MODUL PKn KELAS XI SEMESTER II

Disusun Oleh :

SETIAWAN ARI NUGROHO

NIM : A220110123

Pengertian Hub. Pengertian Hub. InternasionalInternasional

Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku

dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).

HUBUNGAN DAN HUBUNGAN DAN PERJANJIAN PERJANJIAN

INTERNASIONALINTERNASIONAL

Renstra RIRenstra RI

Para AhliPara Ahli

Hubungan Hubungan InternasionalInternasional

Arti PentingArti Penting

Sarana-Sarana-saranasarana

Pengertian Hub. Pengertian Hub. InternasionalInternasional

Umum Umum dan Para dan Para

AhliAhli

1.1.Hubungan Hubungan InternasionalInternasional

a.a.PengertiPengertianan Renstra, hubungan internasional adalah

hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk

mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Komponen-komponen yang harus ada dalam Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan hubungan

internasional, antara lain : internasional, antara lain : • Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).).• Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi The Studi

of Forcight Affairof Forcight Affair).).• Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).).• Organisasi Administrasi Internasional Organisasi Administrasi Internasional

((International Organitation of AdministrationInternational Organitation of Administration). ).

Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli :

1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan , hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.interaksi.

2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, , hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu ((negara, bangsa maupun organisasi negara negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional)sepanjang hubungan bersifat internasional), , termasuk studi tentang keadaan relevan termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. yang mengelilingi interaksi.

3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional , hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.hukum internasional.

b.b.Arti Penting Hubungan Arti Penting Hubungan InternasionalInternasional

Hubungan antar Hubungan antar negara, mrp salah negara, mrp salah

satu hubungan satu hubungan kerjasama yang kerjasama yang

mutlak diperlukan, mutlak diperlukan, karena tidak ada karena tidak ada

satu negarapun di satu negarapun di dunia yang tidak dunia yang tidak

bergantung kepada bergantung kepada negara lain. negara lain.

Faktor internal, Faktor internal, kekhawatiran terancam kekhawatiran terancam kelangsungan kelangsungan hidupnya.hidupnya.

Faktor eksternal , Faktor eksternal , a.a.Suatu negara tidak Suatu negara tidak

dapat berdiri sendiri. dapat berdiri sendiri.

b.b.Untuk membangun Untuk membangun komunikasi lintas komunikasi lintas bangsa dan negara. bangsa dan negara.

c.c. Mewujudkan tatanan Mewujudkan tatanan dunia baru yang dunia baru yang damai dan sejahtera.damai dan sejahtera.

Perlu Perlu melakukan melakukan

hubungan dan hubungan dan kerjasama kerjasama

internasionalinternasional

Didasari atas sikap saling Didasari atas sikap saling meng-meng-

hormati & hormati & menguntungkan, menguntungkan,

dengan tujuan :dengan tujuan :

1.1.Memacu pertumbuhan Memacu pertumbuhan eko-nomi setiap negara.eko-nomi setiap negara.

2.2.Menciptakan saling Menciptakan saling penger-tian antar penger-tian antar bangsa dalam membina bangsa dalam membina dan menegakkan dan menegakkan perdamaian dunia.perdamaian dunia.

3.3.Menciptakan keadilan Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.bagi seluruh rakyatnya.

Setiap Setiap negara negara

memiliki memiliki kelebihan, kelebihan,

kekurangan kekurangan & &

kepentingan kepentingan berbedaberbeda

Sarana penting dalam membangun Sarana penting dalam membangun hubungan internasionalhubungan internasional

Asas-Asas Asas-Asas ::

Asas TeritorialAsas Teritorial

Asas Asas KebangsaanKebangsaan

Asas Asas Kepentingan Kepentingan UmumUmum

Faktor-faktor Faktor-faktor penentu : penentu :

• Kekuatan Kekuatan NasionalNasional

• Jumlah Jumlah Penduduk, Penduduk,

• Sumber Daya, Sumber Daya, dan dan

• Letak Geografis.Letak Geografis.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain

NEGARA MAJU

NEGARA BERKEMBANG

NEGARA TERBELAKANG

BBAA

CC

Bagi bangsa Indonesia hubungan Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukumbeberapa landasan hukum : :

Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB)Bangsa (PBB) Perjanjian internasional (traktat = Perjanjian internasional (traktat =

treatytreaty)) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957

yang diakui PBB pada tanggal 10 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.Hukum Laut.

1.1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! ..................................... .....................................

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

1

a. Asas persamaan derajat: .....................................................................................................

b. Kemauan bebas: .....................................................................................................

2.2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional !kaitannya dengan hubungan internasional !

Jumlah Penduduk Letak Geografis

....................................... .......................................

3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servandapacta sunt servanda” ! ................” ! ................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

Persamaan Perbedaan

....................................... .......................................

2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional

Hubungan internasional mrp hubungan Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan.(negara) yang saling berhubungan.

a.a.PengertiPengertianan

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan Perjanjian internasional merupakan

sumber utama dari sumber-sumber hukum sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnyainternasional lainnya”.”.

Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., ., perjanjian internasional adalah perjanjian yang perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional , perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.pihak yang mengadakannya.

G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah , perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.negara.

Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional , perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. hukum tertentu.

Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.dilakukannya.

Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.

b.b.Penggolongan Perjanjian Penggolongan Perjanjian InternasionalInternasional

KLASIFIKASI KLASIFIKASI PERJANJIAN PERJANJIAN

INTERNASIONAINTERNASIONALL

Menurut Menurut SubjeknyaSubjeknya

Menurut Menurut IsinyaIsinya

Menurut Menurut ProsesnyaProsesnya

Menurut Menurut FungsinyaFungsinya

c.c. Istilah-istilah Lain Perjanjian Istilah-istilah Lain Perjanjian InternasionalInternasional

NNoo

Nama Nama Uraian Uraian KeteranganKeterangan

1. Traktat (Treaty)

Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih.

Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli-tik & bidang ekonomi.

2. Konvensi (Conven-tion)

Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones).

3. Protokol (Protocol)

Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

Mengatur masalah tam-bahan penafsiran klausal-klausal ttn.

4. Persetujuan (Agree-ment)

Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif

Agrement tidak dirati-fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.

5. Perikatan (Arrange-ment)

Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara.

Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

6. Proses Verbal

Yaitu catatan-catatan atau ke-simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan.

Proses verbal tidak diratifikasi.

7. Piagam (Statute)

Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional.

Piagam itu dapat digu-nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

8. Deklarasi (Declara-tion)

Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang-kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi.

Deklarasi sebagai per-setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9. Modus Vivendi

Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber-hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me-merlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota

Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka-ran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

11. Ketentuan Penutup (Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

12. Ketentuan Umum (General Act),

Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

LBB menggunakan ke-tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Misalnya, Atlantic Charter.

14. Pakta (Pact)

Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa).

Pakta membutuhkan ratifikasi.

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

d.d.Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional

Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : PerundinganPerundingan

PenandatangananPenandatanganan

RatifikasiRatifikasi

1.1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).otoriter).

2.2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).digunakan).

3.3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah ((paling banyak digunakan karena peranan paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.dalam proses ratifikasi.

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan menyebutkan

bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut:

• Pada saat sesuai dengan yang ditentukan Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.dalam naskah perjanjian tersebut.

• Pada saat peserta perjanjian mengikat diri Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.disebut saat berlakunya.Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada

persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession), accession), ataupun ataupun

pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance) acceptance) dan dapat juga dengan cara dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

e.e.Hal-hal Penting dalam Proses Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional

Unsur-unsur penting dalam persyaratan Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :adalah :

• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan

• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.perjanjian itu.Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak

berarti mengundurkan diri dari perjanjian berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai

peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap

membawa keuntungan bagi kepentinganya. membawa keuntungan bagi kepentinganya.

Teori yang cukup berkembang dalam Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan persyaratan

perjanjian internasional :perjanjian internasional :

Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle).Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. peserta dari perjanjian.

Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. organisasi-organisasi negara Amerika.

f.f. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian InternasionalInternasional

Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional :• Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa

berikut ini. berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau

menurut yang disetujui oleh negara perunding.menurut yang disetujui oleh negara perunding.• Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian

mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding.

• Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain.tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain.

• Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian IntenasionalProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan

bahwa bahwa suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena :

1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.itu.

2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.habis.

3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.atau punahnya objek perjanjian itu.

4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.mengakhiri perjanjian itu.

5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.

6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.dipenuhi.

7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.lain.

Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional : Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian

a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada).b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.

Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjiana.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity).b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope). teritorial scope). c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty). successive treaty).

Penafsiran Ketentuan Perjanjian, Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknya dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode :

1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan.

2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya.

3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.

Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta

Negara bukan peserta pada hakikatnya Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak tidak

memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. mematuhinya.

Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-multila-

teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Suez,

Panama, Selat Malaka dan lain-lain), Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka mereka

dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila:

• Negara tersebut menyatakan diri terikat Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan

• Negara tersebut dikehendaki oleh para Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.peserta.

Pembatalan Perjanjian Internasional, Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Berdasarkan Konvensi Konvensi

Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian perjanjian

internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain :

• Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.

• Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error) error) pada saat perjanjian pada saat perjanjian dibuat.dibuat.

• Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.perjanjian.

• Terdapat penyalahgunaan atau Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan kecurangan (corruption), (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan.

• Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.maupun penggunaan kekuatan.

• Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.internasional umum.

g.g.Jenis-jenis Perjanjian Jenis-jenis Perjanjian InternasionalInternasionalPerjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty

contract) dan tertutup, ada beberapa contoh :

1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”.

2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971.

3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974.

4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.

Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law law making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-hal karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.”“terbuka.”

Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh :

• Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”.

• Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.Diplomatik”.

• Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

2

1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !pengertian perjanjian internasional !

2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !dianggap sangat penting !

3.3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !tidak perlu diratifikasi !

4.4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !(negosiasi) !

5.5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.negara-negara yang berkepentingan.

Landasan Landasan HukumHukum

Perwakilan dalam Perwakilan dalam arti non politis arti non politis

(konsuler)(konsuler)

PERWAKILAN PERWAKILAN DIPLOMATIKDIPLOMATIK

Perwakilan Perwakilan dalam arti politis dalam arti politis

(diplomatik)(diplomatik)

• Pengangkatan Pengangkatan • KronologisKronologis• Tugas & FungsiTugas & Fungsi• PerangkatPerangkat• Kekebalan & Kekebalan &

KeistimewaanKeistimewaan

Perwakilan Negara RI Perwakilan Negara RI di luar negeridi luar negeri

Fungsi & Fungsi & FungsiFungsi

• Tugas & FungsiTugas & Fungsi• Mulai dan Mulai dan

berakhirnyaberakhirnya

1.1. Perwakilan Negara RI di Luar NegeriPerwakilan Negara RI di Luar Negeri

Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1.1.Presiden mengangkat duta dan konsul.Presiden mengangkat duta dan konsul.

2.2.Dalam hal mengangkat duta; Presiden Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR.

3.3.Presiden menerima penempatan duta Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.pertimbangan DPR.

Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis

pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.

b.Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

NNoo

DiplomatiDiplomatikk

Uraian Uraian

1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.

Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.

Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.

Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.

2. Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961

Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.

Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.

Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.

Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

Memelihara hub persahabatan antara kedua negara.

3.3. Peranan Peranan Perwakilan Perwakilan DiplomatikDiplomatik

Dlm membina hubungan internasional, diperlukan Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik taktik

dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional nasional

suatu negara, sehingga kepentingannya dapat suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-diperke-

nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut:politik luar negeri sebagai berikut: Menentukan tujuan dengan menggunakan semua Menentukan tujuan dengan menggunakan semua

daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn

kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.daya yang ada.

Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.

Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.ekonomi.

4. 4. Tujuan Tujuan Diadakan Diadakan Perwakilan Perwakilan DiplomatikDiplomatik

Memelihara kepentingan negaranya di negara Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.langkah untuk menyelesaikannya.

Melindungi warga negara sendiri yang bertempat Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima.tinggal di negara penerima.

Menerima pengaduan-pengaduan untuk Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.diteruskan kepada pemerintah negara penerima.

Istilah diplomatik (Istilah diplomatik (diplomacydiplomacy), dalam hubungan internasional ), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan

yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara . Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya

(Keduataan atau Konsuler).(Keduataan atau Konsuler).

2.2. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik)Politis (Diplomatik)

Persyaratan yg harus dipenuhi dalam Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran pembukaan/pertukaran

perwakilan diplomatik (perwakilan diplomatik (politispolitis) maupun konsuler () maupun konsuler (non-non-politispolitis) :) :

Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (mutual mutual conceatconceat) yang akan mengadakan pembukaan atau ) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (bentuk : Persetujuan bersama (joint agreementjoint agreement) dan ) dan Komunikasi bersama (Komunikasi bersama (joint declarationjoint declaration).).

Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik (balik (reciprositasreciprositas).).

b. Kronologi Pengangkatan Diplomatik

IIIIIIIVIV

II IIII

Kedua belah pihak sa-Kedua belah pihak sa-ling tukar informasi ling tukar informasi ten-tang akan ten-tang akan dibukanya perwakilan dibukanya perwakilan oleh Deparlu masing-oleh Deparlu masing-masing Negara.masing Negara.

Mendapat Mendapat persetujuan persetujuan ((demende, demende, agregationagregation) dari ) dari negara yang negara yang menerima.menerima.

Diplomat yg akan di-Diplomat yg akan di-tempatkan, tempatkan, menerima surat menerima surat kepercayaan ( kepercayaan ( lettre lettre de creancede creance) yang ) yang ditanda tangani ditanda tangani kepala negara kepala negara pengirim.pengirim.

Surat kepecayaan Surat kepecayaan dise-rahkan kepada dise-rahkan kepada kepala negara kepala negara penerima (penerima (lettre de lettre de rapplerapple) dlm suatu ) dlm suatu upacara dimana upacara dimana seorang diplomatik seorang diplomatik berpidato.berpidato.

c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

KONGGRES WINA (1815)

a. Ammbassador Papa Legates Nuncios (Duta Besar, Perwakilan Kunci).

b. Envoys Extra Ordinary and Minister Pleni Petentiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh)

KONGGRES AIX LA CHAPELLA

(1818)

a. Ammbassador and Legates Or Nuncious.

b. Envoys and Minister Pleni Petentiary.

c. Minister Resident.

d. Charge de Affaires.

Catatan : disebut juga konggres Achen.

KONGGRES WINA (1961)

a. Ammbassador (Nuncios) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat.

b. Envoys, Minsiter dan Inter-nuncios diakreditasikan pada Kepala Negara.

c. Charge D’ Affaires, diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri.

CORPS DIPLOMATIQUE(PERWAKILAN DIPLOMATIK)

a.a.RepresentaRepresentasisi

b.b.NegosiasiNegosiasi,,c.c.ObservasiObservasi,,d.d.ProteksiProteksi,,e.e.RelationshiRelationshi

pp..

d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas umum Tugas umum seorang seorang

perwakilan perwakilan diplomatikdiplomatik

Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise dapat berfungsi sebagai lambang prestise

nasional negaranya di luar negeri dan nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara mewakili Kepala Negaranya di negara

penerimapenerima

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Konggres

Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :

1.1.Mewakili negara pengirim di dlm negara Mewakili negara pengirim di dlm negara penerima.penerima.

2.2.Melindungi kepentingan negara pengirim Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.hukum internasional.

3.3.Mengadakan persetujuan dgn pemerintah Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima.negara penerima.

4.4.Memberikan keterangan tentang kondisi Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.kepada pemerintah negara pengirim.

5.5.Memelihara hubungan persahabatan kedua Memelihara hubungan persahabatan kedua negara.negara.

e. Perangkat Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La ChapellaAux La Chapella 1818 1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh :(Konggres Achen), dilakukan oleh :

NNoo

Nama Nama Uraian Uraian KeteranganKeterangan

1.1. Duta Besar Duta Besar Berkuasa Berkuasa Penuh Penuh ((AmbassadAmbassadoror))

Adalah tingkat tertinggi Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan dalam perwakilan diplomatik yang diplomatik yang mempunyai kekuasaan mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.penuh dan luar biasa.

Ambassador ditempatkan Ambassador ditempatkan pada negara yang pada negara yang banyak menjalin banyak menjalin hubungan timbal balik.hubungan timbal balik.

2.2. Duta Duta ((GerzantGerzant))

Adalah wakil diplomatik Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.rendah dari duta besar.

Dalam menyelesaikan Dalam menyelesaikan persoa-lan kedua negara, persoa-lan kedua negara, hrs berkon-sultasi dgn hrs berkon-sultasi dgn pemerintahnya.pemerintahnya.

3.3. Menteri Menteri ResidenResiden

Seorang Menteri Seorang Menteri Residen dianggap Residen dianggap bukan sebagai wakil bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus Dia hanya mengurus urusan negara.urusan negara.

Mereka ini pada Mereka ini pada dasarnya tidak berhak dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan mengadakan pertemuan dengan kepala negara di dengan kepala negara di mana mereka bertugas.mana mereka bertugas.

