MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 1 MODUL 08 MODUL PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PELATIHAN PENGENDALIAN PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 2017 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
86
Embed
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN … · 2018. 8. 24. · peralatan/ perlengkapan pengaman kebakaran berikut fasilitas K3 (Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan). f) Upaya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 1
MODUL 08
MODUL PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
PELATIHAN PENGENDALIAN PENGAWASAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI
2017
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya
validasi dan penyempurnaan Modul Pengendalian Pengawasan Pada Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sebagai Materi Substansi dalam Pelatihan Pengendalian
Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan
kompetensi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang PUPR.
Modul Pengendalian Pengawasan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini
disusun dalam 7 (tujuh) bab yang terbagi atas Pendahuluan, Materi Pokok, dan
Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu mempermudah
peserta pelatihan dalam memahami proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam
a) Setting out dilaksanakan untuk menentukan posisi/ letak pondasi
bangunan, diikuti pematokan centre point (CP) & interconection point (IP),
pemasangan bouwplank sebagai alat bantu untuk menetapkan elevasi
pondasi.
b) Setelah digali dan elevasi pondasi tersebut tercapai, kemudian dipasang
profil untuk menentukan bentuk dari pondasi atau bangunan tersebut,
selanjutnya dapat diikuti dengan pekerjaan pemasangan batu atau
pengecoran.
2.4 Latihan
1. Sebutkan kegiatan awal pelaksanaan konstruksi!
2. Apakah yang dimaksud dengan site clearing?
3. Apakah yang dimaksud dengan grubbing?
2.5 Rangkuman
Kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari:
a) Pembersihan lapangan; terdiri dari pembersihan lahan, pembersihan jalan
masuk sementara, pembakaran material hasil pembersihan, dan
pembersihkan lahan.
b) Setting Out, Pasang Bouwplank & Profil Bangunan; terdiri dari penentuan
posisi/ letak pondasi bangunan, CP, dan IP, menentukan bentuk pondasi
dan melakukan pemasangan batu atau pengecoran.
2.6 Evaluasi
Pilihlah Jawaban yang menurut saudara benar, dari pernyataan berikut:
1. Jenis pembersihan lahan dibedakan menjadi?
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
6 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
a. 2 kategori
b. 4 kategori
c. 5 kategori
d. 6 kategori
2. Upaya pembersihan lahan dapat dilakukan dengan cara?
a. Site clearing
b. Stripping
c. Grubbing
d. Semua benar
3. Berikut ini yang tidak termasuk kegiatan awal konstruksi adalah?
a. Pembersihan Lapangan
b. Setting Out
c. Pasang Bouwplank & Profil Bangunan
d. Pelaporan
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 7
BAB III
ADMINISTRASI LAPANGAN
3.1 Catatan/ Buku/ Administrasi dan Laporan Harian
a) Seluruh kegiatan dan kondisi terkait pekerjaan yang dicatat/ dibukukan/
diadministrasikan dan dilaporkan secara harian, antara lain memuat hal-
hal seperti berikut:
1) Pelaksanaan Kegiatan Harian (Jenis, Volume, dan Uraian Pekerjaan)
2) Penggunaan Keuangan, Peralatan, Tenaga Kerja danBahan termasuk
Volume Bahan Bakar, setiap harinya dicatat dalam buku administrasi
keuangan, administrasi barang & administrasi gudang.
3) Keadaan Cuaca (Curah Hujan, Banjir), bila dipandang perlu untuk
mendapat data curah hujan yang akurat, maka di Base Camp atau di
lokasi pekerjaan dipasang Alat Pengukur Curah Hujan.
4) Peristiwa Alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan.
5) Lain-lain (Catatan: lain yang berkenaan dengan pelaksanaan,
perubahan desain, gambar kerja, spektek dan keterlambatan
pekerjaan dari rencana serta upaya pemecahannya)
b) Kontraktor mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyimpan buku/
laporan harian yang berisi hal-hal sebagai berikut:
1) Jenis dan Uraian Pekerjaan yang dilaksanakan serta Taksiran
Kuantitas/ Volume Pekerjaan yang dilaksanakan.
2) Kuantitas/ Volume dan Jenis/ Macam Bahan yang ada dan yang
terpakai di lapangan.
3) Jumlah, Jenis & Kondisi Peralatan yang tersedia dan yang
digunakan.
4) Pemakaian Jumlah Tenaga Kerja untuk setiap jenis pekerjaan dan
Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keahlian/
keterampilan/ kemampuan yang diperlukan.
Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan kegiatan administrasi lapangan.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
8 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
5) Jumlah volume cadangan Bahan Bakar yang tersedia dan yang
terpakai dalam penggunaan peralatan.
