1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Lembaga Pemerintah merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap jalan dan suksesnya pembangunan disuatu Negara. Peran lembaga pemerintah dalam hal pembangunan sangat besar karena selain kesejahteran masyarakat, lembaga pemerintah direncanakan juga menjadi tolak ukur dalam mewujudkan tercapai proses pembangunan yang telah dicanangkan. Terwujudnya proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari efektif dan efesiennya penggunaan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tercapainya pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari pengendalian yang dilaksakan oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Jika pengendalian tidak dilaksanakan maupun yang sedang dalam penyelesaian serta yang
33
Embed
musliadipnl.files.wordpress.com … · Web viewSektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam kaitan menghasilkan bahan pangan, bahan serat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Lembaga Pemerintah merupakan salah satu sektor yang sangat
berpengaruh terhadap jalan dan suksesnya pembangunan disuatu Negara. Peran
lembaga pemerintah dalam hal pembangunan sangat besar karena selain
kesejahteran masyarakat, lembaga pemerintah direncanakan juga menjadi tolak
ukur dalam mewujudkan tercapai proses pembangunan yang telah dicanangkan.
Terwujudnya proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari efektif dan
efesiennya penggunaan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tercapainya pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari
pengendalian yang dilaksakan oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan. Jika pengendalian tidak dilaksanakan maupun yang
sedang dalam penyelesaian serta yang masih dalam tahap perencanaan akan
menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas. Hal ini juga bisa terjadi
karena lemahnya pengendalian yang dilaksanakan serta mempunyai manajemen
yang melakukan kecurangan seperti pengeluaran kas yang masih dalam
anggaran. Banyak fakta yang terlihat masih ada objek pembangunan yang masih
terbaikan dan membutuhkan perbaikan serta masih memerlukan proses
penyelesaian dalam waktu yang lama.
Selain hal tersebut diatas masih ada faktor lain yang berpengaruh
terhadap kelancaran proses pembangunan. Penggunaan dana yang tidak efektif
2
dan efesien pun akan berpengaruh, hal tersebut bisa menghambat proses
pembangunan yang sedang dilaksanakan. Keadaan seperti itu bisa terjadi karena
pengendalian terhadap pengeluaran kas yang tidak terkontrol dengan baik,
seperti penyelewengan kas untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan
berbagai pihak yang mempunyai maksud untuk pengelapan uang dan
sebagainya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut lembaga
pemerintah harus membentuk struktur pengendalian intern terhadap pengeluaran
kas yang efektif agar penggunaanya dapat terkontrol dengan baik.
Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas yang diterapkan dan
dilaksanakan pada lembaga pemerintah perlu dirancang dengan baik dan
memerlukan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah daerah, karena
pemerintah yang bersangkutan harus berperan aktif dalam hal melaksanakan
pengendalian intern. Jika pengendalian intern dilaksanakan dengan terarah dan
pelaksanaanya bertanggung jawab penuh maka akan memperkecil tindakan
penyelewengan terhadap kas. Dari kas ini manfaat yang diperoleh pun akan
semakin besar sehingga dapat mengurangi kolusi atau hal serupa yang seiring
terjadi pada lembaga pemerintah.
Rakyat Indonesia kecewa dengan tingkah laku anggota dewan yang
terhormat pada tahun 2010 yang lalu, terutama soal agendanya yang suka
plesiran yang tak jelas itu. Selain soal efektivitasnya yang diragukan, anggaran
perjalanan dinas ternyata paling banyak mengalami penyimpangan. Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp 3,1 miliar, Penyimpangan
ini juga ditemukan di lembaga MPR sebesar Rp 497,1 juta.
3
Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional,
khususnya dalam kaitan menghasilkan bahan pangan, bahan serat dan bio-
energi, serta berbagai komoditas lain untuk keperluan masyarakat dan industri.
Aktivitas disektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh
Utara dalam arti luas mencakup tidak hanya aspek produksi usaha tani semata,
namun juga mencakup kegiatan luar usaha tani yang terkait dengan produksi,
mulai dari hulu sampai hilir; serta aktivitas penunjang yang mendukung seluruh
kegiatan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.
Oleh karena sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh
Utara. menjadi gantungan dari sangat besar angkatan kerja di tanah air.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan,
membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sub sektor Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya
adalah bagaimana Struktur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada Kantor
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.
