Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014

Sandra MoniagaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

1

HAM dan Tanggung Jawab Negara

Tipologi Permasalahan HAM dan MekanismePenegakannya

Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat atasWilayah Adatnya

Visi-Misi Calon-calon Presiden

Kesimpulan dan Rekomendasi

2

Berdasarkan Undang-undangDasar 1945, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dll

3

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hakyang melekat pada hakikat dan keberadaanmanusia sebagai mahluk Tuhan Yang MahaEsa dan merupakan anugerahNya yang wajibdihormati, dijunjung tinggi dan dilindungioleh negara, hukum, pemerintah, dan setiaporang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia (Pasal 1, ayat 1 UU 39/1999)

4

Konstitusi juga mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Hukum HAM Internasional. Yaitu :

1. Universalitas2. Tidak dapat dibagi (indivisible)3. Saling bergantung (interdependent)4. Saling terkait (interdependent)5. Non diskriminasi (Pasal 28I ayat 2)6. Tidak dapat dicabut (Non Derogable – pasal

28I ayat 1)

5

Konstitusi (Pasal 28I ayat 4) juga mengatur mengenai kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Perlindungan;2. Pemajuan;3. Penegakan; dan4. Pemenuhan

Dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia:1. Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi

Manusia/to respect);2. Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi

Manusia/to protect);3. Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi

Manusia/to fulfill).

6

•Kewajiban negara untuk menahan diri melakukan intervensi

kecuali atas dasar hukum yang sah

•Contoh : tidak melakukan penyiksaan, hak untuk

menjalankan beragama dan berkeyakinan, hak untuk

menjalankan tradisi (berladang dll)

Kewajiban

Menghormati

•Kewajiban negara untuk melindungi hak warganegara dari

pelanggaran yang dilakukan oleh negara ataupun non negara

•Contoh : mencegah penahanan warga tanpa proses hukum,

mencegah perampasan hak atas tanah warga (individual

dan/atau kolektif)

Kewajiban

Melindungi

•Kewajiban negara untuk mengambil langlkah legislatif ,

administratif, yudisial, dan praktis,

•Contoh : mengalokasilan aggaran, menyediakan fasilitas

pendidikan gratis, menetapkan peraturan perUUan yang

didasari prinsip HAM dll

Kewajiban

Memenuhi

7

Hukum HAM

Pemangku

Kewajiban

Negara

Melindungi Memenuhi Menghormati

Pemangku

Hak

Warganegara

Menghormati

8

9

Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk mewujudkan tanggung jawab negara melalui pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lainnya.

Penegakkan Hak Asasi Manusia juga meliputi penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia baik pelanggaran karena pembiaran (ommission) maupun pelanggaran karena tindakan (commission).

Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia dapat dipilah menjadi dua yaitu mekanisme nasional dan internasional. Mekanisme nasional menggunakan perangkat nasional. Pada prinsipnya, bilamana pemerintah pada tingkat nasional tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan sebuah tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia maka mekanisme internasional dapat ditempuh. Mekanisme internasional menggunakan badan badan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai dengan masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi bila negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi.

Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang pelanggaran HAM

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidakmendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dalam praktik, pelanggaran HAM dapat terjadi bilamana negara membiarkan pelaku tindakan melawan melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM.

Tindak seperti ini misalnya ketika seseorang melakukan pembunuhan. Pencabutan hak hidup seseorang terjadi. Pelakunya wajib dihukum melalui mekanisme hukum pidana. Negara menjadi pelanggar HAM bilamana membiarkan pelaku tidak diproses hukum. Pelanggaran HAM oleh terjadi karena negara tidak melakukan salah satu kewajiban yaitu melindungi yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan pihak non-negara.

Pelanggaran HAM terjadi tidak hanya karena tindakan. Pelanggaran HAM terjadi pula ketika negara tidak melakukan upaya penyelesaian atau pembiaran terhadap pelanggaran HAM.

Pelanggaran karena tindakan umum disebut pelanggaran by commission.

Pelanggaran karena pembiaran umum disebut pelanggaran by ommission.

Secara garis besar penegakan HAM dapat dipilah menjadi 2 yaitu :◦ mekanisme pengadilan (hukum) dan, ◦ mekanisme di luar pengadilan.

Mekanisme Pengadilan dikenal untuk penyelesaian perkara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara

Lembaga yang berperan dalam mekanisme di Luar Pengadilan◦ KOMNAS HAM◦ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban◦ Ombudsman Republik Indonesia◦ KOMNAS Perempuan◦ Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 dikenal yang namanya Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.

Ada 2 jenis Pengadilan HAM, yaitu Pengadilan HAM Ad hoc dan Pengadilan HAM permanen.

