Modul 2 Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir · DAFTAR PUSTAKA GLOSARIUM KUNCI JAWABAN. Modul 2 Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir ... 1.2 Peraturan Perundangan

Modul 2 Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir

MODUL KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT DENGAN BANJIR

PELATIHAN PENGENDALIAN BANJIR

2017

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

MODUL 02


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

pengembangan Modul Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir sebagai

materi inti/substansi dalam Pengendalian Banjir. Modul ini disusun untuk memenuhi

kebutuhan kompetensi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang SDA.

Modul kebijakan dan peraturan terkait banjir disusun dalam 3 (tiga) bagian yang

terbagi atas Pendahuluan, Materi pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang

sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami

kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir. Penekanan orientasi pembelajaran

pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif dari para peserta.

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim

Penyusun dan Narasumber, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka

dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan

yang terus menerus terjadi. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi

peningkatan kompetensi ASN di bidang SDA.

Bandung, September 2017

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Air dan Konstruksi

Ir. K. M. Arsyad, M.Sc.

NIP. 19670908 199103 1 006


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

PETUNJUK PENGGUNAAN ................................................................................ iii

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Deskripsi Singkat ........................................................................................... 1

C. Tujuan Pembelajaran ..................................................................................... 1

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .............................................................. 2

E. Estimasi Waktu .............................................................................................. 2

MATERI POKOK 1 KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT DENGAN BANJIR

............................................................................................................................... 3

1.1 Ketentuan Dasar ............................................................................................ 3

1.2 Peraturan Perundangan Tentang Banjir ......................................................... 4

1.2.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26

Tahun 2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan

Ruas Bekas Sungai ............................................................................. 5


Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Garis

Sempadan Danau ............................................................................... 7

1.2.3 Kebijakan yang Terkait Pengelolaan Bencana .................................... 9

1.3 Latihan ......................................................................................................... 15

1.4 Rangkuman ................................................................................................. 15

PENUTUP ............................................................................................................ 16

A. Simpulan ..................................................................................................... 16

B. Tindak Lanjut ............................................................................................... 17

EVALUASI FORMATIF ....................................................................................... 18

A. Soal ............................................................................................................. 18

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

KUNCI JAWABAN


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi iii

PETUNJUK PENGGUNAAN

Deskripsi

Modul kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir ini terdiri dari 1 (satu) materi

pokok yang membahas kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan.

Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk memahami kebijakan

dan peraturan terkait dengan banjir. Setiap materi pokok dilengkapi dengan latihan

yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari

materi pada materi pokok.

Persyaratan

Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak

dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik

materi yang merupakan materi inti/substansi dari Pelatihan Pengendalian banjir.

Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu

materi yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir dari

sumber lainnya.

Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan

kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator, adanya

kesempatan diskusi dan studi kasus.

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media

pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/projector, Laptop, white board dengan spidol dan

penghapusnya, bahan tayang, serta modul dan/atau bahan ajar.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta diharapkan mampu

memahami kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir.


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka

pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dengan semakin bertambahnya volume dan kompleksitas tugas-tugas

lembaga pemerintahan dan silih bergantinya regulasi yang begitu cepat perlu

upaya-upaya preventif untuk memperlancar tugas-tugas yang harus diemban oleh

Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pegawai

Negeri Sipil harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal

tersebut dapat terwujud dengan melalui pembinaan yang dilaksanakan

berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang

dinyatakan bahwa manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan

tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan/wawasan

mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian banjir, melalui

metode ceramah interaktif, diskusi dan studi kasus..

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta diharapkan mampu

memahami kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir.



2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan

kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Dalam modul kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir ini akan membahas

materi:

1) Ketentuan dasar

2) Peraturan perundangan terkait banjir

a) Permen PUPR No. 26 tahun 2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau

Pemanfaatan Ruang Bekas Sungai,

b) Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan

Sungai dan Garis Sempadan Danau,

c) Kebijakan yang terkait pengelolaan bencana.

E. Estimasi Waktu

Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk

mata pelatihan “Kebijakan dan Peraturan Terkait Banjir” ini adalah 4 (empat) jam

pelajaran (JP) atau sekitar 180 menit.



