MODUL 11 : KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN …zenabidin.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Kebijakan-013... · 2013-09-25 · strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, ... Pemerintah

MODUL 11 : KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT PESISIR

11.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan kawasan sumberdaya potensial di Indonesia.

Kawasan ini adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Sumberdaya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai Indonesia

mencapai sepajang sekitar 81.000 km (Dahuri et al. 2001). Garis pantai yang

panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar. Potensi

itu merupakan sumberdaya hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya:

perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non-hayati

misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini juga

berdiam para nelayan yang sebagian besar masih miskin dan atau prasejahtera.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut Community-Based

Management (CBM) menurut Nikijuluw (2002), merupakan salah satu

pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang meletakkan pengetahuan

dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.

Pengetahuan masyarakat tersebut juga memiliki akar budaya yang kuat dan

biasanya tergabung dalam kepercayaannya (religion). Mubyarto, dkk. (1983),

memberikan definisi strategi yang berpusat pada manusia sebagai : “Suatu

strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, dimana pusat pengambilan

keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu

daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah

tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini,

masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan

pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri

yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu

pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

335

Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat

adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara

masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana

masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada

pelaksanaan dan pengawasannya. Pemikiran ini didukung oleh tujuan jangka

panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja

dan kesempatan berusaha.

2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada

peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya di

wilayah pesisir dan lautan.

3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pesisir dalam

pelestarian lingkungan.

4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah

pesisir dan lautan.

Dari beberapa tujuan tersebut diatas maka pemanfaatan secara optimal

dan berkelanjutan adalah salah satu dasar yang menjadi pertimbangan utama di

dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Pemanfaatan secara

berkelanjutan hanya akan dicapai jika sumberdaya dikelola secara bertanggung

jawab (FAO, 1995). Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia,

alam, buatan dan sosial. Sementara itu, pengembangan dan pengelolaan daerah

pesisir di Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tetapi

kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada

daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3

nya untuk kabupaten (UU No. 22 tahun 1999).

Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan, sebagai salah satu sektor

strategis dalam pembangunan ekonomi saat ini, merupakan sektor yang

masih perlu dioptimalkan mengingat potensi kelautan yang ada belum dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kondisi

kemiskinan di kalangan sebagian besar masyarakat pesisir (nelayan)

336

tersebut tidak terlepas dari serangkaian kebijakan pembangunan yang selama ini

masih : (a) lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai obyek

ketimbang sebagai subyek pembangunan, (b) lebih memprioritaskan

pertumbuhan industri ketimbang sektor pertanian dan kelautan, (c) serta

kebijakan pembangunan yang kurang mengacu pada karakteristik masing-

masing kondisi lokal di daerah, dan (d) profesi nelayan masih dipandang

sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat keterampilan (skill) yang

tinggi dan (e) dari sudut pandang ekonomis, sering kali komunitas nelayan/

masyarakat pesisir diposisikan sebagai kelompok marginal yang

dipersepsikan sedikit sekali memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini

berakibat pada lambatnya proses intervensi teknologi, penguatan kapasitas

masyarakat dan inovasi di kalangan nelayan. Sebagai contoh kasus

pembangunan pariwisata di Jimbaran dan Kedonganan Bali yang menggusur

perkampungan nelayan tanpa adanya good will untuk mensinergikan kedua

komunitas yang ada yakni nelayan dan pariwisata.

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang berkaitan

dengan otonomi daerah, menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui penciptaan

lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu faktor

penting dan esensial dari UU tersebut adalah semakin didorongnya

peranan masyarakat di daerah untuk secara bersama-sama merencanakan

dan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. Pengentasan

kemiskinan diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat,

yakni kegiatan yang diarahkan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya

sendiri dalam memperbaiki kondisi materiil dan non materiil dari kehidupannya

sendiri.

Keperluan atas adanya program pemberdayaan masyarakat nelayan/

pesisir ini mengingat sampai saat ini sebagian besar masyarakat pesisir di

Indonesia masih berpenghasilan rendah. Program pemberdayaan ini sekaligus

juga ditujukan untuk pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan

berkelanjutan. Bertolak dari kesemuanya itu, maka diperlukan adanya suatu

337

upaya yang komprehensif terhadap program pemberdayaan masyarakat,

khususnya nelayan mjskin di Lumajang.

Dari beberapa hasil penelitian, kondisi wilayah pesisir Indonesia

tergolong padat penduduknya dengan tingkat kesejahteraan, baik secara

ekonomi, sosial dan budaya tergolong masih rendah. Namun jika dilihat dari

segi potensi sumberdaya pesisirnya, khusunya di desa Worgalih, Kecamatan

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sebenarnya menyimpan potensi yang

cukup tinggi, khususnya pasir besi, sebagai pendukung industri baja dan

semen. Hanya saja “keikutsertaan” pemerintah maupun korporasi dalam

bentuk penyediaan fasititas serta sarana dan prasarana dirasakan relatif

masih kurang. Disamping itu beberapa hasil penelitian juga memperlihatkan

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi modern dan ramah

lingkungan serta upaya kreatif untuk peningkatan pendapatan khususnya

dalam musim paceklik, dimana hasil melaut sangat terbatas.

Pada musim paceklik, berdasarkan fenomena yang berkembang, seba-

gian istri nelayan/ masyarakat pesisir dengan terpaksa menjual segala barang

rumahtangga yang dianggap berharga atau menggadaikannya ke lembaga-

lembaga pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat

demikian, mereka berharap keberpihakan atau perhatian pemerintah maupun

korporasi untuk ikut serta meringankan beban kehidupan yang menekan ini.

Sementara itu, para penguasa di daerah sering menyalahkan nelayan/

masyarakat pesisir tersebut karena dianggap boros membelanjakan uang ketika

musim ikan dan tidak ekonomis sehingga kualitas kesejahteraan hidup mereka

sulit meningkat. Mereka juga mengatakan bahwa tanggung jawab mengatasi

kehidupan yang sulit tersebut sepenuhnya menjadi urusan nelayan. Penyikapan

demikian tidak akan pernah bisa megurangi persoalan kesulitan hidup nelayan

yang masih diterpa kemiskinan tersebut (Kusnadi, 2003).

338

13.1.1 Masalah Kemiskinan

Dari uraian diatas, masalah kemiskinan masih merupakan masalah utama

dalam pembangunan wilayah pesisir dan nelayan kecil. Masalah tersebut

bersifat multi dimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan

pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan

pendapatan antar golongan penduduk. Penduduk miskin adalah yang paling

rendah kemampuannya. Pada saat ini mereka terpusat di kantong

kerniskinan, seperti di desa pesisir dan kepulauan atau daerah pasang surut.

Dari sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan

termiskin di pedesaan masih cukup besar. World Bank (2002) melaporkan

bahwa, akibat kerentanan ekonomi rumahtangga penduduk miskin terhadap

setiap perubahan lingkungan sosial-ekonomi-politik, jumlah penduduk miskin

secara dinamis dapat berubah dari 27,0% penduduk dapat menjadi 50,0 %.

Sekalipun program pengentasan kemiskinan telah menunjukkan perbaikan

kondisi kesejahteraan masyarakat miskin, namun kemiskinan masih menjadi

bagian dari komunitas, struktur dan kultur pedesaan pesisir. Dengan adanya

kemajuan program pembangunan, diperkirakan masih separuh dari jumlah itu

benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (the absolute poor). Kondisi

mereka sungguh memprihatinkan, antara lain ditandai oleh tingkat pendidikan

yang rendah, bahkan sebagian besar buta huruf dan rentan terhadap penyakit.

Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Oleh karena

itu tidak mengherankan apabila perkembangan pengetahuan mereka

berjalan sangat lambat. Kelambanan itu terasa ketika dalam kehidupan

mereka diintroduksi teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada.

Mereka cenderung memberi respon dengan tingkat penerimaan sangat lambat.

Pemerintah maupun korporasi, khususnya PT. ANTAM

RESOURCINDO telah berkomitmen mengembangkan dan melaksanakan

suatu strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui dukungan program

Corporate Social Responsibility (CSR) Dengan adanya kesepakatan politik

untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka kita semakin memerlukan

339

peningkatan sikap keprihatinan bersama antara pemerintah Daerah dan

Korporasi dalam mengurangi kemiskinan tersebut Pemerintah

Daerah dalam menghadapi tantangan pengurangan kemiskinan saat ini

masih berdasarkan kerangka kebijakan yang berorientasi pada pendekatan

top-down. Pada waktu yang akan datang diperlukan kebijakan yang dibangun

atas dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Korporasi

yang berbasis kearifan masyarakat lokal di wilayah otonomi daerah secara

luas (Muhammad, dkk, 2009).

Berdasarkan hal diatas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin perlu diarahkan untuk merubah strategi penanggulangan penduduk

miskin agar semakin menjadi lebih baik berdasarkan kebutuhan dan

harapan penduduk miskin itu sendiri pada tingkat lokal. Perencanaan dan

implementasi pemberdayaan sudah seharusnya berisi usaha untuk

penguatan usaha ekonomi produktif mereka berdasarkan “pandangan dan

kebutuhan mereka”, sehingga penduduk miskin mempunyai akses pada

sumber-sumber sosial-ekonomi dan politik secara mandiri. Untuk

meningkatkan kemampuan penduduk miskin, sekurang-kurangnya harus ada

perbaikan aksesabilitas sosial-ekonomi dan budaya terhadap empat hal,

yaitu : (1) akses terhadap sumberdaya alam, (2) akses terhadap teknologi

yang lebih efisien, (3) akses terhadap pasar dan (4) akses terhadap sumber

pembiayaan (Sumodiningrat, 1998).

Akses masyarakat pesisir pada sumber-sumber ekonomi sampai kini,

khususnya penduduk miskin di desa pantai masih memprihatinkan (Word

Bank, 2002). Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa

pantai (pesisir) serta upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di

pedesaan pantai masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan

pembangunan. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat pesisir

miskin di pedesaan pantai masih sangat relevan untuk ditempatkan sebagai

prioritas pembangunan, mencakup implementasi program peningkatan

pemberdayaan masyarakat (community development) dan tidak hanya

340

melalui distribusi berupa bantuan sosial langsung tunai (BLT) uang dan jasa

untuk menenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir miskin di desa

pantai adalah merupakan rangkaian upaya dengan jangkauan kegiatan yang

menyentuh pemenuhan berbagai macam akses dan kebutuhan pokok

pangan, pendidikan, perumahan dan kesehatan, termasuk pemenuhan

kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan mereka,

sehingga segenap anggota masyarakat miskin di pedesaan pantai dapat

mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktur

sosial budaya dan ekonomi yang membuat mereka miskin (Wahyono, at al.,

2001).

Hendaknya kita sadari, bahwa kemiskinan yang mereka hadapi bersifat

multi demensi dan multi level faktor sosial, ekonomi, kebijakan dan budaya.

Mereka memiliki potensi pentagon aset, yaitu aset sosial, SDM, finansial,

sumberdaya alam dan aset fisik, walaupun aset tersebut masih terbatas (DFID,

2000). Mereka menjadi miskin karena pemilikan aset yang rendah, sehingga

tingkat pendapatannya rendah yang diakibatkan oleh rendahnya akses mereka

terhagap potensi ekonomi lokal. Tingkat pendapatan rendah karena

keterampilannya (aset SDM) yang rendah dan skala usaha mereka kecil.

Mengingat keterampilan yang rendah, maka akses terhadap pekerjaan yang ada

di sekitarnya juga rendah. Sekalipun mereka memiliki usaha secara mandiri, tapi

dengan skala usaha kecil. Dengan peralatan sederhana (aset fisik) yang mereka

miliki mereka bekerja bersama anak atau keluarga mereka. Sumber penghasilan

rumahtangga mereka bukan saja dari kerja keras suaminya, tapi juga kerja keras

isteri dan anak-anak mereka. Begitu selanjutnya, nelayan miskin berada dalam

lingkaran syetan kemiskinan.

Skala usaha masyarakat pesisir miskin adalah kecil, karena akses modal

rendah. Mereka harus dilepaskan dari belenggu lingkaran kemiskinan ini.

Menghadapi kenyataan kehidupan yang demikian maka ada dua fenomena yang

dilakukan rumahtangga nelayan miskin, yaitu : (a) menyesuaikan diri dengan

341

perkembangan lingkungan, dan (b) melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Pilihan pertama mungkin dilakukan dengan merespon secara terbatas terhadap

perubahan sosial ekonomi yang terjadi disekitarnya. Menurut Betke (1987) dari

hasil penelitiannya di desa Lekok, Jawa Timur ditemukan bahwa nelayan kecil /

masyarakat pesisir pada dasarnya memberikan respon secara positif untuk

mengakses pengenalan teknologi perikanan sekalipun sangat lambat.