6) Keadaan Cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
7) Catatan/ laporan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpangan
pelaksanaan kontrak, laporan keadaan tanah dasar di lapangan yang
tidak sesuai dengan gambar rencana, perubahan (desain, gambar
kerja, spesifikasi teknik), perubahan penggunaan bahan,
keterlambatanpekerjaan terhadap rencana, penyebab keterlambatan
dan upaya pemecahannya, laporan kecelakaan.
c) Berdasarkan dari catatan harian tsb diatas, kontraktor mempunyai
kewajiban untuk membuat buku/ laporan harian dalam 4 (empat) rangkap
dan ditandatangani oleh pelaksana kontraktor, diperiksa dan disetujui
oleh Pengawas Pekerjaan/ Direksi Teknik (Site Engineer) serta diketahui
oleh Pengawas Lapangan/ PPK, yang kemudian didistribusikan:
1) Asli untuk PPK
2) Tindasan Pertama untuk Kasatker
3) Tindasan Kedua untuk Direksi/ Konsultan Pengawas
4) Tindasan Terakhir untuk Kontraktor
3.2 Pelaporan dan Foto Dokumentasi
a) Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
di lapangan, segala peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di
lapangan dicatat didalam laporan sebagai masukan bagi pengendali
dalam pengambilan keputusan dan tindak turun tangan.
b) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan (progress fisik & keuangan) dan foto
dokumentasi, disusun dalam:
1) Laporan Mingguan
2) Laporan Bulanan
3) Laporan Triwulanan
4) Laporan Akhir
5) Laporan Insidentil/ Khusus
c) Untuk merekam dan mendukung pelaksanaan pekerjaan, PA/ KPA/ PPK
membuat file khusus dokumentasi yang berupa album foto-foto
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 9
pelaksanaan pekerjaan, pada keadaan sebelum, sedang dan selesai
pelaksanaan pekerjaan.
d) Pengambilan opname foto tersebut harus dilakukan dari satu posisi/ titik
pengambilan yang sama/ tetap.
1) Laporan Mingguan:
(a) Laporan Mingguan merupakan kesimpulan dari hasil Laporan
Harian selama 1 minggu, juga mencakup jenis dan kemajuan
fisik kumulatif pekerjaan selama 1 minggu.
(b) Laporan Mingguan disiapkan oleh kontraktor dalam rangkap 4
(empat), analog dengan Buku/ Laporan Harian tentang siapa
yang menandatangani maupun distribusinya.
2) Laporan Bulanan:
(a) Analog dengan Laporan Mingguan, kontraktor juga harus
menyiapkan Laporan Bulanan yang berisi kesimpulan dari
Laporan Mingguan selama 1 (satu) bulan, juga mencakup jenis
dan kemajuan fisik kumulatif pekerjaan selama 1 (satu) bulan,
disiapkan oleh kontraktor dalam rangkap 4 (empat), analog
dengan Buku Harian tentang siapa yang menandatangani
maupun distribusinya.
(b) Laporan Bulanan yang dibuat oleh kontraktor ini akan
merupakan masukan bagi konsultan dalam menyiapkan laporan
yang disebut sebagai Laporan Bulanan Konsultan Supervisi
(karena konsultan memiliki kontrak tersendiri dengan PPK
Pengawasan) mencakup:
(1) Laporan kegiatan fisik yang dilakukan oleh kontraktor
minimal berisi informasi tentang pembayaran sertifikat
bulanan (Monthly Certificate), ringkasan kemajuan
pekerjaan, realisasi financial progress schedule – S Curve,
dan sketsa kemajuan pelaksanaan fisik.
(2) Laporan pengawasan teknis, mencakup aspek
pengawasan teknis yang berkaitan dengan quality
assurance dan quality control terhadap hasil kerja
kontraktor setiap bulan. Selain itu juga dilaporkan daftar
personel konsultan dan jadwal penugasannya sebagai tim
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
10 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
konsultan pengawas.
3) Laporan Triwulan:
(a) Merupakan evaluasi 3 bulanan yang dibuat oleh konsultan
pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik yang
dilakukan oleh kontraktor.
(b) Berbagai kekurangan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi
selama 3 bulan dievaluasi, menyangkut aspek teknis maupun
administratif.
(c) Jika konsultan dapat menyajikan evaluasi 3 bulanan secara
tajam, maka quarterly report ini akan merupakan masukan
manajemen bagi PA/ KPA/ PPK untuk mengambil langkah-
langkah preventif bagi kemungkinan kegagalan pelaksanaan
pekerjaan.
(d) Fokus evaluasi tidaklah semata-mata dari aspek teknis akan
tetapi juga dari aspek administratif sehingga dapat diperoleh
masukan yang adil, apakah masing-masing pihak sudah
melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
dokumen kontrak.
