahan; c. BAPPEDA; d. LPMK; e. Perwakilan Organisasi/Komunitas di tingkat Kecamatan; f. Tokoh Masyarakat; g. Tokoh Agama; h. Tokoh Perempuan;
33
i. Organisasi Pemuda; j. Fasilitator Kelurahan; k. Forum LKM Kecamatan.
2. Peserta Musrenbangcam, terdiri dari unsur: a. SKPD Pemerintah Kota Surakarta; b. Pejabat struktural Kecamatan; c. Kelurahan; d. LPMK; e. TP PKK Kecamatan; f. Karang Taruna Kecamatan; g. Forum Komunikasi Antar LKM kecamatan; h. Delegasi Kelurahan hasil Musrenbangkel; i. Wakil Organisasi Sosial/Kesenian/Olahraga/Kerohanian/
Pemuda/Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya Tingkat Kecamatan;
j. Wakil Pengurus Forum Anak Kecamatan; k. Fasilitator Kelurahan; l. Pengusaha Tingkat Kecamatan.
3. Keterwakilan perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.
E. DELEGASI MUSRENBANGCAM
1. Delegasi Musrenbangcam dipilih dalam Musrenbangcam dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
2. Tugas Delegasi Musrenbangcam: a. mewakili kecamatan di Forum SKPD dan Musrenbangkot; b. memperjuangkan rumusan kegiatan (prioritas)
Musrenbangcam dalam forum SKPD; c. mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan
kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan;
d. mendiskusikan hasil Musrenbangcam dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
F. MEKANISME MUSRENBANGCAM
1. Persiapan Musrenbangcam, terdiri dari: a. Persiapan Musrenbangcam I,
dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Camat, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) pembagian tugas panitia Musrenbangcam; 2) pengumpulan data/materi dari hasil Musrenbangkel; 3) penetapan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangcam; 4) penyusunan rancangan tata tertib Musrenbangcam;
34
5) inventarisasi permasalahan tingkat kecamatan. b. Persiapan Musrenbangcam II,
dipimpin oleh Panitia Pengarah, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) penyusunan rekapitulasi dan kompilasi hasil
Musrenbangkel yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah untuk disinkronkan dengan Rancangan Awal Renja SKPD;
2) paparan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan tahun berikutnya oleh BAPPEDA;
3) penyampaian Rancangan Awal Renja SKPD tahun berikutnya (dalam bentuk program, khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah) yang telah disetujui Kepala SKPD, 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangcam oleh BAPPEDA.
c. Keluaran (output) Persiapan Musrenbangcam adalah Materi Musrenbangcam (Form VA, VB dan VI).
2. Musrenbangcam Musrenbangcam diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal. Dalam Musrenbangcam dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. materi Musrenbangcam disampaikan kepada peserta paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangcam. b. persidangan Musrenbangcam terdiri dari Sidang Pleno dan
Sidang Komisi. 1) Sidang Pleno I
Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) penetapan Panitia Pengarah sebagai Pimpinan Sidang
Pleno; Dalam hal forum Musrenbangcam berkehendak/
sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta, maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
b) penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno; c) paparan Camat, meliputi:
(1) Prioritas permasalahan tingkat kecamatan; (2) Kegiatan unggulan masing-masing kelurahan; (3) Rancangan Awal Renja Kecamatan (Khususnya
Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah). d) pembagian sidang komisi terdiri dari 4 (empat) bidang,
sebagai berikut: (1) Bidang Pemerintahan Umum;
35
(2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Sosial Budaya; (4) Bidang Infrastruktur.
e) pengelompokan SKPD disesuaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d) di atas.
2) Sidang Komisi Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) pemilihan Pimpinan Sidang Komisi; b) sinkronisasi dan validasi program/kegiatan yang telah
dikompilasi pada Persiapan Musrenbangcam II dengan Prioritas, Kebijakan dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya;
c) menyusun Daftar Skala Prioritas Permasalahan tingkat kecamatan;
d) menyusun Rumusan Kegiatan Pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan prioritas yang telah disepakati;
e) merekomendasikan Usulan Lintas Bidang; f) perumusan hasil sidang komisi; g) penetapan hasil sidang komisi.
3) Sidang Pleno II Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan: a) paparan hasil sidang komisi; b) tanggapan; c) pengesahan hasil sidang pleno II; d) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan; e) penentuan delegasi ke Forum SKPD dan
Musrenbangkot sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur: (1) Panitia Pengarah; (2) Panitia Pelaksana; (3) Pimpinan Sidang Pleno Musrenbangcam; (4) Perwakilan Sidang Komisi; (5) Tim Penyempurna Rumusan.
f) penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbangcam diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi;
g) penyerahan hasil Musrenbangcam kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.
c. Pimpinan Sidang 1) Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan
Pimpinan Sidang Komisi. 2) Pimpinan Sidang Pleno
36
Pimpinan Sidang pleno adalah Panitia Pengarah, kecuali forum berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta Musrenbangcam. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota. Tugas pimpinan sidang pleno: a) memimpin sidang pleno; b) mengesahkan tata tertib; c) mengesahkan hasil keputusan sidang; d) menetapkan Tim Penyempurna Rumusan; e) menetapkan Delegasi Musrenbangcam untuk
mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot; f) menyerahkan hasil Musrenbangcam kepada panitia
Musrenbangcam; g) menyusun Berita Acara hasil Musrenbangcam yang
memuat Daftar Prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
h) mengesahkan Berita Acara Musrenbangcam; i) menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbangcam
kepada Camat; j) menyampaikan hasil Musrenbangcam kepada anggota
DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi pembahasan Panitia Anggaran DPRD.
3) Pimpinan Sidang Komisi, terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota. Tugas pimpinan sidang komisi: a) memimpin sidang komisi; b) memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka
penyusunan Rumusan Kegiatan Pembangunan; c) menetapkan hasil sidang komisi.
d. Keluaran (output) Musrenbangcam adalah: 1) prioritas Permasalahan tingkat kecamatan tiap Bidang; 2) rumusan Kegiatan Pembangunan menurut urusan
pemerintahan daerah yang telah disinkronkan dengan Prioritas, Kebijakan dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya (Form VII);
3) rekapitulisasi kegiatan pembangunan kelurahan di wilayah kecamatan yang akan diusulkan untuk didanai dengan CSR/sumber dana lainnya (Form V B);
37
4) daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot;
5) Berita Acara Musrenbangcam.
G. KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM: 1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan Pembangunan hasil
Musrenbangcam; 2. Mengirimkan hasil Musrenbangcam kepada BAPPEDA.
H. JADWAL PENYELENGGARAAN
Musrenbangcam dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Pebruari 2013.
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
38
LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Panitia Penyelenggara Forum SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang. 1. Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara, meliputi:
a. Unsur pimpinan SKPD Pemerintah Kota Surakarta; b. BAPPEDA Kota Surakarta.
2. Tugas Panitia: a. merekapitulasi hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat
Kota; b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan,
dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
c. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD;
d. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD;
e. bersama SKPD menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbangcam, DKT Tingkat Kota dan Forum SKPD;
f. merangkum Berita Acara Forum SKPD yang sekurang-kurangnya memuat: 1) prioritas kegiatan yang disepakati; 2) daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangkot.
g. memimpin Sidang Pleno; h. menyampaikan tata tertib persidangan kepada peserta; i. melaporkan kepada Kepala BAPPEDA hasil pemutakhiran
rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
B. NARASUMBER 1. Narasumber
Narasumber terdiri dari: Kepala SKPD, pejabat BAPPEDA, Unsur Badan Anggaran DPRD dan Unsur komisi yang terkait dengan masing-masing SKPD, Instansi Vertikal, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.
39
2. Tugas Narasumber: menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD;
3. Tugas SKPD: a. menyelenggarakan DKT Tingkat Kota sesuai dengan
pengelompokan komunitas sektoral dan lembaga/organisasi terkait;
b. mengikuti Forum SKPD sampai selesai; c. menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun
sebelumnya serta usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya;
d. menjelaskan program/kegiatan prioritas sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya.
C. PESERTA Peserta pada tahapan Forum SKPD sebagai berikut: 1. DKT Tingkat Kota, terdiri dari unsur:
a. SKPD, kecuali Kelurahan dan Kecamatan; b. Komunitas sektoral dan lembaga/organisasi organisasi yang
memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD. 2. Persiapan Forum SKPD, terdiri dari unsur:
a. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; b. Pejabat BAPPEDA.
3. Forum SKPD, terdiri dari unsur: a. DPRD (Pimpinan dan Komisi); b. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; c. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; d. Delegasi Musrenbangcam; e. Komunitas sektoral dan lembaga/organisasi yang
merupakan delegasi DKT Internal; f. Perwakilan Fasilitator Kecamatan; g. Forum Anak tingkat Kecamatan; h. Pelaku usaha.
D. DELEGASI FORUM SKPD KE MUSRENBANGKOT 1. Delegasi Forum SKPD yang akan mengikuti Musrenbangkot
dipilih dalam Forum SKPD dan disahkan oleh Kepala BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
2. Tugas Delegasi Forum SKPD: a. merumuskan Daftar Skala Prioritas dan Rekomendasi
Kerangka Regulasi SKPD Hasil Forum SKPD;
40
b. memaparkan Hasil Forum SKPD sebagaimana dimaksud huruf a pada Sidang Musrenbangkot;
c. mendiskusikan Berita Acara hasil Forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.
