-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Persoalan kependudukan di Indonesia sangat
kompleks dan masih dipandang dari sisi yang belum optimal, karena
persoalan kependudukan bukan persoalan jumlah saja tapi berkaitan
langsung dengan aspek kualitas penduduk. Pada dasarnya menangani
masalah kependudukan memerlukan penangan yang komprehensif, karena
pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan
termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka
terbitnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009, tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga. Penduduk sebagai modal dasar
dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan
kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat
tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas
penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping
itu keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang
seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan
memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan
masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan
bangsa lain juga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan
berkelanjutan.
Demi terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga
berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan
penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan
perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya
manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta
mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil
pembangunan secara adil dan merata.
Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang di dalamnya mengatur
bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang
berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga, sedangkan pemerintah daerah menetapkan
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
pada daerah masing-masing. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut
antara lain meliputi penggalangan peran serta individu, keluarga,
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang
bersifat tidak mengikat. Selama lebih dari tiga dasa warsa Program
KB telah memberikan hasil yang menggembirakan terutama dalam
meletakkan landasan yang kokoh bagi
-
2
terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Keberhasilan
program KB tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak
terutama Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dan
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Dukungan nyata tersebut mulai
dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan sampai pada
pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga.
Seiring dengan penyediaan pelayanan yang lebih berkualitas perlu
didukung dengan Sumberdaya manusia Pengelola Program yang handal di
berbagai tingkatan. Untuk itulah maka PKB sebagai pengelola Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa /Kelurahan dituntut
untuk lebih profesional
Mengingat hal tersebut maka perlu dilakukan upaya yang membawa
konsekuensi berupa peningkatan berbagai dimensi penyelenggaraan
program disetiap lini termasuk peran dan fungsi para PKB sebagai
pemegang tonggak program terdepan.
Upaya reorientasi peran PKB dari peran sebagai pelaksana
(melakukan kegiatan sendiri) kearah peran yang bersifat penggerakan
parsitipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta pembangunan keluarga kecil bahagia
sejahtera. Melalui upaya ini, kehadiran PKB benar-benar diharapkan
mampu menjawab semua masalah dan tantangan Era Baru Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK.
Seiring dampak desentralisasi yang kian hari kian terasa,
kiranya perlu kebijakan dan strategi baru dalam menggarap program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat Kabupaten/Kota
agar program ini bisa tetap berjalan sesuai harapan seiring dengan
dinamika yang ada, Penyempurnaan terhadap Pedoman Mekanisme kerja
PKB dalam program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ini
dimaksudkan untuk memenuhi dan mempermudah pelaksanaan operasional
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di tingkat lini
lapangan Agar pelaksanaan Mekanisme kerja PKB berjalan baik dan
lancar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu
adanya motivasi, dukungan, pembinaan, komitmen yang tinggi dari
berbagai pihak terutama Pemda dan Dinas teknis di bawahnya.
B. Deskripsi Singkat
Mata diklat ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, tugas dan
fungsi PKB, serta Mekanisme Kerja PKB, dalam rangka meningkatkan
kinerja PKB di era desentralisasi.
C. Manfaat Modul Bagi peserta
Berbekal hasil belajar Modul Mekanisme kerja PKB dalam program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK, peserta diharapkan mampu
menerapkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin Mekanisme kerja PKB
dalam pelaksanaan kerjanya guna meningkatkan kinerja PKB di wilayah
kerja masing-masing.
-
3
D. Standar Kompetensi 1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan
Mekanisme kerja PKB
2. Indikator Keberhasilan, Peserta dapat: a. Memahami kedudukan,
peran, tugas dan fungsi PKB b. Mampu melakukan Mekanisme kerja PKB
c. Mempraktikkan Mekanisme kerja PKB (1 Langkah)
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Kedudukan, Peran, Tugas dan Fungsi PKB
a. Kedudukan PKB b. Peran PKB c. Fungsi PKB d. Tugas PKB e.
Rincian Kegiatan f. Lokasi Kerja PKB g. Profil PKB
2. Mekanisme kerja PKB
a. Penyiapan dukungan b. Penggalangan kesepakatan c. Pelayanan
KIE, KB dan KS d. Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi
F. Petunjuk Belajar
Pengalaman belajar yang dapat diperoleh melalui proses
pembelajaran ini tentu hanya sebagian kecil dari pengetahuan
peserta yang telah dimiliki sebelumnya, oleh karena itu perlu
dipadukan antara pengalaman dilapangan dengan isi bahan ajar ini,
mengingat bahasan bahan ajar ini masih terbatas, maka disarankan
untuk : 1. Membaca dengan seksama indikator keberhasilan dari
pembelajaran ini 2. Berdiskusi dan curah pendapat baik dengan
fasilitator maupun dengan
peserta lainnya 3. Membuat catatan-catatan kecil dari setiap
bab-nya dengan mengambil poin-
poin pentingnya 4. Mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk
mengukur pemahaman materi 5. Berlatih bersama peserta lain agar
terampil melalukan Mekanisme kerja PKB 6. Mencari sumber-sumber
lain untuk mendukung pemahaman terhadap isi
materi bahan ajar ini yang masih terbatas
-
4
BAB II
KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PKB
Indikator Keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta dapat menjelaskan tentang kedudukan,
peran, tugas dan fungsi PKB
A. Kedudukan PKB
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negri Sipil (
PNS ) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di
Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan,
memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan
berbagai pihak dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk,
KB-KR dan KS-PK bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di
tingkat Desa/Kelurahan.
B. Peran PKB
1. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Penduduk,
KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan
2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di
Desa/Kelurahan
4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di
Desa/Kelurahan
C. Fungsi PKB
PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan,
mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta program pembangunan lainnya di
tingkat Desa/Kelurahan.
D. Tugas PKB
1. Perencanaan
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam bidang perencanaan
bertugas meliputi penguasaan potensii wilayah kerja sejak
pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan
rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat
RT, RW dan Desa/Kelurahan
2. Pengorganisasian
Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dibidang
pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan
program, rekruitmen kader,
-
5
mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja
lainnya dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Bila
di wilayah kerjanya tidak ada kader, PKB diharapkan dapat membentuk
kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan
kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai
dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai
instansi dan LSOM yang ada.
3. Pelaksana dan Pengelola Program
Tugas PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai
kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam
melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra
lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan serta
Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program
pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.
4. Pengembangan
Tugas PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP/LSOM
dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan
5. Evaluasi dan Pelaporan
Tugas PKB dalam evaluasi dan pelaporan progam Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK sesuai dengan sistem pelaporan yang telah
ditentukan secara berkala.