MATERI POKOK 1

KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT DENGAN BANJIR

1.1 Ketentuan Dasar

Ketentuan hukum pengelolaan bencana sudah tercantum dalam Alinea ke empat

Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk

suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia .......”, ketentuan dasar tersebut dapat

ditafsirkan bahwa “merupakan kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk

melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna

kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Bila ada

tanggung jawab negara berarti didalamnya ada kewajiban negara, dengan demikian

merupakan tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

korban bencana. Ada tidaknya pertanggungjawaban, dapat diukur melalui 3 aspek

yang meliputi AKIBAT dan KEGIATAN, TEMPAT, serta SUMBER / KORBAN yang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akibat dan Kegiatan

Akibat bencana dapat berupa KERUSAKAN dan MEMBAHAYAKAN,

KERUSAKAN adalah kerugian fisik dan hampir pasti ada dalam setiap

kejadian bencana, sedang MEMBAHAYAKAN tidak selalu berarti termasuk

KERUSAKAN.

Perlu dilihat adakah hubungan antara suatu kegiatan yang dilakukan atau

tidak dilakukan dengan terjadinya bencana alam dan adakah hubungan kausal

antara kegiatan dengan akibat yang terjadi.

b. Tempat atau Ruang

Tempat atau Ruang penting untuk dikenali, karena untuk menentukan:

siapa yang berhak mengajukan klaim

kepada siapa tuntutan tersebut dialamatkan

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan

mampu menjelaskan kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir.



c. Sumber dan Korban

Ada tidaknya pertanggungjawaban perlu dinilai atas dasar arti penting kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku (sumber bencana) sehingga menimbulkan korban.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan kriteria dan prosedur

akuntabilitas:

Harus dicari dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat

kesalahan dan perbuatan yang bersangkutan.

Harus ditetapkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerusakan yang

terjadi.

Harus dapat diketahui identitas pelaku

Nilai kerugian harus dapat dihitung atau dikuantifikasi.

Dalam hubungannya dengan negara-negara lain, perlindungan diplomatik

terhadap korban harus tersedia. Artinya bahwa jika korban tidak berhasil

mendapatkan ganti kerugian maka pemerintah perlu mengambil alih

persoalannya

1.2 Peraturan Perundangan Tentang Banjir

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pengendalian banjir sudah

banyak dibuat, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Penegelolaan Lingkungan Hidup.

8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional




9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015

Tentang Penetapan Wilayah Sungai.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun

2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas

Sungai.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun

2015 Tentang Bendungan.

12. Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015

tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau.


Tahun 2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan

Ruas Bekas Sungai

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu

atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari

atau sama dengan 2.000 km2.

Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara

membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada

yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahnya aliran

sungai lama.

Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai

untuk mengalirkan air sungai.

Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.



Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian

ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis

kelaikan, dan persetujuan Menteri.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di

tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang bermaksud

melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan

pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap

menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan

inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib

penatausahaan sungai.

Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 3

Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. Wewenang dan

tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah

daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai sebagai sumber, meliputi

mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau



pemanfaatan ruas bekas sungai. Wewenang dan tanggung jawab, dilaksanakan

oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bab III Ketentuan Teknis Pasal 5 dan 7

Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai,

pemanfaatan dan pengaliran air sungai. Pengalihan alur sungai hanya dapat

dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis. Pengalihan alur

sungai, dapat dilakukan untuk:

a. pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh

instansi pemerintah; atau

b. pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah,

badan hukum, dan/atau badan sosial.

Ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai, dapat

dimanfaatkan untuk keperluan:

a. konservasi;

b. retensi banjir;

c. pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau budidaya.


Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Garis

Sempadan Danau

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah

jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.



Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari

sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk

melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami,

yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu

atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari

atau sama dengan 2.000 (dua ribu) Km2.

Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah

dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang

ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari

tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.



BAB I Ketentuan Umum Pasal 2

Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Menteri ini terdiri dari:

a. penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata air;

b. pemanfaatan daerah sempadan; dan

c. pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.

BAB II Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan

sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas

sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan

tujuannya. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan

agar:

a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di

sekitarnya;

b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang

ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus

menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan

c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

1.2.3 Kebijakan yang Terkait Pengelolaan Bencana

Ada banyak sekali kebijakan di luar kebijakan pengelolaan bencana yang terkait

maupun yang bisa memberikan dampak terhadap peningkatan bencana. Kebijakan

itu diantaranya meliputi: kebijakan tentang tata ruang, kebijakan tentang sumber

daya air, kebijakan tentang lingkungan, kebijakan tentang otonomi daerah,

kebijakan tentang infrastruktur.

Alat untuk mengkoordinasikan antara lain: koordinasi antar departemen, badan

tertinggi untuk pengelolaan bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),

badan koordinasi tingkat wilayah propinsi dan kabupaten/kota (Badan

Penanggulangan Bencana Daerah), dan satuan koodinasi pelaksanaan tingkat

daerah aliran sungai.



Dalam mengakomodir kebijakan itu perlu dipahami bahwa pengembangan proses-

proses untuk mengenalkan pendekatan yang terpadu adalah sulit dan mahal. Lebih

dari itu, sering diperburuk oleh keadaan politik dan kepentingan-kepentingan

berbeda terutama dengan otonomi daerah di mana kabupaten/kota mempunyai

kewenangan untuk mengelola daerahnya dengan otoritas penuh. Hal ini akan

memperbesar potensi bencana yang disebabkan oleh air (antara lain banjir, tanah

longsor) karena sering daerah atas nama pembangunan melakukan aktifitas-

aktifitas yang tidak (belum) mengakomodir pengelolaan bencana.

Walaupun proses mencapai keterpaduan sangat sulit namun beberapa saran dari

pengalaman dapat dilihat berikut ini:

Perlu pengkondisian partisipasi dan peran serta dari para pihak untuk dapat

secara bersama mengelola bencana dan mengatasi persoalan dan dampak yang

timbul walaupun hasilnya tidak dapat memuaskan semua pihak. Pengkondisian

merupakan proses yang perlu dilakukan secara bertahap. Karakteristik-

karakteristik seperti demokratis, transparansi dan akuntabilitas dapat digunakan

dalam proses tersebut. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai pembuat

kebijakan sekaligus enabler (pendorong/pemberdaya) dan fasilitator sangat

penting. Oleh sebab itu Pemerintah harus dapat mengetahui dan memahami

posisi para pihak lainnya dan implikasi dampaknya.

Mengetahui fungsi dan perubahan tata guna lahan, pengelolaan sumber daya

air, dan pengembangannya baik pada saat yang lampau, saat ini dan prediksi

yang akan datang dalam kaitan dengan dampak bencana yang ditimbulkannya.

Kondisi tata guna lahan saat ini merupakan dampak dari penentuan kebijakan

tentang fungsi dan perubahan tata guna lahan masa lalu.

Menggabungkan semua aspek antara penentuan rencana tata ruang wilayah

dengan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan bencana.

Setelah UU tentang Pengelolaan Bencana berlaku maka perlu dibuat peraturan

perundangan pada tingkat/level di bawah UU tersebut, seperti: Peraturan

Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Daerah (Perda).

Kerangka legislatif ini berperan sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh

semua pihak dan dipakai sebagai acuan hukum. Pengertian dari kerangka kerja



legislatif secara implisit adalah kebijakan tentang bencana yang diterjemahkan

dalam aspek hukum.

UU No. 24/2007 mengatur bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. Menghargai budaya lokal;

e. Membanguan partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

f. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum atau amanat UU No. 24/2007 yang mengatur

tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemaduan

penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, diperlukannya

analisis resiko bencana yang dilengkapi dengan kriteria, persyaratan, pemantauan

dan evaluasi dari pelaksanaannya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat)

aspek yang meliputi:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

c. kemanfaatan dan efektivitas; dan

d. lingkup luas wilayah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat;; dan

c. pascabencana



Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

b. dalam situasi terdapat potensi bencana.

Penyelenggaraaan penangulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana

meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;

b. pengurangan risiko bencana;

c. pencegahan;

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

e. persyaratan analisis risiko bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Penyusunan perencanaannya

dikoordinasikan oleh Badan baik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan

Bencana) atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Perencanaan

penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko

bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi

yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

c. analisis kemungkinan dampak bencana;

d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan

f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.



Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang

mungkin timbul. Kegiatan pengurangan resiko meliputi:

a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

c. pengembangan budaya sadar bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan

e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan

dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke

dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Setiap kegiatan pembangunan

yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana hendaknya dilengkapi dengan

analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana.

Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh BNPB.

Pemenuhan syarat analisis risiko bencana ditunjukkan dalam dokumen yang

disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. BNPB

melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko

bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar

keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Pemerintah secara

berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang

dan pemenuhan standar keselamatan.

Dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang diatur tentang pengaturan mitigasi

bencana sebagai berikut :

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang

terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% persen dari

luas wilayah kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas

wilayah kota.



Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan

ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi (yang terkait dengan

mitigasi bencana hidroklimatologi) dan sistem mikroklimat, maupun sistem

ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih

yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika

kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh

pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal

dapat lebih menjamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya

secara luas oleh masyarakat.

Akibat dari bencana alam skala besar yang terjadi pada wilayah tertentu dapat

merubah rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Sistem pembiayaan yang terkait dengan pengelolaan bencana diatur dalam UU No.

24/2007 tentang bencana sebagai berikut :

1. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah dan pemerintah daerah (UU No 24/2007 ps 60). Pemerintah dan

Pemda mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai

(UU No 24/2007 ps 61 ayat 1)

2. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana dilaksanakan oleh

Pemerintah, Pemda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan

Badan Daerah PB (UU No 24/2007 ps 61 ayat 2)

3. Pada saat tanggap darurat, BNPB menggunakan dana siap pakai dari APBN

dan sumber dana lainnya (UU No 24/2007, ps 62 )

4. Masyarakat yang dirugikan atas berbagai masalah pengelolaan SDAir berhak

mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. (UU No 7/2004 ps 90)

5. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang Sumber daya Air

bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat

menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan sumber air yang

mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat. (UU No 7/2004 ps 91).



1.3 Latihan

1. Sebutkan 5 (lima) peraturan perundangan terkait dengan banjir!

2. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai berdasarkan Permen

PUPR No. 26 Tahun 2015!

3. Jelaskan lingkup pengaturan yang tercantum dalam Permen PUPR No. 28

Tahun 2015!

1.4 Rangkuman

Dalam melaksanakan pengendalian banjir ada acuan atau pedoman pelaksanaan

yang mengacu pada kebijakan dan peraturan yang berlaku saat ini. Adapun

kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir, diantaranya :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang


Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan


Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan


Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015



Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.


Tentang Bendungan.

Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015




PENUTUP

A. Simpulan

Pengelolaan sumber daya alam merupakan kewajiban negara dan juga tugas

pemerintah. PNS sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan sumber daya air

diberikan kewenangan salah satunya untuk melakukan pengendalian banjir. Dalam

melaksanakan pengendalian banjir ada acuan atau pedoman pelaksanaan yang

mengacu pada kebijakan dan peraturan yang berlaku saat ini. Adapun kebijakan

dan peraturan pengendalian banjir, diantaranya :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang


Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan


Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan


Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.




Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.


Tentang Bendungan.

Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015




B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, peserta diharapkan mengikuti kelas lanjutan

untuk dapat memahami detail pengendalian banjir dan ketentuan pendukung terkait

lainnya, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai

pengendalian banjir.



EVALUASI FORMATIF

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembahasan modul

kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir pada pelatihan pengendalian banjir.

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta

pelatihan terhadap materi yang disampaikan dalam modul.

A. Soal

1. Berikut ini Undang-Undang terkait dengan banjir, kecuali...

a. UU No. 11 Tahun 1974

b. UU No. 13 Tahun 2003

c. UU No. 26 Tahun 2007

d. UU No. 27 Tahun 2007

e. UU No. 32 Tahun 2009

2. Berdasarkan Permen PUPR No. 26 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pengelolaan

sungai merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak berikut, kecuali...

a. Pemerintah Pusat

b. Pemeintah Daerah Provinsi

c. Pemerintah Daerah Kota

d. Pemerintah Daerah Kabupaten

e. Pemerintah Daerah Kecamatan

3. Berikut ini lingkup pengaturan yang tercantum dalam Permen PUPR No. 28

Tahun 2015, kecuali...

a. Penetapan garis sempadan sungai dan danau

b. Penetapan mata air

c. Pemanfaatan daerah sempadan

d. Perencanaan daerah sempadan

e. Pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.

4. Tujuan penetapan garis sempadan sungai dan sempadan danau adalah...

a. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di

sekitarnya

b. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh kegiatan pemanfaatan sungai

dan danau



c. Menjaga sungai dan danau tetap pada kondisi aslinya

d. Daya rusak air sungai dan danau dapat dihindari

e. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya

yang ada di sungai dan danau dapat dikurangi

5. Ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai, dapat

dimanfaatkan untuk keperluan berikut, kecuali...

a. Konservasi

b. Retensi banjir

c. Pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an

d. Budidaya

e. Floodway

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta pelatihan terhadap materi yang di

paparkan dalam materi pokok, gunakan rumus berikut :

