MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 KORIDOR 1 SUMATERA Tugas 4 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah SarMag Teknik Sipil 2008 Dedi Wiyanto (10308068) Herckia Pratama Daniel (10308072) Muhammad Ammar (10308074)
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
KORIDOR 1 SUMATERA
Tugas 4 Perencanaan dan Pengembangan WilayahSarMag Teknik Sipil 2008
Dedi Wiyanto (10308068)Herckia Pratama Daniel (10308072)
Muhammad Ammar (10308074)
Enam Koridor Ekonomi Indonesia yang telah Ditetapkan
Menjangkau seluruh pusat ekonomi di wilayah Indonesia
2
Rencana Induk Koridor Ekonomi Indonesia Mengembangkan Potensi Masing-Masing Koridor
Sentra Produksidan Pengolahan Hasil Bumi
dan Lumbung Energi Nasional
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang &
Lumbung Energi Nasional
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
dan Perikanan Nasional
Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional
Pendorong Industri dan Jasa Nasional
Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera
Kerangka Desain Master Plan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
1. Pengembangan potensi daerah melalui 6 Koridor Ekonomi KE. Sumatera & Jawa Bag.Selatan KE. Jawa KE. Kalimantan KE. Sulawesi KE. Bali & Nusa Tenggara KE. Papua & Kep.Maluku)
* Penetapan Kegiatan Utama teridentifikasi terdapat 8 Program Utama dan 22 Kegiatan Utama
2. Pengembangan konektifitas intra dan inter koridor serta internasional 3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
4
Posisi MP3EI Dalam Rencana Pembangunan Nasional
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Pertanian
Pertambangan
Industri
Kelautan
Pariwisata
Telematika
Pengembangan Kawasan Strategis
Energi
3. Telematika
5. Perkapalan
9. Besi Baja
11. Alutsista
13. Kelapa Sawit
7. Tekstil
15. Karet
17. Kakao
19. Peternakan
21. Perkayuan
4. Batu Bara
6. Nikel
10. Bauksit
12. Perikanan
8. Tembaga
14. Pariwisata
16. Pertanian Pangan
18. Jabodetabek Area
1. Peralatan Transportasi
20. KSN Selat Sunda
22. Makanan - Minuman
2. Minyak dan Gas12345678
8 Program - 22 Kegiatan Utama
Didukung dengan Pengembangan Infrastruktur(Jalan, Utilitas Air, Pelabuhan, Bandara, Rel Kereta, Telematika, Power - Energi, dsb.)
Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I
Peningkatan jalan Cilegon – Pasauran termasuk Cilegon – Anyer (JSS)
Peningkatan Jalan Sorek-Sp.Japura-Rengat-Rumbai
Jaya-K.Enok (238 km)
Peningkatan Jalan Pk. Heran - Siberida - Batas Provinsi Jambi (100 km)
Perbaikan/Pelapisan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Simpang Inalum (22 km)
Peningkatan Jalan Pematang Siantar - Tb.
Tinggi (35 km)
Peningkatan Jalan Strategis Nasional
Serdang - Bojonegara - Merak (35 km)
8
Jalan Tol Medan-Binjai
Penanganan Jalan Lingkar Jambi - akses jalan Talang Dukuh
Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi
SPAM Bandar Lampung (Kapasita 500 l/s) – BOT
IPA + Pipa Air Minum
SPAM Kawasan Industri Dumai, Tj.Buton, dan Kuala Enok (3 x 40 l/s)
SPAM Kawasan Khusus Kota Lima Puluh(Kapasitas 50 l/s)
Pembangunan Intake & Transmisi Bandar Lampung
Pembangunan Bendungan Karian
Pembangunan EmbungPulau Dompak
Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I
Penanganan Jalan Lhokseumawe – Langsa
(Aceh)
Penanganan Jalan Akses Belawan (Sumut)
(Penanganan Jalan Tb.Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-Batas Prov Riau)-
326,71 km – (Sumut)
Pembangunan Jalan Akses Kualanamu (Sumut)
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
(60 km) Penanganan Jalan Sp.Batang-Batas Dumai
(Rigid) – (Riau)Jalan Dumai-Pelintung (Jalan Provinsi)- (Riau)
Jalan Sp. Kulim-Pelabuhan Dumai Rigid -(Riau)
Penanganan Jalan Muara Enim - Palembang
Jalan Tol Palembang – Indralaya (22 km)
Penanganan Jalan Cikande – Serang - Cilegon
Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)
Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar
(100 km)
Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia”.
Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini, terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Batu bara Kelapa Sawit
Karet
Besi Baja
Jembatan Selat Sunda
Karet
KARET
• Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28% dari produksi karet dunia di tahun 2010),
• Dalam produksi karet mentah dari perkebunan, Sumatera adalah produsen terbesar di Indonesia dan masih memiliki peluang peningkatan produktivitas.
Porsi Produksi Karet Provinsi di Indonesia
Sumber: Studi Literatur, Analisis Tim, Statistik Indonesia 2010
Kegiatan Ekonomi Utama Karet
Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas kebun yang diolah oleh pengusaha kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa perkebunan milik pengusaha kecil memiliki produktivitas 30 % lebih rendah dari perkebunan swasta besar/BUMN.
Perkebunan
Indonesia memiliki produktivitas karet yang lebih rendah yaitu sekitar 50 persen dari produktivitas karet India. Bahkan jika kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki produktivitas lebih rendah sekitar 30-40 persen dibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di samping itu, peran pengusaha kecil di negara-negara lain lebih besar daripada Indonesia.
Produktivitas perkebunan karet yang rendah di Indonesia disebabkan oleh :1. kualitas bibit yang rendah2. pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak optimal3. pemeliharaan tanaman yang buruk
• Rantai nilai pengolahan merupakan bagian yang penting untuk kegiatan ekonomi utama karet ini. Masalah di rantai nilai ini adalah adanya pihak-pihak perantara yang mengumpulkan hasil-hasil dari pengusaha kecil perkebunan karet. Adanya perantara ini membuat harga yang diterima petani karet menjadi rendah.
• Di Indonesia, petani karet hanya mendapatkan sekitar 50 - 60 persen dari harga jual keseluruhan, sedangkan di Thailand dan Malaysia mencapai sekitar 90 persen. Sebagai kompensasinya, pengusaha kecil berusaha meningkatkan keuntungan dengan mencampurkannya karet murni dengan bahan lain untuk meningkatkan beratnya meskipun hal ini akan menurunkan kualitas karet olahan tersebut
Pengolahan
Industri Hilir
Hal ini selaras dengan penggunaan karet alami di industri hilir dunia. Potensi industri ban masih sangat signifikan, hal ini ditunjukan dengan ekspor ban yang tumbuh rata-rata 22 persen setiap tahunnya.
15 % produksi karet dikonsumsi oleh industri hilir85 % merupakan komoditi ekspor
Karet alam dan karet sintetik digunakan sebagai bahan baku ban dengan tingkat kandungan karetnya antara 40-60 persen. Hasil industri hilir karet antara lain sol sepatu, vulkanisir ban, barang karet untuk industri. Sedangkan lateks pekat dapat dijadikan sebagai bahan baku sarung tangan, benang karet, dan lain-lain.
Regulasi dan KebijakanBerdasarkan berbagai analisis di atas, terdapat fokus utama terkait regulasi dan kebijakan dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama karet, yaitu:
1. Melakukan peninjauan kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh diekspor (selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2007);
2. Meningkatkan efisiensi rantai nilai pengolahan dan pemasaran dengan melaksanakan secara efektif Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan dan aturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber yang Diperdagangkan);
3. Meningkatkan produktivitas hulu (perkebunan) perkebunan karet rakyat dengan melakukan penanaman kembali peremajaan tanaman karet rakyat secara besar-besaran dan bertahap serta terprogram, penyediaan bantuan subsidi bunga kredit bank, penyediaan kualitas bibit yang unggul disertai pemberian insentif yang mendukung penanaman kembali,
4. Menyusun strategi hilirisasi industri karet dengan memperhatikan incentive-disincentive, Domestic Market Obligation (DMO), jenis industri dan ketersediaan bahan baku dan bahan bantu/penolong yang dapat memperkuat daya saing industri hilir karet
5. Menyediakan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di sektor industri hilir karet dengan penyediaan informasi disertai proses dan prosedur investasi yang jelas dan terukur.