E. Rincian Kegiatan
Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor: KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana Dan Angka Kreditnya disebutkan rincian kegiatan
dari PKB sebagai berikut: 1. Kegiatan PKB terampil sesuai dengan
jenjang jabatan adalah sebagai
berikut: a. PKB Pelaksana Pemula:
1) Melakukan pendataan Keluarga Berencana 2) Melakukan pengisian
form pendataan Institusi masyarakat Pedesaan/
Perkotaan 3) Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat
Pedesaan/Perkotaan
(IMP) dan organisasi Non Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan 4)
Membuat penomoran IMP 5) Melakukan komunikasi Informasi Edukasi
(KIE) KB kepada masyarakat
secara perorangan 6) Melakukan fasilitasi kepada kader 7)
Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat Desa/Kelurahan
-
6
8) Mengumpulkan data pelayanan KB di Klinik 9) Menyiapkan sarana
dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB
keliling/Posyandu 10) Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina
Keluarga, UPPKS)
b. PKB Pelaksana
1) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja
tingkat
Desa/Kelurahan 2) Melaksanaan pendataan KB dengan mengolah data
wilayah
Desa/Kelurahan 3) Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan
membuat rencana
kerja 4) Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kecamatan
5) Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Desa/Kelurahan
6) Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-
umbul 7) Menjadi tim lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-
PK. 8) Menjaga stand dalam setiap pameran Kependudukan dan KB 9)
Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS 10) Menjadi peserta mini
lokakarya 11) Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat Kecamatan 12)
Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB 13) Membuat laporan hasil
pelayanan KB Keliling/Posyandu 14) Melakukan rujukan medis ke
tempat pelayanan kesehatan 15) Melakukan pelayanan terpadu dan
pendampingan kegiatan terpadu
(Bina keluarga, UPPKS)
c. PKB Pelaksana Lanjutan 1) Menyusun rencana pendataan dan
pemetaan wilayah kerja tingkat
Kecamatan 2) Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil
pengolahan
data Desa/Kelurahan 3) Membuat laporan pendataan di wilayah
kerja 4) Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat
Desa/Kelurahan 5) Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam
membuat
rencana kerja tingkat Kecamatan 6) Memberikan pembekalan kepada
kader, masyarakat, tokoh
formal/informal tingkat Desa/Kelurahan 7) Melakukan pendekatan
kepada IMP dan ORNOP tingkat
Desa/Kelurahan 8) Menyusun rencana operasional bulanan KB
tingkat Kecamatan 9) Mengembangkan media KIE program pengendalian
penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk transparan 10) Mengembangkan media KIE
program pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk media sederhana 11) Melakukan KIE
pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada
masyarakat secara berkelompok
-
7
12) Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (mupen) KB 13)
Menjadi tim lomba program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-
PK tingkat Kecamatan 14) Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD
15) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non
pemerintah
tingkat Desa/Kelurahan 16) Menyusun materi rakor/raker KB
tingkat Desa/Kelurahan 17) Menjadi penyaji dalam mini lokakarya 18)
Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader 19) Menyiapkan
sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader 20) Membimbing
kegiatan pendewasaan usia perkawinan
d. PKB Penyelia
1) Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan 2) Melakukan
sosialisasi hasil pendataan tingkat Kecamatan 3) Memberikan
pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/
informal tingkat Kecamatan 4) Melakukan pendekatan kepada IMP
dan Organisasi Non Pemerintah
tingkat Kecamatan 5) Mengembangkan media KIE Program
pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk poster 6) Mengembangkan media KIE Program
pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk leaflet atau bilboard 7) Mengembangkan
media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk media tradisional di pedesaan 8)
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat
Kecamatan 9) Menjadi tim penilai lomba Program pengendalian
penduduk, KB-KR
dan KS-PK. tingkat Kecamatan 10) Melakukan fasilitasi kemitraan
instansi pemerintah dan non pemerintah
tingkat Kecamatan 11) Menyusun materi rakor/raker KB tingkat
Kecamatan 12) Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM
13) Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh
formal 14) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun
rencana
kebutuhan alat kontrasepsi di Desa/Kelurahan 15)
Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
pelayanan
terpadu di Desa/Kelurahan 16) Melakukan pelayanan KB pada
momentum strategis 17) Memberikan orientasi keterampilan kader
IMP/POKTAN
2. Kegiatan PKB Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah
sebagai
berikut: a. PKB Pertama
1) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja
tingkat
Kabupaten/Kota
-
8
2) Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah
Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3) Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data 4)
Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana
kerja tingkat Kabupeten/Kota 5) Membuat peta pendataan IMP dan
ORNOP tingkat Kabupaten/Kota 6) Menyiapkan instrumen pendataan KB
dengan menguji coba instrumen 7) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat
desa/kelurahan 8) Menyusun isi pesan Program pengendalian penduduk,
KB-KR dan KS-
PK. untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kecamatan 9) Menyusun
rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota 10)
Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK. dalam bentuk banner 11) Melakukan KIE dengan mobil
penerangan (MUPEN) KB 12) Melakukan uji coba materi dan media
advokasi KIE Program
pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK. 13) Mendesain pameran
Program pengendalian penduduk, KB-KR dan
KS-PK. di tingkat Kecamatan 14) Melakukan fasilitasi kepada
PPKBD 15) Menjadi peserta pada rakor/raker Program pengendalian
penduduk,
KB-KR dan KS-PK. tingkat Provinsi 16) Mengidentifikasi sasaran,
menganalisis dan menyusun rencana
kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kecamatan 17)
Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
pelayanan
terpadu di tingkat Kabupaten/Kota 18) Melakukan pengembangan
wawasan pelayanan terpadu (bina
keluarga, UPPKS) 19) Melakukan prakonseling KB 20) Memantau dan
mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota 21) Melakukan uji
coba pengembangan model teknis penyuluhan dan
pelayanan Program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.
b. PKB Muda 1) Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi
dan analisis
data 2) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh
formal/
informal tingkat Kabupaten/Kota 3) Menyiapkan instrumen
pendataan KB dengan merancang instrumen 4) Mengevaluasi pencapaian
KB tingkat Kecamatan 5) Menyusun isi pesan Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan KS-
PK untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota 6)
Mengembangkan media KIE Program pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk asesoris 7) Melakukan KIE KB melalui
surat kabar/majalah atau radio 8) Melakukan penyuluhan massa
tentang Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan KS-PK. 9) Melakukan pendekatan kepada ORNOP
tingkat Kabupaten/Kota 10) Menjadi tim penilai lomba Program
pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK. tingkat Kabupaten/Kota
-
9
11) Menyiapkan materi pameran Program pengendalian penduduk,
KB-KR dan KS-PK.
12) Melakukan fasilitasi kepada POKTAN 13) Melakukan fasilitasi
kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
tingkat Kabupaten/kota 14) Menyusun materi rakor/raker Program
pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK tingkat Nasional 15) Menjadi peserta pada rakor/raker
Program pengendalian penduduk,
KB-KR dan KS-PK tingkat Nasional 16) Membentuk institusi
masyarakat pedesaan/POKTAN 17) Mengidentifikasi sasaran,
menganalisis dan menyusun rencana
kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kabupaten/Kota 18) Melakukan
konseling KB 19) Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB
tingkat
Kabupaten/Kota 20) Mengembangkan model Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan
KS-PK.
c. PKB Madya 1) Melaksanakan pendataan Program pengendalian
penduduk, KB-KR
dan KS-PK dengan penyajian hasil analisis data Kecamatan dan
Kabupaten/Kota
2) Menyiapkan instrumen pendataan KB 3) Mengevaluasi pencapaian
KB tingkat Kabupaten/Kota 4) Mengembangkan media KIE Program
pengendalian penduduk, KB-KR
dan KS-PK dalam bentuk video, lagu, sandiwara, audio, CD dan
film 5) Melakukan KIE KB melalui televisi 6) Memberikan advokasi
kepada tokoh formal dan informal tingkat
Kabupaten/Kota 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan
KIE Program
pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK tingkat Kabupaten/Kota 8)
Mendesain jenis lomba Program pengendalian penduduk, KB-KR dan
KS-PK. tingkat Kabupaten/Kota 9) Mengembangkan model teknis
penyuluhan Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan KS-PK dan pelayanan KB 10) Mengevaluasi
pengembangan model Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan KS-PK.
F. Lokasi Kerja PKB
Sebagaimana telah di kemukakan di atas, PKB bertanggung jawab
atas wilayah kerjanya, yakni di Desa/Kelurahan. Namun untuk
memperoleh hasil yang optimal dalam melaksanakan tugasnya tersebut
pembagian waktu di atur sebagai berikut: 1. 70% Berada di lapangan
(wilayah kerjanya) 2. 15 % Berada di klinik 3. 15% Berada di kantor
(Kecamatan/Desa/Kelurahan)
-
10
Adapun rincian tugas di lokasi tersebut di atas adalah sebagai
berikut: 1. Tugas PKB di Lapangan
a. Menghubungi pejabat setempat/pendekatan tokoh formal b.
Orientasi daerah kerja untuk pendataan c. Identifikasi dan
pendekatan tokoh formal dan tokoh informal d. Pembentukan
kesepakatan kelompok e. Penegasan kesepakatan f. Mempersiapkan
penyuluhan oleh tokoh masyarakat/kader g. Penyiapan group pelopor
dan penumbuhan institusi masyarakat h. Mengkoordinasikan pelayanan
KB, KS dan kependudukan i. Pembinaan kependudukan j. Pembinaan
keluarga k. Pencatatan pelaporan dan evaluasi
2. Tugas PKB di klinik KB
a. Mempelajari data peserta KB, institusi masyarakat dan
membandingkan
dengan data Desa/Kelurahan b. Menyampaikan kebutuhan program
Desa/Kelurahan garapannya c. Membantu kegiatan penerangan dan
motivasi (KIE) kepada pengunjung
klinik d. Membantu kelancaran pelayanan kontrasepsi e. Membantu
pencatatan dan pelaporan di klinik KB f. Membantu membuat grafik
pencapaian peserta KB, baik baru maupun
ulangan g. Membina hubungan kerja sama dengan petugas klinik
KB
3. Tugas PKB di kantor
a. Mengisi daftar hadir b. Mempelajari rencana kerja yang telah
di susun c. Mempelajari input, proses dan output program d. Membuat
peta wilayah kerja e. Merumuskan rencana kerja berikutnya f.
