Misi Keempat Sasaran Tujuan Renstra Indikator Sasaran ... fileTABEL 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten

Misi Keempat Sasaran Tujuan Renstra

SetdaIndikator

Sasaran Renstra

Setda

Definisi

Operasional

Base Line

20152016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir

Nilai LPPD ST ST ST ST ST ST ST ST

B

Jawa Timur Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Nilai SAKIP 50,19 60,85 64,7 68,55 72,4 76,25 80,1 80,1

Review B BB BB BB A A A

Jawa Timur A A AA AA

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Indeks KepuasanMasyarakat

Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi umum

Ukuran untukmendapatkan gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap

layanan pemerintah

78,73 79,24 79,74 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76

Review 79,26 79,74 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76

Jawa Timur 81,00 81,00 - 82,00 82,00 - 83,00 83,00 - 84,00

Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerint

ah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kemente

rian PAN dan RB

Ukuran untuk mendapatkan

gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari

Kementerian PAN dan RB

Mewujudkan reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik

Indek Kepuasan Masyarakat

Terwujudnya kebijakan strategis bidang pemerintahan dan umum

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik

Formulasi

Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian

fiskal daerah

Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang

merupakan hasil penilaian dari Kemendagri

Nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintahan

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Terwujudnya kebijakan

strategis bidang perekonomian dan pembangunan

TABEL 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

dan Pelayanan

4 01 01 1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

% Peningkatan Kerjasama Daerah yang

dilakukan Pemerintah Kab. Lamongan

100% 100% 50.000.000 - - - - - - - - 100% 50.000.000

4 1 1 20.006 Fasilitasi Kerjasama Daerah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah 100% 2 rakor 50.000.000 - - - - - - - - 2 rakor 50.000.000

4 01 01 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Tata Pemerintahan

% Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan

yang ditindaklanjuti

- 100% 2.475.000.000 100% 1.915.000.000 100% 1.965.000.000 100% 1.765.000.000 100% 1.915.000.000 100% 10.035.000.000

4 1 1 23.001 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Jumlah dokumen LPPD dan IKK - 150 buku 500.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 250.000.000 150 buku 1.500.000.000

4 1 1 23.002 Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Jumlah pelaksanaan panji-panji keberhasilan

pembangunan kecamatan

- 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 300.000.000 1 keg 1.500.000.000

4 1 1 23.003 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan

aparatur kecamatan dan kelurahan

- 75 org 125.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 100.000.000 75 org 525.000.000

4 1 1 23.004 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Jumlah kecamatan yang dibina dan

dievaluasi

- 27

Kecamata

n

50.000.000 27

Kecamata

n

50.000.000 27

Kecamata

n

50.000.000 27

Kecamata

n

50.000.000 2 keg 50.000.000 2 keg 250.000.000

4 1 1 23.005 Rapat Koordinasi Camat Se Kab. Lamongan Jumlah peserta Rapat Koordinasi Camat se-

Kabupaten Lamongan

- 104

peserta

40.000.000 104

peserta

40.000.000 104

peserta

40.000.000 104

peserta

40.000.000 104 peserta 40.000.000 104 peserta 200.000.000

4 1 1 23.007 Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Jumlah pelaksanaan kegiatan hari jadi

propinsi Jawa Timur

- 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 250.000.000

4 1 1 23.008 Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan Jumlah rapat terkait pembinaan dan

pengendalian masalah kewilayahan


4 1 1 23.009 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka

Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan

DPR/DPRD Luar Daerah

Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja

Pemerintah Kabupaten / Kota dan

DPR/DPRD Luar Daerah

- 12

kunjungan

50.000.000 12

kunjungan

60.000.000 12

kunjunga

n

60.000.000 12

kunjunga

n

60.000.000 12

kunjungan

60.000.000 12

kunjungan

290.000.000

4 1 1 23.010 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah

Jumlah rapat persiapan verifikasi penetapan

batas daerah antar kabupaten

Lamongan,Tuban dan Jombang

- 7 rapat 100.000.000 2 rapat 50.000.000 - - - - - - 7 rapat 150.000.000

4 1 1 23.011 Evaluasi sinergitas Kinerja Kecamatan Jumlah evaluasi sinergitas kinerja kecamatan - 1 keg 20.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 140.000.000

4 1 1 23.012 Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan

Hari Otonomi Daerah

- 1 keg 30.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 230.000.000

4 1 1 23.013 Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian

PemerintahanSetda Kab. Lamongan

Jumlah dokumen SAKIP, LPPD dan Renja,

LKPJ bag Pemerintahan

- 4

dokumen

10.000.000 4

dokumen

15.000.000 4

dokumen

15.000.000 4

dokumen

15.000.000 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 70.000.000

4 1 1 23.015 Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh

Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Sekda

Jumlah bukti transfer dan bahan rapat - 2

dokumen

50.000.000 2

dokumen

50.000.000 2

dokumen

50.000.000 2

dokumen

50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 250.000.000

4 1 1 23.016 Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan

ketertiban dan gejolak sosial


4 1 1 23. Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah - - - 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 70.000.000 2 rapat 280.000.000

4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - 1 kali 100.000.000

4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - 1 kali 100.000.000 - - - - 1 kali 100.000.000

4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - 1 kali 100.000.000 - - - - - - 1 kali 100.000.000

4 1 1 23. Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum - - - - - - - - - 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000

4 1 1 3. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Prosentase jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi

- 100% 465.000.000 100% 1.078.000.000 100% 1.299.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000 100% 5.042.000.000

4 1 1 24 Monitoring Pengisian Monografi dan Profil Desa Jumlah Desa yang difasilitasi pengisian monografi dan

profil

- 40 desa 40.000.000 40 desa 40.000.000 44 45.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 225.000.000

4 1 1 24 Monitoring Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah kecamatan yang telah di evaluasi pelaksanaan

program pengelolaan keuangan desa-nya

11 Kecamatan 11

Kecamatan

40.000.000 10

Kecamatan

38.000.000 12 45.000.000 14 50.000.000 14 173.000.000

4 1 1 24 Evaluasi penyusunan laporan penyelengaraan pemerintah desa LPPDes Jumlah LPPD yang di Evaluasi - 462 Desa 40.000.000 462 Desa 35.000.000 462 Desa 45.000.000 462 Desa 50.000.000 462 Desa 50.000.000 462 Desa 220.000.000

4 1 1 24 Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan

koordinasi

462 orang 231 orang 40.000.000 231 orang 38.000.000 462 45.000.000 462 50.000.000 462 50.000.000 462 223.000.000

4 1 1 24 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan

Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)

Jumlah desa yang telah di Monev penyelenggaraan

PADE-nya

96 desa 81 desa 50.000.000 81 desa 38.000.000 81 desa 45.000.000 81 desa 50.000.000 81 desa 50.000.000 81 desa 233.000.000

4 1 1 24 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti kegiatan

koordinasi

462 orang 462 orang 40.000.000 462 orang 48.000.000 462 orang 44.000.000 462 orang 50.000.000 462 orang 50.000.000 462 orang 232.000.000

4 1 1 24 Fasilitasi Tata Kelola Tanah Kas Desa Jumlah Kecamatan yang telah difasilitasi pengolaan

tanah kas desa-nya

- 6 Kecamatan 50.000.000 6 Kecamatan 50.000.000 6 Kecamatan 55.000.000 6

Kecamatan

60.000.000 6 Kecamatan 60.000.000 6 Kecamatan 275.000.000

4 1 1 24 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam proses Pengisisan

Perangkat Desanya

- 27

Kecamatan

25.000.000 27

Kecamatan

40.000.000 27

Kecamatan

45.000.000 27

Kecamatan


4 1 1 24 Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia perangkat desa baru Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Kegiatan

Pembinaan

- 70 orang 60.000.000 125 orang 48.000.000 125 orang 75.000.000 125 orang 100.000.000 125 orang 100.000.000 125 orang 383.000.000

4 1 1 24 Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Jumlah desa yang di Monev Penyelenggaraan pemilihan

kepala desanya

55 desa - - 30 Desa 165.000.000 379 desa 250.000.000 - - 53 desa 200.000.000 53 desa #REF!