1.3 Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah ini di atas
adalah untuk mengetahui Struktur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada
4
Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh
Utara.
1.4 Metode penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan permasalahan yang dijadikan sebagai pokok bahasan
berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.
Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad saebani (2005 : 131-141) adapun
metode pengumpulan data yang dlakukan adalah sebagai berikut:
a. Telah kepustakaan (Lybrary review) yaitu menaalah tiori-tiori yang
bersumber dari buku-buku teks, tiori-tiori dari literature, jurnal dan
sebagainya untuk mendapatkan landasan tioritis yang berhubungan
dengan penelitian.
b. Penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian langsung pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara dengan cara sebagai
berikut:
1. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara
pengamatan langsung keobjek penelitian.
2. Interview, yaitu melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan
pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan judul penelitian.
5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada pengeluaran belanja langsung dan pada
struktur pengendalian intern serta menambah tentang lingkungan pengendalian
pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh
Utara.
1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara yang berlokasi dijalan Iskandar Muda
No.1A. Waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak Februari sampai Juni 2011.
6
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern
Setiap entitas memerlukan sistem pengendalian intern yang direncanakan
dengan baik untuk memastikan kejujuran, dan efisiensi pencatatan transaksi-
transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Pengendalia intern memegang
peranan penting dalam kelancaran kegiatan operasional suatu entitas, baik pada
perusahaan ataupun pada sektor publik. karena dengan adanya pengendalian
intern semua aktifitas dapat terkontrol dan terkendali dengan baik dan terpusat
pada tujuannya.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2005:319.2) sebagai berikut:
“Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan
komisaris, manajemen, personil lain entitas yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan Berikut ini: (a)
keandalan pelaporan keuangan (b) efektifitas dan efesiensi Operasi dan (c)
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”
Selanjutnya Mulyadi (2006:1) menjelaskan bahwa “Sistem Pengendalian
Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasi, mengecek, ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong
efesiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.”
Kemudian Zaki Baridwan (2006:13) menyatakan bahwa AICPA
memberikan pengertian pengawasan intern dalam arti yang luas sebagai berikut:
7
“Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara
serta alat-alat yang diordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan
tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian
dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi, dan
membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah
ditetapkan lebih dahulu.”
Berdasarkan beberapa kutipan definisi Pengendalian Intern diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern merupakan suatu sistem untuk
pencapaian tujuan yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, keefektifan dan
efesiensi operasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan
menerapkan suatu struktur organisasi, metode-metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasi, dengan harapan dan asset entitas dapat terkendali dengan baik.
2.2 Tujuan Pengendalian Intern
Kebutuhan pengendalian intern bagi setiap manajemen organisasi sangat
layak diperlukan untuk meningkatkan efesiensi operasi dan melindungi
kekayaan suatu organisasi dari pemborosan, pencurian, dan penggelapan.
Pengendalian ini akan memastikan dihasilkannya data akuntansi yang
terandalkan dan akurat.
Mulyadi (2006:180) menyebutkan bahwa tujuan pengendalian intern
adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga
golongan tujuan : (a) keandalan imformasi keuangan, (b) kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku, dan (c) efektifitas dan efesiensi operasi.
8
Selanjutnya Indra Bastian (2003:203) menjelaskan tujuan Pengendalian
Intern sebagai berikut:
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan management
Menurut Hendry Simamora (2006 : 208) Pengendalian internal (internal
control) mengacu kepada semua langkah yang diambil oleh manajemen dalam
rangka memastikan bahwa organisasi (1) beroperasi secara efesien dan efektif,
(2) menghasilkan imformasi keuangan yang terandalkan, dan (3) sejalan dengan
peraturan-peraturan dan undang-undang.
Menurut tujuan ini , Indra Bastian (2003:204) menambahkan bahwa
“Pengendalian intern terbagi dua macam :pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoorganisasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.”
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian
intern bertujuan untuk menjaga semua kekayaan organisasi. Guna menghindari
dari pemborosan,pencurian, penggelapan dan lain sebagainnya dengan
menyajikan data akuntansi yang handal dan akurat dengan memberi kebijakan
kepada setiap jenjang organisasi untuk mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengendalian intern ini akan dapat
9
mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah
ditetapkan.
2.3 Pengendalian intern
Setiap entitas harus mengikuti prinsip-prinsip pengendalian untuk
meningkatkan akurasi dan keandalan pencatatan-pencatatan akuntansinya, agar
tujuan untuk menjaga aktiva dapat terlaksanakan.