Adapun penyesuaian diri masyarakat pesisir miskin terhadap perubahan

kondisi sosial ekonomi sekitarnya dalam bentuk “perlawanan” , yaitu dengan

melakukan kegiatan melaut menggunakan bahan kimia atau peledak yang

akibatnya sangat buruk dan merusak. Penangkapan ikan dengan menggunakan

bahan kimia (potasium) dan peledak jelas merupakan jalan pintas dari reaksi

ketidakberdayaan nelayan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

hidupnya (Wahyono, at al., 2001).

Dengan demikian program pengurangan kemiskinan bersifat multi dimensi,

multi tingkat dari berbagai aspek. Hasil penelitian selama tiga tahun 2006 – 2008

disimpulkan pendekatan pemberdayaan memerlukan tujuh aspek aksesabilitas

(heptagon access) untuk mengurangi penduduk miskin di pedesaan pantai, yaitu

: akses dalam (a) peningkatan mutu SDM melalui pendidik, (b) perbaikan

pelayanan fisik lingkungan, (c) penguatan jaringan sosial-budaya, (d)

keberpihakan politik kebijakan PEMDA, (e) perluasan pasar, (f) perbaikan kondisi

sumberdaya alam yang ada di lingkungannya dan (g) akses pelayanan

permodalan. Oleh karenanya program untuk mengurangi jumlah dan

pemberdayaan penduduk miskin di pesisir harus didekati secara multi-dimensi

dan multi tingkat (Mukherjee, Hardjono and Carriere, World Bank, 2002).

342

13.1.2 Implimentasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Rendahnya akses masyarakat pesisir miskin terhadap sumber-sumber

potensi pembangunan lebih diperparah, karena selama ini para perencana

pembangunan sering bias dalam memandang masyarakat nelayan/ pesisir

Nelayan / masyarakat pesisir cenderung diperlakukan sama dengan petani.

Dalam arti luas, perikanan memang dapat dipandang sebagai bagian dari

kegiatan pertanian. Namun jika kita lihat dari sifat sumberdayanya maupun sistem

mata pencaharian dan pemilikan lahan, ada perbedaan sangat mendasar antara

nelayan dan petani. Dalam hal pemanfaatan lahan, para petani mengenal batas-

batas pemilikan lahan secara jelas, sedangkan pada usaha perikanan, para

nelayan menghadapi kenyataan dimana laut adalah milik umum (common

property), sehingga siapa saja yang menguasai dan memiliki modal dan teknologi

yang paling efisien adalah mereka yang mampu meningkatkan hasil tangkapan.

Para nelayan melakukan eksploitasi sumberdaya secara bebas-masuk (open

access) tanpa ada batas-batas wilayah yang jelas seperti halnya dalam

pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian. Oleh karena itu, dalam kegiatan

perikanan, pemanfaatan sumberdaya lebih ditentukan oleh pemilikan modal dan

penguasaan teknologi.

Kesalahan yang juga sering terjadi dalam pemberdayaan masyarakat,

para perencana pembardayaan sering kurang memperhitungkan kondisi lokal

sasaran program. Program pemberdayaan masyarakat yang tidak

memperhatikan keunikan pola hubungan kerja dan sosial budaya yang terjadi

pada masyarakat kelompok sasaran akan selalu menemui kegagalan. Oleh

karena itu asumsi dasar yang melandasi kebijakan pemberdayaan masyarakat

nelayan / pesisir selama ini perlu ditinjau kembali. Satu hal yang perlu dilakukan

adalah perlunya identifikasi respon nelayan terhadap perubahan lingkungan dan

kelembagaan permodalan di tingkat lokal. Dengan demikian, sasaran penelitian

ini adalah merupakan pendalaman hasil penelitian tahun 2006 – 2008 dan

penelitian Strategis Nasional tahun 2009 yang menyimpulkan Model Kemitraan

343

Sosial sebagai pendekatan pemberdayaan yang direkomendasikan. Dengan

demikian Rencana pemberdayaan masyarakat (RPM) ini akan difokuskan untuk

memahami dan merumuskan pola dan arah pemberdayaan rumahtangga

masyarakat pesisir/ nelayan miskin serta peran kelembagaan lokal dalam

mendampingi rumahtangga nelayan melalui pendekatan Kemitraan Sosial dalam

penguatan usaha, ketahanan pangan rumahtangga, permodalan dan

pemasaran berwawasan gender di tingkat lokal agar pendekatan peningkatan

kesejahteraan ekonomi rumahtangga nelayan dapat dilakukan lebih cocok

dengan kebutuhan hidup dan budaya masyarakat nelayan tersebut.

Untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebenarnya

memerlukan kepedulian dan komitmen korporasi/ perusahaan terhadap

pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga akan terwujud keseimbangan yang

harmonis saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karenanya

perusahaan PT. ANTAM RESOURCINDO menyatakan kesanggupannya

tertuang dalam Dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat atau

melaksanakan program corporate social responsibility (CSR)

Berdasarkan UUD 1945 wadah yang tepat untuk melaksanakan

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun sistem

ekonomi kerakyatan melalui wadah Koperasi. Dengan berkehidupan ekonomi

koperasi berarti pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan secara

tepat guna dan berdaya guna sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota.

Untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada,

Indonesia sangat membutuhkan investor yang memiliki teknologi tinggi, modal

yang kuat, untuk kepentingannya membuat infra struktur sendiri. Oleh karena itu

diperlukan program pemberdayaan dalam rangka penyaluran kepedulian

korporasi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Melalui program

pemberdayaan tersebut diharapkan tumbuh hubungan harmonis antara

korporasi dan masyarakat, disamping sebagai wujud kepedulian korporasi

terhadap pembangunan ekonomi masyarakat miskin di sekitarnya.

344

13.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan

13.2.1. Konsep Pemberdayaan

Konsep "empowerment" (pemberdayaan), yang dibidani oleh Friedmann

(1992), muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan.

Kegagalan yang dimaksud, adalah gagalnya model-model pembangunan

ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang

berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif

pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender,

persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Kegagalan dan harapan, menurut Friedmann (1992) bukanlah merupakan alat

ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari

nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan, akan terasa sangat nyata

pada tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, "pemberdayaan

masyarakat", pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan

individual.

Konsep "empowerment", sebagai suatu konsep alternatif pembangunan,

pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari

suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi,

langsung, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman

langsung (Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab "civil

society" menurut Friedmann (1992) akan merasa siap diberdayakan lewat issue--

issue lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa adalah sangat tidak

realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar "civil society"

diabaikan. Oleh karena itu, menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak

hanya sebatas sosial-ekonomi saja namun juga secara “politis”, sehingga pada

akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara regional maupun

nasional.

Konsep "empowerment", menurut Friedmann (1992) merupakan hasil

kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat

345

ideologis, konsep "empowerment" merupakan hasil interaksi antara konsep "top-

down dan bottom-up", antara "growth strategy dan people-centered strategy".

Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar

rumahtangga-masyarakat yang otonom. Beberapa pertanyaan kunci berikut dari

Friedman (1982:167-171) akan lebih memperjelas konsep "empowerment"/ atau

pemberdayaan yang dikenalkannya, sebagai berikut :

(1) Apa pinsip yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberdayaan

kelembagaan masyarakat ?.

(2) Apakah pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap

individu agar mampu bersaing atau pendekatan rumahtangga agar dapat

mengakses potensi sosial di lingkungannya ?.

(3) Apakah ada insentif yang dapat diperoleh masyarakat untuk

mengorganisasikan lingkungannya untuk melakukan prakarsa perbaikan

diri dan rumahtangganya oleh mereka sendiri ?

(4) Apa saja yang mendorong peran masyarakat, pemerintah dan LSM

dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk berkembang secara

mandiri ?

(5) Bagaimana penguatan masyarakat berbasis kondisi masyarakat lokal

dapat dilakukan ?

(6) Bagaimana upaya untuk mendukung penghidupan rumahtangga yang

tidak berdaya dapat diorganisasikan?

(7) Bagaimana model perencanaan yang cocok dengan kondisi

rumahtangga dan masyarakat agar mampu memberdayakan dirinya

sendiri ?

(8) Apa kendala dalam struktur dan kebijakan yang harus diatasi untuk

menjadikan pengembangan masyarakat berlangsung sebagai jalan yang

dapat dipilih secara berkelanjutan ?.

346

13.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat pesisir/ nelayan kecil (miskin) pada dasarnya

identik dengan tahap-tahap pemberdayaan secara umum yang terdiri dari 3 (tiga)

tahapan, yaitu pemberdayaan individu/ rumahtangga, pemberdayaan ikatan

antar individu/ kelompok, dan pemberdayaan politik. Upaya pemberdayaan

dimulai dengan pemberdayaan individu (rumahtangga) keluarga yang dilanjutkan

dengan pemberdayaan ikatan antar individu/ kelompok dan politik. Pentahapan

pemberdayaan ini dilakukan secara tumpang tindih, artinya dimulainya tahap

pemberdayaan tidak perlu menunggu selesainya proses pemberdayaan tahap

yang mendahuluinya. Secara rinci tahap-tahap pemberdayaan diuraikan sebagai

berikut.

(a) Pemberdayaan Individu (Houshold Model)

Pemberdayaan individu yang dimaksud disini adalah pemberdayaan

keluarga (rumahtangga) dan setiap anggota keluarga. Asumsi yang dibangun

adalah, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya maka

unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu jaringan keberdayaan

yang lebih luas lagi. Jaringan yang lebih luas ini kemudian akan membentuk apa

yang dinamakan sebagai keberdayaan sosial. Keluarga (rumahtangga), di dalam

konsep pemberdayaan ini didudukkan sebagai produser sekaligus konsumer.

Pemberdayaan individu dan keluarga, pada hakekatnya adalah upaya

menciptakan suatu lingkungan yang mampu membangkitkan keyakinan diri,

memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dalam rumahtangga

mampu meningkatkan kemampuan dirinya meraih atau mengakses sumber-

sumber daya sosial dan ekonomi bagi pengembangan dan kemajuan

kehidupannya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk

membangun keberdayaan individu adalah sebagai berikut

1. Pemberdayaan waktu, yang diartikan sebagai usaha mengurangi

pemborosan waktu yang dihabiskan oleh individu untuk memenuhi

347

kebutuhan dasarnya (pangan, pendidikan, perumahan, air bersih,

kesehatan dan transport). Penyediaan fasilitas air bersih dan transportasi

yang baik, akan sangat membantu individu-individu untuk memanfaatkan

waktunya bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Juga informasi dan

pelayanan kesehatan harus tertuju langsung pada jarak yang relatif dekat

terhadap setiap individu;

2. Pemberdayaan psikologis, yang berarti pembangunan keyakinan diri

bahwa para individu berkemampuan untuk menularkan atau menarik

individu-individu lain yang belum beruntung untuk bergabung ke dalam

kegiatan usahanya;

3. Pemberdayaan usaha ekonomi, melalui suatu proses yang mengarah

pada terbentuknya jaringan usaha antar anggota keluarga, antar tetangga,

antar kelompok masyarakat, kemudian mengkait memasuki ekonomi

pasar (baik formal maupun informal). Pemberdayaan ini juga mengarah

pada terbangunnya keberlanjutan usaha ekonomi antar generasi (inter-

generational continuity).

(b) Pemberdayaan Ikatan Antar Individu/Kelompok (Spiral Model) :

Penguatan Permodalan dan Pemasaran

Pada hakekatnya individu dengan individu lainnya diikat oleh suatu ikatan

yang disebut keluarga. Demikian pula antar keluarga (rumahtangga) satu

dengan keluarga (rumahtangga) yang lain diikat oleh suatu ikatan

kebertetanggaan. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada tingkatan yang pertama, hubungan yang terjadi dapat disebabkan oleh

adanya saling percaya satu terhadap lainnya, keyakinan keagamaan,

kesamaan keturunan, kesamaan nasib, dan atau kedekatan bertetangga.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan ini dapat terwujud di dalam suatu

gerakan masyarakat, organisasi politik, dan sebagainya.

Tantangan utama di dalam pemberdayaan ikatan ini adalah bagaimana

memberdayakan sumberdaya : (1) waktu, (2) ketrampilan dan (3) modal yang

348

dimiliki oleh keluarga-keluarga nelayan di daerah pesisir ke dalam domain-

domain (a) ekonomi, (b) politik, dan (c) sosio-kultural. Penguatan hubungan

ikatan ini berlangsung secara bertahap mengikuti suatu lintasan spiral mulai dari

penguatan individu, antar kelompok, terus naik ke atas menuju pada domain

sosial-politik yang lebih luas lagi, sampai pada domain ekonomi meso dan

makro. Dalam kaitan ini, konsep keterkaitan (linkage) menjadi sangat penting,

sehingga diperlukan adanya aktor (organizer) yang dapat dan mampu

memainkan atau menggerakkan spiral ini dari bawah (tingkat individu) sampai

pada tingkat ekonomi meso dan makro secara institusional.

