WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 123TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO, Menlmbang Menglngat a. bahwa dengan adanya perubahan jenis layanan dan kenaikan unit cost pada Rumah Sakit Umum dr. Wahldin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, maka perlu dllakukan penetapan tarif pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
82
Embed
Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 123TAHUN 2017
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menlmbang
Menglngat
a. bahwa dengan adanya perubahan jenis layanan dan kenaikan
unit cost pada Rumah Sakit Umum dr. Wahldin Sudiro Husodo
Kota Mojokerto, maka perlu dllakukan penetapan tarif
pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Pada
Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota
Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota
Mojokerto.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063):
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan
Kementrian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/0218/2014
tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Wahidin Sudiro HUsodo Kota Mojokerto;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pola Tata Kelola BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota
Mojokerto.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIF
LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN
SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo yang selanjutnya disebut
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mojokerto, yang
menyeienggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan
pelayanan rawat inap; rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Tarif Layanan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang
ada di Rumah Sakit yang dibebankah kepada pasien / masyarakat / penjamin pemakai
jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan
daya saing dan kemampuan masyarakat.
8. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan
di Rumah Sakit.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan
diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara
terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan rawat
inap.
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan kepada
pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan
dan /atau perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) jam sampai dengan
kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan Home Care adalah pelayanan yang diberikan di rumah sesuai dengan
kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan
oleh RSUD.
14. Pelayanan Oath lab adalah pelayanan yang dilakukan di laboratorium kateterisasi
jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh
darah yang selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive
melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda.
15. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan
kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi
dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai
bidangnya, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Umum dan Dokter
Gigi Spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosa
dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang
seoara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan antara lain administrasi, laundry
dan Iain-Iain.
20. High Care Unit (HCU) adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi
respirasi, hemodinamik, dan kesadaran stabil yang masih memerlukan pengobatan,
perawatan dan observasi secara ketat.
21. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan
memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan tingkat
pelayanan yang berada diantara ICU dan ruang rawat inap tidak perlu perawatan ICU
namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang
ketat.
22. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan
selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal menlnggal,
apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau menlnggal adalah sama, maka dihitung
1 (satu) hari rawat.
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi psikiatri, gizi, dan konsultasi lainnya.
24. Konsultasi Medik adalah permohonan konsultasi oleh Dokter Umum kepada Dokter
Spesialis, Dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh
Dokter Spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik.
26. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter spesialis
kesehatan jiwa.
27. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan
hukum.
28. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan
mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai petugas kesehatan
maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
29. Pelayanan Tansportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang
menlnggal di rumah sakit atau di luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut
Jenazah.
30. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari
ruang perawatan Paviliun, ruang perawatan kelas I, II, III dan ruang perawatan non
kelas.
31. Ruang Perawatan Non Kelas adalah ruang perawatan dikamar bersalin, perinatal,
rawat darurat dan perawatan intensif.
32. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk
keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan atau pertolongan persallnan
yang dilakukan di ruang operas!.
33. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik
disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan
diagnosa dan / atau terapi.
34. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik pembiusan umum, regional atau lokal.
35. Tindakan Medik Darurat adalah tindakan medik yang harus dilaksanakan segera pada
suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan atau
anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan;
36. Tindakan Medik Terencana/Elektif adalah tindakan medik yang dilakukan dengan
persiapan makslmal.
37. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan {on site) dalam rangka
observasi, diagnosa dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan
konsultasi pasien dan / atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
38. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus
yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cidera dengan penyulit yang
mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung
dengan kelengkapan peralatan khusus.
39. Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan
terhadap pasien intensif kardiovaskuler yang mengancam nyawa dengan melibatkan
tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelangkapan peralatan khusus.
40. Neonatal intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat
perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cidera
dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan
terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk bayi yang
berumur dibawah 1 (satu) bulan.
41. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat
perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cidera
dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan
terlatih, serta didukung dengan kelangkapan peralatan khusus untuk anak yang
berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun.
42. Pengujian kesehatan atau GCU {General Check Up) adalah pemeriksaan untuk
mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
43. Pelayanan Medical Check Up adalah pelayanan diagnostik terpadu yang mellputi
pemeriksaan dasar dan pemeriksaan penunjang.
44. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah keglatan yang mellputi perawatan jenazah,
konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan
pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
45. Visum et repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang
balk hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
46. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter untuk menetapkan sebab kematian
baik untuk kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan Medico Legal lainnya.
47. Biaya akomodasi adalah biaya fasilitas kamar, makan dan perawatan dasar di ruang
rawat inap rumah sakit.
48. Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah standar bahan kimia, bahan radiologi ,
bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosa, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
49. Alat Kesehatan Medik yang selanjutnya disebut Alkes adalah alat kesehatan yang
digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan , Rehabilitasi
Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana,
fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa,
pengobatan dan rehabilitasi.
51. Sewa Gedung dan sarana prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit.
52. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setlap kegiatan pelayanan yang diberikan
rumah sakit.
53. Remunerasi adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa
pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi,
visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
54. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan
kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan/mendapat
pelayananan dirumah sakit.
55. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah biaya atas penyelenggaraan pelayanan
administrasi rekam medis.
56. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter
yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di perguruan tinggi negeri,
diperkenankan melakukan tindakan medis di RSU atas pengawasan Dokter Spesialis
RSU.
57. Dokter tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di rumah sakit, tetapi mendapat
ijin/diberi wewenang oleh Direktur rumah sakit untuk merawat atau melakukan tindakan
medis.
58. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter Spesialis dari rumah sakit lain atau yang
lebih tinggi kelasnya yang memlllkl keahlian tertentu, keikutsertaannya dalam suatu
tindakan atas konsultasi darl dokter spesialis di rumah sakit.
59. Dokter Spesialis Anak Pendamping adalah Dokter Spesialis Anak yang mengikuti saat
tindakan operasi Caesar.
60. Joint Operation adalah tindakan operasi yang dilakukan bersama oleh dua atau lebih
spesialisasi berbeda pada satu penderita baik direncanakan maupun tidak
direncanakan.
61. Rujukan parsial adalah Rujukan Pasien untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan di
rumah sakit tidak bisa dilakukan.
BAB 11
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 2
Pelayanan rumah sakit yang dikenakan tarif adalah pelayanan sebagai berikut:
a. Pelayanan Medik meliputi:
1. RawatJalan;
2. Gawat Darurat;
3. Rawat Inap;
4. Rawat IntensifTerpadu;
5. Rawat High Care Unit (HCU);
6. Pelayanan Perinatal;
7. Rawat One Day Care;
8. Tindakan Medik Operatif;
9. Tindakan Medik Non Operatif;
10. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
11. Pelayanan Hemodialisa;
12. Pelayanan Endoskopi;
13. Pelayanan Bedah Sentral;
14. Pelayanan Medical Check Up;
15. Pelayanan Home Care;
16. Pelayanan Cath Lab.
b. Pelayanan Penunjang Medik Meliputi:
1. Laboratorium;
2. Radiologi/Elektromedik;
3. Rehabilitasi Medik;
4. Farmasi.
c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi:
1. Pelayanan Sterilisasi (CSSD);
2. Pelayanan Gizi;
3. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan Jenazah;
4. Pelayanan Ambulance;
5. Pelayanan Medicolegal dan Forensik;
6. Pelayanan Bank Darah (BDRS).
d. Pelayanan Non Medlk meliputi;
1. Sewa tanah/bangunan/ruangan;
2. Promosi, Study Banding dan Pelatihan Mandiri;
3. Pendldlkan dan Pelatihan;
4. Penelitian dan pengembangan;
5. Laundry.
Pasal 3
Jenis Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
a. Pelayanan Poliklinik Anak;
b. Pelayanan Poliklinik Andrologi dan Infertil;
c. Pelayanan Poliklinik Bedah Orthopedi;
d. Pelayanan Poliklinik Bedah Saraf;
e. Pelayanan Poliklinik Bedah Umum;
f. Pelayanan Poliklinik Bedah Urologi;
g- Pelayanan Poliklinik Geriatri;
h. Pelayanan Poliklinik Gizi;
i. Pelayanan Poliklinik Medical Chek Up (MCU);
j- Pelayanan Poliklinik Hamil;
k. Pelayanan Poliklinik Jantung Diagnostik Non Invasif (DNI);
1. Pelayanan Poliklinik Kandungan;
m. Pelayanan Poliklinik Kulit dan Kelamin;
n. Pelayanan Poliklinik Mata;
0. Pelayanan Poliklinik Paru;
P- Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam;
q- Pelayanan Poliklinik Kesehatan Jiwa;
r. Pelayanan Poliklinik Saraf;
s. Pelayanan Poliklinik THT;
t. Pelayanan Poliklinik Tumbuh Kembang;
u. Pelayanan Poliklinik Wijaya Kusuma.