Tahun 2021

4

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan

Data Capaian

pada awal

tahun

perencanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir

PeriodeTahun 2010

Indikator Kinerja ProgramProgram dan kegiatan

Terwujudnya

Kebijakan

Strategis bidang

Pemerintahan

Umum

% Kebijakan

strategis bidang

Pemerintahan

Umum yang

ditindaklanjuti

KodeIndikator

SasaranSasaran

4 1 1 24 Penyusunan Perbub Tentang Tata Naskah Dinas Desa Jumlah Perbup yang disusun - - - 1 Perbup 25.000.000 - - - - - - - -

4 1 1 24 Sosialisasi Pebup Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Kegiatan

Sosialisasi

- - - 462 orang 70.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 75.000.000 462 orang 295.000.000

4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pembentukan BPD Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - 1 Perbup 25.000.000 - - - - - - - -

4 1 1 24 Penyususnan Perda Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Desa

Jumlah Perda yang dihasilkan - - - 1 Perda 48.000.000 - - - - - - - -

4 1 1 24 Inventarisasi Tanah Kas Desa Jumlah Desa yang Diinventarisir Tanah Kas Desanya - - - 80 desa 55.000.000 80 desa 55.000.000 80 desa 70.000.000 80 desa 70.000.000 400 desa 250.000.000

4 1 1 24 Sosialisasi Penegasan Batas Desa dan Peta Desa Jumlah Desa yang tersosialisasi Penegasan Batas Desa

dan Peta Desanya

- - - 6 Kecamatan 25.000.000 6 Kecamatan 25.000.000 6

Kecamatan


4 1 1 24 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD Jumlah Anggota BPD yang meningkat kapasitasnya

secara optimal

- - - 462 orang 145.000.000 462 orang 150.000.000 462 orang 150.000.000 462 orang 150.000.000 462 desa 595.000.000

4 1 1 24 Fasilitasi Pendampingan Penetapan Batas Desa Jumlah Desa yang melakukan penetapan batas desanya - - - 100 desa 145.000.000 100 desa 150.000.000 100 desa 150.000.000 162 desa 150.000.000 462 desa 595.000.000

4 1 1 24 Sosialisasi Persiapan Pilkades Jumlah Desa yang tersosialisasi persiapan Pilkades - 25 desa 30.000.000 - - 384 desa 150.000.000 - - 52 desa 50.000.000 - 230.000.000

4 1 1 24 Evaluasi Data Base Perangkat Desa Jumlah Desa yang melakukan Data Base Perangkat

desa nya

- 462 desa 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000

4 1 1 24 Evaluasi Laporan Data Tanah Kas Desa Jumlah Desa yang melakukan Laporan Data Tanah Kas

Desa nya

- 462 desa 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000

4 1 1 24 Penyusunan Perbub Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000

4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Kerjasama Antar Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000

4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - - - 25.000.000

4 1 1 24 Sosialisasi Program Smart Village (Desa TIK) Jumlah Desa yang melakukan Laporan Data Tanah Kas

Desa nya

- - - - - 6 Kecamatan 100.000.000 6

Kecamatan

100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 - 300.000.000

4 1 1 24 Penyusunan Perbup Tentang Pilkades Antar Waktu Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - 25.000.000

4 1 1 24 Penyusunan Perbup Tentang Musyawarah Desa Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - - - 25.000.000

4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PemerintahanDesa

Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - 25.000.000

4 1 1 24 Penyususnan Perbup Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Perbup yang dihasilkan - - - - - - - - - 1 perbup 25.000.000 - 25.000.000

4 01 01 25 Rapat Koordinasi Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Se- Kab.

Lamongan

Jumlah Kasi Tata Pemerintahan yang mengikuti rapat

koordinasi

- - - - - 27

Kecamatan

60.000.000 27

Kecamatan

60.000.000 27 Kecamatan 60.000.000 - 180.000.000

4 01 01 25. 001 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah

Daerah

Jumlah kasus hukum yang diselesaikan 5 perkara 3 kasus 200.000.000 5 kasus 200.000.000 5 kasus 220.000.000 5 kasus 242.000.000 5 kasus 266.200.000 5 kasus 1.128.200.000

1 20 26 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan % Jumlah Regulasi yang ditetapkan 100% 100% 905.000.000,00 100% 895.000.000,00 100% 984.500.000,00 100% 1.082.950.000,00 100% 1.191.245.000,00 100% 5.058.695.000

4 01 01 21 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk hukum yang

didokumentasikan dalam Lembaran Daerah

dan Berita Daerah

1 Dok 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 220.000.000 1 Dok 242.000.000 1 Dok 266.200.000 1 Dok 1.128.200.000

4 01 01 21 Bimbingan Teknis Ke PPATan Jumlah Peserta Bimtek PPAT 100 peserta 100

peserta

100.000.000 100

peserta

100.000.000 100

peserta

110.000.000 100

peserta

121.000.000 100 peserta 133.100.000 100 peserta 564.100.000

4 01 01 21 Sosialisasi Produk Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi 360 peserta 300

peserta

100.000.000 360

peserta

100.000.000 360

peserta

110.000.000 360

peserta

121.000.000 360 peserta 133.100.000 360 peserta 564.100.000

4 01 01 21 Penyuluhan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Jumlah Peserta Penyuluhan Desa Sadar

Hukum

360 peserta 240

peserta

100.000.000 240

peserta

100.000.000 240

peserta

110.000.000 240

peserta

121.000.000 240 peserta 133.100.000 240 peserta 564.100.000

4 01 01 21 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Peserta Bimtek Peraturan Perundang-

undangan

100 peserta 100

peserta

95.000.000 100

peserta

95.000.000 100

peserta

104.500.000 100

peserta

114.950.000 100 peserta 126.445.000 100 peserta 535.895.000

4 01 01 21 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah produk hukum yang diunggah ke

website JDIH

50 produk hukum 50 produk

hukum

100.000.000 50 produk

hukum

100.000.000 50 produk

hukum

110.000.000 50 produk

hukum

121.000.000 50 produk

hukum

133.100.000 50 produk

hukum

564.100.000

4 01 01 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD dan

ditetapkan sebagai Perda

- 15 Perda 110.000.000 15 Perda 100.000.000 15 Perda 110.000.000 15 Perda 121.000.000 15 Perda 133.100.000 15 Perda 574.100.000

4 01 01 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Lainnya

Jumlah Rancangan Produk Hukum yang

diajukan ke Bupati/Sekda dan ditetapkan

sebagai Produk Hukum

- 500

Produk

Hukum

100.000.000 500

Produk

Hukum

100.000.000 500

Produk

Hukum

110.000.000 500

Produk

Hukum

121.000.000 500 Produk

Hukum

133.100.000 500 Produk

Hukum

564.100.000


Strategis Kesejahteraan rakyat

% Kegiatan keagamaan yang dibantu - 100% 10.649.780.000,00 100% 10.935.000.000,00 100% 12.028.500.000,00 100% 13.231.350.000,00 100% 14.554.485.000,00 100% 14.700.895.000,00

4 01 26 001 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 186.400.000 1 Kegiatan 170.000.000 1

Kegiatan

187.000.000 1

Kegiatan

205.700.000 1 Kegiatan 226.270.000 5 Kegiatan 975.370.000

4 01 26 002 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan


Kegiatan

110.000.000 1

Kegiatan


4 01 26 003 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan


Kegiatan

137.500.000 1

Kegiatan


4 01 26 004 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang

Sosial

Jumlah dokumen yang tersusun - 5 Dok 20.000.000 - - - - - - - - 5 Dok 20.000.000

4 01 26 005 Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat

Kabupaten Lamongan


Kegiatan

440.000.000 3

Kegiatan

484.000.000 3 Kegiatan 532.400.000 3 Kegiatan 2.290.800.000

4 01 26 006 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Jumlah guru ngaji yang mendapatkan

pembinaan

- 13.900

guru

2.708.000.000 13.900

guru

3.419.403.480 13.900

guru

3.761.343.828 13.900

guru

4.137.478.211 13.900 guru 4.551.226.032 13.900

guru

18.577.451.551

4 01 26 007 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan

pembinaan

- 2450

Takmir

Masjid

1.825.686.872 2450

Takmir

Masjid

1.681.931.700 2450

Takmir

Masjid

1.850.124.870 2450

Takmir

Masjid

2.035.137.357 2450 Takmir

Masjid

2.238.651.093 2450

Takmir

Masjid

9.631.531.892

4 01 26 008 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam mushollah yang mendapatkan

pembinaan

- 4.750

Imam

Mushollah

1.310.400.000 4.750

Imam

Mushollah

1.338.218.400 4.750

Imam

Mushollah

1.472.040.240 4.750

Imam

Musholla

h

1.619.244.264 4.750 Imam

Mushollah

1.781.168.690 4.750 Imam

Mushollah

7.521.071.594

4 01 26 009 Pendampingan Pembinaan Modin se Kabupaten Lamongan jumlah modin yang mendapatkan pembinaan - 2000

Modin

641.000.000 2000

Modin

652.855.500 2000

Modin

718.141.050 2000

Modin

789.955.155 2000 Modin 868.950.671 2000 Modin 3.670.902.376

4 01 26 010 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren se Kabupaten Lamongan

