ADMINISTRASI PERKANTORAN MODUL PERATURAN CUTI UNTUK SMK KELAS XI SEMESTER 2 RINA WAHYU ANGGRIYANI S.Pd MODUL PERATURAN CUTI
ADMINISTRASI PERKANTORAN
MODUL PERATURAN CUTI
UNTUK SMK KELAS XI
SEMESTER 2 RINA WAHYU ANGGRIYANI S.Pd
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 2
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta
taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan modul ini tepat pada waktunya.
Modul ini merupakan hasil dari tugas mata kuliah Pengembangan Bahan AjAR
Administrasi Perkantoran yang dibimbing oleh Bapak Drs, H. Mohammad Arief, M.Si Modul
ini berisikan materi tentang pengertian cuti dan jeni – jenis cuti.
Melalui modul ini, penulis berusaha menyajikan materi dengan berbagai model
evaluasi dan penugasan dengan tehnik bervariasi untuk memepermudah peserta didik dalam
mencapai target – target belajar atau kompetensi yang diharapkan. Pemanfaatan modul ini
dapat dikombinasikan dengan kegiatan membaca buku – buku sumber lainnya secara mandiri,
maupun belajar dari informasi – informasi di internet. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan
dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik secara menyeluruh.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyususnan dan
penulisan mdul ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang manfaat
khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
hingga terselesaikannya modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat sebagai pembelajaran
bagi pembaca.
Malang, 26 November 2017
Rina Wahyu Anggriyani
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 3
Kata Pengantar .................................................................................................................... 2
Daftar Isi ............................................................................................................................. 3
Pendahuluan ......................................................................................................................... 4
A. Deskripsi Umum ...................................................................................................... 4
B. Prasyarat ................................................................................................................... 4
C. Petunjuk pengguna modul........................................................................................ 4
D. Kompetensi Inti ........................................................................................................ 5
E. Kompetensi Dasar .................................................................................................... 6
F. Indikator ................................................................................................................... 6
G. Materi pembelajaran ................................................................................................ 6
H. Informasi Pendukung ............................................................................................... 6
Kegiatan Pembelajaran ........................................................................................................ 7
A. Pengertian Peraturan Cuti ........................................................................................ 7
B. Jenis – jenis cuti ...................................................................................................... 9
Rangkuman ........................................................................................................................ 13
Latihan soal ........................................................................................................................ 14
Lembar Penilaian ............................................................................................................... 18
Daftar Pustaka .................................................................................................................... 19
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 4
A. DESKRIPSI UMUM
Kompetensi ini merupakan satu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik oleh
program keahlian Administrasi Perkantoran. Kompetensi ini memiliki satu kompetensi
memiliki satu kompetensi dasar (KD), yaitu : Mengemukakan peraturan cuti
Modul ini disiapkan sebagai bahan pembelajaran untuk kompetensi dalam
menjelaskna pengertian peraturan cuti dan jenis – jenis cuti. Modul ini sanagat penting
dipelajari oleh siapa saja khususnya yang bergerak dibidang Administrasi Perkantoran,
B. PRASYARAT
Sebelum mempelajari modul ini peserta didik harus memahami tentang pengertian cuti
dan jeni – jenis cuti .