E. MEKANISME FORUM SKPD
1. Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Prioritas Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD
2. DKT Tingkat Kota a. Setiap SKPD di tingkat Kota wajib melakukan DKT Tingkat
Kota. b. DKT Tingkat Kota, dipimpin oleh Kepala SKPD masing-
masing, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) penyampaian hasil DKT Internal komunitas sektoral dan
lembaga/organisasi; 2) mengidentifikasi realisasi usulan hasil Musrenbangcam
dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013;
3) paparan Rancangan Renja SKPD; 4) verifikasi dan sinkronisasi Rancangan Renja SKPD dan
Usulan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi;
5) menetapkan Delegasi ke Forum SKPD, meliputi: a) Perwakilan komunitas sektoral sejenis yakni:
komunitas Becak, Pasar, PKL, Parkir, Buruh, Difabel sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang mewakili 1 (satu) bidang usulan.
b) Perwakilan stakeholders lainnya selain komunitas tersebut pada huruf a masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap DKT Tingkat Kota.
c. Keluaran (Output): 1) Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota; 2) Rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT
Tingkat Kota; 3) Daftar hasil Musrenbangcam dan DKT Tahun 2012 yang
tidak terealisasi dengan alasannya;
41
4) Materi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 dikirimkan ke BAPPEDA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;
5) Delegasi DKT Tingkat Kota ke Forum SKPD dan Musrenbangkot.
d. Jadwal DKT DKT dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Pebruari 2013.
3. Persiapan Forum SKPD a. Persiapan Forum SKPD, dipimpin oleh Kepala BAPPEDA,
dengan kegiatan sebagai berikut: 1) penetapan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD,
meliputi: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbangkot;
2) merekapitulasi realisasi usulan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013;
3) mengidentifikasi dan merekapitulasi rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT;
4) mengumpulkan dan menyusun Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dipilah menurut sumber dananya.
b. Keluaran (output): 1) Rekapitulasi Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota
(Form III); 2) Rekapitulasi Rumusan Kegiatan Hasil Musrenbangcam
(Form VII); 3) Rancangan Renja (Form VIII); 4) Rekapitulasi daftar hasil Musrenbangcam dan DKT
Tahun 2012 yang tidak terealisasi dengan alasannya sebagai bahan musrenbangkot.
c. Jadwal Persiapan Forum SKPD Persiapan Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-II bulan Pebruari 2013.
4. Forum SKPD Dalam Forum SKPD dilakukan kegiatan: a. Persidangan:
1) Sidang Pleno I Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) paparan prioritas kegiatan provinsi oleh pejabat
BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; b) penyampaian Pokok-Pokok pikiran DPRD untuk
RKPD;
42
c) penyampaian tata tertib persidangan; d) penjelasan teknis dan Pembagian Peserta dalam
sidang komisi. 2) Sidang Komisi
Dalam sidang komisi, yang diawali pembahasan dalam sidang sub komisi, dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) paparan SKPD yang meliputi:
(1) evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya serta usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya;
(2) analisa permasalahan, kebijakan dan strategi pembangunan tahun berikutnya;
(3) Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodir Hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota.
b) verifikasi dan sinkronisasi rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam, hasil DKT, dan pelaku usaha, untuk memastikan Daftar Skala Prioritas kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah);
c) sinkronisasi Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah);
d) menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD;
e) perumusan hasil sidang komisi; f) penetapan hasil sidang komisi.
3) Sidang Pleno II Dalam sidang Pleno II dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) paparan hasil sidang Komisi; b) tanggapan; c) pengesahan hasil sidang; d) penetapan juru bicara sebanyak 2 (dua) orang untuk
setiap Bidang sebagai delegasi Forum SKPD; e) penandatanganan Berita Acara hasil Forum SKPD
diwakili oleh Perwakilan DPRD, SKPD dan delegasi Forum SKPD.
b. Pimpinan Sidang Pleno 1) Pimpinan sidang adalah Sekretaris Daerah didampingi
Kepala BAPPEDA. 2) Tugas pimpinan sidang pleno:
43
a) memimpin sidang pleno; b) mengesahkan hasil keputusan sidang; c) menetapkan Delegasi ke Musrenbangkot; d) mengesahkan Berita Acara Forum SKPD; e) menyerahkan hasil Forum SKPD kepada panitia
Forum SKPD. c. Pimpinan Sidang Komisi
1) Pimpinan sidang Komisi adalah Kepala SKPD terkait, Kepala Bidang di BAPPEDA, dan perwakilan Pemangku Kepentingan.
2) Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota.
3) Tugas pimpinan sidang komisi: a) memimpin sidang komisi; b) memfasilitasi perumusan DSP; c) menetapkan hasil sidang komisi; d) menyusun Berita Acara Penyelenggaraan Forum
SKPD. d. Hasil keluaran (output) dari Forum SKPD adalah:
1) DSP kegiatan yang disusun dalam rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota dan hasil Musrenbangcam, berdasarkan bidang urusan kewenangan pemerintahan daerah dan menurut sumber pendanaannya, baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi (Form VII dan Form VIII);
2) Berita Acara Forum SKPD; 3) Delegasi ke Musrenbangkot.
F. JADWAL FORUM SKPD
Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Maret 2013.
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
44
LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKOT A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang. Panitia Musrenbangkot terdiri dari: 1. Panitia Pengarah (Steering Committee/SC)
a. Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Pemangku Kepentingan Pembangunan Pembangunan Tingkat Kota. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota panitia.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk: 1) menyusun jadual dan agenda Musrenbangkot; 2) menyusun rancangan tata tertib Musrenbangkot; 3) merancang tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan Musrenbangkot; 4) menentukan mekanisme Musrenbangkot; 5) membagi tugas Panitia Musrenbangkot; 6) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda
pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Musrenbangkot selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
7) mengundang calon peserta Musrenbangkot; 8) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkot; 9) mengarahkan proses Musrenbangkot agar
pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran.
2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) a. Keanggotaan
Keanggotaan Panitia Pelaksana (OC) terdiri dari unsur Pemerintah Kota Surakarta.
b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Musrenbangkot sesuai dengan arahan Panitia Pengarah.
45
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber
Narasumber terdiri dari: SKPD Kota, LSM yang bekerja dalam skala kota, Korkot PNPM, perguruan tinggi, perwakilan BAPPEDA Provinsi, Instansi Vertikal, Tim penyusun RKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Badan Anggaran DPRD.
2. Tugas Narasumber: menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangkot.
C. PESERTA 1. Peserta Persiapan Musrenbangkot
Peserta Persiapan Musrenbangkot terdiri dari unsur: a. Pemerintah Kota; b. Tokoh masyarakat; c. Pemangku Kepentingan Pembangunan Tingkat Kota.
2. Peserta Musrenbangkot terdiri dari: Peserta, terdiri dari unsur: a. Delegasi Musrenbangcam; b. Delegasi DKT; c. Delegasi Forum SKPD; d. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota; e. Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya, seperti:
1) LSM; 2) Perguruan Tinggi; 3) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda; 4) Komunitas Sektoral; 5) Pelaku Usaha; 6) Tokoh Agama; 7) Budayawan; 8) Tokoh Masyarakat; 9) Organisasi Profesi; 10) Organisasi Perempuan; 11) DPRD; 12) Perwakilan Partai Politik; 13) LPMK; 14) TP PKK Kota; 15) Karang Taruna Kota; 16) Forum Komunikasi Antar LKM kota; 17) Perwakilan Fasilitator Kecamatan; 18) Forum Anak tingkat Kota.
3. Proporsi keterwakilan Perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Peserta.
46
D. MEKANISME MUSRENBANGKOT 1. Persiapan Musrenbangkot
a. Dalam Persiapan Musrenbangkot dilakukan kegiatan: 1) mengumpulkan dan mengkompilasi hasil pemutakhiran
Rancangan Renja SKPD; 2) pembagian tugas Panitia Musrenbangkot; 3) penentuan mekanisme/detail teknik Musrenbangkot; 4) perancangan tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraan Musrenbangkot; 5) penyusunan rancangan tata tertib Musrenbangkot; 6) merumuskan susunan acara Musrenbangkot; 7) perumusan prioritas permasalahan, kebijakan umum
dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya oleh BAPPEDA.
b. Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkot adalah Rancangan tata tertib Musrenbangkot serta prioritas umum hasil forum SKPD dan isu strategis/kebijakan pembangunan kota.