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 =Jumlah Jawaban Yang Benar

Jumlah Soal × 100 %

Arti tingkat penguasaan :

90 - 100 % : baik sekali

80 - 89 % : baik

70 - 79 % : cukup

< 70 % : kurang

Diharapkan dengan materi yang diberikan dalam modul ini, peserta dapat

memahami kebijakan dan peraturan terkait dengan banjir. Proses berbagi dan

diskusi dalam kelas dapat menjadi pengayaan akan materi kebijakan dan peraturan

terkait dengan banjir. Untuk memperdalam pemahaman terkait materi kebijakan dan

peraturan terkait dengan banjir, diperlukan pengamatan pada beberapa modul-

modul mata pelatihan terkait atau pada modul-modul yang pernah Anda dapatkan

serta melihat variasi-variasi modul-modul yang ada pada media internet. Sehingga

terbentuklah pemahaman yang utuh akan pengendalian banjir.


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

DAFTAR PUSTAKA

Kodoatie R. J. dan Sugiyanto. 2001. Banjir. Pustaka Pelajar, Semarang. Kodoatie R. J. dan Syarief R. 2006. Pengelolaan Bencana Terpadu. Andy,

Yogyakarta. Kodoatie R. J. dan Syarief R. 2010. Tata Ruang Air.Andy, Yogyakarta. Kodoatie, Robert J., 2012. Tata Ruang Air Tanah. xxvi + 514 = 540 Halaman.

Penerbit Andi, Yogyakarta. Kodoatie, Robert J., 2013. Rekayasa Manajemen Banjir Kota. Penerbit Andi,

Yogyakarta. Kodoatie R. J. dan Syarief R. 2013. Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu. Andy,

Yogyakarta. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015

tentang Penetapan Wilayah Sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2015

tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015

tentang Bendungan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015

tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau. Suripin, 2001. Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air. Andi Offset, Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana.



GLOSARIUM

Akuntabilitas : Perihal bertanggung jawab; keadaan dapat

dimintai pertanggungjawaban

Hubungan Kausal : Hubungan sebab akibat

Klaim : Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa

seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas

sesuatu; Pernyataan tentang suatu fakta atau

kebenaran sesuatu.

Kompensasi : Ganti rugi; Pencarian kepuasan dalam suatu

bidang untuk memperoleh keseimbangan dari

kekecewaan dalam bidang lain; Imbalan berupa

uang atau bukan uang (natura), yang diberikan

kepada karyawan dalam perusahaan atau

organisasi; Tindakan individu dalam menilai

dirinya dengan cara menggantikan kekurangan

yang ia miliki dengan karakteristik lain yang

berlebihan.

Konservasi : Pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara

teratur untuk mencegah kerusakan dan

kemusnahan dengan jalan mengawetkan;

pengawetan; pelestarian

Kuantifikasi : Pernyataan jumlah satuan dalam angka; perihal

penjumlahan

Retensi : Penyimpanan; Penahanan



KUNCI JAWABAN

Berikut ini merupakan kumpulan jawaban atau kata kunci dari setiap butir

pertanyaan yang terdapat di dalam modul. Kunci jawaban ini diberikan dengan

maksud agar peserta pelatihan dapat mengukur kemampuan diri sendiri.

Adapun kunci jawaban dari soal latihan setiap materi pokok, sebagai berikut :

Latihan Materi Pokok 1

1. Peraturan perundangan terkait banjir adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 Tentang

Kehutanan.



- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.


Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional


- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun

2015 tentang Penetapan Wilayah Sungai.


2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas

Sungai.


2015 tentang Bendungan.


2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan

Danau.



2. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai berdasarkan

Permen PUPR No. 26 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi

atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai sebagai

sumber, meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur

sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai. Wewenang dan tanggung

jawab, dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan

kewenangannya.

3. Lingkup pengaturan yang tercantum dalam Permen PUPR No. 28 Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

- penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata

air;

- pemanfaatan daerah sempadan; dan

- pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.

Adapun kunci jawaban dari soal evaluasi formatif, sebagai berikut :

1. b (UU No. 13 Tahun 2003)

2. e (Pemerintah Daerah Kecamatan)

3. d (Perencanaan daerah sempadan)

4. a (Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di

sekitarnya)

5. e (Floodway)

Modul 2 Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir · DAFTAR PUSTAKA GLOSARIUM KUNCI JAWABAN. Modul 2 Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir ... 1.2 Peraturan Perundangan

Documents