Sangat disadari, bahwa di dalam perjalanannya dalam praktek

pemberdayaan, lintasan spiral institusional ini akan banyak menghadapi

paradoks dan dialektika antara : (1) syarat-syarat ekonomi rasional melawan

nilai-nilai sosio-kultural (moral), (2) ekonomi formal melawan ekonomi informal,

(3) akumulasi kapital melawan ekonomi subsistensi, (4) ruang kehidupan biologi-

sosial melawan ruang kegiatan ekonomi. Adapun beberapa langkah untuk

membangun keberdayaan institusi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ikatan antar individu, antar keluarga yang bertetangga dekat,

dan antar kelompok keluarga, melalui penciptaan ketergantungan yang

rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural yang

hidup di dalam masyarakat.

2. Penguatan ikatan melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara

kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat

dimaksudkan agar kegiatan usaha ekonomi yang dikembangkan dapat

berlanjut antar keturunan atau antar generasi (inter-generational

continuity);

3. Pengembangan (pengguliran) aset dan kegiatan usaha ekonomi

memanfaatkan dan mempertimbangkan ikatan-ikatan sosio kultural yang

telah ada. Pada tahap-tahap awal program, pengguliran institusional

(kelembagaan) diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki

349

dasar-dasar keterkaitan sosio-kultural dalam komunitas masyarakat

pesisir;

4. Pada pengembangan selanjutnya, keterkaitan antara kegiatan usaha

ekonomi individu, keluarga dan atau kelompok ini dengan domain sosial-

ekonomi pada tingkatan meso dan makro perlu dikembangkan, dalam

rangka membawa lintasan spiral tersebut ke atas. Dalam tingkatan ini,

selain diperlukan adanya aktor (organizer) pemimpin yang mampu

membawa lintasan spiral ini ke atas, juga diperlukan adanya

pemberdayaan politik yang menyertainya.

(c) Pemberdayaan Kelembagaan (Institution Model)

Pada hakekatnya pemberdayaan politik di sini dimaksudkan sebagai

lawan dari pengabaian politik (political exclusion). Pada praktek ekonomi yang

terjadi saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi

(economic and political exclusion) oleh "urban-metropolitan economy" dan

"multinational economy" terhadap si-miskin, termasuk nelayan miskin di wilayah

pesisir. Pengabaian ekonomi dan politik nampak pada tidak dimasukkannya para

pemduduk miskin di pesisir ke dalam proses dan struktur akumulasi kapital dari

"multinational" maupun "national/regional corporation". Dengan demikian, konsep

pemberdayaan politik yang ditawarkan disini merupakan konsep penataan

terhadap fenomena-fenomena yang dilukiskan diatas. Beberapa konsep dasar

untuk membangun keberdayaan politik dari para nelayan miskin di pesisir ini

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemberdayaan politik yang dituju di sini adalah terbentuknya

kepedulian dan partisipasi serta "kesalingterkaitan" antara kekuatan

negara (state power), kekuatan ekonomi (economic power) dan kekuatan

sosial (social power);

2. Dalam peta "kesalingterkaitan" antara kekuatan-kekuatan tersebut dapat

ditunjukkan letak inti (core) dari masing-masing kekuatan tersebut. Pada

350

negara (state), inti kekuatan terletak pada lembaga-lembaga formal

kepemerintahan dan perangkat-perangkat hukum yang dimiliki yang

menjangkau masyarakat sampai tingkat pedesaan. Pada kekuatan sosial

(civil society), inti kekuatan terletak pada institusi keluarga melebar ke

institusi sosial (keagamaan, kesenian, dan sebagainya). Pada kekuatan

ekonomi, inti kekuatan terletak pada institusi-institusi yang berujud dalam

korporasi dan atau kegiatan / jaringan ekonomi sampai pada tingkat lokal

.

3. Jadi, pada tingkat praksis, pemberdayaan politik di sini akan mengarah

pada terbangunnya "kesalingterkaitan" (linkage) antara keluarga-keluarga

miskin di pesisir dengan lembaga-lembaga pemerintah dan kegiatan

jaringan ekonomi baik regional maupun nasional.

Secara praksis, langkah-langkah pemberdayaan politik adalah sebagai

berikut :

1. Mendorong agar kelompok-kelompok individu berkembang menjadi "civil

society" yang memiliki kekuatan tawar-menawar (bargaining position);

2. Mendudukkan lembaga-lembaga pemerintah sebagai tulang punggung

(backbone) bagi terbangunnya keterkaitan antara kekuatan-kekuatan

sosial masyarakat pesisir dengan jaringan ekonomi regional dan nasional

dan nasional;

3. Melalui kekuatan lembaga-lembaga pemerintah, korporasi jaringan

ekonomi regional dan nasional diminta untuk membuka pasarnya bagi

produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas pesisir, atau memberikan

sebagian dari kegiatan produksinya kepada para keluarga miskin di

daerah pesisir melalui mekanisme sub-kontrak dan bentuk kemitraan yang

sesuai sosial budaya masyarakat pesisir.

Dalam perspektif spasial, pembangunan masyarakat pesisir dalam kaitannya

dengan konsep pemberdayaan lebih diartikan sebagai penguatan territory based

identities dan kepemimpinan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat

pesisir, salah satunya adalah penguatan identitas dan kepemimpinan yang

berbasis teritori lokal tersebut. Dan identitas ini tidak begitu saja diseragamkan

351

atas nama pembangunan. Dengan demikian proses pengembangan masyarakat

pesisir, seyogyanya tidak didasari oleh rencana standar yang sama dan/atau

seragam untuk seluruh wilayah, namun di dasarkan pada kondisi dan potensi

sumber daya alam, SDM / pemimpin dan kegiatan usaha yang ada dan akan

berkembang di tingkat lokal maupun regional.

13.3. Pendekatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Secara umum pemberdayaan nelayan miskin/ masyarakat pesisir dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka pada sumber-sumber

kekayaan sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang

mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan untuk mereka

bantuan sosial. Secara ekonomi, beban meraka akan juga dapat diatasi melalui

dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri

dengan cara membangkitkan etos kerja dan kemampuan bekerja melalui

peningkatan keterampilan kerja mereka. Pendekatan sosial, ekonomi atau budaya

semata untuk memberdayakan nelayan atau petani ikan hanya akan berdampak

sekejap atau jangka pendek. Pemberdayaan nelayan atau petani ikan

mengandung makna penyelesaian masalah pemberdayaan dan penaggulangan

kemiskinan multi dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu pendekatan

pemecahan masalah adalah bersifat multi dimensi dan komprehensif.

(a) Penguatan Organisasi Ekonomi

"Desa" adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan. Disini "desa"

mengandung arti sebagai "desa alamiah" atau dukuh tempat orang hidup dalarn

ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan

yang besar di bidang sosial dan ekonomi, tidak ada keharusan untuk sama

dengan unit administratif setempat. Komunitas desa dalam ekonomi yang sedang

berkembang untuk sebagian besar memenuhi kebutuhan sendiri dan berorientasi

pada kebutuhan pokok, sungguhpun hubungan pasar dengan sektor perkotaan

352

dapat juga berlangsung. Berlainan dengan ekonomi pasar di daerah perkotaan

dengan pembagian fungsinya yang menyolok antara perusahaan dan

rumahtangga, antara bidang produksi dan konsumsi. Produksi seorang nelayan

dan petani ikan tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi keluarganya. Komunitas

desa mengatur kegiatan ekonomi nelayan dengan mengadakan koordinasi dalarn

pemakaian sumberdaya yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan.

Seorang nelayan merupakan satu unit produksi yang terlalu kecil untuk dapat

berbuat banyak demi menanggulangi kepentingan bersama.

Bagi komunitas desa adalah merupakan suatu keharusan untuk

menyusun tindakan secara kolektif dan mendorong kerja sama dalarn satu

komunitas. Faktor utama lain yang mendorong kerja sama antara para

nelayan adalah permintaan akan pekerja yang sifatnya sangat bergantung

pada musim dan produksi perikanan. Pada masa-masa puncak musim,

jumlah pekerja yang melebihi kapasitas kerja keluarga selalu diperlukan untuk

memenuhi jadwal kerja. Disamping itu, merupakan hal yang lazim, bahwa

penduduk desa pantai terbagi dalam berbagai sub-klas nelayan. Hanya saja

dalam komunitas pedesaan pantai, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki

alat produksi merasa berhak atas pemakaian alat produksi (kapal) bukan

miliknya dengan cara khas penetapan seperti sistem bagi basil.

Seperti lazimnya di dalam perjanjian bagi hasil, di dalam komunitas

desa ada kecenderungan yang amat kuat untuk mengaitkan berbagai

transaksi ekonomi menjadi hubungan yang sangat pribadi sifatnya. Seorang

pemilik perahu tidak hanya menerima bagian perahu atas hasil

tangkapannya, dia ada kewajiban menanggung biaya-biaya produksi,

bahkan memberikan kredit untuk para pekerja yang selanjutnya disebut

pendega memenuhi keperluan konsumsinya. Sering pula, para pemilik kapal,

yang selanjutnya disebut juragan, bertindak sebagai pelindung (patron)

terhadap si pendega.

Hubungan semacam ini biasanya disebutkan sebagai hubungan antara

bapak dan anak buah (patron-client relationship), dalarn hal ini hubungan

353

juragan dan anak buah kapal (ABK). Dalam hubungan ini, seseorang dengan

status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan

sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau

keuntungan bagi individu yang statusnya lebih rendah (client), dan sebaliknya

para client tadi membalas dengan memberikan dukungan kepada bapak

(patron) tadi. Kelembagaan yang menguasai ekonomi nelayan tersebut yang

bercirikan cara-cara produksi seperti digambarkan di atas, lebih merupakan

adat kebiasaan dan prinsip-pinsip moral dari pada perjanjian resmi. Prinsip

moral yang tertanam adalah "saling menolong dan berbagi pendapatan di

kalangan nelayan".

(b) Pendekatan Ekonomi Dari Sudut Moral

Adat kebiasaan dan prinsip moral dijalankan melalui interaksi sosial

dalam komunitas desa. Oleh karena tradisi, kekerabatan, pertalian karena

tempat tinggal yang sama dan kebutuhan untuk kerja sama demi

keamanan dan daya tahan hidup pada tingkat minimal, maka suatu

interaksi sosial yang akrab merupakan ciri masyarakat nelayan.

Para ahli ekonomi moral mempunyai pandangan bahwa hubungan

sosial pada komunitas nelayan prakapitalis disesuaikan untuk menjamin

kebutuhan pokok yang minimum bagi seluruh anggota komunitas. Biasanya

para nelayan dan petani ikan gurem memenuhi nafkahnya pada tingkat yang

hampir mendekaii kebutuhan pokok minimum untuk hidupnya. Para nelayan

gurem (pendega) selalu dihadapkan pada bahaya pendapatan mereka

mungkin menurun di bawah tingkat kebutuhan pokok yang terendah yang

disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi di luar mereka, seperti cuaca atau

terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dalam keluarganya, misalnya sakit.

Menurut Hayami dan Kikuchi (1987), bahwa pandangan para ahli

ekonomi moral tentang kecenderungan masyarakat desa pra-kapitalis

mengarah menjadi dua aliran, yaitu

354

1. Aliran pertama : menduga orientasi masyarakat desa pra-kapitalis untuk

membangun kontrol sosial terhadap warga yang berkecukupan supaya

ikut serta menggunakan kekayaannya dalam upaya memenuhi

kebutuhan minimum bagi orang miskin. Kontrol sosial dernikian

berlangsung melalui interaksi.

2. Aliran kedua : menduga bahwa komunitas pedesaan (petani atau

nelayan) prakapitalis tidak berorientasi untuk melindungi yang miskin.

Aliran ini berpendapat bahwa kelembagaan tradisional desa dan

hubungan bapak-anak buah tidak mempunyai motivasi maupun daya

guna untuk menjamin kebutuhan pokok para anggota komunitas

miskin. Mereka berpendapat, bahwa di dalam komunitas petani

tradisional, motivasi orang-orang dalam komunitas itu lebih banyak

terarah untuk mencapai keuntungan pribadi daripada untuk mencapai

kepentingan kelompok, seperti melindungi masyarakat miskin. Oleh

karena itu, ketika ekonomi pasar berhasil menembus ekonomi

pedesaan pra-kapitalis, maka prinsip-prinsip moral yang dibangun

oleh masyarakat pedesaan cenderung "mengalah" atau "dikalahkan".

Dengan membaurnya ekonomi pasar ini, prinsip moral untuk menjamin

keperluan pokok melaui "jaringan sosial" bagi angota komunitas telah

digantikan oleh pertimbangan ekonomi yang keras untuk mencari

untung sebanyak-banyaknya. Hubungan tolong-menolong antara Bapak-

Anak Buah menjadi lemah.

Dengan meletakkan tekanan pada prinsip moral tradisional dan interaksi

(aksesibilitas) sosial dalam komunitas desa, maka pendekatan pemberdayaan

ini lebih menekankan "pendekatan ekonomi dari sudut moral dalam arti luas".