2. Musrenbangkot Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal. Pelaksanaan Musrenbangkot meliputi: a. Pembukaan
1) laporan Kepala BAPPEDA; 2) sambutan Ketua DPRD; 3) sambutan Walikota Surakarta dilanjutkan pembukaan.
b. Sidang Pleno Sidang pleno dipimpin oleh Panitia Pengarah, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) penyampaian susunan acara sidang pleno oleh
pimpinan sidang; 2) penyampaian dan pengesahan Tata Tertib; 3) paparan prioritas dan kebijakan pembangunan untuk
RKPD Kota Surakarta oleh Kepala BAPPEDA Kota Surakarta;
4) Paparan kebijakan keuangan beserta pagu indikatif Urusan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
5) Paparan umum hasil Forum SKPD per bidang oleh Juru Bicara Forum SKPD;
6) paparan kebijakan DPK tahun berikutnya oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta;
47
7) tanggapan forum dalam rangka kompilasi dan penyempurnaan prioritas, kebijakan RKPD dan hasil Forum SKPD serta perumusan isu strategis kota;
8) pengesahan hasil sidang; 9) pembentukan Tim Perumus, dalam rangka
menyempurnakan Rancangan awal RKPD; 10) penandatanganan Berita Acara Musrenbangkot oleh
Ketua Sidang Pleno, perwakilan per bidang dari Forum SKPD, perwakilan pemerintah kota dan Perwakilan DPRD Kota Surakarta;
11) penyerahan hasil Musrenbangkot kepada Panitia Pelaksana.
c. Pimpinan Sidang 1) Pimpinan sidang dilaksanakan oleh Panitia Pengarah. 2) Pimpinan Sidang Pleno
Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota.
3) Tugas pimpinan sidang pleno: a) memimpin sidang pleno; b) menyampaikan dan mengesahkan tata tertib
persidangan; c) mengesahkan hasil keputusan sidang; d) menetapkan Tim Perumus; e) menyerahkan hasil Musrenbangkot kepada
Pemerintah Kota. d. Keluaran (output) Musrenbangkot adalah:
1) kompilasi dan penyempurnaan prioritas pembangunan daerah berdasar urusan pemerintahan daerah serta isu strategis kota dan pemilahan Prioritas kegiatan menurut sumber pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN);
2) rancangan program/kegiatan RKPD; 3) rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.
e. Dokumen keluaran Musrenbangkot, oleh Pemerintah Kota disampaikan kepada: 1) DPRD Kota; 2) SKPD; 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 4) LPMK se-Kota Surakarta; 5) Delegasi DKT. f. Informasi keluaran Musrenbangkot disampaikan kepada
masyarakat melalui Kelurahan dan LPMK.
48
3. PASCA MUSRENBANGKOT Kegiatan Pasca Musrenbangkot meliputi: a. penyempurnaan rumusan hasil Musrenbangkot; b. menginformasikan hasil Musrenbangkot.
E. JADWAL PELAKSANAAN
Musrenbangkot dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Maret.
WALIKOTA SURAKARTA,
JOKO WIDODO
49
BAGAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG
KEGIATAN 1. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh
Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat; 2. Penyampaian Surat Edaran Kepala Bappeda kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang
persiapan pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-IV bulan Oktober 2012; 3. Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada RT/RW/Pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang
pelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnya harus sudah diselenggarakan pada minggu ke-I bulan Nopember 2012;
4. Penyampaian Surat Edaran Kepala Bappeda kepada Lurah, Camat dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2012;
5. Pembentukan Panitia Musrenbang (Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana) pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang.
6. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD; 7. Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada Bappeda,
sebagai bahan Musrenbangcam selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2013; 8. Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya yang memiliki
keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing-masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan, selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
9. Pengiriman hasil identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dilakukan masing-masing SKPD kepada Bappeda selambat-lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2013;
10. Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku Kepentingan Pembangunannya oleh masing-masing SKPD dengan tembusan Kepala Bappeda tentang pelaksanaan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
11. DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013;
12. Komunitas sektoral mengirimkan dan atau mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan tembusan kepada Bappeda, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013.
OUT PUT 1. Jadwal Pelaksanaan
Musrenbang pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang (SC/OC) pada setiap tingkatan;
3. Panitia Forum SKPD; 4. Rancangan awal Renja SKPD
sebagai bahan Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota;
5. Usulan kegiatan komunitas sektoral dan lembaga/organisasi hasil DKT internal.
LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012
50
MUSRENBANGKEL
LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012 BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKEL
SIDANG PLENO I 1. Penetapan Panitia Pengarah sebagai Pimpinan; 2. Penyampaian Tata Tertib; 3. Paparan Kepala Kelurahan; 4. Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan; 5. Penetapan tata cara penyeleksian prioritas; 6. Pembagian sidang komisi.
SIDANG KOMISI 1. Penyusunan, validasi dan rekapitulasi
DSP kegiatan SKPD Kelurahan, BLM PNPM Mandiri, swadaya masyarakat serta sumber dana lain/CSR;
2. Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbangcam.
SIDANG PLENO II 1. Paparan hasil sidang komisi; 2. Tanggapan; 3. Penetapan kegiatan unggulan kelurahan; 4. Pengesahan hasil Sidang Pleno II; 5. Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan; 6. Penentuan Delegasi ke Musrenbangcam; 7. penetapan dan pengesahan perubahan kegiatan
yang bersifat khusus untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013
8. Penandatanganan BA. Hasil Musrenbangkel; 9. Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia
Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.
OUTPUT 1. Rumusan Kegiatan Pembangunan (Form IVA); 2. Renja SKPD Kelurahan (Form IVB); 3. DSP Kegiatan DPK serta kegiatan unggulan
(Form IVC); 4. DSP Kegiatan PNPM Mandiri (Form IV D); 5. Daftar kegiatan untuk sumber dana lainnya
(Form IV E); 6. Daftar Delegasi Ke Musrenbangcam; 7. Tim Penyempurna Rumusan; 8. Panitia Pembangunan Kelurahan; 9. Rekomendasi.
PERSIAPAN MUSRENBANGKEL I 1. Membagi tugas panitia Musrenbangkel; 2. Menyusun anggaran Musrenbangkel; 3. Mengumpulkan Daftar Skala Prioritas
Tingkat RW dan Pemangku Kepentingan Pembangunan (kelompok masyarakat);
4. Menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.
PASCA MUSRENBANGKEL 1. Penyempurnaan rumusan
Rumusan Kegiatan Pembangunan & DSP;
2. Pengiriman Hasil Musrenbangkel ke Kecamatan & Bappeda
PERSIAPAN MUSRENBANGKEL II
1. Menyusun/merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel;
2. menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan DPK tahun sebelumnya beserta rekomendasinya secara tertulis oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
3. Menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan serta perencanaan tahun berikutnya program PNPM Mandiri oleh LKM;
4. Mengkompilasi hasil Musyawarah Lingkungan dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan serta merumuskan sumber pendanaannya;
5. Penyusunan Prioritas Musrenbangkel; 6. Mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4
(empat) hari sebelum pelaksanaan; 7. Membuka pendaftaran dan atau
mengundang calon peserta Musrenbangkel.
OUTPUT Bahan Musrenbangkel (Form IVA, IVB, IVC dan IVD)
MUSYAWARAH LINGKUNGAN
MUSYAWARAH RT 1. Mengidentifikasi dan mencatat permasalahan tingkat RT beserta cara pemecahan
masalahnya; 2. Melakukan penggalian swadaya masyarakat; 3. Membuat daftar hadir peserta.
MUSYAWARAH RW 1. Membahas hasil identifikasi permasalahan tingkat RT; 2. Melakukan eksplorasi kebutuhan dasar, yang meliputi : Pendidikan (PAUD), Kesehatan
(PHBS), Pemukiman dan Sanitasi, Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur (Jalan/Saluran), serta Kebudayaan dan Kesenian;
3. Merumuskan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW sebanyak –banyaknya 6 (enam) usulan; 4. Membuat daftar hadir peserta.
OUTPUT Daftar Permasalahan Tingkat RT (Form I)
OUTPUT Daftar Skala Prioritas Tingkat RW (Form II)
MUSYAWARAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN (MLK)
1. Mengidentifikasi prioritas permasalahan dan potensi pemecahan masalahnya;
2. perumusan Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan Pembangunan sesuai kebutuhan utamanya
3. Membuat daftar hadir peserta.
OUTPUT Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan (Form III)
51
PASCA MUSRENBANGCAM 1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan
Pembangunan; 2. Mengirimkan hasil Musrenbangcam
ke Bappeda.
BAGAN MEKANISME MUSRENBANGCAM
LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012
MUSRENBANGCAM
SIDANG PLENO II 1. Paparan hasil sidang komisi; 2. Tanggapan; 3. Pengesahan hasil sidang pleno II; 4. Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan; 5. Penentuan delegasi ke Forum SKPD dan
Musrenbangkot sebanyak-banyaknya 11 orang;
6. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangcam;
7. Penyerahan hasil Musrenbangcam kepada Panitia Pengarah diteruskan kepada panitia pelaksana.
SIDANG KOMISI 1. Pemilihan Pimpinan Sidang Komisi; 2. Sinkronisasi dan validasi program/kegiatan
yang telah dikompilasi pada persiapan Musrenbangcam II;
3. Menyusunan DSP Permasalahan tingkat kecamatan;
4. Menyusun rumusan kegiatan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah;
5. Merekomendasikan Usulan Lintas Bidang; 6. Perumusan hasil sidang komisi; 7. Penetapan hasil sidang komisi.
OUTPUT 1. Prioritas permasalahan tingkat
kecamatan tiap bidang; 2. Form VII; 3. Form VB; 4. Rancangan Renja SKPD Kecamatan; 5. Delegasi ke Forum SKPD &
Musrenbangkot; 6. BA. Musrenbangcam.
