MODUL PERKULIAHAN Perekonomian Indonesia Kebijakan Fiskal dan APBN Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi 11 84041 Edi Tamtomo Abstraksi Kompetensi Modul ini membahas salah satu kebijakan pemerintah dalam perekonomian yaitu kebijakan fiskal yang meliputi pengertian, instrumen dan mekanismenya. Selain itu juga dibahas tentang APBN sebagai instrumen dari kebijakan fiksal. Pembahasan APBN meliputi: pengertian, prinsip, struktur APBN. Mampu menjelaskan tentang: 1. Kebijakan fiskal (pengertian, instrumen dan mekanisme) 2. APBN (pengertian, prinsip, struktur)
16
Embed
MODUL PERKULIAHAN Perekonomian IndonesiaTamtomo+... · Untuk memudahkan mempelajari modul ini, mahasiswa bisa melihat ringkasan pokok materi ... mengapa, belanja modal ... Perlu diingat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MODUL PERKULIAHAN
Perekonomian Indonesia
Kebijakan Fiskal dan APBN
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi
11 84041 Edi Tamtomo
Abstraksi Kompetensi
Modul ini membahas salah satu kebijakan pemerintah dalam perekonomian yaitu kebijakan fiskal yang meliputi pengertian, instrumen dan mekanismenya. Selain itu juga dibahas tentang APBN sebagai instrumen dari kebijakan fiksal. Pembahasan APBN meliputi: pengertian, prinsip, struktur APBN.
Mampu menjelaskan tentang:
1. Kebijakan fiskal (pengertian, instrumen dan mekanisme)
2. APBN (pengertian, prinsip, struktur)
‘14
2 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
Pendahuluan
Pada materi pertemuan 7 tentang sistem ekonomi telah dibahas bahwa di dunia ini tidak ada
negara yang pemerintahnya sama sekali tidak campur tangan dalam perekonomian
negaranya. Pemerintah tetap berperan dalam perekonomian, hanya saja besar tidaknya
peran tersebut berbeda pada tiap-tiap negara. Hal itu tergantung dari sistem ekonomi yang
dianut di negara tersebut liberalis, sosialis atau campuran.
Peran pemerintah tersebut bisa sebagai pelaku maupun sebagai pengambil kebijakan dalam
perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian ada beberapa, antara lain
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga
perekonomian agar tetap stabil dan berkembang secara dinamis. Modul ini akan membahas
tentang kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal
terkait erat dengan APBN karena pada dasarnya pemerintah menerapkan kebijakan fiskal
melalui pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah yang biasa disebut APBN.
Untuk memudahkan mempelajari modul ini, mahasiswa bisa melihat ringkasan pokok materi
dalam gambar 11.1 berikut.
Gambar 11.1 Pokok materi modul 11
‘14
3 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Kebijakan Fiskal
Gilarso (2002) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam
rangka mengelola keuangan negara (pengeluaran dan penerimaannya) sedemikian rupa
sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi
kesempatan kerja dan kestabilan harga, yang apabila diserahkan saja kepada pasar bebas
belum tentu akan menjamin tercapainya tujuan negara. Sementara itu Tambunan (2013)
menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi sektor riil dan terkait
dengan masalah pengelolaan anggaran Negara (APBN).
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian secara makro (terutama sektor riil) melalui
kebijakan pengelolaan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran dalam hal ini
adalah APBN.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan fiskal
dilakukan melalui kebijakan pengelolaan anggaran dengan
menaikkan penerimaan atau pengeluaran. Menaikkan penerimaan
dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pajak atau mengurangi
belanja pemerintah. Meningkatkan pengeluaran dengan
menurunkan tarif pajak atau dengan meningkatkan jumlah belanja pemerintah. Dilihat dari
dampaknya, kebijakan fiskal dapat digolongkan sebagai berikut.
1. Kebijakan fiskal ekspansif
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam hal ini meningkatkan
PDB. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah
atau dengan pengurangan tarif pajak.
2. Kebijakan fiskal kontraktif
Kebijakan ini secara umum dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi
output dalam perekonomian (mengurangi PDB). Kebijakan ini dilakukan dengan
mengurangi belanja pemerintah atau dengan menaikkan tarif pajak.
Jadi instrumen pemerintah dalam kebijakan fiskal pada dasarnya adalah APBN, khususnya
pajak untuk penerimaan dan belanja pemerintah.
‘14
4 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
Mekanisme Kebijakan Fiskal
Untuk memahami mekanisme kebijakan
fiskal dalam mempengaruhi perekonomian,
harus dipahami dulu tentang indikator-
indikator kemajuan dalam perekonomian.
Indikator yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perekonomian berkembang atau tidak
adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Meskipun terdapat beberapa kelemahan, PDB
masih banyak dipakai untuk mengukur perekonomian sedang meningkat atau sedang
mengalami kelesuan (resesi).
Selanjutnya yang harus dipahami adalah bahwa PDB dapat dihitung melalui tiga
pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan
pengeluaran. Pendekatan produksi dengan cara menghitung nilai tambah kegiatan produksi
yang biasanya digolongkan dalam beberapa sektor. Pendekatan pendapatan dilakukan
dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan melalui masing-masing faktor produksi.
Pendekatan pengeluaran dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-
pelaku ekonomi. Pendekatan pengeluaran ini yang dipakai untuk mengetahui mekanisme
kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian.
Mekanisme kerja dari pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi akan mudah dipahami di
dalam konteks ekonomi makro dengan bantuan sebuah model ekonomi tertutup (tanpa
hubungan ekonomi luar negeri) yang sederhana dari Keynes yang dinotasikan dengan
persamaan seperti berikut ini.
Y = C + I + G
Y melambangkan PDB sebagai indikator perekonomian yang dihitung dari pendekatan
pengeluaran. C=konsumsi, melambangkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku
ekonomi rumah tangga. I= Investasi, melambangkan pengeluaran yang dilakukan oleh
perusahaan. G= Government Expenditure, melambangkan pengeluaran pemerintah melalui
APBN. Komponen G inilah yang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk
mempengaruhi Y. (sebagai instrumen kebijakan fiskal). Selanjutnya mekanisme kebijakan
fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut.
Kebijakan Fiskal Ekspansif dengan Meningkatkan Belanja Negara (Menaikkan G).
Salah satu contoh meningkatkan belanja negara adalah dengan membangun infrastruktur
misalnya jembatan Suramadu. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, terdapat istilah “trickle
Ingat! PDB/GDP adalah alat ukur paling umum untuk mengukur produktivitas suatu perekonomian
‘14
5 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
down effect”, artinya tiap pengeluaran/investasi akan memberikan cucuran ke bawah
sehingga akan memajukan perekonomian secara luas tidak hanya di kalangan tertentu.
Dengan menaikkan G maka Y akan ikut naik sehingga perekonomian meningkat.
G↑ Y↑ C&I↑ Y↑.
Kenaikan ini sebenarnya tidak sebatas pada Y, saja tetapi juga berdampak pada komponen
yang lain yaitu C dan I. kenaikan dari Y, C maupun I adalah tergantung dari multiplier effect
komponen G. Intinya kenaikan pada G, akan meningkatkan Y, Y naik menyebabkan C dan I
juga naik.
Contohnya adalah pembangunan jembatan
Suramadu. Pembangunan jembatan tersebut
akan menyebabkan Y naik, karena dari
pembangunan tersebut, tenaga kerja akan
terserap dan menerima upah. Toko material
bahan bangunan juga mendapatkan pendapatan
karena pembelian bahan material untuk
pembangunan jembatan tersebut. Dampak
tersebut biasa disebut efek jangka pendek dari kebijakan fiskal. Sementara itu efek jangka
panjangnya, dengan adanya tenaga kerja yang menerima upah, tenaga kerja tersebut bisa
meningkatkan tingkat konsumsinya, toko material bisa mendapatkan untung lebih untuk
memutar usahanya lagi. Selain itu, dengan dibangunnya jembatan Suramadu, akses
ekonomi menjadi lebih mudah. Akses ekonomi yang lebih mudah membuat perusahaan
lebih efisien dalam beroperasi sehingga bisa menekan biaya dan menaikkan keuntungan.
Dengan dibukanya jembatan Suramadu sebagai salah satu objek wisata akan membuka
lapangan pekerjaan untuk penjulan cindera mata bagi masyarakat sekitar.