4) Laporan Akhir:
(a) Final Report adalah laporan akhir yang disiapkan baik oleh
kontraktor maupun konsultan pengawas, merupakan laporan
lengkap yang menggambarkan resume seluruh rangkaian
pelaksanaan pekerjaan yang direkam setiap bulan, berisi data-
data penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sebagai berikut:
(1) Kronologi pelaksanaan pekerjaan:
• Peta lokasi pekerjaan,
• Data pekerjaan,
• Status Review Design/ Technical Justification,
• Status Change Order dan Addendum Kontrak,
• Monitoring kemajuan pekerjaan bulanan (dari sejak
bulan ke-1 s/ d bulan terakhir pelaksanaan pekerjaan
– PHO),
• Rekaman Financial Progress Schedule – S Curve,
menggambarkan angka dan grafik rencana dan
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 11
realisasi dari sejak bulan ke-1 pelaksanaan
prekerjaan s/ d PHO, jika ada lengkap dengan
Revised S Curve,
• Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan,
• Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan,
• Monitoring penggunaan peralatan di lapangan
• Monitoring quality control
(2) Program Masa Pemeliharaan (Warranty Period)
• Program Pemeliharaan
- Jenis kegiatan
- Bahan
- Peralatan
- Personel
• Jenis dan lokasi pekerjaan yang belum dan atau
perlu ditangani
- Finishing saluran
- Finishing bangunan
- Jalan inspeksi, dan sebagainya.
• Lokasi rawan longsor, rawan banjir, rawan
kecelakaan, dsb.
(3) Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
• Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama
(PHO)
(4) Dokumen Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO)
• Berita Acara Serah Terima pekerjaan akhir
(FHO)
Alternatif penyusun laporan akhir:
Ada 2 cara yang bisa ditempuh dalam menyiapkan laporan akhir
pekerjaan, yaitu:
a) Laporan akhir dibuat/ disusun oleh kontraktor dan konsultan
pengawas secara sendiri-sendiri dengan sudut pandang yang
berbeda antara kontraktor dan konsultan, atau
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
12 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
b) Laporan akhir dibuat/ disusun bersama oleh kontraktor dan
konsultan pengawas (ditandatangani bersama oleh kontraktor dan
konsultan pengawas).
Cara yang kedua mungkin menyiapkannya agak sulit karena
mempersamakan sudut pandang antara kontraktor dan konsultan
pengawas tentu tidak mudah, namun isi laporan akhir tentunya akan
lebih kaya dan lebih akurat analisisnya dibandingkan dengan kalau
dibuat oleh masing-masing. Alternatif mana yang dipilih, tentu
sepenuhnya menjadi kewenangan PA/ KPA/ PPK.
3.3 Buku Pengendalian
Untuk Keperluan Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan di
Lapangan dibuat Buku Pengendalian berupa Buku Perintah Direksi & Buku
Tamu, yang diuraikan seperti berikut:
a) Buku Perintah Direksi
Dalam rangka pengaturan pekerjaan, Direksi dapat menginstruksikan
kepada kontraktor secara tertulis melalui Surat Tertulis atau Buku Harian
atau Buku Perintah Direksi.
b) Buku Tamu
Untuk upaya tertib administrasi dan pengendalian/ kontrol terhadap
penyelenggaraan pekerjaan, maka setiap kedatangan tamu selama
pelaksanaan pekerjaan agar senantiasa tercatat dalam buku tamu dan
dapat memberikan kesan dan pesannya selama kunjungan ke lokasi
pekerjaan.
3.4 Latihan
1. Sebutkan bentuk administrasi lapangan!
2. Jelaskan isi dari laporan mingguan!
3. Jelaskan apa yang dimasud dengan laporan triwulan!
3.5 Rangkuman
Pengadministrasian lapangan, terdiri dari:
a) Catatan/ Buku/ Administrasi dan Laporan Harian.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 13
1) Pelaporan dan Foto Dokumentasi.
2) Buku Pengendalian.
b) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Fisik & Keuangan) dan
Foto Dokumentasi, disusun dalam:
1) Laporan Mingguan
2) Laporan Bulanan
3) Laporan Triwulanan
4) Laporan Akhir
5) Laporan Insidentil/ Khusus
c) Untuk Keperluan Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan di
Lapangan dibuat Buku Pengendalian berupa Buku Perintah Direksi dan
Buku Tamu.
3.6 Evaluasi
Pilihlah Jawaban yang menurut saudara benar, dari pernyataan berikut:
1. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk pengadministrasian di
lapangan?
a. Catatan/ Buku/ Administrasi dan Laporan Harian
b. Pelaporan dan Foto Dokumentasi
c. Buku Pengendalian
d. Laporan 2 Bulanan
2. Catatan harian yang dibuat oleh kontraktor selanjutnya didistribusikan
kepada?
a. ULP
b. Kasatker
c. PA
d. PPHP
3. Mana pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam laporan mingguan?
a. Berisi kesimpulan dari hasil Laporan Harian selama 1 minggu
b. Berisi kesimpulan dari Laporan Mingguan selama 1 (satu) bulan
c. Berisi laporan lengkap yang menggambarkan resume seluruh
rangkaian pelaksanaan pekerjaan
d. Berisi berbagai kekurangan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi
selama 3 bulan dievaluasi
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 15
BAB IV
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
4.1 Rapat Evaluasi/ Progress Pekerjaan
Dalam tahap operasional pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini seluruh
aktivitas kegiatan proyek sedang berlangsung, ini berarti:
a) Berlangsung kegiatan puncak pelaksanaan.
b) Timbul masalah pelaksanaan yang harus segera diselesaikan.
c) Penyediaan sumber daya yang jumlah dan spesifikasinya harus sesuai
dengan kebutuhan dan tepat waktu. Hal ini sangat menguras
kemampuan petugas proyek yang bertanggung jawab atas aktivitas
tersebut.
d) Tim sukses pengelolaan proyek (manajer proyek dan staff) dituntut
untuk selalu siaga. Selain itu tim ini juga harus menunjukkan atau
memberikan kemampuan manajerial terbaiknya. Dengan demikian setiap
keputusan ataupun tindakan yang diambil dapat mencapai sasaran
sehingga tujuan pengelolaan pekerjaan pun tercapai dengan
memuaskan.
