MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI REFORMASI BIROKRASI 2014
MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP)
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI
REFORMASI BIROKRASI
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1. Deskripsi Singkat
Mata pelajaran ini membahas tentang Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online, dan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Badan POM.
2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami
pentingnya Reformasi Birokrasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka
Reformasi Birokrasi.
3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:
a. Menjelaskan pengertian dan tujuan Reformasi Birokrasi.
b. Memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.
c. Menjelaskan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan
POM.
4. Materi Bahasan
Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu:
a. Reformasi Birokrasi.
b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.
c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM.
BAB II
REFORMASI BIROKRASI
A. PENDAHULUAN
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah
berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengakibatkan adanya tuntutan
kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera
melaksanakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejak itu, dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan
birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama.
Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di
bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik,
ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah
menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean
government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip
yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara
melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi
gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada
tahun 2004.
Pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64
Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden
menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa
Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi
gelombang kedua, termasuk Reformasi Birokrasi. Reformasi gelombang kedua
bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang
terjadi 10 (sepuluh tahun) yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan
berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.
Gambar 1. Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya
memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada
tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam hal:
a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
b. Kualitas pelayanan publik.
c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
d. Profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan
promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu
mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antara pusat
dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan
yang sepadan.
Pada tahun 2019, diharapkan dapat terwujud kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik sesuai dengan
harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu
bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan mind set
serta culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan
birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara.
Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar berikut.
Gambar 2. Kondisi Birokrasi yang Diinginkan
B. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi
Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan oleh
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang penetapannya dilakukan
dengan Peraturan Presiden.
1. Tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi
Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah
kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu
2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan
Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah
kebijakan Reformasi Birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Reformasi
Birokrasi.
2. Visi Pembangunan Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visi pembangunan
nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.
3. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
Arah kebijakan Reformasi Birokrasi adalah:
a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di
daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang
lainnya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025).
b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional
2010-2014).
4. Visi Reformasi Birokrasi
Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia,
yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen
pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada
abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
5. Misi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi memiliki beberapa misi sebagai berikut:
a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana,
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan
Budaya Kerja (culture set).
c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
6. Tujuan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik,
netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara.
Area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh
aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada Tabel-1.
Tabel 1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan
No Area Perubahan Hasil yang diharapkan
1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing).
2 Tata laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance.
3 Peraturan Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang
tindih dan kondusif.
4 SDM Aparatur SDM Apatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi, dan sejahtera.
5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi.
No Area Perubahan Hasil yang diharapkan
7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat.
8 Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja
yang tinggi.
7. Sasaran Reformasi Birokrasi
Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:
a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi
Beberapa prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
a. Outcomes oriented
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan
Reformasi Birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang
mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana,
peraturan perundang-undangan, manajemen SDM Aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola
pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini
diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa
pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.
b. Terukur
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes
oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu
pencapaiannya.
c. Efisien
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes
oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada
secara efisien dan profesional.
d. Efektif
Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan
target pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi.
e. Realistik
Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program
ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
f. Konsisten
Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke
waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk
individu pegawai.
g. Sinergi
Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu
tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan
kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi
program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah
harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang
tindih antar kegiatan di setiap instansi.
h. Inovatif
Reformasi Birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan
Pemda untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja
yang lebih baik.
i. Kepatuhan
Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
j. Dimonitor
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dimonitor secara melembaga
untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai
sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan
dapat dilakukan perbaikan.
9. Strategi Pelaksanaan
Langkah-langkah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi tingkat
pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat
pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
Nasional Makro Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional
yang terkait dengan upaya pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
Meso Menjalankan fungsi manajerial, yakni
menerjemahkan kebijakan makro dan
mengkoordinir (mendorong dan mengawal)
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L
dan Pemda.
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
Kementerian/
Lembaga/
Pemda
Mikro Menyangkut implementasi kebijakan/ program
Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan
secara nasional yang menjadi bagian dari upaya
percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-
masing K/L dan Pemda.