Secara umum, belanja pemerintah untuk infrastruktur seperti, jembatan, jalan dan sarana
publik lainnya lebih dapat memberikan dampak dalam meningkatkan perekonomian. Itulah
mengapa, belanja modal infrastruktur dalam APBN menjadi perhatian khusus.
Kebijakan Fiskal Ekspansif dengan Menurunkan Tarif Pajak.
Selain dengan menaikkan belanja negara, kebijakan fiskal juga bisa dilakukan melalui
penurunan tarif pajak. Dengan penurunan tarif pajak (T), maka penghasilan baik sektor
rumah tangga atau perusahaan akan meningkat. Peningkatan pendapatan akan menaikkan
tingkat konsumsi sektor rumah tangga (C) dan pengeluaran sektor perusahaan (I).
‘14
6 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
T↓ C↑, I↑ Y↑.
Kebijakan ini pernah dilakukan pada zaman Orde Baru di sekitar tahun 1980-an, untuk
mengatasi kelesuan ekonomi akibat resesi ekonomi dunia dan cukup berhasil membuat
Indonesia tidak bergitu terkena dampak dari resesi ekonomi dunia pada waktu itu
Kebijakan Fiskal Kontraktif dengan Mengurangi Belanja Negara (Menurunkan G).
Kebijakan fiskal kontraktif berkebalikan dengan kebijakan fiskal ekspansif. Jika kebijakan
fiskal ekspansif berusaha melakukan ekspansi perekonomian, sementara fiskal kontraktif
agar perekonomian tidak terlalu ekspansi dan tetap bisa dikendalikan. Salah satu caranya
adalah dengan mengurangi belanja negara. Dengan mengurangi G, maka Y akan turun,
selanjutnya C dan I juga akan turun sehingga menyebabkan Y makin turun lagi. Seberapa
besar penurunan tergantung dari angka multiplier effect pada G
G ↓ Y ↓ C & I ↓ Y ↓
Contoh kebijakan fiskal kontraktif misalnya dengan mengurangi pengeluaran subsidi untuk
BBM. Dampaknya adalah pendapatan dari sektor rumah tangga dan perusahaan menurun,
karena tersedot untuk konsumsi BBM dan naiknya harga barang yang lain. Pengurangan
konsumsi berarti pengurangan pendapatan bagi produsen, sehingga secara agregat
perekonomian nasional mengalami penurunan. Hal ini terjadi pada saat terjadinya kenaikan
BBM pada masa Presiden Gusdur, Megawati dan SBY yang berdampak pada turunnya
pertumbuhan ekonomi. Namun pada waktu itu, kenaikan BBM bukan bermaksud meredam
perekonomian, tetapi karena tidak ada pilihan lain seiring dengan naiknya harga minyak
dunia.
Kebijakan Fiskal Ekspansif dengan Menaikkan Tarif Pajak.
Dengan menaikkan tarif pajak, maka pendapatan baik sektor rumah tangga maupun
perusahaan akan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan akan berpengaruh pada
penurunan konsumsi (C dan I). Penurunan C dan I akan berdampak pada penurunan Y.
Secara notasi dapat digambarkan sebagai berikut.
T↑ C↓, I ↓ Y ↓.
Catatan Terkait Kebijakan Fiskal
‘14
7 Perekonomian Indonesia (Modul 11)
Edi Tamtomo Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id
• Dampak kenaikan Y tidak selalu sama dengan kenaikan/penurunan belanja atau pajak,
karena tergantung banyak faktor. Jenis belanja, karakter daerah, perilaku konsumen,
elastisitas barang/jasa dan lain sebagainya
• Kebijakan menaikkan belanja negara, membuat pemerintah harus mencari sumber
penerimaan baru. Kenaikan belanja pemerintah bisa meningkatkan perekonomian, tetapi
jika dilakukan dengan menaikkan pajak justru akan menurunkan perekonomian. Disinilah
peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal dengan cermat. Dampak kenaikan
diusahakan lebih besar daripada dampak penurunan sehingga secara keseluruhan,
kebijakan fiskal ekspansif bisa mencapai sasaran.
• Kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri, karena ada kebijakan lain yaitu kebijakan moneter.