Dengan beberapa contoh kondisi operasional pelaksanaan di atas maka
manajer lapangan yang baik harus mengenal dengan tepat segala aktivitas
yang harus dilaksanakan dalam fase ini akan sangat membantu tindakan
antisipasif yang diambil termasuk keputusan administratif yang perlu
diselesaikan tepat pada waktunya.
Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan kegiatan pengen-dalian pelaksanaan pekerjaan.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
16 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
No Berhubungan Eksternal PA/ KPA/ PPK atau Konsultan dan lain-lain
Berhubungan Internal PA/ KPA/ PPK dan
Kontraktor Pelaksana Catatan
1
2
3
4
5 6
7
Menindak lanjuti B.A. klausul dari dokumen preaward meeting. Melaksanakan/ mengikuti pre-construction meeting. Melaksanakan/ mengikuti construction meeting dan coordination meeting dan melakukan hubungan dan pertemuan informal lainnya dalam rangka marketing dan kelancaran operasional pelaksanaan pekerjaan. Melaksanakan fungsi adminis-trasi untuk: 1. Laporan kemajuan pekerjaan (laporan progress fisik) bulanan dan mingguan. 2. Proposal pekerjaan kepada PA/ KPA/ PPK
- Metode pelaksanaan - Shop drawing - Sampel material - Re design/ alternative - As built drawing - Dokumen proyek dll
3. Dokumen tagihan perusahaan (progress billing document) Site inspection atau controlling bersama owner & konsultan atau bersama staf proyek. Seleksi, evaluasi dan negosiasi terhadap sub kontraktor, supplier, mandor borong dibantu staff terkait. Melaksanakan fungsi representative agen pemimpin proyek untuk kepentingan perusahaan terhadap instansi lainnya guna keberhasilan proyek yang bersangkutan dan proyek- proyek mendatang.
Konsolidasi dan koordinasi bersama staf pekerjaan untuk menindak lanjuti & menyelesaikan pek. dan dokumen a.l.: 1.Kontrol dan review schedule
pekerjaan termasuk CPM. 2.Buat schedule detail
pekerjaan bulanan (mingguan)
3.Dokumen detail metode pelaksanaan pekerjaan
4.Evaluasi dan control operasional pelaksanaan pekerjaan.
5.Evaluasi dan control mutu operasional dan hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap rencana mutu proyek dan prosedur pekerjaan.
6.Menindak lanjuti permasalahan proyek termasuk keluhan pelanggan (owner dan konsultan) dengan penyelesaian terbaik dan cepat.
7.Menindak lanjuti proses dokumen amandemen kontrak dan tagihan progress yang telah dibuat bersama owner.
8.Membuat laporan bulanan dan laporan keuangan proyek dan laporan lain sesuai prosedur perusahaan.
9.Melakukan rapat/ pertemuan koordinasi kerja proyek untuk mendapatkan penyelesaian pekerjaan yang efisien dan memenuhi sasaran pekerjaan Melakukan fungsi PPK dan fungsi perwakilan perusahaan thd seluruh kepentingan perusahaan utk tujuan internal.
1.Setiap perusahaan dan setiap pekerjaan mempunyai aktivitas dan prosedur khusus yang mungkin berbeda sehingga kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan manajer lapanganakan sangat bervariasi dan sangat banyak. Bahkan untuk kegiatan- kegiatan tertentu karena beberapa alasan maka harus ditugaskan atau bahkan didelegasikan kepada staf atau orang lain yang pantas dan memenuhi syarat dalam kemampuannya.
Tabel 4. 1 - Daftar Aktivitas Tahap Operasional Pelaksanaan Proyek
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 17
a) Rapat evaluasi/ progress konstruksi dan rapat koordinasi Internal
Dengan periode yang hampir bersamaan atau sebaliknya, sebelum
periode rapat eksternal dilaksanakan, maka rapat evaluasi konstruksi dan
rapat koordinasi internal dilakukan manajer lapangan beserta stafnya,
terutama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.
Rapat internal pelaksanaan pekerjaan, fungsi atau manfaatnya adalah:
1) Sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
2) Sebagai sarana konsolidasi dan pembinaan
3) Sebagai sarana strategi dan penyelesaian rencana kerja dan
permasalahan pelaksanaan pekerjaan
Rapat evaluasi/ progress konstruksi dan rapat koordinasi internal:
1) Biasanya dilaksanakan sekali setiap minggu atau tergantung
kebutuhan dan kepentingan.