4.4. Kuasa Kuasa Usaha Usaha ((Charge de Charge de AffairAffair))

Kuasa Usaha yang tidak Kuasa Usaha yang tidak diperbantukan kepada diperbantukan kepada kepala negara dapat kepala negara dapat dibedakan atas :dibedakan atas :Kuasa Usaha tetap Kuasa Usaha tetap menjabat kepala dari menjabat kepala dari suatu perwakilan,suatu perwakilan,Kuasa Usaha sementara Kuasa Usaha sementara yang melaksanakan yang melaksanakan pekerjaan dari kepala pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika perwakilan, ketika pejabat ini belum atau pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.tidak ada di tempat.Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan

asing, asing, disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara

ditentukan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :1.1. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan

negara penerima perwakilan itu.negara penerima perwakilan itu.2.2. Erat tidaknya hubungan antar negara yang Erat tidaknya hubungan antar negara yang

mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.3.3. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang

mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.

5.5. Atase-Atase-AtaseAtase

Adalah pejabat pembantu Adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa dari Duta Besar berkuasa penuh. Terdiri atas 2 penuh. Terdiri atas 2 (dua) bagian :(dua) bagian : Atase PertahananAtase PertahananAtase ini dijabat oleh Atase ini dijabat oleh seorang perwira TNI yang seorang perwira TNI yang diperban-tukan diperban-tukan Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di dan ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudu-kan diberikan kedudu-kan sebagai seorang diplomat.sebagai seorang diplomat.

Tugasnya yaitu Tugasnya yaitu memberikan nasihat di memberikan nasihat di bidang militer dan bidang militer dan pertahanan keamanan pertahanan keamanan kepada duta besar kepada duta besar berkuasa penuh.berkuasa penuh.

Atase TeknisAtase TeknisAtase ini, dijabat oleh Atase ini, dijabat oleh seorang pegawai negeri seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak sipil tertentu yang tidak berasal dari lingku-ngan berasal dari lingku-ngan Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk satu KBRI untuk membantu Duta Besar. membantu Duta Besar.

Dia berkuasa penuh Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas sesuai dengan tugas pokok dari pokok dari departemennya departemennya sendiri. Misalnya, sendiri. Misalnya, Atase Per-dagangan, Atase Per-dagangan, Atase Perindus-trian, Atase Perindus-trian, Atase Pendidikan dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan.Kebudayaan.

f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut ((exteritoriallityexteritoriallity” atau ”” atau ”extra teritoriallityextra teritoriallity”). Para ”). Para

diplomatik hampir dalam segala hal harus diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar

wilayah negara penerima.wilayah negara penerima.

Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.penerima. Perwakilan diplomatik diberikan Keke-Perwakilan diplomatik diberikan Keke-

balan dan keistimewaan, dgn maksud : balan dan keistimewaan, dgn maksud : Menjamin pelaksanaan tugas negara Menjamin pelaksanaan tugas negara

perwakilan diplomatik sebagai wakil perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.negara.

Menjamin pelaksana fungsi perwaki-Menjamin pelaksana fungsi perwaki-lan diplomatik secara efisien.lan diplomatik secara efisien.

Menurut Menurut Konvensi Konvensi

Wina Wina 19611961

Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau InvolabilityInvolability

(tidak dapat diganggu gugat), yaitu (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan kekebalan

terhadap alat-alat kekuasaan negara terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan penerima dan

kekebalan dari segala gangguan yang kekebalan dari segala gangguan yang merugikan merugikan

para pejabat diplomatik. para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Kekebalan diplomatik (ImmunityImmunity), mencakup :), mencakup : Pribadi Pejabat DiplomatikPribadi Pejabat Diplomatik.. Kantor PerwakilanKantor Perwakilan (Rumah Kediaman (Rumah Kediaman), ),

disebut jg daerah disebut jg daerah ekstrateritorialekstrateritorial. Para . Para diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kpd suatu untuk memberi kesempatan kpd suatu negara dalam memberikan perlindungan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan kepada warga negara asing yang melarikan diri.diri.

Korespondensi DiplomatikKorespondensi Diplomatik. .

Keistimewaan Perwakilan DiplomatikKeistimewaan Perwakilan Diplomatik

Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup : Pembebasan dari kewajiban membayar pajakPembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara , antara

lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya.televisi dan sebagainya.

Pembebasan dari kewajiban pabeanPembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea , antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

3.3. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Non Politis (Konsuler)Non Politis (Konsuler)

Diwakili oleh Korps Konsuler dalam Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :kepangkatan :

Konsul JenderalKonsul Jenderal, membawahi beberapa konsul , membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara.yang ditempatkan di ibu kota negara.

Konsul dan Wakil KonsulKonsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu , konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler. diserahi pimpinan kantor konsuler.

Agen KonsulAgen Konsul, dengan tugas untuk mengurus , dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. berhubungan dengan kekonsulan.

a. Fungsi Perwakilan Konsuler

1.1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

2.2. Melindungi kepentingan nasional negara dan Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.kerjanya.

3.3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.pelaporan.

4.4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.terhadap warga negara di wilayah kerjanya.

5.5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.persandian.

6.6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.tangga perwakilan Konsuler.

b. Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan

1.1. Bidang EkonomiBidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi , yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.dan lain-lain.

2.2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu PengetahuanBidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; , seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti :Bidang-bidang lain seperti : Memberikan paspor dan dokumen perjalanan Memberikan paspor dan dokumen perjalanan

kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;pengirim;

Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;lainnya;

Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.negara penerima.

c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler

PERBEDAANPERBEDAAN

NoNo Korps DiplomatikKorps Diplomatik Korps KonsulerKorps Konsuler

1.1. Memelihara kepentingan Memelihara kepentingan negara-nya dengan negara-nya dengan melakukan hubungan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat dengan pejabat-pejabat Tingkat Pusat.Tingkat Pusat.

Memelihara kepentingan Memelihara kepentingan nega-ranya dengan nega-ranya dengan melaksanakan hubungan melaksanakan hubungan dgn pejabat-pejabat dgn pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)tingkat daerah (setempat)

2.2. Berhak mengadakan Berhak mengadakan hubungan yang bersifat hubungan yang bersifat politik.politik.

Berhak mengadakan Berhak mengadakan hubungan yang bersifat hubungan yang bersifat non politik.non politik.