Pelaksana sebagai berikut:
Gambar 3. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
Peran Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional antara lain
mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. Peran Tim Reformasi Birokrasi
Nasional antara lain merumuskan kebijakan dan strategi operasional
Reformasi Birokrasi. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung
jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Tim
Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Independen.
Sedangkan Tim Quality Assurance bertugas dalam memastikan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim
Independen dan Tim Quality Assurance bertanggung jawab kepada Ketua
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda berperan sebagai penggerak,
pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing
K/L dan Pemda.
Pengorganisasian pelaksana Reformasi Birokrasi dapat digambarkan dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 3. Pelaksana Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelaksanaan Penanggung jawab/Pelaksana
Nasional Makro Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional
Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Meso Unit Pengelola Reformasi Birokrasi
Nasional
Tim Independen
Tim Quality Assurance
Instansional
(Kementerian/
Lembaga/Pemda)
Mikro Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda
Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-
program yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program).
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat
pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Perbandingan Program Antar Tingkat Pelaksanaan
Program Untuk
Tingkat Makro
Program Untuk
Tingkat Meso
Program Untuk
Tingkat Mikro
Program Untuk Tingkat
Meso Program Untuk
Tingkat Mikro
a. Penataan
Organisasi.
b. Penataan Tata
Laksana.
c. Penataan
Sistem.
d. Manajemen
SDM Aparatur.
e. Penguatan
Pengawasan.
f. Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja.
g. Peningkatan
Kualitas.
h. Pelayanan
Publik.
a. Manajemen
Perubahan.
b. Konsultasi dan
Asistensi.
c. Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
a. Manajemen Perubahan.
b. Penataan Peraturan
c. Perundang-undangan.
d. Penataan dan Penguatan
Organisasi.
e. Penataan Tata Laksana.
f. Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur.
g. Penguatan Pengawasan.
h. Penguatan Akuntabilitas
Kinerja.
i. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.
j. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan.
C. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima)
tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dari 1 (satu) tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun
dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi
dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya
mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014 ditetapkan dengan Peraturan MenPANRB Nomor 20 Tahun 2010.
Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 mencakup 3 (tiga) hal
berikut:
1. Penguatan Birokrasi Pemerintah
Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.
2. Tingkat Pelaksanaan
Ada 2 (dua) tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat
instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi
ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro
menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan
fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif,
menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.
Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut
implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi sebagaimana
digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan
Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.
3. Program
Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik
pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan
pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro
Program Untuk
Tingkat Makro
Program Untuk
Tingkat Meso Program Untuk Tingkat Mikro
a. Penataan
Organisasi.
b. Penataan
Tatalaksana.
c. Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur.
d. Penguatan
Pengawasan.
e. Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja.
f. Peningkatan
kualitas pelayanan
publik.
a. Manajemen
Perubahan.
b. Konsultasi dan
Asistensi.
c. Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
d. Knowledge
Management.
a. Manajemen Perubahan.
b. Penataan Peraturan
Perundang-undangan.
c. Penataan dan Penguatan
Organisasi.
d. Penataan Tatalaksana.
e. Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur.
f. Penguatan Pengawasan.
g. Penguatan Akuntabilitas
Kinerja.
h. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.
i. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan.
Hasil akhir dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro dan
makro akan mewujudkan tercapainya 3 (tiga) sasaran utama Reformasi Birokrasi
yang dituangkan ke dalam 6 (enam) indikator kinerja utama (key performance
indicators) keberhasilan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel-6.
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Sasaran Indikator Base line
(2009)
Target
(2014)
Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN.
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK
(WTP).
Pusat. 42,17% 100%
Daerah. 2.73% 60%
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat.
Integritas
Pelayanan
Publik.
Pusat. 6,64 8,0
Daerah. 6,46 8,0
Peringkat Kemudahan
Berusaha.
122 75
Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.
Indeks Efektivitas
Pemerintahan**)
- 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang
akuntabel.
24% 80%
*) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
BAB III
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SECARA ONLINE
A. PENDAHULUAN
Untuk menilai dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi serta mengawal proses pencapaian tujuan, sasaran, dan
keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, telah ditetapkan
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Petunjuk Teknis PMPRB secara
Online diatur dalam PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2012.
Proses pencapaian tujuan dan sasaran RB Nasional dengan menggunakan
model PMPRB disajikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 4. Model PMPRB
Gambar di atas menyajikan penerapan PMPRB dalam mengawal proses
pencapaian sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi. Monitoring dan evaluasi
terhadap 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap
Komponen “Pengungkit” PMPRB yang terdiri dari 5 (lima) Kriteria, yaitu: 1)
Kepemimpinan, 2) SDM Aparatur, 3) Perencanaan Strategis, 4) Kemitraan dan
Sumber Daya, serta 5) Proses. Kelima kriteria tersebut dijabarkan lagi ke dalam
20 (dua puluh) sub kriteria dan 115 (seratus lima belas) pertanyaan. Kriteria
Pengungkit PMPRB sudah mencakup 9 (sembilan) program Mikro Reformasi
Birokrasi.
“Hasil yang diharapkan” dari program dan kegiatan Reformasi Birokrasi diukur
dengan pemenuhan Indikator Kinerja Internal di dalam Komponen “Hasil”, Sub
Kriteria “Hasil Kinerja Utama”. Hasil Kinerja Utama mencerminkan capaian yang
diperoleh oleh instansi terkait dengan Renstra dan Roadmap Reformasi Birokrasi
yang telah ditetapkan. Sub Kriteria “pemenuhan target indikator internal”
bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja instansi dalam memenuhi target
indikator internal dengan menggunakan indikator yang terkait langsung dengan
“Hasil yang diharapkan pada tingkatan mikro Reformasi Birokrasi”. Sub Kriteria
“pemenuhan target indikator eksternal” menyangkut penilaian pencapaian IKU
dari masing-masing K/L dan Pemda yang didapatkan dari IKU RPJMN 2010-2025
yang mendukung pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Model PMRB tidak hanya dapat memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi namun juga dapat mengukur kemajuan program perbaikan internal
manajemen K/L dan Pemda sebagai bagian dari program Pendayagunaan
Aparatur Negara.
PMPRB mengadopsi model Common Assessment Framework (CAF) yang
secara metodelogis sudah teruji dan diterapkan pada lebih dari 2.000 (dua ribu)
intansi pemerintah di dunia, maka PMPRB lebih kredibel dalam memberikan
informasi kepada pengambil keputusan untuk membuat dan mereview kebijakan
nasional mengenai Reformasi Birokrasi.
Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil
seharusnya mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan
pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi
pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan
keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan
kepuasan para pemangku kepentingan dan pencapaian IKU instansi yang
bersangkutan.
Sistem penilaian PMPRB menilai kemajuan pelaksanaan Pengungkit (sebagai
“cause”) dan Hasil (sebagai “effect”) berdasarkan bukti-bukti dengan
menggunakan siklus kualitas PDCA (Plan, Do, Check, dan Action), serta
mendorong pemberdayaan internal K/L untuk melakukan perbaikan
berkelanjutan.
Sistem PMPRB memiliki berbagai keunggulan, yaitu melihat proses Pengungkit
yang mendorong tercapainya Hasil, dan juga adanya rencana perbaikan dan
tindak lanjut sebagai proses perbaikan internal berkelanjutan bagi K/L dan
Pemda. KemenPANRB melalui PMPRB dapat membantu dan memfasilitasi K/L
dan Pemda untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta
memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran Reformasi Birokrasi.
B. INFRASTRUKTUR PADA PMPRB ONLINE
Aplikasi PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi
teknologi informasi (TI) berbasis Web. PMPRB Online memanfaatkan teknologi
Aplikasi Web-Based sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi
oleh pihak pengguna. Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan
internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia.
PMPRB Online akan memudahkan dan mempercepat proses PMPRB yang
dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal Pengumpulan Data,
Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring, serta memudahkan proses
Saling Belajar (Bench Learning) secara Real Time Online.
Infrastruktur dari PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 5. Infrastruktur PMPRB Online
C. PROSES PADA PMPRB ONLINE
Proses yang terjadi pada aplikasi PMPRB Online sebagai berikut :
1. Server yang menyimpan database terletak di “PMPRB Resource Center” dan
terhubung ke jaringan internet.
2. K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung dengan
jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB Online melalui browser seperti
Firefox, IE, Google Chrome.
3. K/L dan Pemda melakukan pengisian Penilaian Mandiri yang selanjutnya
data tersebut akan terkirim ke Database pusat.
4. Dari data hasil penilaian pelaksanaan RB oleh seluruh K/L dan Pemda, akan
diperoleh Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat instansional
maupun nasional.
5. KemenPANRB melalui Deputi Program dan RB berperan sebagai PMPRB
Resource Center yang berfungsi melakukan Pengelolaan Data, Penilaian,
Monitoring, dan Evaluasi, serta pembuatan Profil Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi baik di tingkat instansional maupun nasional.
Proses pada PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 6. Proses Dalam PMPRB Online
D. MENJALANKAN APLIKASI PMPRB ONLINE
Untuk dapat menggunakan PMPRB Online yang perlu disiapkan adalah:
1. Sebuah PC/Laptop/Tablet.
2. Koneksi dengan Internet.
3. OS Komputer: Windows, Linux, MacOS, Android atau yang lain.
4. Browser/Perambah: Forefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome, Safari
atau yang lain.
Aplikasi PMPRB secara Online dapat diakses melalui alamat
http://pmprb.menpan.go.id.
E. PERAN PADA PMPRB ONLINE
Pada aplikasi PMPRB Online ini setiap akun memiliki peran yang berbeda-beda.
Peran akan menentukan cara berinteraksi dengan aplikasi PMPRB Online.
Beberapa peran yang dikenal pada PMPRB Online sebagai berikut:
1. Menteri PANRB.
2. Menteri: Menteri dan Kepala Lembaga.
3. Gubernur.
4. Bupati.
5. Walikota.
6. Deputi: Dirjen, Sekjen, Sestama, Deputi K/L.
7. Deputi-rb: Deputi Program dan RB KemenPANRB/Ketua UPRBN.
8. Pmprb-rc : PMPRB-RC KemenPANRB.
9. Irjen/irtama/ir/ufpi.
10. Irda.
11. Asesor.
12. Responden.
13. Tqa : Team Quality Assurance.
F. INTERAKSI PERAN DENGAN APLIKASI PMPRB ONLINE
Interaksi terhadap PMPRB Online sesuai dengan masing-masing jenis perannya
adalah:
1. Peran pmprb-rc (PMPRB-RC KemenPANRB)
Peran pmprb-rc dimiliki oleh PMPRB-RC KemenPANRB. Seluruh aktifitas
dan interaksi terhadap aplikasi PMPRB Online semua diinisialisasi oleh
pmprb-rc. Pmprb-rc berfungsi menyiapkan akun-akun untuk K/L dan
Pemda, memberikan informasi akun tersebut kepada Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi
dari K/L dan Pemda bersangkutan serta membuat akun responden untuk
melakukan pengisian survei yang dilakukan K/L dan Pemda.
2. Peran irjen/irtama/ir/irda/ufpi
Pengguna dengan peran irjen/irtama/ir/irda/ufpi akan menerima informasi
akun yang terdiri dari kode akun dan password sesuai K/L/Pemda. Dengan
akun ini Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi dapat melakukan:
a. Mensetup data Unit Kerja di K/L/Pemda, Mensetup Akun Asesor dan
Penugasan Asesor.
b. Melihat Penilaian Mandiri RB.
c. Memasukkan Penilaian Eksternal.
d. Melihat Penilaian Eksternal.
e. Melihat Penilaian Rencana Aksi.
f. Membuat akun pimpinan.
g. Kemajuan penilaian mandiri.
h. Panel.