PERSIAPAN MUSRENBANGCAM
1. Persiapan Musrenbangcam I a. Pembagian tugas panitia Musrenbangcam; b. Pengumpulan data/materi dari hasil
Musrenbangkel; c. Penetapan jadwal, agenda, dan tempat
Musrenbangcam; d. Penyusunan rancangan Tata Tertib
Musrenbangcam; e. Inventarisasi permasalahan tingkat kecamatan.
2. Persipan Musrenbangcam II
a. Penyusunan rekapitulasi dan kompilasi hasil Musrenbangkel yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah untuk disinkronkan dengan Rancangan Awal Renja SKPD;
b. Paparan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan tahun berikutnya oleh Bappeda;
c. Penyampaian Rancangan Awal Renja SKPD tahun berikutnya.
OUTPUT Materi Musrenbangcam (Form VA, Form VB dan Form VI)
SIDANG PLENO I 1. Penetapan Panitia Pengarah sebagai
pimpinan Sidang Pleno; 2. Penyampaian tata tertib; 3. Paparan Camat; 4. Pembagian sidang komisi (4 bidang,
meliputi : pemerintahan umum, ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur);
5. Pengelompokan SKPD disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas.
52
BAGAN MEKANISME FORUM SKPD
LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012
FORUM SKPD
OUTPUT 1. DSP kegiatan
dalam Rancangan Renja SKPD;
2. BA. Forum SKPD; 3. Delegasi ke
Musrenbangkot.
DKT TINGKAT KOTA 1. SKPD wajib melaksanakan DKT Tingkat Kota; 2. Penyampaian hasil DKT internal komunitas
sektoral/lembaga atau organisasi; 3. mengidentifikasi realisasi usulan hasil
Musrenbangcam dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013
4. Paparan Rancangan Renja SKPD; 5. Verifikasi dan Sinkronisasi Rancangan Renja SKPD
dan Usulan DKT internal komunitas sektoral/lembaga atau organisasi;
6. Penetapan delegasi ke forum SKPD.
OUTPUT 1. Rumusan usulan hasil DKT tingkat Kota; 2. Rancangan Renja SKPD yang telah memuat hasil DKT
tingkat kota; 3. Daftar hasil Musrenbangcam dan DKT Tahun 2012
yang tidak terealisasi dengan alasannya 4. Delegasi DKT tingkat kota ke Forum SKPD dan
Musrenbangkot
SIDANG PLENO I 1. Paparan prioritas kegiatan provinsi oleh Pejabat Bappeda Provinsi Jateng; 2. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD; 3. Penyampaian tata tertib persidangan; 4. Penjelasan teknis dan pembagian peserta dalam sidang komisi.
SIDANG KOMISI 1. Paparan SKPD; 2. Verifikasi dan sinkronisasi prioritas hasil Musrenbangcam, hasil DKT dan pelaku usaha untuk memastikan
DSP program/kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD; 3. Sinkronisasi kebijakan Provinsi Jateng dan Pokok-Pokok pikiran DPRD dalam Rancangan Renja SKPD; 4. Penyusunan rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD; 5. Perumusan hasil sidang komisi; 6. Penetapan hasil sidang komisi.
SIDANG PLENO II 1. Paparan hasil sidang komisi; 2. Tanggapan; 3. Pengesahan hasil sidang; 4. Penetapan Juru Bicara Ke Musrenbangkot sebanyak 2 orang untuk
setiap bidang; 5. Penandatanganan Berita Acara hasil Forum SKPD oleh perwakilan
DPRD, SKPD dan delegasi Forum SKPD.
Persiapan Forum SKPD 1. Penetapan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD; 2. merekapitulasi realisasi usulan hasil Musrenbangcam
dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013
3. Mengidentifikasi dan rekapitulasi rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT;
4. Pengumpulan dan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
OUTPUT 1. Bahan Forum SKPD (Form III, Form VII, Form VIII) 2. Rekapitulasi daftar hasil Musrenbangcam dan DKT
Tahun 2012 yang tidak terealisasi dengan alasannya sebagai bahan musrenbangkot
53
BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKOT
LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 18-A Tahun 2012 TANGGAL : 27 September 2012
PERSIAPAN MUSRENBANGKOT
Kegiatan 1. Pengumpulan dan kompilasi hasil pemuktahiran
Rancangan Renja SKPD; 2. Pembagian tugas Panitia Musrenbangkot; 3. Penentuan mekanisme/detail teknik
Musrenbangkot; 4. Perancangan tahapan kegiatan yang dibutuhkan
untuk penyelenggaraan Musrenbangkot; 5. Menyusun Tata Tertib Musrenbangkot; 6. Merumuskan susunan acara Musrenbangkot; 7. Perumusan prioritas permasalahan, kebijakan
umum dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya.
OUTPUT 1. Rancangan tata tertib Musrenbangkot; 2. Prioritas Umum hasil Forum SKPD; 3. Isu strategis/kebijakan pembangunan kota.
MUSRENBANGKOT
OUTPUT 1. Kompilasi dan penyempurnaan prioritas pembangunan daerah berdasar
urusan pemerintah daerah serta isu strategis kota dan pemilahan prioritas kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD kota/provinsi, APBN);
2. Rancangan program/kegiatan RKPD; 3. Rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.
Kegiatan 1. Pembukaan, meliputi : Laporan Kepala Bappeda, Sambutan Ketua DPRD dan Sambutan
Walikota Surakarta); 2. SIDANG PLENO
Sidang Pleno dipimpin oleh Panitia pengarah dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyampaian susunan acara Sidang Pleno oleh pimpinan sidang; b. Penyampaian dan pengesahan Tata Tertib; c. Paparan prioritas dan kebijakan pembangunan untuk RKPD oleh Kepala BAPPEDA; d. Paparan kebijakan Keuangan beserta pagu indikatif UPD tahun berikutnya oleh Kepala
DPPKA; e. Paparan umum hasil Forum SKPD per bidang oleh Juru Bicara Forum SKPD; f. Paparan kebijakan DPK tahun berikutnya oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota
Surakarta; g. Tanggapan forum dalam rangka kompilasi dan penyempurnaan prioritas, kebijakan
RKPD dan hasil Forum SKPD serta perumusan isu strategis kota; h. Pengesahan hasil sidang; i. Pembentukan Tim Perumus, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal RKPD; j. Penandatanganan Berita Acara Musrenbangkot oleh Ketua Sidang Pleno, perwakilan
per bidang dari Forum SKPD, perwakilan pemerintah kota dan Perwakilan DPRD Kota Surakarta;
k. Penyerahan hasil sidang Musrenbangkot kepada Panitia Pelaksana.
Pasca Musrenbangkot 1. Penyempurnaan rumusan hasil Musrenbangkot; 2. Menginformasikan hasil Musrenbangkot.
KET.
PERSIAPAN MUSRENBANGRANCANGAN AWAL RKPDMUSYAWARAH RTMUSYAWARAH RWMUSYAWARAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN TK. KELURAHANPERSIAPAN MUSRENBANGKEL 1PERSIAPAN MUSRENBANGKEL 2MUSRENBANGKELPASCA MUSRENBANGKELPERSIAPAN MUSRENBANGCAM 1PERSIAPAN MUSRENBANGCAM 2MUSRENBANGCAMPASCA MUSRENBANGCAMDISKUSI KELOMPOK TERBATAS TK. KOTAPERSIAPAN FORUM SKPDFORUM SKPDPERSIAPAN MUSRENBANGKOTMUSRENBANGKOTRUMUSAN HASIL MUSRENBANGKOT
6 PENETAPAN RKPD7 KUA & PPAS8 RKA SKPD9 PENYAMPAIAN RAPERDA APBD10 KEPUTUSAN BERSAMA RAPBD11 EVALUASI RAPBD12 APBD
KUA-PPPAS-P
14 PENYAMPAIAN RAPERDA APBDP15 KEPUTUSAN BERSAMA RAPBDP16 EVALUASI RAPBDP17 APBDP
KETERANGAN:= PERENCANAAN TAHUN DEPAN
= PERUBAHAN PERENCANAAN TAHUN
5
13
NOV2012
1
2
3
4
URAIAN KEGIATANNO DESMEI JUNI JULI AGST SEPT2013
JADWAL PROSES PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH(UU 25/2004 - PERMENDAGRI 13/2006 - PERMENDAGRI 54/2010)
DES JAN PEB MAR APRIL OKT NOV
54
Persiapan Panitia RT RW Musrenbangkel I & II Musrenbangkel
FORM I FORM II Panitia FORM IVA FORM IVA Hasil MusrenbangkelFORM II + FORM III FORM IVB FORM IVB FORM IVA
MLK Rancangan Usulan FORM IVC FORM IVC FORM IVBFORM III FORM IVA, IVB, IV, & IVD FORM IVD FORM IVD FORM IVC
FORM IVE FORM IVE FORM IVDFORM IVE
DKT INTERNAL DKT TK. KOTAKELP. SEKTORAL SKPD & SEKTORAL
FORM III FORM IIIRanc. RENJA (F.VIII)
PERSIAPAN Panitia PersiapanFORUM SKPD FORUM SKPD Musrenbangcam Tim Musrenbangcam I & II
BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA Penyempurna PanitiaFORM VIII FORM VII Hasil Musrenbangcam FORM VI FORM VI FORM IVA + FORM IVE
Rancangan RENJA FORM VB FORM VII FORM VII FORM VA + FORM VB(FORM VIII) FORM VII Ranc. DSP (FORM VI)
FORM III
Persiapan MUSRENBANGKOTMUSRENBANGKOT BAPPEDA
BAPPEDA FORM IXFORM VIII FORM X
Rancangan isianFORM IX
ALUR FORM MUSRENBANG
Musrenbangkel Tim Penyempurna
Musrenbangcam
BAPPEDAFORM IVA, FORM IVB,
FORM IVC, FORM IVD, & FORM IV E
55
RT : 03RW : XIKELURAHAN : PAJANG
NO ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH VOLUME SATUAN
1 3 4 51 Perbaikan jalan 500 m2 Pembangunan Fasilitas belajar di kampung 1 unit3 Pemberian Modal 2 usaha4
Cara Pengisian :Kolom 1 Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4Kolom 5
Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau menggambarkan diisi dengan alternatif pemecahan masalah yang diharapkan.