3.3. Satu negara hanya Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu diplomatik saja dalam satu negara penerima.negara penerima.

Satu negara dapat Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.perwakilan konsuler.

4.4. Mempunyai hak Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan tunduk pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).kekuasan Peradilan).

Tidak mempunyai hak Tidak mempunyai hak ekstrate-ritorial (tunduk ekstrate-ritorial (tunduk pada pelaksa-naan pada pelaksa-naan kekuasaan peradilan).kekuasaan peradilan).

Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.

d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler

HALHAL DIPLOMATIKDIPLOMATIK KONSULERKONSULER

Mulai Mulai berlakunyberlakuny

a a FungsiFungsi

Yaitu saat menyerahkan Yaitu saat menyerahkan surat surat

kepercayaan (Lettred kepercayaan (Lettred Creance/ menurut pasal Creance/ menurut pasal

13 13 Konvensi Wina 1961)Konvensi Wina 1961)

(Pasal dan Konvensi Wina (Pasal dan Konvensi Wina 1963) 1963)

memberitahukan dengan memberitahukan dengan layak layak

kepada negara penerima.kepada negara penerima.

BerakhirnBerakhirnya ya

FungsiFungsi

1)1) Sudah habis masa Sudah habis masa jabatan.jabatan.

2)2) Ia ditarik (recalled) Ia ditarik (recalled) oleh Pemerintah oleh Pemerintah negaranya.negaranya.

3)3) Karena tidak Karena tidak disenangi (dipersona disenangi (dipersona non Grata).non Grata).

4)4) Kalau negara Kalau negara penerima perang penerima perang dengan negara dengan negara pengirim (pasal 43 pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961).Konvensi Wina 1961).

(Pasal 23, 24, dan 25 (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Konvensi

Wina 1963)Wina 1963)1)1) Fungsi seorang pejabat Fungsi seorang pejabat

konsuler telah berakhir.konsuler telah berakhir.2)2) Penarikan dari negara Penarikan dari negara

pengirimpengirim3)3) Pemberitahuan bahwa ia Pemberitahuan bahwa ia

bukan lagi sebagai bukan lagi sebagai anggota staf Konsuler.anggota staf Konsuler.

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi Fungsi Perwakilan Perwakilan

Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti politis dan non politis)dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi , lakukan Strategi

Pembelajaran Pembelajaran dgn Penugasan dgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and Cooperative Integrated Reading and

Composition Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.

Langkah-langkah :Langkah-langkah :

1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.orang.

2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.bahasan.

3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.pada lembar kertas.

4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.kelompok.

5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.

6.6. Penutup.Penutup.

Pengertian Org. Pengertian Org. InternasionalInternasional

Kerja sama dan Kerja sama dan Perjanjian Perjanjian

InternasionalInternasional

ORGANISASI ORGANISASI INTERNASIONALINTERNASIONAL

Macam-Macam-macam Org. macam Org. InternasionalInternasional

• ASEANASEAN

• KTT AAKTT AA

• PBBPBB

Pol Luar Pol Luar Negeri RINegeri RI

Kerja sama & Kerja sama & Perjanjian Perjanjian

InternasionalInternasional

1.1. Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan AA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan InternasionalInternasional

a.a. PengertianPengertian

Organisiasi internasional atau disebut Organisiasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah ”Multilateralisme” adalah suatu istilah

hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama yang menunjukkan kerjasama antar beberapa antar beberapa negara..

Dalam filosofi politis, lawan Dalam filosofi politis, lawan dari dari multilateralismemultilateralisme adalah adalah unilateralisme..

b.b. Organisasi Internasional ASEANOrganisasi Internasional ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari "ASEAN adalah singkatan dari "Association of Association of Southeast Asian NationsSoutheast Asian Nations" atau Persatuan " atau Persatuan Negara-Negara Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan . ASEAN didirikan pada tanggal pada tanggal 8 Agustus 1967 di di Bangkok. .

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu yaitu Indonesia, , Malaysia, , Filipina, , Singapura dan dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok.

Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), (Indonesia),

Narciso R. Ramos (Filipina), (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan (Singapura), dan

Thanat Khoman (Thailand). (Thailand).

Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-memberi kesempatan kerja sama kepada negara-

negara lain.negara lain. Pembentukan ASEAN, didasarkan pada Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsip-prinsipprinsip : :

1.1. Saling mengormati terhadap kemerdekaan, Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, dan identitas nasional setiap negara,

2.2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar, subversif dan intervensi dari luar,

3.3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-masing,masing-masing,

4.4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai, persengketaan secara damai,

5.5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dan penggunaan kekuatan) militer, dan

6.6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota. anggota.

Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :

1.Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara,

2.Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,

3.Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi,

4.Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,

5.Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan

6.Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

Struktur ASEAN

1. ASEAN Mininsterial Mee-ting (Sidang Tahunan Para Menteri).

2. Standing Committe (Badan yang bersidang di antara dua sidang Menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri).

3. Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.

4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN.

1. Summit Meeting (Pertemua kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas / kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN.

2. ASEAN Ministering Meeting (Sidang tahunan para menteri luar negeri).

3. Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).