Konektivitas (infrastruktur)Untuk dapat mendukung strategi umum pengembangan karet tersebut, ada beberapa infrastruktur dasar yang harus dibenahi, yaitu:1. Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung
industri karet, baik hulu maupun hilir dengan membuat waktu tunggu di pelabuhan yang lebih efisien. Hasil produksi karet membutuhkan pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor maupun konsumsi dalam negeri;
2. Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera;
3. Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.
SDM dan IPTEK
Pengembangan kegiatan ekonomi utama karet memerlukan dukungan kebijakan terkait SDM dan IPTEK pengembangan yang antara lain:1. Membentuk badan karet yang dapat berguna
sebagai pusat riset dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk bahan olah karet sehingga terjadi efisiensi pengolahan karet selanjutnya dari para pedagang dan perantara;
2. Peningkatan SDM melalui pendidikan terkait penelitian pengembangan karet.
Kelapa Sawit
BUMN, Swasta, FDI, Koperasi
(Inti)
Lembaga IPTEK& PT
(Swasta, BUMN)
Lembaga IPTEK& PT
(Swasta, BUMN)
PasarDN/LNPasar
DN/LNPembibitanPembibitan BudidayaBudidaya Unit Pengolahan & Pemasaran (Int)Unit Pengolahan & Pemasaran (Int)
Pekebun(Plasma)Pekebun(Plasma)
Tekn
olog
i &M
anaj
emen
Tekn
olog
i &M
anaj
emenTeknologi &
Manajemen
Rp RpRp
Inve
stas
i
Inve
stas
i
Inve
stas
i
Pem
erin
tah
Pem
erin
tah
Insentif Riset
Tax Insentif
MODEL SISTEM INOVASI KOMODITAS KELAPA SAWIT
INVENSI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
- Bibit Karoten Tinggi- Bibit Tahan Ganoderma- Pustaka Sumber Daya- Genetika Sawit (PT Lonsum)
INVENSI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
- Bibit Karoten Tinggi- Bibit Tahan Ganoderma- Pustaka Sumber Daya- Genetika Sawit (PT Lonsum)
PEMBIBITAN
INVENSI BUDIDAYA KELAPA SAWIT
- Diagnosa dini bibit jantan/betina- Diagnosa dini abnormalitas- Kendali PUFA-MUFA- Biofertilizer ?
INVENSI BUDIDAYA KELAPA SAWIT
- Diagnosa dini bibit jantan/betina- Diagnosa dini abnormalitas- Kendali PUFA-MUFA- Biofertilizer ?
BUDIDAYA
INVENSI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
- Biodiesel- Surfactan- Biogrease- Oleochemical (Glycerin)- Nutraceutical- Pharmaceutical
INVENSI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
- Biodiesel- Surfactan- Biogrease- Oleochemical (Glycerin)- Nutraceutical- Pharmaceutical
UNIT PENGOLAHAN & PEMASARAN
Perkapalan
Kapasitas Industri Perkapalan (Reparasi)
Kapasitas Industri Perkapalan (Bangunan Baru)
Regulasi dan KebijakanBeberapa langkah terkait regulasi dan kebijakan, yaitu:1. Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan
kapal sampai dengan kapasitas 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage);2. Membangun galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building
berth/graving dock yang mampu membangun/ mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT;
3. Memberikan prioritas bagi pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk kapal-kapal di bawah 50.000 DWT;
4. Memprioritaskan pembuatan kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang sudah mampu dibuat di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal tipe C;
5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri perkapalan dalam rangka memangkas ongkos produksi sekitar 10 persen
6. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;
7. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;
SDM dan IPTEK
Disamping regulasi dan kebijakan, hal lain terkait pengembangan SDM dan IPTEK juga perlu dilakukan, yaitu:1. Meningkatkan kemampuan SDM perkapalan dalam
membuat desain kapal melalui pembangunan sekolah khusus di bidang perkapalan;
2. Meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium uji perkapalan agar sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO)