MODUL ILMU HUKUM - umpalangkaraya.ac.id · dan penyusunan Modul Ilmu Hukum ini ada kesalahan atau kekeliruan, penulis berharap kritik konstruktif dan pembaca demi perbaikan di masa

PROGRAM STUDI SYARI’AHFAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

MODUL

ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH :

SANAWIYAH, S.Ag., M.H

PROGRAM STUDI SYARI’AH FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014


Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah

memberikan karunia-Nya. Sholawat dan salam selau tercurahkan kepada

Rasul Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Modul Ilmu Hukum

ini berisi berbagai hal tentang Ilmu Hukum, Tidak hanya berbicara tentang

hukum positif tetapi juga bahasan tentang tentang hukum Islam secara

informatif

Dengan demikian, diharapkan modul Ilmu Hukum ini memudahkan

penulis untuk menyusun menjadi sebuah bahan ajar yang membwa manfaat

bagi para akademisi yang sedang menempuh studi Syari’ah atau mahasiswa

studi Hukum.

Sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, apabila dalam penulisan

dan penyusunan Modul Ilmu Hukum ini ada kesalahan atau kekeliruan,

penulis berharap kritik konstruktif dan pembaca demi perbaikan di masa yang

akan datang sebagai pengembangan Khasanah ilmu hukum.

Penyusun menyampaikan terikasih yang sebesar-besarnya kepada

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan

kesempatan dan bantuan biaya dalam penulisan penyusunan Modul ini, dan

Modul Ilmu Hukum, dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga Allah SWT

memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Palangka Raya, 12 Agustus 2014

Penulis

Sanawiah, S.Ag., M.H

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II BATASAN DAN PENGERTIAN HUKUM

1. Pengertian Dan Tujuan Hukum 2. Kedudukan dan Fungsi Hukum 3. Sejarah tata hukum Indonesia

BAB III BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM

1. Masyarakat Hukum 2. Subyek Hukum 3. Obyek Hukum 4. Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum 5. Hukum Hak dan Kewajiban

BAB IV PENGGOLONGAN HUKUM BAB V BATASAN DAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM

1. Berbagai komponen dalam sistem Hukum 2. Macam-macam Sistem Hukum

BAB VI ALIRAN HUKUM

1. Aliran Legisme 2. Aliran Freie Rechtsbewegung 3. Aliran Reschtsvinding

BAB VII SUMBER-SUMBER HUKUM

1. Pengertian dan macam-macam Sumber Hukum 2. Sumber Hukum menurut Para Ahli 3. Sumber Hukum Formil 4. Sumber tertib Hukum

BAB VIII ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM

1. Ius Constitutum dan Consttuendum 2. Hukum alam dan Hukum Positif 3. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif 4. Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif 5. Macam-macam Hukum Menurut Isi

BABIX MENGENAL ILMU-ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KEYATAAN

1. Sosiologi hukum 2. Antropologi hukum 3. Perbandinganhuku

BAB X DISIPLIN HUKUM

1. Ilmu Hukum 2. Filsafat Hukum 3. PolitikHukum

BAB XI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan 2. Ilmu Pengetahuan Kaidah 3. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah 4. Hukum dan Interdisiplin Ilmu

BAB XII PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 2. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

BAB XIII PENEMUAN HUKUM 1. Batasan Peneman Hukum 2. Sejarah Penemuan Hukum 3. Sistem Penemuan Hukum 4. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia 5. Metode Penemuan Hukum 6. Perkembangan Penemuan Hukum 7. Penemuan Hukum Modern

BAB XIV ALIRAN-ALIRAN TEORI DALAM ULMU HUKUM

1. Aliran-aliran Ilmu Hukum 2. Teori-teori Kekuatan Hukum

BAB XV POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1. Identitas Bangsa Indonesia 2. Upaya Pembanguan Hukum Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

Berbicara masalah hukum, berarti membicarakan suatu masalah yang

sangat luas cakupannya.Pengetahuan tentang hukum meliputi suatu wilayah

yang tidak bertepi, atau menurut Curzonyang di kutip Satjipto Rahardjo,

batasan – batasan hukum tidak bisa di tentukan.Ia menyentuh masalah

sosial, ekonomi, budaya, sejarah, politik, manajemen, filsafat dan

sebagainya.

Hukum sebagai suatu cabang ilmu juga mampunyai obyek, yaitu

hukum itu sendiri.Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner, karenan

berbagai disiplin ilmu pengetahuan berusaha menerangkan berbagai aspek

yang berhubungan dengan kehadiran hukum di tengah manyarakat.1

Dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum dikenal dengan sebutan

jurisprudence, berasal dari kata jus, juris, yang berarti hukum atau hak.

Sedang prudensi berarti melihat ke depan atau mepunyai keahlian. Secara

umum, istilah jurisprudence diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hikum.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang Ilmu Hukum, berikut

beberapa pendapat tentang arti Ilmu Hukum.2

1. “Ilmu yang formal tentang hukum positif” (Holland)

2. “Sintesis ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum (allen)

3. “Nama yang diberikan kepada sutu cara untuk mempelajari hukum,

penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoretis, yang berusaha

untuk mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem

hukum” (Fizgereald)

4. “Pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan

menifistasinya” (Croos)

1 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2000. hal 7 2 Ibid. hal 11

Dari pendapat-pendapat di atas tampak bahwa wilayah Ilmu Hukum begitu

luas dan mendasar, karena itu Modul ini disusun.Dengan harapan, bisa

memberi alternative solusi mempermudah dalam mempelajari memahami

Ilmu hukum.

BAB II

BATASAN DAN PENGERTIAN HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran Umum

1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan tujuan hukum

2. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dan fungsi hukum

3. Mahasiswa mampu memahami Sejarah tata hukum Indonesia

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan tujuan hukum

2. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi hukum

3. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah tata hukum Indonesia

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan tujuan hukum.

2. Kedudukan dan fungsi hukum, Sejarah tata hukum Indonesia.

Pengertian Ilmu hukumMenurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu

pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan

membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum

objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh

ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan

bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v).

Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan

yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari

semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud,

asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan,

fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu

yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau

fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun.

Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat

perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari

masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut

Istilah hukum identik dengan istilah Law dalm bahasa Inggris,droitdalam

bahasa prancis, Rechtdalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda,

atau dirito dalam bahasa Itali. Namun kata hukum dalam bahasa Indonesia

berasal dari bahsa Arab Hukm yang berarti putusan (judgement) atau

ketetapan (provision).3 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti

menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya Sedangkan menurut

Ensiklopedi Indonesia, Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-

peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan

atau mengatur hubungan–hubungan antara angguta masyarakat, atau dalam

arti luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau

ugeran, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya

berlaku atau diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam

kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sangsi.

Rumusan di atas memperlihatkan, adanya penekanan pada hukum

sebagai rangkaian kaidah, peraturan, dan tata aturan (proses dan prosedur)

serta pembedaan antara sumber hukum undang-undang kaidah yang tertulis)

dan kebiasaan (kaidah yang tidak tertulis).

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi

berbagai unsur:4

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia

b. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang

c. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan

d. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh

yang bersangkutan.

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

3Muchsin Ikhtisar Ilmu Hukum.PT. Karya Intan Maksima 2006 , hal 4

4Ibid, hal.9

a. Adanya suatu perintah, larangan,dan kebolehan

b. Adanya sanksi yang tegas.

Tentang adanya sanksi yang tegas sebagai punishment bagi siapa yang

melanggar hukum oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa hukum sebagai alat

untuk menegakkan sebuah aturan, kalau ada yang melanggar aturan

tersebut, maka dia dihukum sesuai dengan besar kecilnya aturan yang dia

langgar.5 Walaupun sebetulnya Eugen Ehrlich menyangsikan bahwa doktrin

paksaan yang dikatakan sebagai suatu yang mendasar dalam hukum cukup

mendapatkan pertentangan khususnya dari sudut pandang sosiologisnya.6

Sementara pengertian hukum dalam definisi Antony Alloit adalah sebuah

abstraksi dari suatu realitas daridari hukum-hukum atau hukum yang khusus.7

Dalam konsep Hukum Islam, sanksi atau hukuman tidak hanya dunia, tapi

juga akhirat. Karena putusan atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan

dengan Allah, juga dengan manusia. Dan ketetapan Allah tidak lagi

memperhatikan wilayah keputusan manusia karena itu, keputusan Allah tidak

ada yang bisa menghalangi dan meminta pertanggungjawaban-Nya.

Menurut Muchsin berpendapat dalam bukunya Ikhtisar Ilmu Hukum,

bahwa penertian hukum adalah semua aturan, baik tertulis maupun tidak

tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Berupa

perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakan dengan sanksi yang

tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.

A. Tujuan hukum menurut teori

1. Teori etis (etische theorie) Teori ini mengajarkan bahwa hukum

bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi

hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita

mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

5 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1945, hal 18. 6 Ibid, hal 24. 7 Antony Alloit, The Limits of Law USA. Butterworths & Co. 1980, hal.2.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam

bukunya Ethica Nicomachea dan Rhetorica yang menyatakan ”hukum

mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak

menerimanya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu

: Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang

jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap

orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya,

melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang

jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing.

Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh

prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap

orang memperoleh bagian yg sama.

2. Teori utilitas (utiliteis theorie) Menurut teori ini, tujuan hukum ialah

menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-

banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah

Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to the

morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang.

Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah

memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan

tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan

Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa

yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan

kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan

menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena

hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser

nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori campuranTeori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja

bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di

samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

4.Teori normatif-dogmatif, tujuan hukum adalah semata-mata untuk

menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti

kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan

kewajiban.

Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan

manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya. 5. Teori

Peace (damai sejahtera) Menurut teori ini dalam keadaan damai

sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang

lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya

perlindungan bagi rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan

sejahtera bukan sekedar ketertiban.

B. Tujuan hukum menurut pendapat ahli :

1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup

antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan

ketenangan intern pribadi

2. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup

manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain

diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi

kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan,

kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.

3. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada

tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para

rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.

4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada

setiap orang yang ia berhak menerimanya. Anggapan ini berdasarkan

etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya

keadilan saja.

5. SM. Amin, SH tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

6.Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam

hubngannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat

diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil

7. Roscoe Pound, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat

artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social

engeneering), Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat

untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara

pribadi maupun dalam hidup masyarakat.

8.Bellefroid, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau

kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua

anggota2 suatu masyarakat.

9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia

supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu

10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk

mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara

aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi

kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara

wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan

pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan

hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di

dalamnya diantaranya : - mewujudkan ketertiban dan keteraturan-

mewujudkan kedamaian sejati- mewujudkan keadilan bagi seluruh

masyarakat- mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat

Kesimpulan Tujuan Hukum : 1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki

adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman,

kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia. 2. Dengan demikian jelas

bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang

baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau

kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau

kepentingan kelompoknya. 3. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta

kebenaran dan keadilan.

C. Fungsi Hukum

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari

adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai

alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. 2. Hukum sebagai sarana untuk

mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat,

memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang

takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumanya

(penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian

keadilan akan tercapai. 3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak

pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat

dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah

yg maju.

4.Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum

tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk

mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur

pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku

menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan.

5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian.

Contoh kasus tanah.

2. SEJARAH HUKUM INDONESIA

Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah

menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda

usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Apa yang sejak lama

disebut sejarah hukum, sebenarnya tak lain daripada pertelaahan

sejumlah peristiwa-peristiwa yuridisi dari zaman dahulu yang disusun

secara kronologis, jadi adalah kronik hukum dahulu. Sejarah hukum

yang demikian itupun disebut “antiquiteiter”, suatu nama yang cocok

benar. Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan suatu yang berhenti

melaiknkan suatu yang bergerak; bukan mati. Melainkan hidup. Hukum

sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus

menerus. Pengertian tumbuh membuat 2 arti yaitu, perubahan dan

stabilitas. Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang

erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus

antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum

pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu

kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa

kini, hanya dengan penyelidikan sejarah., bahwa mempelajari hukum

secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah.

Misal saja penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Koesno tentang hukum

adat setelah Perang Dunia II melalui beberapa pentahapan

(periodisasi). Secara kronologi perkembangan tersebut dibaginya

dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Masa 1945-1950

2. Masa UUDS 1950

3. Masa 1959-1966

4. Masa 1966-sekarang

Penetapan tersebut disertai analisis yang mendalam tentang

kedudukan dan peranan hukum adat pada masa-masa tersebut.

Mempelajari sejarah hukum memang bermanfaat, demikian yang

dikatakan oleh Macauly bahwa dengan mempelajari sejarah, sama

faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri yang jauh.

D. Soal

1. Jelskan pengertian dan tujuan hukum?

2. Jelaskan kedudukan dan Fungsi hukum?

3. Ceritakan secara singkat sejarah tata hukum Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru

van Hoeve, 1997

Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984

Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2003

Antony Alloit, The Limits of Law USA. Butterworths & Co. Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1945 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,

2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986

Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksim

BAB III

BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM


1. Mahasiswa dapat memehamI, Masyarakat Hukum, Subyek

Hukum, Obyek Hukum

2. Mahasiswa dapat memahami Perbuatan Hukum, Peristiwa

Hukum, Hukum Hak dan Kewajiban


1. Mahasiswa dapat menjelaskan, Masyarakat Hukum Subyek

Hukum, Obyek Hukum

2. Mahasiswa dapat memjelaskan Peristiwa Hukum, Hukum Hak dan

Kewajiban

C. Uraian Materi

1. Masyarakat Hukum

2. Subyek Hukum

3. Obyek Hukum

4. Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum

5. Hukum Hak dan Kewajiba

Ada beberapa hal yang sangat mendasar dan perlu diketahui lebih

lanjut tentang hukum, yaitu mekanisme bekerjanya hukum itu sendiri di

tengah masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa pengertian yang saling

terkait, seperti masyarakat hukum, subjek, objek, peristiwa dan perbuatan

hukum. Penjelasan lebih lengkap sebagai berikut:8

1. Hukum Masyarakat

Yang disebut sebagai masyarakat hukum adalah sekelompok orang

yang berdiam di dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok

88

Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditamahal 31-32

tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah

laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan

itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri.

Dilihat dari segi bentuk masyarakat tersebut dapat terjadi berdasarkan

hubungan yang diciptakan anggotanya, berdasarkan sifat pembentukannya,

berdasarkan hubungan kekeluargaan dan berdasarkan perikehidupan

kebudayaan.

2. Subjek Hukum

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yaitu

manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang menjadi

pendukung hak). Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk

mendukung hak.

Menurut macamnya subjek hukum ada dua, yaitu pertama manusia

(naturalijke person), kedua badan hukum (rechts person). Sedangkan

menurut hukum modern, setiap manusia apakah itu warga negara atau warga

negara asing, apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang

menjadi agama dan kebudayaan seseorang dapat menjadi subjek hukum.

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk

melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia

mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum misalnya

membuat perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan lain

sebagainya.

Namun demikian kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor, dan

keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan berwenang untuk

melakukan tindakan hukum apabila dia telah dewasa dan sehat jiwanya serta

tidak berada dalam pengampuan (curandus).

Seseorang bisa katakan cakap bertindak hukum kalau orang tersebut

dikategorikan telah dewasa. Ukuran umur seseorang dikatakan dewasa

bervariasi. Menurut KUHPerdata seseorang laki-laki di dewasa kalau dia

sudah berumur 18 tahun, sedang untuk perempuan sudah berumur 15 tahun.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dewasa itu adalah bila pria

sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita ia telah berumur 16 tahun.

Sedangkan menurut KUHPidana seseorang dikatakan dewasa kalau dia

telah berumur 16 tahun tidak dibedakan antara pria dan wanita. Menurut UU

Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan rakyat seseorang baik pria maupun wanita

disebut telah dewasa apabila telah berumur 17 tahun. Menurut Undang-

undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarga-negaraan Republik

Indonesia, seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah berumur 21 tahun

atau pernah kawin sebelumnya. Sedangkan menurut hukum adat seseorang

dikatakan telah dewasa apabila ia telah “Kuat gawe” atau telah mampu

mencari nafkah sendiri. Terakhir, pengertian dewasa menurut Hukum Islam.

Menurut Syariat Islam seseorang dinyatakan sebagai subjek Hukum atau

mukalaf (kewajiban untuk melakukan peraturan Allah) yaitu apabila:

a. Ajaran Islam sudah sampai kepadanya

b. Berakal (sehat, tidak gila, atau dalam keadaan tidak sadar) dan

sebagainya.

c. Baligh yang cici-cirinya antara lain sudah berumur 15 tahun, pernah

mimpi bersetubuh, sudah menikah, dan menstruasi (haid) bagi

wanita

3. Objek Hukum

Yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang

berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan

hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasan hukum,

objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan

atau dimiliki subjek hukum.

Ada yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan

hukum. Ada juga yang mengidentikkan hak dengan wewenang. Dalam

bahasa latin hak atau wewenang diberi istilah ius, sedangkan dalam bahasa

Inggris diberi istilah right, Dalam Bahasa Perancis diberi nama droit

sedangkan menurut bahasa Belanda digunakan istilah recht.

Sekarang kita membahas objek hukum yang namanya benda.

Berdasarkan hukum perdata Barat, benda itu dibedakan menjadi beberapa

macam yaitu:

a. Benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti

(contoh seekor kuda).

b. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan

atau diluar perdagangan (contoh jalan atau lapangan umum).

c. Benda yang dibagi (contoh beras) yang tidak dapat dibagi (contoh seekor

kuda)

d. Benda yang bergerak (contoh perabot rumah) dan yang tidak bergerak

(contoh tanah).

e. Benda yang berwujud, lichamelijke zaken (contoh tanah dan benda yang

tidak berwujud, onlichamelijke zaken (contoh segala hak).

Dari perbedaan di atas yang dianggap paling penting adalah

perbedaan-perbedaan benda yang bergerak dan benda tidak bergerak sebab

pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.

Yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi tiga,

yaitu:

a. Benda yang dapat bergerak sendiri, contohnya hewan

b. Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja kursi

c. Benda bergerak karena penetapan undang-undang, contohnya hak

pakai, sero, bunga yang dijanjikan.

Sedangkan yang termasuk kategori benda yang tidak bergerak pun

dibedakan lagi menjadi tiga pula, yaitu:

a. Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah

b. Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar, kaca, alat

percetakan yang ditempatkan di gudang.

c. Benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang contoh hak

pakai, hak numpang, hak usaha.

4. Peristiwa Hukum

Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah

peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa

hukum dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: perbuatan subjek hukum yang

merupakan perbuatan hukum, lalu perbuatan subjek hukum yang bukan

perbuatan hukum.

Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum

b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum.

Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, adalah semua

perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat

menimbulkan akibat hukum contoh peristiwa pembuatan surat hukum wasiat

dan peristiwa tentang penghibahan barang.

Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua

peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan

tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Perbuatan subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu:

a. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum

b. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum

Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah

perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Jadi

unsur kehendak menjadi unsur esenssial dari perbuatan tersebut.

Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah

perbuatan subjek yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku.

5. Perbuatan Hukum

Seperti yang telah di singgung sebelumnya bahwa perbuatan hukum

adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.

Seperti yang dikemukakan oleh longmann seperti yang dikutip Dudu

Duswara bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang bermaksud

menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban

hukum).

Atau dengan kata lain perbuatan hukum adalah segala perbuatan

manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku, bukan suatu

perbuatan hukum. Misalnya tindakan subyek hukum dalam mengadakan

perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan

kewajiban yang timbulinilah yang disebut dengan akibat hukum.

Secara umum menurut macamnya perbuatan hukum dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

a. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak)

b. Perbuatan hukum bersegi dua (timbal balik)

c. Perbuatan hukum bersegi banyak

Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan itu

akibat hukumnya hanya ditimbulkan oleh satu pihak, sementara perbuatan

hukum disebut bersegi dua apabila satu perbuatan itu akibat hukumnya

ditimbulkan oleh kehendak dua subyek yang melakukan perbuatan hukum itu

sendiri, sedangkan perbuatan hukum bersegi banyak apabila perbuatan itu

akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pribadi.

Di samping perbuatan hukum sebagai subjek hukum ada lagi perbuatan

subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan melanggar/

melawan hukum atau onrechtmatige daad. Sebagai contoh dari

onrechtmatige daad pada mulanya secara sempit diartikan sebagai suatu

perbuatan melanggar undang-undang dalam arti :

a. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh

undang-undang

b. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagai mana

ditetapkan undang-undang.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum ada satu pasal dalam

KUHPerdata yaitu pada Pasal 1365 atau Pasal 1401 BW yang mengkaji

tentang persoalan ini seperti bisa dilihat pada sebuah kasus yang terkenal

dengan putusan Hoge Raad 10 Juni 1910.

Dari hasil pertimbangan dan pengkajian terhadap kasus yang dihadapi

Hoge Raad mengemukakan bahwa sekarang yang dimaksud dengan

perbuatan melanggar hukum (oncrechtmatige daad) adalah setiap :

a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain sebagaimana diterapkan

undang-undang.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku

sebagaimana ditetapkan undang-undang.

c. Pertumbuhan yang bertentangan dengan kesusilaan

d. Perbuatan yang bertentangan dengan keseksamaan yang lazim

dalam pergaulan manusia terhadap orang lain, atau harta benda

milik orang lain.

6. Hubungan Hukum

Yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah suatu hubungan di

antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan

hukum selalu terdapat hak dan kewajiban.

Menurut Longmann seperti yang dikutip oleh Dudu Duswara bahwa

setiap hubungan hukum ada dua segi, yaitu kekuasaan (wewenang) dengan

lawannya kewajiban. Menurutnya dalam hubungan hukum ada pihak yang

berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi.

Menurut macamnya hubungan hukum itu ada dua:

a. Hubungan hukum bersegi satu

b. Hubungan hukum bersegi dua

Dalam hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak hanya ada

satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat

sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Dengan kata lain

hubungan hukum sepihak adalah hubungan yang menimbulkan hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Misalnya kasus

penghibahan tanah air dari orang tua kepada anak angkatnya.

Sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua, adalah hubungan

hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing

pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain,

begitu juga kedua pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain.

Misalnya dalam kasus jual beli sebidang tanah dalam kasus ini timbul hak

dan kewajiban, baik bagi pembeli maupun bagi penjual.

Disamping dua macam hubungan hukum di atas, ada juga yang

membedakan hubungan hukum menjadi empat, yaitu:

a. Hubungan hukum yang sederajat (neben ein ander). Dalam

lapangan hukum perdata, misalnya hubungan suami isteri.

b. Hubungan tidak sederajat (naach ein ander). Dalam hukum tata

negara misalnya, hubungan penguasa dengan rakyatnya.

c. Hubungan timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak

dan kewajiban. Misalnya jual beli.

d. Hubungan yang timbang bukan sepihak, yaitu satu pihak hanya

mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanya mempunyai

kewajiban saja. Misalnya pinjam meminjam.

7. Akibat Hukum

Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi

dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap

objek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-

kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah

ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan

oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum adalah:

a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah

akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan

pembeli rumah.

b. Penjatuhan hukum terhadap seseorang pencuri adalah akibat hukum

dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena

tanpa hak atau secara melawan hukum.

8. Fungsi Hukum

Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas. Dalam

konteks pergaulan hidup di antara para subjek hukum, hukum berperang

sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan

teratur sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka

masing-masing.

Menurut Sjachran Basah seperti dikutip Dudu Duswara fungsi hukum

dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca

fungsi: yaitu:

a. Direktif, adalah penatah dalam membangun untuk masyarakat yang

hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

b. Interaktif, sebagai pembina kesatuan bangsa.

c. Stabilitatif, sebagai pemeliharaan (termasuk di dalam hasil-hasil

pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan

keseimbangan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat.

d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan

administratif negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan

bernegara dalam bermasyarakat.

e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara

dalam mendapatkan keadilan.

9. Hak dan Kewajiban

Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum

obyektif kepada subjek hukum. Wewenang yang diberikan kepada subjek

hukum ini contohnya adalah wewenang untuk memiliki tanah dan bangunan

yang penggunaannya diserahkan kepada pemilik itu sendiri. Ia dapat berbuat

apa saja terhadap tanah dan bangunan itu misalnya untuk menguasasi,

menjual, menggadaikan dan sebagainya. Asal saja tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,

kesusilaan dan kepatutan.

Kewenangan untuk berbuat inilah yang disebut hak. Dengan kata lain

hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap-tindak dengan cara-cara

tertentu. Timbulnya hak:

a. Adanya subjek hukum baru, baik berupa orang maupun badan

hukum.

b. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang

mengadakan perjanjian.

c. Adanya kerugian yang telah disepakati oleh para pihak yang

mengadakan perjanjian.

d. Seseorang yang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat

mutlak untuk memperoleh hak itu.

e. Kadaluarsa yang bersifat akuisitif, yaitu yang dapat menghadirkan

hak bagi seseorang.

Sedangkan lenyapnya hak dapat diakibatkan oleh beberapa sebab

a. Pemegang hak tersebut meninggal dunia dan kebetulan tidak

didapati pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang

hak itu sendiri maupun oleh hukum.

b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Misalnya sewa rumah yang telah habis masanya kebetulan oleh

yang punya rumah sudah tidak disewakan lagi.

c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak sendiri.

Misalnya seseorang yang mempunyai piutang pada orang lain. Hak

menagih yang dia punyai akan lenyap mana kala si debitur telah

melunasi hutangnya.

d. Kadaluarsa yang bersifat ekstingtif, yaitu kadaluarsa menghapuskan

hak, misalnya seorang yang mempunyai sebidang tanah yang

ditelantarkan. Tanah itu kemudian selama 30 tahun dipelihara,

digarap dan dikuasai oleh orang lain itu yang berhak atas tanah itu.

e. Penyalahgunaan hak dianggap telah terjadi manakala seseorang

menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan

tujuan untuk mana hak itu diberikan. Dengan demikian setiap hak

yang diberikan hukum kepada seseorang sudah tentu mempunyai

tujuan, yaitu tujuan kemasyarakatan. Oleh sebab itu apabila ada

penggunaan hak yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka

dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.9

D. Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Mayarakat Hukum ?

2. Jelskan apa yang dimaksud dengan Subyek Hukum, Obyek

Hukum

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Obyek hukum dan berikan

contohnya

4. Jelaskan apa yang di maksuddengan Peristiwa hukum dan berikan

contohnya?

5. Apa yang dimaksud dengan hukum hak dan kewajiban ? 9Ibid hal 55

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997



Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditama, cet ke-2, 2003

Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,2013

Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986

Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB IV

PENGGOLONGAN HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum

berdasarkan sumbernya

2. Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum

berddasarkan bentuknya

3. Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan

isinya

4. Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum tempat

berlakunya


masa berlakunya


cara mempertahankan


sifatknya


wujudnya


1. Mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan Hukum

berdasarkan sumbernya


berdasarkan bentuknya


berdasarkan isinya

4. Mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan Hkum tempat

berlakunya


berdasarkan masa berlakunya

6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mencontohkan penggolongan

hukum berdasarkan cara mempertahankan

7. Mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan hukum

berdasarkan sifatknya

8. Mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan hukum

berdasarkan wujudnya

C. Uraian Materi

1. Penggolongan Hukum berdasarkan sumbernya

2. Penggolongan Hukum berdasarkan bentuknya

3. Penggolongan Hukum berdasarkan isinya

4. Penggolongan Hukum tempat berlakunya

5. Penggolongan Hukum berdasarkan masa berlakunya

6. Penggolongan Hukum berdasarkan cara mempertahankan

7. Penggolongan Hukum berdasarkan sifatknya

8. Penggolongan Hukum berdasarkan wujudnya

Hukum merupakan himpunan kaidah, berisi keharusan atau larangan

perihal tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah yang dimaksud dianut di tengah

masyarakat. Karena itu hukum bisa dikelompokkan dalam beberapa kriteria

sebagai berikut :

1. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya:10

Menurut sumber formalnya hukum dapat terbagi atas lima, yaitu

a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan.

10

Dudu kuswara, Op Cit, hal, 56-65

b. Hukum adat dan hukum kebiasaan , yaitu hukum yang tercantum

dalam peraturan-peraturan adat dan kebiasaan .

c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan

pengadilan.

d. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta

perjanjian internasional.

e. Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli

hukum terkenal.

2. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya

Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua:

a. Hukum tertulis (statue law, written law, scriptum) yaitu hukum yang

dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Hukum tidak tertulis (un-statutery, un written law, non-scriptum), yaitu

hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam

masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyrakat yang

bersangkutan.Misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat.

Hukum tertulis terbagi lagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan dan

tidak dikodifikasikan. Yang dimaksud dengan kodifikasi menurut Fockema

Andreae adalah penyusunan atau penetapan perundang-undangan dalam

kitab-kitab secara sistematis bagi bagian-bagian bidang hukumyang agak

luas. Atau secara sederhana dapat kita katakan adalah pengumpulan hukum

sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab

undang-undang.

Adapun bentuk hukum yang dikodifikasikan adalah: berlaku di

indonesia mulai 1 mei 1848. KUHDagang yang berlaku di indonesia mulai 1

mei 1848, KUHPidana yang berlaku di indonesia mulai 1 januari 1918, dan

sebagainya.

Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya Undang-

Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

3. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya

Berdasarkan isi atau kekuatan yang dianutnya, hukum digolongkan

menjadi dua yaitu:

a. Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi,

misalnya hukum perdata, hukum dagang.

b. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum

atau kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum

pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya.

Bila dikaji ternyata ada perbedaan antara hukum privat dan hukum

publik, yaitu:

HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIK

a. Mengutamakan kepentingan

individu

b. Mengatur hal ikhwal yang bersifat

khusus

c. Dipertahankan oleh individu

d. Asas damai diutamakan, hakim

mengupayakannya

e. Setiap saat gugatan penggugat

dapat ditarik kembali

f. Sanksinya berbentuk perdata

a. Mengutamakan pengaturan

mengutamakan kepentingan

umum

b. Mengatur hal ikhwal yang bersifat

umum

c. Dipertahankan oleh negara

melalui jaksa

d. Tidak mengenal asas perdamaian

e. Tidak dapat dicabut kembali

kecuali dalam perkara aduan

f. Sanksinya umum

Adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat bukanlah

perbedaan yang a priori memaksa, sedangkan hukum privat tidak walaupun

pada akhirnya juga memaksa.

4. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

Mengenai tempat berlakunya hukum dapat dibagi atas:

a. Hukum Nasional<adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum

dalam dunia internasional.

c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.

d. Hukum gereja, yaitu kaidah yang ditetapkan gereja untuk para

anggotanya.

Dalam hal ini Hans Kelsen mengajarkan lingkungan kuasa kaidah yang

meliputi empat macam lingkungan, sebagaimana dalam bukunya General

Theory of Law and state:

Just as there are norms validonly for a certain territory, for a certain

time, And with respect to certain matters, so there are norms valid only for

Certain individuals.

Empat lingkungan yang dimaksud adalah:

1. Waktu berlakunya.

2. Daerah berlakunya.

3. Terhadap siapa berlakunya.

4. Soal-soal apa yang diaturnya.

5. Penggolongan Hukum Berdasarkan Masa Berlakunya

Berdasarkan kriteria berlakunya, hukum dapat digolongkan ke dalam:

a. Hukum Positif (Lus Constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini,

pada masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu.Hukum positif bisa juga

disebut tata hukum.Misalnya hukum pidana yang berdasarkan KUHP

sekarang.

b. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan

berlaku pada masa yang akan datang(lus constituendum) contoh dari

hukum yang dicita-citakan misalnya hukum pidana nasional yang

sampai sekarang masih terus disusun.

c. Hukum Universal, hukum asasi, atau hukum alam yaitu hukum yang

dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku

sepanjang masa di mana pun, dan terhadap siapa pun.

6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara mempertahankannya

Berdasarkan kriteria ini, atau juga disebut golongan hukum berdasarkan

fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi:

a. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara

sesama anggota masyarakat, antaranggota masyarakat dengan

masyarakat, antaranggota masyarakat dengan pengusaha negara antar

masyarakat dengan penguasa negara. Didalam hukum materiil ini

ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan, mana yang dilarang, dan

mana yang diperbolehkan termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi

pelanggarnya. Contoh dari hukum materiil misalnya ketentuan-ketentuan

hukum yang ada di dalam KUH Pidana, KUH Pidana, UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan dsb

b. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa

mempertahankan, menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah

hukum materiil, dan bagaimanakah cara menuntutnya apabila hak

seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Biasanya hukum formal

disebabkan juga hukum acara yang meliputi Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Hukum Acara Perdata (HIR/RIB), dan Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara (HAPTUN).

7. Penggolongan hukum Berdasarkan Sifatnya

Yang termasuk dalam kriteria ini adalah:

a. Kaidah hukum yang memaksa, yaitu kaidah hukum yang dalam

keadaan apa pun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ini

berarti bahwa kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan

hukum yang dalam situasi apa pun tidak dapat dikesampingkan

melalui perjanjian para pihak, contohnya pasal 340 KUH Pidana yang

menetapkan:

‘’Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan

direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur

hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun’’.

b. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu kaidah hukum

yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jelas membuat

ketentuan kasus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan.

Ketentuan ini dapat kita lihat dalam 1152 KUHPerdata.

‘’Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa

diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si

berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua

pihak”.

8. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya

Berdasarkan kriteria ini hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian:

a. Hukum objektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku

umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang

tertentu saja.

b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan

berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada

juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan

sebagai hak dan kewajiban.

Jadi pengertian hukum objektif tidak sama dengan hukum subjektif, walaupun

keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, dalam suatu

peristiwa hukum, hubungan hukum, atau perbuatan hukum hampir selalu

terlihat hal-hal sebagai berikut :

a. Hukum objektif sebagai kaidah yang bersikap dan berlaku umum

b. Hukum subjektif dalam wujud hak dan kewajiban yang terbit bagi

seseorang tertentu atau lebih yang terlihat dalam suatu peristiwa hukum,

perbuatan hukum dan hubungan hukum yang memang telah diatur oleh

hukum objektif.

Penggolongan hukum secara skematis

Hukum Kebiasaan dan hukum Adat

Hukum undang-undang

Hukum Yurisprudensi

Hukum Traktat

Hukum Doktrin

Hukum Traktat

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Hukum privat

Hukum Publik

Hukum Nasional

Hukum Internasional

Hukum Asing

Hukum Gereja

Hukum Positif

Menurut Sumbernya

Menurut Bentuknya

Menurut Isinya

Menurut Tempatnya

HUKUM

D. Soal

1. Sebutkan Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, dan

berikan salah satu contonya?

2. Sebukan Penggolongan Hukum berdasarkan bentuknya?

3. Apa yang di maksud dengan Penggolongan Hukum berdasarkan

isinya ?

4. Jelaskan Penggolongan Hukum tempat berlakunya?

5. Apa ysng dimaksud dengan Penggolongan Hukum berdasarkan

masa berlakunya?

6. Jelaskan Penggolongan Hukum berdasarkan cara

mempertahankan?

7. Jelaskan Penggolongan Hukum berdasarkan sifatnya?

8. Jelaskan Penggolongan Hukum berdasarkan wujudnya?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,

3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,

2013



BAB V

BATASAN DAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM


1. Mahasiswa dapat memehami Berbagai Komponen dalam Sistem

Hukum

2. Mahasiswa dapat memahami Macam-macam Sistem Hukum


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Berbagai Komponen dalam Sistem

Hukum

2. Mahasiswa dapat memjelaskan Macam-macam Sistem Hukum

C. Uraian Materi

1. Berbagai Komponen dalam Sistem Hukum

2. Macam-macam Sistem Hukum

Istilah sistem ternyata telah dirumuskan oleh banyak ahli sehingga bunyi

batasannya pun berbeda-beda.Gabrial A. Almond.Misalnya telah

mengartikan system sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukan

adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang

memengaruhi maupun yang dipengaruhinya.11

Sementara Schosderbek mendefinisikan sistem sebagai perangkat tujuan

yang bersama-sama dengan interrelasi di antara tujuan dan di antara atribut-

atributnya dihubungkan satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan

lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan. Sedangkan

11

Muchsin Ikhtisar Ilmu Hukum. Ibid, hal 49

Russel L Ackoff memberikan definisi secara singkat sebagai perangkat

elemen yang saling melakukan interaksi.

Apabila kita kaitkan dengan berbagai definisi sistem di atas terhadap

pengertian sistem hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum

adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri bagian-

bagian yang satu sama lain berhubungan dan kait mengkait secara erat.

1. Berbagai Komponen Dalam Sistem Hukum

Menurut Lewrence M.Friedman suatu sistem hukum dapat dibagi

kedalam tiga bagian atau komponen yaitu:

a. Komponen Struktural

b. Komponen Subtansi

c. Komponen Budaya Hukum

Komponen struktural, adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di

dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang,

pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk

menerapkan dan menggerakkan hukum.

Komponen subtansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem

hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum in-come creto atau kaidah

hukum individual, maupun hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum.

Contoh kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum

terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal.

Sedangkan kaidah hukum umum, yaitu ketentuan hukum yang tercantum

dalam pasal undang-undang, misalnya pasal 362 KUHPidana tentang

pencurian.

Dalam pandangan Hans Kalsen ada dua teori yang menurutnya cukup

penting yaitu ajaran hukum murni dan Stufenbau Theory.

Inti dari teori hukum murni dari Hans Kelsen adalah hukum harus

dibersihkan dari analsir-anasir yang non hukum (politik, ekonomi, sosial

dan lain-lain) sedangkan Stufenbau teorinya berintikan bahwa sistem

hukum itu merupakan pertanggalan kaidah secara piramida. Artinya suatu

kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mempunyai dasar

atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Macam-macam Sistem Hukum.12

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang

sering disebut sebagai “Civil law” sebenarnya semula berasal dari

kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa

pemerintahan Kaisar Justianus Abad VI sebelum masehi. Peraturan-

peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah

hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut

“Corpus Juris Civilis”.

Prinsip utama yang menjadi dasar dari sistem ini adalah “hukum”

memperolehkekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-

peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara

sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sumber hukum

bagi sistem hukum ini adalah “undang-undang” yang dibentuk oleh

pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu juga diakui “peraturan-

peraturan” yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan

wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturan-

peraturan hukum administrasi negara) dan kebiasaan-kebiasaan yang

hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak

bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan sumber-sumber

hukum itu maka sistem hukum Erofa kontinental penggolongannya

ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang “hukum publik” dan

“hukum privat”.

Termasuk dalam hukum publik adalah :

12

Abdoel djamali Pengantar Hukum Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 66- 75

1. Hukum tata negara

2. Hukum administrasi negara

3. Hukum pidana

Sedangkan yang termasuk hukum privat adalah :

1. Hukum sipil

2. Hukum dagang

b. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)

Sistem hukum Anglo Saxon, yang kemudian dikenal dengan sebutan

Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang

sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten

Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai unwritten law tetapi

tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal

pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (Statutes).

Sumber-sumber hukum dalam sistem Anglo Amerika adalah putusan –

putusan hakim/pengadilan (Judicial decisions). Melalui putusan-

putusan hakim yang diwujudkan kepastian hukum, maka prinsip-

prinsip kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang

mengikat umum. Di samping putusan hakim, maka kebiasaan –

kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan

peraturan administrasi negara diakui walaupun banyak landasan

terbentuk kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari dalam

pengadilan. Selain itu di dalam sistem hukum Anglo Amerika

“Peranan” yang diberikan kepada seorang hakim berbeda dengan

sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai

pihak yang menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum

saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh

tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang

sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan

menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan

bagi hakim-hakim untuk memutuskan perkara yang sejenis.

c. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial

di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India,

Jepang dan negara lainnya.

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum

tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan

kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum adat itu mempunyai

tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak

nenek moyang itu. Karenannya keinginan untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya,

kehendak suci nenek moyang adalah tolak ukur terhadap keinginan

yang akan dilakukan.

Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, maka dari 19

daerah lingkungan hukum Indonesia sistem hukum adat dibagi ke

dalam tiga kelompok :

1. Hukum adat mengenai Tata Negara (tata susunan rakyat)

mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-

persekutuan hukum serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat

perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya.

2. Hukum adat mengenai Warga (hukum warga) terdiri yaitu:

a. Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)

b. Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah).

c. Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi

tentang benda selain tanah dan jasa).

3. Hukum adat mengenai delik (hukum Pidana), memuat peraturan-

peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap

pelanggaran hukum pidana itu.

d. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat arab sebagai awal

dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang

ke negara –negara lain di Asia, erofa dan Amerika secara individual

maupun kelompok. Sedangkan untuk beberapa negara di Afrika dan

asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara itu yang

berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia walaupun mayoritas

warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar

dalam bernegara, karena asas pembentukan negara bukanlah

menganut ajaran Islam. Sistem hukum Islam bersumber kepada:

1. Al’Qur’an

2. Sunah Nabi ialah cara hidup nabi Muhammad atau cerita (hadist)

mengenai nabi Muhammad.

3. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang sesuatu hal

dalam cara bekerja (berorganisasi).

4. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan

antara dua kejadian.

Beberapa asas hukum Islam yang pernah disampaikan oleh Tim

Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman dalam laporannya tahun 1983/1984 sebagai

berikut:

1. Asas-asas Umum

Meliputi : (1) asas keadilan (2) asas kepastian, dan (3) asas

kemanfaatan

2. Asas-asas dalam lapangan hukum Pidana

Meliputi : (1) asas legalitas (2) asas larangan memindahkan

kesalahan pada orang lain, (3) asas praduga tidak bersalah.

3. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata

Meliputi : asas kebolehan (mubah, kemaslahatan, kebebasan dan

kesukarelaan, menolak dan mudarat dan mengambil manfaat,

kebajikan, kekeluargaan, adil dan berimbang, mendahulukan

kewajiban dari pada hak, larangan merugikan diri sendiri dan orang

lain, kemampuan berbuat, kebebasan berusaha, mendapat hak

karena usaha dan jasa, perlindungan hak, hak milik fungsi sosial,

itikad baik harus dilindungi, resiko dibebankan pada harta benda

bukan pada tenaga atau pekerja, mengatur sebagai petunjuk,

perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi.

Perdata khusus : Hukum perkawinan:

Meliputi : asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah

pihak,kebebasan memilih, kemitraan suami-istri, untuk selamanya,

dan menogami terbuka.

Perdata Khusus : Hukum kewarisan

Meliputi : Asas Ijbari (wajib dilaksanakan), bilateral, individual,

keadilan yang berimbang, akibat kematian.

Dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam di dalam syariat

dalam terjadi perbedaan pendapat bila di dalam sumber utama hukum yaitu

Al’qur’an dan Al-Hadist tidak ditemukan. Maka jalan berikutnya adalah

dengan beruhtijhad, yaitu suatu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan

untuk mencapai suatu putusan syara’ (hukum Islam) yang penyelesaianya

belum tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dasar Ittihad ini adalah sebuah

hadist yang menceritakan dialog Rasulullah SAW dengan sahabat Mu’az bin

Jabal yang diutus ke Yaman sebagai kadi (hakim). Saat itu Rasulullah

bertanya tentang penetapan hukum apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an

dan sunnah Rasul. Mu’az bin Jabal menjawb “ apabila tidak ada dalam Al-

Qur’an dan sunah rasul maka saya akan berijtihad”. Karena itu dalam

perkembangan berikutnya, akibat dari ijtihad ini muncul berbagai madzhab

atau kelompok aliran yang berbeda dalam metode pengambilan hukum

tersebut.

Ada banyak madzhab, namun empat 94) madzhab yang paling menonjol

yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli hukum Islam yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi lahir di Kufah, dirintisoleh Abu hanafiah An Nu’Am bin

Tsabit atau lebih dikenal dengan sebuat Al-Imamul a’zam (Imam besar).

Beliau keturunan persi, lahir di kufah tahun 699.

Keahlianya di bidang ilmu kalam dan ilmu fikh dari Syaikh Hammad bin

Abi Sulaiman, kemudian di dukung dengan keaktifannya sebagai

saudagar sutera yang mengakibatkan terjadinya hubungan-hubungan

hukum secara praktis. Karenanya Beliau cakap menerapkan pendapat

dan logika dalam menggali hukum syariat dengan cara qiyas dan

istihsan. Itulah sebabnya, Beliau terkenal dengan sebutan Madzhab

aliran Ra’yi. Imam Syafi’I pernah berkata “ Siapa yang senang dengan

ilmu fikh harus menjadi keluarga pada Abu Hanifah”.

2. Madzab Maliki

Imam Mahzhab ini bernama Malik Bin Anas Al-Asyabahi Al-Arabi Lahir

di Madinah pada tahun 713 dan meninggal pada tahun 795. Beliau terus

menetap di Madinah dan tidak pernah keluar kota kecuali ke Mekah untuk

keluar kota kecuali ke Mekah untuk Ibadah Haji.

Imam Malik ulama terulung dalam bidang hadits dan ilmu Fikh, serta

menjadi Imam di negerinya. Imam Syafi’I pernah mengatakan “Malik

adalah hujjatullah, darinyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan

daripadanya peganglah kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadits

maka Malik adalah bintangnya.” Pendirianya teguh dalam membawakan

madhzabnya, karena itu pernah dicambuk Wali Negeri Muhammad Ja’far

bin Sulaiman karena ucapanya yang tegas menolak jual beli paksaan.

Kumpulan buku haditsnya Al-Muwatta, yang menurut Imam Syafi’I tidak

ada kitab setelah Al-Qur’an yang lebih sah kecuali kitabnya Malik.

Sebagai pedoman hukum, selain Al-Qur’an dan Hadits, Beliau

menggunakan giyas dan Al-Masalihul Musalah, Suatu dalil atau alasan

hukum berkenaan dengan keharusan karena kemaslahatan umum.

3. Madzhab Syafi’i

Imam Muhammad Idris Asy-Syafi’I, Keturunan Quraisy yang lahir di

Gaza tahun 767 dan meninggal di Mesir pada tahun 819. Beliau Seorang

imam keliling yang suka mengadakan perlawatan-perlawatan.

Awalnya Beliau mengikut madzhab Maliki dan aliran hadits, namun

perlawatanya telah menambah banyak pengalaman yang mengakibatkan

Beliau mengadakan Madzhab. Pertama memilih madzhab Al-Iraqi yang

disebut madzhab Qadim (Qoul Qodim). Tetapi setelah mesir beliau

mengubah pendapatnya yang lama dengan pendapat yang baru, atau

biasadisebut madzhab Jadid (Qoul Jadid).

Imam Syafi’I seorang Imam Besar, mahir dalam bidang bahasa fikh dan

hadist. Dengan keluasan pengalamanya yang bersifat praktis beliau

sangat tajam pemikirannya, cakap menggali masalah dan berdebatan

serta menggabungkan aliran pendapat dan aliran hadits. Madzhab syafi’I

mengakuit empat dalil hukum, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma dan

Qiyas. Syafi’I tidak memakai istihsan ulama Hanafi, juga tidak memakai

Masalihul mursalah madzhab maliki.

Kitanya yang terkenal Al-Umm yang ditulis secara ilmiah dan

argumentatif, cara penulisan kitan yang jarang dilakuakn masa itu

Membahas berbagai masalah hukum seperti ibadat, muamalat,

masalah pidana dan pernikahan.

4. Madzhab Hambali

Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal adalah pendiri Madzhab

Hambali. Beliau lahir di Bagdad tahun 780 dan meninggal 855. Termasuk

imam keliling atau pengembara, untuk belajar Hadits, beliau harus pergi

ke Syiria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Kitab Hadist Musnad Imam

Ahmad memuat lebih dari 40.000 Hadist. Karenanya Banyak kalangan

menyebutnya sebagai golongan ahli daripada sebagai ahli ijtihad.

Ibnu Hambali seorang murid terbesar Imam Syafi’i.

D. Soal

1. Jelaskan Komponen dalam Sistem Hukum?

2. Jelaskan Macam-macam Sistem Hukum?

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van

Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003

Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013



BAB VI

ALIRAN HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami Aliran Legisme

2. Mahasiswa mampu memahami Aliran Freie Rechtsbewegung

3. Mahasiswa mampu memahami Reschtsvinding


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Aliran Legisme

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Aliran Freie Rechtsbewegung

3. Mahasiswa dapat menjelaskan Reschtsvinding

C. Uraian Materi

1. Aliran Legisme

2. Aliran Freie Rechtsbewegung

3. Aliran Reschtsvinding

Beberapa aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum, di

pandang sangat penting karena mempunyai luas bagi pengelolaan hukum

lebih lanjut, seperti dalam perbuatan undang-undang dan penerapan hukum

termasuk dalam proses peradilan, atau dengan kata lain beberapa aliran

pemikiran hukum mewarnai pratek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut

adalah:

1. Aliran Legisme

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-

undang. Atau berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam

melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaanya

hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (wetstoepassing),

dengan jalan pembentukan silogisme hukum, atau juridischesylogisme, yaitu

suatu dedukasi logis dari suatu perumusan yang luas, kepada keadaan

khusus sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi menentukan

perumusan preposisi mayor kepada keadaan preposisi minor, sehingga

sampai pada conclusion, dengan contoh sebagai berikut :

a. Siapa membeli harus membayar (mayor)

b. Si “A” membeli (minor)

c. Si “A” harus membayar (conclusion)

Menurut aliran ini, mengenai hukum yang primer adalah pengetahuan

tentang undang-undang, sedangkan mempelajari yurisperudensi adalah

masalah sekunder. (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perundang-

undangan dan Yurisprudensi, 1979).

Aliran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan undang-

undang sebagai hukum; termasuk dalam penyelesaian berbagai

permasalahan sosial.

Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan

segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang

mengaturnya. Undang-undang dianggapnya sebagai obat yang mujarab, obat

ang manjur. Undang-undang adalah segala-galanya, sekalipun pada

kenyataannya tidak demikian. Pengaruh aliran ini masih berlangsung di

beberapa negara yang maju sekalipun.

2. Aliran Freie Rechtsbewegung

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham

legisme. Ia beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang

hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini

disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum.

Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal yang

primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan

hal yang sekunder, pada aliran ini hakim benar-benar sebagai pencipta

hukum (judge made law), karena keputusan yang berdasar keyakinannya

merupakan hukum. Dan keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan up to

date karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan

masyarakat.

3. Aliran Reschtsvinding

Aliran rechtsvinding dapat dianggap sebagai aliran tengah di antara

aliran-aliran legisme dan freie rechtsbewegung. Menurut pahami ini, benar-

benar hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti

menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan.

Namun kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran freie

rechtsbewegung, sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya hakim

mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat” (gebonded-

vrijheid) atau keterikatan yang bebas (vrije-gebongdenbeid), oleh sebab itu

maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan rechtsvinding yang

artinya menseleraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Kebebasan

yang terikat dan sebaliknya terbukti tercermin dari beberapa kewenangan

hakim dalam beberapa hal seperti tindakan penafsiran undang-undang

(metode penafsiran telah dikemukakan); menentukan komposisi yang

meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-

undang yang mempunyai arti luas.

Dari anggapan aliran rechtsvinding terurai di atas dapat diketahui

pentingnya yurisprudensi untuk dipelajari, disamping perundang-undangan.

Hal ini antara lain karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang

konkrit diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam

kaidah-kaidah yang terdapat pada undang-undang.

Kelengkapan dalam studi demi penghayatan dan pemahaman hukum

haruslah belajar dari undang-undang dan yurisprudensi bersama-sama.

Ketiga aliran dalam bidang hukum ini sangat penting tidak saja bagi

studi secara teoritis, tetapi malahan akan banyak pengaruhnya di dalam

pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Mengenai

yurisprudensi seperti telah disinggung sepintas, maka pada hukum anglo-

saksis (Inggris dan Amerika Serikat), hakim terikat pada keputusan-

keputusan dari hakim yang lebih tinggi, dan keputusan terdahulu dari

lembaganya sendiri (stare decicis), yang menghasilkan the binding force of

presedent, yang tidak dijumpai pada sistem hukum di negara kita. Namun

demikian kita memiliki yurisprudensi yang pemanfaatannya bersifat

persuasive preseden, yang berarti tidak mengikat secara mutlak. Beberapa

faktor yang berperan disini adalah:

a. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengetahui semuanya terlebih

dahulu.

b. Pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan proses

perkembangan sosial yang relatif cepat.

c. Penerapan undang-undang, menuntut penerapan undang-undang.

d. Apa yang patut dan masuk akal dalam suatu kasus tertentu, berlaku juga

bagi kasus-kasus lain yang sejenis.

e. Peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung

Demikian beberapa aliran yang berpengaruh sesuai zamannya, serta

mewarnai praktek peradilan dari masa ke masa, di samping itu tentunya juga

berpengaruh terhadap pembuatan undang-undang.

D. Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksudAliran Legisme?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Aliran Freie

Rechtsbewegung?

3. Jelaskan apa yang dimaksud Aliran Reschtsvindi?

4. Aliran hukum apa yang sering dipraktekkan dalam keputusan

hakim ?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo

Persada, 3003

Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988


2013



BAB VII

SUMBER- SUMBER HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa dapat memehami Pengertian dan macam-macam

sumber hukum

2. Mahasiswa dapat memahami Sumber hukum menurut para ahli,

Sumber hukum formal, Sumber tertib hukum RI


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan macam-macam

sumber hukum

2. Mahasiswa dapat memjelaskan Sumber hukum menurut para ahli,

Sumber hukum formal, Sumber tertib hukum RI

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan macam-macam sumber hukum

2. Sumber hukum menurut para ahli

3. Sumber hukum formal

4. Sumber tertib hukum RI

1. Batasan dan Pengertian

Yang dimaksud sumber hukum adalah tempat kita dapat melihat

bentuk perwujutan alam. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala

sesuatu dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatannya,

sumber hukum dapat pula disebut asal mula hukum.

2. Macam-macam Sumber Hukum

Menanggapi persoalan sumber hukum ini Van Apeldoorn melihat

bahwa sumber-sumber hukum itu sangat tergantung dari sudut mana kita

melihat. Menurut Apeldoorn pembagian sumber hukum bisa ditinjau dari

berbagai sudut, kalau sumber hukum dalam arti sejarah, maka yang

disorot adalah dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan

dokumen, inskripsi dan sebagainya.

Kemudian dalam arti sumber-sumber dari mana pembentukan UU

memperoleh bahan dalam membentuk UU. Sumber hukum dalam arti

sosiologis, menyorot pada pandangan ahli sosiologis, bahwa sumber

hukum adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum positif, hukum

adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum positif, misalnya kondisi

ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis. Sumber hukum dalam

arti filsafat lebih memfokuskan kepada sumber isi hukum dan sebagai

sumber kekuatan mengikuti dari hukum, dan sumber hukum dalam arti

formal, adalah Undang-Undang kebiasaan dan traktat.13

Pada hakikatnya sumber-sumber hukum dapat dibedakan dua

macam yaitu :

a. Sumber Hukum Materiil

b. Sumber hukum Formal

Yang dimaksud sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang

dianggap dapat menentukan isi hukum. Di antara beberapa faktor yang

dapat menentukan isi hukum, ada dua faktor yang dianggap penting yaitu

faktor idiil dan faktor riil.

Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadaan

yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum lainnya dalam

melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-

benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi

masyarakat yang bersangkutan adapun yang termasuk ke dalam kategori

faktor rill adalah :

a. Struktur ekonomi dan kebutuhan pasar.

13

Van apeldoorn.op. cit. Hal 75-78

b. Adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang dan

menjadi pola tingkah laku yang tetap.

c. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

d. Berbagai gejala dalam masyarakat.

Sumber hukum materiil dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya

saja dari sudut ekonomi, sejarah, agama dan sebagainya. Contoh bagi

seorang ekonomi kebutuhan masyarakat itulah menyebabkan timbulnya

hukum. Bagi sosiolog peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itulah yang

menjadi sumber hukum. Sedangkan bagi ahli agama semacam ulama,

pastur, biksu dan sebagainya, kita suci masing-masing agama dan sikap

tindak dari Nabi dan pembawa risalah itulah yang menjadi sumber

hukumnya.

Yang dimaksud sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau

dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat

rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya

peraturan agar ditaati masyarakat dan para penegak hukum.

Adapun secara umum sumber hukum formal dapat dibedakan

menjadi lima, yaitu :

a. Undang-undang (Statue).

b. Kebiasaan dan adat (Custom.

c. Traktat (Treaty).

d. Yurisprudensi (Case Law, Judge Made Law).

e. Pendapat ahli hukum terkenal (doctrine).

Sumber pertama Undang-undang, menurut Buysundang-undang

mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Undang-undang dalam arti formal, adalah seperti peraturan yang

dibuat oleh alat perundang-undangan dan isinya mengikat umum.

Contohnya undang-undang yang dibuat berdasarkan pasal 5

Ayat (1) UUD 1945.

2. Undang-undang dalam arti materiil, adalah setiap peraturan/

keputusan yang dibuat bukan oleh badan perundang-undang,

tetapi isinya mengikat umum. Contohnya peraturan pemerintah,

dasar hukumnya Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945.

Kemudian sumber yang kedua adalah kebiasaan, kebiasaan adalah

perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang

sama. Kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah, namun

diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat, oleh karena

kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali dijalankan dan ditaati sehingga

lambat laun menjadi peraturan yang teguh.

Lalu traktat, traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan

antara dua atau lebih negara. Bila traktat diadakan antara hanya dua

negara, maka perjanjian itu disebut bilateral, sedang kalau diadakan oleh

banyak negara, maka disebut perjanjian multilateral.

Kita mengenai dua macam tersebut : traktat dan agreement. Traktat

dibuat oleh president dengan persetujuan DPR, sedangkan agreement

dibuat hanya dengan keputusan presiden, biasanya menyangkut bidang

politik.

Lalu kemudian yurisprudensi, yurisprudensi istilah istilah teknik

indonesia sama artinya dengan yurisprudentie dalam bahasa Belanda

dan yuresprudence dalam bahasa Perancis, yang artinya keputusan

hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar

keputusan hakim lain menangani kasus yang sama.

Ada tiga asalan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim

yang lain :

1. Keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama

keputusan dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi,

karena alasan psikologis maka seorang hakim akan mengikuti

keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

2. Karena alasan praktis.

3. Sependapat, hakim mengikuti keputusan hakim lain karena

sependapat/ menyetujui keputusan hakim lain tersebut.

Kemudian terakhir pendapat Ahli Hukum, pendapat ahli hukum atau

sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan berpengaruh

dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalamnya prudensi terlihat

bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa

sarjana hukum yang terkenal. Dalam penetapan apa yang akan menjadi

dasar keputusan-keputusannya maka hakim dapat sering mengutip

pendapat seorang ahli sarjana hukum mengenai soal yang harus

diselesaikannya, apalagi bila sarjaa/ ahli hukum tersebut menentukan

bagaimana seharusnya, sehingga pendapat-pendapat itu menjadi dasar

keputusan hakim tersebut.

Jadi pendapat ahli/ sarjana hukum itu menjadi sumber hukum melalui

yurisprudensi. 14

3. Sumber Hukum Tertib Republik Indonesia

Di zaman Hindia Belanda, bentuk-bentuk peraturan yang dikenal

meliputi 5 tingkat, yaitu : (i) Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, (ii)

Undang-Undang Belanda atau ‘wet’, (iii) Ordinantie yaitu peraturan yang

ditetapkan oleh Gubernur jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan

Dewan Rakyat (volksraad) di Jakarta sesuai Titah Ratu Kerajaan Belanda

di den Haag, (iv) Regerings Verordening atau RV, yaitu peraturan

Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal untuk melakukan

Undang-Undang atau ‘wew’,dan (v) peraturan daerah swantra ataupun

14

Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, refika aditama,bandung hal 21

daerah swapraja.15setelah Indonesia merdeka mulai diperkenalkan

bentuk-bentuk peraturan baru, tetapi dalam praktiknya belum teratur

karena suasana belum memungkinkan untuk menerbitkan peraturan yang

dibuat. Di masa-masa awal kemerdekaan, kadang-kadang nota-nota

dinas, maklumat, surat-surat edaran dan lain sebagainya diperlukan

sebagai peraturan yang seakan mengikat secara hukum. Bahkan, Wakil

Presiden mengeluarkan Maklumat yang sangat terkenal yang istilahnya

membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

yang ketika itu sangat berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi

maklumat itu dibuat tanpa nomor, sehingga dikenal kemudian sebagai No

. X tertanggal 16 Oktober 1945.

Dalam rangka penataan kembali bentuk-bentuk peraturan

perundang-undangan tersebut dengan maksud mengadakan pemurnian

terhadap pelaksanaan UUD 1945, maka pada tahun 1966 dikeluarkan

ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali

produk-produk legislatif Negara di Luar Produk Majelis Permusyawaratan

Rakyat sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 ketetapan MPRS

tersebut menugaskan pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR

melaksanakan peninjauan kembali produk-produk legislatif, baik yang

berbentuk Penetapan Presiden , Peraturan Presiden Undang-Undang,

ataupun peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Untuk

memberikan pedoman bagi terwujudnya kepastian hukum dan keserasian

hukum serta kesatuan tafsir pengertian mengenai Pancasila dan

pelaksanaan UUD 1945 serta untuk mengakhiri ekses-ekses dan

penyimpangan-penyimpangan terseebut diatas, ditetapkan sumber hukum

dan tata untuk peraturan perundangan Republik Indonesia dalam

ketetapan MPRS Sumber Tertib Hukum Republik dalam Ketetapan MPR

15

Jimly Asshiddiqi, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisai. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 54-55

No. XX/MPRS/1966, yaitu tentang Memorandum DPRGR mengenai

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urut Perundangan

Republik Indonesia.

Dalam ketetapan No XX/MPRS/ 1966 tersebut, ditentukan bentuk

peraturan dengan tata urut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan MPR.

3. Undang-Undang Perpu.

4. Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden.

6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan

Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Dalam praktik, tata urut dan penanaman bentuk-bentuk peraturan

bagaimana diatur dalam ketetapan tersebut, tidak sepenuhnya diikuti.

Sebagai contoh di beberapa kementerian, digunakan istilah peraturan

Menteri, tetapi di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah

keputusan Menteri, padahal isinya jelas-jelas memuat materi-materi yang

mengatur kepentingan publik seperti di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan

Pendidikan nasional, dan sebagainya.

Di samping untuk, untuk mengatur secara bersama berkenaan

dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen berkembang pula

kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri. Padahal,

untuk Keputusan Bersama itu jelas tidak ada dasar hukumnya.

Di Pihak lain, berkembang pula kebutuhan di lingkungan instansi

yang dipimpin oleh pejabat tinggi yang bukan berkedudukan sebagai

Menteri untuk mengatur kepentingan publik yang bersangkut paut dengan

bidangnya, seperti misalnya Gubernur Bank Indonesia perlu membuat

peraturan-peraturan berkenaan dengan dunia perbankan. Selama

dikembangkan kebiasaan untuk menerbitkan peraturan dalam bentuk

Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia yang juga jelas-jelas tidak

mempunyai dasar hukum sama sekali. Keganjilan-keganjilan yang sama

juga terjadi dalam keputusan yang dibuat oleh Presiden dalam bentuk

keputusan Presiden (Keppres). Seperti tercermin dalam pendapat Hamid

S. Attamimi yang telah lama bertugas sebagai Wakil Sekretaris Kabinet

selama masa Orde baru.16

Keputusan Presiden itu banyak yang berisi materi pengaturan

bersifat mandiri dalam arti tidak dimaksudkan untuk melakukan ketentuan

Undang-Undang, kebiasaan seperti ini didukung pula oleh kenyataan.

Karena berdasarkan UUD 1945 sebelum diadakan amandemen melalui

perubahan Pertama UUD, Presiden memang memegang kekuasaan

membentuk undang-undang. Dengan perkataan lain, Presiden itu selain

sebagai eksekutif juga mempunyai kedudukan sebagai legislatif.

Di samping itu, materi yang diatur dalam Keputusan Presiden juga

tidak dibedakan secara jelas antara materi yang bersifat mengatur atau

regulatif (regeling) seperti misalnya Keputusan Presiden (Keppres)

mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Keppres mengenai

pembentukan panitia-panitia negara yang bersifat ad-hoc, dan

sebagainya. Pembedaan antara kedua jenis keputusan itu selama ini

hanya diadakan dalam pemberian nomor kode Keppres sehingga bagi

masyarakat umum, sulit dibedakan mana yang bersifat mengatur

(regeling) dan karena itu dapat disebut sebagai peraturan dan mana yang

bukan.

16

hamid s. Attamimi. Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Peresiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu pelita 1-pelita IV, disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana UniversitasIndonesia, Jakarta, 1991

Juga yang mnenjadi persoalan adalah mengenai kedudukan

ketetapan MPR yang selama ini sudah banyak sekali jumlah apakah

ketetapan MPR itu termasuk peraturan atau bukan, karena isinya kadang-

kadang sama dengan Keputusan Presiden yang hanya bersifat

penetapan biasa, sebagai contoh, Ketetapan MPR tentang pengangkutan

Presiden dan Wakil Presiden, sifatnya sama dengan Keputusan Presiden

yang ditetapkan untuk mengangkut atau memberhentikan pejabat

sebagaimana disebut diatas, lebih-lebih lagi , menjelang berlangsungnya

sidang Umum MPR pada bulan Nopember 1999 yang lalu, karena adanya

kebutuhan untuk melakukan perbuatan terhadap pasal-pasal UUD 1945l,

timbul polemik mengenai bentuk hukum perubahan UUD itu sendiri. Jika

perubahan itu dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR yang jelas

ditentukan bahwa kedudukan berada di bawah UUD, maka akan timbul

kekacauan dalam sistematik berpikir menurut tata urutan peraturan yang

diatur menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut. Bagaimana

mungkin UUD yang lebih tinggi diubah dengan peraturan yang lebih

rendah. Karena itu, sebagai jalan keluar, telah disepakati bahwa bentuk

hukum perubahan itu dinamakan ‘Perubahan UUD’ sebagai nomenklatur

baru yang tingkatnya sederajat dengan UUD. Karena itu, otomatis,

ketentuan TAP MPRS No. XX/1966 tersebut tidak dapat lagi

dipertahankan dan perlu segera diadakan penyempurnaan dalam rangka

penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk-bentuk serta tat urut

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa yang akan

datang.

Pada tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripura ke-

12 , Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan perubahan

pertama atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Sidang Tahunan

Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, Majelis Permusyawaratan

Rakyat telah mengadakan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar

1945.

Selanjutnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan

Rakyat tahun 2001,Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002, Majelis

Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan perubahan keempat

Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar

1945 ketentuan yang mengatur tentang masih diberlakukannya

peraturan-peraturan yang sudah ada tercantum dalam Pasal II Aturan

peralihan yang menentukan bahwa segala lembaga negara peraturan

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum

diadakan yang baru menurut perubahan undang-undang ini.

Ada beberapa argumentasi yang penulis kemukakan dengan

mengutip Teras Narang mengapa harus terjadi pembaharuan UUD 1945

yang selama ini dianggap tabu.45

Pada tahun 1998 di Indonesia terjadi reformasi terhadap

pemerintahan, hal ini membawa implikasi terhadap tatanan kehidupan

yang konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar

1945, para reformis melihat bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945

tersebut banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan oleh penguasa

negara. Ada o6 (enam) aspek penting yang menjadi kajian perubahan

UUD 1945, yaitu :

1. Aspek Filosofis

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara

Republik Indonesia merupakan buah karya manusia, menurut

kodratnya manusia adalah makhluk yang terbatas, karena yang

membuat penuh dengan keterbatasan maka hasil ciptaannya juga

tidak dapat sempurna, jadi Undang-Undang Dasar 1945 juga penuh

dengan keterbatasan-keterbatasan.

Keterbatasan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terjadi

karena masyarakat yang cenderung melakukan perubahan, selain itu

juga karena perkembangan zaman, dan ini suatu kewajaran apabila

suatu saat konstitusi sudah tidak sanggup untuk mengikuti

perkembangan masyarakat dan perkembangan jaman maka ia harus

diadakan perubahan-perubahan disesuaikan dengan zamannya dan

untuk masa depan, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 sudah

berlaku selama 53 tahun baru ada tuntutan untuk mengubahnya yang

disebabkan oleh situasi dan kondisi dalam negeri serta globalisasi.

2. Aspek Materi

Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan konstitusi yang

singkat, hanya terdiri 16 bab dan 37 pasal Aturan Peralihan, sehingga

dipandang tidak cukup mengatur tentang sistem check and Balance

atau sistem kontrol dan keseimbangan antar cabang ke kuasaan

negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dipandang mempunyai

kekuasaan yang sangat besar. Selain itu kekuasaan eksekutif sangat

besar dan terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan

eksekutif untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terlalu memberikan

kepercayaan pada semangat para penyelenggara negara.

3. Aspek Sosiologis

Sejalan berlakunya Undang-Undang 1945 sampai adanya

tuntutan reformasi, Indonesia baru memiliki dua orang Presiden, Ir.

Soekarno (1845-1967) dan Soeharto (1967-1998), pada

perkembangan selanjutnya sejak 1-998 sampai 2004 telah muncul

tiga orang lagi Presiden, yaitu Prof. Dr. Bj Habibie, KH. Abdurrahman

Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.

4. Aspek Praktik Ketenagakerjaan

Selama ini Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai suatu

kitab suci yang tidak dapat diganggu gugat, untuk mengubahnya

diperlukan referendum (Tap MPR Nomor IV/ MPRI 1983), hal ini

bertentangan dengan bunyi Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Dasar 1945 itu sendiri.

5. Aspek Historis

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik

Indonesia, Ir. Soekarno dalam pidatonya menyatakan antara lain:

Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-

Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini

adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita bernegara dalam

suasana lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang

Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat karena memang

pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan hanya satu hari oleh

PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

6. Aspek Yuridis atau aspek hukumnya

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan

sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2001 dan 2002, hal ini

dilakukan berdasarkan ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 yang

memberi tugas kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan

Rakyat bekerja mempersiapkan rancangan perubahan Undang-

Undang 1945 untuk disahkan dalam Sidang Tahunan MPR, 18

Agustus 2000.

Selanjutnya melalui ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 Juncto

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 diamanatkan agar pada sidang

MPR tahun 2002 sudah harus selesai pembahasan dan pengesahan

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain karena tuntutan reformasi perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 juga dimaksudkan untuk mendekatkan pada teori

montesqiuci, yaitu adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga terciptalah check

and balance antara lembaga-lembaga tersebut.

Perubahan pertama yang dilakukan adalah membatasi

kekuasaan Pemerintahan Negara di mana Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk satu kali

masa jabatan.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua

dimaksudkan untuk dapat menjawab isu global mengenai Hak Asasi

Manusia, dimana terjadi perubahan yang signifikan dalam pengaturan

Hak Asasi Manusia karena dalam perubahan Undang-Undang Dasar

1945 pengaturan hak asasi manusia lebih dirinci dengan

menambahkan 10 pasal yang mengaturnya.

Selain itu dalam perubahan kedua juga diatur mengenai otonomi

daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Ayat (5) bahwa

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan pemerintah pusat.

Pada perubahan ketiga merupakan penegasan bahwa negara

Indonesia adalah negara hukum, karena pada Undang-Undang Dasar

1945 penegasan sebagai negara hukum ini tercantum dalam

penjelasan bukan dalam pasalnya. Juga ada lembaga baru dalam

bidang hukum yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-

undangan kita di era reformasi dewasa ini, sidang tahun MPR Tahun

2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam

pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Keputusan MPR – RI.

3. Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

5. Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Presiden.

7. Peraturan Daerah.

Perumusan mengenai bentuk dan tata urutan ketujuh peraturan

perundang-undangan di atas dapat dikatakan kurang sempurna dan

mengandung beberapa kelemahan. Pertama, karena naskah ubahan

UUD sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD

1945 tersebut diatas dilengkapib dengan ‘…. Dan Perubahan UUD.

Kedua, Penyebutan Perpu pada nomor urut ke empat di bawah

undang-undang dapat menimbulkan penafsiran seakan-akan keduanya

adalah sederajat. Karena itul, seharusnya, seperti dalam TAP No.

XX/MPRS/1966, keduanya ditempatkan pada nomor tiga yaitu

‘Undang-Undang dan Perpu, Ketiga, penggunaan nomenklatur

Keputusan Presiden yang selama ini dipakai mengandung kelemahan

karena tidak membedakan secara tegas antara keputusan yang

mengatur (regeling) dengan keputusan yang bersifat administrasi

belaka (beschikking). Seharusnya, momentum reformasi ini digunakan

sebaik-baiknya untuk menata kembali peristilahan yang baik dan

benar, yaitu untuk keputusan yang mengandung aturan dan

pengaturan dokumen hukumnya sebaiknya dinamakan Per-ATUR-an,

bukan keputusan. Keempat, hanya karena pertimbangan bahwa MPR

cukup mengatur mengenai tata urutan peraturan sampai tingkat

peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, maka bentuk peraturan

Menteri tidak disebut dalam tata urutan tersebut. Padahal, di bawahnya

masih disebut Peraturan Daerah yang tingkatannya juga dibawah

peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Padahal, Peraturan Menteri

itu sangat penting untuk ditempatkan dalam tata urutan di atas Perda,

disamping produk peraturan tingkat menteri itu dalam praktik banyak

sekali ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dan

memerlukan penerbitan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya penegasan tentang tata urutan perundang-undangan

terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilihat

pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 2004 tentang Tata Urutan peraturan

perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan

hukum di bawahnya.

Jenis atau hierki peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Presiden.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adalah

peraturan perundang-undangan yang yang ditetapkan oleh Presiden,

dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh presiden.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan

bersama kepala daerah.

Peraturan desa/ peraturan yang setingkat adalah peraturan

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan

desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama

lainnya.

D. Soal

1. Jelaskan Pengertian dan macam-macam sumber hokum ?

2. Jelaskan Sumber hukum menurut para ahl ?

3. Jelaskan Sumber hukum formal ?

4. Sebutkan Sumber tertib hukum RI dan berikan contohnya

DAFTAR PUSTAKA


Hoeve, 1997




Liberty, 1988




BAB VIII

ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM


1. Mahasiswa dapat memahami Ius Constitutum dan Consttuendum

2. Mahasiswa dapat memahami Hukum alam dan Hukum Positif

3. Mahasiswa dapat memahami Hukum Imperatif dan Hukum

Fakultatif

4. Mahasiswa dapat memahami Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif

5. Mahasiswa dapat memahami Macam-macam Hukum Menurut Isi


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Ius Constitutum dan Consttuendum

2. Mahasiswa dapat memjelaskan Hukum alam dan Hukum Positif

3. Mahasiswa dapat menjelaskan Imperatif dan Hukum Fakultatif

4. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Subtantif dan Hukum

Ajektif

5. Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Hukum Menurut Isi

C. Uraian Materi

6. Ius Constitutum dan Consttuendum

7. Hukum alam dan Hukum Positif

8. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif

9. Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif

10. Macam-macam Hukum Menurut Isi

(Lapangan-lapangan Hukum)

6.1 Hukum Tata Negara

6.2 Hukum Administrasi Negara

6.3 Hukum Acara

6.4 Hukum Perburuhan

6.5 Hukum Pajak

6.7 Hukum Perdata

6.8 Hukum Dagang

6.9 Hukum Pidana

6.10 Hukum Perdata Internasional

6.11 Hukum Perselisihan

Terdapat aneka cara pembedaan Hukum, di antaranya yang di bedakan

adalah antara-pasangan-pasangan hokum.17sebagai berikut:

1. Ius Constitutum dan Ius Constituendum

a. Ius Constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum

yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagai

contoh hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan Ius

Consitutum, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum

Indonesia.

b. Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan

hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk

Undang-Undang atau berbagai ketentuan lain.

2. Hukum Alam dan Hukum Positif

a. Hukum Alam

Hukum alam adalah ekspresi dari kegiatan manusia yang

mencari keadilan sejati yang mutlak. Selama sekitar 2500 tahun upaya

ini berjuang mencari hukum yang ideal yang lebih tinggi dari segala

hukum positif.

Upaya mencari hukum yang ideal ini berkembang seiring dengan

perkembangan zaman. Ajaran-ajaran hukum alam telah banyak

17

Soedjono, Op Cit, hal 163-164

dipergunakan oleh pelbagai bagian masyarakat dan generasi untuk

mengungkapkan aspirasinya.

b. Hukum Positif

Hukum Positif atau Stellingrecht, merupakan suatu kaidah yang

berlaku, sebenarnya merumuskan bagian yang pantas antara hukum

dan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-

keputusan.47

3. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif.18

Dari sudut sifatnya yang dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu yang

disebut hukum imperatif dan hukum fakultatif. Pembedaan keduanya ini

mendapat banyak penjelasan berbagai ahli hukum yang intinya bekisar

pada penekanan bahwa hukum imperatif adalah paksaan dari fakultatif

adalah pelengkap, hukum imperatif harus ditaati secara mutlak

sedangkan hukum fakultatif masih bisa ada pilihan dan sebagainya. Yang

sebenarnya dapat dirasakan nama yang imperatif dan mana yang

fakultatif.

Hukum imperatif, adalah kaidah-kaidah hukum yang secara apriode

harus ditaati. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara apriode harus

ditaati atau tidak apriode wajib untuk dipenuhi.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kedua

kelompok hukum ini yaitu :

a. Pada hukum fakultatif pembentukan undang-undang juga memberikan

perintah seperti halnya pada hukum imperatif. Hanya sifat perintahnya

yang berbeda, yakni disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa

pemerintah tertentu itu mungkin tidak sesuai dengan keadaan,

sehingga dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa

18

Ibid, hal 163-166

pengecualian. Maka perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai

petunjuk, sehingga itu langsung ditujukan kepada penegak hukum,

berbeda dengan hukum legislatif yang juga secara langsung tertuju

kepada pribadi-pribadi.

b. Dalam hubungan dengan hukum publik dan hukum perdata. Dari

perbedaan sifat antara hukum yang imperatif dan fakultatif secara

garis besar pada umumnya, hukum publik relatif lebih imperatif

sedangkan hukum perdata bersifat fakultatif, sekalipun dalam hukum

perdata ada juga yang bersifat imperatif.

4. Hukum Subtantib dan Hukum Ajektif

Dalam hal kewajiban-kewajiban serta hak dari subjek hukum, di

dalam hukum substantif hal tersebut dirumuskan sedangkan hukum ajektif

memberikan pedoman bagaimana penegakannya, atau mempertahankan

di dalam praktik, termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap

hak-hak dan kewajiban tersebut.

Lebih jelasnya dapat dirumuskan bahwa hukum substantif adalah

serangkaian kaidah yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

dari subjek hukum yang terkait dalam hubungan hukum.

Sedangkan hukum ajektif adalah serangkaian kaidah yang

memberikan petunjuk dengan jelas tentang bagaimana kaidah-kaidah

materiil dan hukum substantif ditegakkan.

Maka keduanya adalah komplementer yang saling mengisi, ini

berarti pula bahwa hukum subjektif adalah hukum materiel sedangkan

hukum ajektif adalah hukum formal.

5. Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Tertulis

a. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan. Salah satu contoh

hukum kebiasaan adalah hukum adat Indonesia. Adat disini berarti

kebiasaan yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang, dengan

cara dan tidak sama. Hukum yang tidak tertulis ini merupakan hukum

yang tertua. Secara penguraian dari sudut bahasa nampaknya ada

kesamaan antara hukum esensial, yakni pada hukum tidak tertulis

didukung oleh teori. Teori kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh

mazhab sejati yang di tokohi oleh von Savigny.

b. Hukum Tertulis

Hukum tertulis atau greschreven recht. adalah hukum yang

mencangkup perundang-undangan dalam berbagai bentuk dibuat oleh

pembuat undang-undang yang dibuat secara nasional dapat berisi

hukum internasional, yaitu hukum yang berhubungan dengan peristiwa

internasional.

6. Macam-macam Hukum Menurut Isinya

Berikut ini dikemukakan definisi-definisi atau pengertian dan

macam-macam hukum yang terbagi menurut isinya.

6.1. Hukum Tata Negara

Ahli Hukum bangsa Belanda, Scholten mengemukakan :

Bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi

daripada negara”.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mendefinisikan :

“Hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang

mengatur organisasi dari pada negara hubungan antaralat

perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta

kedudukan warga negaranya dan hak-hak asasinya”.

Hukum tata negara adalah ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-

aturan hukum yang menentukan serta mengatur sistem tata

ketatanegaraan suatu negara.19

19Soehino, Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Negara Indonesia, leberry, yogyakarta, 1985, hal,103

6.2. Hukum Administrasi Negara

Istilah hukum administrasi negara sering juga disebut hukum

tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Jadi belum ada

keseragaman dalam mempergunakan istilah ini.

Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara

Indonesia mengemukakan :

Hukum tata pemerintahan ialah hukum mengenai ‘aktivitas-

aktivitas kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan

undang-undang).20

Abdoel Djamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia

menyatakan :

“Hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang

mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dan

pemerintah yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.

Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada

di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai

bagian. Yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ada ditujukan kepada

legislatif, yudikatif atau lembaga pemerintahan daerah otonomi

mengurus daerahnya sendiri”.

6.3. Hukum Acara

Hukum acara biasanya juga disebut hukum formal, yaitu

hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya

dipertahankannya hukum materiil. Hukum acara dapat dibagi

menjadi tiga macam, yaitu hukum acara pidana, hukum acara

perdata, hukum acara tata usaha negara.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana

caranya menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil

20Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia. Balai pustaka 1984 hal.442

(yang lazim disebut hukum pidana saja). Jadi hukum acara pidana

memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan

pidana tersebut terhadap perkara-perkara pidana.

“Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur

bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum

perdata materiil yang lazim disebut hukum perdata saja). Jadi

hukum acara perdata memuat aturan-aturan tentang bagaimana

caranya menerapkan hukum perdata terhadap perkara-perkara

perdata.”

Hukum acara perdata dapat dibedakan kepada dua macam,

yaitu hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam

lingkungan badan pengadilan umum dan hukum acara perdata yang

berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Hukum Acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Tata Usaha negara termuat dalam Undang-

Undang No. 15 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

dan seperangkat Peraturan pelaksanaannya.

6.4. Hukum Perburuhan

Ahli Hukum Perburuhan Indonesia, Imam Soepomo,dalam

bukunya ‘Pengantar Hukum Perburuhan”, mendefinisikan :

Hukum perburuhan sebagai suatu himpunan peraturan, baik

tertulis maupun tidak tertulis berkenaan dengan suatu kejadian

dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima

upah.54

Moleenar berpendapat bahwa hukum perburuhan ialah suatu

bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan

antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan

antara buruh dengan penguasa.

secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum perburuhan itu

ialah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan-hubungan

perburuhan yaitu hubungan antar buruh dengan majikan, dan

hubungan buruh dengan majikan dengan penguasa.

6.5. Hukum Pajak

Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah pemerintah sebagai

pemungkinan pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain

perkataan hukum pajak menerangkan : siapa-siapa wajib pajak

(subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah.

Hak-hak pemerintah objek apa yang dikenakan pajak, cara

penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan dan sebagainya.

6.6. Hukum Perdata

Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok

mengatur kepentingan-kepentingan pribadi.

Sedangkan Sri Soedewi Masjchon Sofwan mengatakan bahwa

hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara

warga negara perseorangan yang satu dengan yang lain di dalam

masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan

(pribadi).

6.7. Hukum Dagang

Achmad Ichsan dalam bukunya “Hukum Dagang” menyatakan

bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur perdagangan/

perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena laku manusia dalam

perdagangan/perniagaan.

6.8. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang

menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana hukum

apa yang dapat dijatuhkan terhadap melakukannya.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma

hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain, dan

sanksi pidana di adakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma

lain tersebut. Norma lain itu misalnya norma agama dan norma

kesusilaan yang misalnya menentukan jangan membunuh, jangan

mengambil barang orang lain jangan menghina orang lain dan

sebagainya.

6.9. Hukum Internasional (Publik)

Hukum Internasional (publik) bisa juga disebut hukum

antarnegara, antarbangsa, hukum bangsa-bangsa, hukum publik

internasional dan sebagainya, tetapi lebih lazim disebut hukum

internasional saja.

Menurut Mochtar Kusumatmadja, hukum internasional

adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang

mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas

negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

6.10. Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-

kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata

yang melintasi batas-batas negara. Dengan perkataan lain hukum

yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku

hukum yang masing-masing tunduk kepada hukum perdata

(nasional) yang berlainan. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya

Pengantar Hukum Internasional).

6.11. Hukum Perselisihan

Sering juga disebut hukum antar tata hukum, yang terdiri dari

hukum intergentil (hukum antargolongan), hukum interlokal (hukum

antar daerah), dan hukum interrelegius (hukum antaragama).

Hukum intergentil adalah himpunan peraturan-peraturan

yang menentukan hukum mana atau hukum apa yang berlaku

terhadap suatu hubungan hukum antara orang-orang berlainan

golongan hukum perdata dalam suatu negara.

Hukum Interlokal (hukum antardaerah) adalah peraturan

yang mengatur hubungan hukum antar orang-orang warga negara

Indonesia asli yang mempunyai lingkungan hukum adat yang

berbeda.

Hukum interrelegius adalah peraturan hukum yang mengatur

hubungan hukum (yang erat kaitannya dengan agama) yang

diadakan oleh orang-orang yang berbeda agamanya.21

D. Soal

1. Apa yang di maksud dengan Ius Constitutum dan Consttuendum ?

2. Apa yang di maksud denganHukum alam dan Hukum Positif dan

berikan contohkedua hukum tersebut ?

3. Apa yang di maksud denganImperatif dan Hukum Fakultatif dan

berikan contoh keduanya ?

4. Jelaskan apa yang di maksud denganHukum Subtantif dan Hukum

Ajektif

5. Jelaskan apa yang di maksud denganMacam-macam Hukum

Menurut Isi?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997



21Ibid. Hal, 80-95


Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986


BAB IX

MENGENAL ILMU-ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KENYATAAN


1. Mahasiswa mampu memahami Bidang studi hukum


1. Mahasiswa dapat menjelaskanSosiologi hukum, Antropologi

hukum, Perbandinganhukum

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Antropologi hukum

3. Mahasiswa dapat memjelaskan Perbandinganhukum.

C. Uraian Materi

4. Sosiologi hukum

5. Antropologi hukum

6. Perbandinganhukum

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ilmu tentang kenyataan atau

Tatsachenwissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum

sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Termasuk sebagai ilmu-ilmu

kenyataan tentang hukum adalah:

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara

empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik hukum sebagai gejala

sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang demikian ini memiliki

beberapa karakteristik.

Kekhasan terebut adalah:

a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-

praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek

peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan

mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar

belakang dan sebagainya. Cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai

interpretative-understanding yang tidak dikenal dalam studi hukum yang

konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang

tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang

bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Di

sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang

terhadap kaidah-kaidah hukum, karena keduanya adalah sesama obyek

studi ilmu ini.

b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahaan empiris, dengan usaha

mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik dengan

data empiris ataupun non empiris.

c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku

yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama

merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu

lebih dari yang lain. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan

terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering

menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ini membenarkan

praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Pada hal

tentunya adalah tidak demikian. Maka penekanya adalah bahwa sosiologi

hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi

obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap

fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum tidak menetapkan

penilaian kepatutan.

Ciri-ciri di atas menurut Satjipto Raharjo dalam “Ilmu hukum” (1982),

sekaligus merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan

penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara-cara menyelidiki

hukum yang demikian itu orang langsung berada di tengah-tengah sosiologi

hukum.

Penting pula dalam buku pengantar ini untuk mengetahui beberapa

obyek sasaran studi yang penting dalam sosiologi hukum, yaitu hal-hal yang

berhubungan dengan pengorganisasian sosial dari hukum.

Obyek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan

penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, peradilan,

polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihatnya

sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor

keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada

anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang

perundang-undangan sosiologi hukum secara mendalam berusaha

mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas undang-

undang, mengapa orang mentaati hukum, golongan mana yang diuntungkan

dan dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu dan

sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan

obyek penyelidikan sosiologi hukum.

Hal yang perlu dipahami pula dari segi obyek sasaran studi sosiologi

hukum adalah bahwa perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga

menyingkapkan mengenai “ janji-janji” dalam hukum akan efektif bermanfaat

terutama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu

mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan

pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Seperti

dikemukakan oleh Schuyt :”kemampuan untuk mengorganisasikan diri

tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni prestise sosial dari

suatu kelompok sosial tertentu.

Demikian bahwa sosiologi hukum memiliki ciri-ciri khas sedemikian rupa

sehingga ia mengemban tugas yang khas pula bagi amalan hukum dalam

masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun dan hukum

diharapkan peranannya di dalam proses pembangunan tersebut.

2. Antropologi Hukum

Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola

sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana,

maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan

pembangunan. Metode pendekatan antropolog menurut Euber:”suatu segi

yang menonjol dari ilmu antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh

yang dilakukan terhadap manusia. Para antropolog mempelajari tidak hanya

semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari

pengalaman manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari

pengalaman manusia, seperti penulisan tentang gambaran tentang bagian

dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga,

pemukiman, segi-segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan

berpakaian, bahasa dan sebagainya”.

Maka kekhasan antropologi hukum tampaknya memang terletak pada

sifat pengamatan, penyelidikan secara menyeluruh terhadap kehidupan

manusia. Inilah yang menempatkan antropologi, tentunya juga terapannya

dalam antropologi hukum, untuk mendapatkan hasil studi yang lebih

mempunyai nilai universal baik dalam hubungannya dengan waktu maupun

tempat. Atau paling tidak sasarannya ke arah itu.

Antropologi hukum menyediakan banyak waktu untuk membicarakan

batasan-batasan tentang hukum. Hal ini dapat di mengarti karena ia

dihadapkan kepada definisi-definisi yang sudah ada pada para ahli hukum.

Pada perkembangan dewasa ini hukum cenderung untuk diterima sebagai

instrumen serta teknologi sosial, yang dengan demikian membatasi hukum

dalam lingkup pengertian yang semakin konkrit, tetapi juga sekaligus

semakin sempit. Sifat sempit ini mengandung arti memisahkan apa yang bisa

disebut dan apa yang tidak.

Para ahli antropologi hukum sangat menentang pemahaman hukum

secara demikian itu disifatkannya sebagai pemahaman yang etnosentris.

Memahami hukum dengan kriteria modern seperti dikenal sekarang,

menyebabkan “hukum” pada masyarakat-masyarakat yang lebih sederhana

tidak diterima sebagai hukum. Dalam masyarakat yang disebut belakangan

ini, orang memang tidak menemukan hukum seperti diartikan oleh

masyarakat modern sekarang ini. Antropologi hukum yang menggunakan

pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan

masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya sendiri yang

khas “hukum” itu selalu hadir dalam masyarakat. Untuk menyebut manifestasi

yang demikian itu, para ahli antropologi hukum menerimanya dalam konteks

yang lebih luas, yakni sebagai organisasi sosial.

Kembali pada antropologi, ia merupakan ilmu pengetahuan yang jauh

sekali jangkauannya, yakni mengekspresikan kehidupan manusia dalam

totalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka sebenarnya

apabila antropologi hukum dimintakan untuk hanya memperhatikan hukum,

sebenarnya merupakan suatu “kemunduruan”, karena hukum hanya

merupakan segi kecil saja dari totalitas yang jauh lebih besar dan dalam itu

(dilihat dari lingkup tugas antropologi). Oleh karena itulah bisa dipahami

kesulitan yang dihadapi antropologi untuk menyesuaikan pada definisi-

definisi tentang hukum yang lazim dikenal dalam ilmu hukum positif. Baginya

hukum hendaknya diartikan lebih dari sekedar peraturan dan lembaga-

lembaga pelaksanaannya yang formal. Seperti dapat diikuti pada perumusan

fungsi-fungsi yang diperankan oleh hukum sebagai berikut:

a. Merumuskan hubungan-hubungan antara anggota suatu masyarakat,

untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang

tidak, dengan tujuan mempertahankan paling tidak integrasi minimal dari

kegiatan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Keharusan untuk menjinakkan kekuatan yang belum mapan dan

mengarahkan kekuatan yang demikian itu kepada pemeliharaan tatanan.

Fungsi kedua ini meliputi pengalokasian kekuasaan dan penegasan

tentang siapa boleh menggunakan paksaan fisik sebagai suatu yang

diakui secara sosial, bersama-sama dengan pemilihan bentuk-bentuk

sangsi fisik yang paling efektif guna mencapai tujuan-tujuan sosial dari

hukum.

c. Penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul.

d. Melakukan perumusan kembali hubungan-hubungan antara orang-orang

dan kelompok-kelompok manakala kondisi kehidupan berubah, fungsi ini

dijalankan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.

Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah demikian

luasnya, sehingga ia terlalu sukar untuk dapa di utarakan oleh masyarakat

melalui peraturan-peraturan dan lembaga-hukumnya yang resmi semata-

mata. Pada dasarnya studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada

premis-premis berikut:

a. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat, harus

diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi dan agamanya,

dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antar

orang dan kelompok.

b. Hukum paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur-prosedur

yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif

yang lebih luas, melalui manajemen politik.

c. Pada gilirannya prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala

penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisa dan

perbandingan.

d. Agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, dua

tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Yang satu adalah untuk

memastikan kategori –kategori kognitif yang dipakai oleh rakyat, yang

sistem hukumnya diselidiki, untuk mengemukakan ide-ide mereka tentang

bentuk-bentuk dan prosedur-prosedur untuk membahas yang harus

diambil. Tugas yang lain menghendaki diterjemahkannya kategori-

kategori ini ke dalam sarana komunikasi yang dipakai. Pekerjaan ini

adalah sukar. Oleh karena itu ia menuntut dua hal yaitu bahwa ciri-ciri

esensi dan sistem hukum yang asli tidak boleh diselewengkan dan bahwa

ia dituangkan ke dalam terminologi ilmiah yang memungkinkan

dilakukannya suatu perbandingan antar budaya.

Maka sebagaimana telah dikemukakan antropologi hukum

memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses

yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian ia melihat hukum tidak

secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya

dan menghilang secara berkesinambungan.

3. Psikologi Hukum

Yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai

suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu

pengetahuan tentang perilaku manusia (human behavior), maka dalam

kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu

dari pencerminan perilaku manusia suatu kenyataan bahwa salah satu yang

menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaanya

secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang

menggarap tingkah-laku manusia. Bukankah proses demikian ini

menunjukkan bahwa hukum telah memasuki bidang psikologi. Terutama

psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan hukum

yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis,

peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain sebagainya yang

menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Contoh studi yang jelas

misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazic (1867-1931),

ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan

menempatkannya sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan

bahwa fenomenen-fenomenen hukum itu terdiri dari proses-proses psikis

yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metode intropeksi.

Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak –hak orang lain

dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena

hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena

keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. petrazicky

memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam

pikiran manusia, tetapi yang mempunyai arti sosial. Oleh karena ia

menciptakan “Pengalaman imperatif-atributif” yang mempengaruhi tingkah

laku mereka yang terasa terikat olehnya. Beberapa sarjana hukum secara

khusus dan mendalam mempelajari psikologi hukum, sehingga

mengembangkan ilmu ini.

4. Sejarah Hukum

Adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari

perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu,

dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh

perbedaan waktu. Sejarah ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu

pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny (1779-1861). Dalam

studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan

suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang

satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik

pertumbuhan yang dialami masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan

bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus

–menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat

diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum

pada masa-masa yang lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang

sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau,

mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya

hukum faktor-faktor yang menyebabkannya dan sebagainya, memberikan

tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum

dalam masyarakat. Misi ini dilakukan oleh cabang studi hukum yang

dinamakan sejarah hukum.

5. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang

mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang

lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang

satu dengan bangsa yang lain. Dilihat dari posisi yang demikian itu, orang

akan mengatakan; bahwa studi perbandingan hukum adalah studi tentang

hukum. Barulah pada saat orang menggarap lahan-lahan yang terkumpul itu

menurut arah tertentu, terjadi suatu studi perbandingan hukum. Rudolf D.

Schlesinger dalam bukunya comparative law (1959), mengemukakan bahwa

perbandingan hukum, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk

memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum

tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu

perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum,

melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam

suatu masalah hukum. (Sudarto, 1981).

Hukum dalam kenyataan

Sosiologi Hukum

Perbandingan hukum Antropologi

hukum

Psikologi hukum

Sejarah hukum

Gambar 9 Ilmu-ilmu kenyataan tentang Hukum

Keterangan

Hukum sebagai kenyataan, ia menghidup dalam pergaulan hidup manusia

dan tercermin dalam bentuk sikap tindak warga masyarakat.22

D. Soal

1. Apa yang dimaksud Sosiologi hukum?

2. Apayang dimaksud Antropologi hukum?

3. Apa yang dimaksudPerbandingan hukum dan berikan contoh?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,

3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988


2013



22Soedjono Dirdjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum, hal, 60

BAB X

DISIPLIN HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Politik

Hukum


1. Mahasiswa dapat menjelaskanIlmuHukum

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Filsafat Hukum

3. Mahasiswa dapat memjelaskan Politik Hukum

C. Uraian Materi

4. Ilmu Hukum

5. Filsafat Hukum

6. Politik Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan, disiplin hukum adalah sistem ajaran

mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan “hidup” di

tengah pergaulan.

Apabila lebih seksama ditelaah pengertian mengenai disiplin ini, maka

dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin

analistis merupakan ajaran yang menganalisa, memahami dan menjelaskan

gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain-

lain. Disiplin perspektif merupakan sistem-sistem ajaran yang menentukan

apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan dalam

menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah hukum, filsafat

dan lain-lain.

Maka jelaslah disiplin hukum merupakan disiplin perspektif yang

berusaha menentukan apakah yang seyogyanya, seharusnya dan patut

dilakukan dalam menghadapi kenyataan.

Gambar 7. Disiplin hukum dalam hubungan antara kenyataan dan cita-cita

Keterangan:

Menghadapi kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup, disiplin hukum

sebagai salah satu disiplin perspektif menentukan apa yang seyogyanya atau

seharusnya dilakukan. Berbicara tentang disiplin hukum maka ruang lingkup

utamanya setidak-tidaknya meliputi: ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan

filsafat hukum.

1. Ilmu Hukum

Secara garis besar ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat

manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan yang tidak benar

menurut harkat kemanusiaan.

b. Ilmu yang formal tentang hukum positif.

c. Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum.

d. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan

teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh

dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir.

e. Ilmu pengetahuan adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk

mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan

Kenyataan

Seyogyanya dan seharusnya

Disiplin hukum

teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari

hukum.

f. Ilmu hukum, adalah ilmu tentang hukum dalam seginya yang paling

umum. Segenap usaha mengembalikan suatu kasus kepada suatu

peraturan, adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang

umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai

aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental.

g. Teori ilmu hukum yang menyangkut pemikiran mengenai hukum atas

dasar yang paling luas.

h. Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asas

sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang

konkrit.

i. Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu

untuk memberikan ekspresi yang penuh arti sebagai semua cabang ilmu

hukum.

j. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan

manifestasinya.

k. Pokok bahasa ilmu hukum adalah luas sekali meliputi hal-hal yang

filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari

teori hukum.

l. Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai

semua tingkat kehidupan hukum, asal pemikiran itu menjangkau keluar

batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit, jadi ilmu hukum

meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-

masak di bidang hukum. (Satjipto Raharjo, 1982).

Dengan berbagai pendapat tersebut (f dan l adalah pandangan Sapjipto

Raharjo) maka akan semakin jelaslah mengenai ruang-lingkup yang dipelajari

oleh ilmu hukum. Termasuk dalam ilmu hukum ini adalah:

a. Ilmu kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem

kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.

b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam

hukum, seperti misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa

hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

c. Ilmu kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai peri kelakuan atau sikap

tindak, yang antara lain dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi

hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum

(Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1978) mengenai ilmu-ilmu

kenyataan ini akan dibahas secara lebih terperinci pada bagian lain.

2. Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-

pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakikat

hukum. Dikemukakan dalam ilmu tentang dasar-dasar kekuatan mengikat

dari hukum.

3. Politik Hukum

Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk

menyejahterakan warganya sebagai misal, politik hakikatnya adalah sarana

untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan.

Oleh karenanya politik adalah juga aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam

hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan

dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum.

Jelaslah bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang

mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai

tujuan yang cita-citakan oleh masyarakat tertentu.

Gambar 8 cabang-cabang ilmu hukum dalam disiplin hukum

D. Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud IlmuHukum ?

2. Jelaskan apa yang dimaksud FilsafatHukum?

3. Apa yang dimaksud Politik hukum?

DAFTAR PUSTAKA


Hoeve, 1997



Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002

Disiplin Hukum

Ilmu Hukum

Ilmu Kaidah

Ilmu Pengertian

Ilmu Kenyataan

Filsafat Hukum

Politik Hukum

Dogmatik Hukum

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988




BAB XI

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH


1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Ilmu Pengetahuan

2. Mahasiswa mampu memahami Ilmu Pengetahuan Kaidah

3. Mahasiswa mamapu Memahami Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah

4. Mahasiswa Memahami Hukum dan Interdisiplin Ilmu


1. Mahasiswa dapat menjelaskanPengertian Ilmu Hukum

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Pengetahuan Kaidah

3. Mahasiswa dapat memjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah

4. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum dan Interdisiplin Ilmu

C. Uraian Materi

5. Pengertian Ilmu Pengetahuan

6. Ilmu Pengetahuan Kaidah

7. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah

8. Hukum dan Interdisiplin

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan

a. Definisi Ilmu Pengetahuan

Sebagaimana setiap definisi tidak akan pernah lengkap dan jelas oleh

karena sifat definisi itu sendiri yang harus dinyatakan secara singkat-padat,

demikian pula definisi tentang ilmu tidak akan lengkap dan jelas juga. Dan

sebenarnya definisi itu sekedar merupakan suatu titik tolak bagi sesuatu

penguraian dan analisa lebih lanjut, sehingga pada akhirnya menjadi lebih

jelaslah batas-batas serta ruang lingkup penyelidikan ilmu yang didefinisikan

itu dan menjadi lebih teranglah sifat-sifat pokok ilmu itu dan tempatnya dalam

kerangka umum ilmu-ilmu yang lain.

Adapun salah satu definisi tentang ilmu adalah, bahwa ilmu merupakan

akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Atau ilmu adalah kesatuan

pengetahuan yang terorganisasikan. Definisi-definisi tentang ilmu seperti

dikemukakan di atas sebenarnya terlalu luas dan baru akan menjadi lebih

jelas, apabila dapat ditegaskan lebih lanjut arti yang lebih terperinci mengenai

pengetahuan, dan arti tentang sistematik dan organisasi yang digunakan

dalam definisi itu.

Ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode

pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh

faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh

pancaindera manusia. Memang yang mengikat semua ilmu adalah adanya

metode ilmu yang digunakan untuk mensistematisasikan seluruh

pengetahuan yang sifatnya masih fragmentaris itu. rumusan lain tentang ilmu

adalah, bahwa ilmu merupakan suatu cara menganalisa yang mengizinkan

kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan sesuatu proposisi dalam bentuk.

“jika….maka…..”. dalam hubungan ini perlu diketengahkan, bahwa

bagaimana sekumpulan pengetahuan itu telah disistematisasikan, akan tetapi

apabila proposisi itu kehilangan sifat ilmiahnya (Harsoyo, 1971).

Demikian itu apabila dipelajari dan dibandingkan definisi-definisi tentang

ilmu, maka akan diketahui bahwa ciri-ciri yang pokok yang terdapat pada

pengertian ilmu itu adalah:

1) Bahwa ilmu itu rasional

2) Bahwa ilmu itu bersifat empiris

3) Bahwa ilmu itu bersifat umum

4) Bahwa ilmu itu bersifat akumulatif

Marilah kita tinjau lebih lanjut ciri-ciri pokok ilmu seperti disebut diatas.

Mengenai sifat ilmu yang rasional, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan rasional disini adalah suatu sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan

kepada logika formal Aristoteles dalam mengikuti urutan berpikir silogistik.

Kemampuan untuk berpikir rasional pada manusia dibawa oleh

kemampuannya untuk dapat berpikir secara abstrak. Di samping itu manusia

adalah makhluk yang dapat berpikir secara kompleks dan konsepsional, serta

dia menyadari akan dimensi waktu masa lampau, sekarang dan masa yang

akan datang. Berpikir pada manusia erat hubungannya dengan

kemampuannya untuk menggunakan lambang, kemampuan manusiawi

semata-mata, yaitu suatu kemampuan untuk dapat memberikan arti yang

hampir-hampir tidak terbatas kepada seluruh obyek materiil, seperti pada

suara, gerak, warna dan rasa. Kemampuan berlambang menyebabkan

manusia dapat berbahasa dan berbicara. Kemampuan untuk dapat berpikir

secara abstrak kompleks dan konsepsional, sebagai kenyataan kultural

setelah manusia saling berkomunikasi, berasosiasi dalam kehidupan

masyarakat. Dan potensi-potensi intelektual itu berkembang dalam

kehidupan masyarakat dan mendapatkan ujudnya sebagai kebudayaan

rohaniah seperti religi, mag, mitos, filsafat, dan ilmu pengetahuan.

Berpikir rasional pada manusia ditimbulkan oleh kebutuhan untuk

menghemat atau lebih tepat untuk menekonomiskan segala dana dan daya

yang ada padanya, untuk mengefisienkan tata cara dalam penyelesaiannya

terhadap lingkungan alam dan sosialnya.

Berpikir rasional sebenarnya dapat digunakan diterapkan kepada dunia

empiris dan dunia non-empiris. Akan tetapi ilmu adalah hasil daripada berpikir

rasional yang ditujukan atau diterapkan kepada dunia empiris saja. Maka

sampailah kita kepada sifat yang kedua dari ilmu yaitu sifat-sifat empiris

disamping rasional.

Ilmu dikatakan bersifat empiris, oleh karena konklusi-konklusi yang

diambil harus dapat ditundukkan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi

pancaindera manusia. Dalam hubungan dengan sifat empiris dari ilmu itu

para ilmiawan dan terutama pada filsuf dewasa ini kebanyakan sependapat,

bahwa kita tidak dapat mempelajari dunia dan mengembangkan ilmu tanpa

bantuan panca indera kita. Dalam pada itu perlu diketengahkan bahwa kita

tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa dalam menggunakan pancaindera

itu kita harus menerima preposisi-preposisi tertentu yang tidak dapat

diverifikasikan oleh pancaindera manusia. Preposisi ilmiah itu antara lain

adalah kaidah-kaidah logika formal dan hukum-hukum kausalitas, yang

menjadi dasar-dasar ilmu yang menghasilkan kebenaran-kebenaran yang

bersifat relatif. Ilmu yang terdiri atas dua unsur besar fakta dan teori

mendefinisikan fakta sebagai observasi empiris yang dapat diverifikasikan,

sedang teori mempunyai fungsi menetapkan hubungan yang terdapat di

antara fakta-fakta itu. ilmu tidak dapat disusun dalam satu sistematik,

dihubung-hubungkan, diinterprestasikan. Tanpa adanya sistem atau tanpa

adanya prinsip yang mengatur, singkatnya tanpa teori fakta tidak mempunyai

sesuatu arti. Oleh karena itu kelirulah anggapan kebanyakan orang yang

mengatakan bahwa fakta lebih penting dari teori atau sebaliknya. Fakta dan

teori atau sebaliknya. Fakta dan teori sangat erat hubungannya dan

mempunyai hubungan yang fungsional.

Ilmu bersifat umum mengandung arti, bahwa kebenaran-kebenaran

yang dihasilkan oleh ilmu itu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau

ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melakukan itu. di dalam

kebudayaan Indonesia, khususnya dalam kebudayaan Jawa dikenal istilah

ngelmu, yang sifatnya dan cara-cara memilikinya dan melaksanakan bersifat

rahasia. Sifat ngelmu tidak di ajarkan secara klasikal. Obyek maupun metode

ilmu harus dapat dipelajari dan diikuti secara umum (openbaar) dan dapat

diajarkan dalam kelas secara bersama-sama. Kebenaran-kebenaran yang

dihasilkan oleh sesuatu ilmu tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan,

melainkan hasil-hasil kebenaran ilmu justru memiliki nilai sosial, serta

kewibawaan ilmiah setelah hasil-hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan

validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut. Oleh

karena itu hasil sesuatu penelitian itu untuk mendapatkan wibawa teknis

ilmiah maupun untuk memenuhi kewajiban moril harus dikenalkan agar dapat

diketahui oleh sebanyak mungkin ahli dan orang-orang yang mempunyai

minat terhadap persoalan itu. itulah sebabnya dalam mengadakan

perencanaan pembiayaan penelitian, biaya untuk publikasi harus diberi

tempat yang sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri. Dan fakta ilmiah

ini baru dapat dihasilkan apabila:

1) Seseorang telah mendapatkan suatu pengetahuan dengan perantaraan

pancainderanya dengan menggunakan preposisi ilmiah, yang

menyebabkan pengetahuan itu pengetahuan empiris.

2) Dipakainya akal atau kemampuan rasionalnya, untuk mengobservasikan,

yaitu menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, atau untuk

meninterpretasikan fakta-fakta itu secara rasional.

3) Orang-orang lain yang mempunyai latihan dan pendidikan yang memadai

dalam bidang yang sedang diselidiki melihat, mendengar ataupun

merasakan sama seperti yang dialami oleh peneliti pertama, kemudian

menggunakan daya logikanya dan mengorganisasikan pengetahuannya

sebagaimana peneliti pertama mengerjakannya, dan menghasilkan

kesimpulan yang sama.

Demikian itu apalagi tiga hal telah dilakukan maka diperoleh fakta

ilmiah.

Adapun sifat yang lain dari ilmu pengetahuan adalah bahwa ia bersifat

akumulatif. Untuk dapat mengerti sifat akumulatif dari ilmu perlu kiranya

diketengahkan hubungan antara ilmu dan kebudayaan yang juga bersifat

akumulatif. Sebagaimana kita ketahui, ilmu merupakan salah satu unsur

kebudayaan manusia. Berbeda dengan aspek-aspek alamiah yang ada pada

manusia yang dimiliki olehnya dengan dibawah oleh kelahiran, maka aspek

budaya yang ada pada manusia itu meskipun mempunyai dasar-dasar

alamiah atau dasar-dasar organis mempunyai dasar-dasar organis atau

dasar-dasar biologis, dimiliki oleh manusia dengan dasar mempelajarinya

secara sosial. Dan manusia dapat belajar, oleh karena manusia dapat

berbahasa dan berbicara. Kemampuan berbahasa dan kemampuan belajar

yang ada pada manusia menyebabkan manusia dapat berbudaya, yaitu

seluruh rohaniah dan materil manusia yang didapat berbudaya, yaitu milik

rohaniah dan materil manusia yang didapat dari pelajaran. Kebudayaan

dapat pula dikatakan sebagai seluruh yang dipelajari oleh manusia. Dan

kebudayaan inilah yang membedakan secara fundamental manusia dari

hewan. Manusia yang sekarang ada di dunia itu tidaklah sekonyong-konyong

kaya akan kebudayaan, tidak sekonyong-konyong kaya akan kebudayaan,

tidak sekonyong-konyong “beradab”. Kebudayaan dan peradaban itu

dikumpulkan, dipelajari dan diajarkan dari generasi ke generasi ditambah,

diubah dan dilepaskan, sesuai dengan kebutuhan dan ukuran-ukuran yang

berlaku, sesuai dengan kebutuhan dan ukuran-ukuran yang berlaku.

Kebudayaan itu berkumulasi. Dan ilmu yang merupakan salah satu unsur dari

kebudayaan manusia oleh karena kemampuan intelektual manusia itu, yaitu

bahwa manusia dapat berbahasa, berbicara dan belajar, juga mencari

menyelidiki, dan mengumpulkan ilmu dari masa ke masa, dari abad ke abad

sehingga kita memiliki kekayaan ilmu yang ada dewasa ini. Tetapi perlu

diingat bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia dewasa ini belumlah seberapa

dibandingkan dengan rahasia alam semesta yang melingkungi hidup

manusia. Ilmuwan-ilmuwan besar biasanya diganggu oleh perasaan agung

semacam kegelisahan batin untuk ingin tahu lebih banyak, bahwa yang

diketahui itu masih meragu-ragukan, serba tidak pasti yang menyebabkannya

menjadi lebih besar adalah orang –orang yang rendah hati dan suka

menundukkan kepala, sebagai buah padi, makin berisi makin runduk.

Demikianlah ilmu itu dapat dikatakan bersifat akumulatif oleh karena

ilmu yang kita kenal sekarang ini merupakan kelanjutan dari ilmu yang telah

dikembangkan sebelumnya. Terutama bagi ilmu-ilmu pengetahuan ala, sifat

kumulatif itu lebih nyata. Dalam proses perkembangannya atau dalam proses

kumulasinya konklusi-konklusi ilmu itu biasanya bersifat tentantif. Ilmu

mempunyai sifat mengoreksi sendiri. Jika sesuatu konklusi itu kemudian

ternyata tidak benar, di dalam perkembangan selanjutnya ilmu itu akan

mengoreksi dirinya sendiri. Malahan sering dikatakan bahwa tujuan dari pada

tiap-tiap penyelidikan adalah untuk menumbangkan teori-teori yang

sebelumnya dianggap relatif benar.

b. Metode ilmu pengetahuan.

Metode ilmu adalah suatu prosedur berpikir teratur yang digunakan

dalam penelitian untuk memperoleh konklusi-konklusi ilmiah berdasarkan

atas postulat-postulat dan posisi-preposisi ilmiah tertentu. Pada prinsipnya

dan sekurang-kurangnya metode ilmu itu meliputi tiga hal:

1) Pernyataan masalah penelitian

2) Pemecahan soal yang diusulkan yang sering juga disebut hipotesa

3) Testing dan verifikasi dari penyelesaian yang diusulkan.

Sementara beberapa ahli lain yang lebih memerinci bagian-bagian metode

ilmu itu seperti:

1) Pernyataan masalah

2) Perumusan hipotesa

3) Elaborasi deduktif hipotesa

4) Pentesan hipotesa

5) Penerimaan, penolakan atau modifikasi hipotesa

Dalam buku yang lain tentang ilmu sosial misalnya lagi, metode ilmu itu

meliputi enam bagian yaitu:

1) Observasi

2) Perumusan masalah

3) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan fakta-fakta tambahan yang baru

4) Mengadakan generalisasi


6) Mengadakan testing dan verifikasi

Apabila kita adakan perbandingan antara ketiga contoh di atas maka

tetap contoh yang pertama merupakan esensi metode ini. Untuk memperoleh

pengertian tentang metode ilmu yang lebih jelas dalam uraian selanjutnya

akan diuraikan mengenai bagian-bagian yang penting daripada metode ilmu.

1) Pernyataan Masalah

Bagi seseorang yang hendak mengadakan sesuatu penelitian ilmiah,

pertama-tama yang dituntut padanya adalah bahwa ia harus mampu untuk

mengidentifikasikan masalah itu. permasalahan itu sendiri tidak dihadapkan

kepada peneliti secara tersusun da terumuskan secara rapi. Akan tetapi

permasalahan itu harus kita rumuskan sendiri sejelas mungkin dan sebaiknya

dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Mengindentifikasikan dan merumuskan

masalah itu memang tidak mudah. Merumuskan masalah tidak disediakan

misalnya dalam buku-buku pengantar atau buku-buku pelajaran yang lebih

jelas. Pengalaman yang cukup untuk secara praktek melakukan penelitian di

lapangan akan sangat menolong peneliti untuk merumuskan masalah itu

dengan setepat-tepatnya. Disamping itu pengetahuan teoritisnya dalam ilmu

speasialisasinya dan penguasanya terhadap metode penelitian harus kuat.

Selanjutnya ketajaman serta kelincahan berpikir dan adanya daya imajinasi

yang sehat akan sangat membantu bagi para peneliti atau para surveyer

untuk merumuskan masalah yang adekuat.

Biasanya merumuskan masalah itu tidak dapat dilakukan sekali jadi,

melainkan merupakan satu proses ke arah pemahaman yang dapat secara

intensif dijelaskan dalam disput-disput akademis, dalam seminar-seminar

kecil, dalam diskusi-diskusi panel. Sebenarnya tingkat merumuskan masalah

dalam suatu penelitian atau survei, telah merupakan tingkat berpikir dan

bekerja yang agak lebih jauh. Sebelumnya para peneliti mulai dengan

mengadakan penjajagan terhadap relevansi masalah yang dia usulkan untuk

diteliti. Dalam tingkat ini biasanya peneliti mengadakan hubungan dan

pembicaraan dengan berbagai kalangan masyarakat. Kemudian berdasarkan

atas pengalaman intelektualnya sendiri dan atas keyakinannya sendiri dia

mulai menyusun peta atau mengadakan inventarisasi daripada permasalahan

–permasalahan untuk kemudian dapat dipilihnya satu bagian masalah yang

paling dekat dengan gagasan-gagasanya semula. Dan disamping itu suatu

studi bibliografi yang ada hubungannya dengan obyek penelitian-

penelitiannya mempunyai kedudukan yang vital.


Suatu hipotesa adalah suatu pernyataan yang menekankan bahwa

fenomena yang sedang diselidiki itu ada hubungannya dengan kondisi-

kondisi tertentu yang dapat diamati. Dengan perkataan lain suatu hipotesa

adalah suatu generalisasi ilmiah yang mengadakan spesifikasi terhadap

kondisi-kondisi yang ada korelasinya dengan fenomena-fenomena yang

sedang diselidikinya. Jika hipotesa itu dapat diverifikasikan dengan bukti-

bukti empiris, maka setidak-tidaknya satu bagian daripada masalah yang

sedang diselidiki telah dapat dipecahkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan

mengenai suatu masalah sosial dalam pendidikan yaitu bahwa dibanyak

Sekolah Dasar sekarang ini terjadi “Drop-out” yang tinggi prosentasenya di

mulai dari kelas III ke atas. Apabila hal ini akan berlangsung terus-menerus

maka masyarakat akan kehilangan tenaga kerja bagi pembangunan,

sehingga mengakibatkan pembangunan itu akan sangat terhambat.

Kelambatan pembangunan dihadapkan kepada kesadaran akan harapan-

harapan yang lebih tinggi sering menimbulkan ketenagaan-ketenagaan

sosial.

Sebagai hipotesa terhadap masalah dikemukakan, bahwa sebab-sebab

“drop-out” yang paling penting adalah faktor-faktor sosial ekonomi. Hipotesa

dapat pula diartikan sebagai suatu usul yang bersifat tentatif yang

dirumuskan secara deduktif-logis, untuk memberikan jawaban terhadap

masalah yang diselidiki dengan jalan mencarikan dan mengumpulkan fakta-

fakta empiris yang akan menguji benar atau tidaknya hipotesa itu. hipotesa

yang baik adalah hipotesa yang merupakan satu pernyataan yang sekaligus

telah dapat membatasi diri mengenai ruang lingkup masalah, sehingga dari

hipotesa itu dapat dibatasi pula pengumpulan-pengumpulan data yang

relevan. Suatu hipotesa dapat disusun dengan jelas dan terang apabila

permasalahan yang diketengahkan juga jelas dan terang.

3) Elaborasi deduktif hipotesa

Tujuan utama sesuatu penelitian antara lain adalah untuk

mengumpulkan data-data empiris dari lapangan yang akan dijadikan dasar

pembuktian. Seperti telah diutarakan di atas, tugas hipotesa adalah untuk

mengajukan sesuatu pemecahan soal. Persoalannya sendiri telah dinyatakan

sebelumnya. Ada pun cara untuk menyatakan bahwa sesuatu hipotesa itu

benar ialah dengan cara mengujinya dengan data-data empiris yang relevan.

Padahal hipotesa itu sendiri sebenarnya masih terlalu bersifat umum. Oleh

karena itu untuk dapat mengumpulkan data-data empiris yang relevan, maka

perlu diadakan elaborasi deduktif terhadap hipotesa itu. elaborasi deduktif itu

harus mencapai suatu bentuk pernyataan yang khusus mengenai sesuatu

observasi. Baru dengan cara demikian, hipotesa yang bersifat khusus itu

dapat diverifikasikan kepada kenyataan empiris dengan mencarikan data

yang relevan.

Dalam kenyataannya masalah-masalah sosial yang terdapat di berbagai

negeri yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang cepat amatlah

kompleksnya. Oleh karena itu bagi sesuatu tujuan yang praktis maka

biasanya diadakan penelitian interdisiplinair. Artinya yang mengadakan

penelitian mengenai masalah yang kompleks itu tidak hanya sarjana dari

satu ilmu saja, melainkan pendekatan yang diadakan terhadap masalah itu

dilakukan dari berbagai sudut ilmu. Masalah anak-anak tanggung di kota-kota

besar yang anak itu faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak hanya faktor

ekonomi saja melainkan juga faktor lain seperti faktor sosiologis, sosial

psikologis, faktor politik dan mungkin ada faktor-faktor yang lain lagi. Oleh

karena itu hipotesa-hipotesa itu telah diajukan, masih perlu diadakan deduksi

terhadap hipotesa yang masih umum itu sehingga dapat dikemukakan

indikator-indikator yang lebih konkrit untuk dicarikan data-data empirisnya.

4) Mengadakan tes dan verifikasi terhadap hipotesa

Setelah ditemukan hipotesa yang sifatnya masih umum dan setelah

diadakan elaborasi deduktif terhadap hipotesa dan telah diketemukan pula

indikator-indikator, maka dicobakan hipotesa itu ke dalam masyarakat ramai.

Sebagai contoh misalnya dapat kita kemukakan tentang masalah

kemunduran mutu pengetahuan para mahasiswa. Masalahnya adalah

apakah yang menyebabkan mutu pengetahuan para mahasiswa. Sebagai

hipotesa dapat diketengahkan, bahkan salah satu sebab kemunduran itu

adalah faktor-faktor sosial ekonomis dan sosial psikologis, walaupun harus

diakui bahwa turunnya mutu pengetahuan mahasiswa itu ada segi-segi yang

lain. Demikian itu maka yang dimaksud dengan mengadakan verifikasi

terhadap hipotesa itu adalah, bahwa berdasarkan atas survei mengenai

kehidupan ekonomi para mahasiswa, setelah dianalisa secara sosiologis,

dapat diambil satu kesimpulan, bahwa kehidupan ekonomi para mahasiswa

adalah relatif amat rendah. Selanjutnya untuk melengkapkan verifikasi itu

para mahasiswa yang sedang diselidiki dimungkingkan untuk menaikkan

taraf hidup ekonomi.

Dalam waktu yang ditetapkan, survei evaluasi diadakan baik dan

teratur. Disamping itu perasaan aman oleh karena ada perbaikan ekonomi,

memberikan dorongan yang kuat untuk maju dalam studinya. Kesimpulan-

kesimpulan ini tentunya didasarkan atas observasi dan deskripsi yang diteliti,

yang merupakan bagian daripada seluruh survei sosial. Sekiranya data-data

yang dicari mengenai adanya korelasi antara kehidupan sosial ekonomi,

kehidupan sosial psikologi dengan kemajuan atau kemunduran mutu

pengetahuan para mahasiswa, memang dapat mendukung hipotesa itu,

maka hipotesa menjadi sesuatu kaidah ilmu. Khusus bagi ilmu-ilmu sosial,

mengadakan tes dan verifikasi terhadap hipotesa harus diingat pepatah lain

yang berbunyi “ceteris patibus” yang berarti “ other thing being equal”. Dan

sekiranya fakta-fakta itu tidak menunjang kebenaran hipotesa itu maka

dapatlah hipotesa itu ditinggal dan tidak perlu dipertahankan mati-matian.

Masalah ini lalu menyangkut masalah sikap ilmiah, yang akan diuraikan

dalam pasal berikutnya. Perlu pula diingat, bahwa kebenaran ilmiah itu

tidaklah absolut dan final sifatnya. Kebenaran-kebenaran ilmiah selalu

berbuka untuk peninjauan kembali berdasarkan atas adanya fakta-fakta baru

yang sebenarnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah tidak tergantung kepada

siapa yang menghasilkan teori ilmu itu. ilmu mengoreksi dirinya sendiri, dan

ini merupakan satu bagian yang penting daripada kehidupan ilmu.

Demikianlah uraian mengenai bagian-bagian serta tingkat-tingkat

metode ilmu, yang sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu prosedur

berpikir runtut yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memperoleh

konklusi-konklusi ilmiah, berdasarkan atas postulat-postulat dan anggapan-

anggapan dasar tertentu. Dengan menggunakan metode ilmu dalam

mempelajari masalah-masalah dan peristiwa sosial misalnya dapatlah

dipisahkan mana yang merupakan faktor-faktor yang relatif konstan, faktor-

faktor yang merupakan variabel-variabel atau faktor-faktor yang dipengaruhi

dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti telah diketengahkan di atas,

tujuan daripada penyelidikan ilmiah adalah untuk mendapatkan sistem, atau

suatu gejala tertib di belakang fenomena.

Metode ilmu itu pulalah yang bersifat mengikat dan menyatukan,

sehingga fakta-fakta yang semula tampaknya tidak ada hubungannya satu

sama lain mempunyai hubungan kausal dalam suatu sistem tertentu. Metode

ilmu itulah yang menaikkan fakta-fakta menjadi suatu teori ilmu.

c. Sikap Ilmiah

Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap

ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan,

menolak atau menerima serta mengubah atau menambah ilmu. Dalam karya

mengembangkan ilmu, seorang ilmuwan harus mengambil sikap batin

tertentu, sebagaimana seseorang yang hendak mempelajari dan menghayati

sesuatu ajaran agama harus pula mengambil sesuatu sikap yang sesuai

dengan niatnya. Adapun sikap-sikap ilmiah itu adalah:

1) Obyektivitas

Yang dimaksud dengan obyektivitas adalah, bahwa dalam suatu

peninjauan yang dipentingkan adalah obyeknya. Pengaruh subyek dalam

membuat deskripsi dan analisa seharusnya dilepaskan jauh-jauh. Walaupun

tidak mungkin untuk mendapatkan obyektivitas yang absolut, oleh karena

ilmu itu sendiri merupakan hasil budaya manusia, yang sebagai subyek

sedikit banyak akan memberikan pengaruhnya. Dapat pula dikemukakan,

bahwa sikap obyektif dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu adalah

bahwa konklusi yang diambil sebagai sesuatu hasil dari suatu penelitian

tidak tergantung dari faktor-faktor yang subyektif sifatnya seperti faktor

kepercayaan, faktor ras, nilai-nilai moral dan predisposisi politik. Dalam

mengadakan penilaian ilmiah secara obyektif, maka sikap suka atau tidak

suka tidak boleh mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan. Sikap obyektif

dalam bekerja dalam dunia ilmu adalah satu sikap yang paling sulit untuk

diambil, oleh karena dalam mengambil sikap seperti itu faktor-faktor yang

menentukan bukanlah semata-mata faktor keberanian moril, kejujuran ilmiah

seseorang, melainkan faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat ikut pula

memberikan pengaruhnya terhadap sikap obyektif seseorang ilmuwan.

Kesulitan lain untuk mengambil sikap obyektif dalam dunia ilmu,

disebabkan oleh karena manusia sejak muda hingga dewasa bersikap dan

bertingkah laku dengan dibina oleh motivasi-motivasi emosionil. Belajar untuk

menguasai emosi adalah salah satu bagian daripada pendidikan seseorang

yang hendak menjadi seorang ilmuwan yang baik. Kedewasaan emosionil

merupakan salah satu syarat dan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang

ilmuwan yang ingin menjadi besar dalam kariernya. Penguasaan emosi itu

terlebih penting bagi seseorang yang hendak mempelajari ilmu-ilmu sosial,

oleh karena ia akan selalu atau sering dihadapkan pada obyek-obyek

peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah sosial yang ada sangkut pautnya

dengan diri pribadinya. Status sosial seseorang terutama dalam masyarakat

yang sudah kompleks adalah kompleks. Ia mempunyai berbagai macam

kepentingan sesuai dengan statusnya yang bersegi banyak itu. dan lagi di

dalam ilmu-ilmu sosial kita diberikan ukuran-ukuran untuk digunakan sebagai

alat penilai dalam menghadapi masalah-masalah sosio budaya. Salah dan

benar itu di dalam ilmu sosial adalah sangat relatif. Oleh karena itu di dalam

mengembangkan diri sebagai ahli-ahli ilmu sosial maka sikap ilmiah yang

selanjutnya yang harus diusahakan untuk dapat dihayati dan dipahami

adalah sikap serba relatif.

2) Sikap serba relatif

Sikap ilmiah yang kedua yang perlu ditegakkan adalah sikap serba

relatif. Di atas telah dikemukakan, bahwa ilmu tidak mempunyai tujuan untuk

mencari dasar-dasar, asas atau prinsip-prinsip daripada kenyataan. Ilmu tidak

mempunyai maksud untuk mencari kebenaran yang mutlak. Ilmu

mendasarkan kebenaran-kebenaran ilmiahnya atas beberapa postulat, yang

secara priori telah diterima sebagai suatu kebenaran. Malahan teori-teori

dalam ilmu sering digugurkan oleh teori yang lain. Dan boleh dikatakan

bahwa tujuan penyelidikan ilmu terutama adalah menggugurkan teori-teori

yang sebelumnya telah diterima. Salah satu kelemahan daripada teori ilmu-

ilmu sosial adalah, bahwa teori itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya lebih

dahulu, tetapi sebaliknya juga tidak dapat begitu saja disalahkan. Berbeda

dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang masih dapat menguasai obyek

penyelidikannya dalam laboratorium, ilmu-ilmu sosial tidak mempunyai

laboratorium bagi penelitiannya yang dapat dikuasai sepenuhnya. Oleh

karena itu teori-teori dalam ilmu sosial lebih mudah untuk mendapatkan

koreksi yang kritis. Dan seharusnyalah apabila seorang ilmuwan itu harus

selalu bersikap kritis, malahan harus bersikap skeptis yaitu sikap yang dapat

disebut sebagai sikap ilmiah yang ketiga.

3) Sikap skeptif

Sikap ilmiah yang utama disamping sikap obyektif, sikap serba relatif

adalah sikap skeptif. Yang dimaksud dengan sikap skeptif adalah sikap untuk

selalu ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat

dasar-dasar pembuktiannya. Ini tidak berarti bahwa seorang ilmuwan harus

meragukan segala-galanya. Dan secara filsafat tidak mungkin orang

meragukan segalanya. Bahwa semua harus diragukan bagaimanapun juga

masih merupakan suatu kepastian baginya. Dan yang dimaksud dengan

sikap skeptif di sini adalah, bahwa seorang ilmuwan harus selalu hati-hati

harus teliti dalam memberikan penilaian dan pernyataan ilmiah. Didikan

untuk selalu bersikap skeptif inilah yang biasanya menyebabkan seorang

ilmuwan bersikap kritis terhadap segala sesuatunya dan dia tidak mudah

untuk segera mengikatkan diri pada sesuatu paham politik. Orang-orang

ilmuwan yang besar biasanya hidup sendiri secara intelektual. Dia dapat

diumpamakan sebagai burung elang yang terbang sendiri. Juga di dalam

masyarakat orang-orang seperti itu tidak suka memasuki sesuatu

perkumpulan. Bagi suatu pemerintahan yang totaliter orang-orang seperti itu

menjadi musuhnya dan selalu diawasi atau dimusuhi. Banyak sarjana-sarjana

besar yang menyingkir dari tanah airnya yang sebenarnya dia cintai, di mana

dia dapat hidup, dimuliakan, tetapi lebih memilih hidup di negeri orang,

terangkat dari komunitinya dan kebudayaan semata-mata karena sarjana

seperti itu lebih memetingkan kebebasan intelektual daripada menundukkan

sikap kritis dan skeptis kepada kekuasaan dan tirani. Orang-orang seperti

inilah yang biasanya berjasa kepada kemanusiaan oleh karena mereka itulah

yang memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi

manusia.

4) Kesabaran intelektual

Mampu menahan diri dan kuat untuk tidak menyerah kepada tekanan

agar dinyatakan suatu pendirian ilmiah, karena memang belum selesai dan

cukup lengkap hasil dari penelitian adalah sikap utama seorang ilmuwan.

Bekerja dalam bidang keilmuwan harus disertai dengan jiwa yang penuh

kesabaran lebih daripada pengatur batu pembuat candi. Bekerja dalam

bidang ilmu adalah bekerja secara sistematis, dimulai dari permulaan serta

mengikuti jalan yang tidak boleh dipotong-potong. Membaca sebuah buku

tidak dapat dilakukan dengan meloncat-loncat, tidak dapat dilakukan secara

diagonal. Membaca sebuah buku harus dimulai dari permulaan, halaman

demi halaman, sampai pada halaman yang terakhir. Membuat percobaan-

percobaan dalam laboratorium tidak sekali jadi. Sering puluhan malahan

ratusan kali percobaan ini harus diulang sehingga mencapai hasil yang

dikehendaki. Mengumpulkan data yang relevan, mengklasifikasikan dan

menganalisanya merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran

Kesabaran tidak berarti bekerja lambat, tetapi kesabaran bekerja secara

teliti, tekun, sistematis, tanpa tergesa-gesa mengumumkan hasilnya jika

belum cukup kuat dasar-dasarnya, walaupun diketahui bahwa dengan

mengumumkan hasil itu peneliti akan segera mendapat perhatian dan

mungkin sanjungan dari masyarakat. Salah satu sifat yang harus dijauhi oleh

seorang yang hendak menjadi ilmuwan baik adalah menghindari sejauh-

jauhnya popularitas murah.

Kesabaran intelektual berarti pula bekerja dengan giat dan sekuat-

kuatnya, tanpa menjurus ke arah bekerja secara grusa-grusu. Banyak

sarjana –sarjana besar yang barus mengumumkan hasil-hasil penelitiannya

setelah bekerja dengan giat selama sepuluh tahun, bahkan ada yang setelah

dua puluh lima tahun baru mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya.

Memang dengan alat-alat yang serba modern penelitian dapat dipercepat,

akan tetapi sikap kesabaran intelektual itu merupakan sikap yang utama bagi

setiap ilmuwan.

5) Kesederhanaan

Sekiranya tidak dihubungkan dengan sikap ilmiah, sikap sederhana

adalah sikap yang baik untuk dimiliki setiap orang. Orang Belanda malahan

mengatakan bahwa “Eenvoud Ishet kenmerk van het ware”, kesederhanaan

sebagai sikap ilmiah adalah kesederhanaan dalam cara berpikir, dalam cara

menyatakan, dalam cara pembuktian. Jika sesuatu fenomena dapat

diterangkan secara adekuat oleh sesuatu penjelasan, maka penjelasan lain

tidak diperlukan lagi. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang sederhana. Bahasa

sederhana tidak berarti bahasa yang kacau, bahasa yang vulgair, tetapi

bahasa yang jernih, terang dan jelas, tidak menggambarkan perasaan

peneliti yang akan mengaburkan pengertian.

6) Sikap tidak memihak kepada etik

Masalah hubungan antara ilmu dan etik adalah masalah yang telah

banyak menarik perhatian para cendekiawan, para filsuf dan ilmuwan. Sikap

tidak memihak pada etik dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu

pengetahuan ialah, bahwa ilmu tidak mempunyai tujuan dan tugas untuk

pada akhirnya membuat penilaian tentang apa yang baik dan apa yang

buruk, melainkan ilmu mempunyai tugas untuk mengemukakan apa yang

salah dan apa yang benar secara relatif. Seorang ilmuwan dalam

menjalankan pekerjaanya dalam bidang keilmuwan sebagai adanya tidak

mempunyai preferensi politik, religius dan moral. Baginya semua fakta boleh

dikatakan suci, artinya dia tidak dibenarkan memutarbalikkan fakta. Seorang

ilmuwan tidak dibenarkan untuk mengadakan diskriminasi terhadap fakta-

fakta dan memilih dalam penyusunan teori-teorinya fakta-fakta yang

disenangi saja.

Dalam pada itu sebagai warga negara dia mempunyai tanggung jawab

pula dan sering harus mengambil sikap terhadap beberapa isu yang bersifat

nasional. Dalam mengambil sikap yang berhubungan dengan isu-isu tersebut

tentunya seorang ilmuwan berdiri atas dasar-dasar etik tertentu.

Seorang ahli fisika nuklir dalam membuat senjata atom semata-mata

dibina oleh kaidah-kaidah teknis akademis, dan dalam hal ini dia dibina oleh

pengetahuan teknis dalam ilmu fisika. Dalam membuat bom atom itu ia tidak

akan berhasil apabila dia mencampurkan dalam perhitungan-perhitungan itu

kalkulasi-kalkulasi politik, kalkulasi-kalkulasi psikologis. Tetapi ketika padanya

ditanyakan mengenai penggunaan bom atom itu maka ahli fisika itu

diharuskan mengambil sikap yang mengandung penilaian etik. Demikian

penemu narkotika mungkin akan kurang kebanggaanya apabila

penyalahgunaannya sekarang demikian merusak generasi muda.

Sebenarnya ilmu itu sendiri tidak dapat dikatakan jelek atau baik. Kita

dapat mengatakan tentang ilmu, bahwa ia mungkin benar atau mungkin

salah. Ilmu menjadi alat yang merusak umat atau membahagiakan umat

manusia setelah ada di tangan manusia dan dipergunakannya. Sebenarnya

ilmu dan etik bukan suatu dikotomi, karena asasnya ilmu itu sendiri adalah

baik bagi umat manusia. Demikian pula misalnya ilmu dan agama tidak perlu

dilihat sebagai satu dikotomi seolah-olah kedua konsep itu bertentangan satu

sama lain. Hanya masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri.

2. ILMU PENGETAHUAN KAIDAH

Ilmu pengetahuan kaidah atau disebut juga sebagai ilmu-ilmu normatif

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah, juga dikenal

untuk istilah ini adalah normwissenschaft atau sollenwissenchaft. Maka

jelaslah bahwa ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan pada punt 1.

Tersebut di atas di terapkan di dalam mempelajari tentang kaidah atau

norma, yang antara lain menelaah proses terjadinya kaidah, atau

pengkaidahan. Mengenai pengkaidahan ini, secara sederhana dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Manusia sebagai pribadi maupun warga masyarakat tidak selalu

menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari-hari sebetulnya dia

berperikelakuan atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu. Di antara

penyebabnya adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola

tertentu dan mematuhinya dengan jalan mencontoh orang lain atas berdasar

petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan

bahwa pada dirinya tidak ada daya upaya untuk mengetahui pola tersebut,

kecuali dalam hal di mana perkembangan hidup tidak memungkinkan untuk

berpegang teguh pada pola yang telah ada tadi, dan dirancangkan pola

tersebut.

Di dalam suatu pola hidup tertentu manusia mengharapkan bahwa

kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan

dasar tadi di antaranya mencakup, sandang pangan, papan, ketenangan

hidup, kasih dan sebagainya. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut

tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa khawatir , yang mungkin sifatnya

ekstern atau yang sifatnya intern. Rasa khawatir yang sangat memuncak,

akan mengakibatkan bahwa manusia merasa tidak puas pada pola yang

telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

dasarnya, sehingga yang bersangkutan menghendaki suasana yang baru.

Pola hidup yang dibicarakan tersebut di atas tak lain adalah struktur

atau susunan-susunan dari kaidah-kaidah untuk hidup. Maka dapat dikatakan

bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berkelakuan

atau bersikap tidak dalam hidup. Bila lebih cermat diamati, maka kaidah

merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku dan sikap

tindak. Sikap tindak dan perilaku yang baik dan yang buruk, yang patut dan

tidak patut, di dalam ketentuan-ketentuan yang telah menghayati di dalam

pergaulan hidup dari masa ke masa, yang hanya waktu-waktu berubah

apabila kelompok pergaulan menghendakinya. Kaidah-kaidah ini terwujud

secara alamiah dan dianut sekalipun tak tertulis, ataupun dalam bentuk

tertulis. Ada yang merupakan kaidah hukum, namun banyak pula yang

berupa norma-norma lain yang bukan norma hukum sebagaimana telah

diuraikan dimuka. Yang bersifat sebagai norma hukum ada yang tidak

tertulis dan lahir dalam proses pengkaidahan langsung di tengah pergaulan

hidup, yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara tidak

tertulis, namun pada masyarakat modern yang tidak kompleks ini, banyak

pengkaidahan yang melalui proses pembuatan undang-undangan oleh

pembuat undang-undan atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk

itu.

3. ILMU HUKUM SEBAGAI ILMUKAIDAH

a. Ide Hukum, Hukum Positif dan Paham Hukum

Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah

hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum

atau sistematik hukum, sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan

jelas tentang hukum sebagai ilmu kaidah. Pada punt 3 V ini akan dijelaskan

untuk pemahaman yang lebih dalam tentang ide hukum, hukum positif dan

paham-paham hukum, sebagai berikut :

Apabila kita memandang dan menyelidiki masayrakat, yakni sebagai

suatu kenyataan, maka dapat ditemui berupa gejala yang dapat diuraikan

secara sosiologis/atau psikologis (misalnya: perhubungan di antara agama

dengan kejahatan; diantara pernikahan dan perceraian, dan sebagainya).

Hasil uraian itu semata-mata merupakan gubahan saja, yaitu tentang

keadaan yang terdapat di dalam kenyataan sosial, tanpa memberikan

penghargaan kepada gejala-gejala itu. Dengan cara itu kita tidak

mementingkan nilai gejala-gejala itu (kita tidak mengatakan sesuatu apa –

apa tentang betapa jahatkah kejahatan itu; betapa buruklah perceraian

pernikahan itu); kita hanya menggubahkan gejala-gejala itu, sebagaimana

gejala itu telah kita tangkap dengan pancaindra kita dalam dunia kenyataan.

Lain halnnya apabila kita mempesoalkan harga benda kebudayaan

(kulturguitter); disanalah gubahan yang semata-mata gubahan saja, sekali-

kali tidak memuaskan. Kepada arti harta benda kebudayaan (misalnya:

kesenian, hukum, juga menurut suatu arti yang tertentu; agama), kita

senantiasa mengkaitkan juga suatu penilaian.

Sungguh dapatlah kita memandang harta-benda kebudayaan itu dari

sudut sebagai hasil usaha manusia; akan tetapi demikian baru memperoleh

arti apabila kepada gubahan-gubahan itu kita baitkan suatu pertimbangan

tentang nilai (yakni;pendapat) daripada gejala-gejala yang diuraikan tadi.

Pertimbangan itu tidaklah dapat diturunkan hanya daripada kenyataan yang

digubahkan itu, akan tetapi untuk pertimbangan itu diperlukan ukuran-ukuran

yang terletak diluar dunia kenyataan, sekalipun nilai itu sesungguhnya

diucapkan dengan memperalatkan kenyataan tadi. Misalnya : kita menyelidiki

candi Borobudur; kita mengukur tingginya, lebarnya beratnya patung budha

di dalam candi itu; kita menyelidiki jenis-jenis bahan-bahan yang

dipergunakan oleh para seniman yang mengerjakannya, kita dapat menaksir

jumlah jam-kerja yang dipergunakan untuknya; kita mengetahui hari tahun

candi itu didirikan, ditahbiskan, ditinggalkan oleh orang-orang yang berbakti

di sana. Akan tetapi dari segala pengetahuan itu (yang amat penting untuk

ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu), kita dapat menerangkan atau

memastikan keindahan, kemuliaan dan keluhuran candi itu, kita tidak

menjelaskan apakah sebabnya kita terharu oleh cerminan dari candi dan

arcanya itu. Juga kita tidak dapat mengerti apakah sebabnya pernah seorang

seniman yang merasa terdorong membuat candi dan arca di dalam bentuk

itu. Hal-hal itulah yang hanya dapat dimengerti apabila kita mengakui bahwa

manusia dikuasai oleh nilai-nilai yang mutlak, dan oleh ide-ide, yang menjadi

dasar bagi pendapat-pendapat menilai, dan yang menjadi alasan sehingga

manusia merasa terdorong berbuat sesuatu. Manusia hendak hidup dengan

penuh keinsyafan, sebagaiamana budi manusia meluluskannya, dengan

demikian manusialah yang menyesuaikan diri dengan ide-ide itu. Yang

dimaksudkan ialah ; ide kebenaran, ide keindahan, ide kemulian dan ide

keadilan. Justru itulah sebabnya bahwa kita selalu mempertalikan

pertimbangan tentang nilai kepada hal-hal dan kelakuan-kelakuan yang

terdapat di dalam dunia kenyataan itu. Apabila dinyatakan sesuatu tentang

“baik atau buruk” atau sebagai “bagus atau jelek” atau sebagai “indah atau

keji” maka kita mengucaapkan sesuatu penilaian. Hanya berdasarkan ide-ide

mutlak itulah dapat kita menyatakan yang demikian.

Ide terletak di dalam dunia-ide, gejala-gejala, yang dalam dunia-

kenyataan, hanya dapat dimengerti sebagai pengabdian kepada ide itu.

Segala hasil usaha manusia hanya dapat dimengerti dan dipahamkan dari

sudut idenya. Hanya harus diperhatikan bahwa hasil itu berbeda-beda

menurut tempat dan waktu. Juga terhadap kaidah-kaidah harus dipahami

idenya.

Bagaimanakah halnya dengan hukum?

Apakah yang menjadi dasarnya yang mutlak?

Menurut pandangan golongan ahli filsafat Neo Kantiaan, seperti

tokohnya ahli filsafat hukum Gustav Radbruch, maka ide hukum itu tidak lain

adalah keadilan saja (Rectsphilosopie 1950), ide-hukum itu terletak di dalam

dunia nilai-nilai yang mutlak.

Mulai dari zaman purbakala, semenjak manusia hidup bersama-sama di

dalam ikatan-ikatan yang tertentu, kaidah-kaidah hukum mengusai

masyarakat. Masyarakat sendiri, yang disusun menurut kehendak hukum

positif, dinamakan tertib-hukum. Kita berharap hukum positif itu berorientasi

atas keadilan sebagai ide hukum.

Radruch mengatakan hukum (positif) ialah kenyataan yang bermaksud

mengabdikan kepada nilai-hukum, kepada ide-hukum; dan bahwa hukum

(positif) merupakan kenyataan, yang mempunyai pengertian akan mengabdi

keadilan. Jadi, apabila dipelajari sumber-sumber hukum positif (yaitu: sumber

di dalam arti zahiri), maka kita jumpai bentuk-bentuk yang berupa hukum,

yang bermaksud mengabdi kepada keadilan. Kita khayalkan saja bahwa

hukum positif itu sebagai lambang-lambang daripada ide-hukum. Hal itu tidak

berarti bahwa seluruh hukum positif benar-benar berorientasi kepada ide

hukum itu; karena bukankah, tadi dikatakan bahwa hukum positif bermaksud

mengabdi kepada ide-hukum; perumusan itu mengandung kemungkinan

bahwa akan terdapat jenis-jenis hukum positif juga yang tidak memenuhi

maksud itu. Akan tetapi kaidah hukum positif itu yang tidak berorientasi

kepada ide-hukum tak dapat dipandang sebagai lambangnya. Kaidah-kaidah

hukum itu harus dinyatakan dengan bentuk-bentuk zahiri, sehingga bentuk

itu dapat ditangkap dengan kaidah itu malahan tanda itu hanyalah lambang

kaidah itu.

Lambang-lambang itu mungkin berupa perilaku manusia, mungkin juga

berupa tulisan-tulisan. Seorang polisi lalu-lintas yang menahan kendaraan,

mempergunakan lambang (menaikan tanganya) untuk menyatakan adanya

perintah hukum. Jadi bentuk-bentuk yang manakah dipergunakan untuk

membuat lambang-lambang itu, tidak dapat ditentukan terlebih dahulu; hal-

hal yang kebetulan mempengaruhi jenis lambang yang manakah yang

diketemukan di dalam dunia kenyataan ini.

Pandangan itu berarti pula bahwa pemakaian suatu jenis lambang tidak

mengucilkan pemakaian jenis –jenis lambang yang lain. Hal itu dilupakan

oleh kaum penganut legisme, yang berpendirian bahwa undang-undang

adalah satu-satunya lambang hukum itu. Pada masa sekarang kita tahu

bahwa kaidah-kaidah (yang abstrak itu) ternyata di dalam berbagai bentuk,

yakni diantaranya juga di dalam perilaku manusia yang berkepentingan. Kita

hanya menghendaki supaya lambang itu dapat ditangkap dengan

pancaindera, dan bahwa bentuk itu adalah sesuai dengan ide tentang ide

tentang apa yang hendak dijelmakan. Misalnya : kita mempertalikan ide-

hukum dengan cita-cita kerukunan, perdamaian, kesentosaan, oleh sebab itu,

bentuk-bentuk penjelmaan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan inti

cita-cita itu.

Bertalian dengan yang diatas, kita menemui suatu sifat baru, yakni :

pendapat kita mengenai hukum. Dengan perkataan itu dimaksudkan: inti

pengertian yang menentukan bahwa kaidah-kaidah yang tertentu adalah

kaidah hukum, dan bahwa kaidah-kaidah yang lain bukanlah kaidah hukum,

melainkan misalnya kaidah kesusilaan. Pengertian itu dapat kita

namakan:’’paham-paham’’(bahasa jerman:der recbtbegrif). Jadi syarat itu

dapat dirumuskan sebagai berikut: lambang hukum, yang dapat ditangkap

oleh pancaindera harus pula sesuai dengan paham-hukum itu.

Pada zaman purbakala, saat manusia belum pandai menulis, tentulah

manusia telah hidup bersama-sama di dalam ikatan-ikatan yang tertentu;

ikatan itu membutuhkan supaya kepentingan-kepentingan perseorangan,

maupun kepentingan bersama, terlindung; hukumlah yang yang dapat

memenuhi maksud itu. Akan tetapi anggota-anggota masyrakat memerlukan

petunjuk yang menyatakan dengan cara bagaimana mereka itu harus

berkelakuan. Kita dapat khayalkan bahwa oleh alat-alat masyarakat itu, dapat

ditentukan peraturan-peraturan. Mungkin oleh seseorang yang berkuasa,

oleh suatu dewan orang-orang yang terkemuka, atau oleh para anggota

masyarakat seluruhnya dapat ditentukan peraturan-peraturan tingkah-laku

bagi anggota-anggotanya. Jenis-jenis penjelmaan hukum itu mempunyai satu

sifat yang sama, yakni kaidah-kaidah hukum dirumuskan dengan kata-kata,

sekalipun kaidah-kaidah itu belum disusun menjadi undang-undang maupun

kitab hukum

Bentuk tertulis yang tertua di bumi ini, ialah tugu Hamurubi (1955 –

1913, sebelum masehi); di atas suatu tugu batulah diukirkan undang-undang

itu, yakni yang diterima oleh Hamurubi dan dewata-dewata, yang

disampaikan olehnya kepada rakyatnya.

Tugu itu pernah disebutkan sebagai “kitab undang-undang yang tertuadi

muka bumi ini”, sekalipun “buku” itu merupakan batu saja.Akan tetapi di situ

ternyata inti pengertian kitab undang-undang; kepada arti “undang-undang”

dipertalikanhanya dengan bentuk “perkataan” sedangkan kepada kitab selalu

diperhubungkan sifat “tertulis”. Dengan begitu: kitab undang-undang haruslah

diartikan sebagai suatu kitab yang menyatakan undang-undang brbentuk

tertulis. Kita mengetahui dan kita menginsyafi bahwa undang-undang tidak

sanggup mengatur dan menjamin segala kepentingan yang muncul di dalam

masyarakat; bahwa oknum-oknum, yang berbudi itu, tidak menunggu apakah

kepentingannya diperhatikan oleh alat-alat masyarakat yang ditugaskan

menentukan peraturan-peraturan itu; bahwa manusia bersifat otonom di

lapangan mentukan nasibnya, dan waspada menjaga kepentingannya

sendiri. Hal itu mengakibatkan bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang

bertentangan dengan kepentingan orang lain, mengadakan reaksi dari pihak

orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu; bahwa perbuatan-perbuatan

manusia yang sesuai dengan kepentingan orang lain itu, memperoleh

pengakuan dari pihah orang lain itu.

Dengan kata lain;dari kelakuan dan perbuatan manusia ternyata juga

apakah anggota-anggota masyarakat bertindak sesuai, maupun

bertentangan dengan kepentingan bersama (kepentingan bersama

khususnya ialah pertama-tama: ke-rukunan dan perdamaian) kelakuan atau

perbuatan manusia itu dapat menyebabkan raaksi yang bersifqat menentang,

atau mengakui. Reaksi itu berdasarkan keinsyafan, bahwa kelakuan atau

perbuatan itu adalah sesuai, ataupun berlawanan, dengan keadilan. Dapat

kita katakan, bahwa dari perbuatan atau kelakuan manusia ternyata pula

kehendak hukum; dengan kata lain: hukum yang abstrak dapat juga

diwujudkan di dalam prilaku manusia.

Apakah semua perbuatan itu harus diakui sebagai penjelmaan hukum

juga?

Tentu tidak; pertama-tama ada kelakuan yang diakibatkan langsung

oleh suatu perintah atau izin dari undang-undang, yang harus atau dapat

dipenuhi; bahwa perbuatan itu berdasarkan hukum, tak perlu kita persoalkan.

Disamping perbuatan sejenis itu, terdapat pelbagai perbuatan juga, yang

tidak diperintahkan oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan itu

diakui pula sebagai suatu kewajiban; ada perbuatan yang oleh masyarakat

dipertalikan dengan hukum. Ada juga yang diakui sebagai kalaziman saja

(ada juga yang disebabkan oleh kesusilaan, akan tetapi perbuatan ini tidak

dipersoalkan di sini, karena telah dibahas).