C. PETUJUK PENGGUNAAN MODUL
1. Peserta Didik
i. Bacalah dengan cermat dan pahami materi yang ada dalam modul ini
ii. Diskusikan dengan sesaman peserta didik mengenai apa yang telah Anda cermati
untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang tujuan belajar dan kompetensi
yang ingin dicapai dalam modul ini. Bila masih ragu, maka tanyakan pada guru
sampai materi dapat dipahami
iii. Bila dalam proses memahami materi Anda mendapatkan kesulitan diskusikan atau
tanyakan pada guru
iv. Kerjakanlah tugas-tugas yang ada dalam modul ini, baik tugas individu ataupun
kelompok dengan benar dan teliti
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 5
2. Guru
i. Informasikan bagaimana menggunkana modul dengan benar, cara pembelajaran,
cara penilaian, bahan dan alat yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk
mempelajari
ii. Berikanlah bimbingan kepada peserta didik apabila mereka mendapati kesulitan
dalam mempelajari modul
iii. Amati dan catatlah kemajuan yang dialami oleh peserta didik dan berikan umpan
balik (feedback) atas pencapaiaannya belajar yang telah dilakukan oleh peserta
didik
iv. Selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, tetaplah berada di dalam
kelas
D. KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur,disiplin,tanggung jawab, peduli, santun, ramah
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual,konseptual,prosedural dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan ,
kebangsaan, kenegaraan , dan peradaban terkait fenomena dam kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah , menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 6
E. KOMPETENSI DASAR
3.6 Mengemukakan Tentang Peraturan cuti
F. INDIKATOR
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian cuti
2. Siswa dapat menjelaskan jenis – jenis cuti
G. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengertian Cuti
2. Jenis – Jenis Cuti
H. INFORMASI PENDUKUNG
Pabrik farmasi PT. HOLI PHARMA ini semula bernama PT. NDAHOLI, Pada tahun 1996
terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan. Direksi yang baru dipimpin oleh Bapak
Hernawan Tjahjana sebagai Direktur Utama. Pada tahun 1998 nama PT. NDAHOLI
dirubah menjadi P.T. HOLI PHARMA. Distributor utama PT. HOLI PHARMA pada saat
itu adalah PT. Barito Budi Pharmindo (dalam satu grup perusahaan/ Holding Company)
Aplikasi Sistem Informasi Cuti Karyawan (Studi Kasus di PT. HOLI PHARMA)
merupakan suatu aplikasi yang diperuntukan untuk mengelola dan menyimpan data-data
cuti karyawan di PT. HOLI PHARMA. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
adalah metode peninjauan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Pada tahap analisis dilakukan penggambaran prosedur
sistem yang sedang berjalan sehingga sistem tersebut dapat dievaluasi kekurangan dan
kelebihannya untuk pembuatan sistem yang baru. Metode aliran data yang digunakan
adalah metode terstruktur yang terdiri dari Data Flow Diagram (DFD) dalam
menggambarkan model fungsional. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Cuti Karyawan
(Studi Kasus di PT. HOLI PHARMA) yang dalam proses pengolahan datanya banyak
proses perhitungan yang sifatnya otomatis sehingga diharapkan dapat mempercepat dalam
pengolahan datanya. Hasil dari pembuatan aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam
proses pengolahan data cuti karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 7
A. Pengertian Perturan Cuti
Cuti berasal dari bahasa Hindi “chutti” atau perlop (verlop) dalam bahasa Belanda yang
berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang
mendapat keterangan dari pihak – pihak yang terkait. Cuti bertujuan untuk menjamin
kesegeran jasmani dan rohani pegawai yang bersangkutan. Di beberapa Negara seperti
Australia dan Selandia baru, cuti merupakan kepentingan karyawan yang dikenal
sebagai cuti dinas yang panjang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal
8UPK 1974, semua pegwai negeri berhak cuti, termasuk juga calon pegawai negeri
sipil.
Landasan Hukum
Landasan hukum yang mengatur tentang cuti adalah:
1. Pasal 5 UU nomor 8 tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah nomro 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Surat edaran kepala BAKN Nomor 01?SE/1977 tanggal 25 Februari 1977
Pemberi Cuti
Adapun pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti adalah sebagai berikut:
1) Pemipin lembaga tertinggi /tinggi Negara bagi pimpinan kesekretariatan lembaga
tertinggi /tinggi Negara.
2) Menteri, jaksa agung, pimpinanan lembaga pemerintah nondepartemen,
pimpinanan kesekretariatan lembaga tertinggi /tinggi Negara dan pejabat lain yang
ditentukan oleh Presiden bagi pegawai negeri sipil dalam lingkungan kekuasaanya
3) Kepla perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negreri Sipil yang ditugaskan
pada perwakilan Republik Indonesia di Luarnegeri
4) Gubernur dan bupati /walinyya berwenang memberikan cui kepada pegawai negeri
sipil dalam lingkungganya masing-masing. Kecuali cuti diluar tanggunnganya
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 8
5) Menteri/pimpinanan lembaga bagi pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakanan
atau diperbentukkan di daerah otonomi yang mengambil cuti diluartanggunggan
Negara
6) Para pejabat yang ada dibawah para pejabat tersebut diatas, setelah mendapat
pendelegasian dari para pejabat diatas berhak memberikan cuti, kecuali cuti diluar
tanggungan Negar. Pendelegasiaan tersebut dilakukanan dengan mempergunakan
surat keputusan.