Pengertian moral sosial dalam arti luas, bahwa untuk mengatasi kemiskinan

dan pemberdayaan masyarakat nelayan di pedesaan pantai tidak cukup

hanya atas dasar "redistribusi pendapatan" melalui kebijakan anggaran

publik, tapi juga penyiapan prasarana dan aksesibilitas sosial -ekonomi

nelayan kecil untuk mendukung kegiatan produktif rumahtangga nelayan.

355

13.3.1. Pendekatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Komunitas (PSBK)

Proses pembangunan yang berlangsung di banyak negara berkembang

selama ini diwarnai oleh mata rantai pemithosan paradigma pembangunan

yang mendasarinya. Pertanyaan who gets, of what, how much mulai

menggugat production oriented development yang berorientasi pada

paradigma pertumbuhan (Tjokrowinoto, 1996). Kemudian, pada tahun 1970-an

pemithosan paradigma kearah pendekatan kesejahteraan yang menjanjikan

kesejahteraan rakyat dan keadilan. Menurut Tjokrowinoto (1996) pendekatan

tersebut masih mengandung kelemahan mendasar karena dua hal, yaitu : (a)

sentralistik, dan (b) birokrasi tidak mampu memberikan pelayanan sesuai

kebutuhan rakyat (baca : rakyat miskin).

Pada tahun 1980-an, pendekatan welfare-oriented development atau

equity – oriented development digugat. Kemudian lahir paradigma people –

centred development yang kemudian melandasi wawasan Community – Based

Resource Mangement (CBRM). Tjokrowinoto (1996) menterjemahkan CBRM

menjadi Pengelolaan Sumber Daya Lokal (PSDL). Tim Fakultas Perikanan

Universitas Brawijaya (1999) menterjemahkan CBRM dengan istilah

Pmanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK).

Ciri managemen PSBK tersebut mengacu pada pendapat Konten

(Tjokrowinoto, 1996) adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan oleh masyarakat;

(2) Managemen oleh komunitas;

(3) Merupakan proses belajar sosial; dan

(4) Menerapkan managemen strategis .

Alasan penerapan PSDL (PSBK) adalah :

(1) Sumberdaya pembangunan dari Pusat tidak akan mencukupi untuk menjangkau seluruh masyarakat dalam

lapisan bawah (miskin);

356

(2) Program dari Pusat sukar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

lokal;

(3) PSDL (PSBK) lebih tanggap terhadap heterogenitas lokal;

(4) PSDL memungkinkian partisipasi masyarakat secara optimal;

(5) PSDL menempatkan tanggung jawab pembangunan pada masyarakat

(miskin) setempat.

Tindakan rasional secara ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya

perikanan “milik bersama (common property)” bisa berdampak irrasional. Kata

Hardin (1968) dapat menimbulkan tragedy of the common. Pada tingkat

komunitas, masyarakat dengan kearifan lokal memungkinkan untuk membangun

tindakan rasional secara sosial melalui kelembagaan kerjasama yang berbasis

masyarakat. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat

terjadi suatu proses pemberian wewenang, hak dan tanggung jawab masyarakat

untuk mengelola sumberdaya perikanan oleh, dari dan untuk masyarakat sendiri.

Dalam hal ini, kerjasama merupakan solusi untuk menghindarkan diri

masyarakat dari tragedi yang tidak diinginkan.

Dengan adanya kerjasama, masyarakat dalam konsep PSBK adalah

komunitas atau kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dari sudut

pandang wilayah, masyarakat disini adalah mereka yang tinggal di suatu

kawasan tertentu. Kawasan yang dimaksud dapat mencakup beberapa

pemukiman, desa, kecamatan, kota, kabupaten, propinsi atau negara. Misalnya,

masyarakat Teluk Jakarta adalah masyarakat yang berasal dari beberapa dusun,

desa, pulau, kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi bergantung pada cakupan

wilayah yang kita maksudkan. Selat Bali didiami oleh warga nelayan mencakup

penduduk Propinsi Jawa Timur dan Bali. Kawasan Selat Madura mencakup

kawasan nelayan dari penduduk Kabupaten/Kota yang membatasi Selat Madura,

seperti Sumenep, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwanngi

dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda.

357

Dari sudut pandang status sosial dan pekerjaan, masyarakat yang tinggal

di kawasan tertentu, orang yang berkepentingan dengan pengelolaan

sumberdaya perikanan dapat terdiri dari para nelayan, pedagang ikan,

pembudidaya ikan/ rumput laut, pengolah ikan, pemilik kapal, tokoh adat ataupun

pimpinan formal. Dengan adanya klasifikasi masyarakat yang berbeda, maka

PSBK dapat dibedakan atas dasar :

(1) Administrasi pemerintahan/ kawasan : PSBK dusun pada tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, propinsi atau kawasan Selat/ Teluk tertentu;

(2) Kegiatan ekonomi masyarakat : PSBK gill-net, petani rumput laut dan lain-

lainnya.

13.3.2 Pendekatan Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir (LKMP)

Untuk mengembangkan entrepreneurship rumahtangga nelayan miskin

memerlukan kemampuan enterpreneural skill disamping pengaturan atas

dasar hak, izin atau bebas masuk. Sebagaimana kita ketahui, bahwa

sumberdaya laut merupakan pabrik perairan produsen primer. Ikan mengambil

makanan dari perairan pesisir. Pada budidaya perairan yang berazaskan

IPTEK, petani harus menggunakan kecerdasan otaknya untuk meningkatkan

penguasaan terhadap semua faktor lingkungan yang mempengaruhi.

pertumbuhan biota ikan/ non-ikan atau tanaman laut.

Nelayan yang melakukan usaha menangkap ikan di laut harus memiliki

keterampilan yang lebih luas daripada pekerja pabrik, karena petani atau

nelayan disamping sebagai juru tani juga sebagai pengelola bisnis. Sebagai

pengelola bisnis, seorang nelayan harus "menguasai" keterampilan bisnis.

Untuk mengembangkan bisnis perikanan secara berhasil, maka para nelayan

memerlukan kernampuan untuk "menguasai" jalur bisnis perikanan secara

utuh, yaitu :

358

(1) Penyediaan input kegiatan melakukan penangkapan ikan di laut, seperti

perahu dan alat tangkap ikan.

(2) Kegiatan menangkap ikan di laut.

(3) Pengolahan pasca panen.

(4) Pemasaran dan distribusi output ikan atau produk lainnya.

Dalam aktivitas pernberdayaan nelayan skala kecil/ miskin perlu dikaji

secara mendalam mutu SDM dan kemungkinan untuk dikembangkan

keterampilannya, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan

ekonomi nelayan kecil dalam menguasai bisnis perikanan sebatas

kemampuan enterpreunur nelayan. Untuk kelengkapan pemahaman

masyarakat lokal (nelayan miskin) terhadap keterampilan bisnis yang

diperlukan, maka dilakukan identifikasi keperluan usaha ekonomi untuk

mengurangi kemiskinan nelayan kecil.

Pembangunan usaha penangkapan ikan di laut memiliki kesamaan

dengan proses pembangunan pertanian dalam arti luas. Pakar pembangunan

pertanian AT. Mosher (1973) menyatakan bahwa untuk meningkatkan

produktifitas pertanian dan aksesibilitas petani, ketika usaha petani semakin

berkembang maka semakin bergantung kepada sumber-sumber dari luar

lingkungannya. Khususnya bisnis ikan yang cepat busuk, dimana kebutuhan

pasar merupakan bagian tak terpisahkan bagi nelayan, karena sebagian

besar ikan yang diproduksi dijual di pasar, dan hanya sebagian kecil saja yang

dikonsumsi rumahtangga nelayan atau petani ikan.

Ada lima fasilitas dan jasa (akses) yang harus tersedia bagi para petani,

termasuk pembudidaya ikan maupun nelayan, jika nelayan atau petani ikan

gurern hendak dimajukan. Masing-masing merupakan syarat pokok. Tanpa

salah satu dari padanya, tidak akan ada pembangunan nelayan kecil. Syarat

pokok yang dimaksud adalah :

(1) Pasar untuk hasil tangkapan ikan;

359

(2) Teknologi ramah yang terus berubah agar penangkapan ikan bisa bekerja

lebih efisien;

(3) Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal;

(4) Perangsang produksi dengan harga ikan yang layak;

(5) Prasarana dan pengangkutan;

Apabila semuanya lengkap, selanjutnya ekonomi rumahtangga nelayan

dan petani ikan akan tumbuh berkembang karena dukungan faktor pelancar.

Sebagai faktor pelancar yang dapat mempercepat proses pertumbuhan

ekonomi nelayan kecil / gurem, yaitu :

(1) Pendidikan dan pelatihan pembangunan (pendampingan);

(2) Kredit produksi atau akses permodalan produktif;

(3) Kegiatan kelompok bersama oleh nelayan;

(4) Perbaikan/konservasi/ perluasan lahan usaha penangkapan ikan;

(5) Pelibatan komunitas nelayan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam skala lokal.

Adapun kajian Model Kemitraan Sosial pemberdayaan nelayan skala

kecil yang akan dilakukan mengacu pada teori pemberdayaan oleh Friedman

(1992) dengan pendekatan pusat pertumbuhan perekonomian dengan strategi

penciptaan Struktur Pedesaan Progresif (SPP). Sebagaimana dinyatakan oleh

AT. Mosher bahwa SPP mempunyai berbagai unsur, yaitu :

(1) Pasar input maupun output usaha penangkapan ikan;

(2) Prasarana jalan menuju dan keluar lokasi.

(3) Penguatan adopsi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan secara

lokal.

(4) Aparat penyuluhan perikanan dan pendamping pemberdayaan yang

terampil.

360

(5) Fasilitas kredit dan dukungan modal produktif untuk kegiatan produksi

perikanan.

Dalam pandangan ekonomi moral untuk memberdayakan nelayan skala

kecil di pedesaan memerlukan dukungan kelembagaan permodalan atau

pembiayaan yang sesuai kondisi sosial-ekonomi nelayan, dimana hasil

tangkapan tidak menentu dan rentan terhadap pengaruh musim ikan. Untuk

menyiapkan kelembagaan tersebut perlu disesuaikan dengan daya dukung

SDM dan budaya lokal untuk melaksanakan kegiatan. Menurut hasil kajian

IBRD/ World Bank (2000) kelemahan yang berkaitan dengan penyediaan

pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah karena program

pemberdayaan dibatasi waktu kegiatan (proyek) yang pada umumnya bersifat

sangat jangka pendek (satu tahun). Menurt IBRD/ World Bank (2000) perlu

dicari terobosan pembinaan permodalan non-bank (jaminan permodalan)

untuk pembiayaan usaha masyarakat miskin yang dapat dilakukan sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 20 tahun (jangka panjang), misalnya dikaitkan

dengan penyediaan modal bersumber dari dukungan masyarakat (kaya)

dengan mengefektifkan basis religi melalui pendaya-gunaan zakat, infak dan

shadaqah (ZIS) produktif.

Dengan demikian dalam kajian ini akan dirumuskan penguatan Lembaga

Permodalan Progresif (LP2) yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan

untuk melayani perekonomian masyarakat (nelayan kecil/ miskin). Oleh karena

itu, ada empat kegiatan utama dalam kajian pengembangan enerepreneuralship

nelayan kecil dalam kerangka pengembangan Model Kemitraan Sosial, yaitu :

(1) Pengembangan lembaga keuangan mikro;

(2) Pengembangan usaha ekonomi produktif;

(3) Pelatihan dan penguatan kapasitas entrepreneurial skill masyarakat lokal;

dan

(4) Pemberdayaan entrepreneurialship nelayan kecil.

361

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan upaya pemberdayaan yang

dilakukan nelayan, secara hipotetis desain pemberdayaan kelembagaan

keuangan mikro masyarakat pesisir akan difokuskan pada pemberdayaan

aksesibilitas (sosial-ekonomi) nelayan kecil yang bertujuan untuk

meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi (entrepreneurial skill) melalui

pengembangan infrastruktur sosial- ekonomi (socio-economical infrastructure)

dan penguatan kapasitas kelembagaan dan keterkaitan (lingkages) baik pada

aspek bio-fisik, spasial dan kelembagaan (spatial and institution) yang

didasarkan atas dasae territory based identities sumberdaya lokal.

13.4 Pendekatan Pemberdayaan Rumahtangga Masyarakat Pesisir

Pendekatan yang dipakai dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Wotgalih adalah sebagai berikut :

1. Partisipatif

Pendekatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya

merupakan pencerminan dari konsep bottom up planning serta salah satu

perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipatif

dilaksanakan untuk dapat lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan program

pembangunan maupun pemanfaatan hasil yang telah tercapai dari program-

program pembangunan tersebut.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada

hakekatnya adalah upaya untuk mengikutsertakan semua pihak terkait,

khususnya dari pihak masyarakat dalam keseluruhan tahapan kegiatan

pelaksanaan program Pemberdayaani Masyarakat Pesisir yang secara garis

besar akan mencakup tahapan perencanaan, implementasi, pemanfaatan, dan

pengendalian (monitoring dan evaluasi). Namun dalam hal ini, perlu dihindari

kecenderungan implementasi yang tidak mengikutsertakam masyarakat dalam

pembangunan (cenderung bersifat parsial). Hal ini misalnya terjadi pada tahap

362

perencanaan, dimana masyarakat hanya dilibatkan pada studi awal dalam

proses identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, sedangkan

pengambilan keputusan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan

tetap dilakukan oeh pihak lain (top-down planning).