Jumlah penyelenggara pendidikan pondok

pesantren yang mendapatkan pembinaan

- 500

penyeleng

gara

241.943.128 500

penyeleng

gara

247.590.920 500

penyeleng

gara

272.350.012 500

penyelen

ggara

299.585.013 500

penyelengg

ara

329.543.515 500

penyelengg

ara

1.391.012.588

4 01 26 011 Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten

Lamongan

Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat

kabupaten Lamongan

- 300

peserta

100.000.000 - - - - - - - - 300 peserta 100.000.000

4 01 26 012 Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal jumlah peserta lamongan menghafal Al-

Quran

- 300

peserta

437.600.000 - - - - - - - - 300 peserta 437.600.000

4 01 26 014 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 2 Kegiatan 352.000.000 2 Kegiatan 550.000.000 2

Kegiatan

605.000.000 2

Kegiatan

665.500.000 2 Kegiatan 732.050.000 10

Kegiatan

2.904.550.000

4 01 26 015 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 6 Kegiatan 620.000.000 6 Kegiatan 650.000.000 6

Kegiatan

715.000.000 6

Kegiatan

786.500.000 6 Kegiatan 865.150.000 30

Kegiatan

3.636.650.000

4 01 26 016 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 144.500.000 1 Kegiatan 150.000.000 1

Kegiatan

165.000.000 1

Kegiatan


4 01 26 017 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 6 Kegiatan 1.407.700.000 6 Kegiatan 1.000.000.000 6

Kegiatan

1.100.000.000 6

Kegiatan

1.210.000.000 6 Kegiatan 1.331.000.000 30

Kegiatan

6.048.700.000

4 5 31 x Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten Lamongan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - - - 1 Kegiatan 450.000.000 1

Kegiatan

495.000.000 1

Kegiatan

544.500.000 1 Kegiatan 598.950.000 4 Kegiatan 2.088.450.000

4 01 26 011 Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat jumlah peserta hisab dan rukyat yang

difasilitasi

- - - 300

peserta

106.000.000 300

peserta

116.600.000 300

peserta

128.260.000 300 peserta 141.086.000 300 peserta 491.946.000

4 01 26 018 fasilitasi rencana aksi nasional pencegahan dan

pemberantasan narkoba yang difasilitasi

jumlah peserta rencana aksi nasional

pencegahan dan pemberantasan

penggunaan narkoba yang difasilitasi

- - 500

peserta

300.000.000 500

peserta

330.000.000 500

peserta

363.000.000 500 peserta 399.300.000 500 peserta 1.392.300.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4 01 01 7. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Perekonomian Daerah

% Kebijakan Strategis Perekonomian - 100% 606.000.000 100% 768.500.000 100% 735.350.000 100% 808.885.000 100% 889.773.500 100% 4.172.608.500

4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian jumlah peserta sosialisasi kebijakan bidang

pertanian

- 100

peserta

45.000.000 100

peserta

45.000.000 100

peserta

49.500.000 100

peserta

54.450.000 100 peserta 59.895.000 100 peserta 253.845.000

4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Penetapan Wilayah Ijin

Usaha pertambangan (WIUP) di Kabupaten Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Survey WIUP - 7 Kali

Survey

40.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 7 Kali

Survey

40.000.000

4 01 01 27 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah pelaksanaan Kegiatan Monev - 4 kali

Monev

30.000.000 4 kali

Monev

30.000.000 - - 8 monev 60.000.000

4 01 01 27 Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi

Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan

jumlah dokumen Hidrologi Potensi Air

Bawah Tanah

- 1 dok 50.000.000 1 dok 55.000.000 1 dok 60.500.000 1 dok 66.550.000 1 dok 73.205.000 1 dok 305.255.000

4 01 01 27 Monitoring dan Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima

(PK5) Kabupaten Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Monev PK5 - 2 kali

Monev

45.000.000 2 kali

Monev

45.000.000 2 kali

Monev

- 2 kali Monev - 10 kali

Monev

90.000.000

4 01 01 27 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Jumlah inventarisasi data laporan nasabah

penerima KUR

- 2 laporan 38.000.000 2 laporan 38.000.000 2 laporan 41.800.000 2 laporan 45.980.000 2 laporan 50.578.000 10 laporan 214.358.000

4 01 01 27 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah

Tanah

Jumlah inventarisasi data evaluasi pengguna

air tanah

- 1

dokumen

25.000.000 1

dokumen

27.500.000 1

dokumen

30.250.000 1

dokumen

33.275.000 1 dokumen 36.602.500 1 dokumen 152.627.500

4 01 01 27 Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral

Batuan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan

Pengendalian

- 4 Kali

Monitoring

25.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 4 Kali

Monitoring

25.000.000

4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi jumlah dokumen data kecukupan pupuk - 1

Dokumen

40.000.000 1

Dokumen

40.000.000 1

Dokumen

44.000.000 1

Dokumen

48.400.000 1 Dokumen 53.240.000 1 Dokumen 225.640.000

4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Jumlah Pelaksanaan Monev - 3 Kali

Monev

25.000.000 3 Kali

Monev

25.000.000 - - 6 Kali

Monev

50.000.000

4 01 01 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program DBHCHT Jumlah Pelaksanaan Monev - 1

dokumen

40.000.000 1

dokumen

40.000.000 1

dokumen

44.000.000 1

dokumen

48.400.000 1 dokumen 53.240.000 1 dokumen 225.640.000

4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi pemanfaatan Listrik Bersubsidi

Bagi Masyarakat

Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan - 1 Paket 80.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Paket 80.000.000

4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Pedoman Harga Pokok

Pemerintah Terkait Pengadaan Beras

Jumlah peserta dan pengusaha yang

difasilitasi

- 60 peserta 28.000.000 60 peserta 28.000.000 10

pengusah

30.800.000 10

pengusah

33.880.000 10

pengusaha

37.268.000 120 peserta

dan 30

157.948.000

4 01 01 27 Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Jumlah inventarisasi data Pemantauan

Energi Bersubsidi

- 1

dokumen

50.000.000 1

dokumen

50.000.000 1

dokumen

55.000.000 1

dokumen

60.500.000 1 dokumen 66.550.000 1 dokumen 282.050.000

4 01 01 27 Stabilisasi perekonomian Kabupaten Lamongan Jumlah fasilitas yang dilakukan dalam rangka

stabilisasi perekonomian di kab lamongan

- 2 fasilitas 45.000.000 2 fasilitas 295.000.000 2 fasilitas 324.500.000 2 fasilitas 356.950.000 2 fasilitas 392.645.000 2 fasilitas 1.414.095.000

4 01 01 27 Fasilitasi dan Koordinasi Dibidang Pertambangan Mineral

Batuan

jumlah inventarisasi data kerusakan lahan

akibat penebangan

1

dokumen

50.000.000 1

dokumen

55.000.000 1

dokumen

60.500.000 1 dokumen 66.550.000 1 dokumen 232.050.000

4 01 01 27 Fasilitasi masyarakat disekitar hutan jumlah LMDH yang difasilitasi

pengembangan kegiatan pemberdayaan

4 LMDH 33.000.000 4 LMDH 36.300.000 4 LMDH 39.930.000 12 LMDH 109.230.000

4 01 01 27 fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan pedagang kaki lima jumlah laporan pemberdayaan pedagang

kaki lima

4 laporan 49.500.000 4 laporan 54.450.000 4 laporan 59.895.000 4 laporan 163.845.000

4 01 01 27 koordinasi pengembangan ketahanan pangan jumlah laporan pengembangan ketahanan

pangan

4 laporan 27.500.000 4 laporan 30.250.000 4 laporan 33.275.000 4 laporan 91.025.000


Strategis dan Evaluasi Pembangunan daerah

persentase kegiatan yang difasilitasi,

dikendalikan dan dievaluasi

100% 100% 1.185.500.000 100% 1.262.046.900 100% 1.388.251.590 100% 1.527.076.749 100% 1.679.784.424 100% 7.042.659.663

4 1 1 28.1 Pembinaan Pelaksanaan kegiatan SDM (PPK, PPHP,

Pejabat penggadaan, Pokja ULP, dan pengawasan

lapangan)

Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP,

Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan

Pengawas Lapangan

160 peserta 160

peserta

165.000.000 160

peserta

150.000.000 160

peserta

165.000.000 160

peserta

181.500.000 160 peserta 199.650.000 160 peserta 861.150.000

4 1 1 28.2 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna

Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)

160 peserta 160

peserta

72.000.000 160

peserta

150.000.000 160

peserta

165.000.000 160

peserta

181.500.000 160 peserta 199.650.000 160 peserta 768.150.000

4 1 1 28.3 Pengendalian Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan

sesuai dengan perencanaan

1200

Kegiatan

1200

Kegiatan

310.000.000 1200

Kegiatan

288.123.350 1200

Kegiatan

316.935.685 1200

Kegiatan

348.629.254 1200

Kegiatan

383.492.179 1200

Kegiatan

1.647.180.467

4 1 1 28.4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD

yang dievaluasi dan dimonitoring

75 OPD 75 OPD 299.000.000 75 OPD 253.923.550 75 OPD 279.315.905 75 OPD 307.247.496 75 OPD 337.972.245 75 OPD 1.477.459.196