Kedua jenis perbuatan itu(berdasarkan hukum atau kalaziman)

dilakukan oleh manusia dengan penuh keinsyafan pula; perbuatan-perbatan

yang dilakukan tanpa kesadaran, tidak kita perbincangkan. Jadi di dalam

perilaku itu harus kita perhatikan faktor psikologis. Faktor psikologis itu

menentukan apakah pada sustu perbuatan yang tertentu dipertalikan ide

hukum, ataukah perbuatan itu diakui saja sebagai kelaziman. Dengan kata

lain; faktor psikologis itu menentukan apakah prilaku itu bersifat hukum atau

tidak. Lama kelamaan masyarakat mengakui sesuatu perbuatan kewajiban

hukum; lama-kelamaan muncul kesadaran bahwa suatu perbuatan yang

tertentu adalah perwujudan hukum. Seringkali berdasarkan kebiasaan, dapat

dibuktikan apakah sesuatu perbuatan adalahpenjelmaan hukum atau bukan.

Oleh sebab itu biasa dipergunakan istilah hukum kebiasaan. Disamping

hukum kebiasaan itu (yakni: perilaku manusia sebagai perwujudan hukum)

terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak diakui sebagai hukum, yang kita

namakan, kelaziman. Kelaziman itu terbukti juga dengan perbuatan-

perbuatan manusia yang biasa dilakukan, akan tetapi perbuatan-perbuatan

itu tidak mempunyai sifat hukum; kesadaran manusia mengakui ada atau

tidak ada sifat psikologis itu. Istilah hukum kebiasaan itu tidak begitu tepat :

convention ialah contoh (di lapangan hukum tata-negara), bahwa sesuatu

kejadian di dalam DPR, yang terjadi hanya satu, dua kali saja, diakui pula

sebagai perwujudan hukum; nyata benar bahwa sifat hukum telah diakui

tanpa kejadian itu diketemukan berulang-ulang kali, diakui walaupun syarat

“kebiasaan” itu tidak terpenuhi. Oleh sebab itu tampaknya lebih tepat kita

pergunakan istilah “hukum perilaku” (gedragingenrecht). Sekalipun begitu,

dalam tulisan ini tetap mempergunakan istilah “ hukum kebiasaan”.

Perbedaan antara perilaku sebagai penjelmaan hukum, dengan perilaku

yang dinilaikan sebagai kelaziman saja, haruslah dibubungkan pada ada atau

tidaknya paham hukum. Baik hukum kebiasaan, maupun kelaziman

membebankan kehendaknya kepada anggota-anggota masyarakat; kedua-

duanya memberikan peraturan tingkah laku kepada manusia supaya ia

menyesuaikan kelakuannya kepada petunjuk-petunjuk itu, begitulah pula,

kedua-duanya dapat dipergunakan paksaan, supaya mereka itu yang ingkar

di dalam memperhatikan perintah-perintah itu, akan menyesuaikan dirinya

kepada perintah-perintah itu. Dimanakah terletak perbedaan di antara kedua

jenis norma itu?

Sukar sekali untuk menetapkan perbedaan menurut inti pengertian

kedua jenis kaidah itu: hanya suatu perbedaan dapat diakui, yakni: kepada

paham-paham hukum itu dipertalikan “kuasa” ( die macht), sedangkan

kepada kelaziman perbuhubungkan dengan alat-alat penguasa di dalam

negara, yaitu kuasa yang telah berorganisasi.

Hukum tanpa kekuasaan (machtloses recht) menjadi tertawan saja;

hukum yang tak dapat membebankan kehendaknya (dengan perantaraan

alat-alat penguasa di dalam negara) tidak bergaya tidaklah pula dihormati.

Sebaliknya ; kekuasaan tanpa hukum rechtlose macht dirasai sebagai

kewenang-wenangan saja.

Rudolf von Jhering mengatakan : hukum ialaha penjaminan syarat-

syarat penghidupan di dalam masyarakat; syarat-syarat itu berbentuk

memaksa. Von Jhering yang mementingkan maksud-maksud hukum yang

terletak di dalam masyarakat. Terhadap pernyataan itu, oleh Rodulf

Stammler (dalam Handwortebuch der staatswissenshcaft, 4e Auflage, “recht”)

di kemukakan bahwa;

a. Masyarakat hanya dimungkinkan berlangsung oleh hukum;

b. Baik di dalam hukum, maupun di dalam kesewenang-wenangan terdapat

pemaksaan;

c. Penjaminan itu tidak berarti sesuatu yang mengenai isi hukum yang

hendak dipaksakan itu.

Oleh Rudolf Stammler dihubungkan perbedaan antara hukum dengan

kesewenang-wenangan itu, kepada kekuasaan mengikat, baik secara

obyektif maupun subyektif, sesuatu peraturan yang berdasarkan

kesewenang-wenangan saja, mengikatoleh karena kehendak pihak yang

menentukannya; akan tetapi pihak yang menetapkan peraturan itu dapat pula

menentukan bahwa ia sendiri tidak takluk kepada peraturan itu. Sifat

kewenang-wenangan itu ternyata pula oleh karena pihak yang menentukan

peraturan itu dapat mencabut kembali peraturannya, yaitu dengan sewenang-

wenangan saja.

Sebaliknya; perintah hukum menguasai baik rakyat, maupun pihak yang

menentukan peraturan tu, penguasa yang menetapkan peraturan itu

mengakui dan menghendaki bahwa ia sendiri takluk pula kepada peraturan

itu. Lain daripada itu, suatu perintah yang berdasarkan hukum tak dapat

dicabut kembali dengan sewenang-wenangan saja. Oleh karena itu, hukum

bersandarkan paham, bahwa ia bersifat perintah yang baku, lagi pula hukum

tak dapat mengakui pengecualian-pengecualian. Stammler mengemukakan

bahwa kaidah itu, tak dapat diperkosakan; dengan demikian ia menyatakan

perbedaan di antara paham-paham dengan paham kesewenang-wenangan.

Pendapat yang sejajar dengan ini dikemukakan pula oleh Lemaire, di

dalam karangannya “Het Recht in Indonesia, dimana ia mengatakan bahwa

hukum tidak bersifat menindas, akan tetapai hendak menyalaraskan

kebebasan oknum-oknum sehingga terbentuk suatu tata-tertib yang

harmonis; juga pencipta tata-tertib itu (yakni: alat-alat yang turut mewujudkan

hukum), adalah mengabdi di bawah peraturan-peraturan hukum itu.

Padangan kita membawa serta suatu akibat yang lain lagi, yaitu yang

berhubungan dengan tugas hakim. Secara teoritis dapatlah kita gambarkan,

bahwa undang-uundang, diperlengkapi dengan kebiasaan, dapatlah

bersama-sama mewujudkan seluruh hukum. Akan tetapi di dalam kebenaran

sosial, hal itu berlainan; ada kemungkinan besar bahwa terjadi suatu

perselisihan mengenai suatu jenis kepentingan yang telah diketemukan, baik

oleh pembuat undang-undang, maupun oleh oknum-oknum di dalam

perwujudan hukum kebiasaan, atau oleh hakim apabila apabila memberikan

keputusan. Dapatlah hakim mengingkari buat memutuskan perkara itu?

Tidak; karena mereka itu tidak meluputkan diri dari tugas itu, karena mereka

itu tidak dapat meluputkan diri dari tugas itu, tidak juga dengan beralih

“bahwa undang-undang kurang terang maupun kurang lengkap”. Dengan

kata lain: setiap perselisihan yang dimajukan kepada hakim haruslah ia

selesaikan, semata-mata berdasarkan hukum, supayakeputusan itu

memperoleh kekuatan hukum. Untuk memenuhi tugas kewajiban itu, hakim

dapat mempergunakan kaidah-kaidah yang sudah terwujud di dalam bentuk-

bentuk yang tertentu, atau hakim haruslah mengusahakan supaya ia

memperoleh perwujudan yang baru. Dalam pada itu hakim lalu turut pula

menjelmakan hukum’ penjelmaan hukum oleh hakim khusus dinamakan

“menemukan hukum” (heat recht vinden; rechtsvinding).

Berdasarkan pandangan di atas, maka sumber-sumber hukum (di

dalam arti zahiri) ialah:

a. Undang-undang;

b. Traktat;

c. Perilaku manusia;

d. Jurisprudensi, yang meliputi:

1) Penggunaan langsung kaidah-kaidah yang terwujud di dalam a, b atau

c;

2) Menemukan hukum (penafsiran kaidh-kaidah itu; analogi dan

determinasi; penciptaan kaidah-kaidah berdasarkan pandangan

bahwa hukum ialah suatu sistem yang terbuka).

Pekerjaan hakim tentu sekali amat dipengaruhi oleh ilmu hukum

(communis opinio doctorum = pendapat umum para ahli hukum). Akan tetapi,

berlainan dengan ilmu hukum di masa kejayaan Rumawi yang memandang

ilmu hukum juga sebagai sumber-sumber, pada masa sekarang ilmu hukum

tak dapat dipandang selaku sumber hukum di dalam arti zahiri. Tak dapat

disangkal bahwa ilmu hukum sebagai ilmu kaidah mempunyai pengaruh yang

amat besar terhadap isi bentuk-bentuk perwujudan hukum itu akan tetapi

hanya hukum yang ternyata di dalam bentuk-bentuk yang tadi disebut itu,

mempunyai kekuatan mengikat atau memiliki kekuatan hukum.

b. Kebiasan atau hukum kebiasaan

Seperti telah kita lihat kebiasaan dapat dipandang sebagai perwujudan

hukum, oleh sebab itu kita mempergunakan istilah: hukum kebiasaan.

Kebiasaan-kebiasaan itu dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Kebiasaan umum (kebiasaan yang diperhatikan oleh para anggota suatu

masyarakat pada umumnya; di Indonesia contoh-contoh terdapat di dalam

hukum adat Indonesia pada umumnya);

2) Kebiasaan setempat (kebiasaan yang terdapat di dalam suatu wilayah

tertentu, atau yang diperhatikan oleh suatu golongan tertentu; misalnya

hukum kekeluargaan Indonesia pada suku Minangkabau, Tapanulis,

Ambon dan sebagainya);

3) Kebiasaan khusus (yang di perhatikan di dalam golongan-golongan orang

tertentu; misalnya kebiasaan-kebiasaan kaum pedagang, petani dan

sebagainya

Syarat-syarat yang dapat membuktikan bahwa perilaku itu telah menjadi

hukum kebiasaan ialah:

1) Hendaknya diperhatikan oleh yang berkepentingan pada umumnya.

Kepada syarat itu seringkali dihubungkan juga, supaya kebiasaan itu

diperhatikan selama suatu periode yang agaka lama;

2) Yang berkepentingan harus sadar bahwa kelakuan mereka itu (kebiasaan

itu) adalah sesuai dengan kehendak hukum; yang berkepentingan harus

mengisyafi bahwa mereka itu terikat kepada kebiasaan itu, karena hukum.

Ad.1) hanya yang berkepentingan harus memperhatikan kebiasan itu;

misalnya; kebiasaan-kebiasaan yang muncul di antara pemilik rumah-rumah

rakyat di satu pihak, dan para penyewa pada lain pihak, khusus mengenai

caranya sewa itu di pungut. Kebiasaan-kebiasaan yang telahmuncul di dalam

perhubungan itu, hanya dapat mengikat kedua belah pihak, dan bukan bagi

orang-orang di dalam golongan-golongan atau kelompok lain.

Yang sering di persoalkan juga adalah lamanya masa yang harus

berlangsung sampai perbuatan-perbuatan yang tertentu diakui sebagai

kebiasaan. Dahulu sering kali dikatakan bahwa dibutuhkan longa et

inveterata consuetudo (kebiasaan yang lama dan tetap diperhatikan). Akan

tetapi sebagaimana yang telah disinggung, bahwa kita dapat mengakui

kejadian-kejadian sebagai kebiasaan, apabila hanya satu atau dua kali hal ini

terjadi, contoh-contohnya khusus terdapat dilapangan hukum tata-negara dan

hukum bangsa-bangsa.

Ad.2) kesadaran yang dalam hubungannya dengan faktor psikologis. Apabila

perilaku itu tidak berdasarkan kesadaran-hukum, maka kepada kelakuan

manusia tidak pernah dapat ditemukan watak hukum. Jadi harus ada

keinsyafan kepada yang berkepentingan bahwa kaidah itu berlaku sebagai

kaidah hukum; hal itu dapat dinyatakan sebagai opinio jurisseunessitatis.

Kesadaran hukum itu dapat dibuktikan juga dari syarat-syarat yang

tetapi diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu. Syarat-syarat itu

acapkali dinyatakan secara tertulis di dalam bentuk kontrak dan lain-lain yang

dipergunakan oleh para pedagang, dalam lintas niaga. Jadi dalam hukum

kebiasaan itu terdapat faktor yang bersifat kenyataan (perilaku) dan faktor

psikologis (keinsyafan hukum).

Kebiasaan sebagai hukum dipersoalkan oleh berbagai mazhab dan

aliran di dalam ilmu hukum; yang khusus dipersoalkan ialah hubungan antara

undang-undang dengan kebiasaan. Dapat dibedakan aliran absolutistis,

ajaran sejarah dan aliran positivistis; ketiga pendirian itu secara sepintas lalu

adalah sebagai berikut:

1) Apabila raja-raja atau pembesar-pembesar zaman dahuluu menetapkan

undang-undang, mereka itu menghendaki kesempurnaan perundang-

undangan itu. Pendirian itu terbukti diantaranya juga oleh pengitaban di

dalam Corpus Iuris Civilis oleh kaisar justianus. Penafsiran pasal-pasal

Corpus itu tidak diizinkan kepada para hakim, melainkan pembuat

undang-undang sendirilah yang akan memberikan penafsiran itu. Tidak

dapat disangkal bahwa disamping kitab-kitab yang dianggap sempurna,

muncul juga kebiasaan-kebiasaan, yang bersifat hukum, oleh karena

rakyat sendiri mematuhi (hukum) kebiasaan tersebut. Akan tetapi ahli-ahli

hukum yang menganut pendirian absolutistis itu menyatakan bahwa

pembuat undang-undang, hanya dengan diam-diam menerima baik

adanya hukum kebiasaan itu; pembuat undang-undang setiap waktu

dapat mengatur hal-hal itu di dalam undang-undang. Pendirian tadi

mengakui kebiasaan sebagai sumber hukum hanyalah pada tingkat

kedua, yakni yang terletak di bawah undang-undang. Kita dapat mengerti

akan pendirian itu, jika dapat diinsyafi bahwa undang-undang itu sering

diperintahkan saja oleh raja-raja absolut tersebut; sebelum revolusi

perancis rakyat tak dapat mengambil bagian langsung di dalam

perundang-undangan. Rakyat hanya dapat mempergunakan perilaku

sebagai perwujudan hukum.

2) Mazhab sejarah, didirikan oleh Hugo (1964-1844), akan tetapi diketuai

oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Mazhab ini berpendirian

bahwa hukum dibuat, akan tetapi hukum ada dan muncul bersama-sama

dengan rakyat. Dapat dikatakan bahwa Von Savigny memandang hukum

hanya dari sudut psikologi, seperti yang dibuktikan di dalam sejarah.

Hukum dihasilkan oleh jiwa rakyat, jika rakyat iut mengadakan hukum;

yang diterima baik oleh para anggota masyarakat, sebagai hukum yang

sesuai dengan kesadaran hukum setiap orang. Hukum berkembang,

seperti juga bahasa yang senantiasa berkembang. Kesadaran hukum

yang bersama itu (yang dibutkikan di dalam jiwa rakyat) menjadi dasar

bagi segala bentuk hukum, baik undan-undang, maupun kebiasaan, juga

hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum. Pokoknya segala bentuk-

bentuk itu dipandang sebagai hukum positi. Mazhab sejarah adalah

reaksi terhadpa ajaran-ajaran hukum kodrat, pula terhadap aliran-aliran

yang hendak mendewatakan kodifikasi. Hasil yang terbesar yang menjadi

jasa mazhab tersebut, ialah bahwa kepada hukum kebiasaan, lalu

diberikan suatu tempat tersendiri, selaku salah satu sumber hukum positif.

Akan tetapi tentulah tidak benar bahwa kesadaran hukum itu, malahan

undan-undang tersebut adalah perwujudan hukum yang baik dan tepat

sekali. Namun kekeliruan von savigny ialah bahwa ia kurang

memperhatikan sifat kemanfaatan yang terkandung di dalam hukum

positif kebutuhan sosial seringkali menghendaki supaya hal-hal tertentu

diatur secara praktis, sesuai dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya.

Tidak mungkin undang-undang itu langsung mendasarkan kesadaran

hukum masyarakat.

3) Aliran lain lagi hendak mengakui kebiasaan sebagai hukum, hanyalah

apabila kebiasaan itu diakui dan ditetapkan dengan keputusan hakim. Hal

itu berarti bahwa kepada kebiasaan sendiri tak diberikan watak hukum,

akan tetapi watak kelaziman saja. Hanya apabila negara, khusus dengan

perantraan alat-alatnya, mempergunakan kebiasaan-kebiasaan itu, maka

kebiasaan itu memperoleh watak hukum. Dengan kata lain : oleh alat alat

negara kebiasaan ditetapkan menjadi hukum (yaitu: hukum kebiasaan).

Penganut paham ini mengatakan bahwa mungkin pergaulan masyarakat,

dan ternyata benar. Akan tetapi baru apabila kebiasaan itu dapat

dipertahankan dengan alat-alat paksaan yang dipergunakan oleh hakim

itu, sehingga baru dengan keputusan hakim itu, kebiasaan dapat

memperoleh watak hukum. Dengan ini ternyata bahwa aliran itu

mempunyai pendirian yang agak dekat sekali dengan aliran absolutistis.

Kedua-duanya baru mengakui kebiasaan-kebiasaan sebagai hukum,

apabila alat-alat negara dinyatakan bahwa kebiasaan itu diakui sesuai

dengan kehendak negara, atau sama dengan kehendak negara (yang

dapat dinyatakn pula dengan undang-undang). Dengan kata lain: watak

hukum diperkenankan oleh negara, tanpa watak hukum itu kelaziman itu

hanya merupakan kelaziman saja. Jadi tidak ada alasan untuk

mensyaratkan bahwa hanya perilaku yang memerlukan pengakuan hakim

yang memberikan watak hukum kepadanya; menurut hakikatnya tidaklah

ada perbedaan di antara hukum kebiasaan dengan hukum undang-

undang, apabila dituntut bahwa watak kaidah hukum diberikan oleh

keputusan hakim, tidak ada alasan yang logis membatasi tugas hakim itu

hanya kepada kebiasaan saja. Sebenarnya baik undang-undang maupun

kebiasaan adalah perwujudan hukum. Dan justru oleh karena bentuk itu

adalah perwujudan hukum, maka hakim dapat mempergunakannya

dengan memberikan keputusan yang mempunyai hukum. Lagi pula;

bagaimana halnya hukum kebiasaan (perilaku sebagai perwujudan

hukum) yang senantiasa ditaati penuh oleh manusia; pentaatannya belum

pernah dipersoalkan, sehingga belum pernah seorang hakim dapat

merumuskan sesuatu keputusan yang merupakan perumusan dengan

perkataan. Di dalam hal itu penganut aliran ini (yang ketiga) hendak

membantah adanya watak itu telah terbukti dengan cukup, karena kaidah

yang terkandung di dalam kebiasaan itu belum pernah dilanggar; tiada

ada seorangpun yang memikirkan akan melewati perintah-perintah

kaidah. Mengenai aliran-aliran yang lain, di antara George Jellinek (1851-

1911); ia berpendirian positivis murni. Tentang dasar berlakunya hukum

kebiasaan, sangat tenar perkataanya; yaitu pada awal permulaan segala

hukum di dalam suatu masyarakat adalah berdasarkan pengendalian

yang sebenarnya. Pengendalian yang selalu diperhatikan membangunkan

bayangan bahwa pengendalian itu bersifat norma, oleh sebab itu norma

muncul sebagai suatu perintah masyarakat, jadi sebagai norma hukum.

Perkaatan-perkataanya yang lain, yang amat dikenal juga yakni, bahwa

hukum berdasarkan kepada normative kraft des faktischem (ialah kira-kira:

kekuatan yang menentukan sifat norma kepada hal-hal yang sebenarnya

dilakukan; lihat allegemenine rechtslehre). Pendirian itu sama sekali tidak

dapat disetujui pula, oleh karena kita harus mengisyafi bahwa kenyataan-

kenyataan (das faktische) tidaklah pernah menjadi nroma, tidak pernah

memperoleh kekuatan normatif dari dirinya sendiri. Manusia tetap

mempergunakan budinya, dan tetap mendengar kepada suara batinya yang

menyatakan kepadanya, apakah perbuatan itu sesuai dengan kesadaran

keadilan, atau tidak (dengan kata lain: apakah perbuatan itu bersifat “baik”

atau “buruk”). Kita sebagai manusia menilai hal-hal kenyataan yang terjadi di

dunia sekitar kita.

Khusus oleh kamphuisen, di dalam karyanya Gewoonterecht (1935)

ditekankan pengaruh budi manusia terhadap penghargaan perilaku sebagai

penjelmaan hukum. Di dalam bukunya ia menyebut dan mengupas terlebih

dahulu pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat ahli-ahli hukum yang lain,

lalu ia sendiri merumuskan teorinya sebagai berikut:

a) Mengingat kepentingan umum, kita harus melakukan diri pada kebiasaan-

kebiasaan yang terdapat di dalam suasana hukum yang diperhatikan

pada umumnya;

b) Oleh sebab kebiasaan itu adalah “batu ujian” (toetssteen) untuk

mempertimbangkan apakah sesuatu kaidah bersifat pantas (redelijk), jika

sebagai makhluk yang berbudi (met rede begaafd) haruslah menghormati

kaidah itu.

Apabila kita membandingkan undang-undang dengan kebiasaan, maka

kedua-duanya adalah sumber hukum di dalam arti zahiri; perbedaannya

khusus terletak di dalam asalnya. Kehendak negara yang dirumuskan

dengan kata-kata, dapat dinyatakan di dalam undang-undang; kemauan

rakyat, yang dinyatakan dengan perilaku anggota-anggota masyarakat, dapat

dibuktikan dengan kebiasaan. Hanya, hukum kebiasaan mempunyai

kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan undang-undang, oleh

karena di dalam negara-negara modern, hukum pada umumnya hanyalah

dapat dijalankan oleh alat-alat negara saja. Pada umumnya hukum sipil

maupun hukum pidana adalah dipertahankan hanya dengan perantaraan

hakim-hakim negara; Cuma dimungkinkan hukum sipil terdapat kemungkinan

bahwa percerderaan tentang hak-hak yang kita kuasai sendiri, dapatlah

diputus oleh wasit. Dapat dimengerti bahwa hakim-hakim yang diangkat oleh

negara lebih memperhatikan hukum yang dirumuskan oleh negara-negara

bandingkan dengan hukum yang ditetapkan oleh rakyat tanpa

mempergunakan alat-alat perundang-undangan negara itu. pendirian itu

diperkuat lagi oleh ajaran “Trias Politica”; mostequieu menyatakan bahwa

para hakim hanyalah dapat dipandang sebagai “mulut undang-undang”,

artinya hakim hanyalah diwajibkan mempergunakan kaida-kaidah hukum

yang sungguh dirumuskan di dalam undang-undang. Oleh karena ajaran

legisma menegaskan lagi bahwa undang-undang adalah identik dengan

hukum, maka hakim hanyalah dapat mempergunakan undang-undang saja.

Sebaliknya, hakim yang tidak diangkat oleh negara memang lebih bebas

mempergunakan jenis-jenis hukum yang lain, yakni untuk dijadikan dasar

bagi keputusannya. Misalnya : di dalam Republik Rum, iudex (hakim) tidak

diangkat oleh negara akan tetapi setiap warga Rum yang terpelajar di dalam

hukum dapat diaku sebagai hakim untuk memutuskan sesuatu perselisihan.

Khusus praetor yang mempunyai kedudukan selaku pegawai kehakiman,

ditugaskan untuk menyelidiki apakah diantara kedua belah pihak yang

menghadap terdapat suatu perselisihan hukum. Apabila salah satu pihak

tidak mempertahankan pendiriannya, maka cukuplah itu buat menyatakan

bahwa tidaklah ada percederaan. Di dalam hal kebalikannya, maka praetor

mengusahakan terlebih dahulu supaya diketahui apakah hal yang dimajukan

kepadanya adalah suatu perselisihan hukum, sehingga iudex yang

ditugaskan memberikan keputusan itu. akan tetapi iudex itu tidak

diperintahkan mempergunakan kebiasaan. Di negara Rum dari dahulu kala

diakui mos majorum (kebiasaan orang banyak), sebagai salah satu sumber

hukum yang tertua.

Dari sejarah pengkitaban di Eropa Barat, terbukti juga bahwa disamping

hukum Romawi, yang dikitabkan atas perintah Kaisar Justianus, menjadi

Corpus Iuris Civils (± 530), tetap diakui dan dipergunakan juga hukum

kebiasaan (yang acapkali dinamakan : Coutumes). Sesudah hukum Romawi

itu diberi komentar oleh para glossator dan post-glossator (abad ke-11

sampai ke-13), hukum kebiasaan dapatlah dipertahankan diri disamping

hukum yang dikitabkan itu. baru pada akhir abad ke-18, kodifikasi di Eropa

barat menang; hal itu mengakibatkan bahwa hukum kebiasaan adalah

sederajat dengan undang-undang, maka ada kemungkinan bahwa diantara

kedua jenis perwujudan itu akan terdapat pertikaian. Oleh ilmu hukum dikenal

adanya :

1) Consuetudo praeter legem ( kebiasaan yang menambah atau

menjelaskan undang-undang);

2) Consuetude contra legem (kebiasaan yang bertentangan dengan undang-

undang). Kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang, dapatlah

mengakibatkan bahwa undang-undang dihapuskan (consuetude

obragatoria), ataupun bahwa undang-undang itu tidak diperhatikan lagi,

oleh karena hanya kebiasaan yang bertentangan itu yang diperhatikan

(desuetude).

Khusus consuetude praeter legem itu (sub.1) sering menjadi bahan-

bahan untuk penambahan kedua undang-undang. Akan tetapi janganlah

undang-undang dipandang sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dikitabkan,

dan perlu dihayati bahwa hasil pekerjaan pembuat undang-undang

merupakan sesuatu perwujudan hukum tersendiri, disamping bentuk-bentuk

hukum yang lain.

4. HUKUM DAN INTERDISIPLIN ILMU

Sebagaimana telah disinggung di muka disiplin meliputi analitis dan

prespektif. Yang pertama merupakan sistem ajaran yang menganalisa,

memaami dan menjelaskan seperti sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain-

lain, sedangkan yang terakhir merupakan sistem ajaran yang menentukan

apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan dalam

menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu seperti hukum, filsafat dan lain-

lain. Melihat kenyataan bekerjanya hukum di dalam masyarakat seperti yang

telah dijelaskan, maka ilmu hukum yang sifatnya prespektif tidaklah mampu

“bekerja sendiri, melainkan senantiasa, interdisiplin dengan berbagai ilmu lain

baik yang analitis, maupun sesama yang perspektif. Secara sederhana sekali

dapat dilihat hubungan erat antara sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu

politik dan ilmu-ilmu hukum etika, filsafat dan lain-lain. Sehingga dapat pada

dasarnya untuk bisa menjabarkan hukum dalam kehidupan masyarakat,

serta kaidahnya yang menetapkan bagaimana seharunya dengan sanksinya

yang mengikat, serta melindungi hak dan kepentingan yang berhubungan

dengan benda-benda nyata yang bergerak, ataupun benda-benda

kondisional alamiah. Maka hukum dan interdisiplin ilmu akan meliputi ilmu

meliputi ilmu-ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, yang

akan dijelaskan dengan sederhana sebagai berikut:

a. Ilmu-ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial

Diatas telah diketengahkan, bahwa ilmu pengetahuan positif sebagai

yang kita kenal itu merupakan unsur kebudayaan manusia, yang

dimungkinkan eksistensinya dan perkembangannya oleh faktor-faktor:

1) Adanya rasionalitas kemanusiaan yang universal

2) Adanya komunitas pertumbuhan evolusi ilmu

3) Adanya faktor-faktor sejarah sosio-budaya yang memungkinkan

pertumbuhan ilmu itu hingga sekarang, walaupun harus diakui, bahwa

hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pertumbuhan ilmu secara

otonomi itu besar serta banyak.

4) Adanya masyarakat ilmiawan yang memiliki dedikasi mempunyai

integritas moril dan intelektual yang besar.

Di atas telah pula kita kemukakan bahwa potensi untuk dapat berpikir

ilmiah tidaklah menjadi monopoli orang-orang modern saja, melainkan

menjadi milik seluruh umat manusia. Bahwa pada beberapa kelompok

manusia cara berpikir ilmiah tidak merupakan bagian yang terpenting

daripada kebudayaan kelompok-kelompok itu tidak disebabkan oleh faktor-

faktor yang prinsipil, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat

sejarah, faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebaran peradaban.

Sifat universalitas ilmu, sebagaimana sifat universalitas religi, filsafat,

mitologi, ditumbuhkan oleh rasionalitas manusia yang universal. Bagaimana

ketahui rasionalitas itu dapat ditujukan kepada dunia empiris maupun dunia

non-empiris. Hanya ilmu yang mencapai derajat yang tinggi itu telah dan

harus dicapai dengan kegiatan intelektual yang ditundukkan kepada sikap

disiplin yang kuat dan keras. Dengan sikap batin yang didisiplinkan

pengalaman manusia dapat disistematisasikan, diabstrasikan,

dieksistensikan, dikeraskan dan dimatangkan, sehingga pengalaman yang

biasa itu menjadi ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatas telah dikemukakan, kesatuan ilmu terletak pada

metodologi ilmu yang mengubah pengetahuan biasa menjadi ilmu. Yang

membedakan disiplin-disiplin akademis satu dari yang lain secara garis besar

adalah obyek penyelidikannya serta persoalan yang diketengahkan. Dan

berdasarkan atas obyek penyelidikannya itu maka ilmu-ilmu itu

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1) Ilmu-ilmu pengetahuan alam;

2) Ilmu-ilmu pengetahuan sosial.

Apabila kita bandingkan ilmu-ilmu pengetahuan alam itu dengan ilmu-

ilmu sosial, maka perbedaan itu terletak pada;

a) Adanya perbedaan mengenai unsur konseptual atau unsur teoritis antara

kedua kelompok ilmu-ilmu, sehingga kaidah-kaidah yang diterapkan

dalam studi mengenai disiplin-disiplin akademi berbeda pula.

b) Adanya perbedaan dalam data empiris yang digunakan yang ada

relevansinya. Seperti kita ketahui ilmu-ilmu pengetahuan alam

menggunakan data-data dari dunia organik dan organik, sedang ilmu-ilmu

sosial menggunakan data dari dunia super organik. Yang dimaksud

dengan dunia superorganik adalah kenyataan empiris yang timbul dari

kehidupan bersama manusia yaitu dunia sosial-budaya.

c) Dalam mengadakan penyelidikan dan percobaan, ilmu-ilmu pengetahuan

alam dapat menguasai obyeknya dan pendekatan yang digunakan dapat

bersifat eksak. Obyek itu dapat dilokasikan sehingga konklusi-konklusi

yang diambil oleh ilmu-ilmu pengetahuan alam tidak terikat oleh sesuatu

konteks sosial atau geografis.

Jadi jika antara semua ilmu-ilmu itu yang menyamakan adalah metode

ilmu, maka yang membedakan antara satu dengan lain terutama adalah

persoalan atau problematik yang diketengahkan, dan istilah-istilah teknis

serta konsep-konsep teoritis yang digunakan dan dikembangkan oleh tiap-

tiap cabang ilmu.

b. Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu-ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu-ilmu yang mempelajari sikap

dan tingkah alku manusia di dalam kelompok. Kehidupan kelompok itu

meurpakan suatu keharusan bagi manusia karena anatomunya yang bersifat

umum dan karena sikap dan tingkah laku m manusia berbeda dengan

hewan, tidak bersifat otomatis, melainkan sikap dan tingkah lakunya dalam

segenap bidang kehidupan yang dikembangkan dan dilengkapkan dengan

jalan latihan, pelajaran dan pendidikan yang diperolehnya dari manusia lain

dalam masyarakatnya. Dengan kata lain kondisi bio-psikologi manusia

menyebabkan bahwa potensi-potensi yang dibawanya dari kelahiran dapat

berkembang dalam kehidupan bersama manusia, yaitu dalam kelompok yang

terorganisasikan. Demikian itu ilmu-ilmu yang mempelajari semua aspek

relasional manusia yang hidup dalam kelompok disebut ilmu-ilmu sosial.

Adapun yang membedakan itu satu daripada yang lain adalah

kepentingannya, iterasnya

Dewasa ini yang digolongkan ke dalam ilmu-ilmu sosial adalah:

1) Ilmu Politik

Ilmu politik adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang

khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara

merupakan organisasi kekuasaan serta mempelajari pula sifat dan tujuan

gejala-gejala kekuasaan pengaruh yang tidak resmi dan yang

memberikan pengaruhnya kepada negara. Dalam ilmu politik manusia

ditinjau sebagai anggota negara.

Kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain

dan bergantung satu sama lain. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa

bidang-bidang permasalahan ilmu politik adalah :

a) Teori politik yang mempelajari :

(1) Teori politik itu sendiri

(2) Sejarah perkembangan ide-ide politik

b) Lembaga-lembaga politik yang meliputi studi tentang:

(1) Undang-undang dasar

(2) Pemerintahan nasional

(3) Pemerintahan daerah dan lokal

(4) Fungsi ekonomi dan sosial pemerintah

(5) Perbandingan lembaga-lembaga politik

c) Partai-partai, kelompok dan pendapat umum yang meliputi;

(1) Partai-partai politik

(2) Golongan-golongan dan asosiasi politik

(3) Partisipasi dari warga negara dalam pemerintah dan administrasi

(4) Pendapat umum

d) Hubungan internasional

(1) Politik internasional

(2) Organisasi dan administrasi internasional

(3) Hukum internasional

2) Ekonomi

Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya kepada aktivitas sosial

manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang diperoleh dari

lingkungannya. Masalah utama ekonomi adalah memproduksikan

kekayaan, konsumsi dan distribusi kekayaan. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa ilmu ekonomi mempelajari fenomena sosial yang timbul

dari daya memperoleh kekayaan dan daya mempergunakan kekayaan,

yaitu caranya berproduksi, berkonsumsi dan berdistribusi, sepanjang

sejarah tidaklah sama. Ekonomi subsistensi berbeda dengan ekonomi

uang. Komunisme, sosialisme, fasisme dan kapitalisme mempunyai

konsep yang berbeda-beda tentang ekonomi dan perkembangannya.

Akan tetapi intisarnya adalah bahwa ekonomi berurusan dengan cara

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia

hampir-hampir tidak ada batasnya.

Dewasa ini ilmu ekonomi tidak hanya menggunakan metode

penyelidikan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga menggunakan pendekatan-

pendekatan yang bersifat matematis dan ilmu pengetahuan alam lainnya.

3) Ilmu sejarah

Ilmu sejarah adalah satu cabang ilmu sosial yang meneliti dan

menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat

serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadiannya, dengan

maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan

penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan bagi

penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah kemajuan masa

depan.

Dapat pula dikatakan bahwa ilmu sejarah terdiri atas dua unsur

pkok, yaitu unsur yang berhubungan dengan bronen-eritiek dan kedua

adalah faktor interpretasi. Kedua faktor itu akan menghasilkan teori

sejarah, maka faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu

sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu yang perlu dicari adalah fakta-

fakta sejarah yang kemudian diinterprestasikan. Berhubungan dengan

masalah interpretasi sejarah itu ada tiga aliran atau konsepsi penglihatan

sejarah yang berpengaruh dalam ilmu sejarah:

a) Aliran yang memandang seluruh kejadian dalam sejarah itu sebagai

ulangan belaka dari kejadian-kejadian masa lampau. Secara mekanis

dan cylis tiap-tiap kejadian di masa sekarang dianggap sebagai

lingkaran ulangan belaka dari kejadian-kejadian yang terdahulu.

b) Aliran redemptive philosophical viewpoint, terutama berakar pada

keyakinan dan dogma agama Kristen, yang menafsirkan segala

kejadian di dalam sejarah itu semata-mata sebagai kehendak Tuhan,

di mana manusia di dalam panggung sejarah itu menjalankan sekedar

pernaan penebus dosa belaka (toredeem-menebus) menuju ke arah

peningkatan nilai-nilai kemanusiaan.

c) Aliran progressive philosophical viewpoint yang melihat seluruh

kejadian-kejadian dalam panggung sejarah kemanusiaan itu adanya

satu garis yang menarik dan meningkat ke arah kemajuan dan

memandang sejarah sebagai garis yang linear menuju ke arah

perfeksi.

Oleh karena tidak selamanya manusia itu memiliki tulisan, maka masa

manusia belum mengenal tulisan perkembangan kebudayaannya

dipelajari oleh Archeologi Prasejarah.

4. Jurisprudensi / Hukum

Jurisprudensi terutama memperhatikan kehidupan sosial manusia yang

berhubungan dengan kehidupan hukumnya dan kode-kode formil yang lain.

Hukum adalah norma-norma sosial yang apabila dilanggar mempunyai

sanksi berupa ancaman atau sanksi berupa penggunaan kekerasan fisik oleh

pihak yang memiliki hak yang diakui secara sosial untuk bertindak. Definisi

tersebut tidak dapat diterapkan pada semua jenis masyarakat yang modern

atau kompleks maupun masyarakat yang sederhana. Tetapi baru setelah

terdapat perkembangan dalam sistem hukum pada negara-negara yang

relatif sudah maju, maka hukum diakui sebagai manifestasi keadilan, dan

timbullah jurisprudensi. Yang pertama-tama mengembangkan ilmu hukum

adalah bangsa Romawi yang dibutuhkan untuk mengonsolidasikan daerah

kekuasaannya.

Keempat disiplin tersebut diatas, yaitu ilmu politik, ekonomi, sejarah dan

Jurisprudensi mula-mula tumbuh secara terpisah, akan tetapi kemudian

disiplin-disiplin tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya dan

mengakui, bahwa ilmu-ilmu tersebut pertama-tama adalah ilmu sosial.

Ilmu-ilmu sosial yang lebih muda adalah:

1) Antropologi

Yaitu ilmu yang mempelajari manusia. Ilmu ini ruang lingkupnya

menjadi begitu luas sehingga sekarang ini terdapat empat spesialisasi

besar dalam antropologi, yaitu:

a) Antropologi fisik

b) Antropologi budaya

c) Antropologi psikologi

d) Antropologi sosiologi

Disamping spesialisasi tersebut masih ada ahli-ahli antropologi

umum yang melihat manusia bio-sosial secara holistik. Dalam studi ini

antropologi menggunakan metode yang digunakan oleh ilmu-ilmu

pengetahuan alam, sosial dan ilmu kerohanian.