Pentingnya pendekatan partisipatif dalam program Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir disebabkan karena tindakan yang akan diambil serta hasil

pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada hakekatnya

adalah ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, maka kegiatan dalam program

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Wotgalih harus dirancang sedemikian rupa

sehingga masyarakatlah yang akan lebih banyak menentukan arah dan langkah

pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . Dalam hal ini,

Tenaga Pendamping Desa (TPD) beserta tokoh kelembagaan lokal terkait akan

bertindak sebagai fasilitator yang akan mendampingi, membimbing, dan

membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan,

merumuskan alternatif rencana pemecahan berikut konsekuensinya. Dengan

metode seperti ini diharapkan dapat menimbulkan rasa kepemilikan dan

tanggungjawab dari masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan-

kegiatan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

2. Kemandirian

Dalam program Pemberdayaani Masyarakat salah satu strategi

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kemandirian atau keswadayaan,

dimana dengan dilaksanakannya strategi ini dalam program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat diharapkan akan timbul kemandirian dari masyarakat

dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya sendiri dengan potensi-potensi

sumberdaya yang dimiliki oleh daerahnya.

Strategi kemandirian atau keswadayaan pada dasarnya adalah

melaksanakan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan, kemampuan, dan

modal atau biaya sendiri. Pada pelaksanaan program Pemberdayaan

Masyarakat, maka masyarakat didorong untuk mampu secara mandiri

363

mengatasi permasalahan dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya.

Selama mengikuti program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dimana

masyarakat tidak hanya terpaku pada proses peningkatan produksi, distribusi,

dan pemasaran tetapi juga belajar untuk mengatasi permasalahan. Dengan

demikian pada akhir program masyarakat telah memiliki modal untuk memelihara

dan mengembangkan hasil-hasil program serta menghadapi tantangan ke depan

secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kemitraan

Pendekatan kemitraan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih digunakan untuk membentuk jaringan kemitraan antara

masyarakat, tokoh lokal, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan

kegiatan-kegiatan yang ada dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat.

Upaya untuk menciptakan jaringan kemitraan tersebut difasilitasi dengan

mempertemukan antara semua sektor dan stakeholders yang terkait dalam

pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Sektor-sektor yang

terkait dihimpun dalam jaringan kemitraan sedemikian rupa sehingga diantara

masing-masing sektor terbentuk suatu kesepakatan dalam pembangunan dan

pengembangan ekonomi kawasan pesisir sesuai dengan fungsi, peran dan

kapasitas kewenangannya masing-masing.

13.4.1 Prinsip Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Prinsip pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir oleh PT.

ANTAM Tbk. yang dilaksanakan di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten

Pasuruan meliputi :

364

1. Acceptability

Metode ini diimplementasikan dalam wujud pelaksanaan pengambilan

keputusan yang didasarkan pada proses musyawarah sehingga memperoleh

legitimasi dan dukungan dari seluruh anggota masyarakat. Hal ini perlu dilakukan

karena pada dasarnya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih

dipilih, dirumuskan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam forum-forum

pertemuan pada masing-masing jenjang daerah pemerintahan (dukuh, Desa,

Kecamatan, Kabupaten). Agar proses musyawarah ini benar-benar dapat

mencerminkan kata mufakat dari semua pihak, maka dengan sendirinya dalam

kegiatan musyawarah ini semua pihak terkait harus dapat terwakili.

2. Transparency

Pengelolaan kegiatan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih dilakukan secara terbuka, diinformasikan dan diketahui

oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memantaunya, dengan adanya

keterbukaan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas maksud,

tujuan dan alokasi dana untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wotgalih. Upaya penyebaran informasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

3. Accountability

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir (PEMP) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Perlunya pertanggungjawaban kepada masyarakat ini karena pada

dasarnya masyarakatlah yang merasakan dampak dan manfaat dari program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

4. Responsiveness

Kegiatan yang dilakukan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih ditujukan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk

pesisir yang kurang berdaya atau miskin.

365

5. Quick Disbursement

Penyampaian bantuan modal kepada masyarakat sasaran dalam program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih diharapkan dapat dilakukan

secara cepat dan tepat.

6. Democracy

Dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih proses

pemilihan peserta yang nantinya akan mendapatkan bantuan dana ekonomi

produktif dilakukan secara musyawarah.

7. Sustainability

Pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih

diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan.

8. Equality

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih memberikan

kesempatan yang sama kepada orang atau kelompok lain yang belum

memperoleh kesempatan mendapatkan dana ekonomi produktif, dengan ini

diharapkan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung

dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

.

9. Competitiveness

Dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih setiap

ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan

dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan

usulan kegiatan yang layak.

366

13.4.2 Model Kemitraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Atas dasar konsep pemberdayaan, pentahapan dan kelembagaan

masyarakat untuk mendukung rencana pemberdayaan pemberdayaan

berkelanjutan, maka model pemberdayaan selanjutnya kita kembangkan Model

Kemitraan Sosial, dengan pertimbangan :

(a) Ada pelapisan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

(b) Aset dan akses sosial masyarakat masih mendominasi kegiatan untuk

mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di pedesaan pesisir.

Pemberdayaan dengan Model Kemitraan Sosial dilakukan sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 2.2. Prinsip penerapannya adalah sebagai berikut :

(1) Multi tingkat, dimulai dengan pemberdayaan sikap produktif rumahtangga,

modal usaha produktif untuk kelompok dan kemandirian kelembagaan

kelompok.

(2) Multi dimensi, mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan

kebijakan.penganggaran PEMDA.

(3) Multi tahun, dalam hal ini minimal 8 tahun.

(4) Pendampingan secara berkelanjutan dan professional oleh Pendamping

Desa.

(5) Kesetaraan peran (equal roles) sebagai prinsip kemitraan sosial dalam

bentuk “bantuan sosial” oleh Penyandang Dana (donor) kepada kelembagaan

lokal : Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Desa, Mitra Desa dan Kelompok

Produktif (KUB).

(6) Multi sumberdana (donor, mencakup sumber CSR, dukungan PEMDA dan

dana Zakat, Infak Shodaqih (ZIS) dari masyarakat.

(7) Human Centered development (Pemberdayaan berpusat pada peran serta

manusia)

367

368

Gambar 13.1 Model Kemitraan Sosial Untuk Pemberdayaan

DONOR

PROG. APBD

CSR

KORPORASI

SHADAQAH

(2)

KELOMPOK USAHA

BERSAMA

KOMUNITAS

(3)

(4)

DULATAN/

/REVOLVING/JASA MODAL

SHADAQAH

MENABUNG

PEMBERDAYAAN RUMAHTANGGA

(a) Budaya Produktif

PELAYANAN AMANAH KEUANGAN PRODUKTIF

PEMBERDAYAAN KELOMPOK

PEMBERDAYAAN KELOMPOK

(b) MOTIVASI BISNIS

PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN

(c) MANDIRI

TAHAP

PERTAMA

TAHAP

KEDUA

TAHAP

KETIGA

LEPD

MD KP

PENGUATAN MODAL

PENGUATAN USAHA PRODUKTIF

369

13.5 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Pertanyaan yang muncul dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin adalah urgensi kerjasama kelompok dan apa media praktis yang dapat

kita gunakan untuk membuat mereka berfikir inovatif. Ada 6 instrumen dalam

upaya pengembangan swadaya masyarakat, (Verhagen, 1996), yaitu :

(1) Identifikasi penduduk dan kelompok sasaran;

(2) Konsultasi managemen;

(3) Pengembangan jaringan dengan pihak ketiga;

(4) Perluasan proses dan pengembangan gerakan;

(5) Pemanfaatan dan evaluasi diri terus menerus;

(6) Penguatan kelompok berbasis komunitas.

Dalam penguatan kelompok ada 7 komponen kapasitas di tingkat

komunitas (UNICEF, 1999) yang harus dikembangkan untuk dapat mendorong

aktifitas ekonomi anggota kelompok melalui usaha ekonomi produktif, yaitu :

(1) Comunity leader : siapa saja orang-orang berpengaruh untuk mendorong

penguatan kelompok ekonomi produktif;

(2) Comunity technology : teknologi apa yang digunakan masyarakat untuk

memproduksi sesuatu;

(3) Comunity fund : apakah ada mekanisme penghimpunan dana dari

masyarakat;

(4) Comunity material : sarana apa saja yang dapat digunakan masyarakat yang

berguna untuk pengembangan kelompok, apakah ada modal usaha keluarga

/ kelompok;

(5) Comunity knowledge : apa persepsi masyarakat berkaitan dengan usaha

meraka, apa harapan terhadap pelayanan ekonomi produktif, selanjutnya

370

sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pelaku pelayanan usaha

peroduktif;

(6) Comunity decision marking : apakah masyarakat terlibat dalam program

secara keseluruhan;

(7) Comunity organization : usaha ekonomi mana yang dapat dikembangkan

menjadi organisasi usaha ekonomi produktif.

13.5.1 Penguatan KUB

Penguatan kelompok merapkan alternatif pemberdayaan kelompok

masyarakat. Sistematika penguatan kelompok usaha didasarkan pada

pertimbangan sebagai berikut :

1. Nilai Strategis KUB

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi fakir miskin di

tengah-tengah masyarakat wahana untuk (1) meningkatkan usaha

ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), (2)

menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga fakir

miskin, (3) menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, (4)

menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga fakir miskin, (5)

pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar

anggota.

Kehadiran KUB Fakir Miskin merupakan media untuk (1)

meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi

dan sosial, (2) meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, (3)

mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, (4)

memperkuat budaya kewirausahaan, (5) mengembangkan akses pasar

dan (6) menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang

terkait.

371

Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat (1) saling berbagi

pengalaman, (2) saling berkomunikasi, (3) saling mengenal, (4) dapat

menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan

sistem KUB, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri

kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha

ekonomi produktif, usaha kesejahteraan social serta kemampuan

berorganisasi.

Kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial dapat

berupa : (1) pengeIoaan santunan hidup, (2) Iuran Kesetiakawanan Sosial

(IKS), (3) arisan, (4) pengajian, (5) perkumpulan kematian, (6) usaha

simpan pinjam, (7) pelayanan koperasi, usaha tolong menolong atau

gotong royong, (8) usaha pelayanan sosial untuk membantu orang tidak

mampu, (9) usaha-usaha untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial

di lingkungannya, dan (10) usaha-usaha UKS lainnya. Kegiatan yang

berkaitan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat berupa (1) usaha

dagang, (2) jasa, (3) pertanian, dan lain-lain, sedangkan kegiatan yang

bersifat penataan kelembagaan, seperti: (1) pengelolaan keuangan, (2)

pencatatan dan pelaporan kegiatan bersama.

Melalui KUB diharapkan dapat (1) meningkatkan pengetahuan dan

wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan

manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan (2)

berupaya menggali dan memanfaatkan sumber-sumber rizki yang tersedia

di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, diharapkan

dapat (3) menumbuh kembangkan sikap-sikap berorganisasi dan (4)

pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa

kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan

kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun

kepada masyarakat secara luas.

372

KUB dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk”

masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUB di manapun

(desa atau kota) adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah

masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan

peruntukannya juga adalah untuk anggota dan masyarakat setempat.

Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan

KUB harus bercirikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai

dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di

lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM

(anggota KUB) yang ada.

KUB harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung

secara terus menerus, bukan hanya untuk jangka pendek tetapi jangka

panjang. Kerjasama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila

dilandasi oleh dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan

kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan

yang saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan

yang lainnya yang pada akhirnya menimbulkan semangat kekeluargaan,

kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di antara mereka, bahkan

dengan lingkungan eksternal kelompok.

KUB dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial para

anggota KUB dan keluarganya, yang meliputi meningkatnya kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari dan berubahnya

sikap dan tingkah laku dalam mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi serta meningkatnya kemampuan dalam menjalankan

peranan-peranan sosialnya dalam masyarakat. Keberadaan usaha-usaha

ekonomis produktif yang bersifat ekonomis dalam kelompok KUB hanya

sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Banyak orang beranggapan bahwa

aspek usaha ekonomi produktif atau UEP dalam KUB sebagai tujuan dan

sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan KUB. ini adalah suatu hal

yang keliru. Berkelompok dalam KUB adalah berarti berkeinginan untuk

373

merubah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu perubahan

secara ekonomi, sosial, dan spiritual atau lebih dikenal dengan Dzkir,

pikir, dan ikhtiar.