4 1 1 28.5 Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Jumlah Layanan Pengadaan barang/jasa

untuk SPSE

75 OPD 75 OPD 267.500.000 75 OPD 345.000.000 75 OPD 379.500.000 75 OPD 417.450.000 75 OPD 459.195.000 75 OPD 1.868.645.000

4 1 1 28.6 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Layanan Publikasi kepda masyarakat 1 layanan 1 layanan 72.000.000 1 layanan 75.000.000 1 layanan 82.500.000 1 layanan 90.750.000 1 layanan 99.825.000 1 layanan 420.075.000

4 1 1 9. Program Optimalisasi Pengadaan barang/ jasa % Kegiatan yang dikendalikan dan

dievaluasi

- - - 100% 684.980.000 100% 700.000.000 100% 750.000.000 100% 775.000.000 100% 3.809.980.000

Data Capaian

pada awal

tahun

perencanaan

Terwujudnya

Kebijakan

Strategis bidang

Ekonomi

Pembangunan

% Kebijakan

strategis bidang

Ekonomi

Pembangunan


Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode

4 1 1

29.003

Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Jumlah pengadaan barang/jasa yang

diterima oleh pokja

- - - 225

pengadaa

n

485.000.000 225

pengadaa

n

500.000.000 225

pengadaa

n

525.000.000 225

pengadaan

550.000.000 225

pengadaan

2.060.000.000

4 1 1 29.004 Pendampingan kegiatan pengadaan barang/jasa Jumlah peserta Pendampingan kegiatan

Pengadaan Barang/jasa oleh ULP

- - - 75 peserta 99.980.000 75 peserta 100.000.000 75

peserta

125.000.000 75 peserta 125.000.000 75 peserta 449.980.000

4 1 1 29.005 Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan Jumlah peserta sosialisasi Peraturan

Perundang undangan pengadaan

barang/jasa oleh ULP

- - - 150

peserta

100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 100.000.000 2 kali 400.000.000

4 1 1 29.006 Sistem Informasi pengaduan barang dan jasa jumlah aplikasi Online - - - - - 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 900.000.000


Strategis Kerjasama daerah dan Pengembangan BUMD

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Strategis

Kerjasama Daerah dan Pengembangan

BUMD

- 1

Kebijakan

595.000.000 1

Kebijakan

575.000.000 2

Kebijakan

247.500.000 2

Kebijaka

n

270.000.000 2 Kebijakan 292.500.000 9

Kebijakan

1.980.000.000

03 01 34 001 Bimbingan Teknis Tata Cara Kerjasama bagi BUMD Jumlah SDM/pegawai BUMD yang mengikuti

bimtek

- 35 orang 50.000.000 35 orang 50.000.000 35 orang 55.000.000 35 orang 60.000.000 35 orang 65.000.000 175 orang 280.000.000

03 01 34 002 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD Jumlah dokumen yang disusun dalam

rangka koordinasi kerjasama dengan BUMD

- 1

Dokumen

95.000.000 1

Dokumen

50.000.000 1

Dokumen

55.000.000 1

Dokumen

60.000.000 1 Dokumen 65.000.000 1 Dokumen 325.000.000

03 01 34 003 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD Jumlah hasil rakor evaluasi laporan

keuangan BUMD

- 12 hasil

rakor

evaluasi

75.000.000 12 hasil

rakor

evaluasi

75.000.000 12 hasil

rakor

evaluasi

82.500.000 12 hasil

rakor

evaluasi

90.000.000 12 hasil

rakor

evaluasi

97.500.000 60 hasil

rakor

evaluasi

420.000.000

03 01 34 004 Monitoring BUMD Jumlah pelaksanaan monitoring BUMD - 20 kali 50.000.000 20 kali 50.000.000 20 kali 55.000.000 20 kali 60.000.000 20 kali 65.000.000 20 kali 280.000.000

03 01 34 005 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti

bimtek

- 25 orang 25.000.000 25 orang 50.000.000 - - - - - - 25 orang 75.000.000

03 01 34 006 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

BUMD

Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD - 1 SOP 50.000.000 1 SOP 50.000.000 - - - - - - 1 SOP 100.000.000

03 01 34 007 Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan

BUMD

Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti

pembinaan sistem pengelolaan keuangan


03 01 34 008 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti

pembinaan peningkatan SDM


03 01 34 009 Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG)

BUMD

Jumlah Pedoman GCG yang tersusum untuk

BUMD

- 1 GCG 50.000.000 1 GCG 50.000.000 - - - - - - 1 GCG 100.000.000

03 01 34 010 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa dan Audit Laporan

Keuangan BUMD


bimtek


03 01 34 011 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD Jumlah BUMD luar daerah yang menjadi

tujuan study banding

- 1 Perusda

/ BUMD

50.000.000 1 Perusda

/ BUMD

50.000.000 - - - - - - 1 Perusda /

BUMD

100.000.000

03 01 34 Pendampingan Peningkatan Usaha Jumlah pendampingan pelaksanaan dana

bergulir

- - - - - 1 kali

pendampi

ngan

60.000.000

1 kali

pendampi

ngan

65.000.000

1 kali

pendamping

an

70.000.000

1 kali

pendampin

gan

195.000.000

Jumlah peserta pegawai BUMD yang

mengikuti bimtek perpajakan

- - - - -25 peserta 110.000.000

25

peserta 120.000.000 25 peserta 130.000.000 25 peserta 360.000.000


bimtek tata cara analisa audit

- - - - -35 orang 35 orang - 35 orang 35 orang -

Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD - - - - - 1 SOP 110.000.000 1 SOP 120.000.000 1 SOP 130.000.000 1 SOP 360.000.000

Jumlah Pedoman GCG yang tersusun untuk

BUMD

- - - - -1 GCG 1 GCG 1 GCG 1 GCG


bimtek SDM

- - - - -35 orang 110.000.000 35 orang 120.000.000 35 orang 130.000.000 35 orang 360.000.000


pembinaan sistem pengelolaan BUMD

- - - - -40 orang 40 orang 40 orang 40 orang -

Jumlah pedoman pengembangan usaha

daerah

- - - - -1

pedoman 110.000.000

1 kali

pendampi

ngan

130.000.000

1 kali

pendamping

an

140.000.000

1 kali

pendampin

gan

380.000.000

Jumlah BUMD yang menjadi obyek study

banding

- - - - -1 Perusda

/BUMD

1 Perusda

/BUMD

1 Perusda

/BUMD

1 Perusda

/BUMD -


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191.20 1.20.0301 11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanan pendistribusian

surat yang tepat sasaran

100% 100% 9.228.339.500 100% 8.126.817.820 100% 8.533.158.711 100% 8.959.816.647 100% 9.407.807.479 100% 44.255.940.156

1.20 1.20.0301 01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan terkirim 8000 surat 8000 surat 160.000.000 - - - - - - - - 8000 surat 160.000.000

1.20 1.20.0301 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kebutuhan sarana kantor dan PJU 120 titik 120 titik 1.290.850.000 - - - - - - - - 120 titik 1.290.850.000

1.20 1.20.0301 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas dan Operasional

Jumlah unit mobil 49 unit 49 unit 73.500.000 - - - - - - - - 49 unit 73.500.000

1.20 1.20.0301 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ruang/bagian 36 ruang 36 ruang 398.400.000 - - - - - - - - 36 ruang 398.400.000

1.20 1.20.0301 10 Penyediaan ATK Jumlah Item ATK 69 item 69 item 469.255.000 - - - - - - - - 69 item 469.255.000

1.20 1.20.0301 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item barang cetakan 28 item 28 item 200.000.000 - - - - - - - - 28 item 200.000.000

01 34

03

Bimbingan teknis keuangan bagi perusda

Penyusunan pedoman peningkatan kinerja03 3401

01 34

01

03

34

Fasilitasi Pengembangan dan Koordinasi BUMD

Bimbingan teknis pengkatan SDM BUMD

03


Periode



4

Data Capaian

pada awal

tahun

perencanaanTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021

1.20 1.20.0301 12 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah unit listrik dan elektronik 852 unit 852 unit 190.950.000 - - - - - - - - 852 unit 190.950.000

1.20 1.20.0301 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ruang/bagian lingkup Setda 36 ruang 36 ruang 225.000.000 - - - - - - - - 36 ruang 225.000.000

1.20 1.20.0301 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 15 jenis 15 jenis 400.850.000 - - - - - - - - 15 jenis 400.850.000