Mengikuti kegiatan staff meeting g. Menyelenggarakan pencatatan dan
pelaporan
Seluruh kegiatan PKB baik dilapangan, di klinik maupun di kantor
haruslah tercatat dalam buku visum kerja PKB
G. Profil PKB
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK tidak hanya
sebagai upaya untuk mengendalikan kelahiran saja, namun menyangkut
upaya-upaya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perencanaan
keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. Ini berarti bahwa
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang kita geluti
selama ini adalah program
-
11
investasi sumber daya manusia yang hasilnya tidak dapat seketika
kita nikmati sebagaimana program-program yang bersifat fisik. Untuk
mewujudkan semuanya itu, selain kelengkapan sarana penunjang, tidak
kalah pentingnya adalah potensi dari sumber daya petugas lapangan
keluarga berencana.
Keberadaan PKB dalam mendiseminasikan Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK di lapangan harus selalu diikuti dengan
berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mengantisipasi tuntutan
dan tantangan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK dimasa
sekarang dan masa yang akan datang. paling tidak memiliki Tiga
keunggulan yang diharapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan
yang terjadi dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan
KS-PK.
Sekaitan dengan adanya perubahan lingkungan strategis maka
dengan sendirinya profil PKB yang diharapkan mempunyai berbagai
aspek kemampuan yang meliputi:
1. Kemampuan Berkomunikasi
Petugas lapangan PKB sebagai agen dalam penyampaian KIE kepada
khalayak sasaran diharapkan mampu melakukan komunikasi, informasi
dan edukasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada
masyarakat dalam format wawan muka, kelompok maupun massa dalam
ukuran Desa. Dengan kemampuan ini petugas lapangan KB mampu membagi
informasi mengenai anatomi fisiologi alat-alat reproduksi dan
kontrasepsi kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya
serta mampu menjelaskan mengenai masalah gizi, kesehatan ibu dan
HIV/AIDS. Ketika Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
diintegrasikan dengan berbagai program lain demi mewujudkan
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, PKB hampir tidak terlalu
menemukan kesulitan untuk juga menjelaskan mengenai akses
permodalan, pemasaran dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan
pendapatan keluarga (income generating), masalah perbankan dan
lain-lain. Pada dasarnya kemampuan komunikasi petugas lapangan KB
sudah didapatkan pada saat mereka diterima menjadi PKB. Soal
substansi, PKB dapat diorientasi satu dua hari saja, selanjutnya
mereka bisa meningkatkan pengetahuannya dari bahan bacaan dan
pengalaman berbicara di lapangan. PLKB juga mampu memanfaatkan
berbagai media seperti spanduk, umbul-umbul, poster dan media
cetakan lainnya. Pada tingkat Desa, PLKB merupakan salah satu
petugas yang paling piawai dalam melakukan trik-trik komunikasi
sekaligus mampu menerjemahkan pesan kedalam bahasa yang akrab
dengan khalayak setempat.
2. Kemampuan Bekerja dengan Data
Pelaksanaan tugas PKB dalam bekerja harus berdasarkan peta dan
data lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengolahan, menyajikan
dan memanfaatkan data kependudukan/keluarga/demografi dan kesertaan
ber-KB merupakan satu perangkat kerja yang harus dikuasai PKB serta
data wilayah dan potensinya, termasuk data Tokoh masyarakat dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga harus dikuasai oleh
PKB. Oleh karena itulah, kalau
-
12
PKB ditugaskan menyelenggarakan suatu pertemuan di suatu RT atau
kampung dia tidak akan kesulitan untuk melakukannya.
3. Kemampuan Membangun Jaringan/Koordinasi dengan berbagai
pihak.
PKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai
pihak, tidak hanya dengan unsur pemerintah seperti Camat, Kepala
Desa, Koramil, Polsek, Puskesmas dan lain-lain, PKB juga mampu
mengembangkan jaringan dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat,
mengembangkan berbagai institusi dan kelompok kegiatan Kependudukan
dan KB yang ada di wilayahnya. Selain memanfaatkan kemampuan
komunikasi dan data, jaringan kerja ini dibangun oleh PKB dengan
bermodalkan kegigihan dan semangat pantang menyerah. Untuk mendapat
dukungan seorang tokoh, tidak jarang PKB harus menunggu setengah
hari, atau melakukan kunjungan pada malam hari. PKB juga selalu
siap membantu melakukan hal-hal di luar tugas pokoknya demi
mendapatkan dukungan.
Berbekal tiga kemampuan yang merupakan keunggulan di atas, PKB
mampu menjadi event organizer sekaligus agen pembangunan Keluarga
Berencana di tingkat akar rumput.
Agar memiliki sikap optimistis dan percaya diri dalam menghadapi
perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta berhasil
meningkatkan kinerja, baik program maupun organisasi, PKB juga
diharapkan memiliki profil seperti yang tergambar dalam penguasaan
dan kemampuan berbagai aspek berikut :
a. Aspek Wawasan Program
Sebagai penggerak, PKB harus memiliki wawasan yang luas tentang
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang meliputi : 1)
Pemahaman Visi dan Misi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR
dan KS-PK serta program pembangunan sektor lain yang terkait 2)
Pemahaman peluang, hambatan dan tantangan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK 3) Pemahaman berbagai
substansi Program Pengendalian Penduduk,
KB-KR dan KS-PK, serta mampu melakukan penyesuaian berbagai
kegiatan dalam lingkungan strategis wilayah kerjanya.
b. Aspek Manajerial
Sebagai pengelola, PKB harus mampu : 1) Mengidentifikasi,
menyiapkan, dan menggerakkan potensi sumber
daya manusia (SDM) pendukung Program Pengendalian Penduduk,
KB-KR dan KS-PK (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Sosial
Masyarakat dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan) sebagai
mitra kerjanya
2) Melakukan advokasi, KIE dan Konseling Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK kepada sektor terkait/Toga/Toma, IMP dan
mitra kerja lainnya
-
13
3) Membentuk kesepakatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR
dan KS-PK melalui berbagai forum yang ada dalam mekanisme
operasional di tingkat Desa atau Gampong
4) Menggalang kemitraan dalam mendukung berbagai kegiatan
substansi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di wilayah
kerjanya
5) Menggali dan memanfaatkan dukungan dana, daya, dan sarana
yang ada di wilayah kerjanya.
c. Aspek Kemampuan Operasional
Sebagai pelaksana, PKB diharapkan mampu : 1) Memahami mekanisme
operasional serta peran dan langkah kegiatan
PKB dalam setiap simpul mekanisme operasional di Desa atau
Gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai
pada kegiatan evaluasi dan pelaporan
2) Memahami potensi wilayah kerja melalui pendataan dan pemetaan
wilayah kerja
3) Membantu kader dalam mengumpulkan data dan mengakses
informasi yang berkaitan dengan pemahaman potensi wilayah
kerjanya
4) Menganalisis, memvisualisasikan, dan mensosialisasikan data
kepada sektor terkait dan mitra kerja lainnya
5) Menemukan masalah dan menentukan prioritas masalah 6)
Menggalang potensi mitra kerja dalam menyusun rencana
operasional
di tingkat Desa atau di Gampong 7) Menyusun rencana kerja
bulanan dan mingguan PKB berdasarkan
data basis dinamis 8) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam
rangka mengantisipasi
dan mengatasi masalah prioritas 9) Melakukan advokasi program
kepada para tokoh pembuat keputusan
dan pembentuk opini 10) Membantu mitra kerja dan kader dalam KIE
dan komunikasi
interpersonal/konseling (KIP/K) dalam rangka mencapai sasaran
program di wilayah kerjanya
11) Membantu klien dalam rangka pelayanan kependudukan, KB KR
dan KS PK
12) Melakukan pengayoman dan rujukan sebagai tindak lanjut
pelayanan 13) Melakukan kegiatan pencatatan, pelaporan, dan
evaluasi, serta
menyampaikannya dan merespon umpan balik.
d. Aspek Motivasi Kerja Sebagai pelaksana, PKB hendaknya : 1)
Memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Program
Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK 2) Memiliki kesiapan dan kesediaan
untuk bekerja keras dengan
kemampuan maksimal 3) Memiliki kesiapan dan kesediaan untuk
bermitra dengan pihak lain 4) Memiliki sikap positif terhadap
program yang diembannya
-
14
5) Mau belajar dari berbagai sumber ataupun dari pengalaman
lapangan 6) Selalu percaya diri dalam setiap penampilan atau
momentum kegiatan.
e. Aspek Kepemimpinan Sebagai pemimpin, PKB hendaknya : 1)
Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kekurangan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desanya; 2) Memiliki
inisiatif dan tidak menunggu 3) Terampil mempengaruhi dan
menggerakkan partisipasi masyarakat; 4) Terampil melakukan
komunikasi efektif 5) Menjadi teladan dalam berbagai kegiatan
program, dari hal-hal yang
bersifat teknis sampai kepada hal-hal yang bersifat manajerial
6) Memiliki kemampuan yang tinggi, kreatif, dan inovatif 7) Berani
dalam mengambil keputusan yang bijaksana 8) Memiliki pengaruh atas
dasar pengakuan.
f. Aspek Penunjang
Pembinaan yang menyangkut aspek penunjang dilaksanakan upaya
peningkatan dalam : 1) Pengelolaan dana, daya, sarana dan metoda.