Pasal 4
(1) Pelayanan Kesehatan di Intalasi Gawat Darurat meliputi:
a. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
1. IGD Non tindakan dasar
2. Perlksa dokter
b. Zona Kuning (level 3 dan 4) terdiri dari:
1. IGD Tindakan Dasar
2. Periksa dokter
3. Monitor
0. Zona Merah (level 1 dan 2) terdiri dari:
1. IGD Tindakan Dasar
2. Periksa dokter
3. Oksigen
4. Alat-alat resusltasi
5. Observasi kegawatdaruratan.
d. Tindakan Kegawadaruratan;
e. Operas! Kegawatdaruratan:
(2) Tarif Layanan Kesehatan dalam bentuk biaya pemeriksaan dan tindakan paket
keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis zona
pelayanan yang ada dalam Pelayanan Gawat Darurat;
(3) Terhadap pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah tarif konsultasi;
(4) Terhadap pasien yang memerlukan tindakan medik di luar paket sesuai dengan
kelompok dan penunjang medik lebih lanjut pada Pelayanan Gawat Darurat dibayar
secara terpisah oleh penerima jasa;
(5) Terhadap pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnosa,
pengobatan dan atau pelayanan lain yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan
tarif sesuai dengan hari rawat.
Pasal 5
(1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap meliputi:
a. Rawat Inap Kelas III;
b. Rawat Inap Kelas II;
c. Rawat Inap Kelas I;
d. Rawat Inap Paviliun;
(2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang rawat inap terdiri dari:
a. Biaya kamar;
b. Biaya dokter;
0. Biaya perawatan;
d. Tindakan.
(3) Pasien yang dirawat di Ruang Isolasi tarif kamar setara dengan tarif kamar kelas II.
(4) Pasien yang mendapat perawatan lebih dari 6 (enam) sampal dengan kurang darl 24
(dua puluh empat) jam dikenakan blaya Rawat Inap sehari.
(5) Tarif kelas perawatan bay! baru lahir dengan rawat gabung di rumah sakit ditetapkan
sebesar lima puiuh persen (50%) dari tarif kelas perawatan ibu.
(6) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir tanpa rawat gabung di rumah sakit ditetapkan
sesuai dengan tarif kelas perawatan bayi yang ditempati.
(7) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik serta Rehabilitasi Medik
pada Instalasi Rawat Inap dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.
Rasa! 6
(1) Pelayanan Rawat Intensif Terpadu meliputi:
a. Pelayanan di Intensive Care Unit (ICU);
b. Pelayanan di Intensive Cardiac Care (ICCU);
0. Pelayanan di Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
d. Pelayanan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU);
e. Pelayanan di High Care Unit (HCU).
(2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari:
a. Biaya kamar;
b. Biaya dokter;
0. Biaya perawatan;
d. Tindakan.
Pasal 7
(1) Pelayanan Perinatal meliputi:
a. Pelayanan Obstetri Neonatal EmergensiKomprehensif (PONEK).
b. Pelayanan Perinatal terdiri atas:
1. Pelayanan Antenatal;
2. Persalinan Normal;
3. Persalinan dengan tindakan berupa persalinan pervaginam dan operatif.
c. Pelayanan Bayi Baru Lahir (Neonatus) berupa Pelayanan Bayi Baru Lahir Normal
dan Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan (Pelayanan Neonatus Intensive
Care Unit/NICU).
(2) Terhadap pasien yang memerlukan pendampingan dokter anak, maka akan dikenakan
tambahan biaya dokter pendamping sebesar 5% dari tarif operasinya.
Pasal 8
(1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 8 dan
9 meliputi:
a. Tindakan Medik Operatif;
b. Tindakan Medik Non Operatif.
(2) Pelayanan Tindakan Medik Operatif ditetapkan dalam berdasarkan tingkat kompleksitas
tindakan medik operasi dengan mengacu pada perhitungan unit cost dan International
Class of Diagnosis (ICD).
(3) Tindakan operasi yang tidak terencana (darurat), maka dikenakan tarif tambahan
sebesar 15 % dari tarif layanan;
(4) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-
obatan dan alat-alat kesehatan.