B. JENIS – JENIS CUTI
1. Cuti Tahunan
Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah
bekerja sekurang – kurangnya satu tahun secara terus menerus dan berhak atas cuti
tersebut selama dua belas hari kerja. Cuti tahunan dapat diambil secara terpisah – pisah
dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3(tiga) hari kerja.
Syarat – syarat cuti tahunan :
1) Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang – kurangnya satu tahub secara
terus menerus
2) Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang
Lama cuti tahunan
1) Lama cuti tahunan ada 12 hari kerja, dan tidak dapat di pecah – pecah hingga
jangka waktu kurang dari tiga hari kerja
2) Cuti tahunan dapat ditambah 14 hari kerja apabila transportasi ke tempat yang
dituju dalam kondisii sulit ditempuh
Penangguhan Cuti Tahunan
Demi keoentingan dinas mendesak, cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama
satu tahun, dan dapat diambil dalam tahun berikutnyya dengan lama cuti 24 hari
kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
2. Cuti Besar
Syarat – syarat cuti besar
1) Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang – kurang nya enam tahu
terus menerus
2) Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang
berwenang
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 9
3) Pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang
berwenang
Lama Cuti Besar
Lama cuti besar adalah selama tiga bulan
Cuti Besar yang tidak diambil
1) Apabila tidak diambil tepat pada waktunyya cuti besar dapat diambil pada
tahun – tahun berikutnya
2) Keterlambatan mengambil cuti besar tidak diperhitungkan dalam pengambilan
cuti besar berikutnya
Contohnya: rina berhak mengambil cuti besar tanggal 10 Mei 2015, tetapi
karena suatu hal, hak cuti besar tersebut baru diambil pada tanggal 10 Mei
2017, maka rina harus mendapat hakcuti besar berikutnya pada tanggal 10 Mei
2023
Hal lain yang terkait:
1) Selama menjalankan cuti besar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap
penghasilan penuh
2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak bagi atas cuti
tahunannya dalam tahun yang bersangkutan
Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk
memenuhi kewajiban agama seperti menunaikan ibada haji, PNS yang
mengamil cuti besar kurang 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang
menjadu haknya hapus
3. Cuti Sakit
Syarat – syarat cuti sakit
1) Cuti sakit diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
2) Pegawai yang bersangkutan harus memberitahu alasanya
3) Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis pejabat yang berwenang
Lama cuti sakit
1) 1 – 2 hari: pegawai yang bersangkutan harus memberitahu atasannya
2) 3 – 4 hari : pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan
dokter
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 10
3) 15 hari – 1,5 tahun : pegwai yang bersangkutan harus melampirkan surat
keterangan dokter yang ditunjuk
4) Jika lebih dari 1,5 tahun tidak sembuh, kesehatan pegawai yang bersangkutan
diuji oleh dokter yang ditunjuk.
Kemungkinan tindakan yang diambil berkenan denngan hasil pengujian
kesehatan tersebut adalah :
Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dengan
mendapat uang tunggu, apabila ada harapan sembuh
Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil, jika tidak ada harapan sembuh
5) 1,5 bulan untu gugur kandungan
6) Cuti sakit karena kecelakaan dan membutuhkan perawatan diberikan sampai
pegawai yang bersangkutan sembuh. Selama cuti sakit pegawai mendapat
penghasilan penuh
Apabila mendapat hasil pengujuan kesehtan tersebut PNS yang bersangkutan:
Belum sembuh dari penyakitnya, tetapi ada harapan sembuh dan dapat
bekerja kembali sebagai PNS, maka ia diberhentikan dengan hormat
dari jabatan perundang – undangan yang berlaku
Belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk dapat
bekerja kembali sebagai PNS, maka ia diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan mendaptkan hak – hak kepegawaiaan menurut
peraturan perundang – undangan yang berlaku. PNS wanita yang
mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5
bulan
PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya yang mengakibatkan PNS tersebut perlu mendapatkan
perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh
4. Cuti Bersalin
Cuti bersalin merupakan cuti yang diberikan karena alasan bersalin/ melahirkan
bagi pegawai perempuan. Adapun syarat – syarat cuti bersalin adalah:
1) Cuti bersalin diberikan kepada pegawai negeri sipil wanita
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 11