Prinsip-prinsip pengendalian intern menurut Henry Simamora (2006:219) antara
lain :
“akses terbatas keaktiva, penarikan garis tanggung jawab yang jelas,
pemisahan tugas dokumentasi prosedur-prosedur, dan verifikasi internal dan
eksternal independen.”
Salah satu prinsip pengendalian intern adalah akses terbatas ke aktiva
seperti yang telah disebutkan diatas, dalam hal ini Henry Samamora (2006:208)
menegaskan bahwa “Penjagaan aktiva merupakan tujuan yang ditetapkan untuk
pengendalian internal. salah satu cara mencapai tujuan ini adalah dengan
membatasi akses ke aktiva hanya untuk orang-orang tertentu yang berhak”.
Suatu sistem Pengendalian internal yang dirancang dengan baik
mempunyai tendensi untuk memburuk seiring dengan berlalu waktu. Seperti
perubahan-perubahan personalia dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
dibutuhkan evaluasi-evaluasi teratur atas sistem pengendalian internal guna
memastikan bahwa prosedur-prosedur standar masih tetap dilakukan.
Atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peinsip-prinsip
pengendalian internal mencakup : penarikan tanggung jawab yang jelas,
10
pemisahan tugas, dokumentasi prosedur-prosedur, dan varikasi internal
independen. Sistem Pengendalian internal yang baik sepatutnya melengkapi diri
dengan pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat dan sistem penjagaan
aktiva yang baik adalah dengan membatasi akses ke aktiva hanya untuk pihak-
pihak yang berhak saja.
2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern merupakan yang menyangkut tentang
pelaksanaan sistem pengendalian yang meliputi bagaimana suatu sistem ini
diterapkan agar dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen.
Definisi pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak
dicapai dan bukan pada unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan
demikian pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam
perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin
pembukuan maupun computer. Ikatan Akuntan Indonesia (2005:19.2)
menyebutkan Unsur-unsur Pengendalian intern terbagi 5 komponen yang saling
terkait sebagai berikut:
11
2.4.1 Lingkungan Pengendalian
Mulyadi (2006:184) Menjelaskan lingkungan pengendalian menentukan
kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-
orang sekitarnya. Lingkungan pengendalian merefleksikan keseluruhan sikap,
kesadaran, dan tindakan Dewan Direksi, manajemen, karyawan, serta pihak-
pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian tersebut dan penekanan yang
diberikannya dalam sebuah entitas. Hal itu merupakan pondasi kedisiplinan dan
struktur dari semua komponen pengendalian internal lainnya.
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam organisasi yang
memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan organisasi menciptakan
dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan
kerjanya, melalui:
a. penegakan intergritas dan nilai etika
b. komitmen terhadap kompentensi
c. kepemimpinan yang kondusif
d. pembentukan stuktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia
g. hubungan kerja yang baik dengan lingkungan
12
2.4.2 Penilaian resiko
Mulyadi (2006:188) menjelaskan penilaian resiko adalah metode
sistematis dalam melihat aktivitas kerja, memikirkan apa yang dapat menjadi
buruk, dan memutuskan kendali yang cocok untuk mencegah terjadinya
kerugian, kerusakan, atau cedera di tempat kerja. Penilaian ini harus juga
melibatkan pengendalian yang diperlukan untuk menghilangkan, mengurangi,
atau meminimalkan resiko.
Penilaian Resiko sangat panting karena merupakan suatu kewajiban
untuk mengamankan semua pegawai saat bekerja. Keamanan lingkungan kerja
merupakan perhatian utama untuk para pegawai, karena dapat merupakan
sumber keluhan internal. Meskipun hanya ada sebuah keluhan kecil dari
pegawai, tetapi hal ini juga harus diinvestigasi. Jika ada yang tidak peduli
kepada resiko di tempat kerja, maka anda meletakkan diri anda, pegawai anda,
pelanggan dan seluruh organisasi dalam bahaya.
Jika ini untuk keamanan pegawai, maka kita merekomendasikan segal
hal untuk dapat memenuhi kondisi di atas standar minimal yang diperlukan
untuk menghilangkan segala jenis resiko yang ada dan mengurangi jumlah
pelaporan kasus keamanan.