diisi dengan volume atau besaran/ jumlah sasaran pemecahan masalah.
FORM IDAFTAR PERMASALAHAN TINGKAT RT TAHUN 2013
Surakarta, Nopember 2012KETUA RT 03 / RW XI
(_________________)
diisi dengan satuan dari volume
Rusaknya jalan kampungMinimnya fasilitas bimbingan belajarKuarangnya Akses permodalan tanpa agunandst
PERMASALAHAN
2
cukup jelasdiisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani. Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.
CONTOH
56
KELURAHAN :
LOKASI
KELURAHAN
SKPD KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9+10+11+12+13+14
1 Rusaknya jalan kampung
01 - 04 Perbaikan jalan Betonisasi jalan 950 x 3 m2 7.000.000 3.000.000 10.000.000
2 Minimnya fasilitas bimbingan belajar
Pembangunan Fasilitas belajar di kampung
Pembangunan Taman cerdas
1 unit 150.000.000 150.000.000
3 Kuarangnya Akses permodalan tanpa agunan
Pemberian Modal Bantuan Modal bergulir
10.000.000 Rp 10.000.000 10.000.000
4 dst .
Cara Pengisian :Kolom 1 cukup jelasKolom 2 diisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani.
Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.
Kolom 3 cukup jelas.Kolom 4 Kolom 5 dan 6 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah, dengan melakukan eksplorasi kebutuhan dasar, sebanyak - banyaknya 6 (enam) usulanKolom 7 diisi dengan volume atau besaran/ jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatanKolom 8 diisi dengan satuan dari volumeKolom 9 diisi dengan besarnya Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan Kolom 10 diisi dengan besarnya dana BLM PNPM Mandiri yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.Kolom 11 diisi dengan besarnya dana kemampuan masyarakat dalam berswadaya.Kolom 12 diisi dengan besarnya dana CSR/sumber dana lain yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.Kolom 13 diisi dengan besarnya dana SKPD Kelurahan, sesuai KewenangannyaKolom 14 diisi dengan besarnya dana jika kegiatan diusulkan untuk ditangani oleh SKPD Tingkat Kota, melalui proses MusrenbangcamKolom 15
PNPMDPKNON FISIKCSR/SUMBER DANA
LAIN SWADAYA
FORM IIRUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN (PRIORITAS) TINGKAT RW TAHUN 2013
diisi dengan jumlah biaya yang dibutuhkan
USULAN KEGIATAN
FISIK
ALTERNATIF PEMECAHAN
MASALAHRT
(_________________)
Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau
APBD
diisi dengan alternatif pemecahan masalah yang diharapkan.
Surakarta, Desember 2012KETUA RW XI
SATUANVOLUMEPRIORITAS PERMASALAHANNO
ANGGARAN (Rp)
JUMLAH
57
KELURAHAN
SKPD KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Kurangnya modal
usahaSimpan Pinjam RW
Bantuan Modal bergulir
10 Pedagang 20.000.000 20.000.000
2 Belum adanya tempat berdagang
Lahan kosong Pengembangan tempat usaha informal mandiri
10 Pedagang 50.000.000 50.000.000
Cara Pengisian :1 Kolom 1 cukup jelas2 Kolom 2 diisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani.
Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.
3
456789101112
Kolom 10 diisi dengan besarnya dana CSR/sumber dana lain yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
Kolom 7 diisi dengan satuan dari volume
Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau menggambarkan keadaan negatif.
Kolom 12 diisi dengan besarnya dana jika kegiatan diusulkan untuk ditangani oleh SKPD Tingkat Kota, melalui proses Musrenbangcam
(_____________________)
Surakarta, Desember 2012
KETUA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
NON FISIK
Kolom 13 diisi dengan besarnya biaya yang akan diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.
Kolom 8 diisi dengan besarnya Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan
Kolom 3 diisi dengan data potensi yang ada di kota yang bersifat spesifik, mempunyai asas manfaat, digunakan orang banyak dan harus bisa digunakan atau ada hubungannya untuk memecahkan masalah.
Kolom 9 diisi dengan besarnya dana BLM PNPM Mandiri yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
Kolom 11 diisi dengan besarnya dana SKPD Kelurahan, sesuai Kewenangannya
VOLUME
Kolom 4 dan 5 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.Kolom 6 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.
FISIK
POTENSI PEMECAHAN
MASALAH
PRIORITAS PERMASALAHAN PNPMSATUAN CSR/SL
FORM IIIDAFTAR SKALA PRIORITAS PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN : ……………………………………………..
ANGGARAN (Rp)
JUMLAHNo DPK
USULAN KEGIATAN APBD
CONTOH
58
FISIK NON FISIK1 2 3 4 5 6 7 81 Keterbatasan kemampuan
permodalan dalam Simpan Pinjam
LKP (Lembaga Keuangan Perempuan)
Bantuan permodalan LKP untuk pengembangan usaha bagi anggota
1 Organisasi 23 kelompok
115.000.000 Dinkop dan UMKM
2 Keterbatasan ketrampilan usaha lanjutan
19 kelompok (523 PUK/anggota)
Pelatihan ketrampilan : Handycraf : ramah lingkungan. Teknologi Pangan : Olahan bahan lokal dan modifikasi aneka masakan/makanan
@ 2 orang untuk 19 kelompok (523 PUK/anggota)
46.000.000 Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
3 Tidak tersedianya tempat yang menetap untuk kesekretariatan
1 Organisasi 23 kelompok 523 anggota
Bantuan Gedung kosong asset negara
1 unit 100.000.000 DPPKA
Cara Pengisian :1 Kolom 1 cukup jelas2 Kolom 2 diisi dengan permasalahan yang betul-betul penting untuk ditangani.
Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.
3
4567
JUMLAH BIAYA (Rp)
SKPD
(_____________________)
Kolom 8 cukup jelas.
Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau menggambarkan keadaan negatif.Kolom 3 diisi dengan data potensi yang ada di kota yang bersifat spesifik, mempunyai asas manfaat, digunakan orang banyak dan harus bisa digunakan atau ada hubungannya untuk memecahkan masalah.Kolom 4 dan 5 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.
Kolom 7 diisi dengan besarnya biaya yang akan diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.Kolom 6 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.
FORM IIIRUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN (PRIORITAS) KELOMPOK SOSIAL/SEKTORAL TAHUN 2013
KELOMPOK SOSIAL : Jarpuk Ngudi Lestari
Surakarta, Januari 2013KETUA KELOMPOK SOSIAL
No PRIORITAS PERMASALAHAN
POTENSI PEMECAHAN
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME
CONTOH
59
NO USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA
(Rp) LOKASI (RW) SKPD PELAKSANA
1 2 3 4 5 61 Aspal hotmix jalan 2.000 m x 6 m 210.000.000 III, IV, XI, XII, XIV, XV, XVI DPU
Mengetahui,KEPALA KELURAHAN
..................
(............................)NIP. .......................
Cara Pengisian :1 Kolom 1 cukup jelas2
3
456
FORM IV ARUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2013
KELURAHAN : PAJANG
Surakarta, 2013
BIDANG : INFRASTRUKTUR
YANG DIBIAYAI DARI ALOKASI SKPD DALAM APBD KOTA SURAKARTA
Kolom 5 cukup jelas.Kolom 6 diisi dengan SKPD yang akan melaksanakan, sebagaimana daftar pembagian bidangnya
KETUA MUSRENBANGKEL 2013
KELURAHAN .............................
(....................................................)
Kolom 2 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan/menangani masalah berdasarkan potensi yang adaKolom 3 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.Kolom 4 diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.
CONTOH
60
KELURAHAN : PAJANG
BIDANG : INFRASTRUKTUR
NO USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp) LOKASI
1 2 3 4 51 Betonisasi jalan 950 m x 3 m x 0.07 m 72.500.000 RW I – X 2 Paving jalan 500 m x 3 m 32.500.000 RW II
Mengetahui,KEPALA KELURAHAN
......................