2. Tiga Tujuan Kegiatan KUB

Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUB di dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: (1)

meningkatnya pendapatan keluarga; (2) meningkatnya kualitas

pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; (3) dapat

melaksanakan kegiatan keagamaan; dan (4) meningkatnya

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

2. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUB dalam mengatasi

masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun

dengan lingkungan sosialnya, ditandai dengan adanya kebersamaan

dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga,

dalam lingkungan sosial; adanya penerimaan terhadap perbedaan

pendapat yang mungkin timbul di antara keluarga dan lingkungan;

semakin minimnya perselisihan yang mungkin timbul antara suami dan

istri atau antara orang tua dan anak, dan lain-lain.

3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUB dalam

menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga

maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya

keperdulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota

dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya; semakin

terbukanya pilihan bagi para anggota kelompok dalam pengembangan

usaha yang lebih menguntungkan; terbukanya kesempatan dalam

memanfaatkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia

dalam lingkungannya.

374

3. Lima Alasan Mengapa Harus Bergabung Dalam KUB

Ada beberapa alasan mengapa perlu dikembangkan organisasi

Fakir Miskin yang disebut dengan KUB yaitu :

1. Yang menjadi sasaran kelompok KUB adalah mereka yang memiliki

keterbatasan dalam berbagai hal, seperti: keterbataan dalam

pendapatan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan,

keterampilan, kepemilikan, modal, komunikasi, teknologi, dan lain-lain.

2. Dengan sistem KUB, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara

sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan

memudahkan dalam pembinaan dan monitoring dan pembinaannya

akan lebih efektif dan efisien baik dan segi pembiayaan, tenaga dan

waktu yang digunakan. Di samping itu, para anggota kelompok ini dapat

saling kerja sama secara lebih mudah dibandingkan bila mereka saling

berpencar.

3. Dengan pembinaan melalui kelompok KUB, maka diharapkan kelompok

ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan

yang lebih mampu, baik dalam kemampun, keterampilan, modal dan

lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KUB.

4. Melalui KUB diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu

kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan,

dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumbr-sumber yang

tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya.

5. Diharapkan dengan KUB, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan,

kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan

sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat

secara luas karena mereka hidup dalam kelompok.

375

4. Tujuh Prinsip Pengembangan KUB

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama dilakukan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

(1). Penentuan nasib sendiri

Anggota KUB sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat,

mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam nilai seperti ini

para supervisor atau pendamping sosial yang terlibat dalam kegiatan KUB

berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan KUB tersebut.

(2). Kekeluargaan

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUB perlu dibangun atas

semangat kekeluargaan di antara sesama anggota KUB dan

lingkungannya. Nilai seperti ini akan menumbuhkan semangat dan sikap

dalam mewujudkan keberhasilan KUB.

(3). Kegotong-royongan

Kegotongroyongan berarti menuntut perlu adanya kebersamaan dan

semangat kebersamaan di antara sesama para anggota KUB. Dalam

prinsip tidak menonjolkan adanya perbedaan antara pengurus dan anggota,

tetapi lebih mengedepankan kebersamaan di antara sesama KBS.

(4). Menumbuhkan Potensi anggota

Bahwa pengelolaan dan pengembangan KUB harus didasarkan pada

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para anggota KUB. Sebagai

contoh apabila para anggota KUB memiliki keterampilan dalam bidang

ternak ikan maka hendaknya jenis usaha yang dikembangkan adalah

bidang ternak ikan, bukan usaha lain.

376

(5). Sumber-sumber Rizki Setempat

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan harus

didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut.

Adalah menjadi suatu kendala bilamana suatu jenis usaha yang

dikembangkan namun sumber-sumber yang menjadi bahan baku di daerah

tersebut tidak tersedia.

(6). Keberlanjutan

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan KUB, kegiatan-kegiatannya,

bidang usaha yang dikembangkan harus diwujudkan dalam program-

program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.

(7). Usaha yang berorientasi pasar

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUB melalui jenis usaha

yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

5. Lima Tahapan Pembentukan dan Penguatan KUB

Pembentukan dan pengembangan suatu KUB dilaksanakan dalam 5 tahap,

yaitu:

(1). Tahap Persiapan:

Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari orientasi dan observasi,

regristasi dan identifikasi, perencanaan program pelaksanaan,

penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan

motivasi, dan evaluasi persiapan (oleh: aparat desa, petugas

pendamping, pembina fungsional).

(2). Tahap Pelaksanaan:

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi: seleksi calon Keluarga Binaan

Sosial (KBS), pembentukan pra-kelompok dan kelompok, pemilihan atau

377

penentuan jenis usaha, pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan

anggota KUB, pemberian bantuan berupa makanan, santunan atau

jaminan hidup, bantuan pembiayaan stimulan permodalan, pendampingan

dan evaluasi (oleh: aparat desa, petugas pendamping, pembina, dan

instansi terkait).

(3). Tahap Pengembangan Usaha:

Kegiatan pada tahap pengembangan usaha meliputi: bimbingan

pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha,

pendampingan dan evaluasi (oleh: petugas pendamping, petugas

pembina fungsional).

(4). Tahap Kemitraan Usaha:

Kegiatan pada tahap ini meliputi: inventarisasi sumber-sumber yang ada

(sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan

sumber daya manusia), membuat kesepakatan-kesepakatan,

pelaksanaan kemitraan usaha, bimbingan kemitraan usaha, perluasan

jaringan kemitraan usaha, dan evaluasi (oleh: pendamping dan pembina

fungsional).

(5). Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pada tahap ini meliputi: pengendalian dan monitoring proses

pelaksanaan yang sedang berjalan serta evaluasi terhadap keberhasilan

yang sudah dicapai (oleh petugas pendamping, dan pembina fungsional).

6. Komponen Kelembagaan KUB

Kelembagaan KUB terdiri atas komponen :

(1). Jumlah Anggota KUB

Jumlah keanggotaan KUB dapat bervariasi, tergantung kebutuhan nyata

di lapangan/situasi dan kondisi lokal dan kesepakatan kelompok itu

378

sendiri. Suatu kelompok KUB permanen diawali oleh pembentukan

kelompok-kelompok yang terdiri dan 5-10 KK. Karena sifat dan suatu

kegiatan dan kepentingan tertentu, KUB dapat terdiri dan Kelompok Besar

terdiri gabungan beberapa KUB atau yang disebut dengar RUMPUN

rembug Himpunan (gabungan dan 2-3 KUB). Satu kelompok KUB yang

anggota dikategorikan fakir miskin dapat memilih anggotanya yang bukan

termasuk kategori fakir miskin (poorest), namun masih termasuk kategori

miskin (poor) atau hampir miskin (near poor) dan mempunyai kemampuan

dan potensi serta semangat kewirausahaan atau kemampuan untuk

pembukuan, namun jumlahnya maksimal hanya 1/5 dan jumlah anggota

yang ada.

(2). Ikatan Pemersatu

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok atau ikatan

pemersatu antara lain: (1) kedekatan tempat tinggal atau letak geografis;

(2) jenis usaha atau keterampilan anggota; (3) ketersediaan sumber rizki;

(4) latar belakang kehidupan budaya; (5) memiliki motivasi yang sama; (6)

keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh

berkembang lama.

(3). Struktur dan Kepengurusan KUB

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus

dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan apa”,

“siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.

Struktur KUB sangat tergantung pada kegiatan atau jenis Usaha

yang dijalankan oleh KUB tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku

tentang struktur KUB, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok

KUB. Namun demikian, di bawah ini ditawarkan struktur organisasi KUB

yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan

struktur organisasi KUB, yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara.

Jika diperlukan dapat dibentuk urusan/seksi.

379

Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau

kesepakatan anggota kelompok. Sebagai suatu organisasi, KUB juga

memiliki anggota dengan kewajiban antara lain : mengikuti dan mentaati

semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati;

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama; membangun kerjasama

dengan berbagai pihak; memanfaatkan dana stimulan ataupun bantuan

modal usaha dengan penuh tanggung jawab; membayar iuran dana

kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan bersama

yang sudah ditentukan; menghimpun dana untuk memperkuat modal

usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro; memanfaatkan penghasilan

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

Disamping kewajiban, anggota juga mempunyai hak-hak sebagai

berikut : mengajukan usul atau saran-saran yang dapat memperbaiki

kinerja KUB; memperoleh pinjaman bantuan modal usaha yang diterima

KUB dan pihak lain dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dan

pembagian hasil KUB.

13.5.2 . Pengelolaan, Strategi Pengembangan dan Langkah Penguatan KUB

(1). Pengelolaan Kelompok

a. Untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan KUB, maka pengelolaan

KUB dilakukan melalui pendekatan kelompok.

b. Untuk kelancaran pengelolaan KUB maka dibentuk kepengurusan

sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

c. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan KUB sehari-harinya dipimpin

oleh ketua kelompok yang dibantu dengan pengurus-pengurus

lainnya.

d. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan kelompok

diserahkan kepada ketua atau pengurus KUB.

e. Pengeluaran dana diserahkan pada musyawarah kelompok.

380

f. Pendamping berperan sebagai fasilitator, pemberi saran dan

pertimbangan-pertimbangan demi kemajuan kelompok.

g. Untuk kelancaran kegiatan kelompok maka setiap kelompok KUB

harus menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan

kelompok tersebut.

h. Untuk pembinaan KUB secara rutin dilakukan melalui KUB dengan

kelompok kecil, namun untuk kepentingan pembinaan tertentu,

kelompok KUB dapat digabungkan sesuai kebutuhan menjadi

kelompok besar.

i. Pengelolaan Jenis Usaha.

j. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiatan-

kegiatan KUB maka setiap KUB dapat mengembangkan satu atau

beberapa jenis usaha sosial ekonomis produktif (UEP) yang sesuai

dengan minat, potensi dan kemampuan para anggotanya serta

potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.

k. Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh KUB

sepenuhnya diserahkan kepada anggota KUB tersebut.

l. Untuk pengembangan jenis usaha, anggota KUB dapat bekerja

sama dengan pengusaha atau instansi terkait.

m. Bila jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis usaha dapat

diserahkan kepada satu orang atau beberapa orang yang dianggap

mampu dan mempunyai keterampilan untuk itu, namum pembinaan

anggota tetap berada dalam kelompok KUB.

(2). Strategi Pengembangan dan Penguatan KUB

a. Perlu adanya pengadministrasian dan pengorganisasian kelompok

yang baik dan rapi.

b. Pertemuan rutin kelompok minimal seminggu sekali harus disepakati

dengan adanya komitmen dari setiap anggota untuk melakukannya.

381

c. Mempertahankan azas musyawarah untuk mufakat yang dilandasi

oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan

kesetiakawanan sosial.

d. Pengelolaan dan pengembangan KUB harus berorientasi pada

pemanfaatan dan penggalian sumber dan potensi yang tersedia di

lingkungan masing-masing.

e. Penerapan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan dan

pengelolaan jenis usaha yang dipilih.

f. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling

menguntungkan.

(3). Langkah-Langkah Penguatan KUB

a. Menetapkan struktur organisasi dan menyusun uraian tugas yang

jelas dan rinci.

b. Menata administrasi kegiatan kelompok dengan baik.

c. Mengidentifikasi potensi SDM, ketrampilan, kemampuan yang dimiliki

oleh anggota KUB.

d. Menyusun rencana program dan kegiatan, serta rencana anggaran

biaya.

e. Menggalang kebersamaan dan kekompokan di antara sesama

anggota KUB dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat serta

lingkungan yang lebih luas.

f. Membangun komitmen bersama yang dapat menumbuhkan

semangat dan motivasi kerja para anggota KUB dalam

mengembangkan jenis usaha yang dipilih.

g. Mengembangkan jenis usaha lebih dan satu yang sesuai dengan

ketrampilan dan bidangnya dari masing-masing anggota KUB serta

mencari potensi dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungan

masing-masing.

382

h. Melakukan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan jenis usaha yang

dikembangkan.

i. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan

kepercayaan anggota dan lingkungan sekitarnya.

j. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak yang dapat

menguntungkan kelompok KUB.

k. Mewujudkan usaha Lembaga Keuangan Mikri (LKM) atau koperasi

yang dapat mendukung kesejahteraan para anggota KUB.

13.5.3 . Kunci Sukses Pengembangan dan Penguatan KUB

(1). Usaha ekonomi berdasarkan rencana usaha dan anggaran belanja

yang disepakati bersama.

(2). Usaha ekonomi beronientasi pasar.

(3). Menggunakan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha.

(4).Menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh di lingkungan

setempat.

(5). Melakukan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

(6). Sistem pengelolaan usaha ekonomi dapat dilaksanakan semua

anggota dan terbuka bagi anggota.

(7). Ada komitmen dan kerjasama yang kuat dan setiap anggota untuk

berhasil.

(8). Harga yang ditawarkan menguntungkan dan bersaing di pasar.

(9).Adanya kebersamaan dalam menghadapi berbagai hambatan usaha.