Pengujian tempat kerja dan fungsinya harus dilakukan setidaknya sekali
dalam satu tahun untuk dapat memberikan data terbaru jika ada resiko-resiko
baru yang muncul atau untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk
membantu para para pegawai dalam pekerjaannya. Dalam setiap kesempatan
13
yang memungkinkan, sangat perlu proaktif daripada reaktif jika mengenai
permasalahan keamanan.
2.4.3 Aktifitas Pengendalian
Mulyadi (2006:189) menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian
merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisma yang digunakan untuk
menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian
seharusnya efesien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.
Aktivitas pengendalian meliputi
Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
Otorisasi traksaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
Pendokumentasiaan dan pencatatan yang cukup
Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
Evaluasi secara independen atas kinerja
Pengendalian terhadap pemrosesan informasi
Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan
Berdasarkan uraian tentang pengendalian dan mutu akuntan publik,
dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu akuntan publik merupakan suatu
proses memantau kinerja audit personel auditor dan mengambil tindakan untuk
menyakinkan bahwa suatu mutu audit telah tercapai. Proses pengendalian yang
dimaksud meliputi penentuan tujuan atau standar, pengukuruan aktivitas,
membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar dan pengambilan
tindakan atas penyimpangan. Sebagai obyek pengendalian adalah mutu
audityang ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Kuatnya
14
pengendalian mutu, prosedur review, disiplin penerapan audit program dan
pemahaman auditor terhadap prosedur dan penalty akan menurunkan perilaku
yang menyebabkan rendahnya mutu audit.
2.4.4 Informasi dan Komunikasi
Sukrisno Agoes (2004:81) menerangkan bahwa kata atau istilah
informasi (dari bahasa Inggris “communication”),secara etimologis atau
menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini
bersumber pada kata communis Dalam kata communis ini memiliki makna
‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan.
Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses
penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam
pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu
mengenai komunikasi manusia yaitu: “Human communication is the process
through which individuals –in relationships, group, organizations and societies
—respond to and create messages to adapt to the environment and one
another.” Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-
individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang
merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu
sama lain.
2.4.5 Pemantauan
15
Mulyadi (2006:32) menjelaskan bahwa Pemantauan adalah pemantauan
yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin
diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat
pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau
menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan
kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari
waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk
memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau
kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis
antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.
Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran
kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang focus pada proses
dan keluaran. Pemantauan menyediakan data mentah untuk menjawab
pertanyaan sedangkan evaluasi adalah meletakkan data-data tersebut agar dapat
digunakan dan dengan demikian memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah
tempat belajar kejadian, pertanyaan yang perlu dijawab, rekomendasi yang harus
dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak akan
ada dasar, tidak memiliki bahan baku untuk bekerja dengan, dan terbatas pada
wilayah spekulasi oleh karena itu pemantauan dan Evaluasi harus berjalan
seiring.
2.4.6 Sistem Pengendalian Intern
16
Perjalanan panjang BPKP untuk menentukan kepastian kedudukannya
dimuka bumi ini berakhir sudah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah
No. 60 tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008. Peraturan pemerintah
tersebut mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Je dit
beaucoup de mercipour notre chefs de BPKP. Perjalanan panjang PP ini
memakan waktu empat tahun lebih. Di draft-draft awal PP, sebetulnya sama
sekali tidak disinggung nama BPKP beserta kedudukannya dan tugas kita
bahkan konsep yang tertulis di PP ini mengisyaratkan bahwa BPKP dilebur
kedalam lembaga pengawas internal di tingkat daerah
(propinsi/kabupaten/kota).
a. Lingkungan PengendalianHal tersebut Penting untuk mendapatkan sesuatu tingkat kenyakinan bahwa pondasi yang kuat telah terpasang di dalam suatu sistem pengendalian intern pemerintah.
b. Penilaian ResikoPenilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasikan dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
c. Pengendalian AktifitasAktifitas pengendalian didefinisikan sebagai “ the policies and procedures that help ensure management directives are carried “. Aktivitas pengendalian meliputi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi yang tercermin dari adanya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja, keamanan asset dan pemisahan fungsi.
d. Imformasi dan KomunikasiImformasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus mengidentifikasikan seluruh imformasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem imformasi yang handal yang dapat memberikan imformasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan imformasi dan organisasi.
e. Monitoring
17
Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas dari kikerja sistem pengendalian. Hal itu dapat berupa monitoring saat kegiatan berjalan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.