(5) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b merupakan
suatu tindakan yang dilakukan di luar kamar operasi oleh tenaga medis berdasarkan
kompleksitas tindakan.
Pasal 9
(1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam pasal2 huruf a angka 10
terdiri atas:
a. Pelayanan Medik Dasar;
b. Pelayanan Medik Spesialistik.
(2) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri atas:
a. Pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut;
b. Pemeriksaan dan/atau tindakan bedah mulut;
c. Pemeriksaan dan/atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.
Pasal 10
Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 11 meliputi:
a. Pelayanan Hemodialisa elektif;
b. Pelayanan Hemodialisa emergency.
Pasal 11
Pelayanan Endoskopi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 12 meliputi:
a. Gastroskopi;
b. Colonoskopi;
c. Bronkoskopi;
d. Laringoskopi.
Pasal 12
Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 13 meliputi;
a. Bedah Umum;
b. Bedah Orthopedi;
c. Bedah Syaraf;
d. Bedah Urologi;
e. Bedah Kebidanan dan Kandungan;
f. Bedah Mata;
g. Bedah THT;
h. Bedah Mulut.
Pasal 13
Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 14
meliputi;
a. Pemeriksaan Fisik;
b. Pemeriksaan Gigi dan mulut;
c. Pemeriksaan Jantung;
d. Pemeriksaan Radiologi;
e. Pemeriksaan Laboratorium;
f. Pemeriksaan Kebidanan dan kandungan;
g. PemerksaanTHT;
h. Pemeriksaan Psikologi;
i. Pemeriksaan Medik dan penunjang lainnya.
Pasal 14
Pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 15 meliputi:
a. Perawatan luka pasien;
b. Perawatan Ibu dan Bayi terdiri atas:
1. Perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas);
2. Perawatan bayi baru lahir (memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat).
c. Perawatan Fisioterapi;
d. Konsultasi Gizi dan Catering Diet.
Pasal 15
Pelayanan Cath Lab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 16 meliputi:
a. Paket DCA;
b. Paket PTCA;
c. TPM;
d. PTMC;
e. Katerisasi Jantung;
f. Neuro Intervensi.
Pasal 16
(1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
a. Laboratorium;
b. Radiologi / Elektro Medik;
c. Rehabilitasi Medik;
d. Farmasi.
(2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kimia klinik;
b. Hematologi;
c. Faal Hemostatis;
d. Imunologi-serologi;
e. Penanda Tumor;
f. Serologl Hoimon;
g. Mikrobiologi;
h. Cairan tubuh;
i. Parasitologi;
j. Toxikologi;
k. Pathologi Anatomi.
(3) Pelayanan Radiologi/Elektromedlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Rontgen;
b. X-ray;
c. CT-scan.
(4) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Fisioterapi;
b. Terapi Okupasional;
c. Terapi Wicara;
d. Ortothik dan/atau prostetik.
(5) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Layanan Farmasi (YanFar);
b. Pemberian Informasi Obat (PIO);
c. Konseling dan visite.
(6) Tarif pemeriksaan penunjang medik tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habispakai yang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik (kontras).
Pasal 17
(1) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
meliputi:
a. Pelayanan Sterilisasi (CSSD);
b. Pelayanan Gizi;
c. Pelayanan Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah;
d. Pelayanan Ambulan;
e. Pelayanan Medico Legal dan Forensik;
f. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
(2) Pelayanan Sterilisasi (CSSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Alat logam;
b. Alat non logam dan non linen;
c. Linen.
(3) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Layanan Makanan Minuman Pasien;
b. Konseling dan Visite.
(4) Pelayanan pemulasaraan atau perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. Perawatan jenazah;
b. Penyimpanan jenazah;
c. Pengawetan jenazah;
d. Pemakaman jenazah Mr. X.
(5) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Mobil ambulance;
b. Mobil jenazah.
(6) Pelayanan Medikolegal dan Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a. Visum et Repertum atau surat keterangan medik berdasar forensik orang hidup
(forensik klinik), pemeriksaan psikiatrik forensik atau pemeriksaan jenazah;
b. Pelayanan jenazah terdiri atas pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi).
(7) Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf f meliputi:
a. Pemeriksaan Golongan Darah;
b. Pelayanan Permintaan Darah.