2) Disiplin pegawai.
H. Rangkuman
PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota
berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan,
mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan
mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bersama institusi
masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam
mengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di tingkat
Desa/kelurahan PKB berfungsi sebagai perencana, pengorganisasian,
pelaksana dan pengelola, pengembangan serta evaluasi dan pelaporan.
PKB juga diharapkan memiliki kemampuan dan profil yang baik dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
I. Latihan
1. Jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai kedudukan PKB 2.
Uraikan mengenai tugas-tugas PKB 3. Sebutkan beberapa profil PKB 4.
Apa yang dimaksud dengan aspek kepemimpinan, sebagai salah satu
aspek
yang perlu dimiliki oleh PKB
-
15
BAB III
MEKANISME KERJA PKB
Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta dapat melakukan Mekanisme kerja PKB
Berdasarkan tugas dan fungsi PKB telah tergambar bahwa PKB harus
melakukan prosedur kerja PKB secara tepat, efektif, efisien dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja PKB dalam
penggarapan program merupakan acuan, prosedur kerja PKB dalam
melaksanakan berbagai kegiatan operasional ditingkat lini lapangan,
tetapi juga berguna sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dan
Provinsi terutama terkait dengan pembinaan, orientasi serta
penilaian dalam pelaksanaan tugas. Mekanisme kerja PKB dalam
penggarapan program apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan
secara sistematis akan memberikan sumbangan yang sangat besar
terhadap keberhasilan pelaksanaan operasional Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat lini lapangan. Mekanisme kerja
PKB di era otonomi daerah adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan
Tokoh Formal 2. Pendataan dan Pemetaan 3. Pendekatan Tokoh Informal
4. Pembentukan Kesepakatan 5. Penegasan Kesepakatan 6. Penerangan
dan Motivasi 7. Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor 8. Pelayanan
KB 9. Pembinaan 10. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi
Sepuluh langkah Mekanisme kerja PKB di atas akan
diklasifikasikan menjadi empat tahapan sesuai dengan proses
manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling).
Berikut akan diuraikan Mekanisme kerja PKB mengikuti tahapan pada
proses manajemen POAC tersebut:
A. Penyiapan Dukungan (data, tokoh formal dan informal)
Penyiapan dukungan merupakan rangkaian kegiatan merancang
berbagai kegiatan program yang akan dilakukan secara bersama-sama
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam tahapan
ini bagaimana seorang PKB harus mampu mencari dan mengenali
wilayahnya serta kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan
tokoh-tokoh yang ada diwilayahnya baik tokoh formal maupun tokoh
informal, tahapan penyiapan dukungan ini bisa dikatakan
-
16
sebagai tahapan perencanaan (Planning) sebagai langkah awal dari
proses mekanisme kerja yang meliputi : 1. Pendekatan Tokoh
Formal
Pendekatan Tokoh Formal merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh PKB di suatu daerah baru atau dalam mengembangkan
kegiatan baru adalah menghadap Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan
kehadirannya di Desa, berbagi wawasan (share vision) Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK sebagai program Pemerintah,
memohon dukungan, serta izin untuk melakukan pendataan dan pemetaan
bersama kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok kegiatan) di
wilayah kerjanya yang baru. PKB kemudian melakukan kunjungan kepada
para Tokoh-tokoh Formal lain diwilayah kerjanya yang terdiri pada
Petugas tingkat Desa/Kelurahan, seperti Bidan Desa, Petugas Agama,
Petugas Penerangan dll.
Langkah ini harus dilakukan berulang kali, baik terhadap tokoh
formal dari unsur Pemerintah daerah/wilayah, dari unsur pelaksana
PELKON atau unsur KIE dan tokoh formal lainnya. Langkah ini
merupakan kunci bagi langkah selanjutnya, karena dengan hubungan
yang akrab dengan tokoh formal permasalahan akan lebih mudah
dipecahkan. Oleh karena itu pendekatan tokoh formal ini harus
dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, berkonsultasi, meminta
izin, meminta dukungan dan menyiapkan kesepakatan dengan
penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di
wilayah kerja kita masing-masing. Maksud dan Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mendapat dukungan baik politis maupun pelaksanaan
sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa
tanggung jawab berdasarkan rencana yang telah disepakati. Adapun
sasarannya adalah Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Kelurahan,
ketua RW, Babinsa, Babinmaspol, ketua LMD, TNI, Polri, dsb
Kegiatan dilakukan melalui kunjungan rumah, pertemuan
perorangan, pertemuan kelompok baik yang bersifat resmi maupun
tidak resmi.
Materi yang disampaikan: a. Memperkenalkan diri b. Menjelaskan
maksud dan tujuan serta rencana kegiatan c. Mengajak berpartisipasi
dengan menyampaikan bentuk partisipasi yang
diharapkan d. Meminta dukungan baik berupa petunjuk, tenaga,
saran dan biaya e. Meminta pengesahan rencana kerja yang telah
disusun dari kepala
Desa/Lurah dan pengawas PKB Hasil yang diharapkan dari kegiatan
ini adalah :
a. Tumbuhnya keakraban antara PKB dan tokoh formal yang
bersangkutan b. Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kerja yang
disusun
-
17
c. Kesediaan tokoh formal untuk berperan sesuai dengan yang
diharapkan, seperti memimpin rapat, menjadi pembicara, atau
menggerakkan tokoh formal lain untuk hadir dalam satu pertemuan
atau kegiatan
d. Adanya dukungan baik berupa petunjuk, tenaga, dana dan sarana
e. Adanya pengesahan rencana yang telah disusun oleh PKB
Tempat Pendekatan tokoh formal dapat dilakukan di mana saja
sesuai kebutuhan, misalnya di kantor, di rumah, pada waktu
pertemuan, baik waktu pagi, sore hari ataupun malam
2. Pendataan dan pemetaan
Pendataan dan pemetaan adalah Suatu proses kegiatan pengumpulan,
pecatatan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data. Untuk
mengenali wilayah kerjanya, PKB perlu melakukan pengenalan wilayah,
mencakup batas wilayah, data kependudukan, data KB dan data yang
relevan dengan kegiatan baru yang akan dikembangkan (misalnya BKB,
BKR, BKL) terutama tokoh formal terkait dan tokoh informal di
masing-masing RW/RT. Hasil pendataan kemudian di petakan sebagai
dasar kegiatan operasional ke depan.
Langkah ini harus terus dilakukan, karena data selalu
berubah/berkembang. Pengumpulan data harus dilakukan secara benar
dan lengkap. Kemudian diolah dan disajikan, dengan cara dan bentuk
yang mudah dimengerti. Salah satu cara penyajiannya adalah dalam
bentuk Peta Dinamis, dibantu oleh tabel dan grafik lainnya. Data
ini harus dimanfaatkan secara tepat dalam evaluasi, penyusunan
rencana kerja dan pengambilan keputusan penggarapan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di wilayah kerja kita.