4. Standing Commite.5. Komite-komite.

Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976

Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

NoNo NamaNama NegaraNegara DariDari SampaiSampai

1.1. H.R Dharsono   Indonesia 7 Juni 1976 18 Februari 1978

2.2. Umarjadi Notowijono

  Indonesia19 Februari 19781978

30 Juni 1978 1978

3.3. Datuk Ali Bin Abdullah

  Malaysia 10 Juli 1978 1978 30 Juni 198030 Juni 1980

4.4. Narciso G. Reyes   Filipina 1 Juli 1980 1980 1 Juli 1 Juli 1982

5.5. Chan Kai Yau   Singapura 18 Juli 1982 1982 15 Juli 1984

6.6. Phan Wannamethee   Thailand 16 Juli 1984 1984 15 Juli 15 Juli 1986

7.7. Roderick Yong   Brunei Darussalam 16 Juli 198616 Juli 1986 16 Juli 16 Juli 1989

8.8. Rusli Noor   Indonesia 17 Juli 1989 1989 1 Januari 1993

9.9. Dato Ajit Singh   Malaysia 1 Januari 19931 Januari 199331 Desember 1997

10.10. Rodolfo C. Severino Jr.

  Filipina 1 Januari 19981 Januari 1998 31 Desember 31 Desember 2002

11.11. H.E. Ong Keng Yong   Singapura 1 Januari 1 Januari 2003 sekarangsekarang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN..

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANPelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

NoNo KTT ResmiKTT Resmi KTT Tidak ResmiKTT Tidak Resmi

1.1. KTT ke-1 di KTT ke-1 di Bali--Indonesia, 23-24 , 23-24 Februari 1976.Februari 1976.

KTT Tidak Resmi ke-1 di KTT Tidak Resmi ke-1 di Jakarta-Indonesia, tanggal -Indonesia, tanggal 30 November 1996.30 November 1996.

2.2. KTT ke-2 di KTT ke-2 di Kuala Lumpur--Malaysia, , 4-5 Agustus 1977.4-5 Agustus 1977.

KTT Tidak Resmi ke-2 di KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desember tanggal 14-16 Desember 1997.1997.

3.3. KTT ke-3 di KTT ke-3 di Manila--Filipina, 14-15 Des , 14-15 Des 1987.1987.

KTT Tidak Resmi ke-3 di KTT Tidak Resmi ke-3 di Filipina, tgl 27-28 Nov Filipina, tgl 27-28 Nov 1999.1999.

4.4. KTT ke-4 di KTT ke-4 di Singapura, , 27-29 Januari 1992.27-29 Januari 1992.

KTT Tidak Resmi ke-4 di KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, 22-25 Nov Singapura, 22-25 Nov 2000.2000.

5.5. KTT ke-5 di KTT ke-5 di Bangkok--Thailand, 14-15 Des , 14-15 Des 1995.1995.

6.6. KTT ke-6 di KTT ke-6 di Hanoi--Vietnam, 15-16 Desember 1998., 15-16 Desember 1998.

7.7. KTT ke-7 di KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan--Brunei Darussalam, , 5-6 November 2001. 5-6 November 2001.

8.8. KTT ke-8 di KTT ke-8 di Phnom Penh--Kamboja, 4-5 November , 4-5 November 2002.2002.

9.9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.

10.10. KTT ke-10 di KTT ke-10 di Vientiane--Laos, 29-30 November , 29-30 November 2004.2004.

11.11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember 2005.Desember 2005.

12.12. KTT ke-12 di KTT ke-12 di Cebu--Filipina, Desember 2006., Desember 2006.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

4

1.1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !

2.2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !

3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !

4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !

5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !organisasi ASEAN !

c.c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - AfrikaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika

KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-negara negara Asia dan dan Afrika, kebanyakan dari negara , kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. yang baru saja memperoleh kemerdekaan.

Diselenggarakan oleh Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu , Myanmar (dahulu Burma)), Sri Lanka (dahulu , Sri Lanka (dahulu Ceylon), ), India dan dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Indonesia Roeslan Abdulgani. .

Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ”kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ”kolonialisme” atau ”” atau ”neokolonialisme” ” Amerika Serikat, , Uni Soviet, , atau negara imperialis lainnya.atau negara imperialis lainnya.

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia"kedamaian dan kerjasama dunia"

1.1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). ).

2.2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa

3.3. Mengakui persamaan semua Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. semua bangsa, besar maupun kecil.

4.4. Tidak melakukan campur tangan atau Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.

5.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai , yang sesuai dengan dengan Piagam PBB. .

6.6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. tangan terhadap negara lain.

7.7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau ke atau kemerdekaan politik suatu negara. suatu negara.

8.8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau , atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. dengan Piagam PBB.

9.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10.10.Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi

Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal

Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana).

GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta peserta Perang Dingin bersama. Anggota-anggota penting termasuk bersama. Anggota-anggota penting termasuk India, , Mesir, dan untuk suatu masa, , dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. . Brasil tidak pernah menjadi tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut. anggota resmi gerakan tersebut.

Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas :Blok, telah dihasilkan asas-asas :

1.Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada.

2.Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.

3.Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.

Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non BlokNegara-Negara Non Blok

NoNo Tempat dan Tempat dan TahunTahun

KeteranganKeterangan

1.1. Beograd (September (September 1961

))

Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari dari Asia dan dan Afrika bersama dengan bersama dengan Yugoslavia, , Kuba dan dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan . Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan dirinya untuk melawan kolonialisme, , imperialisme dan dan neo-kolonialisme..

2.2. Kairo (Mesir) (Mesir) 1964

Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan dan Perang India-Pakistan..

3.3. Lusaka (Tanzania) (Tanzania)

19691969

Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan memainkan peranan yang penting dalam even-even peranan yang penting dalam even-even tersebut.tersebut.

4.4. Aljazair 1973Aljazair 1973

5.5. Kolombo (Sri Kolombo (Sri Lanka) 1976Lanka) 1976

6.6. Havana (Kuba) Havana (Kuba) 19791979

7.7. New Delhi (India) New Delhi (India) 19831983

8.8. Harare (Zimbabwe)Harare (Zimbabwe)19861986

9.9. Beograd Beograd (Yugoslavia) 1989(Yugoslavia) 1989

10.10. Jakarta (Indonesia)Jakarta (Indonesia)1992 1992

11.11. Kolombia 1995Kolombia 1995

12.12. Cairo (Mesir) 1998Cairo (Mesir) 1998

13.13. MalaysiaMalaysia(Februari 2003)(Februari 2003)

Namun, GNB kini tampak semakin tidak Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.Perang Dingin.

