Modul+PENATAUSAHAAN+OK

5/24/2018 Modul+PENATAUSAHAAN+OK

1/28

PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D)

TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

I. UMUM

A. Latar Belakang

Pada dasarnya penatausahaan asset/Barang (apapun bentuknya) Milik

Negara / Daerah adalah a!a, dengan pengecualian pada penyimpanan

"#kt$ ke%e!$l$kan al$ untuk asset Tanah dan Bangunan yang ditetapkan

harus diserahkan kepada Bendahara Negara yaitu Menteri Keuangan.

Penatausahaan bangunan gedung negara sebagai Barang Milik Negara

(BMN), diatur dengan

a. !ndang !ndang N"m"r # tahun $%%& tentang Perbendaharaan Negara.

b. Peraturan Pemerintah N"m"r ' tahun $%%', tentang Pengel"laan Barang

Milik Negara / Daerah.c. Peraturan Menteri Keuangan N"m"r ' /PMK.%'/$%% tentang Tata *ara

Pelaksanaan Penggunaan, Peman+aatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri N"m"r # tahun $%% tentang Ped"man

Teknis Pengel"laan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan bangunan rumah negara sebagai Barang Milik Negara

(BMN) secara umum sama dengan gedung negara, sedangkan secara

khusus yang terkait dengan penetapan dan perubahan status penghunian

dan pemindahtanganan (diual kepada Pega-ai Negeri) diatur dalam

a. !ndangundang Darurat n"m"r # tahun # tentang Penualan 0umah

rumah Nebgeri kepada Pega-ai Negeri.

233652685.doc Hal: 1 dari 28


2/28

b. !ndangundang Darurat n"m"r $ tahun # tentang Penetapan

!ndangundang Darurat n"m"r # tahun # tentang Penualan 0umah

rumah Nebgeri kepada Pega-ai Negeri sebagai !ndang !ndang.

c. Peraturan Pemerintah 0epublik 1nd"nesia n"m"r 23 tahun #3$ tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah n"m"r #' tahun #& tentang

Pelaksanaan Penualan 0umah Negeri.

d. Keputusan Bersama Menteri Pekeraan !mum dan Tenaga 4istrik dan

Menteri Keuangan n"m"r $##/KPT5/#& n"m"r Kep##36

MK/17/3/#&tentang Pelaksanaan Penualan 0umah Negeri.

e. Keputusan Menteri Pekeraan !mum dan Tenaga 4istrik dan Menteri

Keuangan n"m"r &/KPT5/#& tentang Penunukan Pelaksana

8e-enang untuk Perubahan/Penetapan 5tatus 0umah Negeri.

+. Keputusan Presiden 0epublik 1nd"nesia n"m"r &% tahun #& tentang

Tata *ara Penualan 0umah Negeri.

g. Peraturan Pemerintah 0epublik 1nd"nesia n"m"r &% tahun #& tentang

0umah Negara.

h. Peraturan Pemerintah N"m"r 2# tahun $%%', (9Tambahan Pasal: pada

PP n".&%/&) tentang 0umah Negara.

Peraturan lain yang terkait dalam pengel"laan barang milik negara/daerah,

antara lain adalah;

#. !ndangundang N"m"r Tahun #'% tentang Peraturan Dasar P"k"k

p"k"k


3/28

3. Peraturan Pemerintah N"m"r &% Tahun #' tentang =ak >una !saha,

=ak >una Bangunan dan =ak Pakai atas Tanah

. Peraturan Pemerintah N"m"r $& Tahun $%% tentang 5tandar


4/28

#) perencanaan kebutuhan dan penganggaran

$) pengadaan

2) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

&) penggunaan) penatausahaan

') peman+aatan

) pengamanan dan pemeliharaan

3) penilaian

) penghapusan

#%)pemindahtanganan

5iklus pengel"laan tersebut sangat terkait dengan sistim pengel"laan

keuangan negara, pr"sedur pengadaan barang/asa, dan ketentuan

ketentuan pr"ses pengel"laannya sesuai peraturan perundangan sebagai

tersebut pada huru+


5/28

B. S##nan Pea"at Pengel&la Barang Negara/Daerah.

Cleh peraturan perundangan, peabat yang mengel"la telah ditetapkan

sebagai berikut

#. Pengel"la Barang;

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengel"la

barang milik negara.