383

1. Bidang Kegiatan KUB

(1). Bidang Kelembagaan

a. Membuat program kegiatan secara jelas dan rinci.

b. Membuat struktur organisasi dan pembagian tugas bagi semua

anggota KUB.

c. Membuat fungsi masing-masing anggota KUB sesuai dengan struktur

organisasi yang ada.

d. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang

meliputi:

1) Buku Daftar Anggota Kelompok;

2) Buku Tamu;

3) Buku Kegiatan / agenda Kelompok;

4) Buku Kas / Keuangan;

5) Buku Inventaris;

6) Buku Simpan Pinjam.

(2). Bidang Sosial

a. Melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota (atau sesuai

kebutuhan) yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.

b. Melaksanakan pertemuan rutin anggota sesuai dengan

kesepakatan yang sudah ditentukan.

c. Menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota ketompok untuk

merubah kondisi/keadaan yang ke arah kondisi kehidupan yang

lebih baik.

384

d. Merintis pelaksanaan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan

usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga

KUB.

e. Mendorng anggota KUB untuk aktif dalam kegiatan keagamaan

dan kemasyarakatan.

f. Ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti: kerja

bakti lingkungan, gotong royong, siskamling dan lain-lain.

g. Mengaktifkan anggota KUB untuk terlibat dalam kegiatan-

kegiatan, seperti posyandu, PKK, dan lain-lain.

h. Menumbuhkan kesadaran kepada anggota tentang pentingnya

pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.

i. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota

maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam

berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

j. Meningkatkan keterampilan kerja anggota KUB.

k. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian para anggota KUB

untuk terlibat dalam penanganan permasalahan sosial yang ada

di daerah masing-masing.

(3). Bidang Ekonomi

a. Pengelolaan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang sudah ada

sehingga dapat berhasil dan meningkatkan kesejahteraan para

anggota KUB.

b. Pengembangkan jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang

sebelurnnya hanya satu menjadi beberapa jenis usaha.

c. Penggalian surnber-sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan dan kesejahteraan anggota KUB.

d. Membudayakan kebiasaan untuk menabung bagi anggota KUB,

sebagai simpanan permodalan atau cadangan kebutuhan dimasa

mendatang.

e. Mewujudkan berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau

koperasi yang dapat mendukung pengelolaan Usaha Ekonomi

385

Produktif (UEP) dan peningkatan kesejahteraan keluarga para

anggota KUB.

f. Pengembalian dana stimulan dengan pengguliran kepada KUB atau

LKM untuk dikembangkan dan atau di gulirkan kembali kepada

anggota yang membutuhkan.

g. Membangun kerjasama dan jaringan kemitraan dengan berbagai

pihak yang dapat mempercepat keberhasilan KUB.

2. Kriteria Pengembangan KUB

(1). Kriteria KUB.

Untuk mempermudah pembinaan KUB, KUB dikelompokkan pada tiga

kategori sebagai berikut:

a. KUB dengan kritenia TUMBUH

b. KUB dengan knitenia MAJU

c. KUB dengan kriteria MANDIRI

Batas pengkategorian KUB Tumbuh, Maju dan Mandiri didasarkan pada

pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengelompokan KUB hanya pada tiga kategori (Tumbuh, Maju dan

Mandiri) adalah bertujuan agar para petugas, pembina, pendamping

termasuk anggota KUB lebih mudah dalam proses pembinaan.

2. Nilai pengkategorian tidak dilakukan sama karena masing-masing

kategori mempunyai mempunyai proses yang berbeda.

(2). Indikator Keberhasilan

a. Bidang Kegiatan Kelembagaan

386

1) Kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada dan sudah

dijalankan sebagaimana mestinya.

2) Administrasi kelompok, yang meliputi: buku daftar anggota

kelompok; buku tamu; buku kegiatan / agenda kelompok; buku

kas/keuangan; buku inventaris; buku simpan pinjam, sudah ada

dan sudah diterapkan dengan baik.

3) Kerja sama di antara anggota KUB sudah berjalan dengan baik.

4) Proses pengambilan keputusan sudah diasaskan atas musyawarah

anggota.

5) Pertemuan anggota sudah berlangsung secara rutin dan dilakukan

pencatatan serta ditindak lanjuti.

b. Bidang Kegiatan Sosial

1) Motivasi berkelompok (potensi sosial) sudah baik yang ditunjukkan

dengan minimal 2/3 kehadiran anggota pada setiap pertemuan

yang diadakan.

2) Kerja sama kelompok sudah baik yang dilihat dari koordinasi dan

kekompakan kelompok.

3) Tanggung jawab sosial (antara anggota kelompok), sudah baik yang

ditunjukkan dengan kesediaan semua anggota untuk membantu

anggota dan tetangganya yang mengalami kesulitan.

4) Kepedulian sosial (dengan luar anggota kelompok), sudah baik

yang ditunjukkan dengan adanya kepedulian semua anggota untuk

membantu anggota dan tetangga yang mengalami kesulitan.

5) Usaha simpan pinjam KUB sudah dapat dimanfaatkan keluarga

untuk keperluan keluarga anggota KUB.

6) Makan mengarah pada kriteria empat sehat lima sempurna.

387

7) Anak dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan tingkat usianya

dan peralatannya dapat dipenuhi.

8) Bila anggota keluarga jatuh sakit berobat ke mantri kesehatan atau

bidan atau dokter atau ke Puskesmas.

9) Anggota keluarga taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan

rukun keagamaannya.

10) Keluarga hidup dalam keharmonisan

11)Keluarga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

c. Bidang Kegiatan Ekonomi

1) Sumber modal berasal dan akumulasi dana kelompom dan atau

kredit lembaga keuangan .

2) Meningkatnya pendapatan keluarga per bulan.

3) Perkembangan usaha di mana KUB dijadikan sebagai usaha pokok.

4) Kinerja usaha, memupunyai lebih dari dua jenis usaha.

5) Kemampuan merencanakan usaha, pengurus dan angota telah

mampu menyusun Rrncana Usaha.

6) Tabungan, dari waktu ke waktu terus bertambah bahkan berlipat

ganda.

7) Peluang pasar semakin luas.

8) Kemampuan pemupukan modal, sudah dapat memanfaatkan

sumber dana yang ada untuk pengembangan usaha.

9) Simpan pinjam, sudah berkembangan dengan baik.

388

10) Kemitraan, sudah terjalin dengan baik dengan berbagai kelompok

masyarakat bisnis.

13.6 Koperasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki Dasar Negara

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengandung

substansi yang mengatur sistem perekonomian Indonesia yang esensinya

adalah mengatur keseimbangan antara aktivitas sistem liberalisme ekonomi dan

sistem ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan tidak terjadi conflict interest

atau benturan kepentingan yang mengancam keberadaan sistem perekonomian

dan tidak menutup kemungkinan bisa mengancam keberadaan sistem ekonomi

kerakyatan dan tentunya berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat yang

menyebabkan sistem keamanan tidak kondusif Wadah organisasi yang tepat

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berwatak kerakyatan adalah

badan usaha koperasi dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

13.6.1. Pokok Fikiran Penguatan Kelembagaan Koperasi.

a. Bahwasanya badan usaha koperasi di Indonesia adalah salah satu

badan usaha yang dikelola secara transparan dan terbuka bagi publik

untuk menjadi anggotannya , demokrasi ekonomi dan berasas

kekeluargaan dan gotongroyong . Hal ini sesuai dengan karakteristik

masyarakat Dusun Dampar dan Kajaran yang memiliki azas

kekeluargaan dan kegotoroyongan yang cukup tinggi.

b. Bahwasanya rencana pemberdayaan masyarakat adalah penyisihan

dana 1% per revenue penambangan pasir besi oleh korporasi PT.

ANTAM Tbk. yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha

produktif masyarakat desa Wotgalih, tidak diberikan dengan sistem

bantuan tunai langsung (BLT) melainkan melalui wadah badan usaha

produktif. Oleh karenanya seluruh masyarakat Desa Wotgalih yang

389

dewasa wajib berfikir dan bertindak produktif, agar anggota yang

memiliki usaha dapat ditingkatkan, sebagai anggota berpeluang

mendapat pekerjaan atau usaha baru dan yang sekedar menjadi

anggota mendapat bagian keuntungan atau SHU.

c. Oleh karena keberadaan Kelompok Usaha bersama /Pra-koperasi

berkaitan dengan keberadaan perusahaan pertambangan pasir besi,

maka KUB/ Pra-koperasi dapat dikategorikan untuk mengembangkan

manajemen sistem plasma – inti. Dimana posisi perusahaan sebagai

pembina (inti) dan posisi KUB/ Pra-koperasi sebagai organisasi yang

dibina (plasma). Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa

penyisihan dana pemberdayaan masyarakat tersebut disalurkan

sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Aspek Organisasi Koperasi

a. Dasar :

- Dasar Hukum Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang

Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian..

b. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- Rapat anggota

- Pegurus

- Pengawas

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi

koperasi adalah sebagai berikut :

1) Rapat Anggota

a) Kekuasaan tertinggi

b) Menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga

(ART) dan Peraturan Khusus.

c) Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi,

manajemen dan usaha koperasi.

390

d) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan

pengawas.

e) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi

f) Mensahkan laporan pertanggungjawaban pengurus

g) Mensahkan laporan pertanggungjawaban pengawas

h) Menetapkan pembagian SHU

i) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

j) Satu anggota satu hak suara.

k) Meminta keterangan atas pertanggungjawaban pengurus dan

pengawas tentang pengelolaan koperasi.

l) Dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

2) Pengurus

a) Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

b) Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

c) Masa jabatan paling lama 5 tahun ( persyaratan untuk dipilih

kembali datur dalam AD dan ART)

d) Tidak merangkap sebagai pengawas.

e) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan

kesengajaan atau kelalaian.

Tugas Pengurus :

a) Mengelola organisasi dan usaha koperasi

b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana

anggaran pendapatan dan belanja.

c) Menyelenggarakan rapat anggota.

d) Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat

anggota.

e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.

391

f) Menyelengarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara

tertib

g) Mencatat setiap transaksi anggota.

h) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

i) Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelengarakan

pendidikan dan pelatihan bagi anggota.

Wewenang Pengurus :

a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan

kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan

keputusan rapat anggota.

d) Mengangkat dan memperhentikan pelaksana usaha/

Direktur/Manager.

e) Rencana pengangkatan pengelola atas persetujuan rapat

anggota

3) Pengawas

a) Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

b) Bertanggung jawab kepada rapat anggota

c) Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga

d) Tidak merangkap sebagai pengurus dan pelaksana usaha

e) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi pengawas

ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tugas Pengawas:

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

pengelolaan koperasi.

b) Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat

anggota.

392

4) Direktur/ Manager

Direktur adalah pengelola usaha yang membawahi manager-

manager pelaksana usaha adapun analisa jabatannya adalah

sebagai berikut :

a) Pengurus koperasi dapat mengangkat Direktur sebagai pengelola

usaha koperasi.

b) Rencana Pengangkatan Direktur diajukan dalam rapat anggota

untuk mendapat persetujuan.

c) Direktur bertanggung jawab kepada Pengurus.

d) Hubungan kerja Direktur dengan Pengurus berdasarkan

perikatan

e) Gaji Direktur ditentukan berdasarkan standar professionalisme

adapun besarnya ditentukan dalam Rapat Pleno yang dihadiri

oleh Pengurus, Pengawas dan perwakilan anggota.

f) Direktur menanggung kerugian usaha koperasi karena kelalaian

dan kesengajaannya.

Tugas Direktur/ Manager

a) Melaksanakan usaha koperasi

b) Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi kepada Pengurus.

c) Memberikan pelayanan usaha kepada anggota.

d) Membuat studi kelayakan usaha koperasi.

e) Membuat laporan perkembangan usaha koperasi.

Wewenang Direktur/ Manager

a) Mengangkat dan memperhentikan Manager atau karyawan atas

persetujuan Pengurus.

b) Meningkatkan prestasi kerja karyawan.

393

5) Keanggotaan

a) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa

koperasi.

b) Keanggotaan dicatat dalam buku daftar anggota.

c) Keanggotaan didasarkan pada kesamaan kegiatan dan

kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

d) Syarat keanggotaan diatur dalam AD dan ART.

e) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

f) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

Kewajiban Anggota

a) Mematuhi AD dan ART

b) Mematuhi keputusan rapat anggota.

c) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.

d) Memanfaatkan pelayanan koperasi.

e) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan

azas kekeluargaan

Hak Anggota

a) Menghadiri rapat anggota.

b) Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat

anggota.

c) Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.

d) Memilih dan dipilih menjadi anggota pengawas.

e) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD

dan ART

f) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di dalam

maupun di luar rapat anggota , baik diminta maupun tidak.

g) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang

sama antara sesama anggota.

394

h) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi

menurut ketentuan anggaran dasar.

2. Aspek Kemandirian Koperasi

Pernyataan tentang jati diri Koperasiditetapkan dalam congress 100 tahun

ICA ( International Cooperative Alliance / Lembaga Gerakan Koperasi Dunia

) di Manchester – United Kingdom pada tanggal 23 September 1995.