Pengadilan HAM Ad hoc : berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran sebelum diundangkan UU ini

Pengadilan HAM Permanen : pengadilan yang memiliki jurisdiksi semua kejahatan yang diatur didalam UU No. 26 tahun 2000

Dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah :1. Genosida dan

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Dalam Statuta Roma, pelanggaran HAM adalah :

1. Kejahatan Genosida (genocide)

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (crimes against humanity)

3. Kejahatan Perang (war crimes)

4. Kejahatan Agresi (crimes of aggression)

17

No Tahun Pengaduan

1 2010 6.437

2 2011 6.358

3 2012 6.284

No Klasifikasi hak-hak 2011 2012

1 Hak atas hidup 190 192

2 Hak untuk berkeluarga dan 11 6

3 Hak atas pembangunan 71 80

4 Hak atas keadilan 2.428 2.542

5 Hak atas kebebasan pribadi 196 143

6 Hak atas rasa aman 762 616

7 Hak atas kesejahteraan 2.465 2.493

8Hak untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan74 66

9 Hak perempuan 101 53

10 Hak anak 59 81

11Penghapusan diskriminasi ras dan

etnis1 12

Total 6.358 6.284

No Tipologi kasus 2011 2012

1 Buruh migran 93 83

2 Kebebasan beragama 89 68

3 Sengketa PNS 390 207

4 Kesehatan 42 29

5 Perburuhan 386 452

6 Lingkungan Hidup 127 123

7 Masyarakat Hukum Adat 92 127

8 Pendidikan 55 78

9 Penggusuran Paksa 220 12

10 Kewarganegaraan dan Pengungsi 49 41

11 Masalah hukum 2.428 2.542

12 Hak atas perumahan - 120

13 Penyiksaan dan kekerasan 221 163

14 Konflik pertanahan 1.064 1.213

Jenis kasus-kasuspertanahan yang diadukan

- Pembebasan tanah tanpakompensasi

- Konflik hak atas tanah- Eksekusi kasus

pertanahan- Hak atas tanah- Kekerasan dalam

perampasan hak atastanah

- Perampasan tanah-tanahadat

Pihak-pihak pengadu:- Kelompok masyarakat- Masyarakat adat- Individu

Pihak-pihak yang diadukan:

BPN, Pemda, Kepolisian, Korporasi, KementerianKehutanan, Pengadilandan individu-individu

21

Negara mengakui danmenghormati kesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adat besertahak-hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat 2 UUD 945)

22

Periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 1870 - 1942◦ Domein verklaring dalam Agrarisch Wet: awal “land grabbing”◦ Penetapan kawasan hutan

Periode Pemerintah Kolonial Militer Jepang 1942-1945◦ Dorongan untuk “reclaiming” (tanam padi, kapas dan

jarak/jathropa) tanpa didukung legalisasi – di Jawa

Periode Pemerintah Orde Baru 1965-1998◦ Melanjutkan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, mengabaikan

kebijakan tak tertulis Pemerintah Kolonial Jepang◦ Menyatakan secara sepihak 143 juta ha wilayah daratan RI sebagai

kawasan hutan (negara).◦ Peraturan perUUan yang tumpang tindih: UU No. 5/1960 ttg

Pokok-pokok Agraria, UU No. 5/1967 ttg Pokok-pokokKehutanan, UU No. 11/1967 ttg Pokok-pokok Pertambangan

Periode 1998 – sekarang◦ Penggantian UU Kehutanan: tidak mengoreksi kebijakan

masa lalu yang menimbulkan konflik dan melanggarhak-hak asasi manusia

◦ Pembaruan UU sudah mengakui hak-hak masyarakatadat: UUD 1945 – pasal 18B ayat 2

Ketetapan MPR No. 9/2001 ttg Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam

UU No. 39/1999 ttg Hak-hak Asasi Manusia

UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air

UU No. 18/2004 ttg Perkebunan

UU No. 27/2007 ttg Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulauKecil

UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

Keputusan MK ttg UU No. 41/1999 ttg Kehutanan

Disisi lain: kesadaran akan hak dari masyarakatmeningkat sehingga banyak upaya ‘reclaiming’ dilakukan baik secara damai maupun dengankekerasan, dan banyak juga “free riders” ataupenunggang bebas dari kalangan spekulan tanah, calo dll yang memanfaatkan kondisi saat ini sehinggamenambah kerumitan konflik.