2) Biasanya dilaksanakan ditempat pemilik pekerjaan atau di kantor
lapangan.
3) Rutin tanpa undangan resmi.
4) Biasanya dilakukan dengan suasana informal dan terencana.
5) Peserta siap membawa data dan materi usulan.
6) Materi yang dibahas sekitar rencana kerja, kesiapan sumber daya,
kemajuan pekerjaan, laporan kemajuan perusahaan dan hal-hal lain
yang berhubungan dengan kelancaran operasional pelaksanaan
pekerjaan.
7) Melaksanakan koordinasi yang perlu untuk mendapatkan
penyelesaian bersama.
8) Rapat dipimpin oleh koordinator pelaksana lapangan atau Direksi
Lapangan (site engineer dari pemilik pekerjaan).
b) Rapat evaluasi/ progress konstruksi dan rapat koordinasi eksternal.
Rapat konstruksi dan rapat koordinasi eksternal adalah wadah media
komunikasi dan koordinasi antar anggota tim manajemen proyek yang
terdiri dari pemilik proyek, konsultan pengawas/ konsultan manajemen
konstruksi dan kontraktor atau pihak lain yang berkepentingan dengan
materi rapat tersebut dalam rangka penyelesaian pelaksanaan proyek.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
18 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Jadi rapat konstruksi dan rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama tim
manajemen proyek bersifat formal/ resmi, namun pelaksanaannya kadang
bersifat tidak resmi. Waktu pelaksanaan rapat biasanya ditentukan oleh
Kasatker/ PPK atau konsultan manajemen konstruksi.
pelaksanaan terlambat kurang dari 5% atau 10% dari rencana dan
akan melampaui tahun anggaran berjalan.
b) Show Cause Meeting (SCM) dilaksanakan oleh Tim Rapat Pembuktian,
bila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
c) Apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Dokumen
Kontrak, maka dapat dilakukan Three Parties Agrement, dengan
melibatkan kontraktor lain (pihak ketiga) untuk meneruskan/
menyelesaikan sisa pelaksanaan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh
kontraktor yang gagal tersebut, atau diusulkan untuk dilaksanakan
Pemutusan kontrak.
d) Bila melalui penyelesaian pada SCM kontraktor juga gagal mencapai
progres fisik, harus diambil langkah pengamanan dan penyelamatan
proyek. Dua alternatif yang dapat dipilih yaitu:
1) Tim Rapat Pembuktian mengusulkan Three Parties Agrement
dengan melibatkan kontraktor lain untuk meneruskan sisa
pelaksanaan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor yang
gagal tersebut, atau
2) Tim Rapat Pembuktian mengusulkan pemutusan kontrak.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
36 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
4.6 Evaluasi
Pilihlah Jawaban yang menurut saudara benar, dari pernyataan berikut:
1. Rapat internal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mempunyai fungsi
sebagai berikut, kecuali…
a. Sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
b. Sebagai sarana konsolidasi dan pembinaan
c. Sebagai sarana strategi dan penyelesaian rencana kerja dan
permasalahan pelaksanaan pekerjaan
d. Sebagai sarana untuk mengenal para karyawan
2. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar…
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari
rencana;
b. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari
rencana;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari
rencana.
d. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari
rencana.
3. Berapa banyak cara yang dapat diambil dalam penyelesaian perselisihan
(Dispute) kontrak…
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 37
BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN KONTRAK
5.1 Denda dan Ganti Rugi
a) Denda (liquidated damage) adalah sanksi finansial yang dikenakan
kepada Penyedia Jasa (Kontraktor), karena keterlambatan penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan.
b) Ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna
Jasa, karena terjadi cidera janji terhadap ketentuan Dokumen Kontrak.
c) Ketentuan besarnya denda tergantung pada klausul yang tercantum di
dalam Syarat-syarat Kontrak. Umumnya besarnya denda kepada
Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah
1‰ (satu per mil atau per seribu) dari harga kontrak atau bagian
kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Sejak waktu pelaksanaan
kontrak dilampaui denda sudah harus diperhitungkan dan dibayar ke Kas
Negara pada setiap terjadi transaksi pembayaran.
d) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas
keterlambatan pembayaran, adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kompensasi sesuai ketentuan Dokumen Kontrak.
e) Tata cara pembayaran denda dan/ atau ganti rugi sesuai ketentuan
Dokumen Kontrak.
f) Jika sumber pembiayaan proyek berasal dari APBN Rupiah Murni,
maka Pinpro/ Pinbagpro akan memotong langsung dari tiap tagihan
pembayaran yang diajukan oleh kontraktor.
g) Sedangkan apabila sumber dananya berasal dari Dana Pinjaman Luar
Negeri maka kontraktor harus terlebih dahulu menyetor pembayaran
denda melalui Kas Negara sebelum aplikasi tagihan pembayaran dari
kontraktor diajukan kepada Badan Pemberi Pinjaman.
Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan kegiatan manajemen pelaksanaan kontrak.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
38 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
5.2 Eskalasi (Penyesuaian Harga)
Hasil perhitungan penyesuaian harga (untuk kontrak jangka panjang lebih
dari 12 (dua belas bulan) harus dituangkan dalam amandemen kontrak
yang dibuat secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.
Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa apabila
Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan data-data.
Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran. Jika didalam dokumen kontrak terdapat
klausul mengenai eskalasi (de-eskalasi), maka Engineer, Engineer's
Representative atau kontraktor perlu memberikan perhatian terhadap masalah
berikut ini:
a) Pembayaran kontrak akibat eskalasi harga hanya dapat dilakukan
untukitem pekerjaan yang dicantumkan di dalam syarat khusus kontrak.
b) Perhitungan kuantitas item pekerjaan yang dibayar dengan eskalasi:
1) Kuantitas yang dibayar eskalasinya diperoleh dari selisih kumulatif
kuantitas tahun ke (i) yang dipilih dengan kumulatif kuantitas tahun ke
(i-1) yang dipilih.
2) Jika kemajuan pelaksanaan terlambat, maka kumulatif kuantitas yang
dipilih adalah kumulatif kuantitas rencana.
3) Jika kemajuan pelaksanaan ahead schedule, maka kumulatif
kuantitas yang dipilih adalah kumulatif kuantitas aktual.
Rumus yang digunakan untuk menghitung eskalasi harga adalah sebagai
berikut ;
Dimana:
E = Nilai eskalasi harga atau de-eskalasi harga (price adjustment)
Q = Kuantitas pekerjaan pada item pekerjaan mendapat eskalasi
UPO = Harga Satuan Kontrak Asal (Original Unit Price Contract)
K = Faktor Eskalasi Harga
E = Q x UPO x (K-1)
K = O + L x (Ln/ Lo) + M x (Mn/ Mo) + F x (Fn/ Fo) + E x (En/ Eo) + T x (Tn/ To)
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 39
O = Koefisien atau faktor yang tidak disesuaikan (merupakan fixed factor
untuk biaya kantor; contoh-contoh dokumen kontrak yang lalu: O = 10%,
15% atau 20% tergantung pertimbangan yang diambil pada waktu menyusun
dokumen lelang)
c) L, M, F, E, dan T adalah komponen cost factor masing-masing untuk
labour (L), material (M), fuel (F), equipment (E) dan transportation (T),
nilainya ditetapkan oleh Employer untuk masing-masing item
pekerjaan, dicantumkan di dalam Syarat-syarat Kontrak. Sebagai cross
check, perlu diketahui bahwa O + L + M + F + E + T = 1,00 (jika tidak
ada komponen cost factor selain L, M, F, E, dan T)
d) Catatan: contoh yang pernah ada, O = 15%, T = diperhitungkan,
sehingga L+ M + F + E = 100% - 15% = 85%
e) Lo, Mo, Fo, Eo, To adalah angka index dasar (zero index) untuk
Labour, Material, Fuel, Equipment dan Transport yang berlaku pada 30
hari sebelum pembukaan penawaran (bid opening), diambil dari data
resmi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (bisa Pusat bisa Daerah,
tergantung data mana yang dapat diperoleh).
f) Ln, Mn, Fn, En, Tn adalah angka index harga untuk Labour, Material,
Fuel, Equipment dan Transport yang berlaku pada suatu bulan selama
construction period juga diambil dari data resmi yang diterbitkan oleh Biro
Pusat Statistik (bisa Pusat bisa Daerah), tergantung data mana yang
dapat diperoleh) pada bulan yang bersangkutan. Jika data yang tersedia
di buku Biro Pusat Statistik tidak lengkap biasanya dibuat interpolasi
dengan memperhitungkan trend perkembangan angka-angka index yang
bersangkutan.
g) Jika di dalam dokumen kontrak terdapat klausul mengenai eskalasi / de-
eskalasi, maka Engineer, Engineer’s Representative maupun kontraktor
perlu memberikan perhatian atas hal-hal tersebut di bawah:
1) Pembayaran kontrak akibat eskalasi harga hanya dapat dilakukan
untuk item pekerjaan yang dicantumkan di dalam syarat khusus
kontrak.
2) Perhitungan kuantitas item pekerjaan yang dibayar dengan
eskalasi:
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
40 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
(a) Kuantitas yang dibayar eskalasinya diperoleh dari selisih
kumulatif kuantitas tahun ke (i) yang dipilih dengan kumulatif
kuantitas tahun ke (i-1) yang dipilih.
(b) Jika kemajuan pelaksanaan terlambat, maka kumulatif
kuantitas yang dipilih adalah kumulatif kuantitas rencana.
(c) Jika kemajuan pelaksanaan ahead schedule, maka kumulatif
kuantitas aktual.
(d) Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat
pembayaran eskalasi.
(e) Perhitungan faktor eskalasi per bulan dibuat dengan
menggunakan trend line perubahan Ln, Mn, Fn, En, Tn
(regressi linear), diperhitungkan berdasarkan data yang tersedia
di Biro Pusat Statistik.