Kegiatan pemetaan ini akan sangat bermanfaat untuk kelanjutan
pelaksanaan program karena hasil pemetaan bisa dijadikan bahan
untuk menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program
Maksud dan Tujuan pendataan dan pemetaan adalah untuk Menguasai
secara jelas dan rinci situasi wilayah kerjanya sebagai bahan untuk
penyusunan rencana kerja, penggarapan Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK, penilaian program serta untuk mengetahui
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program
Sasaran dari kegiatan ini adalah: a. Data KB yang terdiri dari
pasangan usia subur, peserta KB berdasarkan
kontrasepsi yang dipakai dan tempat pelayanan (pemerintah dan
swasta), data bukan peserta KB
b. Data kependudukan, yang terdiri dari umur berdasarkan
kelompok, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah jiwa dalam
keluarga, jumlah penduduk per kelompok umur, jumlah kelahiran dan
kematian
c. Data keluarga sejahtera, yang terdiri dari jumlah keluarga
Prasejahtera, sejahtera tahap I, sejahtera tahap II, sejahtera
tahap III dan sejahtera tahap III plus
-
18
d. Data potensi, gedung atau bangunan yang dapat dimanfaatkan
dalam kegiatan KB dan KS, tokoh formal dan tokoh informal yang
mendukung kegiatan KB dan bisa diajak untuk bermitra
e. Data geografi terdiri sarana penghubung, letak geografis
wilayah garapan f. Data sosial budaya masyarakat, terdiri dari adat
istiadat dan tradisi,
keagamaan, pertemuan-pertemuan dan faktor pendukung serta
penghambat Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
Kegiatan yang dilakukan adalah: a. Mengumpulkan data, baik
dengan wawancara, maupun mempelajari
catatan dan dokumen yang sudah ada b. Mengelompokkan data
berdasarkan jenis data yang diperoleh:
Peserta KB, kondisi demografi dan tingkat kesejahteraan
keluarga
Mencatat kegiatan yang dilakukan PKB dalam buku visum
Data dasar kegiatan KS (BKB, BKR, BKL, UPPKS) c. Pengolahan data
hasil pendataan keluarga, dengan teknik analisa
kesamping (penelaahan terhadap kondisi masing-masing keluarga),
dan analisa kebawah (penelaahan terhadap kondisi keluarga-keluarga
sebagai suatu yang menggambarkan kondisi dalam satuan wilayah
RT)
d. Menyajikan hasil pendataan dalam bentuk
Peta KS tingkat RT atau wilayah yang setingkat
Peta situasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK yang
dinamis pada tingkat Desa/Kelurahan atau Dusun/RW
Tabel pencapaian dan sasaran Program Pengendalian Penduduk,
KB-KR dan KS-PK
Mengguanakan data pada kegiatan yang diperlukan terutama pada
rakor Desa
Hasil Yang diharapkan: 1) Dimilikinya peta, tabel, grafik
mengenai kependudukan, KB dan KS 2) Data pada tabel, grafik
tersebut harus selalu dalam keadaan dinamis
sesuai dengan perkembangan yang terjadi 3) Data klasifikasi
tahapan keluarga sejahtera
Tempat pendataan dan pemetaan dapat dilakukan dan dikerjakan
langsung di lapangan, di kantor Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT, di
klinik KB, PPKBD, Sub PPKBD, kelompok KB/KS maupun di rumah PKB
sendiri
3. Pendekatan Tokoh Informal
Pendekatan Tokoh Informal adalah Suatu kegiatan untuk
menciptakan hubungan kerja antara PKB dengan tokoh-tokoh informal
yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga mereka berperan aktif
dan mendukung pelaksanaan program.
PKB mengevaluasi hasil pemetaan dan menentukan tokoh yang akan
dikunjungi pada bulan yang bersangkutan seperti Toga, Toma, Todat,
PKK, IMP, LMD dan lain-lain. Pendekatan dilakukan untuk menjelaskan
manfaat
-
19
program bagi masyarakat, pentingnya para tokoh berperan dalam
program yang bersangkutan, serta meminta dukungan dan para tokoh
mau mengajak panutannya untuk peduli dan berperan serta dalam
program ini.
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK harus kita bangun
dalam suatu sistem pelayanan bersama masyarakat, oleh karena itu
maka tokoh masyarakat harus kita jadikan kawan secara akrab.
Berikan informasi secara lengkap, benar dan berkelanjutan.
Konsultasikan permasalahan yang kita alami, sampaikan
rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan berikut dukungan yang
ada.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan serta tumbuhnya motivasi yang kuat
dari tokoh masyarakat agar pada gilirannya dapat memberikan
dukungan yang diperlukan. Sasarannya adalah Majelis ulama, tokoh
adat, orang-orang terkemuka, dukun beranak, tokoh tani, tokoh
pemuda, tokoh kesenian, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB/KS
maupun para pengusaha
Kegiatan dilakukan melalui Kunjungan rumah, pertemuan
perorangan, pertemuan kelompok, baik yang sifatnya resmi maupun
tidak resmi
Materi yang dibicarakan adalah : a. Memperkenalkan diri b.
Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan c. Menjelaskan kegiatan
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-
PK d. Mengajak partisipasi dalam rakor Desa, memberikan
pemahaman pada
sasaran, mengayomi peserta KB dan membantu keluarga Prasejahtera
maupun keluarga sejahtera tahap I
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Tumbuhnya
keakraban antara PKB dan tokoh informal yang bersangkutan b.
Dipahaminya maksud, tujuan dan rencana kegiatan yang dilakukan c.
dipahaminya program KB sehingga tidak menentang dan tidak
ragu-ragu
dan kemudian mendukungnya d. Bersedia menghadiri rakor
Desa/Kelurahan dan menjadi motivator e. Diperolehnya dukungan, baik
berupa petunjuk, tenaga maupun sarana
dan biaya f. Para pengusaha mau diajak sebagai mitra kerja dalam
pembangunan
Keluarga Sejahtera (KS)
Tempat pendekatan tokoh informal dapat dilakukan di mana saja
dan kapan saja.
B. Penggalangan Kesepakatan
Tahapan berikutnya setelah penyiapan dukungan dilaksanakan
adalah menggalang kesepakatan dan komitmen dengan pihak-pihak yang
sudah didatangi dan dilakukan pendekatan dalam rangka pelaksanaan
program, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahapan pengorganisasian
(Organizing) dalam proses
-
20
manajemen, dimana hasil perencanaan yang sudah disusun dan sudah
memiliki cukup data serta peta kerja maka kegiatan dilanjutkan
dengan penggalangan kesepakatan, dalam tahapan penggalangan
kesepakatan ini kegiatan PKB meliputi:
1. Pembentukan Kesepakatan
Pembentukan Kesepakatan adalah suatu proses yang dilakukan
secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis
penggarapan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK Kepala
Desa/Lurah mengundang para tokoh baik yang telah menyatakan
kesediaannya dan yang masih ragu untuk mendukung program dalam
Musyawarah Masyarakat Desa dengan tujuan untuk mengajak para tokoh
berpartsisipasi secara aktif. Kebulatan tekad semua pihak, menjadi
target dari pertemuan ini.
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK adalah program
yang harus dilakukan oleh banyak orang/pihak. Karena itu agar
program berjalan terarah, maka setiap kegiatan yang akan dilakukan
harus didasarkan pada kesepakatan dari para pelaksana. Pembentukan
kesepakatan ini terutama kita lakukan melalui pertemuan, baik itu
musyawarah masyarakat desa/kelurahan, atau rapat koordinasi, rapat
mingguan atau pertemuan lainnya. Kesepakatan ini harus diusahakan
lebih bersifat operasional dengan menuangkannya dalam bentuk
Rencana Kerja bulanan, yang dususun atas dasar evaluasi bulan lalu.
Manfaatkanlah data yang kita miliki.
Maksud dan tujuan kegiatan ini: a. Untuk mendapatkan kesamaan
pengertian dan tindakan sesuai dengan
fungsi dan peran masing-masing b. Untuk menilai hasil kegiatan
bulan lalu dan permasalahannya serta
merencanakan kegiatan bulan berikutnya
Sasarannya adalah : Tokoh formal dan tokoh informal Kegiatan
dapat dilakukian melalui Rakor desa, saresehan dan pertemuan
lainny. Materi meliputi Permasalahan yang dihadapi, hasil evaluasi
bulan lalu dan rencana kerja yang akan datang Hasil yang diharapkan
dari kegiatan ini: a. Diperolehnya persamaan pemahaman akan
permasalahan yang dihadapi
atau penilaian pencapaian bulan lalu b. Diperolehnya kesepakatan
bersama tentang pemecahan masalah yang
dihadapi atau rencana kerja yang akan datang c. Menggalang
kembali keakraban dan hubungan manusiawi Tempat kegiatan dapat
dilakukan di Balai Desa/Kelurahan, rumah tokoh masayarakat,
masjid/mushola, sekolah, dll.