2) Linguistik

Linguistik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bahasa pada

umumnya. Tujuan daripada linguistik adalah mencari serta mempelajari

kaidah-kaidah yang mempengaruhi dan menguasai bangunan dan

pertumbuhan bahasa. Studi linguistik itu dilakukan secara sinkronistis.

Studi sinkronistis mengenai bahasa adalah penyelidikan bentuk bahasa

pada sesuatu waktu. Tiap-tiap bahasa pada waktu merupakan satu

kesatuan yang bulat, yang bagian-bagiannya erat berhubungan satu

sama lain. Walaupun sejarah ilmu bahasa itu telah tua juga tetapi ilmu

bahasa itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri dengan metode-metodenya

sendiri timbul sejak abad XIX

3) Human Geography

Human geography adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari

hakikat dan distribusi daripada relasi antara lingkungan geografi dan

aktivitas manusia dan kualitas-kualitasnya.

4) Ilmu Jiwa Sosial

Ilmu jiwa sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari

pengalaman dan tingkah laku individu seperti yang dipengaruhi atau

ditimbulkan oleh situasi sosial. Atau ilmu jiwa adalah ilmu pengetahuan

tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya

dengan perangsang sosial. Psikologi sosial sendiri adalah cabang dari

psikologi yang dapat dibagi menjadi, psikologi teoritis dan psikologi

terpakai.

a) Psikologi teoritis terbagi dalam

(1) Psikologi umum

(2) Psikologi khusus, yang terbagi lagi ke dalam:

(a) Psikologi perkembangan

(b) Psikologi kepribadian dan tipologi

(c) Psikologi sosial

(d) Psikologi pendidikan

(e) Psikologi deferensial dan psikodiagnostik

(f) Psikopatologi

b) Psikologi terpakai terbagi dalam

(1) Psikodiagnostik

(2) Psikologi klinis dan bimbingan psikologis

(3) Psikologi perusahaan

(4) Psikologi pendidikan

5) Sosiologi

Ilmu sosial yang paling luas dasar-dasarnya adalah sosiologi, dalam

arti bahwa sosiologi mempelajari bentuk dan proses yang fundamental

daripada asosiasi. Oleh karena sosiologi memperhatikan sifat-sifat atau

ciri-ciri yang timbul dari kehidupan bersama masyarakat yaitu interaksi

dan relasi sosial dilembagakan, maka sosiologi banyak mengambil hasil

penyelidikan cabang-cabang ilmu sosial yang lain yang pada dasarnya

juga mempelajari masalah interaksi sosial dan relasi sosial, misalnya

dalam hukum, ekonomi, politik.

Sebagai ilmu-ilmu sosial yang lain, sosiologi sebelum berdiri

sebagai ilmu dengan obyek formil dan metodologi sendiri merupakan

bagian daripada filsafat sosial masa itu. baru setelah abad XIX sosiologi

meninggalkan pendekatan-pendekatan yang spekulatif dan menjadi ilmu

yang empiris rasional. Dewasa ini sosiologi didefinisikan sebagai : a

generalizing science of sociocultural phenomena viewed in their generic

forms, types and manifold interconnections.

c. Ilmu Gabungan Tentang Tingkah Laku Manusia.

Di dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial yang semula

merupakan bagian dari filsafat sosial atau dari satu memisahkan diri induknya

untuk masing-masing berdiri sendiri sebagai ilmu-ilmu yang khusus. Dan ada

waktunya pula bahwa studi yang bersifat otomistris tentang tingkah laku

manusia menjadi sedemikian memuncak, sehingga tiap-tiap peneliti daripada

sub-sub spesialisasi ilmu-ilmu sosial tersebut tidak mau tahu mengenai apa

yang telah dicapai oleh cabang-cabang ilmu yang lain, sehingga orang lebih

melihat pohon dari hutanya. Tetapi kemudian disadari bahwa spesialisasi

yang sangat menajam dan kurangnya perhatian terhadap ilmu-ilmu sosial

yang lain menghambat perkembangan ilmu sosial sendiri.

Disadari pula oleh ahli-ahli ilmu sosial bahwa untuk mencapai suatu

pengertian yang sungguh-sungguh tentang suatu aspek dari tingkah laku

manusia hanya dapat dicapai dengan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain

mempelajari aspek-aspek lain. Dan para sarjana dari berbagai subdisliplin

mulai saling mendekati lagi. Malahan akhir-akhir ini timbul saran-saran

bagaimanakah suatu kerja sama antara berbagai ilmu sosial ke arah suatu

“ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia” dapat diorganisasikan dan

dilaksanakan.

Demikian, dengan diketahui oleh seorang ahli antropologi J. Gillin

berkumpul beberapa sarjana antropologi, sosiologi dan psikologi untuk

mendiskusikan kemungkinan suatu kerja sama antara ketiga disiplin tersebut.

Prasarana-prasarana serta hasil diterbitkan menjadi satu buku di bawah

redaksi J. Gillin dengan judul : For a science of sosial Man.23

D. Soal

1. Jelaskan Pengertian Ilmu Pengetahuan?

2. Jelaskanapa yang kamu ketahui tentang Ilmu Pengetahuan

Kaidah?

3. Jelaskan apa yang di maksud Ilmu Hukum Sebagai Kaidah?

4. Apa yang di maksud dengan Hukum dan Interdisiplin Ilmu?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988


2013



23

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, hal 106

BAB XII

PERBUATAN MELAWAN HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Perbuatan Melawan

Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919

2. Mahasiswamampu memahami Unsur-unsur dari Perbuatan

Melawan Hukum.


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Perbuatan Melawan

Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 dan memberikan

contohnya.

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Unsur-unsur dari Perbuatan

Melawan Hukum dan memberikan contohnya.

C. Uraian Materi

3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah

Tahun 1919

4. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata

hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-

negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di

lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan di

dominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, di samping tentunya

gugatan wanprestasi kontak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya

diketahui bagaimana pengaturan hukum-hukum dan teori –teori yuridis

tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana praktiknya dalam

kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai

perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, sebab, untuk

tindakan perbuatan , melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut

dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan

hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan

melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan

“Onrechmatige ofer heidesdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan

hukum yang juga berbeda.24

Untuk istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut

dengan istilah “Onrechmatige daad” atau dalam bahasa inggris disebut

dengan “tort”.

Kata tort sendiri sebenarnya hanya berarti. “salah” (Wrong) . akan tetapi

khususnya yang dalam bidang hukum, kata tort tersebut berkembang

sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari

wanprestasi kontrak.

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian

kepada orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dalam perbuatan melawan

hukum, yaitu sebagai berikut.60

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan

dari kelalaian).

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

24Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2002, hal 1

Jika dititik dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang

perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana juga dengan KUH Perdata

di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Maka model

tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan kelalaian)

sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan , khususnya unsur

kelalaian, sebagaimana terdapat pada Pasal 1366 KUH Perdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat

terbatas dikemukakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum dan Setelah Tahun

1919.

Secara klasik yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah

perbuatan melawan hukum adalah :

a. Nonfeasance, yakni merupakan tidak perbuatan yang diwajibkan

oleh hukum.

b. Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan

secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau

merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk

melakukannya.

c. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan

padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dahulu pengadilan menafsirkan “Melawan Hukum, sebagai hanya

pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggar

perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi

perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan

“Melawan Hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan

tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran

terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup

masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian

juga Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas

yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan salah satu dari

berikut.25Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut ini penjelasan untuk masing-masing kategori sebagai

berikut :

1.1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk

salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH perdata.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang di

akui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak

sebagai berikut :

a. Hak-hak pribadi (Persoonlijkheidsrechten).

b. Hak-hak kekayaan (Vermosgenscrecht).

c. Hak atas kebebasan.

d. Hak atas kehormatan dan Nama Baik.

1.2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Juga termasuk perbuatan melawan hukum jika perbuatan

tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtspltcht) dari

pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan

adalah bahwa sesuatu kewajiban yang diberikan oleh hukum

25Ibid, hal 3

terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak

tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis

(wettelejijk). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan

melawan hukum adalah onrechmatige daad, bukan onwetmatige

daad.

1.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat

telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan

melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain

maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti

rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH

Perdata).

1.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan

dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang

disebut dengan isilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu

perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan

tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar

pasaldari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan

perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian masyarakat tersebut

tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang

bersangkutan.

2. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai

berikut :26

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

4. Adanya kerugian bagi korban.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai

berikut :

1.1 Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan

dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan

perbuatan disini dimaksudkan, baik perbuatan sesuatu (dalam arti

pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai

kewajiban hukum untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari

hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari

suatu kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak

ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur

“causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam

kontrak.

1.2 Perbuatan tersebut melawan hukum

26Ibid, hal 10

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum.

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti

yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku.

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum

atau

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si

pelaku atau

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede

zeden) atau

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain.

1.3 Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan

hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi masyarakat agar

pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam

melakukan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa

kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan

kepada Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-

undang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata masyarakat adanya unsur

kesalahan (sechuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka

perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan

sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Ada unsur kesengajaan, atau

b. Ada unsur kelainan dan

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti

keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

1.4 Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat

agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat

dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang

hanya mengenal kerugian materiil karena perbuatan melawan hukum

di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep

kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

1.5 Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan

kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan

melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu

teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab

akibat secara faktual (Causation in fact) hanya merupakan masalah

“fakta” atau apa yang secara f aktual telah terjadi. Setiap penyebab

yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab

secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat

tanpa penyebabnya.

D. Soal

1. Jelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan

setelah Tahun 1919 dan berikan contohnya.?

2. Jelaskan Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dan berikan

contohnya.?

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997


Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo

Persada,

3003

Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988


2013



BAB XIII

PENEMUAN HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami Batasan Penemuan Hukum

2. Mahasiswa mampu memahami Sejarah Penemuan Hukum

3. Mahasiswa mampu memahami Sistem Penemuan Hukum

4. Mahasiswa mampu memahami Dasar HukumPenemuan Hukum di

Indonesia

5. Mahasiswa mampu memahami Metode Penemuan Hukum

6. Mahasiswa mampu memahami Perkembangan Penemuan Hukum

7. Mahasiswa mampu memahami Penemuan Hukum Modern


1. Mahasiswa mampu menjelaskan Batasan Penemuan Hukum

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Penemuan Hukum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Penemuan Hukum

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hukum, Penemuan

Hukum di Indonesia

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan Hukum

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan Penemuan

Hukum

5. Mahasiswa mampu menjelaskan Penemuan Hukum Modern

C. Uraian Materi

8. Batasan Peneman Hukum

9. Sejarah Penemuan Hukum

10. Sistem Penemuan Hukum

11. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia

12. Metode Penemuan Hukum

13. Perkembangan Penemuan Hukum

14. Penemuan Hukum Modern

Peristilahan tentang penemuan hukum cukup menjadi perbincangan,

karena ada beberapa istilah yang sepintas lalu maknanya sama yaitu

Pelaksanaan Hukum, Penerapan Hukum, Pembentukan Hukum atau

Penciptaan Hukum.27

Pelaksanaan Hukum dapat berarti melaksanakan hukum tanpa adanya

sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap

warga negara setiap hari yang sering tidak disadarinya dan juga oleh

aparatur negara. Misalnya seorang polisi yang berdiri di jalan raya untuk

mengatur lalu lintas.

Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum

yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan peraturan hukum pada

peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkret itu harus

dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat

ditetapkan. Di waktu yang lampau bahwa hakim adalah corong undang-

undang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang.

Pembentukan Hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum

yang berlaku umum, bagi setiap orang, kalau lazimnya pembentukan hukum

dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula

membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian

merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim yang merupakan

pedoman bagi para masyarakat, yang putusan yang mengandung asas-asas

hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi memperoleh

kekuatan berlaku umum. Satu putusan dapat sekaligus mengandung dua

unsur yaitu di pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu

27

Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004

peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu

mendatang.

Sedangkan istilah Penciptaan hukum kiranya kurang tepat,

memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada. Hukum

bukanlah sesuatu yang berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat

juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat

hukumnya dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaidah atau

hukumnya (lihat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Maka kiranya istilah

penemuan hukumlah yang paling tepat.

Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh

hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah

peraturan perundang-udangan yang tidak kurang jelas, semakin dinamisnya

kehidupan masyarakat yang menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal

sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dab

rasa keadilan masyarakat.

1. Batasan Penemuan Hukum

1. Pengertian dalam Arti Sempit

Pengertian dalam arti sempit, adalah “jika peraturannya sudah

ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkannya

saja”.28dalam menerapkannya, hakim tetap dianggap menemukan

penemuan,yaitu melakukan penemuan kecocokan antara maksud dan

bunyi peraturan perundang-undangan kualifikasi peristiwa atau kasus

konkretnya.

Sudikno Mertokusumo, memberikan gambaran tentang

penemuan hukum dalam arti sempit sebagai” suatu penemuan hukum

oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan penemuan

hukum pun mengadakan penemuan hukum, maka hasil penemuan

28Ahmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, Penemuan Hukum, Makassar lembaga Penerbit UNHAS. 1988, hal 81

hukum oleh ilmuan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau

doktrin.

Pandangan Sudikno29 diatas menunjukkan bahwa kendati yang

dihasilkan oleh ilmuan hukum itu bukanlah hukum karena ia hanyalah

doktrin, tetapi tidak dianggap sebagai penemuan hukum dalam arti

sempit. Doktrin yang dijadikan pertimbangan atau diikuti oleh hakim

dalam putusannya, menjadi hukum, kendali doktrin itu sendiri hanya

merupakan sumber hukum. Bahkan seseorang yang menyatakan

bahwa suatu ketentuan undang-undang itu sebenarnya sudah

lengkap, tetapi menurut Achmad Ali.30mereka itu sebenarnya telah

menafsirkan undang-undang.

Dalam kehidupan manusia sangat banyak persoalan dan

permasalahan yang diihadapi (Kompleks) sehingga sangat tidak

mungkiin sebuah peraturan atau undang-undang dapat secara

komperehensif mengakomodir semua persoalan dan permasalahan

yang dihadapi oleh manusia tersebut. Sehingga ada peraturan

perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-

jelasnya, sehingga harus mencari dan diketemukan.

Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah

proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya

yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada

peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa

penemuan hukum adalam proses konkretisasi atau individulisasi

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat

akan peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan

atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi

29

Sudikno Menokusumo, hal 5 30Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 1996, hal 167

dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan

atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konktret.

Menurut hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara

lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi

subjektif mengenai peristiwa-pertistiwa dan peraturan-peraturan yang

relavan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang

suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkret.

Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum,

pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-

undang akan tetapi di dalam kenyataannya problematik penemuan

hukum tidak hanya berperan pada kegiatan hakim dan pembentuk

undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuaun hukum.

Penerapan hukum boleh dikatakan merupakan problematik bagi setiap

pencari keadilan. Boleh dikatakan bahwa setiap orang yang

berkepribadian dalam suatu perkara melakukan kegiatan penemuan

hukum untuk peristiwa konkret.

Terutama hakim melakukan penemuan hukum, karena tiap

harinya dia dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik. Hasil

penemuan hukum oleh hakim ini merupakan hukum karena

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan

dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh

hakim itu merupakan sumber hukum juga.

Selanjutnya pembentukan undang-undang pun melakukan

penemuan hukum juga, bedanya dengan penemuan hukum oleh

hakim ialah bahwa hakim menghadapi peristiwa konkret atau konflik,

sedangkan pembentuk undang-undang tidak. Yang dihadapi oleh

penbentuk undang-undang bukanlah pertanyaa. Bagaimana saya

mencegah konflik ini ?” melainkan pertanyaan “Bagaimana saya

seyogya menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu

yang belum terjadi, tetapi besar kemungkinannya akan terjadi waktu

mendatang”). Jadi sifatnya adalah preskriptif. Hasil temuan hukum

oleh pembentuk undang-undang ini pun merupakan hukum karena

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum disebabkank

dituangkan di dalam bentuk undang-undang dan sekaligus juga

merupakan sumber hukum.

1.2. Pengertian dalam Arti Luas

Penemuan hukum dalam arti luas, posisi hakim bukan lagi sekedar

penerapan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada

kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam

membuat putusan, sudah memperluaskan makna suatu ketentuan

undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi

hukum.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan penemuan

hukum dalam arti luas, penulis kutip dua pendapat pakar hukm yang

darinya dapat memberikan gambaran makna dari penemuan penemuan

hukum sebagai berikut :

a. Van Eikema Hummes menyatakan bahwa penemuan hukum

lazim diartikan sebagapi proses pembentukan hukum oleh

hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas

melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini

merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan

hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa

konkret.

b. Paul Scolten menyatakan bahwa penemuan hukum adalah

sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-

peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang, dan bahkan

sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus diterjemahkan

baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan ataupun

rechtsvervijning.

Penemuan hukum merupakan kegiatan atas berprosesnya hukum

di pengadian dan hakim sebagai aktornya. Undang-Undang mana

kaidah pada umumnya, bertujuan untuk melindungi kepentingan

manusia, sehingga ia harus diketahui oleh warga masyarakat untuk

memenuhi asas, setiap orang dianggap tahu akan hukum”. Menjadikan

ketentuan Undang-Undang, pada hakikatnya untuk merealisasi agar

hukum postif dapat berlaku dan diterima baik oleh masyarakat.

Demikian pula, menafsirkan Undang-Undang untuk menemukan

hukumnya, sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh ilmuwan hukum

melainkan juga justisiable yang mempunyai kepentingan dengan

peristiwa yang diperkarakan di pengadilan sebagai pusat berprosesnya

hukum seperti polisi, jaksa, pengacara yang juga melakukan

interpretasi.

2. Sejarah Penemuan Hukum

Keberadaan hukum tertulis atau perundang-undangan, dalam

kenyataannya selalu tertinggal dari dinamika dan perkembangan

kehidupan sosial masyarakat. Bagi kaum yang menganut “paham

dogmatic”. Yang melihat hukum sebagai peraturan tertulis menganggap

bahwa hakim hanyalah bertugas untuk menghubungkan antara fakta

konkret dengan ketentuan undang-undang.

Selain undang-undang, berarti bukan hukum. Untuk mengantisipasi

perkembangan dan perubahan masyarakat yang kian pesat, maka

undang-undang dengan sejumlahb kelebihan dan kelemahan seperti

sifatnya yang statistic, kaku, dan lamban mengikuti dinamika masyarakat,

dampaknya harus dilengkapi dengan penemuan hukum (rehtsvinding)

oleh huku, untuk mengantisipasi kelemahannya. Namun, pemakai istilah

“Penemuan hukum” dengan asumsi, bahwa hakim bukan sekedar

menemukan hukum, melainkan pembentuk hukum melalui putusannya

yang disebut “judge made law”.

Algra seperti dikutip Sudikno Mertokusmo69 lebih setuju

menggunakan istilah “pembentukan hukum”, seperti dikatakan bahwa :

Orang lebih suka menggunakan ‘pembentukan hukum daripada

penemuan hukum’, oleh karena itu istilah penemuan hukum member

sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.”

Penggunaan istilah “penemuan hukum”memang mengandung arti

luas, karena selain pembentukan hukum merupakan suatu proses

pencarian hukum, baik yang telah ada tetapi kurang jelas maupun yang

belum diatur, kemudian di konkretkan melalui putusan hakim selain itu,

istilah penemuan hukum sebetulnya lebih menunjukkan pada proses yang

dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

Awal kelahiran konsep penemuan hukum oleh hakim, selain karena

kelemahan undang-undang juga karena asas “Íus curia novit”, yaitu hakim

dianggap mengetahui hukum. Konsekuensi asas tersebut, hakim tidak

boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alas an tidak

ada aturannya. Asas hukum tersebut, dijabarkan melalui Pasal 27 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, suatu perkara kemungkinan

tidak jelas aturannya, hakim tetap wajib memeriksa dan memutuskan

perkara dengan menemukan hukumnya.

Eksistensi suatu penemuan hukum oleh hakim, bukan sekedar

menafsirkan ketentuan undang-undang, melainkan juga menyesuaikan

maksud undang-undang yang sudah tidak relavan lagi dengan kebutuhan

masyarakat. Persoalan penemuan hukum yang cakupan sangat luas dari

pada pembentukan hukum, hendaknya senantiasa dikaitkan dengan

hukum tertulis. Bahkan, para ilmuwan dapat pula disebut menemukan

hukum apabila menemukan hukum apabila menemui analisis-analisisnya

menghasilkan doktrin yang dijadikan sumber hukum, baik dalam

pembentukan undang-undang maupun yang dijadikan pertimbangan

putusan hakim Artinya, hasil penemuan hukum oleh ilmuwan yang disebut

doktriin tidak langsung menjadi hukum, tetapi hanya menjadi sumber

hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan.

Penemuan hukum yang diharapkan dapat dilakukan oleh hakim

selain menafsirkan ketentuan undang-undang juga untuk menutupi

kelemahan undang-undang. Kelemahan dan ketertinggalan hukum dalam

sejarah hukum, terutama pada pengodifikasian huum dan kaitannya

dengan penemuan hukum, kepustakaan ilmnu hukum mencatanya dalam

tiga fase, sebagai berikut :

2.1. Fase Sebelum Tahun 1800

Pada fase tahun 1800 sama sekali belum ada hukum tertulis

dalam bentuk undang-undang atau kaidah hukum yang mengatur

masyarakat: ketika itu sebagian besar “Hukum tidak tertulis atau

hukum kebiasaan” yang ternyata kurang menjamin kepastian

hukum. Pada fase ini pembuat dan pelaksana hukum berada pada

satu orang, yaitu raja. Apa yang diucapkan oleh raja itulah hukum.

Siapa yang melanggar hukum (ucapan raja), maka raja sendirilah

yang menghukumnya.

Fase ini biasa disebut dengan “pra-kodifikasi’ dan hakim pada

fase ini belum ada, karena raja sekaligus bertindak sebagai hakim.

Dengan demikian, belum ada penemuan hukum dari hakim, dimana

hukum tidak tertulis menjadi pedoman dan mengatur tata kehidupan

masyarakat. Sumber-sumber hukum pada fase pertama ini, tiada

lain hanyalah hukum tidak tertulis.

2.2. Fase Pertengahan Abad ke – 18

Pada fase ini sudah mulai dikenal hukum tertulis di motivasi

oleh lahirnya teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan

teorinya “Trias Politika” tentang “Pemisah Kekuasaan” dalam

bukunya prit des Lot s” Teori ini mengatakan ada tiga paham

kekuasaan Negara yang harus dipisahkan, yaitu sebagai berikut :

a. Kekuasan legislative, yaitu kekuasaan membuat undang-

undang.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menyelenggarakan

undang-undang.

c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili.

Atas dasar teori Montesquieu, kemudian timbul pula pemikiran

untuk membuat kodifikasi hukum, yaitu pembentukan hukum tertulis

secara sistematis lengkap dan jelas. Timbulnya kodifikasi hukum ini

melahirkan pula “aliran legisme”, yang menyatakan bahwa hanya

undang-undang atau hukum tertulis saja yang disebut hukum, dan

hakim tidaklah menciptakan hukum, alira legislme tidak mengakui

adanya hukum tidak tertulis, karena hukum tertulis itu datang dari

penguasa Negara tertinggi yang dianggap sudah lengkap, sehingga

tidak perlu lagi ada ketetapan lain. Hakim disini memang sudah ada,

tetapi kedudukan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang

atau terompet undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-

undang hanya itulah yang akan dilaksanakan.

Namun, sejak kira-kira tahun 1850 di Jerman, orang mulai

sadar dan menghendaki peranan yang mandiri dalam pembentukan

hukum oleh hakim. Hakim diharapkan tidak lagi menjadi corong

undang-undang, tetapi membentuk hukum yang member bentuk

pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-

kebutuhan hukum, dimana hakim harus dibimbing oleh pandangan-

pandangan atau pikirannya sendiri. Disini hakim dianggap

menjalankan fungsi konkret. Pada fase inilah “penemuan hukum”

oleh hakim mulai dilakukan. Kendali hakim diberi otonomi

melakukan penemuan hukum tetap hakim belum bebas

menggunakan metode penafsiran luas.

2.3. Fase Abad ke – 19 (Awal abad ke – 19)

Sejak awal abad ke 19, timbullah pemikiran baru selesai hasil

perenungan bahwa ternyata kodifikasi hukum itu belumlah lengkap,

karena hukum (undang-undang) semakin tertinggal dengan

perkembangan masyarakat. Untuk mengantisipasi ketertinggalan

undnag-undang yang dikodifikasil, diawali dengan lahirnya dua

aliran di Jerman yang lebih lunak dari aliran legisme, yaitu mazhab

historis yang dipelopori oleh van Savigny dan mazhab

freirechtschule.

Pandangan mazhab historis mengatakan bahwa undang-

undang itu tidak lengkap dan selain undang-undang masih ada

sumber hukum lain, yaitu kebiasaan. Menurut Von Savigny, hukum

mesti berdasarkan system asas-asas hukum dan pengertian dasar

ditujukan pada setiap peristiwa dan dapat diterapkan kaidah yang

cocok (begriffsjuris prudence). Agar juga menilai, bahwa hakim

memang bebas dalam memberlakukan atau menerapkan undang-

undang, tetapi ia tetap bergerak dalam system huku yang tertutup.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Jerman pada

tahun 1900, maka untuk mengantisipasi kondisi hukum yang dinilai

kurang mampu mengikuti perkembangan masyarakat, maka lahirlah

gagasan perlunya mengisi kekurangan undang-undang atau

kekosongan hukum melalui perluasaan penggunaan;l “penemuan

hukum oleh hakim”. Pada fase ini, hukum tidak tertulis kembali

diakui dengan memperhatikan “penemuan hukum oleh hakim”

semakin diperluas, dan sumber-sumber hukum bukan hanya

undang-undang melainkan juga hukum tidak tertulis.

3. Sistem Penemuan Hukum

Pada hakikatnya apa yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi

peristiwa konkret, kasus atau konflik ? ia harus memecahkan atau

menyelesaikan dan untuk itu ia harus tahu, mencari tahu atau

menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montersqueieu

dan sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim

adalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bouche de la loi)

sehingga tidak dapat mengubah kekuataan hukum undang-undang tidak

dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Ini disebabkan

karena menurut Montesquieu undang-undang adalah salah satunya

sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum kesatuan

hukum secara kebebasan warga Negara yang terancam oleh kebebasan

warga Negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada

dibawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain

hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan

mengambil kesimpulan dari yang umum (premis mayor) dan hal yang

khusus (premis minor) premis mayor adalah undang-undang (“Barang

siapa mencuri di hukum”) peristiwa minornya adalah peristiwa atau

kasusnya (Misalnya Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena

kesimpulan logis ini tidak pernah berisi lebih dari isi premis, maka undang-

undang tidak akan berisi lebih dari yang terdapat dalam undang-undang

dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu

putusan hakim hakim tidak akan berisi persitiwa atau meliputi lebih dari

yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan

peristiwa konkret.31

Pasal 20 AB dan 21 AB berasal dari pandangan tersebut di atas,

berbunyi Pasal 20 AB adalah sebagai berikut : “Hakim harus mengadili

menurut undang-undang. Ia dilarang menilai isi dan keadilan dari undang-

undang” (Dibandingkan dengan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970) , hakim

tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Kita lihat dalam

praktik bahwa ketentuan Pasal 20 AB mempunyai makna lain.

Bandingkan Pasal 20 AB dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970

yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

membedakan orang”. Kalau kita berpedoman pada asas “lex posteriori

derogate legi priori”. Maka pasal 20 AB, yang isinya bertentangan dengan

Pasal 5Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, dilumpuhkan dengan Pasal 5 Ayat

1 UU No. 14 Tahun 1970 Tahun 1970, pengertian menurut hukum lebih

luas daripada “Menurut Undang-Undang” sehingga membuka peluang

bagi hakim untuk melaksanakan kebebasan yang sebebas-bebasnya,

sebaliknya pengertian menurut undang-undang lebih membatasi

kebebasan hakim. Oleh karena itu demi keutuhan system hukum, maka

asas lex posteriori dorogat priori perlu disimpangi, sehingga Pasal 20 AB

dan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 harus ditafsirkan saling

mengisi. Kecuali itu hakim tidak boleh menilah bahwa undang-undang itu

tidak lengkap atau suatu ketentuan undang-undang itu tidak jelas. Oleh

karena itu hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

(Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970, 22 AB).

Bunyi Pasal AB adalah sebagai berikut : Hakim dilarang, berdasarkan

peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang

tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memberikan dan

31Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Leberty, Yogyakarta,2004,Hal, 39-40

mengadili peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-

peraturan umum dalam putusannya. Keunggulan undang-undang tampal

pada Pasal 21 AB, yaitu bahwa putusan hanya berlaku bagi peristiwa

konkret dan tidak memberikan kekuatan umum atau memberlakukan

secara umum untuk situasi-situasi semacam itu, ini berarti, bahwa hakim

tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia

hanya boleh memeriksa dan memutuskan perkara konkret dan tidak boleh

membuat peraturan yang mengikat umum.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa metode yang

digunakan oleh paham digunakan oleh paham klasik ini adalah metode

silogisme, yaitu adanya perimis mayor dan minor yang kemudian

menghasilkan konklusi, misalnya (barang siapa mencuri dihukum) premis

mayor, (Suto mencuri) legisme atau positivisme undang-undang.

Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan

kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat

pada pengakuan subjektif atau penilaian. Hakim tidak diberi kesempatan

untuk berkreasi. Positivisme undang-undang ini didasarkan pada jalan

pikiran bahwa apa yang mempunyai bentuk lahir sebagai hukum adalahh

legitim sebagai hukum, tidak peduli nilai isinya.

Ternyata kemudian pandangan typis logicits atau heteronom dari

peradilan ini tidak dapat dipertahankan karena sejak kurang lebih 1850

perhatian ditujukan kepada peran penemuan hukum yang mandiri. Hakim

tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang tetapi sebagai bentuk

hukum yang secara mandiri member bentuk kepada isi undang-undang

yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Tokoh pandangan ioni

antara lain adalah Oskar Bullow, Eurgen Ehrlich, Francois Genny, Oliver

Wendel Hilmes, Jerome Frank dan Paul Scholten.

Menurut pandangan ini pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah

semata-mata hanya masalah logika murni dan penggunaan ratio yang

tepat, tetapi lebih merupakan maslaah pemberian bentuk yuridis pada

asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak lebih pada

pengalaman dan penilaian Yuridis. Juga dikemukakan bahwa undang-

undang ini tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanyalah merupakan

tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang

wajib mencari pelengkapnya dalam praktik huku m yang teratur dari

hakim(Yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undang-

undang dijabarkan lebih lanjut dan konkretisasi, diisi dan diperhalus

dengan asas-asas baru. Pandangan ini yang telah dikenal sejak Etienne

Portalis (penyusun Code Civil : 1804) dewasa ini banyak dianut. Memang

tepatlah karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum

modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum

oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan

pelaksanaan undang-undnag. Oleh karena itu diakui bahwa dalam

kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang hakim mempunyai tugas

sendiri yaitu member pemecahan dengan penafsiran undang-undang.

Meskipun orang makin lama meninggalkan pandangan legistis atau

positivism undang-undnag, tetapi pangkal tolak penemuan hukum adalah

system : semua hukum terdapat dalam undang-undang dan nhanya kalau

ada kekosongan atay ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka

hakim boleh menafsirkan. Dalam cara pemecahan seperti ini sistem

menjadi titik tolak systeendenken).

Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan dan

peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus

juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum.

Sebagai prototype penemuan hukum heteronon terdapat dalam

sistem peradilan negara-negara kontinental termasuk Indonesia. Disini

hakim bebas tidak terikat pada putusan hakim yang lain yang pernah

dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim berpikir deduktif dari

bunyi undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya

sampai kepada putusan dalam penemuan hukum yang typis logicistis atau

heteronom hakim dan memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan

pada faktor-faktor diluar dirinya.

Sebagai prototype penemuan hukum otonom terdapat dalam sistem

peradilan anglo saks yang menganut asas the binding force of precedent

atau stare decicis et quite non movere. Disini hakim terikat pada putusan

hakim yang telah bersangkutan. Memang disini putusan hakim yang

terdahulu yang mengikatnya, sehingga merupakan faktor diluar diri hakim

yang akan memutuskan, tetapi hakim yang akan memutuskan itu, menyatu

dengan hakim yang terdahulu yang telah menjatuhkan putusan mengenai

perkara yang sejenis dengan dan dengan demikian putusan hakim

terdahulu dianggapnya sebagai putusannya sendiri sehingga bukan

merupakan faktor diluar dirinya.

Hakim anglo Saks berpikir secara induktif, berpikir dari satu peristiwa

hukum yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus yang lain

(peristiwa konkret yang dihadapinya) akhirnya sampai pada peristiwa

khusus yang lain(putusan) . disini hakim mengadakan reasoning by

analogy. Pada penemuan hukum yang materiil yuridis atau otonom hakim

memeriksa dan memutuskan perkara menurut apresiasi pribadinya, ia

dibimbing oleh pandangan-pandangan pikirannya sendiri.

Pembentukan undang-undang dewasa ini mendorong ke arah itu ada

kecenderungan sekarang ini dalam pembentukan undang-undang tidak

kasuistis, tetapi bersifat umum. Ini dalam pembentukan undang-undang

merupakan gejala umum. Akibatnya adalah terjadinyay geseran dari

“hakim terikat” kea rah “hakim bebas”Norm gerechtigkeit” (Keadilan

menurut undang-undang) kea rah “Einzelfallgerechtigkeit” (keadilan

menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusannnya) dari

systeemdenken”berpikir dengan mengacu kepada masalahnya : Problem

oriented).

Putusan pengadilan di negara-negara anglo saks merupakan hasil

penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan

penearapan peraturan itu dilakukan oleh hakim berdasarkan oleh hakim

berdasarkan hati nuraninya, sekaligus juga bersigat heterogen karena

hakim terikat dengan putusan-putusan sebelumnya (faktor diluar diri

hakim).

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heterogen

sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini

juga mempunyai unsur-unsur otonomi yang kuat, karena hakim sering kali

harus menjelaskan melengkapi undang-undang menurut pandangannya

sendiri.

4. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia

Secara umum, dasar penemuan hukum di Indonesia karena adanya

asas universal, juga tersirat dalam perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Asas Curia novit “hakim dianggap mengetahui hukum”, sehingga hakim

tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan

alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu

peristiwa atau perkara hukum yang kemungkinan belum ada

ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap

wajib memeriksa perkara tersebut sekaligus memutuskannya.

2. Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman,

mengatur bahwa “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan

ini menuntun hakim agar dalam menjatuhkan putusannya wajib

memperhatikan dan memakai nilai-nilai hukum, seperti perasaan hukum

dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan.

Undang-undang itu mempunyai nilai-nilai dan semangat yang bukan

sekedar sejumlah deretan kata-kata dan kalimat melainkan harus

direfleksikan sebagai sarana untuk memajukan masyarakat sesuai dengan

sistem nilai yang dianutnya untuk itulah hakim wajib menafsirkan

ketentuan undang-undang dan menyesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib memperhatikan dan

menghormati nilai-nilai hukum atau hanya menjadi “trompet undang-

undang” dan kaku menerapkan undang-undang karena undang-undang

mempunyai semangat nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan

ditegakkan. Misalnya ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi

masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya, sedapat mungkin diterapkan.

3. Untuk mengisi kekosongan perudangan-undangan atau hukum tertulis.

Untuk itu, suatu perkara yang tidak ada peraturan hakim tetap wajib

memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan

metode analogi terhadap suatu peraturan yang mirip dengan perkara yang

diperiksa (khusus dalam perkara perdata), sedangkan dalam perkara

pidana tidak dibenarkan menggunakan metode analogi).

Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh

hakim adalah sebagai berikut :

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip

dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.

2. Peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu

menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkar yang

ditangani.

3. Peraturan juga ada, tetapi peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan

kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga hakim wajib

menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam penemuan hukum, menurut Van Gerven sebagaimana dikutip

oleh Sudikma Mertokusumo.

juga mengemukakan adanya dua aliran yaitu aliran progresif dan

aliran konservatif. Para penganut aliran progresif berpendapat, bahwa

hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial,

sedangkan aliran koservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan

hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.

Menurut Lawson. bahwa dalam mencari suatu ketentuan yang

dilakukan oleh hakim, dibedakan dalam tahap sebagai berikut,

1. Melihat kata-kata dalam ketentuan itu kemudian menyimpulkan peraturan

tersebut secara keseluruhan, apabila ternyata kata-kata dalam ketentuan

itu tidak bermakna ganda dan sudah jelas, maka hakim tinggal

menerapkannya.

2. Apabila teks kata-kata dalam peraturan itu bermakna ganda tidak jelas

atau tidak pasti, maka barulah hakim mengunakan bantuan eksternal.

Ternyata, Lawson menganggap ada teks undang-undang yang

bermakna ganda atau tidak jelas sehingga hakim perlu menafsirkan

dengan melakukan penemuan hukum. Sementara di lain pihak, Pitlo

seperti yang dikutip Marwan Mas.membedakan penemuan hukum ke

dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Penemuan hukum dalam arti sempit, yaitu semata-mata hanya kegiatan

berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam

undang-undang.

2. Penemunan hukum dalam arti luas yang mencakup interpretasi yang

dibedakan atas 1) kalangan yang berfikir legistis, yang melihat ketentuan

undang-undang terlepas satu sama lain; 2) kalangan berpikir organis, yang

mencarir hubungan antara ketentuan-ketentuan itu.

Dalam proses pelaksanaan penemuan hukum, keputusan ilmu hukum

menentukan bahwa hakim melakukan tugas dan dilakukan dalam tiga

tahapan82 sebagai berikut :

1. Tahap Konstatir, yaitu hakim menyatakan benar terjadi peristiwa konkret.

Misalnya, A dinyatakan benar-benar telah memecahkan kaca jendela

rumah milik B, sehingga D mengalami kerugian. Pada tahap ini, hakim

melakukan kegiatan konsstatir yang bersifat logis atau fakta dan bukti-bukti

yang terungkap dalam persidangan. Untuk mengkonstatir suatu peristiwa

konkret, maka peristiwa konkret tersebut harus dibuktikan terlebih dulu.

Tanpa membuktikan peristiwa-nya, hakim tidak boleh mengkonstatir atau

menyatakan bahwa peristiwa konkret tersebut benar-benar telah terjadi.

Dengabn demikian, setelah peristiwa konkret dibuktikan, maka hakim

dapat mengkonstatir atau menyatakan telah terjadi peristiwa dimaksud.