>ubernur/bupati/-alik"ta adalah pemegang kekuasaan pengel"laan

barang milik daerah.

$. Pelaksana +ungsi"nal Pengel"la Barang;Direktur enderal Perbendaharaan adalah pelaksana +ungsi"nal pengel"la


5ekretaris Daerah adalah pelaksana +ungsi"nal pengel"la barang milik

daerah.

2. Pembantu Pengel"la Barang;

5et.Diten/Kepala Bir" !mum/yang sederaat adalah pembantu pengel"la


5ekretaris Daerah/Kepala Bir" !mum/yang sederaat adalah pembantu

pengel"la barang milik daerah.

&. Pengguna Barang;

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya.

Kepala satuan kera perangkat daerah (5KPD) adalah Pengguna Barang

bagi satuan kera perangkat daerah yang dipimpinnya.

. Pelaksana +ungsi"nal Pengguna Barang;

5eken Departemen/4embaga/Badan/atau setingkat adalah Pelaksana

Eungsi"nal Pengguna Barang milik negara.

5ekretaris Daerah /4embaga/Badan/atau setingkat adalah Pelaksana

233652685.doc Hal: 5 dari 28


6/28

Eungsi"nal Pengguna Barang milik daerah.

'. Kuasa Pengguna Barang;

5eken Departemen/4embaga/Badan/atau setingkat adalah Kasa

Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang diurusnya.

Kepala unit pelaksana teknis daerah (!PTD) adalah Kuasa Pengguna

Barang bagi unit kera perangkat daerah yang diurusnya.

. Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Barang dari Peabat Pembuat

K"mitmen;

Panitia yang berbeda dengan tugas berbeda yaitu dalam Pengadaan

Barang dan yang lain dalam Penerima Barang setelah dilakukan

pelaksanaan pengadaan barang "leh Peabat Pembuat K"mitmen , baik

BMN maupun BMD.

3. Penyimpan, Pengurus dan Penyalur Barang milik Negara / Daerah;

5ta+ yang bertugas menyimpan, mengurus dan menyalurkan barang milik

negara/daerah

5ecara tabulasi menadi sebagai berikut

Peabat Pusat yang bertugas dalam Pengel"laan BMN;

N&. Pea"at Pengel&la BMN Pea"at Str#kt#ral P#at

# Pemegang Kekuasaan Pengel"laan BMN Menteri Keuangan

$ Pelaksanan Eungsi"nal Pengel"la BMN Diren Perbendaharaan

2 Pembantu Pengel"la BMN 5ekditen Perbendaharaan

& Pengguna.BMN Menteri/ Ketua 4embaga / Ka Badan

Kuasa Pengguna BMN Diren5eken/1ren/Ka.baKa.5atker.

' Panitia pengadaan dan Penerimaan PN5 yang diangkat "leh 5eken.

Penyimpan, Pengurus, Penyalur BMN PN5 yang diangkat "leh 5eken.

3 Pengurus BMN PN5 yang diangkat "leh 5eken.

Peabat Daerah yang bertugas dalam Pengel"laan BMD;

233652685.doc Hal: 6 dari 28


7/28

N&. Pea"at Pengel&la BMD Pea"at Str#kt#ral Pe!da

# Pemegang Kekuasaan Pengel"laan BMD >ubernur/Bupati/8alik"ta

$ Pengel"la BMD 5ekretaris Daerah

2 Pembantu Pengel"la BMD Ka.0"/Bag.Kapan/!mum.

& Pengguna.BMD Ka. 5atuan Kera Perangkat Daerah

Kuasa Pengguna BMD Ka.!nit Pelaksana Teknis Daerah

' Panitia pengadaan, Panitia Penerimaan PN5 yang diangkat "leh 5ek.Da.

Penyimpan BMD PN5 yang diangkat "leh 5ek.Da.