Dalam pernyataan Jatidiri Koperasi terdapat tiga hal pokok, yaitu :

Definisi Koperasi

Nilai-Nilai

Prinsip

a. Hakekat Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi

ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang

dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

b. Nilai-Nilai

Dalam melaksanakan aktivitasnya koperasi berlandaskan nilai-nilai

sebagai berikut :

1) Menolong diri sendiri secara bersama-sama

2) Bertanggung jawab sendiri

3) Demokratis

4) Persamaan

5) Keadilan

6) Kesetia kawanan

7) Kejujuran

8) Keterbukaan

9) Tanggung jawab sosial

10) Peduli pada orang lain.

395

c. Pinsip Koperasi

Prinsip – prinsip Koperasi merupakan pedoman bagi koperasi dalam

melaksanakan nilai-nilai koperasi. Prinsip – prinsip Koperasi menurut

ICA (International Cooperative Alliance) :

1) Keanggotaan sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela terbuka bagi

semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan

bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa

membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik

atau agama.

2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh

para anggotanya melalui Rapat Anggota dengan menganut

aturan satu anggota satu suara.

3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi

secara adil dan mengendalikan secara demokratis.

Sebagian dari modal itu menjadi milik bersama koperasi.

Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi

yang terbatas.

Surplus atau SHU yang diperoleh koperasi biasanya digunakan

untuk :

a) Mengembangkan koperasi dengan membentuk dana

cadangan yang tidak dapat dibagi.

b) Membagikan SHU pada anggota sebanding dengan

transaksi mereka dengan koperasi.

c) Mendukung kegiatan lain yang disah kan oleh rapat

anggota.

4) Otonomi dan kemandirian

396

Koperasi adalah organisasi otonom untuk menolong diri sendiri

secara bersama-sama dengan diawasi oleh para anggotannya.

Untuk itu tidak ada forum lain selain rapat anggota yang dapat

mengintervensi koperasi.

5) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para

anggotanya termasuk para pengurus, pengawas dan karyawan

agar mereka dapat melakukan tugasnya secara lebih efektive.

6) Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani anggotannya seara efektif dan memperkuat

gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi

koperasi tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

7) Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan

masyarakat disekitarnya secara berkelanjutan melalui

kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam rapat anggota.

13.6.2. Aspek Managemen dan Kemandirian Wirausaha Koperasi

Secara garis besar aspek manajemen koperasi meliputi strategi manajemen

sumber daya manusia, strategi manajemen produksi, strategi manajemen

pemasaran dan strategi manajemen keuangan yang implementasinya

merupakan Manajemen Strategi.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan faktor

produksi yang ada guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Faktor produksi

yang dimaksud dikenal dengan 5 M yang terdiri dari Man (manusia/tenaga

kerja), Money (uang/permodalan), Machine ( mesin/alat), Market (pasar dan

pemasaran), Method (metode/cara/sistem).

Dalam setiap kegiatan manajemen berpedoman pada fungsi

manajemen, yaitu meliputi Planning (perencanaan), Organizing

(pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), Controlling (pngawasan).

Dalam organisasi koperasi, managemen untuk meraih sukses harus

397

didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki semangat

kewirausahaan. Adapun pengertian kewirausahaan meliputi sebagai berikut

:

a. Suatu proses untuk membentuk jiwa wirausaha dan jiwa mandiri bagi

seseorang dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki guna

menghasilkan sesuatu yang diinginkan .

b. Proses dinamis yang mengkreasikan peningkatan kekayaan / harta.

c. Proses perilaku yang meliputi : membuat inisiatif, mengorganisasikan

mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengolah sumber daya dan

situasi menjadi sesuatu yang praktis dan potensial serta menerima

resiko atau kegagalan.

d. Proses untuk menkreasikan sesuatu hal yang baru dengan nilai yang

sesuai dengan waktu dan hasil.

Sebenarnya kewirausahaan mengandung semangat, sikap, perilaku dan

kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan. Usaha

tersebut mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara

kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan effisiensi. Ini semua

dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan

memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar. Jadi penekanan

makna kewirausahaan adalah kemampuan (kecakapan) seseorang dalam

mengelola atau menciptakan suatu usaha untuk mendapatkan nilai

ekonomis yang lebih besar.

Memang wirausaha berbeda dengan wirausahawan, sebab wirausahawan

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Seseorang yang membawa sumber daya, tenaga kerja, bahan dan asset

lain menjadi suatu kombinasi yang mempunyai nilai yang lebih besar

dari sebelumnya, dan seseorang yang memperkenalkan perobahan dan

inovasi.

b. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mendorong dengan

kekuatan tertentu untuk melakukan tindakan wira usaha.

398

c. Seseorang memanfaatkan potensi dirinya guna membaca lingkungan

usaha, mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha,

memobilisasi sumber-sumber daya yang ada serta dapat melakukan

tindakan pada saat terjadi perobahan lingkungan dan peluang usaha

yang ada.

Keberhasilan dalam berwirausaha sangat tergantung pada kemampuan

seorang wirausahawan. Untuk mengetahui sampai sejauh man batas

kemmpuan itu, maka seorang wirausahawan harus mampu menilai dirinya

sendiri. Karena kunci keberhasilan dalam berusaha adalah memahami diri

sendiri dalam lingkungan usaha yang dilakukan. Untuk memahami

kemampuan diri sendiri, sebelum memulai kegiatan usaha maka seseorang

wirausahawan senantiasa dihadapkan pada beberapa pertanyaan sebagai

berikut :

a. Apakah ia sudah memiliki semangat berwirausaha ?

b. Berapa banyak karakteristik wirausaha yang telah dimilikinya ?

c. Apakah ia memiliki motivasi yang tepat untuk memasuki dunia usaha ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas seorang wirausahawan harus

membekali diri dan memahami ciri-ciri kecakapan wirausaha.

Fungsi Kewirausahaan Koperasi

a. Membentuk jiwa wira usaha

Kewirausahaan akan dapat membentuk seseorang mempunyai jiwa

wirausaha. Artinya dengan mengikuti pendidikan atau mempelajari

kewirausahaan seseorang akan dapat mempunyai pengetahuan

secara kongkrit dan luas tentang kewirausahaan sehingga dapat

membentuk jiwa wirausahanya.

b. Menciptakan kemampuan jiwa mandiri.

Kewirausahaan akan dapat menciptakan seseorang mempunyai jiwa

yang mandiri. Artinya dengan mengikuti pendidikan atau mempelajari

kewirausahaan, seseorang akan dapat mempunyai kemampuan

399

mandiri yaitu tidak tergantung pihak lain, serta dapat melakukan

kegiatan secara otomatis dan fleksible.

Karakteristik Jiwa Wirausaha

Beberapa bagian dari karakteristil dari jiwa wirausaha yang harus dimiliki

oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan adalah :

a. Mau dan selalu bekerja keras,

b. Berani mengambil atau menghadapi resiko,

c. Dapat membaca dan memanfaatkan kesempatan atau peluang usaha,

d. Bertindak jujur,

e. Memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi,

f. Berpikir dan bertindak ekonomis,

g. Menghargai waktu,

h. Mempunyai kemampuan berkomunikasi.

i. Selalu berpikir optimis,

j. Selalu berpandangan kedepan,

k. Bekerja dengan rapi dan sistematis,

l. Selalu berkeinginan untuk mengembangkan diri,

m. Memiliki inisiatif tinggi, kreatif dan inofatif

n. Mampu dan berani bersaing,

o. Dapat bekerja sama dengan pihak lain,

p. Berjiwa besar,

q. Berpengetahuan dan berkemampuan (ahli dalam bidangnya),

r. Beriman dan bertaqwa.

Keterampilan Yang Dibutuhkan Dalam Kewirausahaan

Beberapa jenis keahlian yang harus dimiliki seorang wirausahawan dalam

pelaksanaan kewirausahaan adalah :

a. Ketrampilan teknik usaha,

400

Seorang wirausahawan harus menguasai bagaimana teknik-teknik

mengelola usahanya baik yang berhubungan dengan liku-liku

memproses teknis produksinya sekaligus dalam rangka memelihara

kualitas usahanya. Hal ini memerlukan ketelitian,kecermatan dan bakat

yang ada pada dirinya.

b. Ketrampilan mencari informasi,

Informasi merupakan sesuatu yang penting diketahui dan sekaligus

diantisipasi oleh seorang usahawan. Informasi ini dapat berupa pasar,

pengembangan produk dan lain-lain sehingga hasil produksi usahanya

selalu dapat menyesuaikan dan selalu dapat diterima oleh konsumen.

c. Ketrampilan berkomunikasi,

Trampil berkomunikasi bagi wira usahwan sangat diperlukan. Hal ini

sangat berguna ketika melakukan pemasyarakatan produknya,

negosiasi dan proses mengembangkan usaha yang tentunya akan

berhadapan dengan setiap lapisan masyarakat.

d. Ketrampilan dalam pemecahan masalah,

Setiap wirausahawan tentu akan berhadapan dengan berbagai

masalah. Masalah bisa terjadi di internal perusahaan, atau masalah

yang berhubungan dengan komunitas sekitarnya. Dalam situasi ini

wirausahawan dituntut mampu menyelesaikan masalah dengan

menghasilkan pemecahan yang optimal.

e. Ketrampilan dalam perencanaan,

Perkiraan masa depan perusahaan dapat dituangkan dalam

perencanaan. Perencanaan dalam perusahaan biasanya dituangkan

dalam usulan pekerjaan, target dan bagaimana cara mencapainya

dengan dasar kondisi yang ada. Hal ini berkaitan dengan perencanaan

mengenai sumberdaya (jenis,jumlah dan kriteria) yang dibutuhkan

dalam kegiatan operasional. Ketrampilan ini sangat penting bagi

seorang wirausahawan.

f. Ketrampilan dalam pengelolaan usaha,

401

Seorang wieausahawan adalah pengelola usaha. Didalamnya terdapat

proses kerja yang berkaitan dengan orang banyak (karyawan). Untuk

itulah sangat diperlukan ketrampilan mengelola, dari perencanaan

usaha hingga sampai pada bagaimana menghasilkan keuntungan yang

sesuai dengan yang direncanakan. Dalam mengelola usahanya seorang

wirausahawan harus mampu mengimplementasikan sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat dan kemampuan sumber daya yang

dimiliki.

g. Ketrampilan menganalisa pasar,

Seorag wirausahawan dituntut mampu memperkirakan target kelompok,

kebutuhan, omzet yang dapat diserap dan mengetahui dengan pasti

keinginan konsumen, baik pada saat ini maupun waktu yang akan

datang. Dengan demikian dapat diperkirakan produk apa yang harus

dikembangkan, standart kualitas apa yang diminta serta bagian pasar

mana yang potensial.

h. Kerampilan mengantisipasi peluang bisnis,

Ada pepatah yang mengatakan kesempatan tidak pernah datang dua

kali, itulah sebabnya seorang wirausahawan dituntut trampil dalam

menangkap peluang yang ada didepannya, baik yang sedang terjadi

maupun yang akan terjadi.

Dengan ketajaman menganalisa peluang, seorang wira usahawan akan

mampu menggunakan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini dapat

dimanfaatkan untuk menghadapi kemungkinan munculnya berbagai

peluang sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang

paling tepat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dianalisa oleh wira

usahawan dalam mengantisipasi peluang bisnis yaitu :

a. Peristiwa yang telah, sedang dan akan terjadi dalam daerah sasaran

bisnis.

402

b. Kekuatan pasar yang sedang dan akan terjadi dalam daerah sasaran

bisnis.

c. Potensi usaha yang terdapat dalam daerah sasaran bisnis.

d. Fasilitas dan daya dukung usaha, baik yang sudah tersedia maupun

yang belum, tetapi masih dibutuhkan dalam daerah sasaran bisnis.

Kunci Meraih Sukses Wirausaha

Agar dapat berhasil dalam menjalankan usahanya, seorang wirausahawan

harus mempunyai pribadi yang menarik dan menyenangkan dengan

beberapa syarat sebagai berikut :

a. Selalu ramah terhadap semua pihak,

b. Berpenampilan menyenangkan,

c. Dapat memuji pihak lain,

d. Berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak,

e. Mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan (internal dan eksternal),

f. Menjalankan fungsi-fungsi manajemen,

g. Berjiwa besar dan berjiwa wira usaha.

Etika Bisnis Koperasi

Etika bisnis adalah suatu tatanan yang terdapat dikehidupan di lingkungan

bisnis. Etika bisnis merupakan suatu usaha untuk merumuskan dan

menetapkan prinsip-prinsip dasar etika dibidang hubungan ekonomi antar

manusia.

Adapun prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik

sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia pada

umumnya. Prinsip tersebut sangat terkait dengan sistem nilai yang dianut

oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis yang berlaku di

Indonesia sangat erat hubungannya dengan sistem tata nilai masyarakat

Indonesia, yaitu budaya timur.

Prinsip dasar etika bisnis yang dimaksud meliputi :

403

a. Prinsip otonomi (tanggung jawab dan kebebasan )

b. Prinsip kejujuran

c. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jelek

d. Prinsip keadilan.

Prinsip hormat pada diri sendiri dan orang lain.