1.20 1.20.0301 17 Penyediaan Makanan dan Mimuman Jumlah kegiatan mamin dalam 1 tahun 20.000 porsi 20.000

porsi

1.310.000.000 - - - - - - - - 20.000

porsi

1.310.000.000

1.20 1.20.0301 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah peserta rapat koordinasi luar daerah 100 orang 100 orang 4.509.534.500 - - - - - - - - 100 orang 4.509.534.500

1.20 1.20.0301 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran - - - 14 rek 3.603.067.860 14 rek 3.783.221.253 14 rek 3.972.382.316 14 rek 4.171.001.431 14 rek 15.529.672.860

1.20 1.20.0301 02 Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran Jumlah jenis barang habis pakai perkantoran - - - 6 Jenis 2.430.475.000 6 Jenis 2.551.998.750 6 Jenis 2.679.598.688 6 Jenis 2.813.578.622 6 Jenis 10.475.651.059

1.20 1.20.0301 03 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah peserta rapat koordinasi - - - 200 orang

/ 10 hari

2.093.274.960 200 orang

/ 10 hari

2.197.938.708 200 orang

/ 10 hari

2.307.835.643 200 orang /

10 hari

2.423.227.426 200 orang /

10 hari

9.022.276.737

1.20 1.20.0302 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase kesesuaian paket pengadaan

barang/jasa dengan rencana pengadaan

100% 100% 7.041.814.750 100% 7.288.700.000 100% 7.653.135.000 100% 8.035.791.750 100% 8.437.581.338 100% 38.457.022.838

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor 14 jenis 14 jenis 1.383.625.000 - - - - - - - - 14 jenis 1.383.625.000

10 Pengadaan Meubelair Jumlah kebutuhan meubelair 6 jenis 6 jenis 510.765.000 - - - - - - - - 6 jenis 510.765.000

21 pemeliharaan Berkala Rumah Dinas Jumlah unit lingkungan 3 unit lingkungan3 unit

lingkunga350.000.000 - - - - - - - - 3 unit

lingkungan

350.000.000

22 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Jumlah unit lingkungan 11 unit lingkungan 11 unit

lingkunga

544.975.000 - - - - - - - - 11 unit

lingkungan

544.975.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit mobil 17 unit 17 unit 1.060.633.000 - - - - - - - - 17 unit 1.060.633.000

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit mobil 32 unit 32 unit 1.114.181.750 - - - - - - - - 32 unit 1.114.181.750

28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor 292 unit 292 unit 270.155.000 - - - - - - - - 292 unit 270.155.000

31 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah

Jumlah orang 4 orang 4 orang 50.000.000 - - - - - - - - 4 orang 50.000.000

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 12 gedung 12 gedung 1.757.480.000 - - - - - - - - 12 gedung 1.757.480.000

1.20 1.20.0302 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan - - - 21 Paket 2.694.000.000 21 Paket 2.828.700.000 21 Paket 2.970.135.000 21 Paket 3.118.641.750 21 Paket 11.611.476.750

1.20 1.20.0302 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dipelihara - - - 12

Gedung

944.700.000 12

Gedung

991.935.000 12

Gedung

1.041.531.750 12 Gedung 1.093.608.338 12 Gedung 4.071.775.088

1.20 1.20.0302 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah unit peralatan kantor - - - 5 Unit 300.000.000 5 Unit 315.000.000 5 Unit 330.750.000 5 Unit 347.287.500 5 Unit 1.293.037.500

1.20 1.20.0302 06 rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab - - - 8 Gedung 1.300.000.000 8 gedung 1.365.000.000 8 Gedung 1.433.250.000 8 Gedung 1.504.912.500 8 Gedung 5.603.162.500

1.20 1.20.0302 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas / operasional

- - - 50 Unit 2.050.000.000 50 Unit 2.152.500.000 50 Unit 2.260.125.000 50 Unit 2.373.131.250 50 Unit 8.835.756.250

1.20 1.20.0303 13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kesesuaian jumlah pegawai

dengan pengadaan pakaian dinas

100% 100% 392.000.000 100% 495.970.000 100% 545.567.000 100% 600.123.700 100% 660.136.070 100% 2.693.796.770

1.20 1.20.0303 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan atributnya 46 stel, 600 buah 46 stel,

870 meter,

392.000.000 38 stel,

300 buah,

495.970.000 100% 545.567.000 100% 600.123.700 100% 660.136.070 100% 2.693.796.770

4.01.034.01.03.0115 14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

Persentase pelayanan kunjungan tamu

pimpinan yang terfasilitasi

100% 100% 2.789.444.800 100% 3.499.096.000 100% 3.674.050.800 100% 3.857.753.340 100% 4.050.641.007 100% 17.870.985.947

4.01.034.01.03.0115 001 Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,

Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Jumlah kegiatan 12 kegiatan 12

kegiatan

73.344.000 12

kegiatan

161.300.000 12

kegiatan

169.365.000 12

kegiatan

177.833.250 12 kegiatan 186.724.913 12 kegiatan 768.567.163

4.01.034.01.03.0115 002 Penerimaan Kunjungan Kerja Negara / Departemen

Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri


kegiatan

166.080.000 12

kegiatan

454.500.000 12

kegiatan

477.225.000 12

kegiatan

501.086.250 12 kegiatan 526.140.563 12 kegiatan 2.125.031.813

4.01.034.01.03.0115 007 Kenal Pamit MUSPIDA Jumlah kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 225.020.800 4 kegiatan 163.200.000 4 kegiatan 171.360.000 4

kegiatan

179.928.000 4 kegiatan 188.924.400 4 kegiatan 928.433.200

4.01.034.01.03.0115 008 Pelaksanaan Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar

Nasional)


kegiatan

1.000.000.000 12

kegiatan

1.152.696.000 12

kegiatan

1.210.330.800 12

kegiatan

1.270.847.340 12 kegiatan 1.334.389.707 12 kegiatan 5.968.263.847

4.01.034.01.03.0115 009 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah lainnya

Jumlah orang/hari 2 orang 2 orang 775.000.000 2 orang 930.000.000 2 orang 976.500.000 2 orang 1.025.325.000 2 orang 1.076.591.250 2 orang 4.783.416.250

4.01.034.01.03.0115 040 Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

Jumlah rumah tangga 2 rumah tangga 2 rumah

tangga

550.000.000 2 rumah

tangga

537.400.000 2 rumah

tangga

564.270.000 2 rumah

tangga

592.483.500 2 rumah

tangga

622.107.675 2 rumah

tangga

2.866.261.175

4.01.034.01.03.0115 019 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Jumlah orang/hari 4 orang 4 orang 100.000.000 4 orang 105.000.000 4 orang 110.250.000 4 orang 115.762.500 4 orang 431.012.500

1 20 01 15. Program Pelayanan Administrasi Kantor Prosentase unit kerja internal yang

terlayani dengan baik

100% 100% 150.000.000 - - - - - - - - 100% 150.000.000

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Kenaikan jumlah buku & bahan bacaan yang

berkualitas

2044 buku 12 buku,

14 media

150.000.000 - - - - - - - - 12 buku, 14

media

150.000.000

1 20 05 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur 100% 100% 20.000.000 - - - - - - - - 100% 20.000.000

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan

&pelatihan

11 orang 4 orang 20.000.000 - - - - - - - - 4 orang 20.000.000

4 1 30 17. Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai prosentase sosialisasi ketentuan bidang

cukai

100% 100% 120.000.000 100% 132.000.000 - - - - - - 100% 252.000.000

4 1 30 1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai

prosentase tersosialisasinya informasi bidang

cukai kepada masyarakat

100% 100% 120.000.000 100% 132.000.000 - - - - - - 100% 252.000.000

4 01 31 18. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan

Protokol

Prosentase terwujudnya pelaksanaan

fasilitasi dan koordinasi kehumasan dan

protokol

100% 100% 3.728.000.000 100% 4.156.648.000 100% 4.717.512.800 100% 5.189.264.080 100% 5.708.190.488 100% 23.499.615.368

4 01 31 1 Fasilitasi kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil

kepala daerah

Prosentase Meningkatnya keamanan pejabat

& pelayanan tamu-tamu dinas

100% 100% 320.000.000 100% 352.000.000 100% 387.200.000 100% 425.920.000 100% 468.512.000 100% 1.953.632.000

4 01 31 2 Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi Prosentase alat-alat komunikasi dengn

kondisi baik

100% 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 36.602.500 100% 152.627.500

4 01 31 3 Operasional siaran radio daerah Prosentase meningkatnya kualitas siaran &

pemeliharaan perangkat teknis studio

100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 219.615.000 100% 915.765.000