3 Pengurus BMD PN5 yang diangkat "leh 5ek.Da.

III. PEREN*ANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

A. Peren+anaan Ke"#t#han Barang / "ang#nan ged#ng.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu k""rdinasi

dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan

sesuai k"ndisi daerah masingmasing.

Mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan

suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak

terpisahkan dalam pengel"laan barang milik negara/daerah.

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang negara/daerah

perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kera Kementerian4embaga

maupun satuan kera perangkat daerah /5KPD (Kant"r Dinas/4embaga

Daerah), sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan barang untuk seluruhsatuan kera.

!ntuk menghitung kebutuhan sarana ruang kera bangunan gedung/kant"r

dalam pr"gram perencanaan didasarkan pada 5truktur Crganisasi, Tup"ksi,

Peralatan yang digunakan, serta data lahan (tanah) yang akan dibangun.

!ntuk menghitung kebutuhan sarana ruang kera bangunan gedung/kant"r

233652685.doc Hal: 7 dari 28


8/28

dan biaya pembangunannya, dapat diacu Keputusan Menteri Permukiman

dan Prasarana 8ilayah n"m"r 22$/KPT5/M/$%%$ diganti Peraturan Menteri

Pekeraan !mum n"m"r &/P0T/M/$%%, yang menetapkan standar luasan

ruang kera dan tata cara pelaksanannya.

!ntuk menghitung harga bangunan setempat, diacu keputusan Pemda

tentang harga per M$ bangunan sesuai tipe bangunan dan umlah/tingkat

lantai bangunannya. 5tandar =arga Per M$ bangunan gedung tersebut

ditetapkan "leh Kepala Daerah setempat. Dalam hal bangunan gedung tidak

sederhana maupun bangunan gedung khusus, diperlukan bantuan

mempr"gram harga bangunan "leh instansi Pekeraan !mum bidang *ipta

Karya khusus bangunan gedung.

=asil pr"gram besaran bangunan dan harga menadi masukan pada

penyusunan anggaran instansi yaitu pada penyusunan 0encana Kegiatan

dan


9/28

4embaga sebagai Pengg#na. Tahap tahap perencanaan kebutuhan dan

penganggran adalah sebagai skema berikut.

-. Al#r Pr&e Peren+anaan Ke"#t#han dan Penganggaran

0encana penganggaran yang berdasar pada rencana kebutuhan barang,

disusun berdasar pada 0PM N/D.

0encana penganggaran setelah dibahas ditingkat Departemen / 4embaga

diusulkan sebagai 0encana Kebutuhan


10/28

0. S$kl# Peren+anaan Ke"#t#han dan Penganggaran

Dalam penyusunan rencana kera dan anggaran kementerian /lembaga/

perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan

anggaran berbasis prestasi kera dan pengukuran akuntabilitas kinera.

=al itu menentukan bah-a anggaran yang akan disetuui DP0/DP0D

adalah yang terukur dan bersi+at dapat diukur / akuntabel.

Dalam upaya transparansi (untuk meluruskan kembali tuuan dan +ungsi

anggaran) 0K< K4 maupun 0K< 5KPD ditetapkan menadi


11/28

SIKLUS PERENCANAAN DAERAH

Peren+anaan Penganggaran

Pelaksanaan Penatausahaan Pertg,-ban Pemeriksaan

RP'MD

RKPD

KUA PPAS

N&taKee%akatan

Ped&!an

Pen1##nan

RKA2SKPD

RKA2SKPD

RAPBD

E3al#a$

Ra%erda APBD

&leh G#"ern#r/

Mendagr$

Ran+angan

DPA2SKPD

DPA2SKPD

4er$5$ka$

La%&ran Real$a$

Se!eter Perta!a

Per#"ahan APBD

Penata#ahaan

Belan)a

G Pener"$tan SPM2UP6

SPM2GU6 SPM2TU danSPM2LS &leh Ke%ala

SKPD

G Pener"$tan SP-D &leh

PPKD

Penata#ahaan

Penda%atan

Keka1aan danKe7a)$"an daerah

G Ka U!#!