-
21
2. Penegasan Kesepakatan
Penegasan Kesepakatan adalah Proses untuk memantapkan tokoh
formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil
kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan dalam rakor
Desa/Kelurahan. Untuk menegaskan kesepakatan hasil Musyawarah
Masyarakat Desa/Kelurahan, PKB berkunjung ke masing-masing tokoh
yang hadir untuk meminta realisasi kesepakatan tersebut, berupa
jadwal KIE tokoh yang bersangkutan yang ditandatangani oleh
Kades/Lurah untuk diedarkan.
Kesepakatan yang telah dicapai selalu perlu ditegaskan kembali
supaya benar-benar bisa terlaksana. Penegasan kesepakatan ini bisa
dilakukan dengan cara menyampaikan hasil kesepakatan yang telah
dirumuskan secara tertulis atau melalui kunjungan ulang untuk lebih
memantapkan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan
dilakukan.
Maksud dan tujuan penegasan kesepakatan adalah agar Tokoh
masyarakat formal dan informal serta potensi yang ada di tingkat
Desa/Kelurahan dapat mewujudkan kesepakatan dalam bentuk tindakan
nyata sesuai dengan mekanisme operasional di tingkat
Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT
Sasarannya adalah Tokoh formal, tokoh masyarakat dan komponen
lainnya yang ada di tingkat Desa, baik yang mengikuti rakor
Desa/Kelurahan maupun tidak
Kegiatan tahapan ini dapat dilakukan melalui Mendatangkan
kembali tokoh masyarakat dan komponen lainnya untuk: a.
Menyampaikan kesepakatan secara tertulis melalui surat, catatan
hasil
kesepakatan dan rencana/jadwal kegiatan b. Menjelaskan kembali
hasil kesepakatan dalam rakor Desa c. Memantapkan kembali isi pesan
yang akan disampaikan kepada sasaran
apabila yang bersangkutan diminta untuk jadi motivator
Tempat Kegiatan ini bisa dilaksankan di rumah, kantor Desa dan
disetiap kesempatan yang memungkinkan
C. Pelayanan KIE, KB dan KS
Pelayanan KIE (pengendalian penduduk, KB dan KS) Tahapan ini
merupakan tahapan inti yaitu berupa pelaksanaan kegiatan, setelah
kita melewati tahapan pertama dan kedua pada tahapan ketiga bisa
dikatakan sebagai tahapan pelaksanaan (Actuating) dalam proses
manajemen.
1. Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penduduk, KB dan
KS)
Tugas PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai
kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam
melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra
lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR
-
22
dan KS-PK di Desa/Kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun
pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.
Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penduduk, KB dan KS)
adalah kegiatan Penerangan dan motivasi dan merupakan salah satu
kegiatan pokok dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
agar masyarakat mengetahui, mengerti dan akhirnya mau melaksanakan
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Penerangan dan
motivasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita harus mengajak
dan mempersiapkan sebanyak mungkin orang, terutama tokoh masyarakat
untuk menjadi motivator dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR
dan KS-PK. Oleh karena itu petugas lapangan KB harus lebih dahulu
mampu dan terampil memberi penerangan motivasi, baik secara
perorangan maupun melakukan penerangan kelompok.
Selain para tokoh melakukan KIE sesuai jadwal yang disepakati,
PKB bersama kader dapat pula melakukan KIE dan Motivasi langsung
kepada masyarakat dengan pesan sesuai hasil analisis sasaran.
Kegiatan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang PKB
dalam hal berkomunikasi dan memotivasi, karena itu seorang PKB
perlu membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai program
yang akan disampaikan kepada sasaran kita, kemudian perlu
dipelajari juga bagaimana caranya atau media komunikasi yang akan
kita gunakan agar pesan bisa lebih mudah dimengerti oleh sasaran
kita termasuk penggunaan bahasa yang kita gunakan, sebagai contoh
apabila kita akan melakukan penerangan dan motivasi kepada
masyarakat ditingkat Desa atau di wilayah tertinggal tentu akan
lebih mudah dipahami jika kita menggunakan bahasa yang sederhana
tanpa menggunakan istilah-istilah akademis atau populer.
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan pengetahuan sasaran tentang program
kependudukan, KB dan KS
b. Agar sasaran mau secara sadar menjadi peserta KB c. Mampu
mengajak tetangga, kerabat, untuk menjadi peserta KB d. Agar
sasaran bersedia ikut aktif dalam kegiatan Kependudukan, KB dan
KS e. Bersedia menjadi ketua PPKBD, Sub PPKBD, ketua kelompok
UPPKS
dan kegiatan KS lainnya
Sasaran kegiatan ini adalah bagi masyarakat pada umumnya, secara
khusus adalah bagi PUS yang belum ber-KB atau calon peserta KB,
peserta KB istirahat, peserta KB aktif, ibu hamil, ibu menyusui,
keluarga balita, keluarga pra-KS dan KS I serta pelaksana dan
pengelola program.
Pelaksana kegiatan ini adalah PKB, kepala desa/dusun/Rw/Rt,
tokoh masyarakat, PKK, ulama, dll.
-
23
Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Penerangan atau penyuluhan
yang dilakukan dalam dua bentuk yaitu penerangan kelompok dan
pemanfaatan media KIE secara tepat. Penerangan kelompok dilakukan
dalam bentuk pegajian, arisan, pertemuan PKK, kenduri dan
sebagainya. Pemanfaatan media KIE dilakukan dalam bentuk
pemanfaatan media simulasi, media cetak, media tradisional dan
media elektronik
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
a. Meningkatnya pengetahuan sasaran tentang Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK
b. Sasaran memiliki sikap positif terhadap Program Pengendalian
Penduduk, KB-KR dan KS-PK
c. Meningkatnya pola dan kualitas PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok
KB/KS
d. Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga
2. Pembentukan Grup Pelopor Pembentukan grup pelopor adalah
langkah untuk mengajak/mempersiapkan seseorang atau kelompok untuk
menarik/menggerakkan anggota masyarakat lainnya, baik untuk menjadi
peserta KB dalam memilih alat kontrasepsi (khususnya yang lebih
efektif) maupun dalam menjadi peserta pengelola program. Dari hasil
KIE diperoleh nominasi calon pelayanan, untuk lebih memantapkan
para nominasi calon pada saat pelayanan perlu dibentuk grup
pelopor/teladan yang memiliki sikap yang mantap, sehingga pada saat
pelayanan, menjadi contoh buat yang lain.
Grup pelopor akan sangat membantu sekali para PKB dalam membantu
pelaksanaan program terlebih lagi kepada para calon akseptor, para
grup pelopor akan memberikan testimoni dan pengalamannya dalam
menggunakan alat kontrasepsi tertentu sehingga calon akseptor
mendapatkan informasi langsung dari pelaku atau pengguna alat
kontrasepsi dengan ini diharapkan calon akseptor faham dan mau
menggunakan salah satu alat kontrsepsi
Maksud dan Tujuan kegiatan ini:
a. Memberi contoh dan teladan bagi para keluarga b. Meningkatnya
jumlah dan kualitas institusi masyarakat, pengelola
Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK c. Meningkatnya
keteladanan dalam pemakaian kontrasepsi efektif
Sasarannya adalah Keluarga-keluarga yang mempunyai latar
belakang pribadi yang layak untuk menjadi teladan dalam Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
Kegiatan yang dapat dilakukan: a. Menyeleksi keluarga-keluarga
yang akan dijadikan calon-calon teladan b. Mengadakan pendekatan
langsung kepada keluarga calon terpilih
-
24
c. Memotivasi agar aktif dalam kegiatan institusi masyarakat,
pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
Materi yang disampaikan:
a. Menjelaskan maksud dan tujuan penteladanan b. Manyampaikan
langkah-langkah kegiatan yang diharapkan dapat
dilakukan oleh group pelopor c. Memantapkan motivasi para
teladan dalam melakukan penteladanan
Hasil yang diharapkan adalah:
a. Keluarga teladan secara sukarela berperan aktif dalam
pengelolaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
b. Keluarga teladan mengajak keluarga dilingkungan untuk bersama
memperoleh pelayanan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan
KS-PK
c. Tumbuhnya rasa kebersamaan untuk memperoleh pelayanan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
3. Pelayanan
Pelayanan adalah Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh PKB
dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan
jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan kontrasepsi
kepada calon peserta KB, analisa data kependudukan dan pembentukan
serta pembinaan BKB, BKR, BKL dan UPPKS. PKB bekerjasama dengan
Petugas Medis, tokoh Agama, Guru dan unsur terkait untuk
menggerakkan masyarakat dilingkungannya, terutama yang telah
tercatat sebagai nominasi calon untuk hadir ke tempat
pelayanan.