Tujuan Gerakan Non Blok adalah :Tujuan Gerakan Non Blok adalah :1.1.Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan

memegang teguh perjuangan melawan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.rasialisme apartheid, dan zionisme.

2.2.Wadah perjuangan negara-negara yang Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.sedang berkembang.

3.3.Mengurangi ketegangan blok Barat yang Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).

4.4.Tidak membenarkan usaha penyelesaian Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.sengketa dengan kekerasan senjata.

d. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi (United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampir internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. seluruh negara di dunia.

PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, , pengamanan internasional, , lembaga ekonomi, dan , dan perlindungan sosial..

Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban

Ki-Moon (sejak 2006). Didirikan, 24 Oktober Ki-Moon (sejak 2006). Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara, 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara,

Bermarkas di Bermarkas di New York City (AS)New York City (AS)

Tujuan PBB adalah berikut ini.Tujuan PBB adalah berikut ini.

• Memelihara perdamaian dan keamanan Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.internasional.

• Mengembangkan hubungan-hubungan Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.persaudaraan antara bangsa-bangsa.

• Menciptakan kerjasama dalam memecahkan Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.

• Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :

1.1.Berdasarkan persamaan kedaulatan dari Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.semua anggotanya.

2.2.Semua anggota harus memenuhi dengan Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.

3.3.Semua anggota harus menyelesaikan Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.keadilan.

4.4.Dalam hubungan-hubungan internasional Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.terhadap orang lain.

Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBBpiagam yang menyebutkan organ utama PBB sebagai sebagai

berikut :berikut :

MAHKAMAH INTERNASIONA

L

MAJELIS UMUM

DEWAN PERWALIAN

SEKRETARISDEWAN KEAMANAN

DEWAN EKONOMI DAN

SOSIAL

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :1.1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,

2.2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,

3.3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,strategis,

4.4. Berhubungan dengan keuangan,Berhubungan dengan keuangan,

5.5. Penetapan keanggotaan,Penetapan keanggotaan,

6.6. Mengadakan perubahan piagam,Mengadakan perubahan piagam,

7.7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.

Dewan Keamanan PBB bertugas Dewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.di bawah Piagam PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,

Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun

oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap

Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB.

Tugas ECOSOC :Tugas ECOSOC :

1.1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.

2.2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.

3.3. Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia.

4.4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.

Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.tiga kali dalam setahun.

Dewan Perwalian (Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Trusteeship Council), mrp , mrp lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.mencapai kemerdekannya.

Fungsi Dewan Perwalian adalah:Fungsi Dewan Perwalian adalah:

• Mengusahakan kemajuan penduduk Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan sendiri,sendiri,

• Memberikan dorongan untuk Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,menghormati hak-hak manusia,

• Melaporkan hasil pengawasan Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.kepada Sidang Umum PBB.

Mahkamah Internasional (MI) ialah Mahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang badan perlengkapan PBB yang

anggotanya terdiri atas ahli hukum dari anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa berbagai negara anggota dengan masa

jabatan selama 9 tahun.jabatan selama 9 tahun.Tugas pokok Mahkamah Internasional :Tugas pokok Mahkamah Internasional :

1.1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.

2.2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.

3.3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.

4.4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.Umum dan Dewan Keamanan.

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia.

Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :

• Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953) Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)

• Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961) Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)

• U Thant, Burma (1961 - 1971) U Thant, Burma (1961 - 1971)

• Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981) Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)

• Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)

• Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)

• Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)

• Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :

1. Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................2. Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya !

a. Menghormati kedaulatan : ......................................................

b. Integritas teritorial semua bangsa : .......................................

3. Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Persengkataan Internasional

Membahayakan Perdamaian

...................................................

.................................................

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia ! ……………………………………………………………………

5. Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik di bawah ini !

Palestina - Israel Irak

...................................................

.................................................

2.2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesiabermanfaat bagi Indonesia

a.a.Politik Luar Negeri Republik Politik Luar Negeri Republik Indonesia Indonesia

POLITIK POLITIK LUAR LUAR

NEGERINEGERI

BEBASBEBAS

AKTIFAKTIF

Artinya kita bebas menentukan Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasio-nal dan masalah-masalah internasio-nal dan

terlepas dari ikatan kekuatan-terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timur ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan komunisnya dan Barat

dengan liberalnya).dengan liberalnya).Artinya kita dalam politik luar Artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif negeri senantiasa aktif

memperjuangkan terbinanya memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif perdamaian dunia. Aktif

memperjuangkan kebebasan dan memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif kemerdekaan, aktif

memperjuangkan ketertiban dunia, memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan dan aktif ikut serta menciptakan

keadilan sosial dunia.keadilan sosial dunia.

IND

ON

ES

IAIN

DO

NES

IA

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasPelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasdan aktif, didasarkan pada landasan hukum :dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :

1.1. Landasan idiil adalah PancasilaLandasan idiil adalah Pancasila

2.2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.

3.3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.Landasan operasional adalah sebagai berikut.

Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.negeri.

Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.politik luar negeri Indonesia.

Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.luar negeri.

Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik politik

luar negeri Indonesia :luar negeri Indonesia :1. Negara kita menjalani politik damai.

2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing.

3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal.

4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.

5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.

6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

b.Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

No Jenis/Bentuk

Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh

1. Bilateral Persetujuan RI dan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.

Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan keturunan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dgn sukarela.

Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.

Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.

2. Regional Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.

Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area), yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia.

Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).

3. Multilateral

Masuknya negara RI menjadi anggota PBB (pertama kali pada tanggal 28 Sep 1950), kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia – Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Pembentukan Gerakan Negara-negara Non Blok me-lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.

Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika dalam memper-juangkan kemerdekaannya sekaligus melawan kolonia-lisme, rasialisme dan zionisme.

Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa seba-gai bagian masyarakat internasional harus menghor-mati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta HAM.