27

1993-2001: konsolidasi kelembagaan Komnas HAM, penguatandasar hukum, penanganan kasus2 pelanggaran ham berat (timorleste, DOM dll), penerimaan pengaduan dan inklusi issue konflikagraria kedalam laporan dan seminar2 nasional Komnas HAM;

2002-2007: pembentukan tim bersama ornop dan akademisiuntuk penyelesaian konflik agraria dan rekomendasipembentkan KNUPKA sebagai bagian dari penyelesaianpelanggaran ham masa lalu;

2007-2012: pemantauan dan mediasi bbrp kasus, termasukkasus-kasus konflik agraria dan sda, bbrp kajian dan mendorongpemerintah untuk fokus pada konflik agraria sebagai salah satukasus2 berdimensi pelanggaran HAM terbanyak (selain Papua dan pelanggaran HAM masa lalu) – Menko Polkam, UKP4 dll;

2012 – sekarang: Pemantauan dan mediasi: tetap sama + pengembangan data base..\Data

CHS\04 Data kasus sengketa lahan Jan - Okt 2013.pdf Pengkajian dan Penelitian: studi tipologi konflik dan model2 penyelesaian

konflik agraria di sektor kehutanan – bagian dari NKB 12 K/L Struktur baru: Pelapor Khusus Konflik Agraria (Dianto B), Hak-hak

Masyarakat Adat (SM), Ketenagakerjaan (N Pigai), Kebebasan Beragama(Imdadun), Hak-hak Minoritas (Nurkhoiron)

Kegiatan baru: National Inquiry (Inquiri Nasional) ttg konflik agraria di“kawasan hutan” antara masyarakat adat dan kementerian kehutanan --2014

18 Juni 2014 28

../Data CHS/04 Data kasus sengketa lahan Jan - Okt 2013.pdf

UKP4 (dibantu Komnas HAM dan beberapa ornop) merumuskan konsep Lembaga (nasional) Penanganan Konflik Agraria

DPR membentuk Panja Penanganan KonflikAgraria (awalnya Pansus?)

DPD membentuk Pansus Konflik Agraria

Kementerian Kehutanan membentuk “Direktur Pengukuhan dan Tenure Kawasan Hutan”

Nota Kesepahaman Bersama 12 K/L 11 Maret2013 untuk Percepatan Pengukuhan KawasanHutan (termasuk Penyelesaian Konflik)

18 Juni 2014 29

Kenyataan: konflik

agraria, perusakan

lingkungandan

pelanggaranHAM masih

terus terjadi

Amanat UUD 1945 dan Tap No. IX/MPR-RI/2001 ttg Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumber Daya Alam belum dilaksanakan sepenuhnya.

Belum ada upaya sistematik untuk mengoreksi kekeliruan dan kesalahan masa lalu.

Belum ada perubahan paradigma dalam melihat alam dan manusia oleh banyak pihak(negara, termasuk komnas ham, kementerian2, ornop, masyarakat dll).

18 Juni 2014 30

31

32

Prabowo – Hatta(PH)

Jokowi – Jusuf Kalla (JJ)

Rakyat masihmengidamkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur. Pencapaian reformasidan demokrasi diberbagai bidang danpertumbuhan perlulebih ditingkatkanlagi kualitasnya, dengan perbaikanyang menyeluruh, merata danberkelanjutan bagisebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

1. Ancaman TerhadapWibawa Negara:Pembiaran pelanggaran hakasasi manusia, lemah dalampenegakan hukum2. Kelemahan SendiPerekonomian Bangsa:Belum terselesaikannyapersoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dll3. Intoleransi dan KrisisKepribadian Bangsa: Negaraabai dalam menghormati danmengelola keragaman.

PH mencatat perlunyapeningkatan danperbaikan menyeluruhatas pencapaian“reformasi”

JJ mencatat beberapamasalah dasar yang terkait dengan pembiarannegara atas masalahHAM, penegakan hukum, kemiskinan dankegagalan negaramengelola keragaman.

33

Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ)

Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil danmakmur sertabermartabat

TerwujudnyaIndonesia yang berdaulat, mandiri danberkepribadianberlandasrkan gotongroyong

PH melanjutkanagenda reformasi

JJ Indonesia Hebat, kembali cita-cita UUD 1945 (Pancasila) danTRISAKTI

34

Apakah ada agenda utk menyelesaikan masalahtumpang tindih klaim hak atas tanah (konflikagraria)?

Apakah ada agenda restitusi hak atas tanah ?

Apakah ada upaya utk rehabilitasi dankompensasi?

Apakah agenda penguatan sistem pengelolaansumber daya alam berbasis masy?

Apakah ada agenda utk pencegahan terulangnyapelanggaran ham tsb di masa yad?