Rasa! 18
(1) Pelayanan Non Medik meliputi:
a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan;
c. Promosi, Study Banding dan Pelatihan Mandiri;
d. Sewa tanah/bangunan/ruangan;
e. Laundry.
(2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL);
b. Biaya Ujian;
c. Biaya Magang.
(3) Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Biaya Penelitian/Observasi/Pengambllan Kasus;
b. Peminjaman berkas Rekam Medls untuk penelitian.
(4) Promosi, Study Banding dan Pelatihan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. Promosi perusahaan;
b. Orientasi/study banding Instansi Pemerlntah;
c. Orientasi/study banding Instansi Swasta;
d. Pelatihan Mandiri.
(5) Sewa tanah/bangunan/ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
atas:
a. Sewa ruang pertemuan;
b. Sewa Lab. Skill;
c. Sewa bangunan lainnya.
(6) Pelayanan Laundry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Linen;
b. Laundry Non Medis.
BAB III
TARIF PELAYANAN RSUD
Baglan Kesatu
Dasar Perhltungan Tarif
Pasal 19
(1) Perhitungan tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhitungkantotal biaya yang terdiri dari biaya pegawai, biaya jasa pelayanan, biaya bahan, biaya
barang dan jasa, biaya penyusutan dan biaya non operasional tidak temasuk biaya obat;(2) Selain berdasar unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan besaran tarif
tetap mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan,
volume layanan, azas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat dan daya bell
masyarakat;
(3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa
Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
Pasal 20
(1) Besaran tarif Pelayanan Home Care ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif
tindakan medik rumah sakit ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan jaraknya.(2) Besaran tarif sewa tanah/bangunan/promosi/studi banding dan pelatihan mandiri disertai
perjanjian kerjasama/proposal/surat resmi dari institusi pemakai jasa.
(3) Besaran tarif pemeriksaan penunjang pasien yang dilakukan rujukan parsial ke luar
rumah sakit, maka dikenakan tarif 10% lebih tinggi dari tarif fasilitas kesehatan yang
dituju.
(4) Pembayaran tindakan di Poliklinik Gjgi dan Mulut dapat dilakukan melalui angsuran
untuk tarif paling sedikit Rp4.00Q.000 (Empat Juta Rupiah) dan tindakannya memerlukan
observasi lebih lanjut (perawatan berkelanjutan).
(5) Tatacara pembayaran secara anggsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
Pasal 21
(1) Tarif Tindakan Medis Operatif meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Apabila terjadi 2(dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaanterhadap pasien yang sama oleh satu operator, paket tindakan operatif pertama dihitung100% (seratus persen) atau tarif yang tertinggi. Sedangkan tindakan operatif kedua danseterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif tersebut.
(3) Tindakan medik operatif yang melibatkan lebih dari satu dokter spesialis operator (jointoperation), pasien dikenakan tambahan tarif 85% (delapan puluh lima persen) dari tarifoperasi kedua dan seterusnya.
(4) Tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan konsultan dokter spesialis
operator dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya, pasien dikenakantambahan tarif jasa konsultan.
BAB IV
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN
Pasal 22
Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut biaya pelayanan sebagai pembayaranatas layanan di Rumah Sakit.
Pasal 23
Obyek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 24
Subyek Tarif Layanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yangmendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA
Pasal 25
Tingkat penggunaaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan serta kelas
perawatan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
Pasal 26
(1) Struktur dan besaran tarif Layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.
(2) Tarif Layanan Kesehatan bagi peserta asuransi atau Perusahaan atau Badan Hukum
atau Pihak Penjamin lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan suatu perikatan kerjasamaantara kedua belah pihak.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 27
(1) Pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien ditempatpembayaran yang telah disediakan.
(2) Bagi wajib bayar Tarif Layanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat padawaktunya, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan cara pembayaran.
(3) Pembayaran bag! peserta asuransi atau perusahaan atau badan hukum atau penjaminlalnnya sebagaimana yang diatur dalam suatu perikatan kerjasama antara kedua belahpihak.
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28
(1) Surat teguran atau surat perlngatari atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Tarif Layanan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempopembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang
sejenis disampaikan wajib bayar Layanan harus melunasi Tarif Layanan yang terutang.(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB IX
SAAT TARIF LAYANAN TERUTANG
Pasal 29
Saat Tarif Layanan Kesehatan terutang adalah pada saat wajib bayar tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
BABX
PENGURANGAN, KERINGANAN,DAN
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN
Pasal 30
(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Tarif Layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Bayar antara lain untuk
mengangsur.