(.....................................)NIP. ..............................
Cara Pengisian :
1 Kolom 1 cukup jelas.
2
345
KETUA MUSRENBANGKEL 2012
FORM IV BDAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2013
YANG DIBIAYAI DARI ALOKASIKAN DALAM SKPD KELURAHAN
Surakarta, 2013
Kolom 3 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.Kolom 4 diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.Kolom 5 cukup jelas.
Kolom 2 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.
KELURAHAN .............................
(....................................................)
CONTOH
61
: PAJANG
BIDANG : INFRASTRUKTUR
NO
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME SWADAYA
(Rp) DPK (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) LOKASI
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 71 Betonisasi jalan 950 m x 3 m x 0.07 42.500.000 30.000.000 72.500.000 RW I – X 2 Paving jalan 500 m x 3 m 15.000.000 27.500.000 42.500.000 RW II
Mengetahui,KEPALA KELURAHAN
..................
(.....................................NIP. ..........................
Cara Pengisian :1 Kolom 1 cukup jelas.2 Kolom 2 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.3 Kolom 3 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.4 Kolom 4 diisi dengan besarnya dana kemampuan masyarakat dalam berswadaya.5 Kolom 5 diisi dengan besarnya DPK yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.6 Kolom 6 diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.7 Kolom 7 cukup jelas.
Catatan : Sumber dana : Swadaya (Rp) + Dana Pembangunan Kelurahan/DPK (Rp) = Rp…….
KELURAHAN ...............................
(....................................................)
FORM IV CDAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2013
YANG DIBIAYAI DARI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN SWADAYA
Surakarta, 2013KETUA MUSRENBANGKEL 2013
KELURAHAN
CONTOH
62
KELURAHAN : PAJANG
BIDANG : INFRASTRUKTUR
NO
USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME SWADAYA
(Rp)BLM PNPM
MANDIRI (Rp)JUMLAH BIAYA
(Rp)1 2 3 4 5 6 = (4+5) 71 Betonisasi jalan 950 m x 3 m x 0.07 42.500.000 30.000.000 72.500.000 RW I – X 2 Paving jalan 500 m x 3 m 15.000.000 27.500.000 42.500.000 RW II
Mengetahui,KEPALA KELURAHAN
..................
(.....................................NIP. ..........................
Cara Pengisian :
1 Kolom 1 cukup jelas.2 Kolom 2 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.3 Kolom 3 diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.4 Kolom 4 diisi dengan besarnya dana kemampuan masyarakat dalam berswadaya.5 Kolom 5 diisi dengan besarnya BLM PNPM MANDIRI yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.6 Kolom 6 diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.7 Kolom 7 cukup jelas.
FORM IV DDAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2013
YANG DIBIAYAI DARI BLM PNPM MANDIRI
(............................................................)
Surakarta, 2013KETUA MUSRENBANGKEL 2013
KELURAHAN ......................................
LOKASIBIAYA (Rp)
CONTOH
63
KELURAHAN : PAJANGBIDANG : INFRASTRUKTUR
NO USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA
(Rp) LOKASI SUMBER PENDANAAN
1 2 3 4 5 61 Kolam Budidaya Ikan 10 x 5 x 0.5 40.000.000 PAJANG PKP2 Pavingisasi jalan 750 m x 3 m 63.750.000 RW V dan IX CSR BI
Mengetahui,KEPALA KELURAHAN
(.....................................)NIP. ..........................
Cara Pengisian :
123456
(_________________)
KETUA MUSRENBANGKEL 2013KELURAHAN ………….
FORM IV EPRIORITAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2013
YANG DIBIAYAI DARI SUMBER DANA LAIN
Surakarta, 2013
Kolom 5 : cukup jelasKolom 6 : diisi dengan sumber pendanaan lain yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
Kolom 1 : cukup jelasKolom 2 : diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan Kolom 3 : diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan dan besarnya Kolom 4 : diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan
CONTOH
64
KECAMATAN : LAWEYANBIDANG : INFRASTRUKTUR
NO USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp) USULAN
MUSRENBANGKEL SKPD
1 2 3 4 5 61 Aspal hotmix 8.000 x 5 x 0,08 950.000.000 LAWEYAN DPU
Mengetahui,CAMAT …………
(______________)
Cara Pengisian :Kolom 1 : cukup jelasKolom 2 : diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.Kolom 3 : diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan dan besarnya dana.Kolom 4 : diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkanKolom 5 : cukup jelasKolom 6 : diisi dengan SKPD yang melaksanakan
KETUA MUSRENBANGCAM 2013KECAMATAN ………….
(_________________)
FORM V ARUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA MUSRENBANGCAM TAHUN 2013
KOTA SURAKARTA
Surakarta, 2013
CONTOH
65
KECAMATAN : LAWEYANBIDANG : INFRASTRUKTUR
NO USULAN KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp) USULAN
MUSRENBANGKEL SUMBER PENDANAAN
1 2 3 4 5 61 Kolam Budidaya Ikan 10 x 5 x 0.5 40.000.000 PAJANG PKP
2 Pavingisasi jalan 750 x 3 63.750.000 PAJANG CSR BI
Mengetahui,CAMAT …………
(______________)
Cara Pengisian :Kolom 1 : cukup jelas
Kolom 5 : cukup jelasKolom 4 : diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan
Kolom 6 : diisi dengan sumber pendanaan lain yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
KETUA MUSRENBANGCAM 2013KECAMATAN ………….
(_________________)
FORM V BREKAPITULASI USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2013
YANG DIBIAYAI DARI SUMBER DANA LAIN
Surakarta, 2013
Kolom 2 : diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/menangani masalah berdasarkan potensi yang ada.Kolom 3 : diisi dengan volume atau besaran/jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan dan besarnya dana.
CONTOH
66
S J S J S J S J S J S J S J S J1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23
1. Penyus. Perda ttg Produk Unggulan Daerah
5 ### 4 72 3 48 4 52 4 44 2 18 2 14 3 18 366
2. Penyus. Perda ttg obyek wisata
4 80 3 54 3 48 4 52 4 44 2 18 4 28 3 18 342
3. Penyus. Perda ttg Tatib Kebersihan
5 ### 3 54 5 80 3 39 3 33 4 36 3 21 2 12 375
Cara Pengisian :
Catatan :A, B, C, D, E, F, G, H adalah Indikator masing-masing bidang20; 18; 16; 13; 11; 9; 7; 6 adalah bobot nilai dari masing-masing Indikator bidangS adalah skor (1 s.d. 5)J adalah jumlah perkalian antara bobot indikator bidang dengan skor
1 1.20.xx.26Program Penataan Peraturan Perundang -
1.20.xx.26.02Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - undangan
No
5. Kolom 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diisi dengan Jumlah masing – masing Indikator (contoh: A=20; S=5; sehingga J=20x5=100).
PERMENDAGRI 13/2006
1. Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13/2006.2. Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006.3. Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/menangani masalah.4. Kolom 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 diisi dengan Skore masing – masing Indikator bidang (A, B, C, D, E, F, G, H), dapat dilihat dalam Lembar Indikator DSP tahun 2010.
C=16USULAN KEGIATAN
OPERASIONALINDIKATOR
B=18 E=11 F=9 G=7 H=6A=20
6. Kolom 23 diisi dengan menjumlahkan Jumlah semua Indikator ( JA + JB + JC + JD + JE + JF + JG + JH).
D=13
FORM VIBAHAN PENYUSUNAN USULAN MUSRENBANGCAM TAHUN 2013
Kecamatan : ……………………………………………..
JUMLAH
TOTALPROGRAM
BIDANG :PEMERINTAHAN UMUM
KEGIATAN
CONTOH
67
SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI & BUDAYA
PERMENDAGRI 13/2006KODE & SEBUTAN KEGIATAN KEGIATAN
OPERASIONALVOLUME
1 2 3 4 5 61 2.04.XX.16.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
1. Penyusunan perda tentang wisata unggulan daerah
1 perda 400.000.000 PASAR KLIWON
2. Penyusunan perda tentang retribusi objek wisata
1 perda 100.000.000
Cara Pengisian :1 Kolom 1 cukup jelas.
2 Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13/2006.
3 Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006.
4 Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/menangani masalah.
5 Kolom 5 diisi dengan besarnya biaya/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.
6 Kolom 6 diisi dengan asal usulan Musrenbangcam.
KETUA PANITIA PELAKSANA MUSRENBANGCAM
(...............................................................)
NoKELUARAN USULAN
MUSRENBANGCAM
FORM VIIRUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGCAM TAHUN 2013
SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA
Surakarta, 2013
PAGU INDIKATIF
(Rp.)
CONTOH
68
SKPD : BAPPEDA
KODE & SEBUTAN KEGIATAN KEGIATAN OPERASIONAL
VOLUME TAHUN 2013 TAHUN 20141 2 3 4 5 6
1.06.xx.21.09Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyelenggaraan FGD,
Forum SKPD danMusrenbangkot 2009
3 kegiatan 350.000.000 400.000.000
Cara Pengisian :1. Kolom 1 cukup jelas.
2. Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13/2006.
3. Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006.
4. Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/menangani masalah.
5. Kolom 5 diisi dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2012.
6. Kolom 6 diisi dengan besarnya pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2013.
FORM VIIIUSULAN KEGIATAN OPERASIONAL SKPD TAHUN 2013
NoPERMENDAGRI 13/2006 KELUARAN ALOKASI (Rp.) PAGU INDIKATIF
(Rp.)
Surakarta, 2012
KEPALA SKPD ...............................
(………………………………………....)NIP. ........................................
1
SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA CONTOH
69
KODE & SEBUTAN KEGIATAN
KEGIATAN OPERASIONAL VOLUME TAHUN 2013 TAHUN 2014
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 6 8 91.06.xx.21.09Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan FGD,Forum SKPD danMusrenbangkot 2009
3 kegiatan
350.000.000 400.000.000 400.000.000 BAPPEDA Kegiatan Operasional SKPD
2.04.xx.16.01 1. Penyusunan Perdatentang objek wisataunggulan daerah.
400.000.000 400.000.000
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2. Penyusunan Perdatentang retribusi obyekwisata
100.000.000 100.000.000
Mengetahui, Surakarta, 2013PANITIA PELAKSANA MUSRENBANGKOT
Ketua, Ketua,
(………………………………..)NIP. ………………….. (…………………………….)
Cara Pengisian :1. Kolom 1 cukup jelas.2. Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13/2006.3. Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006.4. Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/menangani masalah.5. Kolom 5 diisi dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2012.6. Kolom 6 diisi dengan besarnya pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2013.7. Kolom 7 diisi dengan besarnya prediksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2014.8. Kolom 8 diisi dengan SKPD yang melaksanakan.9. Kolom 9 diisi dengan asal usulan Musrenbangcam/operasional SKPD.
NoPERMENDAGRI
13/2006PAGU INDIKATIF (Rp.)
DISPARSENIBUD
Pasar Kliwon2
TIM PENYEMPURNA RUMUSAN MUSRENBANGKOT
1
KELUARAN ALOKASI (Rp)
FORM IXHASIL MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013
SKPDUSULAN
MUSRENBANGCAM/OPERASIONAL
SKPD
CONTOH
70
: BAPPEDA
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (Rp)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 06 16 Program Kerjasama
PembangunanMendukung kegiatan pro kemiskinan, berkeadilan, dan mencapai tujuan pembangunan milenium1. Operasional Pokja & Website MDG's (60jt)2. Pelaporan Renc. Aksi Pencapaian Inpres No 3 Tahun 2010 (20jt)
01 06 16 Program Kerjasama Pembangunan
Terpeliharanya kerjasama antar daerah1. FEDEP (eks 2POA 75jt - APBD 15jt)2. Pendampingan KKMB (65jt)
Surakarta, 2013KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Cara Pengisian : (………………………………....)123
456789
101112
Prioritas KegiatanPrioritas Pembangunan Kota sesuai Tahapan RPJMDTarget kinerja capaian program/kegiatan untuk perkiraan tahun berikutnya sesudah tahun rencanaJumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan sesudah tahun rencana
Indikator Kinerja Kegiatan (output ) : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan
KolomKolom
Sumber Pendanaan : APBN/APBD Prov Jateng/APBD KotaCatatan atas program/kegiatan yang diusulkan
Kolom
Kode Program/Kegiatan Permendagri 13/2006Program/Kegiatan Permendagri 13/2006Indikator Kinerja Program (outcome ) : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan pada jangka menengah dalam satu program (Sasaran Misi dalam RPJMD)
Lokasi kegiatan untuk tahun rencana (untuk kegiatan infrastruktur agar mencantumkan lokasi kelurahan)Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencanaJumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencanaKolom
KolomKolomKolomKolom
01 06 16
Kolom
80.000.000
03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kota Surakarta
2 Keg 190.000.000
Kota Surakarta
2 Keg
2 Keg
APBD
BP.2APBD Prov
BP.4 A 2 Keg
B
Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana
90.000.000
KolomKolom
01 06 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
200.000.000
Kolom
1
Catatan Penting
FORM X
SKPD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015KOTA SURAKARTA
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
71
72
INDIKATOR PENYUSUNAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) KEGIATAN PADA MUSRENBANG TAHUN 2013
NO INDIKATOR BOBOT SKOR
I BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, sejalan dengan
Tema Pembangunan RPJMD Tahun 2010-2015:
Sangat Tinggi : 5
Tinggi : 4
Cukup : 3
Rendah : 2
Sangat Rendah : 1
A. Meningkatkan kemudahan/kualitas pelayanan
kepada masyarakat
20 B. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin.
18
C. Memberikan kemudahan akses informasi. 16
D. Menunjang upaya peningkatan keamanan dan
ketertiban
13
E. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan.
11
F. Mendukung kesetaraan gender dan
memperhatikan Kebutuhan Anak.
9
G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan
memenuhi rasa keadilan.
7
H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat. 6 100
II BIDANG EKONOMI, sejalan dengan Tema
Pembangunan RPJMD Tahun 2010-2015:
Sangat Tinggi : 5
Tinggi : 4
Cukup : 3
Rendah : 2
Sangat Rendah : 1
A. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin.
20
B. Memberi nilai tambah ekonomi. 18
C. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan.
16
D. Didukung peluang pasar. 13
E. Mendukung pemgembangan industri kecil dan
menengah.
11
F. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan
memenuhi rasa keadilan.
9
G. Mendukung kesetaraan gender dan
memperhatikan Kebutuhan Anak.
7 H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat. 6
100
73
NO INDIKATOR BOBOT SKOR
III BIDANG SOSIAL BUDAYA, sejalan dengan Tema
Pembangunan RPJMD Tahun 2010-2015:
Sangat Tinggi : 5
Tinggi : 4
Cukup : 3
Rendah : 2
Sangat Rendah : 1
A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
dan menciptakan lapangan kerja.
20
B. Mendukung kesetaraan gender dan
memperhatikan Kebutuhan Anak.
18
C. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 16
D. Menjaga kelestarian nilai-nilai budaya 13
E. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan.
11
F. Meningkatkan kemudahan pelayanan. 9
G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan
memenuhi rasa keadilan.
7 H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat. 6
100
IV BIDANG INFRASTRUKTUR, sejalan dengan Tema
Pembangunan RPJMD Tahun 2010-2015:
Sangat Tinggi : 5
Tinggi : 4
Cukup : 3
Rendah : 2
Sangat Rendah : 1
A. Sejalan dengan RTRW Kota.
20
B. Mendukung pengembangan wilayah dan
memanfaatkan sumber daya lokal.
18
C. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin.
16
D. Penanggulangan banjir dan bencana alam. 13
E. Memberikan aksesibilitas pada diffable. 11
F. Mendukung kesetaraan gender dan
memperhatikan Kebutuhan Anak.
9
G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan
memenuhi rasa keadilan.