4 01 31 4 Pengaplingan halaman media jumlah kerjasama dengan media 5 media 6 media 1.888.000.000 7 media 2.076.800.000 8 media 2.284.480.000 9 media 2.512.928.000 10 media 2.764.220.800 10 media 11.526.428.800

4 01 31 5 Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah prosentase terdokumentasinya kegiatan

pembangunan daerah

100% 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 610.510.000

4 01 31 6 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui

media cetak

Prosentase tersedianya bahan cetakan

sebagai sarana penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

100% 100% 700.000.000 100% 825.848.000 100% 908.432.800 100% 999.276.080 100% 1.099.203.688 100% 4.532.760.568

4 01 31 7 Pembuatan profil pemkab Lamongan Prosentase tersedianya video profil pemerinth

kabupaten lamongan

100% 100% 170.000.000 100% 187.000.000 100% 205.700.000 100% 226.270.000 100% 248.897.000 100% 1.037.867.000

4 01 31 8 Penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nassional

(PHBN)

Prosentase meningkatnya ketatalaksanaan

kegiatan PHBN

100% 100% 375.000.000 100% 412.500.000 100% 453.750.000 100% 499.125.000 100% 549.037.500 100% 2.289.412.500

x x x x Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai

Prosentase tersosialisasinya peraturan

perundang-undangan di bidang cukai

- - - - - 100% 145.200.000 100% 159.720.000 100% 175.692.000 100% 480.612.000


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 194 05 01 19. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pendayagunaan Aparatur

Honorer

100% 100% 484.056.000 100% 484.056.000 100% 580.867.200 100% 580.867.200 100% 580.867.200 100% 2.710.713.600

4 05 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup Setda Yang

dibayarkan Gajinya

64 Orang 36 Orang 484.056.000 36 Orang 484.056.000 36 Orang 580.867.200 36 Orang 580.867.200 36 Orang 580.867.200 36 Orang 2.710.713.600

4 05 06 20. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketertiban dalam Penyusunan

Laporan capaian Kinerja dan Keuangan

80% 55.000.000 85% 55.000.000 90% 66.000.000 95% 66.000.000 100% 66.000.000 100% 308.000.000

1 20 06 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan yang disusun 12 laporan 3 laporan 10.000.000 3 laporan 10.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 12.000.000 3 laporan 56.000.000

1 20 06 02 Penyusunan Laporan Semesteran Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 56.000.000

1 20 06 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Jumlah laporan yang disusun 1 laporan 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 12.000.000 1 laporan 56.000.000

1 20 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun 5 laporan 5 laporan 25.000.000 5 laporan 25.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 30.000.000 5 laporan 140.000.000


Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

Persentase Penatausahaan Keuangan

Setda Yang Baik dan Akuntabel

100% 100% 505.000.000 100% 505.000.000 100% 604.000.000 100% 604.000.000 100% 604.000.000 100% 2.822.000.000

4 01 32 001 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda Jumlah bagian yang difasilitasi 11 bagian 11 bagian 110.000.000 12 bagian 110.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 132.000.000 12 bagian 616.000.000

4 01 32 004 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda Jumlah bagian di Setda yang administrasi

penatausahan pengelolaan keuangannya

sesuai aturan

11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000

4 01 32 006 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan

Aset Setda

Jumlah Peserta Bimtek Aparatur pengelolaan

keuangan dan aset yang diikuti

2 Orang 2 Orang 75.000.000 2 Orang 75.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 90.000.000 2 Orang 420.000.000

4 01 32 008 Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan

Penyetoran Pajak Negara

Jumlah Bimtek Kepatuhan dan Ketaatan

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara

yang dilaksanakan

22 Orang 22 Orang 50.000.000 22 Orang 50.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 60.000.000 22 Orang 280.000.000

4 01 32 002 Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik

Pemda

Jumlah pajak kendaraan bermotor milik

Pemda yang ditagihkan1500 unit 1500 unit 35.000.000 1500 unit 35.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 42.000.000 1500 unit 196.000.000

4 01 32 003 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Jumlah Bagian lingkup Setda yang

administrasi penatusahaan asetnya sesuai

aturan

11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000

4 01 32 007 Penyusunan Laporan Barang Pengguna diLingkungan

Setda

Jumlah laporan barang pengguna lingkup

Setda yang disusun15 Laporan 15

Laporan

30.000.000 15

Laporan

30.000.000 15

Laporan

36.000.000 15

Laporan

36.000.000 15 Laporan 36.000.000 15 Laporan 168.000.000

4 1 32 010 Penyusunan Rencana Kebutuhan BarangJumlah laporan yang disusun

4 laporan 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.000.000 4 laporan 50.000.000

4 1 32 012 Validasi Data Aset Sekretariat Daerah Jumlah Bagian lingkup Setda yang data aset

pada KIB nya sesuai dengan kondisi Riil11 bagian 11 bagian 40.000.000 12 bagian 40.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 48.000.000 12 bagian 224.000.000

4 01 32 005 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

Daerah

Jumlah laporan realisasi pendapatan dan

belanja daerah yang disusun12 bulan 12 bulan 75.000.000 12 bulan 75.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 420.000.000

4 01 32 009 Peningkatan Pemantapan Penyusunan

Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Setda

Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah

Daerah lain

1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 280.000.000


Strategis Bidang Keorganisasian

% Kebijakan strategis bidang Organisasi - 100% 1.601.000.000,00 100% 1.768.000.000,00 100% 1.944.800.000,00 100% 2.139.280.000,00 100% 2.353.208.000,00 100% 9.806.288.000

4 01 33 001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah sosialisasi Perda/Perbup

Kelembagaan Perangkat Daerah

- 63 peserta Rp 77.000.000 63 peserta Rp 180.000.000 63 peserta Rp 198.000.000 63

peserta

Rp 217.800.000 63 peserta Rp 239.580.000 63 peserta 912.380.000

4 01 33 002 Evaluasi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat

Daerah

jumlah sosialisasi evaluasi kedudukan tugas

dan fungsi OPD

- 63 peserta Rp 90.000.000 63 peserta Rp 90.000.000 63 peserta Rp 99.000.000 63

peserta


4 01 33 003 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Jumlah bimtek Anjab dan ABK - 63 peserta Rp 190.000.000 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 165.000.000 63

peserta


4 01 33 004 Pemantapan Bidang Ketatalaksanaan jumlah sosialisasi KTA PNS - 63 peserta Rp 195.000.000 63 peserta Rp 195.000.000 63 peserta Rp 214.500.000 63

peserta

Rp 235.950.000 63 peserta Rp 259.545.000 63 peserta 1.099.995.000

4

Data Capaian

pada awal

tahun

perencanaanTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2010 Tahun 2021


Periode



Terwujudnya

Kebijakan

Strategis bidang

Administrasi

Umum

% Kebijakan

strategis bidang

Administrasi Umum


4 01 33 005 Pengembangan Budaya Kerja dan Pendayagunaan

Aparatur

Jumlah bimtek Budaya kerja - 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 150.000.000 63 peserta Rp 165.000.000 63

peserta


4 01 33 006 Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jumlah Bimtek terkait SAKIP - 63 peserta 190.500.000Rp 63 peserta 210.000.000Rp 63 peserta Rp 231.000.000 63

peserta

Rp 254.100.000 63 peserta Rp 279.510.000 63 peserta 1.165.110.000

4 01 33 007 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja dan

laporan Kinerja

- 2 dok 190.000.000Rp 2 dok 190.000.000Rp 2 dok Rp 209.000.000 2 dok Rp 229.900.000 2 dok Rp 252.890.000 2 dok 1.071.790.000

4 1 33 008 Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen reformasi birokrasi - 1 dok Rp 100.000.000 1 dok Rp 100.000.000 1 dok Rp 110.000.000 1 dok Rp 121.000.000 1 dok Rp 133.100.000 1 dok 564.100.000

4 1 33 009 Penerapan dan Penyusunan SPM Kabupaten Jumlah dokumen Penyusunan SPM Kab.