G P$#tangG In3eta$

G Barang

G Dana *adangan

G Utang

Ak#ntan$

Ke#angan Daerah

La%&ran Ke#angan

Pe!er$ntah Daerah

G LRA

G Nera+a

G La%. Ar# Ka

G *aLK

La%&ran

Ke#angan

d$%er$ka &leh

BPK

Ra%erdaPertangg#ng2

)a7a"an APBD

APBD

G Bendahara %ener$!aan

7a)$" !en1et&r

%ener$!aann1a ke

reken$ng ka #!#!

daerah ela!"at2la!"atn1a , har$ ker)a

Penata#ahaan

Pe!"$a1aan

G D$lak#kan &leh PPKD

Pelakanaan

APBD

Penda%atan

Belan)a

Pe!"$a1aan

D$##n Se#a$SAP

BAHAS

DPRD

SETU'U

DPRD

Peren+anaan Penganggaran

E"rmat 0encana Kebutuhan Barang 5KPD (0KB 5KPD) (4ampiran #)

dan 0encana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 5KPD (0KPB 5KPD)

(4ampiran $).

I4. PENGADAAN

A. Pengadaan "arang e+ara U!#!

#. Pengadaan barang daerah dilaksanakan "leh Panitia/Peabat Pengadaan

yang ditetapkan "leh Menteri / Kepala Daerah dan penetapantersebut

dapat didelegasikan kepada 5atker/5KPD.

$. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara;

a. pengadaan/pemb"r"ngan pekeraan

233652685.doc Hal: 11 dari 28


12/28

b. membuat sendiri (s-akel"la)

c. penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau ke-aiban Pihak

Ketiga)

d. tukar menukar dan guna serah bangun (gsb) F guna bangun serah(gbs).

B. Pelakanaan Pengadaan Barang M$l$k Negara/Daerah 2 Bang#nan

Ged#ng.

a. Panitia Pengadaan melaksanakan pengadaan barang terutama bangunan

gedung berdasar pada Keppres 3% tahun $%%2 beserta ketentuan

"perasi"nal yang melengkapi dengan ketentuan tidak bertentangan.

b. Beberapa ketentuan teknis "perasi"nal maupun teknis tekn"l"gi yang

terkait pengadaan bangunan gedung yang dapat diacu antara lain

#. Kep. Men. Kimpras-il n". 22/KPT5/M/$%%2 tentang Petunuk

Pelaksanan Pengadaan asa K"nstruksi "leh 1nstansi Pemerintah.

$. Per.Men. P! n". '%2/P0T/M/$%% tentang Ped"man !mum 5istem

Pengendalian manaemen di 4ingkungan Dep. P!.

c. 5etelah pengadaan / pembangunan gedung, langkah persiapan

penatausahaan yang perlu dilakukan adalah menyusun lap"ran

pengadaan dengan data pengadaan antara lain

#. Data pembiayaan Dipa/Dipada.

$. K"ntrak / 0ingkasan K"ntrak

2. >ambar 4egger, yaitu gambar arsitektur Denah dan Tampak

secukupnya dengan da+tar prasarana dan sarana bangunan

gedungnya.

&. 1Ain Menbangun Bangunan (1MB) dan 1Ain Penggunaan Bangunan

(1PB).

. 0ek"mendasi yang perlu, misalnya dari P4N untuk listrik Dinas

Tenaga Kera untuk mesinmesin, li+t/ele?at"r, tanggaalan/eskallat"r

dll.

233652685.doc Hal: 12 dari 28


13/28

'. Data Tanah dari pr"ses pengadaan tanah, antara lain

a) berita acara pembebasan tanah (atau per"lehan dengan cara lain)

b) berkas (pertinggal) perm"h"nan hak pakai/hak pengel"laan

c) salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hak pengel"laan

d) serti+ikat atas tanahnya.

*. Da5tar ha$l %engadaan "arang !$l$k negara/daerah.

Da+tar hasil pengadaan barang milik negara/daerah memuat catatan seluruh

barang yang diadakan "leh semua 5KPD dalam masa satu tahun anggaran.