Pelayanan di sini bisa berupa pelayanan baru, ulangan maupun
penanggulangan. Sedangkan sifat pelayanannya ada yang statis dan
dinamis. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
petugas lapangan KB harus terampil mengorganisir/mempersiapkan
pelayanan. pelayanan petugas KB terhadap sasaran sesuai dengan
kebutuhannya di klinik atau Posyandu atau dalam kegiatan
momen-momen strategis, seperti dalam kegiatan TMKK, Bhayangkara,
Hari Keluarga, TKBK, dll.
Maksud dan tujuan kegiatan ini:
a. Meningkatnya mutu pelayanan secara mudah, murah, cepat dan
aman b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif terutama kontrasepsi
jangka
panjang c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas program BKB, BKR,
BKL, UPPKS d. Meningkatnya tertib administrasi data kependudukan
melalui catatan pada
institusi masyarakat pedesaan.
Sasarannya adalah calon peserta KB, peserta KB aktif, peserta KB
istirahat, Ibu balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita,
remaja, keluarga lanjut usia, keluarga Prasejahtera dan KS I
-
25
Pelaksana Kegiatan ini: a. Dokter/Bidan Klinik KB b. Kepala
Desa/Ketua RW/RT c. PKB d. IMP (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok
Kegiatan)
Kegiatan yang dilakukan:
a. Menyiapkan calon-calon yang akan dilayani b. Membantu
persiapan tempat dan sarana pelayanan c. Memberikan penyuluhan
pemantapan kepada para calon, baik yang
belum maupun yang telah mendapat pelayanan d. Menyerasikan
kegiatan pelayanan KB
Berikut adalah contoh tugas dalam proses pelayanan dan
penggerakan:
a. Bidang Keluarga Berencana (KB) 1) Melakukan kegiatan KIE
massa, kelompok perorangan dan advokasi 2) Memperoleh peserta KB
Baru
Menciptakan peluang untuk penyelenggaraan pelayanan swasta
Membawa calon akseptor ke tempat pelayanan swasta/pemerintah
Pengarahan massa ke tempat pelayanan mandiri
Pra konseling
Melakukan pelayanan akseptor mandiri
3) Pembinaan peserta KB lama yaitu membawa akseptor untuk
rujukan, pelayanan ulang, kunjungan ulang:
Memberikan orientasi/ceramah popular atau biasa
Melaksanakan rakor Desa/Kelurahan, baik sebagai pelaksana,
peserta, notulen, nara sumber, tim perumus dan moderator setiap
bulan
Menumbuhkan institusi masyarakat melalui pendekatan, seleksi,
kesepakatan, pengukuhan dan pembekalan
Membuat laporan/penggerakan/pengembangan tentang laporan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bulanan, laporan
kependudukan serta membuat pengembangan laporan KB/KS dan
kependudukan
Melakukan analisa dan evaluasi KB/KS bulanan serta
kependudukan
Membina institusi melalui kegiatan orientasi dan mendorong,
menumbuhkan kegiatan
Mengembangkan atau peningkatan kualitas institusi
Pengembangan LSOM dan organisasi profesi
Mendorong terciptanya pembudayaan dan pelembagaan Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP)
Pengaturan kelahiran melalui penyelenggaraan kegiatan
prakonseling medis, penyaluran alkon, membuat laporan kegiatan
pelayanan kontrasepsi, membantu pencatatan pelaporan dokter, bidan
praktik swasta
Pengayoman peserta KB
-
26
b. Bidang Keluarga Sejahtera (KS) 1) Menumbuhkan, membina
mengembangkan kelompok UPPKS, bina
keluarga (Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia) 2) Memotivasi
dan menggali potensi yang ada, baik individual maupun
kelompok untuk membantu keluarga Pra-KS dan KS I, sesuai dengan
masalah yang dihadapi
3) Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan kelompok,
mencari pelatih, membantu mencarikan pemasaran kegiatan kelompok
UPPKS
4) Meningkatkan peran pria dalam ber-KB 5) Kegiatan lain yang
diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan dan
melaksanakan delapan fungsi keluarga D. Pembinaan, Pelaporan dan
Evaluasi
Proses berikutnya setelah pelayanan KIE, KB dan KS adalah PKB
melakukan pembinaan lanjutan, pelaporan dan evaluasi, dalam tahapan
ini bisa dikatakan sebagai proses pengawasan atau controlling
sebagai tahapan keempat dalam proses manajemen, kegiatan-kegiatan
dalam tahapan ini adalah kegiatan mengayomi, membimbing,
mengarahkan dan mengaktifkan peserta KB, pelaksana, pengelola IMP
sehingga meningkatkan kesertaan ber-KB.
1. Pembinaan kesertaan KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Kader
Pembinaan bisa dilaksanakan baik langsung oleh petugas maupun
oleh pengelola program lainnya dalam rangka memantapkan dan
melestarikan baik akseptor maupun institusi yang ada di wilayah
kerja yang bersangkutan, dengan jalan memberikan penyuluhan,
bimbingan serta memberikan keterampilan lainnya secara bertahap.
Mereka yang telah dilayani perlu dikunjungi oleh PKB bersama tokoh
dan kader dengan tujuan untuk melihat hasil pelayanan bila terjadi
masalah berkaitan dengan layanan yang diterimanya baik yang
bersifat medis, psikologis atau hal-hal lain. Pembinaan kepada
semua pihak atau sasaran program harus terus dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan agar hubungan yang sudah terjalin
dengan baik bisa terus dijaga.
Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah:
a. Memantapkan keikutsertaan KB aktif dan memantapkan menjadi
motivator KB dan KS
b. Meningkatkan jumlah dan mutu pengelola program KB, kemudian
memantapkan dan memanfaatkannya di tingkat Desa/Dusun/RW/RT.
c. Memantapkan dan mengaktifkan PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok
KB/KS, kader BKB, BKR, BKL, paguyuban KB Lestari,
pencatatan/pelaporan, pengeluaran alat kontrasepsi dan pembinaan
peserta KB
Sasarannya adalah peserta KB baru, peserta KB aktif, Peserta KB
Istirahat, pengelola program KB/KS, institusi masyarakat pedesaan,
kelompok KB/KS dan kader BKB, BKR, BKL, UPPKS dan paguyuban KB
lestari.
-
27
Kegiatan yang dilakukan:
a. Melakukan inventarisasi permasalahan b. Mempelajari masalah
dan merumuskan cara pemecahan c. Melaksanakan rujukan d.
Melaksanakan KIE, bimbingan dan penyuluhan kepada sasaran
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
a. Semakin mantapnya peserta KB aktif dan semakin kecilnya angka
drop out
b. Para pengelola program KB/KS semakin terampil dalam melakukan
kegiatan-kegiatannya
c. PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS semakin aktif dan mampu
melakukan kegiatan KB/KS
d. Meningkatnya kesadaran ibu hamil, ibu balita, ibu menyusui
untuk memeriksa kesehatannya secara rutin sesuai kebutuhan
2. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi
Pencatatan adalah suatu kegiatan mencatat hal-hal yang berkaitan
dengan masukan, proses maupun hasil kegiatan yang telah dilakukan,
pencatatan ini terutama dilakukan untuk hal-hal yang bersifat
kuantitatif dengan menggunakan form yang telah ditentukan di
samping hal-hal yang bersifat kualitatif
Pelaporan adalah suatu kegiatan melaporkan hal-hal yang telah
dicatat di atas. Untuk data yang bersifat kuantitatif dilaporkan
dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Untuk hal-hal
yang bersifat kualitatif, selain dapat dilaporkan secara lisan
melalui forum yang ada seperti staff meeting, rakor atau konsultasi
dan lain-lain
Evaluasi adalah kegiatan penilaian dari seluruh kegiatan yang
telah dilakukan berikut hasil-hasilnya sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan selanjutnya. Maksud dan tujuan kegiatan ini: a.