2. Tahap Kualifikasi, yaitu hakim mengkualifikasikan peristiwanya, termasuk

hubungan yang menyebabkan perubahan atau peristiwa tersebut terjadi.

Disini hakim mengkualifikasikan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu

melawan hukum sesuai ketentuan undang-undang atau tidak.

3. Tapah konstitulir yaitu hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa

yang diperiksa. Pada tahap ini, hakim menggunakan “Sillogisme” yang

menarik kesimpulan premis mayor berupa penentuan peraturan hukum

yang dilanggar, dan premis minor yaitu perbuatan yang melawan hukum.

5. Metode Penemuan Hukum

Telah disinggungkan sebelumnya bahwa peraturan perundang-

undangan yang dibuat manusia tidaklah ada yang sempurna yang dapat

mengkomodir semua persoalan manusia. Oleh karena itu harus

diketemukan hukum dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi

peraturan perundang-undangannya. Untunk menemukan hukumnya

tersedia beberapa metode penemuan hukum

Dalam hal ini peraturan perundanng-undangannya tidak jelas maka

tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Telah lama ajaran

interpretasi atau penemuan hukum ini dikenal, yang disebabkan

hermeneutic yuridis atau metode yuridis.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti

hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan

peraturan-peraturan hukum. Kalau kita bicara penafsiran yang dilakukan

oleh hukum yang dimaksudkan adalah tidak lain adalah penafsiran atau

penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak

menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret

yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan berarti sekedar

menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumsi.

Ajaran tentang penafsiran dari abad ke-19 ini sangat dipengaruhi oleh

Von Savigny. ia memberikan batasan tentang penafsiran sebagai

rekonstruksi pikiran yang tersimpulkan dalam undang-undang. Ini bukan

merupakan metode penafsiran yang dapat digunakan semuanya, tetapi

menurut Von Savigny pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus

dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undang-

undang. Dalam suatu peristiwa konkret dapat terjadi bahwa unsur yang

satu dapat didahulukan dari yang lain. Untuk ini tidak ada pedoman

umumnya. Semua tergantung pada peristiwa konkret.

Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 4 yaitu interpretasi

gramatikal, sistematis, historis dan teleologis. Di samping itu dikenal

interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Interpretasi Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa sebagai bentuk artikulasi. Hukum tak

mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa menjadi suatu hal

yang sangat penting bagi hukum: peratuaran perundang-undangan

diwujudkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun

dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun

diperlukan bahasa.

Untuk mengetahui makna ketentuan hukum undang-undang maka

ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan

menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Disini arti atau makna

ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.

Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau

penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan

undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode

interpretasi yang lain.

Pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan

penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga dengan

metode objektif.

Contoh interpretasi gramatikal misalnya mengenai isitlah

“dipercayakan” seperti yang tercantum dalam Pasal 432 KUHP. Kalau

sebuah paket diserahkan kepada dinas perkeretaapian (PJKA), sedangkan

yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu,

maka berarti dipercayakan (HGH 22 Juli 1925, T hal. 122-516). Jadi

dipercayakan ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan.

5.1. Interpretasi Sistematis atau Logika

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan

menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau

dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.

Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari

sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Dalam penafsiran sistematis hukum dilihat oleh hakim sebagai suatu

kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat hanya

sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu

sistem.

Jadi kalau rumusan atau interpretasi suatu peraturan didasarkan

pada letak peraturan itu dalam keseluruhan sistem peraturan, maka

disebut interpretasi sistem. Tidak hanya satu peraturan dalam satu

himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari

himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tetentu dari peraturan

itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau

asas yang sama. Contoh interpretasi sistematis misalnya kalau hendak

mengakui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan

oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam

KUHP, yang berbunyi bahwa “Barang siapa mengakui seorang anak

sebagai anaknya menurut KUHPerdata padahal diketahui bahwa ia

bukanb bapak dari anak tersebut, diancam.

5.2. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang

menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi

historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran

menurut sejarah terjadinya undang-undang.

Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kepentingan atau

kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat

dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu

langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat

dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya. Ini meliputi

seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.

Metode interpretasi yang hendak hendak memahami undang-undang

dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut

sejarah hukum. Disini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum

sepanjang sejarah. Di sini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang

dipergunakan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai contoh misalnya. Untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam

KUHPerdata diteliti sejarah lainnyaBW, Code Civil dari 1804 atau mundur

lebih jauh sampai kepada hukum romawi, maka kita menafsirkannya

dengan interpretasi menurut sejarah hukum UU No. 1 Tahun 1974 hanya

dapat dimengerti degan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi

industi dan gerakan emansipasi buruh.

5.3. Interpretasi Teologis atau Sosiologis

Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan

pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan dari tujuan undang-undang

dari pada bunyi kata-kata saja. Di sini hakim mencari tujuan peraturan

perundang-undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis

menurut undang-undang yang subjektif– ditentukan secara objektif.

Interpretasi teleologi terjadi apabila makna undang-undang itu

diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-

undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana

untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang.

Metode ini baru dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang

dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.

5.4. Interpretasi Komperatif

Di samping metode-metode interpretasi tersebut diatas masih dikenal

metode interpretasi komperatif dan antisipatif.

Interpretasi komperatid adalah penafsiran dengan

memperbandingkan. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan

mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi komperatif

maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temnu

pada penyelesaian yang dikemukakan di pelbagai negara. Terutama bagi

hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting. Di luar hukum

internasional kegunaan metode ini terbatas.

5.5. Interpretasi Anisipatif atau Futuristis

Pada penafsiran antisipatif maka dicari pemecahannya dalam

peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam

rancangan undang-undang. Contoh mengenai hal ini biasa jumpai pada

dalam putusan mengenai pencurian aliran listrik. Pada waktu HR pada

tanggal 23 Mei 1921 (electriciteitsarrestm N.J 1921) menemukan bahwa

listrik termasuk barang yang dapat dicuri (310) Sr, 362 KUHP) sudah

direncanakan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan

itu dinyatakan diancam dengan pidana.

5.6. Interpretasi Restriktif

Disini untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang

lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini adalah suatu metode

penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik

tolak pada artinya menurut bahasa.

5.7. Interpretasi Ekstensif

Disini dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Sebagai contoh misalnya penafsiran kata”menjual” dalam pasal 1576 KUH

Perdata. Oleh HR ditafsirkan luas yaitu bukan hanya berarti jual beli saja.

Tetapi setiap peralihan hak milik.

6. Perkembangan Penemuan Hukum

Aliran-aliran perkembangan antar tugas hakim dengan eksistensi

undang-undang di kenal dalam tiga aliran sebagai berikut.

1. Aliran pra-kodifikasi hukum (sebelum tahun 1818), belum dikenal

adanya hukum tertulis atau kodifikasi hukum, dan hukum yang berlaku

ada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga penemuan

hukum-hukum juga belum ada.

2. Aliran legis, menganggap undang-undang itu sudah lengkap, di luar

undang-undang bukan hukum, aliran ini menganggap hakim sebagai

pelakana undang-undang belaka, sama sekali tidak dikenal. Hukum

sebagai akibat undang-undadng dianggap sudah lengkap, sehingga tidak

perlu laggi ditafsirkan.

Kehadiran aliran legis didasarkan pada ajaran Montesquieu tentang “trias

politika”atau pemisah tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif,

kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudikatif. Eksistensi undang-

undang begitu diagung-agungkan yang dapat dilihat pada pernyataan

Montesquieu bahwa hakim tidak lain hanya corong yang mengucapkan

teks undang-undang. Apabila teks itu ber jiwa dan tidak manusiawi, para

hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuataannya maupun

ketaaatan.

Justianus begitu berani mengancam dengan pidana bagi siapa saja

memberanikan diri untuk menafsirkan undang-undang. Menurut Justianus,

interpretasi terhadap undang-undang merupakan sesuatu yang salah, dan

interpretasi terhadap undang-undang hanya dimungkinkan atas

persetujuan Kaisar sebagai pengusa negara.

3. Alran penemuan hukum oleh hakim, menganggap hukum atau

undang-undang itu tidak lengkap, sehingga perlu diantisipasi dengan

penemuan hukum oleh hakim.

Dalam perkembangan dan upaya hakim dan untuk melakukan penemuan

hukum, terlebih pada efektivitas tugas hakim dengan keberadaan undang-

undang. Kepustakaan ilmu hukum membaginya dalam beberapa aliran

sebagai berikut :Aliran begriffs-yurisprundens menganggap bahwa hakim

dapat melakukan dengan penafsiran tetapi penafsiran yang dilakukan

masih terkait pada undang-undang.

Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan tertutup

yang secara umum menguasai tingkah laku manusia. Pengertian hukum

bukanlah sebagai sarana melainkan suatu tujuan, sehingga ajaran hukum

menjadi ajaran tentang pengertian (begriffsyurispruden) atau permintaan

pengerttian yang mengkulkuskan rasio dan logika. Dengan demikian,

kendati hakim bebas dari ikatan undang-undang tetap harus bekerja

dalam sistem hukum yang tertutup.

Penempatan rasio dan logika secara istimewa dimaksudkan untuk

melengkapi kekurangan undang-undang dengan menggunakan hukum-

hukum logika. Demikian pula, dalam menafsirkan undang-undang, hakim

harus memperluasnya berdasarkan rasio namun, aliran ini juga

mengabaikan tujuan hukum tentang beradilan dan kemanfaatan hukum

bagi masyarakat, hanya mengedepankan tujuan hukum berupa, kepastian

hukum.

2. Aliran freierechtschule (aliran hukum bebas), merupakan cara

penemuan hukum yang member kebebasan pada hakim melallui metode

“konstruksi huku”. Hakim diberi kebebasan dalam menemukan hukum,

dalalml arti hakim bukan sekedar menerapkan undang-undanag saja,

melainkan jufa memperluas dan membentuk hukum melalui putusannnya.

Untuk mensinergikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat,

aliran freierechtschule ini membolehkan hakim menyimpang dari undang-

undang. Dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka aliran ini menganut

teori teris dan utilistis dimana hakim diberi kewenangan melakukan freis

ermessenn. Penganut aliran ini antara lain. O. Bullow (dalamm bukunya :

Gesetz and richretkonigtum), serta E. Fuch.

3. Aliran soziologisxhe-rechtsule, yaitu hakim dalam menemukan hukum

senantiasa memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat. Hakim diharapkannya dengan nilai

hukum dan kultur hukum yang dianut oleh warga masyarakat

soziologisxhe-rechtsule juga tidak menyetujui apabila hakim hanya

menjadi terompet undang-undang. Namun, pemberian kebebasan bagi

hakim tidak disetujui karena kemungkinan hakim dapat sewenang-wenang

menafsirkan undang-undang. Juga tidak membiarkan adanya pemberian

freis ermesson bagi hakim. Penganut aliran ini, antara lain Artur

Henderson, Artur L. Corbin, dan I.H. Humas.

4. Aliran sistem hukum terbuka yang menganggap bahwa hukum

sebagai satu sistem diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar huku,

dan dalam penemuan hukum oleh hakim senantiasa berdasarkan pada

kreteria “pemahaman intelektual dan rasio dan logika”. Serta penilaian

dengan menggunakan penlaaran logis”. Aliran ini mengajarkan bahwa

hukum sebagai suatu sistem senantiasa saling berhubungan dan

berkaitan antar subsistem yang ada di dalamnya. Hakim dalam

melakukan penemuan hukum, bekerja atas dasar penilaian yang hasilnya

merupakan perluasan atau sesuatu yang baru bagi masyarakat.

Paul Scholten menilai sistem hukum itiu sesuatu yang logis tetapi tidak

tertutup. Ajaran Paul Scholten ini disebut open system van het recht atau

sistem hukum terbuka. Menurut ajaran ini, sistem hukum itu tidak realistis,

sehingga senantiasa membutuhkan perluasan putusan hakim melalui

penilaian yang dilakukan dalam wujud “interpretasi dan kontruksi”.

5. Aliran penemuan hukum heteronom dan otonom, penemuan hukum ini

dibahasa tuntas oleh Sudino Mertokusomo. Penemuan hukum heteronom

terjadi apabila hakim dalam melakukan penemuan hukum sepenuhnya

tunduk pada undang-undang dengan demikian, hakim hanya sekedar

mengkonstatir menerapkan bunyi dan maksud ketentuan undang-undang

dengan peristiwa konkret yang diperiksanya.

Penemuan hukum otonom terjadi apabila hakim dalam menjatuhkan

putusan, dibimbing oleh pandangan-pandangan pikirannya sendiri. Hakim

dalam menjatuhkan putusannya didasarkan atas penilaian yang

diyakininya, atau peristiwa konkret yang diperiksa dengan tetap

berpedoman pada maksud ketentuan undang-undang. Dalam penemuan

hukum otonom, hakim dalam menjatuhkan putusannya senantiasa

dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri dan

menurut apresiasi pribadi hakim sendiri.

Pandangan tersebut menurut van Eikem Hommes sebagai pandagan

baru yang disebut “materiil yuridis”. Di Jerman, pandangan tersebut

dipertahankan oleh Oskar Bullow dan Engen Ehrilisch. hakim pada

penemuan hukum otonom, menjalankan fungsi yang mandiri dalam

menerapkan ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.

Namun, Sudikno Mertukusumo. menilai tidak ada batas yang tajam antara

penemuan hukum, umumnya mengandung unsur-unsur heterogen dan

otonom.

7. Penemuan Hukum Modern

Sesudah perang dunia ke-2 timbul lagi kritik terhadap pandangan hakim

sebagai substantie aotomatat di bawah pengaruh pandangan exisensialisme.

Kritik mendasar terhadap positivisme undang-undang legisme terletak pada

pandangan bahwa model subsumptie itu tidak dapat dipertahankan. Sebagai

penemu hukum tidak dapat menetapkan secara objektif apa persitiwanya,

apa peraturannya dan kemudian menghubungkannya secara logis. Sejak

menentukan peristiwa yang relavan, memilih peraturan yang relavan dan

menghubungkan satu sama lain, momentum penilaian selalu berperan.

Salah satu pokok pandangan modern ini adalah bahwa bukan sistem

perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah

kemasyarakatan yang konkret yang harus dipecahkan. Undang-undang

bukanlah peran penuh jawaban yang paling tidak membutuhkan beberapa

penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkret, tetapi lebih

merupakan suatu usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman dalam

penemuan hukum. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum,

tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk

penyelesaian masalah-masalah hukum.

Pandangan penemuan hukum modern ini dapat digolongkan dalam

pandangan :gesystematiseerd” dari Freirechtbewegung. Metode penafsiran

undang-undang yang digunakan disini terutama adalah sosiologis. Menurut

jalan pikiran ini diakui, bahwa dalam penemuan hukum unsur dengan

penilaian yang sesuai dengan sistem. Hasilnya tidak dijabarkan secara logis

dari peraturan umum yang abstrak, tetapi sekaligus selalu merupakan

resultante pertimbangan ke semua kepentingan dan nilai dalam persidangan.

Pada asasnya yang menonjol adalah masalah ke masyarakatan.

Penganut aliran ini (problem oriented) pada umumnya menekankan bahwa

masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah ke masyarakatan dan

dari sinilah harus dicapai penyelesaian yang paling dapat diterima dalam

praktik. Titik tolak ini terutama berarti kita harus selalu sadar akan kenyataan

bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara untuk mengatur

masalah ke masyarakaratan. Setiap orang selalu mulai dengan penemuan

hukum dapat menuju kepada hasil akhirnya diharapkan. Untuk dapat

memutuskan hal ini seorang yuridis hanya sekurang-kurangnya mengetahui

kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh model apa yang digunakan.

Titik totak dalam memilih metode adalah, bahwa sistem itu merupakan

pedoman dalam menemukan penyelesaian.

Pemecahan masalah dengan mendasarkan pada sistem berpikir problem

oriented ini terjadi melalui beberapa tahap. Pertama hakim peneliti masalah

yang dianjurkan kepadanya untuk diterjemahkan secara yuridis apakah

hukum dapat membantu memperoleh pemecahan yang diharapkan ? kalau

ya, maka diterapkan peristiwa mana yang dianggap relavan telah

diketengahkan sebelumnya bahwa saling ada hubungan antara peristiwa dan

peraturan : peristiwa menentukan peraturan yang relavan, tetapi peraturan

menentukan seklaigus peristiwa dan peraturan penyelelsaian akhir yang ada

di dalam benak hakim memegang peranan. Kalau bagian pertama penelitian

kea rah penyelesaian hukum telah dilakukan maka selanjutnya semua nilai

dan kepentingan yang berkepentingan yang berkaitan yang memegang

peranan dalam masalah di timbang-timbang dan harus dijatuhkan pilihan.

Sesudah itu semuanya barulah dapat kita lihat ke seluruh konteks masalah

dan sampai pada putusan, di mana kita dapat menyelesaikan maksud

pembentuk undang-undang dengan situasi konkret, di lihat dari keadaan

kemasyarakatan yang actual.

Berikut ini akan dikemukakan sebuah contoh : seorang pria dan seorang

wanita mengaku telah hidup dengan segala suka dan dukanya tanpa

menikah selama bertahun-tahun. Mereka telah bersumpah setia, apa pun

yang terjadi serta akan saling member bantuan sampai kematian

memisahkan mereka. Pertanyaannya adalah apakah si wanita mempunyai

hak atas penisun ?

Bagi yang berpikir menurut sistem semata-mata (sistem oriented,

systeemdenked) jawabannya mudah. Undang-undang hanya mengatur

pensiun, janda kepada janda yang ditinggal mati suaminya : Disini formalitas

perkawinan adalah esensial. Dalam hal ini wanita yang tidak ada ikatan

perkawinan dengan seorang pria tidak berhak atau pensiun duda.

Bagi yang berpikir problem oriented, kalau ia hendak pertimbangkan untuk

member pembayaran kepada si wanita, maka harus meneliti dahulu apakah

hubungan antara kedua orang menunjukkan kesamaan atau kesesuaian

dengan pandangan tentang hubungan perkwaina. Ia harus menilai keadaan

kehidupan nyata para pihak dengan peraturan-peraturan yang memberi ciri-

ciri perkawinan kalau si penemu hukum berpendapat bahwa hubungan kedua

pihak dapat disamakan dengan perkawinan, harus dipertanyakan apakah

ketentuan pensiun itu dapat diterapkan pada hubungan mereka seakan akan

merupakan perkawinan. Sebelum hal ini diputus dia harus menimbang

semua nilai dan kepentingan yang berkaitan dengan pertanyaan hukum ini.

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. dalam penemuan

hukum yang problem oriented. Kepentingan justiciable (pencari keadilan)

lebih diutamakan. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 20

Januari 1989 No. 1400 K/Pdt/1986 (MA, 1991: 39) dalam menafsirkan UU

No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan beda agam.

Dengan mempertimbangkan bahwa :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apa apa pun yang

menyebabkan bahwa perbedaan agama antar calon suami dan istri

merupakan larangan, yang sejalan dengan Pasal 27 UUD yang

menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan hak

asasi untuk kawin dengan sesame warga sekalipun berlainan agama:

dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan

agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah

sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD tentang dijaminnya oleh negara

kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-

masing.

2. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai

perkawinan calon suami istri yang berlainan agama.

3. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 66 UU No. 1

Tahun 1974, yaitu “Sejauh telah diatur dalam undang-undang ini,

dinyatakan tidak perlu … naun regeling op de gtemengde Huwelijken (S

1933 No. 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan

prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974

dengan kekdua ordonasi tersebut.

4. Dengan demikian terdapat kekosongan hukum.

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum

maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan

tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut

berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif dari segi

kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa

penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan

atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah

dapat ditemukan dan ditentukan hukunya:

Mengadili diri :

a. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta No. 655/1.7554/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Memerintah Pegawai pencatat pada kantor catatan sipil Provinsi DKI

Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vony Gani P

(Islam) dengan Adrianus petrus Hendrik Nelwon (Kristen) setekah dipenuhi

syarat-syarat menurut undang-undang.

D. Soal

1. JelaskanBatasan Peneman Hukum

2. Ceritakan secara singkat Sejarah Penemuan Hukum

3. Jelaskan bagaimana Sistem Penemuan Hukum

4. JelaskanDasar HukumPenemuan Hukum di Indonesia

5. JelaskanMetode Penemuan Hukum

6. Jelaskan secara singkat Perkembangan Penemuan Hukum

7. Jelaskan secara singkat Penemuan Hukum Modern

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984


Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004. Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986


BAB XIV

ALIRAN-ALIRAN TEORI DALAM ILMU HUKUM


1. Mahasiswa mampu memahami Aliran-aliran Ilmu Hukum

2. Mahasiswa mampu memahami Teori-teori Kekuatan Hukum


1. Mahasiswa mampu menjelaskan Aliran-aliran Ilmu Hukum

2. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan Teori-teori

Kekuatan Hukum

C. Uraian Materi

3. Aliran-aliran Ilmu Hukum

4. Teori-teori Kekuatan Hukum

1. Aliran-aliran Ilmu Hukum

Adapaun aliran-aliran teori dapat ilmu hukum sesuai perkembangnya,

mencatat beberapa aliran teori hukum.

1.1. Sejarah hukum alam adalah kisah kegagalan umat manusia

dalam mencari keadilan absolute. Barulah kali dalam kurungw aktu 2500

tahun yang lalu, muncul pemikiran tentag hukum alam dalam berbagai

bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih

tinggi dari hukum positif yang telah ditolak dan dicemoohkan pada

interval waktu tertentu.

Hukum alam mempunyai fungsi jamak. Ia merupakan instrument utama

dalam transpormasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu

sistem yang luas dan cosmopolitan merupakan senjata yang dipakai oleh

kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan

dan para kaisar jerman.32

32W. Prifrieda, Legal Theary, lomdon, Stevens& Sone limited, 1980, hal,43

Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber kepada

Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak

boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno

(pendiri aliran Stoic). Umumnya penganut Hukum Alam memandang

hukum dan moral merupakan pencerminan dan pengaturan secara internal

dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum

moral.

Thomas Aquinas sebagai salah satu penganut hukum alam memandang

ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan bertujuan untuk kebaikan dan

dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Aquinas sebagaimana yang dikutip MArwan mas juga membagi hukum

alam menjadi empat komponen, yaitu sebagai berikut :

1. Lex Aeterna, yaitu rencana pemerintah sebagaimana dibuat oleh raja.

2. Lex Naturalis, yaitu bagian dari Lex aeterna yang dapat “ditangkap

manusia melalui akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya.

3. Lex Devina, yaitu berfungsi melengkapi asas-asas yang ada pada Lex

Aeterna yang isinya sebagai petunjuk yang berada dari Tuhan tentang

bagaimana manusia harus menjalani kehidupannya.

4. Lex Human, yaitu penyesuaian hukum dengan dalil-dalil akal di mana

hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal bukanlah hukum, teapi

hukum yang menyimpang.

Dalam kiprahnya, aliran hukum alam senantiasa berpedoman bahwa

hukum yang bebas adalah hukum yang berasal dari Tuhan sebagaimana

hukum kodrat yang sesuai dengan alam kemudian dicurahkan ke dalam

jiwa manusia, suatu hukum yang abadi dan tidak berubah-ubah. Pada

hakekatnya menurut teori hukum alam ada kaidah yang sifatnya

“Universal” ia selalu merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dan eksis

daripada hukum positif. Kehadiran hukum alam oleh kalangan ilmuwan

hukum dinilai mucul begitu kuat dan pada saat yang lain dapat diabaiikan,

akan tetapi ia tidak akan pernah mati.

Masalah yang acap kali dihadapi hukum alam dalam sejarah

perkembangannya. Ditandai ketika muncul aliran positivisme di abad ke 17

yang menilai hukum alam sebagai hukum yang tidakn rasional. Akan

tetapi, dalan praksisnya, penganut hukum alam tetap eksis pada pendirian

bahwa seluruh dunia tetap dikuasai oleh hukum yang abadi (Lex Aeterna)

sebagai dasar dan alasan bagi hukum positif untuk memperoleh kekuatan

mengikat.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan

hal esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari

hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya

hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup

banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum

bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke 17, substansi hukum alam

telah menempatkan sautu asas yang bersifat universal yang biasa disebut

dengan HAM. Kemudian sekitar abad ke-19 hukum alam kembali bangkit

setelah sebelumnya ditinggalkan oleh para penganut aliran “Positivisme”.

Salah satu pelopor kebangkitan hukum alam di abad ke-19 adalah

Stemmer; seorang filosofi Jerman yang begitu yakin bahwa hanya unsur-

unsur saja dari pengetahuan manusia yang memiliki validitas universal.

Stammer membedakan antara “The concept of Law” atau suatu definisi

formal belaka dengan “the idea of Law” atau hukum sebagai realisasi

keadilan.

1.2. Aliran Hukum Positivisme dan Utilitarinisme

Aliran positivis mengatakan “kaidah hukum itu hanya bersumber dari

kekuasaan negara yang tertinggi, dari sumber itu hanyalah hukum positif

yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik ekonomi,

sosial dan budaya”, Aliran ini dipelopori oleh Jhon Austin yang sering

dibuat sebagai “Bapak Ilmu Hukum Inggris serta Hans Kelsen yang

terkenal dengan teorinya “Hukum Murni” teori “Hukum Murni” Hans Kelsen

mengatakan bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak

boleh dicermati oleh ilmu-ilmu sosiologi, sejarah dan etika.

Penganut lainnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang dianggap

oleh sebagian pakar lebih pantas menyandang gelasr “Bapak Ilmu Hukum

Inggris” Bentham adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan agar

hukum dikodifikasikan, tetapi untuk merombat hukum inggris yang

umumnya tidak tertulis (Commen Law) . dianggapnya sesuatu yang dapat

menimbulkan kekacauan. Pandangan Bentham tersebut, kendati ia gigih

memperjuangkan kondifikasi hukum para pakar lebih cenderung

menggolongkah Bentham dalam aliran Utilitarinisme “bersama Jhon

Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf Von Jhering (1818-1892).

Aliran teori hukum positivis lahir sekitar abad ke – 19 yang didorong oleh

pengaruh perkembangan masyarakat. Perkembangan tersebut

menimbulkan sikap kritis terhadap hukum alam yang dianggap tidak

mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, aliran positifisme juga lahir atas dasar inspirasi dari “Positivis

Sosiologis” baik dari ajaran filosof Perancis, Auguste Comte, maupun

pemikiran dari Herbet Spencer.

Conte sebagai pelapor atau bapak dari Sosiologi modern. Menyatakan

bahwa terdapat adanya kepastian hukum dan perkembangan yang

menguasai roh manusia dan segala gejala-gejala hidup bersama.

Dan itu cara mutlak. Comte sebagaimana dikutip Achmad Ali.

memandang hukum itu tampak dalam tiga perkembangan yang dilalui oleh

semua masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Teologis, yaitu tahap dimana manusia percaya pada kekuatan-

kekuatan Illahi di belakang gejala-gejala alam.

2. Tahap Metafisis, yaitu tahap dimulainya kritik terhadap segala pikiran,

termasuk pikiran teologis, ide-ide teologis diganti dengan ide-ide abstrak

dari metafisis.

3. Tahap Positif, yaitu tahap dimana gejala-gejala tidak diterangkan lagi

oleh suatu ide alam yang abstrak, tetapi diterangkan melalui gejala lain

yang mendapati hukum-hukum di antara mereka. Hukum-hukum itu tidak

lain dari suaut relasi yang konstan antara gejala-gejala tadi.

Hart seperti yang dikkutip Dias95 (1976) salah seorang pengikut aliran

positivisme, memandang bahwa pada dasarnya positifsme itu

mengandung berbagai arti, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan perintah yang berisi perintah

2. Analisis atas konsep-konsep hukum adalah usaha yang mempunyai

nilai untuk dilakukan. Analisis tersebut, berbeda dengan studi sosiologis

dan historis, serta berlainan pula dengan penilaian kritis.

3. Keputusan-keputusan dapat diduksikan secara logis dari peraturan-

peraturan yang sebelumnya sudah ada, tanpa harus menunjukkan pada

tujuan-tujuan sosial, kebijakan, dan moral.

4. Penghukum (Judgment) secara moral tidak boleh diteggakkan dan

dipertahankan oleh penalaran rasional, atau oleh suatu pembuktian dan

pengujian.

5. kHukum yang diundangkan atau ditetapkan, harus senantiasa

dipisahkan dari faktor-faktor di luar hukum yang seharusnya diciptakan

atau dicita-citakan. Inilah yang sekarang sering diartikan dan diterima

sebagai pemberian arti terhadap positivism. Jhon Austin selaku penganut

utama ajaran positivism menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum

adalah dari kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.

Jhon Austin sebagai seorang penganut positivisme menilai bahwa

sumber hukum yang lain adalah sumber hukum yang lebih rendah

(Subordinate sources). Bahkan, sebenarnya sumber yang lain itu bukanlah

sumber hukum. Hukum identik dengan kekuasaan negara, dan hukum

hanyalah hukum tertulis atau hukum positif saja, dapat menimbulkan

kesimpangsiuran dalam memandang keberadaan hukum yang hidup dalam

masyarakat (Living Law) yang ternyata sangat diakui. Ajaran Jhon Austin

tampaknya tidak memperhatikan fenomena dalam masyarakat sebagai

komunitas yang mempunyai nilai kesemestaan dalam mewujudkan

kehidupan yang damai.

Hukum tertulis yang diagung-agungkan oleh Jhon Austin sebagai

hukum yang berasal dari kekuasaan, dalam kenyataannya justru selalu

tertinggal dari perkembangan masyarakat, akibat sifatnya yang kaku hukum

positif selalu tertatih-tatih mengejar suatu peristiwa dalam masyarakat yang

seharusnya diatur.

Tampak betapa pemikiran positivisme dalam kondisi saat ini, semakin

tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat yang setiap saat mengalami

perubahan akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi dunia. Ternyata,

ajaran positivisme tidak akan mampu menangkal derasnya arus perubahan

yang melanda masyarakat dunia yang kadang jauh melebihi perkiraan.

Begitu pula, teori hukum murni dari Hans Kelsen (1881-1973) yang

sebetulnya merupakan bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang

ideologis. Teori ini juga dinilai sebagai penjelmaan dan pengembangan dari

aliran positivisme yang menolak ajaran yang bersifat ideologis. Teori hukum

murni menghendaki hukum harus bersih dari pengaruh politik, sosiologi,

sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum

adalah “ilmu normative” yang semata-mata berada dalam dunia “Sollen”

dengan cirri khas pada sifatnya yang hipotesis.

pokok-pokok ajaran hukum murni Hans Kelsen di atas, sebagaimana

yang dikutip Satjipto Raharjo 96 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan teori hukum, seperti juga setap ilmu, adalah untuk mengurangi

kekalutan dan meningkatkan kesatuan (Unty).

2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ilmu hokum

merupakan pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hokum

yang seharusnya ada.

3. Ilmu hukum adalah normative, bukan ilmu alam

4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak dengan

persoalan efektivitas norma-norma hukum.

5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, dan suatu teori tentang cara

pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang

spesifik.

6. Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu,

adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Melihat pokok-pokok ajaran hukum murni di atas, terlihat bahwa Hens

Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh lain di luar hukum,

seperti politik, ekonomi, sosial, sejarah, dan sebagainya Kelsen juga menolak

masalah keadilan

Konsep pemikiran Hans Kelsen dalam bentuk lain, adalah konsep

“grundnorm” atau “teori stufenbau”, yaitu dalil yang menganggap bahwa

semua hukum itu bersumber pada satu induk;

The Basic norm is the “source” of law. But, in a wider sense, every legal

norm is a “source” of the that other norm , the creation of which it regulates, in

determining the procedure of creation and the contents of the morn be

created. In this sense, any “Superior” legal norm is the “source” of the

“inferior” legal norm. Thus the constitution, a statute “ of statutes created on

the basis of the constitution , a statute is the “source” of the judicial decision

based thereon. The judicial decision is the “source” of the duty it imposes

upon the party, and so on.

Setiap norma hukum adalah sumber dari norma hukum lainnya yang

pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut, di dalam menentukan

prosedur pembentukan dan isi dari norma yang dibentuk. Setiap norma

hukum yang lebih tinggi adalah sumber dari norma hukum yang lebih rendah.

Dengan demikian, konstitusi adalah sumber dari Undang-Undang yang

dibentuk atas dasar konstusi tersebut.

Langsung atau tidak teori inilah yang berlaku sebagai tata urutan

perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dalam TAP MPRS No.

XX/MPRS/1966 yang kemudian dikoreksi dedngan TAP MPR No.

III/MPR/2000.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses peraturan

perundang-undangan, maka negara Republik Sebagai negara Yang berdasar

atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan. Untuk itulah kemudian dibuatlah Undang-Undang No

10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Di mana Pasal 7

diatur mengenai jenis dan hirarki peraturan pemndang-undangan yang dapat

digambarkan dalam bentuk piramida Hans Kelsen sebagai

UUD 1945

UU/ PERPU

pp

PERPES

PERDA

1. PERDA PROVINSI

2. PERDA KAB/ KOTA

3. PERATURAN DESA

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2014

Aliran hukum positivisme-dogmatik yang pada awalnya berkembang di

Amerika Serikat yang lebih sering dijadikan landasan berpikir oleh kaum

formalism hukum, terutama pengacara, sebetulnya sudah mulai

ditinggalkan dan dikecam oleh ahli hukum terkenal. Beberapa ahli

hukum yang mengecam aliran hukum positivisme –dogmatik adalah

sebagai berikut :

1. Roberto mangabeira Unger (dalam bukunya, the critical Legal

studies movement) menyatakan, bahwa hukum bukanlah unutk hukum

seperti dipahami penganut positivis. Unger memandang hukum harus

dikembalikan kepada akar moralitas (hati nurani) dan releginya,

kemudian meninggalkan praktik hukum yang semata-mata formalitas

dan procedural.

2. Mare Galanter melalui tuntutan tentang “delegalization”

menyoroti tentang semakin berkembangnya penyelesaian hukum dalam

kehidupan masyarakat melalui nontiligasi (penyelesaian di luar

pengadilan”, seperti mediasi dan arbitrase. Konsep ini juga popular

dengan istilah “alternative dispute resolution”.

3. Nonet & Selznick dengan ide “responsive law” atau “hukum

responsive” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum

harus diposisikan sebagai fasilitator dan aspirasi warga masyarakat.

4. Jeremy Bentham berpendapat bahwa fungsi hukum itu

memberikan kebahgiaa kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada

sebanyak-banyaknya warga masyarakat (the greatest hap pines of the

great people).

Aliran utilitarinisme (utilistis) atau kemanfaatan dipelopori oleh Jeremy

Bentham, Rudolf von jhering,dan Jhon Stuart Mill. Ketiga tokoh ini,

terutama Jhering ada yang mengelompokkan ke dalam aliran positivis

utilistis dan ada pula yang menggolongkannya ke dalam aliran

sosiologis, tetapi menurut Achmad Ali99 ketiganya tergolong ke dalam

aliran utilistis karena ajarannya lebih mencerminkan pada adanya

penekanan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun ajaran ketiga tokoh

ini adalah sebagai berikut :100

1. Jeremy Bentham mengajarkan tentang tujuan hukum yang

utilistis bahwa:

a. Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

b. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.

c. Ada tipe studi hukum yang disebut hukum ekspositor (ex-

pository jurisprudence) : yaitu studi hukum sebagaimana adanya yang

objeknya menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui

analisis hukum, serta ilmu hukum sensorial (censorial jurisprudence),

yaitu studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum

dan pengoperasian.

2. Rudolf von Jhering mengajarkan, bahwa hukum senantiasa

sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara

sistematis dan rasional, Serta adanya teknik hukum (pengolahan

hukum) sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum

positif secara rasional. operasiannya.

Jhering juga menolak pandangan von Savigny yang menilai hukum itu

timbul dari “jiwa bangsa” secara spontan. Jhering memberi contoh pada

hukum Romawr tentang adanya karateristik sistem egoisme yang

berdisiplin (system des disciplinie egoismus), bahwa hukum

digabungkan dengan “egoisme bangsa" dan hanya yang dianggap

berguna bagi bangsalah yang dapat diterima sebagai hukum. Oleh

karena itu, Jhering menilai kehadiram hukum selalu sesuai dengan

kepentingan bangsa, sehingga hukum tidak lahir secara spontanitas.

Kendati Jhering juga mengakui adanya “pengaruh jiwa bangsa” atas

kehadiran hukum, tetapi pengaruhnya tidak secara spontan. Hukum

justru dikembangkan secara sistematis dan rasional sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan negara hukum tidak dikelola

berdasarkan jiwa bangsa, tetapi dikelola yang disebut “teknik

hukum”secara sistematis dan rasional untuk dijadikan sebagai hukum

positif. Teknik hukum menurut Jhering merupakan metode yang

digunakan oleh para ahli hukum untuk menguasai hukum positif secara

rasional, agar hukum dapat diterapkan secara tepat rhadap setiap

perkara konkret.

3. Ajaran John Stuart Mill, hukum melalui tindakan harus

senantiasa ditujukan pada pencapaian kebahgiaan, dan sangat keliru

apabila hukum menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan Pada aspek

lain, juga dikenal aliran “hukum murni”(pure theory of law) yang

dicetuskan oleh Hans Kelsen. Ajaran hukum murni merupakan bagian

terpenting pula dari aliran positivisme. Ada ttiga konsep ajaran dari teori

hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang penulis

simpulkan sebagai berikut

1. Ajaran “hukum murni “bahwa hukum hanyalah yang dibuat dan diakui

oleh negara, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang ada

diluar hukum, seperti sejarah, moral, sosiologi, ekonomi, politik dan

budaya.

2. Ajaran tentang grundnorm bahwa dalam sistem hukum Suatu negara

selalu ada grunaorm atau induk yang melahirkan peraturan-peraturan

hukum di bawahnya.

3. Ajaran tentang “stufenbau theorie” bahwa seluruh peraturan

perundang-undangan ditumukan dari “norma dasar” sehingga semakin

ke bawah semakin beragam menyebar , dan sebagai norma hukum.

1.3. Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah mengatakan bahwa “hukum itu tumbuh

dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua

bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (volgeys).” Aliran ini dipelopori

oleh Friedrich Carl von savigny (1779-1861), seorang ahli hukum

Jerman, dalam kiprahnya, aliran historis menolak kecemerlangan akal

seseorang ia menganggap bahwa “hukum itu ditemukan dalam

masyarakat dan mengungkapkan kejayaan hukum pada masa lalu,

serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting dari pada pembuat

undang-undang.

Aliran sejarah menempatkan perhatiannya terhadap sejarah tata hukum

yang pernah terjadi di dunia, sehingga mengembangkan pengertian

bahwa hukum adalah sesuatu yang universal. Adapun hakikat dan

sistem menurut von savigny, adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat

yang mengembangkan dan memajukan hukum. Di lain pihak, Pucha,

salah seorang murid von savigny mengembangkan pandangan gurunya,

bahwa semua hukum merupakan perwujutan dari kesadaran yang

umum.