Pelaksana Eungsi"nal Pengguna bertanggung a-ab untuk membuat da+tar

hasil pengadaan barang milik negara/daerah tahunan dalam lingkup

-e-enangnya dan bertanggung a-ab pula untuk melap"rkan/menyampaikan

da+tar hasil pengadaan barang milik negara/daerah tersebut kepada

Pengel"la khususnya Tanah dan Bangunan, termasuk gedung

negara/daerah.

Pr"sedur pembuatan Da+tar =asil Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah

(D=PBMN/D) tersebut adalah sebagai berikut;

a. Pembantu pengel"la menyediakan +"rmulir yang diperlukan

b. E"rmulir tersebut dikirim/disampaikan kepada semua 5KPD untuk diisi

sesuai dengan barangbarang yang diadakan "leh unit yang

bersangkutan

c. Da+tar tersebut dibuat setiap ' (enam) bulan

d. Da+tar hasil Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dari semua 5KPD

dikirim ke pembantu pengel"la paling lambat $ (dua) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan untuk disusun/dihimpun

menadi Buku Da+tar =asil Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah.

233652685.doc Hal: 13 dari 28


14/28

4. PENERIMAAN6 PEN8IMPANAN DAN PEN8ALURAN

A. U!#!

Penerimaan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanut dari hasil

pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan d"kumen

pengadaan dan berita acara.

Penyimpanan dan penyaluran barang milik negara/daerah sebagai tindak

lanut dari penerimaan barang milik negara/daerah dilakukan "leh Pengguna.

Kecuali untuk Tanah dan Bangunan "leh Pengel"la.

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik

negara/daerah diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan dan

penyaluran disesuaikan dengan si+at dan enis barang. !ntuk bangunan

gedung, penyalurannya disebut penetapan status penggunaan.

Dalam penetapan 5tatus Penggunaan Bangunan >edung dilakukan sesuai

rencana untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas p"k"k

dan +ungsi, sebagai yang ditetapkan pada Mata Kegiatan pada

D1P


15/28

2. Buku hasil pengadaan

&. Kartu barang

. Kartu persediaan barang.

Dalam hal teradi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, maka petugaspenyimpan maupun atasan langsungnya secara bersama bertanggunga-ab

atas kerugian yang teradi.

D. Pen1al#ran

Penyaluran asset bangunan gedung adalah Penetapan 5tatus Penggunaan

bangunan tersebut, sesuai yang ditetapkan pada Mata Kegiatan pada

D1P


16/28

#. Nama 5atker / 5KPD

$. umlah pers"nil/pega-ai pada 5atker/5KPD

2. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan

tugas p"k"k dan +ungsi 5KPD atau Pr"gram Kebutuhan dan


17/28

$. Menteri/Kepala Daerah akan menetapkan tanah dan bangunan yang

tidak dipergunakan milik negara/ untuk penyelenggaraan tugas p"k"k

dan +ungsi 5KPD yang masih membutuhkan

2. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut

diatas dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah

dan/atau bangunan tersebut.

&. E"rmat Da+tar Barang yang Diterima Dari Pihak Ketiga (4ampiran $2),

5urat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan 5tatus Penggunaan

Barang Milik Negara/Daerah (4ampiran $&).

4II.PENATAUSAHAAN

A. U!#!

5ecara umum dalam penatausahaan barang milik negara/daerah dilakukan

"leh Pengguna dan dilap"rkan kepada Pengel"la dengan 2 (tiga) kegiatan

yang meliputi;

#. %e!"#k#an yaitu kumpulan t"tal in?entaris dari ' macam K1B dari

in?entarisasi.

$. $n3entar$a$ yaitu menyusun da+tar (bila perlu melalui sensus) tiap

macam kel"mp"k barang ke dalam ' macam Kartu 1n?entaris Barang (K1B


18/28

menyusun pembukuan berupa Buku Da+tar Barang Kuasa Pengguna

(DBKP).

c. Pembantu pengel"la melakukan k""rdinasi dalam pencatatan dan

penda+taran barang milik negara/daerah berupa Tanah dan Bangunan

sebagaimana tanggunga-abnya, baik terkait d"kumentasi bukti

kepemilikanasli tanah dan bangunan yang digunakan, tetapi uga

untuk yang tidak/belum digunakan.