(f) Hasil perhitungan tersebut diajukan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan.
(g) Berdasarkan persetujuan tersebut tiap bulan dapat dibayarkan
70% dari perhitungan di atas.
(h) Setelah angka index diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik,
perhitungan secara bertahap dapat disesuaikan dan
pembayaran dapat dilakukan secara final setelah dipersiapkan
Addendum kontrak yang diperlukan.
h) Jika nilai kontrak disusun berdasarkan Harga Satuan berupa Rupiah
Currency saja, maka angka index untuk Lo, Mo, Fo, Eo, To dan Ln, Mn,
Fn, En, Tn dapat didasarkan atas data yang secara resmi diterbitkan oleh
Biro Pusat Statistik.
i) Jika nilai kontrak disusun berdasarkan Harga Satuan berupa Rupiah
Currency + Foreign Currency, maka angka index untuk Lo, Mo, Fo, To
dan Ln, Mn, Fn, En, Tn juga dapat didasarkan atas data yang secara
resmi diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, namun untuk porsi Harga
Satuan Foreign Currency terlebih dahulu diekivalenkan ke dalam Rupiah
dengan kurs pada saat 30 hari sebelum bid opening. Dengan demikian
akan diperoleh Harga Satuan dalam Rupiah yang akan terdiri dari ex
Rupiah Currency dan ex Foreign Currency yang dirupiahkan.
j) Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung eskalasi harga bagian
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 41
mata uang asing menjadi sebagai berikut:
Dimana:
5.3 Kerjasama Penyedia Jasa Dengan Sub Kontraktor
a) Nilai kontrak> 25 Milyar, penyedia jasa diwajibkan kerjasama dengan sub
kontraktor.
b) Pekerjaan yang dilaksanakan sub kontraktor, bukan merupakan pekerjaan
utama.
c) Kerjasama penyedia jasa dengan sub kontraktor, dilakukan melalui
persetujuan pengguna jasa.
d) Kerjasama penyedia jasa dengan sub kontraktor, dituangkan dalam
kontrak utama.
5.4 Latihan
1. Apakah yang dimaksud dengan denda?
2. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi?
5.5 Rangkuman
1. Denda (liquidated damage) adalah sanksi financial yang dikenakan
kepada Penyedia Jasa (Kontraktor), karena keterlambatan penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan.
2. Ganti rugi adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa,
karena terjadi cidera janji terhadap ketentuan Dokumen Kontrak.
UPO
UPN
=
=
Nilai Harga Satuan Kontrak Semula
Nilai Harga Satuan Kontrak Tereskalasi
EO
ET
=
=
Kurs pada saat 30 hari sebelum pembukaan penawaran
Kurs pada saat bulan perhitungan eskalasi untuk bagian mata
uang asing.
E = (UPN – UPO x EO)/ ET
UPN = UPO x EO x K
E = (UPO x EO x K/ ET) – (UPO x EO/ ET)
= UPO x (K-1) x EO / ET
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
42 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
5.6 Evaluasi
Pilihlah Jawaban yang menurut saudara benar, dari pernyataan berikut:
1. Mana pernyataan di bawah ini yang merupakan pengertian dari ganti rugi...
a. Sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor),
karena keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
b. Sanksi financial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa, karena
terjadi cidera janji terhadap ketentuan Dokumen Kontrak.
c. Sanksi financial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa, karena
keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
d. Sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, karena
terjadi cidera janji terhadap ketentuan Dokumen Kontrak.
2. Hasil perhitungan penyesuaian harga (untuk kontrak jangka panjang
lebih dari 12 bulan harus dituangkan dalam amandemen kontrak yang
dibuat secara berkala selambat-lambatnya…
a. Setiap 2 bulan
b. Setiap 4 bulan
c. Setiap 6 bulan
d. Setiap 8 bulan
3. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa atas
keterlambatan pembayaran adalah…
a. Sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar
b. Sebesar 12 % dari bunga tagihan yang terlambat dibayar
c. Sebesar 15 % dari bunga tagihan yang terlambat dibayar
d. Sebesar 20 % dari nilai tagihan yang terlambat dibayar
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 43
BAB VI
PELAKSANAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI/
PENGAWAS
6.1 Penelitian Personil dan Peralatan
a) Penelitian tenaga ahli dan peralatan harus dilaksanakan setelah tiba di
lokasi pekerjaan, serta dibuat berita acara hasil pemeriksaan/ penelitian
yang ditanda-tangani penyedia dan pengguna jasa.
b) Apabila hasil pemeriksaan/ penelitian, ternyata belum memenuhi
persyaratan namun tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka
penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan
peralatan tersebut harus segera diganti sesuai dengan waktu yang yang
disepakati bersama.
c) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugas, maka pengguna
jasa harus melakukan pengecekan, apakah yang dimobilisasi sesuai
dengan kontrak.