19
BAB XI
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT
Pasal 31
(1) Penerimaan Fungsional Rumah Sakitterdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.(2) Penerimaan Fungsional seluruhnya digunakan langsung oleh rumah sakit.
(3) Tata cara pengeiolaan seiuruh penerimaan rumah sakit (pemungutan, pembukuan,penyaluran dan penggunaan dana serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktur.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun
2012 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 33
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal
INTEL&AMD
Typewritten text
29 Desember 2017
INTEL&AMD
Typewritten text
WALIKOTA MOJOKERTO ttd. MAS’UD YUNUS
INTEL&AMD
Typewritten text
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 03 Januari 2018
INTEL&AMD
Typewritten text
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO ttd. Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T. Pembina Utama Madya NIP. 19590109 198712 1 002
INTEL&AMD
Typewritten text
Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 2
INTEL&AMD
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd. PUDJI HARDJONO, SH Pembina Tk. I NIP. 19600729 1 198503 1 007
20
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 123 TAHUN 2017
TANGGAL ; 29 DESB1IBER2017
TARIF RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
A. TARIF PELAYANAN MEDIK :
1. TARIF RAWATJALAN
NO KEGIATAN
TARIF (Rp)
NON
PAVILIUN
PAVILIUN
1. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis 40.000 50.000
2. Konsultasi ke Dokter Spesialis 40.000 50.000
3. Dokter Umum/dokter gigi 20.000 40.000
4. Cetak ID Card pasien baru 5.000 6.000
5. Penggantian cetak ID card hilang 5.000 6.000
6. Cetak rekam medis 15.000 20.000
NO JENIS TINDAKAN
TARIF (Rp)
NON
PAVILIUNPAVILIUN
1 Injeksi 20.000 26.000
2 Aff Heacting < 5 30.000 40.000
3 AffHeacting 6-10 40.000 52.000
6 AFF Wire Arcbarr 240.000 312.000
7 Rawat Luka Besar 80.000 110.000
8 Rawat Luka Sedang 50.000 65.000
9 Rawat Luka Kecil 40.000 52.000
10 Lepas Catheter 30.000 40.000
11 Pasang Catheter Uretra 50.000 65.000
12 Rehecting 50.000 65.000
13 Bullectomy <10% 56.000 75.000
14 Bullectomy 11-20% 100.000 130.000
15 Bullectomy 21-30% 125.000 165.000
16 Bullectomy >30% 195.000 254.000
17 Rectal Touche 36.000 47.000
18 Treadmil 500.000 650.000
19 Reheacting < 5 50.000 65.000
20 Rehecting 6-10 80.000 110.000
21 Rehecting 11-20 120.000 156.000
22 Rehecting >20 160.000 210.000
23 Eksisi Clavus 210.000 275.000
24 Ekstirpasi lipoma 416.000 545.000
21
25 Ekstraksi kuku 334.000 435.000
26 Injeksi Sub Konjungtiva 50.000 65.000
27 Nebulizing 1 kali tindakan 200.000 350.000
28 Oksigen Nasal ̂ 12 jam 44.000 65.000
Klinik Anak
1 MantouxTest 200.000 250.000
2 Pasang Sonde 60.000 80.000
Klinik AndrologI
1 Injeksi 20.000 26.000
2 Analisis Sperma (SA) 100.000 120.000
3 Rectal Toucher (RT) 25.000 30.000
4 Vasektomi 1.500.000 2.000.000
5 Preparasi Sperma 1.500.000 2.000.000
6 Inseminasi Intra Uterin (IIU) 1.000.000 1.500.000
7 USG Pemantaun Telur 170.000 200.000
8 USG Reproduksl Pria 170.000 200.000
9 Test Doppler 37.000 45.000
10 Injeksi Intracavernosal 61.000 75.000
11 Injeksi IM/SC/IV/IC 14.000 20.000
12 Fertilisasi In Vitro (IVT) 38.500.000 50.000.000
13 Transfer Embrio (ET) 8.000.000 9.600.000
14 Transfer Embrio Beku (FET): Pencairan 8.250.000 9.900.000
1 Setara D1 (orq/ periode ujian) 25.0002 Setara 03 (orq/ periode uiian) 50.0003 Setara DIV dan S1 (orq/ periode ujian) 100.0004 Setara S2 (orq/ periode ujian) 200.000