-. In3entar$a$

a. Penyusunan Buku 1n?entarisasi

Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun Buku 1n?entaris dengan

melakukan penda+taran dan pencatatan (bila perlu melalui sensus)

sesuai +"rmat Kartu 1n?entaris Barang (K1B) sebagai berikut;

#) K 1 B (K1B) < Tanah 9k"s"ng tanpa bangunan: (4ampiran $)

$) K 1 B (K1B) B Peralatan dan Mesin (lampiran$')

2) K 1 B (K1B) * >edung dan Bangunan (4ampiran$)

&) K 1 B (K1B) D alan, 1rigasi dan aringan (4ampiran $3)

) K 1 B (K1B) H


19/28

b. Beberapa ketentuan penyusunan Buku 1n?entaris

#) Barang Milik Negara (di daerah) yang digunakan "leh Pemerintah

Daerah, diin?entaris tersendiri dan dilap"rkan kepada pengel"la.

$) Termasuk barang milik negara/daerah yang digunakan "leh

Perusahaan Daerah/ Badan !saha Milik Negara/Daerah/yayasan

Milik Negara/ Daerah, diin?entaris tersendiri dan dilap"rkan kepada

pengel"la.

2) Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan !saha Milik Negara/Daerah /

yayasan Milik Negara/Daerah -aib melap"rkan da+tar in?entaris

barang milik negara/daerah kepada Menteri/Kepala Daerah,

melalui Pelaksana Eunsi"nal Pengel"la, sebagai dasar dalam

mengendalikan setiap mutasi in?entaris barang tersebut.

233652685.doc Hal: 19 dari 28

LBP S/T/:T/Sen#

K#aa Pengg#na

Pengg#na

Pengel&la

LBKPS/T/:T/Sen#

Pe!"ant# Pengel&la

B#k#In3entar$

Menter$/G#"/B#%/;ak&t

B#k# Ind#kIn3entar$(K&ne%)

B#k# Ind#kIn3entar$

Nera+aDaerah

UPTD

SKPD

UPBMD

Sekda

KARTU IN4ENTARIS6 BUKU IN4ENTARIS danBUKU INDUK IN4ENTARIS

KIB< Ad

LBP S/T/:T=Lap"ran Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran/ Tahunan/: Tahunan.

T$ngkat 'a"atanPengel&laan

Penata#ahaanPengel&laan

Intan$Pengel&laan


20/28

c. Pengg"l"ngan barang milik negara/daerah

Barang milik negara/daerah dig"l"ngkan ke dalam ' (enam) kel"mp"k

yaitu;

#) K1B


21/28

g) alatalat ked"kteran


22/28

c) instalasi

1nstalasi ardu 4istrik dan lainlain

seenisnya.

d) aringan

aringan


23/28

$) Pengguna menyampaikan lap"ran pengguna barang semesteran,

tahunan dan (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui

pengel"la.

2) Pembantu pengel"la menghimpun seluruh lap"ran pengguna barang

semesteran, tahunan dan (lima) tahunan dari masingmasing 5KPD,

umlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

&) 0ekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huru+ * di atas, digunakan

sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

) Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masingmasing

5KPD setiap semester (' bulan), dicatat secara tertib pada ;

#) 4ap"ran Mutasi Barang dan$) Da+tar Mutasi Barang.

') 4ap"ran Mutasi Barang semester 1 dan semester 11 digabungkan

menadi Da+tar Mutasi Barang selama # (satu) tahun, dan masing

masing dibuatkan Da+tar 0ekapitulasinya (Da+tar 0ekapitulasi Mutasi

Barang).

) Da+tar mutasi barang selama # (satu) tahun tersebut dilap"rkan dan

kemudian disimpan "leh Pembantu Pengel"la.

3) 0ekapitulasi seluruh barang milik negara/daerah (da+tar mutasi)

sebagaimana dimaksud pada huru+ , disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri.