Agar diketahui sejauhmana hasil yang dicapai berdasarkan rencana
yang
telah ditentukan b. Menyampaikan informasi kepada pihak yang
lebih tinggi untuk
menentukan kebijakan/petunjuk lebih lanjut dalam penyusunan
rencana kegiatan selanjutnya
c. Untuk memudahkan dalam penentuan langkah kerja
selanjutnya
Sasaran kegiatan ini adalah: a. Input meliputi dana, sarana dan
tenaga b. Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan yang
ditemui c. Output meliputi hasil yang dicapai baik yang bersifat
kuantitatif maupun
kualitatif
-
28
Kegiatan yang dilakukan: a. Mencatat dan melaporkan hasil
program Kependudukan, KB dan KS b. Mengevaluasi hasil kegiatan
secara periodik melalui rakor Desa, rakor
Kecamatan dan staff meeting
Hasil yang diharapkan adalah: a. Seluruh jenis kegiatan dan
hasil-hasilnya dapat dicatat dengan benar dan
dilaporkan ke tingkat atas secara tepat waktu, sesuai dengan
sistem pencatatan pelaporan yang berlaku
b. Mudahnya menemukan situasi dan kondisi, perkembangan program
KB di Desa yang bersangkutan
c. Tersajinya setiap informasi program dalam bentuk tabel,
grafik dan peta yang dinamis sehingga memudahkan penganalisaan
Aspek evaluasi meliputi : a. Evaluasi terhadap masukan (input),
dalam hal ini meliputi kegiatan:
1) Dana, berapa banyak dana yang disediakan untuk kegiatan pada
bulan bersangkutan yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari
APBD, instansi lain, swadaya masyarakat yang dipergunakan untuk
pelaksanaan program
2) Tenaga, berapa PPKBD, Sub PPKBD serta kelompok KB/KS yang
sudah berfungsi atau belum, apakah jumlahnya sudah berfungsi atau
belum, berapa banyak tokoh masyarakat dan bagaimana bantuan
dukungan terhadap Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK,
berapa banyak aparat Desa, BPD, PKK yang memberi bantuan atau
dukungan terhadap program
3) Sarana dan metoda, sarana apa saja yang tersedia untuk
melakukan kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK
di Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan metoda apa yang dilakukan,
bagaimana cara KIE/Advokasi dilakukan, apakah melalui wawancara
tatap muka, kelompok atau bentuk lain
4) Bagaimana kegiatan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan
keluarga sejahtera dilaksanakan. Bagaimana dan berapa kali
pembinaan dari tingkat Kecamatan dilaksanakan
b. Evaluasi terhadap proses
Dalam hal ini bagaimana PKB menilai proses kegiatan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK dilakukan di Desa/
Kelurahannya sejah tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
pencatatan pelaporan dan evaluasi. Apakah seluruh potensi yang ada
di Desa/Kelurahan telah turut serta dalam proses kegiatan Program
Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta bagaimana memadukan
kegiatan Kependudukan dan KB dengan kegiatan pembangunan
lainnya
c. Evaluasi terhadap keluaran (output)
PKB melakukan evaluasi terhadap :
-
29
1) Pencapaian peserta KB dan peserta KB aktif per mix
kontrasepsi, berapa sasaran yang ditentukan dan berapa hasil yang
didapat, Dusun/RW mana yang sisa pasangan usia suburnya masih besar
dan Dusun/RW mana yang pencapaiannya sudah tinggi
2) Berapa keluarga Pra-KS dan KS I yang dapat ditingkatkan
kesejateraannya
3) Peningkatan jumlah dan klasifikasi PPKBD dan sub PPKBD serta
kelompok KB
4) Berapa jumlah dan cakupan BKB, BKR, BKL yang sudah dibentuk
5) Berapa jumlah UPPKS yang sudah dibentuk dan bagaimana
klasifikasinya (awal, dasar, berkembang dan mandiri)
d. Evaluasi terhadap faktor yang mendukung dan atau hambatan
yang dihadapi. Hasil evaluasi PKB ini dikonsultasikan kepada UPTD
pengawas pada saat staf meeting untuk mendapat arahan dan petunjuk
atau saran-saran. Selanjutnya PKB menyampaikan hasil evaluasi ini
kepada Kepala Desa/Lurah atau juga disajikan dalam rapat koordinasi
Desa/Kelurahan
E. Rangkuman
Agar tercapai hasil kerja yang optimal secara efisien dan
efektif dalam melaksanakan tugas fungsinya PKB memiliki Mekanisme
kerja yang apabila dilaksanakan secara komprehensif diharapkan
dapat meningkatkan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR
dan KS-PK ditingkat lini lapangan. Sepuluh langkah Mekanisme kerja
PKB ini diklasifikasikan menjadi empat tahapan sesuai dengan proses
manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling).
Tahap pertama diawali dengan proses Penyiapan dukungan (planning),
kegiatannya meliputi pendekatan tokoh formal, pendataan dan
pemetaan, kemudian pendekatan tokoh informal, tahapan kedua
penggalangan kesepakatan (organizing) meliputi kegiatan pembentukan
kesepakatan dan penegasan kesepakatan. Tahapan ketiga adalah
pelayanan KIE, KB dan KS (actuating) yang meliputi kegiatan
penerangan dan motivasi, pembentukan group pelopor dan pelayanan.
Tahap keempat adalah pembinaan, pelaporan dan evaluasi (Controling)
yang meliputi kegiatan pembinaan dan pencatatan, pelaporan dan
evaluasi
F. Latihan
1. Sebutkan Mekanisme kerja PKB sesuai dengan klasifikasi proses
manajemen 2. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pendekatan pada
tokoh informal? 3. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang
PKB dalam melaksanakan
kegiatan penerangan dan motivasi? 4. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan group pelopor? 5. Apa maksud dan tujuan dari pencatatan dan
pelaporan? 6. Sebutkan rincian tugas PKB dalam fungsi evaluasi?
-
30
BAB IV
P E N U T U P A. Kesimpulan
Modul ini merupakan panduan umum bagi PKB dalam melaksanakan
mekanisme kerjanya pada Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan
KS-PK di lini lapangan. Modul Mekanisme kerja PKB ini akan
bermanfaat apabila pengguna khususnya para PKB dapat menggunakan
dan melaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya dimana
kelembagaan pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan
KS-PK di Kab/Kota berbeda-beda nomenklaturnya.
Menyadari adanya keterbatasan dalam modul ini disatu pihak dan
adanya keragaman kelembagaan, kondisi dan kemajuan di tiap-tiap
Kabupaten/Kota maka tetap diperlukan adanya penyesuaian dalam
pelaksanaannya di lapangan.
Modul ini dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk
dilakukan pengembangan dan kreatifitas sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi masing-masing wilayah.
B. Evaluasi
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang merupakan
gabungan dari pertanyaan-pertanyaan bab-bab sebelumnya: 1. Jelaskan
apa yang saudara ketahui mengenai kedudukan PKB 2. Uraikan mengenai
tugas-tugas PKB 3. Sebutkan beberapa profil PKB 4. Apa yang
dimaksud dengan aspek kepemimpinan, sebagai salah satu aspek
yang perlu dimiliki oleh PKB 5. Sebutkan Mekanisme kerja PKB
sesuai dengan klasifikasi proses manajemen 6. Apa yang dimaksud
dengan kegiatan pendekatan pada tokoh informal? 7. Apa saja yang
perlu dipersiapkan oleh seorang PKB dalam melaksanakan
kegiatan penerangan dan motivasi? 8. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan group pelopor? 9. Apa maksud dan tujuan dari pencatatan dan
pelaporan? 10. Sebutkan rincian tugas PKB dalam fungsi
evaluasi?
-
31
DAFTAR PUSTAKA
Buku pegangan Penyuluh Keluarga Berencana, BKKBN Pedoman
Operasional Program Keluarga Berencana Nasional Bagi Petugas
Lapangan Keluarga Berencana, BKKBN Prov Jawa Barat, 2007
Pedoman Penyediaan dan pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana (PKB), Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN,
2011
Peran Pejabat Fungsional PKB dalam Program KB, BKKBN, Jakarta,
2005 Program KB Terpatu, Modul Belajar Mandiri Bagi PKB, BKKBN,
Jakarta, 2005 Petunjuk pelaksanaan pengembangan IMP, Direktorat
Bina Lini Lapangan
BKKBN, Jakarta, 2011 Pedoman kerja petugas lapangan keluarga
berencana dalam menghadapi
perubahan, BKKBN, Jakarta, 2003 Pedoman pembinaan peran PLKB
dalam program Program pengendalian
penduduk, KB-KR dan KS-PK., BKKBN, Jakarta, 2002
Strategi Pengembangan Peran Petugas Lapangan KB, BKKBN, 2001
Strategi Pengembangan Peran PLKB, Dalam Rangka Reposisi Peran
PLKB,
BKKBN Pusat, 2001