Hakikat Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Sistem Hukum Internasional

Asas Hukum Internasional

1) Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya.

2) Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya.

3) Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan negara

100

Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh mahkamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional.

1) Perjanjian Internasional, Adalah perjanjian antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk memunculkan akibat hukum tertentu.

2) Kebiasaan Internasional, Kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.

3) Prinsip Hukum Umum, Prinsip hukum umum adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern.

4) Keputusan Pengadilan

5) Pendapat Ahli Hukum TerkemukaMaksudnya adalah pendapat yang diungkapkan oleh para ahli hukum atau sarjana hukum yang terkemukan dari berbagai negara.

101

Subjek Hukum Internasional

102

Hal-hal yang bisa menjadi pemicu persengketaan internasional :

a. Masalah Politik

1) Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sering kali memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan sendiri.

2) Serangan terhadap negara-negara yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat akibat peristiwa serangan gedung World Trade Centre.

3) Adanya keinginan dari sebagian besar anggota PBB untuk melakukan restrukturisasi PBB agar badan dunia tersebut lebih demokratis, efisien, dan efektif, dan lain-lain.

b. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan1) Perang untuk mengalahkan negara lawan.

2) Tindakan bersenjata bukan perang, berarti penggunaan kekerasan senjata.

3) Retorsi adalah tindakan yang sah namun tidak bersahabat.

4) Reprisal adalah tindakan permusuhan.

5) Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai.

6) Intervensi, tindakan suatu negara yang mencampuri urusan dalam negeri maupun luar negeri dari negara lain.

Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam kategori intervensi sah :

a) Intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB.

b) Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warega negaranya.

c) Pertahanan diri.

d) Negara yang menjadi objek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

ccPihak-Pihak Pihak-Pihak

Yang TerlibatYang Terlibat Uraian Kasus atau KejadianUraian Kasus atau Kejadian KeteranganKeterangan

1.1. Amerika Amerika Serikat di Serikat di Filipina, Indo Filipina, Indo China & China & Jepang

Tahun 1906, tentara Amerika Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre).warga Filipina (moro massacre).

Tahun 1968, peristiwa yang lebih Tahun 1968, peristiwa yang lebih

dikenal dengan My Lai dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban.menewaskan sekitar 500 korban.

Pada tahun 1945, lebih dari Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki di Hirosima dan Nagasaki (Jepang). (Jepang).

Para pelaku Para pelaku ke-jahatan ke-jahatan perang telah perang telah diajukan ke diajukan ke pengadilan pengadilan mili-ter, mili-ter, namun tidak namun tidak lama lama kemudian kemudian banyak yang banyak yang di-bebaskan. di-bebaskan. (Mah-kamah (Mah-kamah interna-sional interna-sional belum dapat belum dapat berbuat berbuat banyak).banyak).

21/04/23Setiawan Ari Nugroho (A220110123) 113

2.2.Jerman & Jepang dalam aksinya di Eropa dan Jerman & Jepang dalam aksinya di Eropa dan AsiaAsia yaitu: yaitu: Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawan politik melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-cara yang sangat Cekoslowakia dengan cara-cara yang sangat biadab (biadab (holocaustholocaust).Pasukan Jepang baik di ).Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut. Sebelum berlangsungnya romusha tersebut. Sebelum Perang Dunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan Perang Dunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelah jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nu-remberg (1945-sekutu membuka Pengadilan Nu-remberg (1945-1946) untuk Nazi dan Jepang, di-mulailah proses 1946) untuk Nazi dan Jepang, di-mulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949.empat Konvensi Geneva tahun 1949.

21/04/23Setiawan Ari Nugroho (A220110123) 114

3.3.Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia)(Yugoslavia): : Kurun waktu antara tahun 1992-1995, Kurun waktu antara tahun 1992-1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnik (etnic cleansing)etnic cleansing) terutama terhadap warga terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain. Tahun Tahun 1994 pe-ngadilan terhadap para penjahat pe-rag 1994 pe-ngadilan terhadap para penjahat pe-rag telah terbukti di Den Haag (Belanda). telah terbukti di Den Haag (Belanda).

Proses pengadilan terus berlangsung, namun Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap.gagal ditangkap.

soal

1. Sumber dari hubungan internasional adalah:

a. Hukumadat

b. Hukum internasional

c. Perjanjian-perjanjian internasional

d. Agraria

2. Subyek hukum internasional yaitu kecuali:

a. Negara.

b. Palang Merah Internasional

c. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

d. wilayah

soal

soal

5. Yang tidak tergolong kedalam 4 Jenis Kejahatan dalam (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah) adalah.....A. Kejahatan Genosidab. Kejahatan terhadap kemanusiaan c. Kerja samad. Kejahatan perang e. Kejahatan agresi6. memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion. Merupakan fungsi mahkamah Internasional dalam.....A. Opinionb. Legislasic. Konsultatifd. A dan c benare. c dan b benar

7. Di bawah ini yang tidak termasuk Subjek Hukum Internasional adalah.....a. Vatican atau Tahta Sucib. Palang Merah Internasionalc.Pemberontak (Belligerent) atau Pihak Yang bersengketad Penjahat Perang atau Genocidee. Semuanya benar8. Dalam peradilan internasional itu ada Mahkamah Internasional. Yang komposisinya terdiri dari..... Orang Hakim. A. 15b. 18c. 16d.17e.19

9. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk mengatur warga negaranya, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya yang sedang berada di negara asing. Pernyataan di atas merupakan ketentuan dari asas.....A. Kepentingan Umumb. Hukum negarac. Kenegaraand. Teritoriale. Kebangsaan10. suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. Dari pernyataan diatas merupakan istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional dalam hal.....A. Advisory Opinionb. Compromisc. Ex Aequo Et Bonod. A dan B benare. A dan C benar

Soal KD 5

Terimakasih