) E"rmat 4ap"ran Pengurus Barang ;

a) Buku 1n?entaris (4ampiran 2$)

b) 0ekap Buku 1n?entaris (4ampiran 22)

c) 4ap"ran Mutasi Barang (4ampiran 2&)

d) Da+tar Mutasi Barang (4ampiran 2)

e) 0ekapitulasi Da+tar Mutasi Barang (4ampiran 2')

+) Da+tar !sulan Barang yang


24/28

g) Da+tar Barang Milik Negara/Daerah yang Digunausahakan, ika

ada. (4ampiran 23).

b. Tata *ara Pelaksanaan 1n?entarisasi untuk Pelap"ran

#) Pelaksanaan in?entarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni; a)

Pelaksanaan pencatatan dan b) Pelaksanaan pelap"ran.

$) Dalam pelaksanaan pelap"ran (untuk menyusun Buku 1nduk

1n?entaris/B11 di Tingkat Pengel"la), dibuatlah buku lap"ran yaitu ;

a) Buku 1n?entaris dan Buku 0ekap 1n?entaris.

b) Buku Da+tar Mutasi Barang dan 0ekapitulasi Da+tar Mutasi

Barang.

2) Menyusun Buku 1nduk 1n?entaris (B11), Buku 1n?entaris dan Buku

0ekap 1n?entaris, sebagai berikut

a) Buku 1nduk 1n?entaris (B1l) merupakan gabungan/k"mpilasi buku

in?entaris (Tingkat Pengel"la). 5edangkan Buku 1n?entraris adalah

himpunan catatan data teknis dan administrati+ yang terdiri atas

catatan kartu barang in?entaris (sebagai hasil sensus) ditiaptiap

5atker/5KPD yang dilaksanakan secara serentak pada -aktutertentu. Buku 0ekap 1n?entaris adalah berisi umlah atas masing

masing isian pada k"l"m K1B dalam Buku 1n?entaris.

b) Buku Da+tar Mutasi Barang dan 0ekapitulasi Mutasi Barang.

Da+tar mutasi barang memuat data barang yang berkurang

dan/atau yang bertambah dalam suatu angka -aktu tertentu (#

semester dan # tahun), disebabkan akibat Bertambah maupun

Berkurang.

>. A%arat %elakana $n3entar$a$.


25/28

barang pada masingmasing 5atker/5KPD yang meliputi kegiatan

pembukuan, pencatatan dan pelap"ran.

:. Pelakanaan en# BMN/D

a. 5ensus barang milik negara/daerah dilakukan di tingkat Pengguna

(5atker/5KPD) dan Kuasa Pengguna 5N7T/!PTD. Barang yang akan

disensus dapat dikel"mp"kkan sebagai berikut;

#) Barang milik negara/daerah (Pr"?insi dan Kabupaten/K"ta), termasuk

barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan !saha Milik

Negara/Daerah/yayasan Milik Negara/Daerah.

$) Barang milik/kekayaan Negara/Daerah yang pembukuannya

dipisahkan (digunakan "leh pihak lain).

b. Tahapan pelaksanaan 5ensus;

#. Tahapan 5ensus Barang Milik Daerah.

a) Persiapan

Pesiapan yang ditetapkan adalah #) uknis 5ensus (sesuai E"rmat

PerMenDagri #/$%% dan K"de+ikasinya) $) 5K Pers"nil Petugas

5ensus dan E"rmulir 5ensus menggunakan E"rmat K1B dan K10,dan E"rmat Pelap"ran serta 2) Biaya 5ensus.

b) Mekanisme Pelaksanaan 5ensus

Dalam pelaksanaan pengumpulan data / 5ensus Barang Daerah

dimulai dari satuan kera terendah secara berenang. Dari !PTD

dilanutkan ke 5KPD kemudian dik"mpilasi di Pembantu Pengel"la

(Pelaksana Eungsi"nal Pengel"la).

5emua pengguna/kuasa pengguna, baik Pr"?insi Kabupaten/K"ta,

melak sanakan 5ensus Barang Daerah dengan tahapan dimulai

dari 5atuan Kera/5ub !nit terendah sebagai berikut;

#)) Tingkat Kelurahan

5etiap Kelurahan mengisi semua +"rmat K1B (' +"rmat), terdiri

atas Buku 1n?entaris untuk barang barang sebagai berikut

233652685.doc Hal: 25 dari 28


26/28

Buku 1n?entaris Barang Daerah Kabupaten/K"ta yang

ada di Kelurahan sebanyak & rangkap.