35


- Melindungi rakyatdari berbagai bentukdiskriminasi, gangguan danancaman sertamenjunjung tinggiHAM sesuai Pancasiladan UUD 1945

-Berkomitmenmenyelesaikan secaraberkeadilanpelanggaran-pelanggaran ham berat masa lalu-Berkomitmentmenghapus impunitas(revisi UU PengadilanMiliter)

Agenda PH sangatumum, sedangkanagenda JJ spesifikpada pelanggaranHAM berat masa laludan menghapusimpunitas. Tidaksatupun capresmelihat konflik agrariasebagai bentukpelanggaran HAM yang sistemik.

36

37


-Penyelesaiansengketa tanah danmenentangkriminalisasipenuntutan kembalihak tanah masyarakat(Agenda prioritas ke4, hal 8-Mengkaji ulang danmenyesuaikanperaturan perUUansesuai Tap MPR 9/2001 danKeputusan MK 35/2012

PH tidak memilikiagenda untukpenyelesaian tumpangtindih klaim hak atastanah

JJ memuat beberapaagenda untukpenyelesaian konflikyang cukup rincitermasuk di kawasanhutan

38


-Menginisiasi RUU (?) penyelesaian konflikagraria – tanah2 adat-Menyelesaikantumpang tindih hak dikawasan hutan-Membentuk LembagaIndependen untukmengawal prosespengakuan, penghormatan, pemajuan danperlindungan hakmasyarakat adat

39


-Membangun bank tani dan nelayan (?)-Mempercepatreforma agraria untukmenjamin kepemilikantanah rakyat-Meningkatkan aksesdan penguasaan lahanyang lebih adil danberkerakyatan

-Berkomitmen agar setiap warga memilikitanah sebagai tempatmenetap danmemperoleh sumberpenghidupan secaralayak-Mendorong program landreform 9 juta ha (agenda prioritas ke 5)

Tidak ada satupuncapres yang menggunakan istilah‘restitusi’ ataupemulihan hak atastanah tetapi

40


- Melaksanakanreformasi pengelolaanSDA dan industridengan tujuanmeningkatkan nilaitambah dari sda

- Mendorongperluasan partisipasimasyarakat dalamhutan tanamanindustri, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan

Tidak ada Capres yang mendorong sistempengelolaan sdaberbasis kearifan lokal

41


- Melindungi rakyatdari berbagai bentukdiskriminasi, gangguan danancaman sertamenjunjung tinggiHAM sesuai Pancasiladan UUD 1945-Melestarikan warisanseni budaya sebagaikekuatan danpemersatu bangsa

-MenghadirkanNegara untukmelindungi segenapbangsa danmemberikan rasa aman (agenda prioritas ke 1)-MemperteguhkeBhineka-an: melindungi lembaga-lembaga adat-Memperkuat desatermasuk desa adat

42


-Berkomitmenmelindungi danmemajukan hak-hakmasyarakat hukumadat: revisi peraturanperUUan, melanjutkanproses RUU PPMHA- Berkomitmenmenghapus UU yang tidak menghormatihak perempuan, anak, masyarakat adat dll

Pasangan PrabowoSugianto dan HattaRajasa tidak merincianalisa permasalahan

Rumusan Visi, Misi danAgenda dari pasanganPrabowo Subianto danHatta Rajasa lebih umum, tidak banyak menyentuhmasalah hak asasimanusia dan tidakmerujuk permasalahanhak-hak masyarakathukum adat.

Pasangan Joko Widodo danJusuf Kalla merumuskantiga problem pokok bangsa

Rumusan Visi, Misi danAgenda dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kallacukup rinci (dibanding PH), merujuk pada beberapapermasalahan hak asasimanusia dan cukup rincimengagendakan upayapenyelesaian hak-hakmasyarakat hukum adat.

43

Pasangan PH perlumelengkapi rumusanVisi-Misi dengananalisa permasalahandan agenda perlindungan, pemajuan, penghormatan danpemenuhan HAM, termasuk masyarakathukum adat, yang lebih rinci.

Meskipun Pasangan JJ telah menyusundokumen Visi-Misi yang rinci, namun masih perluada penajaman tentangpenyelesaian konflikklaim hak atas tanah dikawasan hutan yang lebih ‘cepat’ dan promosisistem pengelolaanberbasis kearifan lokal.

44

Mohon dipastikan adanyatindak lanjut atas hasil prosesInkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak-hak MasyarakatHukum Adat Atas Wilayahnyadi Kawasan Hutan.

45

Mari memilih dan ber’tarung’ dengan kritis, jujur danmengutamakan pengembangan bangsa Indonesia

yang bermartabat dan negara yang demokratis.

46

Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014

Education