2) Cuti bersalin hanya berlaku untuk persalinan pertama , kedua dan ketiga,
sedangkan untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, cuti diberikan
diluar tanggungan Negara
3) Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
4) Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang
berwenang memberikan cuti
Lama Cuti Bersalin
Cuti bersalin diberikan satu bulan sebelum persalinan, dan dua bulan
sesudah persalinan dan selama cuti bersalin pegawai yang bersangkutan
tetap mendapat penghasilan penuh
5. Cuti karena Alasan penting
Syarat – syarat
1) Cuti ini diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil
2) Alasan penting yang dipergunakan dalam cuti ini yaitu:
Bapak/ibu anggota keluarga meninggal dunia atau sakit
Salah seorang anggota kelarga meninggal dunia dan menurut
ketentuan pegawai negeri yang bersangkutan harus mengurus hak
ketentuan pegawai negeri yang bersangkutan harus mengurus hak
anggota keluarganyya yang meninggal dunia itu
Pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawainan yang
pertama
Alasan penting lain yang ditetapkan oleh presiden
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang
Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat
yang berwenang
Lama Cuti karena Alasan penting
Lama cuti karena alasan penting diberikan untuk maksimal dua bulan
Hal – hal lain yang terkait
Apabila keadaan mendesak, sehingga keputusan dari pejabat yang berwenang
belum turun, maka pelajaran tertinggi di tempat kerja pegawai negri sipil yang
bersangkutan dapat memberikan izin sementara, yang kemudian disampaikan
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 12
kepada pejabat yang berwenang segera memberikan keputusan cuti karena alasan
penting kepada pegawai yang bersangkutan
6. Cuti diluar Tanggungan Negara
Syarat – syarat diluar tanggungan Negara
1) Pegawai yang bersangkutan telah memiliki masa kerja lima tahun secara terus
menerus
2) Pegawai yang bersangkutan memiliki alasan pribadi atau mendesak
3) Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan cuti kepada pejabat
yang berwenang
4) Cuti diberikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang
memberikan cuti setelah mendapat izin dari kepada BAKN
Lama cuti diluar tanggungan Negara
1) Cuti diluar tanggungan Negara diberikan paling lama untuk tiga tahun
2) Cuti tersebut dapat diperpanjang selama satu tahun setelah pegawai yang
bersangkutan mendapat izin dari kepada BAKN
Penghasilan Kedudukan dan Kewajiban :
1) Pegawai yang mengambil cuti ini tidak mendapat penghasilan
2) Pegawai yang mengambil cuti ini dibutuhkan dari jabatan
3) Pegawai yang bersangkutan harus segera melapor setelah cuti selesai
4) Setelah cuti selesai, pegawai yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali
apabila ada lowongan
5) Apabila tidak ada lowongan, hal ini harus dilaporkan kepada BAKN
6) Bila tidak mungkin ditempatkan kembali, pegawai yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatan dengan mendapatkan hak – hak kepegawaiannnya
Masa Kerja
Masa cuti diluar tanggungan Negara a=tidak diperhitungkan sebgai mana kerja
pegawai negeri sipil
Cuti diluar tanggungan Negara persalinan keempat dan seterusnya
1) Permintaan cuti diluar tanggungan Negara untuk keperluan di atas tidak akan
ditolak
2) Pegawai yang mengambil cuti karena alasan tersebut tidak dibebaskan
jabatannya, sehingga jabatanya tidak dapat diisi oleh orang lain
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 13
3) Cuti ini tidak memerlukan persetujuan BAKN
4) Lama cuti diluar tanggungan Negara karena alasan diatas sama dengan lama
cuti bersalin
5) Pegawai yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dari Negara dan lama
cuti tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja sebagai pegawai Negeri
Sipil
Cuti adalah ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan
tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait.
Landasan hukum yang mengatur tentang cuti adalah :
1. Pasal 5 UU nomor 8 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil.
3. Surat edaran kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977.
Cuti terdiri dari :
a. Cuti tahunan
b. Cuti besar
c. Cuti sakit
d. Cuti bersalin
e. Cuti karena alasan penting
f. Cuti diluar tanggungan Negara
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 14
SOAL PILIHAN GANDA
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda (X), pada pilihan A,
B, C, D, atau E
1. Di bawah ini mana yang tidak termasuk ke dalam peraturan Cuti yang dapat di
peroleh oleh pegawai?