2.5 Pengertian Kas dan Objek Pengeluaran Kas
2.5.1 Pengertian Kas
Kas merupakan salah satu satu asset yang paling likuid yang
penyajiannya dicatat sebesar nilai nominalnya. Kas dapat dengan mudah
digunakan disuatu keperluan baik didalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk
lainnya, karena salah suatu Kriteria yang sangat melekat pada kas adalah bahwa
kas dapat digunakan dengan segera, artinya apabila diminta oleh pihak yang
bersangkutan maka dapat segera dikeluarkan, tetapi kas merupakan aktiva lancar
yang sangat mudah untuk disalah gunakan dan diselewengkan oleh pihak-pihak
tertentu, sehingga dalam upaya menghindari hal tersebut dibutuhkan
pengendalian yang sangat mendukung kelancaran aktifitas manajemen dalam
hal pengelolaan kas tersebut.
Selanjutnya Indra Bastian (2003 : 58) menjelaskan tentang kas sebagai berikut:
‘’kas terdiri dari uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro ( demand deposit atau checking account ). Instrument- inatrument seperti money giro, bank draft , cek terkasir, cek kasir dan cek pribadi juga dikelompokkan sebagai kas. Pinjaman bank pada umumnya merupakan aktifitas pendanaan, namun demikian, cerukan bank (bank overdraft) yang dapat dibayarkan kembali kembali saat dibutuhkan merupakan bagian yang integral dari pengelolaan kas entitas. Dalam kondisi tersebut ceruhkan bank termasuk komponen kas dan setara kas”.
Kemudian Greuning (2005:44) menyatakan bahwa kas terdiri dari:
1. Kas ditangan
18
2. Rekening giro (setelah bersih cerukan [overdraft] bank yang dapat
ditarik sewaktu-waktu).
Berdasarkan beberapa penjelasan menyangkut tentang kas adalah salah
satu aktiva yang berbentuk uang-uang tunai seperti uang kertas, uang logam, dan
saldo rekening dibank yang posisinya paling teratas di neraca dan sangat likuid.
Kas dapat dengan mudah dapat dicairkan jika dibutuhkan dengan segera.
2.5.2 Objek Pengeluaran Kas
Fungsi kas bagi suatu entitas diantaranya adalah membiayai semua
biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut dengan semua
kegiatan operasional entitas. objek pengeluran kas pada setiap entitas beragam
dan berbeda, tergantung pada kegiatan utmanya dan pengeluaran rutin yang
sering dilakukakan serta pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan.
Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional karena
otomatis jika hal tersebut dilaksanakan maka bagian untuk pengeluaran kas pun
terpisah dengan bagian pengeluaran kas, sehingga nantinya akan mudah
menganalisa hasil akhir dari proses pengeluran kas tersebut dan fungsi bagian
pengeluaran kas akan terlaksana dengan jelas, karena tidak tercampur dengan
prosedur-prosedur penerimaan kas.
Al Haryono Jusup (2002 :85) menjelaskan tentang pengeluaran kas
sebagai berikut:
“Siklus pengeluaran kas terdiri dari aktifitas-aktifitas yang berkaitan
dengan penulisan barang dan jasa dan pembayarannya. Aktifitas utama siklus
19
pengeluaran adalah (1) pembelian barang dan jasa – transaksi pembelian, (2)
melakukan pembayaran – trsnsaksi pengeluaran kas.”
Selanjutnya Sofyan Syafri Harahap (2001:176) menyebutkan bahwa kas
digunakan untuk :
1. Pembelian kembali modal (treasury stock)2. Pembayaran hutang3. Pembelian bahan4. Pembayaran upah5. Pembayaran biaya-biaya (penjualan, umum & administrasi, produksi overhead, bunga pajak)6. Pembelian aktiva tetap dan aktiva lain sebagai unsur investasi7. Pemberian pinjaman8. Hadiah / sumbangan kepada pihak lain
Glenn (2005:380) juga menjelaskan tentang objek pengeluaran kas
sebagai berikut: “Pengeluaran kas terutama dilakuakan untuk pembayaran bahan
baku, tenaga kerja, biaya dan penambahan barang modal, pembayaran hutang,
dan deviden yang dibayarkan kepada barang pemegang saham”.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulka bahwa objek-objek
pengeluaran kas diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
yang berkaitan dengan aktifitas operosional maupun non operosional suatu
entitas, yang meliputi biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan perolehan
untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. contohnya adalah untuk membeli bahan
baku, membayar upah tenaga kerja, pembayaran hutang, penambahan barang
modal,dan lain sebagainya.