7 H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat 6
100
74
DALAM SOTK PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
NO BIDANG SKPD PENGENDALI PERENCANAAN
1 PEMERINTAHAN UMUM
1. Bappeda 2. BKD 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset. 4. Sekretariat DPRD 5. Inspektorat 6. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 7. Bagian Hukum dan HAM 8. Bagian Kerjasama 9. Bagian Administrasi Pembangunan
Kabid. Penelitian dan
pengembangan
10. Bagian Pemerintahan Umum 11. Kecamatan (5) 12. Kelurahan (51)
Kabid. Data dan Pelaporan
2 EKONOMI 1. Bappeda Kabid. Ekonomi 2. Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 6. Dinas Pengelolaan Pasar 7. Kantor Ketahanan Pangan 8. Bagian Perekonomian
3 INFRASTRUKTUR 1. Bappeda Kabid. Penataan Ruang dan
Prasarana Kota 2. Dinas Tata Ruang Kota
3. Badan Lingkungan Hidup 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika
4 SOSIAL dan BUDAYA
1. Bappeda Kabid. Sosial Budaya
2. Satpol PP 3. Dispenduk dan Capil 4. Bagian Humas dan Protokol 5. Bagian Umum 6. Kantor Kesbang dan Politik dalam
negeri 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat,
PP, PA, dan KB 9. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 10. Dinas Kesehatan Kota 11. Rumah Sakit Umum Daerah 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13. Dikpora 14. Kantor Arsip dan Perpusda
PERUBAHAN PERWALI PEDOMAN
PENYELENGGARAAN & JUKNIS MUSRENBANG
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2013
75
NO LAMA BAGIAN BARU
1 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 A Tahun 2010 tentang PedomanPenyelenggaraan dan PetunjukTeknis PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan Kota Surakarta Tahun 2012 dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi
Ketentuan Umum Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang PedomanPenyelenggaraan dan Petunjuk TeknisPelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Kota Surakarta Tahun2012 dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi
2 Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan
Kegiatan Persiapan Musrenbang
Sosialisasi ketentuan peraturanperundang-undangan, kebijakan, danteknis pelaksanaan kegiatan olehBappeda untuk ditindaklanjuti olehmasyarakat
3 Penyampaian Surat EdaranKepala Bappeda kepada SKPD dan Pemangku KepentinganPembangunan tentang persiapanpelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2011
Kegiatan PersiapanMusrenbang
Penyampaian Surat Edaran KepalaBappeda kepada SKPD dan PemangkuKepentingan Pembangunan tentangpersiapan pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-IV bulanOktober 2012
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
76
NO LAMA BAGIAN BARU
4 Penyampaian Surat EdaranLurah kepadaRT/RW/PemangkuKepentingan Pembangunan Kelurahan tentangpelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnyaharus sudah diselenggarakanpada minggu ke-V bulanDesember 2011
Kegiatan PersiapanMusrenbang
Penyampaian Surat Edaran Lurah kepadaRT/RW/Pemangku KepentinganPembangunan Kelurahan tentangpelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnya harus sudahdiselenggarakan pada minggu ke-I bulanNopember 2012
5 - Kegiatan Persiapan Musrenbang
Penyampaian Surat Edaran KepalaBappeda kepada Lurah, Camat dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan sertaarahan kegiatan tahun berikutnya, selambat-lambatnya minggu ke-II bulanDesember 2012;
6 Tugas Fasilitator :Mendampingi pelaksanaanmusyawarah di tingkat RW
Petunjuk TeknisPelaksanaanMusrenbangkel
Tugas Fasilitator :1. melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan musyawarah di tingkat RW2. Menginformasikan hasil Musrenbangkel
kepada masyarakat, jika diperlukan
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
77
NO LAMA BAGIAN BARU
7 - PesertaMusrenbangkel
TP PKK , Karang Taruna dan WakilPengurus Forum Anak Kelurahan
8 mengidentifikasi prioritaspermasalahan tingkat RT danpotensi pemecahanmasalahnya
KegiatanMusyawarah RT
1. mengidentifikasi dan mencatat permasalahan tingkat RT beserta cara pemecahan masalahnya
2. Musyawarah RT dilaksanakan pada pertemuan warga tingkat RT, selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2012
9 Daftar Skala Prioritas Tingkat RT (Form I):
Keluaran (output) dari MusyawarahRT
a. Daftar Permasalahan Tingkat RT (Form I);
b. Berita Acara Musyawarah RT yang ditanda tangani oleh KetuaMusyawarah dan perwakilan pesertamusyawarah RT sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RT
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
78
NO LAMA BAGIAN BARU
10 a) Mengumpulkan DaftarSkala Prioritas Tingkat RT;
c) Merumuskan Daftar SkalaPrioritas Tingkat RW sebanyak –banyaknya 5 (lima) usulan;
KegiatanMusyawarah RW
a) Membahas hasil identifikasi permasalahan tingkat RT;
b) Merumuskan Daftar Skala PrioritasTingkat RW sebanyak –banyaknya 6 (enam) usulan;
c) Musyawarah RW dilaksanakan padapertemuan warga tingkat RW, selambat-lambatnya akhir bulanDesember 2012
11 Keluaran (output) dariMusyawarah RW adalah DaftarSkala Prioritas Tingkat RW (FORm II)
MekanismeMusrenbangkel
Keluaran (output) dari Musyawarah RW adalah :a) Daftar Skala Prioritas Tingkat RW
(Form II);b) Berita Acara Musyawarah RW yang
ditanda tangani oleh KetuaMusyawarah dan perwakilan pesertamusyawarah RW sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RW.
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
79
NO LAMA BAGIAN BARU
12 a. Musyawarah LembagaKemasyarakatan dipimpin olehKetua Kelompok Masyarakatdalam Pertemuan RutinKelompok
MusyawarahLembaga
Kemasyarakatan(MLK)
a. Musyawarah LembagaKemasyarakatan di tingkat Kelurahandipimpin oleh Ketua KelompokMasyarakat.
13 - b. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya ditingkat kelurahan, antara lain Forum Anak Kelurahan, KelompokKeagamaan, Paguyuban Kuliner danunsur MLK lain di tingkat Kelurahan.
14 -d. Musyawarah Lembaga
Kemasyarakatan dilaksanakan padaPertemuan Rutin Kelompok / lembaga, selambat-lambatnya Minggukedua bulan Desember 2012.
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
80
NO LAMA BAGIAN BARU
15 Daftar Skala PrioritasPemangku KepentinganPembangunan (Form III):
Keluaran (output) dari Musyawarah
LembagaKemasyarakatan
1) Daftar Skala Prioritas PemangkuKepentingan Pembangunan (Form III);
2) Berita Acara Musyawarah LembagaKemasyarakatan di tingkat kelurahanditanda tangani oleh KetuaMusyawarah dan perwakilan pesertamusyawarah sebanyak 2 (dua) orangdengan diketahui Ketua Kelompok / Lembaga
16 Persiapan Musrenbangkel I dipimpin oleh Ketua Pelaksana
PersiapanMusrenbangkel I
Persiapan Musrenbangkel I dipimpin oleh Lurah bersama LPMK
17 1) Membagi tugas panitiaMusrenbangkel;
2) Menyusun anggaranMusrenbangkel;
3) Mengumpulkan Daftar SkalaPrioritas Tingkat RW danPemangku KepentinganPemangunan (KelompokMasyarakat)
Kegiatan Persiapan Musrenbangkel I
1) Membentuk Panitia Pengarah danPanitia Pelaksana Musrenbangkel;
2) Membagi tugas panitiaMusrenbangkel;
3) Menyusun anggaran Musrenbangkel;
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
81
NO LAMA BAGIAN BARU
18 - Kegiatan Persiapan Musrenbangkel I
c. Persiapan Musrenbangkel I dilaksanakan selambat-lambatnyaminggu ke-I bulan Januari 2013;
19 - Kegiatan Persiapan Musrenbangkel I
d. Panitia Pelaksana mengumpulkanDaftar Skala Prioritas Tingkat RW danPemangku KepentinganPembangunan (kelompokmasyarakat) selambat– lambatnya 1 (satu) minggu setelah kepanitiaanterbentuk;
21 - e. Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkel I adalah Kepanitiaan, jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel
22 menyampaikan hasil Evaluasipelaksanaan pembangunanDPK tahun sebelumnya olehTim Monitoring dan Evaluasi
PersiapanMusrenbangkel II
menyampaikan hasil Evaluasipelaksanaan pembangunan DPK tahunsebelumnya beserta rekomendasinyasecara tertulis oleh Tim Monitoring danEvaluasi
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
82
NO LAMA BAGIAN BARU
23 - Sidang Pleno IIMusrenbangkel
Penetapan dan pengesahan perubahankegiatan yang bersifat khusus untukpengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran2013 (mekanisme diatur lebih lanjutdalam Peraturan Walikota tentangPedoman Teknis Pengelolaan DPK TahunAnggaran 2013)
24 h)menetapkan PembentukanPanitia Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya.
Tugas PimpinanSidang Pleno
h) menetapkan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya yang disahkan berdasarkan SuratKeputusan Kelurahan dan LPMK
25 - Keluaran (output ) dari Musrenbangkel
Jika ada, perubahan kegiatan yang bersifat khusus untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013
26 Musrenbangkel dilaksanakanselambat-lambatnya padaminggu ke-I bulan Februari2012
JadwalPenyelenggaraanMusrenbangkel
Musrenbangkel dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulanJanuari 2013
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
83
NO LAMA BAGIAN BARU27 LKM Peserta
Musrenbangcama. TP PKK Kecamatan;b. Karang Taruna Kecamatan;c. Forum Komunikasi Antar LKM kecamatand. Wakil Pengurus Forum Anak Kecamatan
28 - Peserta Forum SKPD a. Perwakilan Fasilitator Kecamatan;b. Forum Anak tingkat Kecamatan
29 - Mekanisme Forum SKPD
1. Forum SKPD bertujuan untuk menyusun danmenetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatandalam Rancangan Renja SKPD melalui prosessinkronisasi prioritas pembangunan hasilMusrenbangcam dan hasil DKT, denganmemperhatikan RPJM Daerah, PrioritasPemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi JawaTengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahunsebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD danPagu indikatif pendanaan masing-masingurusan pemerintahan daerah yang akandituangkan dalam rancangan RKPD
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
84
NO LAMA BAGIAN BARU
30 DSP kegiatan yang disusundalam rancangan RenjaSKPD berdsasarkan bidangurusan kewenanganpemerintahan daerah danmenurut sumberpendanaannya, baik dalamlerangka anggaran maupunkerangka regulasi (Form VII dan Form VIII)
Hasil keluaran(output) dariForum SKPD
DSP kegiatan yang disusun dalam rancanganRenja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota dan hasil Musrenbangcam, berdasarkan bidang urusan kewenanganpemerintahan daerah dan menurut sumberpendanaannya, baik dalam kerangkaanggaran maupun kerangka regulasi (Form VII dan Form VIII)
31 Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Maret 2012
Forum SKPD Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Maret2013
32 Forum Fasilitator Tingkat Kota
PesertaMusrenbangkot
1) TP PKK Kota;2) Karang Taruna Kota;3) Perwakilan Fasilitator Kecamatan;4 ) Forum Anak tingkat Kota
DaftarDaftar PerubahanPerubahan JuknisJuknis MusrenbangMusrenbang TahunTahun 20132013
85