Lamongan

- 1dok Rp 100.000.000 1dok Rp 100.000.000 1dok Rp 110.000.000 1dok Rp 121.000.000 1dok Rp 133.100.000 1dok 564.100.000

4 01 33 010 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen IKM - 1 dok Rp 130.000.000 1 dok Rp 130.000.000 1 dok Rp 143.000.000 1 dok Rp 157.300.000 1 dok Rp 173.030.000 1 dok 733.330.000

4 01 33 011 Kompetisi Unit Pelayanan Publik Percontohan Jumlah Bimtek Unit Pelayanan Publik - 150

peserta

Rp 90.500.000 150

peserta

Rp 175.000.000 150

peserta

Rp 192.500.000 150

peserta


4 01 33 012 Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah Monev Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

- 20 monev Rp 98.000.000 20 monev Rp 98.000.000 20 monev Rp 107.800.000 20 monev Rp 118.580.000 20 monev Rp 130.438.000 20 monev 422.380.000

4 01 33 xx Pemantapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Kabupaten

Jumlah peserta Bimtek Sakip - - - 450

peserta

Rp 100.000.000 450

peserta

Rp 110.000.000 450

peserta


Terwujudnya

Kebijakan

Strategis bidang

Administrasi

Umum

% Kebijakan

strategis bidang

Administrasi Umum


20 21

Unit kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

SETDA Bagian Pemerintahan

Bagian Adm PemdesSETDA

Bagian HukumSETDA

SETDA Bagian Kesmas

Bagian Adm PemdesSETDA

SETDA

SETDA

SETDA

Bagian Kesmas

Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa

Bagian Adm

Pembangunan

Bagian PerekonomianSETDA

Unit kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

20 21SETDA Bagian Umum

SETDA Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa

SETDA Bagian Usaha Daerah

dan Investasi (BUDI)

Unit kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

SETDA

SETDA

Bagian Umum

Bagian Humas dan

Protokol

20 21

Unit kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

SETDA

SETDA

Bagian Organisasi

Bagian Humas dan

Protokol

SETDA Bagian Keuangan dan

Aset

SETDA Bagian Organisasi

Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2016-2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT berkat

limpahan rahmat dan hidayahNya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dapat diselesaikan

dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 pada dasarnya merupakan

penyelarasan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan sehingga menjadi jelas dan terukur dan sebagai upaya menindak

lanjuti hasil asistensi oleh tim SAKIP Kabupaten maupun Propinsi sekaligus

mengakomodir nomenklatur kegiatan baru yang bersifat mandatori dan

mendesak sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indoneisa 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan adanya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 ini diharapkan

adanya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sampai

berakhirnya periode Renstra dan menjadi bahan evaluasi pada penyusunan

Renstra periode berikutnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan

masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami menghargai masukan dan saran

yang bersifat konstruktif sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan


mampu mengemban dan melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Abdi

Negara dan Masyarakat dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan

prestasi kerja.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 ini dapat memberikan

manfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan khususnya dan para pemangku

kepentingan pada umumnya.

Lamongan, April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN L A M O N G A N

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Madya

NIP. 19680112 198603 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………....

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………...

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….....

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …...

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah …….....

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ….…………………..

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sampai Dengan Satu Eselon

Eselon Dibawah Kepala Perangkat Daerah ………...........

2.1.4. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Ditujukan untuk Menunjukkan Organisasi,

Jumlah, Personil, dan Tata Laksana SKPD ………………....

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ………………………………………...


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………...

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah ..................................................................

LAMPIRAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………................

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah ………………………………………………….....................

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ……………………………………....

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS…..…………....

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis…………………………………………………..

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD……………………………

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah. Dalam penyelenggaraannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu

Assiten Good Governence merupakan prasyarat mutlak bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-

cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks good governance

tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan good governance tersebut, pemerintah telah

menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Tap

MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor : 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, khususnya Inpres Nomor 7

Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah Negara wajib mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah

ditetapkan.

Dalam konteks pelaksanaan perundang-undangan tersebut di atas

serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016–2021, maka perencanaan stratejik ini disusun sebagai guidance for future


dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Terlebih lagi pada era otonomi daerah ini rancangan stratejik ini menjadi kunci

keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan strategis dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dilandasi hukum dan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta

Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 411);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun

2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang


Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

1. Penyelarasan sekaligus penjabaran pelaksanaan Visi, Misi,

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan;

2. Mengakomodir nomenklatur kegiatan baru yang bersifat

mandatori dan mendesak sebagai dampak tindak lanjut

kebijakan Pusat/Provinsi/Kabupaten.

3. Sebagai dokumen resmi untuk menyajikan rencana kebijakan

strategis dibidang organisasi pemerintahan khususnya dalam

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai acuan perencanaan dan perumusan rencana program

dan kegiatan dibidang / urusan Otonomi Daerah, Pemerintah-

an Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang ditetapkan untuk

kurun waktu lima tahun ke depan.


2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana

Kerja (RENJA) Tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi

serta Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RENSTRA

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD, berisi Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, serta

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD yang

akan digunakan sebagai landasan menyusun program lima

tahun dan satu tahun.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD, berisi identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD,

telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

serta Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu

strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan PD

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan;

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi PD



2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin

oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Daerah.

Pada pasal 3 diuraikan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah;

B. Asisten Tata Praja, membawahi :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kewilayahan;

b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;

c) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan Desa;

b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;

c) Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Agama;

b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;

c) Sub Bagian Bina Sosial.


C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.;

b) Sub Bagian Bina Usaha;

c) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral.

2. Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kerjasama;

b) Sub Bagian Pemberdayaan BUMD;

c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Pengendalian;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b) Sub Bagian Pengelolaan LPSE;

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi.

D. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan;

b) Sub Bagian Perlengkapan;

c) Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;

b) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;

c) Sub Bagian Pelayanan Publik.

3. Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :

a) Sub Bagian Keuangan;

b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keuangan;

c) Sub Bagian Aset;

4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemeberitaan;

b) Sub Bagian Protokol;


c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

E. Staf Ahli, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2.1.4. Uraian Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan

untuk menunjukkan organisasi, Jumlah Personil, dan Tata

Laksana PD

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertangung-

jawab kepada Bupati. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah adalah

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi-

an administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.


2.2. SUMBER DAYA PD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya aparatur sebanyak kurang lebih

212 (dua ratus dua belas) personil, melipuri 12 (dua belas) Bagian terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak Kerja.

Adapun komposisi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan, sebagai berikut :

No Nama, NIP / Unit Kerja

Jabatan Pendidikan

Formal Jumlah Personil Pangkat, Gol. Ruang

1. Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. NIP. 19680112 198603 1 001 Pembina Utama Muda, IV/c

Sekretaris Daerah S-3

2. Drs. M. SATUWI HERUWIDI, MM. NIP. 19690219 198809 1 001 Pembina Utama Muda, IV/c

Asisten Tata Praja 1-01-2017

S-2

Bagian Pemerintahan 17

Drs. DIANTO HARI WOBOWO, M.IP NIP. 19760410 199412 1 002 Pembina Tk. I, IV/b

Kepala Bagian Pemerintahan

1-01-2017

S-2

Bagian Pemerintahan Desa 14

ABDUL KHOWI, S.Sos, MM. NIP. 19720124 199201 1 002 Pembina Tk. I. IV/b

Kepala Bagian Adm. Pem. Desa

1-01-2017

S-2

Bagian Hukum 15

JOKO NURSIYANTO, SH,MH. NIP. 19680114 198801 1 001 Penata Tk. I / III/d

Kepala Bagian Hukum

1-01-2017

S-2

Bagian Kemasyarakatan 13

FARAH DAMAYANTI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19730509 199803 2 005 Pembina Tk. I, IV/b

Kepala Bagian Kemasyarakatan

1-12-2017

S-2

3. MOCH. FAIZ JUNAIDI, SP, MP. NIP. 19731105 199803 1 003 Pembina Tk. I, IV/b

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

28-03-2013

S-2

Bagian Perekonomian 9

Kepala Bagian Perekonomian


No Nama, NIP / Unit Kerja

Jabatan Pendidikan

Formal Jumlah Personil Pangkat, Gol. Ruang

Bagian Usaha Daerah dan Investasi 8

Drs. SYAHID, M.M NIP. 19650417 199311 1 002 Pembina Tingkat I, IV/b

Kepala Bagian Usaha Daerah dan

Investasi 31-12-2018

S-2

Bagian Administrasi Pembangunan 9

EDY YUNAN ACHMADI, S.SPT.M.Si NIP. 19801027 199912 1 001 Pembina, IV/a

Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan 1-01-2017

S-2

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 10

DJOKO WIDAGDO, ST, SH. MM NIP. 19610311 198107 1 001 Pembina Tk. I, IV/b (Purna per 1 April 2019)

Kepala Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa 1-01-2017

S-2

4. SUJARWO, ST, MM. NIP. 19740930 200112 1 005 Permbina, IV/a

Asisten Administrasi dan

Umum 29-03-2019

S-2

Bagian Umum 54

SULASTRI, SPd. MM NIP. 19660204 198703 2 013 Pembina, IV/a

Kepala Bagian Umum

1-01-2017

S-2

Bagian Organisasi 8

S-2

Bagian Keuangan dan Aset 12

AGUSTA PRISSADARYANTO,SE,MM

NIP. 19770822 200112 1 001 Pembina, IV/a

Kepala Bagian Bina Keuangan & Aset

1-01-2017

S-2

Bagian Humas dan Protokol 29

AGUS HENDRAWAN, S.STP, M.AP NIP. 19790802 199711 1 001 Pembina, IV/a

Kepala Bagian Humas dan

Protokol 1-01-2017

S-2

Total jumlah personil SETDA ( termasuk TKK ) 212

2.2.2. Asset / Modal

Sarana dan Prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam

kerangka pencapaian tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagaimana

terlampir.