3. Asesor
Asesor yang telah ditunjuk oleh Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi bertanggung jawab
untuk mengisi Penilaian Mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Pada prinsipnya Asesor bertugas sebagai berikut:
a. Memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan.
b. Menganalisis dan menilai bukti dan hasil survei.
c. Memasukkan data Rencana Perbaikan.
d. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana
aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.
e. Mencetak Lembar Penilaian.
f. Menyampaikan laporan PMPRB ke irjen/irtama/ir/irda/ufpi.
Pengisian PMPRB menyangkut Penilaian Mandiri komponen Pengungkit,
komponen Hasil, dan memasukkan Data Rencana Perbaikan.
4. Responden
Responden yang telah ditunjuk berkewajiban untuk mengisi data survei
internal sesuai dengan guiding question yang sudah ada dalam formulir
survei internal.
G. PROSES SETUP ORGANISASI DAN PENYIAPAN AKUN
Aplikasi PMPRB Online akan digunakan oleh seluruh K/L dan Pemda, untuk itu
diperlukan beberapa tahapan setup. Adapun tahapan setup Organisasi dan
Penyiapan Akun ini adalah sebagai berikut:
1. Mengaktifkan Akun irjen/irtama/ir/irda/ufpi oleh pmprb-rc.
2. Mensetup Data Unit Kerja oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi.
3. Mensetup akun Asesor oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi.
4. Mensetup penugasan Asesor oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi.
H. OUTPUT PMPRB ONLINE
Contoh output yang dihasilkan oleh PMPRB Online berupa profil pelaksanaan
reformasi birokrasi.
1. Profil untuk Informasi Publik.
Profil yang ditampilkan untuk Informasi Publik yaitu :
a. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.
b. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L.
c. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Propinsi.
d. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Profil RB Nasional Realtime.
Profil RB Nasional Realtime yaitu:
a. Dashboard Nasional.
b. Profil Pelaksanaan RB.
i. Nasional.
ii. Seluruh K/L.
iii. K/L di bawah Kemenko Polhukam.
iv. K/L di bawah Kemenko Perekonomian.
v. K/L di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat.
vi. Seluruh Propinsi.
vii. Seluruh Kabupaten/Kota.
viii. Per K/L.
ix. Per Propinsi.
x. Per Kabupaten/Kota.
c. Rekapitulasi PMPRB.
i. Nasional.
ii. Seluruh K/L.
iii. K/L di bawah Kemenko Polhukam.
iv. K/L di bawah Kemenko Perekonomian.
v. K/L di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat.
vi. Seluruh Propinsi.
vii. Seluruh Kabupaten/Kota.
viii. Per K/L.
ix. Per Propinsi.
x. Per Kabupaten/Kota.
d. Profil PMPRB
i. Nasional.
ii. Per K/L.
iii. Per Propinsi.
iv. Per Kabupaten/Kota.
e. Perbandingan Profil PMPRB.
BAB IV
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN POM
A. PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN BADAN POM
Badan POM mengajukan usulan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 dan tahun
2011.
B. PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
POM
Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Badan POM telah dibentuk Tim
Reformasi Birokrasi Badan POM yang telah beberapa kali diubah sebagai
berikut:
1. Surat Keputusan yang pertama kali ditetapkan yaitu Surat Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor HK.00.06.24.3574a tanggal 16 September 2009
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan POM.
Secara keseluruhan Kepala Badan POM bertindak sebagai penanggung
jawab dari proses Reformasi Birokrasi di Badan POM.