2.6 Prosedur Pengeluaran Kas
Prosedur pengeluaran kas merupakan prosedur untuk menangani seluruh
Transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Pengendalian internal
20
atas pengeluaran-pengeluaran kas hendaknya memberi jaminan yang memadai
bahwa pengeluran-pengeluran tersebut dilakukan hanya untuk transaksi-
transaksi yang sah.
Mardiasmo (2002:179) menjelaskan tentang siklus pengeluaran kas
sektor pemerintah sebagai berikut :
“Manajemen pengeluaran daerah, mencakup perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah, yang dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktifitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk siklus, silkus terdiri dari :
1. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran2. Perancana operasional3. Penganggara4. Pengendalian dan pengukuran5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik”.
Menurut Indra Bastian (2003:59) tujuan dari prosedur kas, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk memberikan prosedur yang baku atas aktfitas yang berkaitan dengan perolehan imformasi mengenai kas dari pengakuan sampai proses penerimaan.
2. Untuk mendapatkan data atau catatan yang akuran tentang kas sesuai dengan imput dari masing-masing unit kerja.
3. Untuk mendukung pembuatan keputusan personel yang mengendalikan fungsi.
Selanjutnya Indra Bastian (2003:61) juga menerangkan tentang prosedur
pengeluaran kas pada sektor pemerintahan, yaitu sebagai berikut :
“Prosedur pengeluaran kas merupakan prosedur yang digunakan untuk merealisasi pengeluaran kas dari Biro/Bagian keuangan kepada unit kerja pemerintas daerah. Setelah itu baru dilaksanakan pembayaran/pengeluaran oleh Bendaharawan ini unit kerja/dinas. unit/ pihak yang terkait:
1. Pemegang kas (bendaharawan). Bagian ini berbeda pada setiap unit kerja,berfungsi sebagai unit pelaksana yang merealisasi pengeluaran.
2. Bagaian/sub-bagian verifikasi,bagian ini berfungsi memverifikasikan penggeluaran daerah.
3. Kas daerah (kasda) bagian ini berfungsi merealisasi pengeluaran kas sebagai pemegang kas pemerintah daerah.’’
Selain itu Indra Bastian (2003:62) juga menambah tentang dokumen.
21
Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas yaitu:
1. Surat perintah membayar (SPM), dokumen ini digunakan untuk mengeluarkan uang yang dikeluarkan oleh Biro/bagian keuangan melalui bagian/Sub- bagian pembendaharaan sebagai dasar kas daerah/kasda merealisasi pengeluaran (SPM dapat dibayar secara tunai oleh kasda atau melalui bank).
2. Pengeluaran SPJ/SPP (Surat permintaan pembayaran), formulir ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi bagian perbendaharaan dalam mengotorisasi SPM (Surat perintah membayar) atas SPP-BS yang diajukan oleh bendaharawan. Pengerahan SPJ, SPP-BS dibuat dibagian verifikasi (khusus untuk belanja beban sementara bulan berikutnya)
Selanjutnya Al Haryono Jusup (2002:111) menjelaskan tentang dokumen
serta catatan penting yang umum digunakan dalam pengolahan transaksi
pengeluaran kas meliputi sebagai berikut:
1. Cek, perintah resmi kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis dalam perintah tersebut atau kepada pembawa.
2. Ikhtisar cek, laporan yang berisi seluruh cek yang diterbitkan dalam suatu batch atau selama sehari.
3. File transaksi pengeluaran kas, imformasi tentang pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan cek kepada pemasok atau pihak lainnya, ini digunakan untuk pembukuan keutang dan file induk buku besar.
4. Jurnal pengeluaran kas atau register cek, catatan akuntansi formal mengenai cek yang diterbitkan kepada pemasok atau pihak lainnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas adalah suatu prosedur untuk membiayai seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan yang memungkinkan kas untuk dikeluarkan, dengan tujuan untuk memperoleh pencatatan yang akurat terhadap pengeluaran kas tersebut. Pengeluaran kas sebaiknya dilakukan dengan menggunakan cek, karena hal tersebut dapat mewujudkan tercapainya pengendalian internal yang memadai atas pengeluaran-pengeluaran kas. adapun dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas di sektor publik adalah surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pembayaran (SPP).