Pucha pada akhirnya secara tegas mengatakan, bahwa hukum itu

tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat

bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat yang pada akhirnyu ia mati

apabila bangsa itu kehilangan kebangsaanny.

1.4. Aliran Sosiologis

Aliran pemikiran sosiologis pada prinsipnya mengatakan hukum itu

adalah apa yang menjadi kenyataan dalam bagaimana secara fakta

hukum diterima, tumbuh dan berlaku masyarakat. Aliran ini dipelopon

oleh Roscou Pound (juris dan Amerika Serikat), Eugen Ehrlich, Emile

Durkheim, dan Max Weber.

Eugen Ehrlich (1862-1922)

Eugen Ehrlich adalah penulis yang pertama-tama melalui bukunya

berjudul “Sosiologi Hukum atau Grundlegung der Soziologiedes Rechts,

pada tahun l9l2”. Dalam buku tersebut, antara lain bahwa “pada waktu

sekarang, seperti juga pada waktu yang lain, pusat gaya tarik

perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak

pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi di dalam

masyarakat .... ”.

Aliran sosiologi memandang, bahwa hukum merupakan “kenyataan

sosial” dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran al didorong

oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam

masyarakat.

Emile Durkhein (l858-l9l7),

Emile Durkheim seorang sosiolog, dalam mengemukan kajiannya, tentu

saja didasarkan dari data masyarakat, Durkheim bahwa hal yang

penting dalam kehidupan masyarakat, adalah bentuk "solidaritas”. Yang

penama-tama ada adalah kesadaran bukan kesadaran individu. Pada

saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu saat terjadi hubungan

antarindividu, maka saat itu belum terbentuk pengaturan dalam

masyarakat.

Durkheim membedakan antara “hukum yang menindak” dengan yang

mengganti”. “Hukum yang menindak” tergolong ke dalam pidana,

sedangkan “hukum yang mengatur” merupakan dan spesialisasi fungsi-

fungsi. Dengan demikian, kondisi menciptakan perbedaan-perbedaan

melalui pengalaman dan penafsiran. Dalam perkembangannya, “hukum

yang mengganti” terjalinnya kerja sama yang positif antarindividu dalam

masyarakat. Apabila dibandingkan dengan “hukum yang mengganti”,

maka "hukum yang mengganti” tidak bersifat afektif dan emosional.

Tokoh lain dalam aliran pemikiran sosiologis, adalah Max Weber yang

memang berpendidikan dasar ilmu hukum. Pada awalnya Weber

mengarahkan perhatiannya pada masyarakat Jerman dengan sasaran

utama karakteristik perkembangan dunia barat, kemudian dengan

perkembangan hukum. Teori Weber seperti yang Sudikno

Menokusumo, dimulai dari definisi hukum yang dirumuskannya sebagai

berikut.

Suatu tatanan bisa disebut hukum, apabila secara eksternal dan

dijamin oleh kemungkinan, bahwa paksaan (fisik atau psikologis) yang

untuk mematuhi tatanan atau menindak pelanggaran, akan diterapkan

oleh suatu perangkat terdiri dari orang-orang yang khusus menyiapkan

diri untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

Teori Max Weber adalah “teori perkembangan hukum” yang

menganggap bahwa “perkembangan hukum itu senantiasa selaras

dengan perkembangan masyarakatnya”. Teori Weber ini oleh berbagai

pakar dinilai memang cocok apabila digunakan bagi masyarakat yang

tidak pernah melakukan revolusi, seperti Jerman. Akan tetapi, tidak

tepat apabila melihat negara atau masyarakat yang pernah melakukan

revolusi, seperti Indonesia. Pada masyarakat yang pernah berevolusi.

Ternyata perkembangan hukum tidak selalu selaras dengan

perkembangan masyarakratnya, atau sebaliknya, yang disebabkan oleh

pemikiran masyarakat yang masih “formal irrationality”.

Untuk mengukuhkan teorinya tentang perkembangan masyarakat

dengan perkembangan hukum, Weber seperti dikutip Achmad Ali

membagi tiga tahap dari “form of domination”, yaitu sebagai berikut :

l. Tahap Tradisional

a. Bentuk legitimasi, yaitu tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu.

b. Bentuk administrasinya, yaitu patrimonial dan asasturun temurun.

c. Dasar ketaatannya, yaitu tradisional dan beban kewajiban yang

sifatnya individual.

d. Bentuk proses Peradilannya-yaitu empiris, substantif, dan personal

(khadi).

e. Bentuk keadilannya adalah empiris.

f. Tipe pemikiran hukumnya adalah formal-irrasionnl, dal subtantive-

rationality

2. Taliap Kharismatik

a. Bentuk legitmasinya, yaitu otoritas dan kharimatik dengan kesetiaan

personal.

b. Bentuk administrasinya, yaitu tidak mengenal administrasi, hanya

inengenal rutinitas dan kharima.

c. Dasar ketaatannya, yaitu respons terhadap karakter-karakter yang

bersifat sosio-psikologi dari individu.

d. Bentuk proses Peradilannya, yaitu keadilan kharimatik

3. Tahap Rational Legal

a. Bentuk legitimasinya, yaitu rational-legal. Otoritas bersumber pada

sistem hukumnya, yang diperankan secara rasional dan sadar.

b. Bentuk administrasinya, yaitu birokrasi dan tidak profesional.

c. Dasar ketaatannya. yaitu impersonal.

d. Bentuk proses Peradilannya, yaitu rasional, dan dilaksanakan secara

rasional yang abstrak melalui professional.

e. Bentuk keadilannya, yaitu keadilan sosial.

f. Tipe pemikiran hukumnya, yaitu substantive- rational-ity.

Mencermati pemikiran aliran sosiologis di atas, kiranya perlu

membandingkan dengan aliran positivisme karena dalam praktik hukum

selama ini di Indonesia lebih cenderung mengedepankan aliran

positivisme yang kaku sehingga hukum hampir-hampir tidak berpihak

kepada rakyat banyak. Persamaan keduanya terletak pada objek

kajiannya yaitu “hukum tertulis”, sedangkan perbedaannya adalah

sebagai

1. Aliran positivisme mengandung hukum sebagai kaidah-kaidah yang

tertulis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (law in

book) sebagai sesuatu yang ideal, sedangkan aliran sosiologi

memandang hukum sebagai kenyataan sosial (Law in action).

2. Aliran positivism memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom,

sedangkan aliran sosiologis memandang hukum sesuatu yang tidak

otonom karena senantiasa dipengaruhi oleh faktor yang ada di luar

hukum (faktor nonhukum), seperti ekonomiu, politik, sosial dan

budaya.

3. Aliran positivism selalu mempersoalkan hukum tentang apa yang

seharusnya (das sollen), sedangkan aliran sosiologis berpandangan

empiris yang senantiasa melihat hukum dalam kenyataan yang ada di

dalam kehidupan sosial masyarakat (das sein).

4. Aliran positivisme memandang keberadaan hukum secara yuridi-

dogmatik atau sebagai dogma yang harus diikuti secara prosedur dan

serba kaku, sedangkan aliran sosiologis berpandangan empiris yang

senantiasa melihat hukum sebagai kaidah yang harus memenuhi rasa

keadilan masyarakat secara luas. (keadilan substansial).

5. Aliran positivism menggunakan pendekatan atau metode “prespektif”

yaitu mengharapkan hukum positif dan penerapannya selalu diterima

oleh warga masyarakat, sedangkan aliran sosiologis menggunakane

pendekatan “deskriptif”, yaitu mengkaji hukum melalui survei lapangan,

observasi perbandingan, analistik, dan metode eksperimen.

Roscou Pound (1870 -1964)

Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk

memperbarui (merekayasa) masyarakat (Law as a tool of social

engineering).

Pound membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi

oleh hukum :

a. Kepentingan umum (public interest)

b. Kepentingan masyarakat (social interest)

c. Kepentingan pribadi (private interest)

1.5. Aliran antropologi

Aliran Antropologi mengatakan bahwa “ hukum itu kaidah yang tidak

tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat

seiring dengan perkembangan kebudayaan”. Salah satu pemikiran

aliran antropologi seperti ditulis oleh Satjipto Rahardjo”. Salah satu

pemikiran aliran antroplogi modern yang cukup menarik perhatian para

ahli hukum adalah adanya aliran cultural fungsional.

Aliran kultural-fungsional dari aliran antropolopgi menekankan bahwa

satu-satunya cara untuk menjelaskan masyarakat secara seksama

adalah dengan mengamati dan merumuskan fungsi-fungsi dari

lembaga-lembaganya dalam kerangka kebudayaan. Dengan cara yang

demikian itu, maka totalitas dari sistem cultural (budaya) serta kaitan –

kaitannya antara unsur-unsurnya akan muncul.

Maine sebagai penganut teori antropologi hukum, disebabkan ia dalam

buku-bukunya banyak mengupas persoalan hukum melalui pendekatan

antropologi.

1.6 Aliran Realistis

Aliran realisis mengatakan bahwa “hukum itu apa yang dibuat oleh

hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat

hukum daripada menemukan hukum”. Aliran realisis selalu menekankan

pada hakikat manusiawi dalam melaksanaan hukum, sehingga para

penganutnya menekankan agar pendidikan hukum senantiasa

mengupayakan mahasiswa untuk mendatangi dan mengenali proses

peradilan. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu mendesain

bagaimana hukum diwujudkan saat terjun ke dalam masyarakat. Aliran

realis ini dipelopori oleh Karl Llewwellyn (1893-1962), Jerome frank

(1841-1935) dan Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes

(1841-1935).

1.6.1. Aliran Realis Amerika Serikat

Aliran Realisis di Amerika Serikat sesungguhnya menganggap hukum

itu adalah semua yang dihasilkan (putusan) oleh pengadilan sebagai

suatu yang realistis atau kenyataan (das sein) dalam mayarakat.

Pandangan ini didasarkan pada asumsi, bahwa hukum melalui

peraturan hakim, berasal dari kalangan praktisi (hakim) dan pengajar

ilmu hukum di perguruan tinggi.

Aliran realism di Amerika Serikat, pada dasarnya dibangun berdasarkan

penerimaan secara umum terhadap “realisme filosofis” yang

memengaruhi para hakim sehingga berpikir “realism” alasan-alasan

yang dikemukakan Karl Llewllyn dalam pokokk-pokok pendekatan aliran

realis di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

a. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-

ubah dan hukum yang diciptakan oleh hakim.

b. Hukum sebagai alat mencapai tujuan-tujuan sosial, sehingga yang

lebih cepat berubah dari pada hukum dan karenanya selalu ada

kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-

problem sposial yang ada.

c. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit

sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-

situasi yang banyak dan berlain-lainan. Oleh karena itu, hukum

bersifat umum, tidak konkret atau tidak nyata.

d. Hukum itu dinilai dari efektivitas dan kemanfaatannya untuk

menemukan efek-efek tersebut.

Di lain pihak, Holmes menganggap hukum adalan kelakuan actual para

hakim (patterns of behavior), dimana kelakuan hakim itu ditentukan oleh

tiga faktor sebagai hal yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu kaidah

hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan

konsturksi, moral hidup pribadi hakim, dan kepentingan sosial. Esensi

ajaran realis dari Holmes adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan ilmu hukum itu terletak pada “pengujian fakta-

fakta”.

b. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan

pengalaman (the life of the law has been, not logic, but

experience).

c. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang

akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataan, dan tidak ada

yang lebih penting dari itu.

Schubert (seorang guru besar ilmu politik di Universitas Michigan,

Amerika Serikat) mengomentari masalah “ramalan” yang dikemukakan

Holmes, bahwa ada tiga pendekatan dalam melakukan ramalan, yaitu

sebagai berikut : 107

a. Penggunaan destruktur koonversi, yaitu sentral dari proses pembuatan

b. Kebijakan pengadilan yang terletak pada “struktur konversi” di mana

putusan hakim dipengaruhi oleh hasil interaksi dan suatu kelompok

dan pengintegrasian nilai-nilai individu para hakim.

c. Penggunaan atribut-atribut, yaitu pengaruh pengalaman peribadi

seorang hakim, penunjukan politis hakim, dan afiliasi partai dari hakim.

Penggunaan pengaruh orinetasi–sikap, yaitu pengaruh faktor ekonomi

dan politik yang berkaitan dengan persoalan vital dan fundamental

pribadi dan keluarga hakim.

Esensi ajaran Jerome Frank (seorang hakim Amerika Serikat) yang

juga tergolong sebagai penganut ajaran realis Amerika Serikat seperti

yang disimpulkan oleh Achmad Ali pada lima aspek sebagai berikut :

a. Memotivasi hakim untuk melakukan reformasi terhadap hukum untuk

kepentingan pengadilan.

b. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.

c. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan yang tetap.

d. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan hukum

tetap. Putusan pengadilan bergantung pada berbagai faktor, seperti

kaidah dan faktor nonhukum (politik, ekonomi, dan moral).

1.6.2. Aliran Realis Negara Skandinavia

Sementara aliran realis skandinavia seperti Denmark dan Swedia,

yang dipelopori oleh Hegerstrom (1968-1939) dan Vilhem Lund Stedt

(1882-1955), berpandangan bahwa hukum adalah “putusan hakim yang

dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau psikologis yang tidak lain dari

reaksi otak”. Alasan aliran realis skandinavia ialah karena dalam

pelaksanaan hukum itu dilakukan melalui pendekatan pada peringkat

yang rasionalisasi akan eksistensi objektif. Hukum dipandang sebagai

aspek perilaku hakim, dan menolak konsep “kejiwaan” dan fenomena.

Mental pada diri hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Perbedaan aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis

Skandinavia terletak pada putusan dan perilaku hakim. Aliran Realis

Amerika Serikat memandang hukum terletak pada apa yang diputuskan

(dibuat) oleh hakim, sedangkan realis Skandinavia memandang hukum

dari aspek perilaku hakim yang mempengaruhi putusannya. Sedangkan,

persamaannya terletak pada : 1) keduanya menolak keberadaan “dos

sollen dan das sein” dalam studi hukum : 2) keduanya menolak spekulasi

metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem hukum.

2. Teori-teori kekuatan Hukum

Apakah yang menjadi dasar atau landasan “kekuatan hukum”

(verbindende krachr van het recht, the binding validity) sehingga hukum

itu mengikat?

Pada waktu ltu orang menganggap “biasa” tanpa bertanya lebih

lanjut hal dasarnya atau landasannya bilamana Hukum “Yang berlaku” itu

diciptakan melalui penerbitan berbagai macam undang-undang,

peraturan pcmerintah, dan sebagainya. Dan dianggap “dengan

sendirinya” bahwa undang-undang ilu diterbitkan untuk dilaksanakan dan

ditaati scbagai "hukum".

Namun dalam Filsafat Hukum kita bertanya “Mengapa hukum yang

dicipta di atas (dianggap atau diterima oleh masyarakat sebagai

mempunyai kekuatan dan mengikat"‘?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut haruslah dimulai dengan

teori tentang Sumber Hukum Positif ((rechtsbron, source of law0). Ada

empat teori mengenal sumber Hukum yangn berlaku, yakni.109-

2.1. Teori Sumber Hukum Historis

Segrang sejarawan hukum (historikus hukum) akan mengemukakan

adanya dua macam “sumber hukum “,yakni :

a. Sumber hukum Pengenal (kenbron, source for cognition) , semua

tulisan, dokumen, inskripsi-inskripsi, prasasti-prasasti dari zamana

kuno, dsb.yang dapat dipergunakan untuk “mengenal” atau

mengetahui bagaimana “hukum” suatu bangsa tertentu dalam suatu

masa, zaman atau kala yang tertentu. Di zaman Majapahit misalnya,

hukum positifnya dapat diketahui dari berbagai prasasti, dari berbagai

piagamdan dari berbagai pakem (kitab undang-undang) di Zamanitu.

Hukum positif di Zaman Hindia Belanda dari rangkaianStaatsblad-

Staatsblad yang diterbitkan, sedangkan hukumpositif di Zaman

pendudukan Jepang dari berbagai OsamuSeirei. Hukum positif kita

sekarang dapat dikenal ataudiketahui dari rangkaian Lembaga Negara

yang pada waktuini disebul sumber resmi.

b. Sumber-sumber derivative (afkomstbron) adalah Sumber yang dipakai

Badan Pembuat Undang-undang untuk menyusun undang-undang

beserta mengembangkan sistem hukumnya. Sumber langsung (direct

bron) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ) kita

adalah Code civil Napoleon melalui BurgerlijkWetboek Belanda

Belanda. Adapun sumber tidak langsung dari berbagai undang-undang

kita adalah undang-undang dari negara lain yang dianggap untuk

dicontoh, dan biasanya dibawa oleh para konsultan hukum asing yang

dikontrak oleh pemerintah kita.

2.2. Teori Sumber Hukum Sosiologis

Dulu teori ini terkenal dengan nama teori sumber hukum materiel

sumber hukum substantiff. Menurut Teori ini isi atau materi hukum positif

selalu berasal dari “efek" atau “pengaruh” berbagai kekuatan politik,

ekonomi, sosial-budaya, krisis masyarakat, pergolakan agama, kondisi

kesehatan masyarakat (public health conditions). Faktor-faktor

psikologis, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Jadi, menurut

teori ini, di dalalm penyusunan suatu undung-undang harus selalu

sebelumnya diadakan upaya research bersama oleh sekelompok

peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Ide Teori ini sebenarnya

berasal dari tulisan Montesqieu "De I’esprit des lois” (1748). Ada

beberapa tulisan sejarah jerman dan Perancis yang penting untuk

dibaca namun yang mudah adalah tulisan Sarjana Amerika

Friedmann”Law in a changing society” 1959).

2.3. Teori Sumber Hukum Formal

Ajaran inilah yang dipakai oleh kita sehari-hari mengenai sumber

hukum positif kita. Menurut ajaran ini sumber –sumber “resmi” hukum

positif kita adalah :

a. undang-undang (dalam arti luas)

b. Kebiasaan atau usance

c. traktat dan perjanjian-perjanjian Internasional

d. Yurisprudensi

Mengingat undang-undang dan traktat banyak yang

berpendapat bahwa penyebutan sebagai “sumber hukum” hanya

mengenai keabsahan hukum itu saja secara formal, akan tetapi

tidak mengenai materi atau isi hukum yang oleh mereka tetap

berada di tengah hakim sebagai satu-satunya sumber materi

hukum. Pandangan ini terutama hidup di Inggris dan Amerika.

2.4. Teori Sumber Hukum Filosofis

Teori ini mempertahankan apakah yang menjadi sumber hukum

Yang Sebenarnya agar Hukum itu mempunyai “kekuatan” (rechsgelding-

heid). Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat beberapa teori

yang dikenal terkenal sebagai berikut.

2.4.1. Teori Ketuhanan (Teori Teokratis)

Teori Ketuhanan ini adalah yang paling tua dan sejak ribuan tahun

banyak dianut orang di mana-mana di dunia, terutama orang awam ilmu

hukum , kecuali di negara-negara Barat dimana sebagian besar

rakyatnya ingin hidup “modern dan rasional” tanpa mengikut sertakan

Tuhan dalam urusan-urusan kenegaraan sehari-hari. Hanya dalam

mengangkat sumpah saja,misalnya di Pengadilan, mereka menyebut

nama Tuhan. Jadi, menurut teori hukum mengikat oleh karena dan

jikalau hukum tersebut sesuai dengan Firman atau kehendak Tuhan

sebagaimana dapat disimak dari berbagai Kitab Suci.

Di Indonesia pun hampir semua orang mengatakan bahwa adanya

negara itu adalah kehendak Tuhan dan dengan demikian negara

berjalan dan berfungsi menurut hukum yang diciptakan oleh pemerintah

negara melalui berbagai macam-macam undang-undang. Bahkan kita

mengatakan bahwa Hukum kita itu bersumber dari Pancasila sedangkan

sila pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Es.” Ajaran “Droit Divis” di

Eropa.

Di Eropa , terutama dalam abad ke-19, masih hidup dikalangan

sarjana dan ahli hukum Katolik dan Protestan. Ajaran yang menyatakan

bahwa baik “Kekuasaan pemerintah negara” maupun “kekuatan hukum

yang berlaku dalam negara” berasal dari Tuhan. Pembela ajaran utama

ajaran ini adalah profesor Friedrih Julius Stahl (1806-1861). Dia

menganggap prinsip-prinsip dan ide-ide Hukum itu sebagai unsur-unsur

Orde Dunia Tuhan (“die principien und Ideel sind iin gottes weltordnung”

katanya dalam tulisannya mengenai Philosophic des Rechts, Tubungen,

1878. Namun, ajaran Hukum Illahi ini pada waktu itu tidak diakui lagi

secara resmi oleh negara Eropa mana pun walau di kalangan rakyatnya

sendiri masih tetap hidup.

Di negara-negara Islam, filsafat telah mulai menjembatani corak

filsafat Barat dan Timur. Banyak tokoh-tokoh filsafat islam yang

pemikiran-pemikirannya menjadi acuan para ilmuan Barat. Berikut ini

filosof-filosof Islam dan pemikiranyal:110

Ibnu Sina

Narna lengkap lbnu Sina adalah Abu Ali hasyenbin Abdullah bin

Hasan bin Ali bin Sina (980 1037 M). Orang Barat menyebutnya dengan

Avicenna, berasal dari bahasa Latin, namun tidak sedikit pula yang

menduga baliwa lbnu Sina berasal dari Cina, karena kata Sina

bukan nama neneknyu tetapi kata yang bcrasal dari bahasa Arab “AS

Shina” yang berarti Cina.

lbnu Sina lahir di Desa Afsyanah Bukhara pada tahun 910 masa khalifah

Abbasiyah. la ahli dalam bidang kedokteran, astronomi dan fillsafat

dalam usia 6 tahun telah khatam Al qur’an dan mendapat gelar

Pangeran Para dokter dan Asy Syaikh ar Rais (Guru para Raja) telah

menulis sekitar 200 buku, yang terkenal di antaranya As Syifa,

(Penyembuhan) dan al Qanun fi at Tibb (peraturan-peraturan dalam

kedokteran) yang telah mejadi literature penitng selama lima abad di

fakultas-fakultas kedokteran Eropa. Buku astronominya berjudul Al

Magest (buku tentang Astronomi).

Al-Ghazali

Nama Lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al Ghazali 1059 -1111

M), lahit di Desa Ghazaleh Khurasan Iran. Terkadang diucapkan

dedngan Al Gazali yang berarti pemintal benang, sebab ayah seorang

pemintal benang wool. Ia bergelar Hujjatul Islam (Pembela Islam) dan

Zainuddin (Hiasan Agama), tokoh terbesar dalam sejarah reaksi Islam

Neo Platonisme, seorang ahli hukum, teolog, filosof dan sufi. Ia

seorang ulama besar dalalm Mazhaab Syafi’I dan peneliti ulung di

zamannya.

Pemikiran Al-Ghazali

Banyak penulis modern atau Barat yang mengadopsi pikiran-

pikiran AL Ghazali, misalnya Raymond Martin, Pascal dan Asin Palacios

yang menyatakan, bahwa pengetahuan-pengatahuan agama tidak bias

diperoleh dari akal pikiran, tetapi harus berdasarkan hati dan rasa.

Polemiknya, dengan Neo Platonisme Arab lebih gencar daripada

dengan Isma’iliyah, reaksinya menekan dan instingtif terhadap sionalitas

pada umumnya dan filsafat yunani khususnya, seperti pada Farabi dan

Ibnu Sina menganut pemahaman filsafat Aristoteles.

Ibunu Rusdy

Nama lengkapnya Abdul Walid Muhammad bin Ahmadi bin Rusdy,

Lahir di Cordova (Spanyol) atauu. Di Barat dikenal dengan Averros,

ayahnya seorang hakim dan neneknya kepala hakim di Cordova. Ia

berguru kepada Ibu Thufail dan ahli dalalm bidang filsafat, agama dan

kedokteran.

Pada masa Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, ia mendapat

pendudukan yang baik sehingga ia menjadi raja semua pikiran, tidak

ada pendapat kecuali kata-katanya. Seperti Farabi, ia mengemukakan

prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Karena tinggi

penghargaannya kepada Aristoteles, ia mengulas dan meringkas filsafat

Aristoteles, sampai-sampaia digelari “Pengurus Aristoteles”

(Commentator). Di antara bukunya yang masih kita pakai sampai

sekarang adalah Bidayatul Mujtahid.

2.4.2. Teori Kontrak Sosial

Teori yang sangat menarik dan berkembang di Eropa Barat Abad

ke – 17 adalah teori-teori yang menyatakan bahwa : kekuatan hukum

yang mengikat” itu berasal dari “kontrak” antara Rakyat dan Negara

yang terjadi secara sadar (dengan menyatakan secara tegas setuju)

atau tidak sadar (karena diam tidak protes apa-apa).

Jadi, menurut teori ini “Hukum itu mempunyai kekuatan dan

mengikat “bukan karena kehendak Tuhan, melainkan karena Rakyat

yang menghendaki demikian (“the will of the people, of the citizen?”)

oleh karena itu, suatu undang-undang hanya

Sah jika disetujui bersama oleh Pemerintah (yang mewakili

Negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang mewakili Rakyat), dan

pandangan ini berlaku sampai sekarang di negara demokratis.

Kontrak-kontrak tersebut dibedakan antara “kontrak pernyataan

ketaatan" (yang dianut oleh Thomas Hobbes dalam tulisannya ") Le

viathan") dan “kontrak assosiasi atau perhimpunan” (yang diajar oleh

John Locke).

Ajaran “Kontrak Ketaatan” menyatakan bahwa Rakyat secara sadar

menyerahkan kekuasaannya dan kehendaknya untuk suatu urusan

tertentu kepada Undang-undang untuk mengatumya.

Dalam “Kontrak Perhimpunan” Rakyat tetap merupakan “pembela

tugas dan wewenang” kepada pemerintah, dan oleh karena itu berhasil

menarik kembali persetujuannya atas Undang-undang jikalau sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau keadaan.

Ajaran yang lain lagi adalah ajaran Rousseau yang menyatakan

bahwa baik “Negara” maupun “wewenangnya untuk mencipta Hukum"

merupakan Perjanjian antarpara Warga Rakyat yang bersangkutan. Hal-

hal yang esensial dari ajaran kontrak sosial adalah sebagai beriku :

Dari suatu negara alami, di mana tidak ada hukum tidak ada

ketertiban, tidak ada pemerintahan keadaan negara seperti ini oleh

beberapa penulis dipandang sebagai surga, sementara yang lain

menganggapnya sebagai kekacauan kemudian setelah beberapa waktu

menjadi suatu masyarakat, melalui suatu kontrak di mana orang-orang

saling menghonnati satu sama lain dan hidup damai.111

Teori Kontrak Sosial pada Waktu ini sudah tidak ada penganutnya.

2.4.3. Teori Kedaulatan Negara

Dalam abad ke-19 lahir ajaran yang menyatakim bahwa hukum itu

berlaku dan mengikat "karena kehendak Negara" (the will of the State)

yang berdaulat.

Pendiri ajaran ini adalah ilmuwan bangsa Swiss Ludwing Von

Haller yang diutamakan dalam karyanya yang terdiri dari enam jilid yang

berjudul Restauration der Staatswisschenschafl ect. (1816-1825).

Menurut ajaran ini “kekuatan hukum” berasal dari kehendak negara

dan adanya negara adalah karena Hukum Alam (Naturrecht) yang

menguasai dan mengatur seluruh alam jagad’ dan hukum ini uga

menyatakan bahwa di dalam alam (nature) yang berkuasa, jadi yang

menemukan hukum, adalah yang lebih kuat atau yang Paling kuat.

Karena adanya.Hukum “yang paling kuat berkuasa” inilah yang

menyebabkan kelahiran Negara.

Dengan sendirinya ajaran Kedaulatan Negara ini menganggap

tidak perlu untuk mempersoalkan asal-usul atau sebab musabab

kekuasaan dan waibawa pemerintah negara. Para penganut Teori ini

tidak perlu mencari justitikasi kekuasaan negara, oleh karena kehendak

Alam tidak perlu pengesahan dari siapa pun.

2.4.4. Teori “reine Rechtslehre" Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam ajarannya tentang “reine Rechtslehre” (Ajaran

Hukum Murni) ingin membersihkan Ajaran Hukum (Rechtslehre) dari

semna unsur yang tldak bersifat yuridik, misalnya yang berasal dari

politik, dari moral, dan dari sosiologis, juga mengajarkan bahwa hukum

itu adalah “kehendak negara”(wille des Staates).

Akan tetapi pandangan Hans Kelsen berbeda dari pandangan Teori

Kedaulatan Negara ajaran von Haller. Menurut von Haller “negara”

masuk dalam dunia “das sein” sesuai dengan kehendak hukum alam.

Jadi, keberadaannya bersifat kausal atau konsekuensi hukum alam

Sedangkan menurut reine Rechtslehre Hans Kelsen “negara” masuk

dalam dunia “das Sollen. Jadi, keberadaan negara di dunia tidak kausal

atau tidak merupakan suatu konsekuensi hukum alam, melainkan

keberadaan negara itu berfungsi sebagai norma hukum. Dengan

perkataun lain, negara itu termasuk dalam orde hukum, atau dengan

rumusan lain, dari segi yuridik “negara dan hukum itu adalah identik”.

Menurut Hans Kelsen, negara itu merupakan personifikasi daripada

hukum.

Pola pikir Hans Kelsen sangat canggih, sehingga sukar untuk

dirumuskan dengan kata-kata yang sederhana. Mengenai pertanyaan

tentang landasan kekuatan hukum perundang-undangan, Kelsen

menjawab bahwa kekuatan norma hukum perundang-undangun itu ialah

karena kekuatan negara sebagai norma hukum yang lebih tinggi “Apa

ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum konstitusi negara?” tanya

Hans Kelsen

2.4.5. Teori Kedaulatan Hukum

Sebagai reaksi terhadap ajaran atau teori Kedaulatan negara

muncul teori Kedaulatan Hukum yang dikemukakan oleh profesor Hans

Krabbe (1856-1936) guru besar di Universitas Groingen.

Menurut Krabbe kelemahan teori Kedaulatan negara adalah bahwa

negara dikonstruksi sebagai “badan hukum” belaka. Karena badan

hukum bukan manusia, maka kehendaknya dijadikan oleh “pejabat-

pejabat negara atau pejabat-pejabat pemerintah” demikian maka pada

hakekatnya di dalam praktik “kekuatan yang dicipta” tergantung dari

kehendak orang-orang tertentu saja. Teori ini dalam Zaman demokrasi

tidak dapat diterima kata Krabbe. yang tepat menumt Krabbe adalah jika

hukum yang diciptakan undang-undang lahir dari Parlemen (dewan

perwakilan rakyat) yang selalu berubah-ubah komposisi setelah

pemilihan umum yung kesesudahnya selalu mengikuti gelombang

perubahan dalam “kesadaran hukum rakyat” dari masa ke masa.

Jadi, menurut Krabbe, undang-undang tidak mengikat karena

pemerintah negara yang menghendaki demikian, karena undang-undang

tersebut merupakan rumusan dadri pada kesadaran hukum rakyat

mengenai persoalan yang diatur dan diterapkan oleh undang-undang.

Dengan kata lain, undang-undang mempunyai kekuatan dan mengikat

karena “nilai instrinsiknya”, bukan karena kekuatan hukum yang

dikandung oleh undang-undang tersebut.

Menurut ajaran teori Kedaulatan Hukum ini bukan pribadi hukum

yang menentukan, melainkan jiwanya atau rohnya. Jadi, bukan karena

faktor kesahan penerbit undang-undang (yakni pemerintah negara yang

sah) yang menentukan, melainkan makna atau semangat hukum yang

diciptakannya, yang juga harus ditaati oleh pemerintah negara itu

sendiri.

Jadi, undang-undang berlaku dan mempunyai kekuatan karena

hukum yang dikandungnya. Lalu dari mana datangnya hukum tersebut ?

Krabbe berpendapat bahwa “hukum” yang terkandung dalam

undang-undang tersebut berasal dari “rasa hukum” (rechtsgevoel)

rakyat yang berdasar atas kesamaan rasa hukum individu-individu.

Bagaimana masyarakat dapat mencapai kesesuain padahal

keyakinan hukum orang-orang itu berbeda. Menurut Krabbe, dapat

menerimanya, syukur bilamana suara mayoritas itu dua per tiga (2/3)

ajaran Krabbe ini kedengarannya simple akan tetapi dalam praktik sukar

dilaksanakan, lebih-lebih dalam negara dengan rakyat yang berbeda-

beda tingkat dan jenis pendidikannya.

Demikianlah secara singkat teori-teori tentang kekuatan hukum,

namun sebenarnya masih banyak teori-teori lain. Apa yang dikemukakan

di atas hanyalah yang penting atau terkenal luas.

D. Soal

1. Jelaskan Aliran-aliran Ilmu Hukum

2. Jelaskan Teori-teori Kekuatan Hukum

DAFTAR PUSTAKA


van Hoeve, 1997




Liberty, 1988


Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta, 2004. Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986


BAB XV

POLITIK PEMBANGAUNAN HUKUM NASIONAL


1. Mahasiswa mampu memahami Identitas Bangsa Indonesia

2. Mahasiswa mampu memahami Upaya Pembanguan Hukum

Nasional


1. Mahasiswa dapat menjelaskan Identitas Bangsa Indonesia

2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh Upaya

Pembanguan Hukum Nasional

C. Uraian Materi

3. Identitas Bangsa Indonesia

4. Upaya Pembanguan Hukum Nasional

Indonesia sebagai Negara hukum dituangkan dalam pasal 1 Ayat (3) UUD

1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah

Negara Hukum, demikian juga disebabkan dalam penjelasan UUD 1945

sebelum mengalami perubahan yang berbunyi Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan pada kekuasaan

belaka (Machrsstaat).33

1. Identitas Bangsa Indonesia

Jati diri Negara Indonesia sendiri dapat diidentifikasi dalam 6 point

pokok identitas negara Indonesia yang di bedakan dalam identitas umum

dalam kasus :

Identitas Umum

a. Indonesia sebagai negara Republik.

b. Indonesia sebagai negara Demokrat.

c. Indonesia sebagai negara Kesatuan.

33

Muchsin.Ibid hal 87

d. Indonesia sebagai negara Kesejahteraan.

e. Indonesia sebagai negara Hukum.

Identitas Khusus

f. Indonesia sebagai negara pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3)

UUD 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara

Indonesia adalah negara Hukum, demikian juga disebabkan dalam

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan

yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

(Rechtstaat) tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (Mochtsstaat).

Sebagaimana tercantum dalam GBHN tahun 1999-2004, bahwa

pembangunan hukum nasional haruslah bersumber pada Pancasila dan

UUD 1945. Oleh karena itu, arah kebijakan hukum nasional menurut

GBHN adalah dengan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh

dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan

hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial

dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender

dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislatif.

Namun demikian pembangunan hukum nasional tidak mudah.

Banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama masalah penegakan

hukum.

2. Upaya Pembangunan Hukum Nasional

Dalam politik pembangunan hukum nasional peran dari parlemen

tidak bisa dinafikan, menurut Nicolas dan Margaret Bate bahwa

perundang-undangan adalah merupakan sumber utama dari hukum,

demikian juga dalam perubahan hukum. Perundang-undangan ditentukan

oleh aktivitas para pembuat undang-undang yang ada di parlemen.

Perubahan perundang-undangan dapat dilakukan dengan.

a. Membuat sebuah undang-undang baru.

b. Melakukan amandemen terhadap perundang-undangan yang

sudah ada.

c. Mencabut perundang-undangan yang telah ada.

Bahan baku hukum yang dijadikan sebagai bahan pembangunan

hukum hendaklah digarap dari sumber Indonesia sendiri. Demikian

dikemukakan oleh Ali Said, mantan menteri Kehakiman RI. Bahan baku itu

baik berupa hukum adat, hukum perdata ex Barat, hukum alam dan lain-

lainnya. Bahan baku ini hendaklah diolah sedemikian rupa sehingga

menjadi norma hukum nasional. Ada dua syarat untuk berhasilnya

tindakan tersebut : pertama bahwa norma tersebut harus dapat berlaku

untuk seluruh golongan rakyat dan kedua norma hukum nasional yang

diciptakan itu harus sesuai dengan kebutuhan masa ini.

Tentang peluang hukum islam dalam rangka penyusunan hukum

nasional ini, Teuku Mohammad Radhie dalam tulisannya

mengemukakan, bahwa hukum Islam jelas mempunyai kehidupan sebagai

sumber baku bagi penyusunan hukum nasional. Dikemukakan pula bahwa

mengingat yang sebagian terbesar rakyat Indonesia menganut agama

Islam, memang terdapat kemungkinan bahwa banyak nilai serta norma-

norma hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam dapat

dipergunakan sebagai bahan baku hukum nasional, walaupun secara

tidak otomatis. Norma hukum Islam baru dapat diangkat menjadi norma

hukum nasional, apabila ia memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya

yang terpenting adalah bahwa ia sesuai dengan kebutuhan seluruh

lapisan rakyat dan secara objektik dapat diterima. Dikemukakan pula

bahwa sumber bahan baku untuk meramu hukum nasional dapat berasal

dari hukum Islam, hukum adat, hukum barat, bahkan dari hukum-hukum

negara lain, sepanjang bahan baku tersebut sesuai dengan kebutuhan

masyarakat masa kini dan tidak bertentangan dengan pandangan-

pandangan hidup bangsa, Pancasila.34

D. Soal

1. Jelaskan Identitas Bangsa Indonesia?

2. Jelaskan dan berikan contoh Upaya Pembanguan Hukum

Nasional?

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo Prajudi. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 DahlanAbdul Azis dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ichtiar Baru

van Hoeve, 1997

Djamal Abdoel, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984

Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003

Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Hadisoeprapto Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta,

Liberty, 1988


Machmudin Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditama, cet ke-2, 2003

Rahardjo Soetjipto, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,2004.

34Sajuti Thalib. Politik Hukum Baru, Bina Cipta, Bandung,1987,hal 74-77

MODUL

ILMU HUKUM

MODUL DI AJUKAN DALAM RANGKA HIBAH KOMPETISI BAHAN AJAR

SANAWIAH, S.Ag.,MH

Program StudiAl Ahwal Al Syakhsyiyah

FakultasAgama Islam


TAHUN 2014

MODUL ILMU HUKUM - umpalangkaraya.ac.id · dan penyusunan Modul Ilmu Hukum ini ada kesalahan atau kekeliruan, penulis berharap kritik konstruktif dan pembaca demi perbaikan di masa

Documents