A. Cuti Tahunan
B. Cuti Harian
C. Cuti Sakit
D. Cuti Bersama
E. Cuti Melahirkan
2. Pemerintahan Indonesia membuat aturan tentang Peraturan Cuti bagi Pegawai Negeri
maupun Swasta, di bawah ini manakah pasal yang benar mencakup peraturan Cuti
Tahunan terbaru oleh pemerintah ....
A. Pasal 331 PP Nomor 11 Tahun 2017
B. Pasal 25 ayat 3 Nomor 1 Tahun 2016
C. Pasal 312 Ayat 4 Nomor 3 Tahun 2017
D. Pasal 111 PP Nomor 3 Tahun 2016
E. UUD 1945 dan Tap MPR Tahun 2017
3. Berapa batas paling lama untuk Cuti besar bagi seorang pegawai yang telah bekerja
pada suatu perusahaan dala, kurun Waktu 16 tahun masa kerja atau lebiih ?
A. 1 bulan
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 15
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
4. Siapa orang yang paling berhak meratifikasi peraturan perundang-undangan cuti?
A. Presiden
B. Wakil presiden
C. MPR
D. Menteri Sosial dan Ketenagakerjaan
E. Menteri Pendidikan
5. Cuti melahirkan bagi seorang pegawai wanita hanya boleh mengambil batas cuti
selama ...
A. 5 bulan
B. 4 bulan
C. 3 bulan
D. 2 bulan
E. 6 bulan
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 16
Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, apakah yang dimaksud dengan
cuti?
Jawab: ...........................................................................................................................
2. Sebutkan jenis- jenis cuti
Jawab: ...........................................................................................................................
3. Jelaskan apa yang maksud di maksud cuti sakit!
Jawab: ..........................................................................................................................
4. Siapa saja yang berhak memberikan cuti?
Jawab : .........................................................................................................................
5. Jelaskan tentang cuti bersalin!
Jawab : .........................................................................................................................
1. Pelajari kembali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Carilah penjelasan dari peraturan
tersebut!
2. Carilah perbedaan jenis-jenis cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
Buatlah tabel untuk mempermudah pengerjaannya!
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 17
No SOAL B S
1 Cuti adalah ketidakhadiran secara
sementara atau tertentu karena alasan
tertentu yang mendapat keterangan
dari pihak-pihak yang terkait
2 Cuti bersalin hanya berlaku untuk
persalinan pertama , kedua dan ketiga,
sedangkan untuk persalinan anak
keempat dan seterusnya,cuti diberikan
diluar tanggungan Negara
3 Cuti sakit karena kecelakaan dan
membutuhkan perawatan diberikan
sampai pegawai yang bersangkutan
sembuh.
4 Cuti tahunan merupakan cuti yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang telah bekerja sekurang –
kurangnya satu tahun secara terus
menerus dan berhak atas cuti tersebut
selama dua belas hari kerja
5 Pegawai yang bersangkutan tidak
menerima penghasilan dari Negara
dan lama cuti tersebut tidak
diperhitungkan sebagai masa kerja
sebagai pegawai Negeri Sipil
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 18
Kunci Jawaban
SOAL PILIHAN GANDA
1. B
2. B
3. C
4. D
5. C
SOAL ESSAY
1. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-
alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
2. Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti tanggungan negara
3. Cuti sakit karena kecelakaan dan membutuhkan perawatan diberikan sampai pegawai
yang bersangkutan sembuh. Selama cuti sakit pegawai mendapat penghasilan penuh
4. Pimpinan dalam perusahaan
5. Cuti bersalin merupakan cuti yang diberikan karena alasan bersalin/ melahirkan bagi
pegawai perempuan
RUBIK PENILAIAN
No Kategori skor
1 Benar semua 100
2 Salah satu 50 - 75
3 Salah dua 25 - 50
4 Tidak dijawab 0
TES FORMATIF
1. BENAR (B)
2. SALAH (S)
3. BENAR (B)
4. SALAH (S)
5. BENAR (B)
M O D U L P E R A T U R A N C U T I
Page 19
Miduk, Jhon. 2015. Pengertian Cuti.(Online), http://jhonmiduk8.blogspot.co.id
/2015/04/pengertian-cuti.html, diakses 23 November 2017.
Mulyana, Aina. 2015. Peraturan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. (Online),
http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-tentang-cuti-pegawainegeri.
html, diakses 26 November 2017