6.2 Perubahan dan Penggantian Personil & Peralatan
a) Penyedia jasa tidak diperkenankan melakukan penggantian personil dan/
atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa.
b) Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari penyedia jasa
tersebut tidak mampu atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik
atau berkelakuan tidak baik, maka penyedia jasa harus mengganti dengan
kualifikasi yang sama atau lebih tinggi.
c) Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sejak diterimanya perintah
penggantian personil dari pengguna jasa, maka penyedia jasa harus
mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih tinggi, tanpa
penambahan biaya.
d) Penelitian kebenaran perubahan/ penggantian personil sesuai dengan
Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan kegiatan pelak-sanaan pekerjaan jasa konsultan supervisi/ pengawas.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
44 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
kondisi dan situasi yang ada, dibuat dalam berita acara dan dilaporkan ke
atasan langsung.
6.3 Pembayaran Uang Muka
a) Pembayaran uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi personil
dan peralatan, serta pengeluaran pada bulan pertama.
b) Pengambilan uang muka yang diajukan oleh penyedia jasa, harus
melalui surat permohonan dilengkapi kelengkapannya sesuai ketentuan
dalam kontrak, serta
c) Dilakukan penelitian terhadap jaminan uang mukanya.
d) Besaran uang muka setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak dan
diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka.
6.4 Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan
a) Agar tujuan & sasaran pelaksanaan kegiatan tercapai, maka pengguna
jasa membentuk tim teknis yang beranggotakan personil yang kompeten
di bidangnya, untuk melakukan pembahasan secara normatif maupun
substantif dengan penyedia jasa.
b) Tim teknis melakukanrapat-rapat evaluasi & pembahasan kemajuan hasil
kegiatan konsultan secara periodik.
c) Tim teknis menyusun laporan evaluasi untuk disampaikan kepada
atasan langsungnya.
d) Dalam kondisi tertentu (jika perlu) segera membuat laporan khusus dan
menyampaikan kepada pengguna jasa.
6.5 Pembayaran Prestasi Fisik Pekerjaan
a) Pembayaran prestasi fisik pekerjaan konsultan supervisi/ pengawas,
dilakukan berdasarkan prestasi yang dicapai sesuai ketentuan dalam
kontrak, dengan dilampiri tanda-bukti pembayaran.
b) Dilakukan penelitian kesesuaian pembayaran dengan prestasi yang
dicapai sebagaimana diatur dalam kontrak.
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 45
6.6 Pengendalian Kegiatan, Personil dan Kualitas Pekerjaan
a) Dilakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan konsultan pada setiap tahap
kegiatan, dan bila perlu berikan instruksi tindak lanjut serta dibuat berita
acaranya.
b) Dilakukan pemantauan dan penelitian penugasan personil tenaga ahli,
melalui daftar hadir dan surat penugasan oleh pejabat yang ditunjuk.
c) Dilakukan penelitian produk konsultan secara normatif dan substantif, agar
sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
6.7 Kegiatan Pokok Pekerjaan Konsultan Pengawas Dan Konsultan
Manajemen Konstruksi
Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultan
supervisi/ pengawas melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok, seperti berikut:
a) Memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan
pekerjaan dari pelaksana konstruksi.
b) Memberikan pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dan
atau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa.
c) Memberi pendapat kepada pengguna jasa atau memberi keputusan
berdasar kewenangan dari pengguna jasa, terhadap usulan perubahan
pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi.
d) Memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan
laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.
e) Memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan
pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.
f) Dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang
dilaksanakan tanpa mendapat ijin terlebih dulu dari pengawas konstruksi.
g) Dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidak
memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan tau rencana kerja yang
telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.
h) Mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan.
i) Mendapat ganti rugi:
1) Apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap
laporan akhir pengawasan dari pengawas konstruksi yang dapat
MODUL 8 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
46 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
mengakibatkan kerugian pada pengawas konstruksi.
2) Apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak lengkap dan atau
tidak akurat atau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk
menyerahkan fasilitas dan atau dokumen yang dapat mengakibatkan
kerugian pada pengawas konstruksi (konsultan supervisi).
3) Akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan).
j) Mendapat insentif, apabila hasil akhir pekerjaan dapat diselesaikan lebih
cepat (apabila diperjanjikan).
6.8 Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)
a) Kegiatan Pokok Konsultan MK (Sesuai Perpres 73 Tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara) adalah sebagai
berikut:
1) Melakukan review disain yang dilakukan Konsultan Perencana.
2) Melakukan pengawasan pada pekerjaan yang dilakukan lebih dari
satu pelaksanan konstruksi dan/ atau lebih dari satu perencana
konstruksi.
3) Kriteria penggunaan Konsultan MK:
(a) bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/ atau
(b) bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/ atau
(c) bangunan khusus; dan/ atau
(d) yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan
maupun pelaksana konstruksi; dan/ atau yang dilaksanakan lebih
dari satu tahun anggaran (multiyears project)
b) Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktik-
kan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen
konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang
dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan
dalam sebuah proyek pembangunan.
c) Sistem Manajemen Konstruksi
Manajemen konstruksi bertugas mengendalikan seluruh kegiatan
pembangunan sejak awal konsep sampai dengan FHO untuk mencapai