Buku 1n?entaris Barang Daerah Pr"?insi yang ada di

Kelurahan sebanyak & rangkap

Buku 1n?entaris Barang Milik/Kekayaan Negara yang ada di

Kelurahan sebanyak & rangkap (kalau ada).

Kartu 1n?entaris 0uangan (K10) Kelurahan, berdasarkan letak

barang menurut ruangan masingmasing.

$)) Tingkat Kecamatan.

5etiap *amat mengumpulkan dan mengisi B1B di tingkat

Kecamatan;

a)) Mengumpulkan Buku 1n?entaris Barang seluruh Kelurahan di

-ilayahnya, rangkap 2, masing masing # untuk Kecamatan

dan $ untuk Kabupaten/K"ta dan Pr"pinsi.

b)) Buku 1n?entaris Barang 1nstansi Kecamatan, rangkap 2,

yang $ masing masing # untuk Kecamatan dan # untuk

Kabupaten/K"ta.

5etiap Kecamatan mengisi semua +"rmat K1B (' +"rmat),

terdiri atas Buku 1n?entaris untuk barang barang sebagai

berikut

Buku 1n?entaris Barang Daerah Kabupaten/K"ta yang

ada di Kecamatan sebanyak 2 rangkap.

Buku 1n?entaris Barang Daerah Pr"?insi yang ada di

Kecamatan sebanyak 2 rangkap

Buku 1n?entaris Barang Milik/Kekayaan Negara yang ada

di Kecamatan sebanyak 2 rangkap (kalau ada).

c)) B1B!PTD termasuk B1B!PTD; 5D, 54TP, 54T


27/28

yang ada di tingkat Kecamatan.

e)) Kartu 1n?entaris 0uangan (K10) Kecamatan, berdasarkan

letak barang menurut ruangan masingmasing.

2)) Tingkat K"ta/Kabupaten.

Dengan susunan mekanisme pelaksanaan sensus

sebagaimana di tingkat kecamatan dengan luasan lingkup

sesuai yang ada di K"ta/Kabupaten.

a)) Mengumpulkan Buku 1n?entaris Barang seluruh Kecamatan

di -ilayahnya, rangkap $, masing masing # untuk

Kabupaten/K"ta dan # untuk Pr"pinsi.

b)) B1B!PTD termasuk B1B!PTD; 5D, 54TP, 54T


28/28

yang ada di tingkat Pr"?insi.

d)) Kartu 1n?entaris 0uangan (K10) pada instansi Pengguna dan

Kuasa Pengguna Pr"?insi, berdasarkan letak barang

menurut ruangan masingmasing.

)) Khusus untuk barang milik Pusat dalam hal ini Departemen dan

4embaga yang berada di Daerah, kalau dari Departemen yang

bersangkutan sudah ada aturan/petunuk, maka

pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/mengin?entaris

barang tersebut berdasarkan petunuk ini, tetapi dilaksanakan

sesuai dengan petunuk Departemen pemilik barang tersebut,

dan dikirimkan/ dilap"rkan kepada Departemen bersangkutan,

dan tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Daerah

melalui Pengel"la cI. Pembantu Pengel"la.

$. Tahapan 5ensus Barang Milik Negara

Pada prinsipnya sensus di tingkat Pengguna Kementerian dan

4embaga Negara sama dengan yang ada di Pr"?insi, dengan lingkup

dan termin"l"gi yang khusus sesuai ketentuan yang berlaku pada

masing masing Kementerian dan 4embaga Negara yangbersangkutan.

!ntuk Departemen Pekeraan !mum, sampai dengan tahun $%%

digunakan ketentuan penatausahaan dengan Kep. Men P!

n".$&/KPT5/M/$%%2 tentang Pengel"laan BMN di 4ingkungan

Departemen Pekeraan !mum.

233652685.doc Hal: 28 dari 28

Modul+PENATAUSAHAAN+OK

Documents