Untuk memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan
Reformasi Birokrasi di Badan POM, dibentuk kelompok kerja (Pokja)
sebanyak 13 (tiga belas) Pokja yaitu:
(1) Pokja I : Quick Wins-1 (Registrasi Obat dan Makanan
CEPPATT).
(2) Pokja II : Quick Wins-2 (Transparansi Sertifikasi Produk Impor
Obat dan Makanan).
(3) Pokja III : Quick Wins-3 (Quick Respon Pengawasan Obat dan
Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya).
(4) Pokja IV : Penilaian Kinerja Organisasi.
(5) Pokja V : Postur Birokrasi 2025 dan Penataan Organisasi.
(6) Pokja VI : Manajemen Perubahan.
(7) Pokja VII : Penataan Sistem, Analisa Beban Kerja, dan
Penataan Tatalaksana.
(8) Pokja VIII : Penataan Sistem Manajemen SDM.
(9) Pokja IX : Penguatan Unit Organisasi.
(10) Pokja X : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(11) Pokja XI : Pengawasan Internal.
(12) Pokja XII : Pemantauan Implementasi RB.
(13) Pokja XIII : Promosi dan Komunikasi RB.
2. Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan pada tahun 2012 yaitu Surat
Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.24.11.12.7154 Tahun
2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat
dan Makanan.
Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas: 1) Tim Pengarah, 2) Tim
Pelaksana, 3) Pokja, dan 4) Tim PMPRB. Untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum Pertama, dibentuk Sekretariat.
Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan
POM.
Pokja yang diatur dalam Keputusan ini terdiri dari 7 (tujuh) Pokja, yaitu:
(1) Pokja I : Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana.
(2) Pokja II : Bidang Peraturan Perundang-undangan di bidang
pengawasan obat dan makanan.
(3) Pokja III : Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur
(4) Pokja IV : Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Kinerja.
(5) Pokja V : Bidang Pelayanan Publik (Perkuatan Sistem
Pengawasan Pre Market dan Post Market.
(6) Pokja VI : Bidang Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja
(Culture Set).
(7) Pokja VII : Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi.
Tim PMPRB, meliputi Inspektur dan Asesor.
C. PROSES REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM
Perjalanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM yaitu:
1. Tahun 2009
Badan POM telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Penetapan SK.Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.24.3574a tanggal
16 September 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi
Birokrasi Badan POM.
- Penyusunan Uraian Jabatan yang mengacu Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
- Penyusunan Quick winss Reformasi Birokrasi Badan POM yaitu:
a. Pelayanan Registrasi Obat Dan Makanan Cekatan, Efisien,
Profesional, Pasti, Akuntabel, Tanggap dan Transparan
(CEPPATT).
b. Transparasi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan.
c. Respon Pengawasan Obat dan Makanan yang Mengandung Bahan
Berbahaya.
- Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2009-2014.
- Penyelenggaraan Workshop Reformasi Birokrasi Badan POM pada
tanggal 27 Oktober 2009, sekaligus dilakukan penyerahan dokumen
usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM kepada Asisten
Deputi Program dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur-KemenPAN
yang mewakili Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional.
2. Tahun 2010
Badan POM melakukan langkah perbaikan terhadap 5 (lima) area
perubahan dengan menjabarkan menjadi 3 (tiga) Quick Wins, 10 (sepuluh)
program kerja, 24 (dua puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan oleh 13
(tiga belas) Pokja, yaitu antara lain:
- Pelayanan Satu Atap (One Roof Service) dengan meresmikan gedung
pelayanan publik.
- Deregulasi tata laksana registrasi.
- SosialisasiQuality Management System (QMS) Awareness.
- Perencanaan dan pelaksanaan Opgabnas dan Opgabda produk ilegal.
- Pengembangan Sistem Laboratorium Badan POM.
3. Tahun 2011
Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM selama tahun 2011
antara lain:
- Simplifikasi jumlah Pokja Reformasi Birokrasi Badan POM dari 13 (tiga
belas) menjadi 9 (sembilan) Pokja yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.243.05.11.2267.
- Penyusunan revisi dokumen usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi
Badan POM, disesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berlaku
nasional antara lain Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, PermenPANRB Nomor
20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, PermenPANRB
Nomor 7 s.d 15 Tahun 2011 (9 Buku Pedoman Reformasi Birokrasi).
- Penyusunan perbaikan Quick Wins Badan POM yaitu menjadi:
a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pangan Low Risk secara
Online.
b. Peningkatan Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pelayanan
Notifikasi Kosmetik Melalui E-Payment.
- Pada tanggal 14 September 2011 telah disampaikan revisi Dokumen
Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM kepada Tim
UPRBN.
- Penyusunan Evaluasi Jabatan disesuaikan dengan PermenPANRB
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Pokja
Penataan SDM memfasilitasi pelaksanaan FGD 23 (dua puluh tiga) unit
kerja Pusat dan 4 (empat) Balai Besar/Balai POM sampling yang hasil
akhirnya adalah Nomenklatur Jabatan, Desain Jabatan, serta Nilai dan
Kelas Jabatan yang ada di Badan POM.
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 dilakukan verifikasi/validasi nilai dan
kelas jabatan Badan POM oleh Tim Evaluasi jabatan KemenPANRB dan
BKN.
- Pada tanggal 2 November 2011 Berita acara Validasi Nilai dan Kelas
Jabatan Badan POM telah ditandatangani oleh Deputi MenPANRB,
Deputi BKN, dan Sekretaris Utama Badan POM.
- Pada tanggal 27 Oktober 2011, Tim UPRBN melakukan verifikasi
lapangan di Badan POM Pusat dan tanggal 3 November 2011 di
BBPOM Denpasar. Desk evaluation oleh Tim UPRBN terhadap Usulan
Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai 76% dan terhadap
Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai 74%.
Setelah dilakukan verifikasi lapangan, Nilai Usulan dan Roadmap RB
Badan POM meningkat menjadi 90,45%.
- Penerapan Quality Management System (QMS) di seluruh Unit Kerja
Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM.
- Penyusunan simulasi besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan di
Badan POM dan perhitungan dampak anggaran untuk diusulkan ke
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional melalui Tim UPRBN,
DPR, dan Kementerian Keuangan.
4. Tahun 2012
Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM pada tahun 2012 antara
lain:
- Launching Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP), e-
registration untuk produk pangan low risk, dan penyerahan sertifikat ISO
9001 kepada Badan POM, yang pelaksanaannya bertepatan dengan
HUT Badan POM ke-11 pada tanggal 31 Januari 2012.
- Badan POM melakukan kembali evaluasi jabatan sehingga melakukan
revalidasi Nilai dan Kelas Jabatan. Jabatan yang telah disetujui oleh
KemenPANRB dan BKN dalam validasi ulang Nilai Jabatan dan Kelas
Jabatan sebanyak 43 (empat puluh tiga) jabatan, dituangkan dalam
Berita Acara Nomor B/2890.1/D.III.PAN-RB/10/2012, Nomor
35/K/KS/X/2012, dan Nomor OR.04.08.2.243.10.12.6378 tanggal 16
Oktober 2012 tentang Hasil Validasi Ulang Nilai Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Badan POM.
- Pada tahun 2012 telah dilakukan pembahasan penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dalam rangka penilaian kinerja pegawai.
- Pokja Badan POM melakukan penyusunan Roadmap yang disesuaikan
dengan matriks pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2011 untuk
nantinya dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh
Tim Quality Assurance. Namun sejalan dengan ditetapkannya
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), maka monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM
disesuaikan sesuai Peraturan tersebut, oleh Asesor PMPRB Badan
POM.
- Penetapan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.04.1.24.11.12.7154 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun
2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM,
maka Badan POM menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Badan
POM Nomor HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun 2012 tentang Ketentuan
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan POM.
SELESAI
SELAMAT MENGIKUTI UJIAN DINAS ATAU
UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN
SEMOGA SUKSES