2.2.3. Sumber Dana


Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka

menunjang perwujudan Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah didukung

anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan. Pada tahun

2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendapat anggaran sebesar

Rp. 66.627.984.405,- (sesudah PAK) dan pada tahun 2017 sesuai KUA PPAS

mendapat anggaran sebesar Rp. 42.494.457.550,- (sebelum PAK).

2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Government di

Lingkungan Pemerintahan adalah dengan melakukan pengukuran dengan

menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran

strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sangat berhasil

dengan rincian capaian kinerja target sebagaimana Tabel 2.3.1.

Berdasarkan penyajian Tabel 2.3.1 diatas tidak ditemukan adanya

kesenjangan / gap pada pelayanan. Pelayanan pada Sekretariat Daerah

adalah pelayanan antar Instansi, terdapat beberapa pelayanan antara lain

yaitu :

a. Pelayanan penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial untuk

pembangunan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan;

b. Pelayanan Penanganan Kasus / Bantuan Kuasa Hukum (Bagian Hukum);

c. Pelayanan legalisir dokumen kepegawaian bagi pegawai lingkup

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ( Bagian Organisasi );

d. Pelayanan penyaluran peserta Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bagi

sekolah yang telah mengajukan permohonan resmi ( Bagian Organisasi );

e. Fasilitasi Penyusunan RKP (Bagian Administrasi Pemerintahan Desa);

f. Fasilitasi Pelayanan Pengisian Perangkat Desa (Bagian Administrasi

Pemerintahan Desa);

g. Pelayanan / Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Bagian Administrasi Pemerintahan

Desa);

h. Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPDes) (Bagian Administrasi Pemerintahan Desa);


i. Pelayanan / Fasilitasi Tata Kelola Tanah Kas Desa (Bagian Bagian

Administrasi Pemerintahan Desa);

j. Pelayanan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) (Bagian Bina

Keuangan dan Aset);

k. Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai lingkup SETDA (Bagian Bina

Keuangan dan Aset).

Semua pelayanan tersebut diatas masing-masing memiliki sasaran dan target

serta realisasi tersendiri. Dalam hal ini dapat berjalan dengan baik dan tidak

ditemukan kesulitan atau masalah yang menganggu proses pelayanan, meski

demikian tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang menganggu jalannya

pelayanan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan

tersebut. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah

tersedianya SDM pada setiap Unit kerja / Bagian lingkup Sekretariat Daerah

serta didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang

pelayanan dimaksud. Faktor yang menunjang keberhasilan adalah kesiapan

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah terhadap tugas, pokok dan fungsi

masing-masing Sub Bagian.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat

diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

a. Tantangan :

1) Kompetensi Aparatur belum optimal

2) Kesejahteraan Aparatur yang relatif masih rendah

3) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal

4) Masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi.

b. Peluang :

1) Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap dan

memadai;

2) Sarana prasarana teknologi informasi masih dapat ditingkatkan lebih

baik lagi


3) Disiplin dan komitmen pegawai relatif kurang optimal dan masih

dapat dibina dan ditingkatkan;

4) Formasi jabatan struktural sudah terisi.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat

dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepan-

kan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan

sebagai suatu kondisi/kejadian penting / keadaan yang apabila tidak di-

antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan

menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu

strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, jangka

panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan

tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh

rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan

informasi kunci yang telah diidentifikasi guna dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu

strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih serta visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih periode Tahun 2016–2021 maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas,

tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021.

Visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING “.


Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah;

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan;

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada

Bupati. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Guna membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah terpilih maka

visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program

Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Pemerintah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mempertimbangkan isu internal maupun eksternal yaitu :

a. Meningkatkan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah;

b. Peningkatan sumber daya dan disiplin Aparatur yang kompeten melalui

berbagai Bimbingan Teknis dan Pelatihan seiring tuntutan dinamika

regulasi dan perkembangan jaman;

c. Meningkatkan efektifitas koordinasi, pembinaan dan fasilitasi terhadap

Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait sesuai bidang tugas yang

menjadi kewenangannya;


d. Meningkatkan disiplin dan tertib administrasi tatanaskah dinas, keuangan,

asset dan kepegawaian khususnya di lingkup Sekretariat Daerah;

e. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Unit Pelayanan Publik

dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelayanan publik kepada

masyarakat.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi

yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan perlu secara terus

menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2016–2021 yaitu “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN

BERDAYA SAING “. Selanjutnya Misi RPJMD terkait dengan Sekretariat

Daerah adalah Misi Ke-4 yaitu : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik “. Sedangkan Tujuan RPJMD terkait adalah

Tujuan Ke-4 yaitu : “ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang

profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik ”.

Adapun Sasaran RPJMD terkait adalah Sasaran Ke-11 : “ Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan

publik yang lebih baik “.

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditetapkan Tujuan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Guna mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka ditetapkan

1 (satu) Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan

breakdown dari Sasaran Ke-11 RPJMD yaitu :

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

pelayanan publik “.


Sedangkan untuk mendukung pencapaian Tujuan tersebut,

ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama

(IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan lingkup Asisten

sebagai berikut :

1) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum;

2) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

3) Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan merupakan peluang

sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelajutan.

Disisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan

administrasi publik dan pelaksanaan rencana pembangunan merupakan

perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan

aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang dalam upaya

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu

ditetapkan pula beberapa strategi dan kebijakan dengan maksud untuk

mempermudah pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,

diperlukan adanya langkah-langkah pembaharuan, inovasi dan reformasi

birokrasi. Upaya mengimplementasikan manajemen pemerintahan yang

efektif dan efisien guna mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan

Berwibawa sebagaimana komitmen yang tersirat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang tertuang pada bab

sebelumnya, maka dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya ditetapkan

langkah operasional yang dituangkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi

pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kegiatan juga

merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk

memenuhi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,

baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang

digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input,

output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan sebagaimana Skema linearitas RPJMD dan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Tahun 2016-2021 dibawah ini dan secara rinci dituangkan pada Matriks

RENSTRA terlampir.


NO VISI

RPJMD 2016-2021

MISI RPJMD TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN

RPJMD FORMULASI

1. Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing

Misi Ke-4 :

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan Ke-4 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. 3 Indikator Tujuan

Sasaran Ke-11 :

Terwujudnya penye lenggaraan pemerintahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yang efektif & efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 19 Indikator Sasaran

Indikator Sasaran ke-16 : Prosentase peningkat an kebijakan yang ditindaklanjuti

Jml kebijakan strategis yg ditindaklanjuti x 100 % Jml kebijakan strategis yg diusulkan

TUJUAN SETDA

SASARAN SETDA INDIKATOR SASARAN

SETDA

PROGRAM SETDA

KEGIATAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dg didukung birokrasi yg efektif & efesien serta mampu memberi kan pelayanan publik yang lebih baik Indikator : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM

1. Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Pemerintah an Umum

2 Terwujudnya

Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan

3. Terwujudnya

Kebijakan strategis bidangAdministrasi Umum

1. % Kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

2.% Kebijakan

strategis bidang Ekonomi Pemba- ngunan yang ditindaklanjuti

3. % Kebijakan

strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan

2. Fas ilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum

4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintah an bidang Kesmasy

5. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

Perekonomian Daerah 6. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis &

evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

Kerjasama Daerah & Pengembangan BUMD 8. Peningkatan pelayanan kedinasan

Ka.Daerah / Wakil Ka.Daerah 9. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

bidang Organisasi 10 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

bidang kehumasan 11 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

pengelo laan keuangan & aset

Kegitan SETDA 2016 : 199 kegiatan

Kegitan SETDA 2017 : 147 kegiatan

Pendanaan Indikatif SETDA 2016 :

Rp. 66.627.984.405,- (sesudah PAK)

Pendanaan Indikatif SETDA 2017 :

Rp. 42.494.457.550,- (sebelum PAK)


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,

baikkuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian

tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai

alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun

impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tetap mengacu

pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang terkait dengan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu Tujuan Ke-4 RPJMD dan Sasaran Ke-11

RPJMD, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV dan secara rinci tertuang

pada Matriks RENSTRA terlampir.


NO VISI

RPJMD 2016-2021

MISI RPJMD

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN

RPJMD FORMULASI

1. Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing

Misi Ke-4 :

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan Ke-4 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. 3 Indikator Tujuan

Sasaran Ke-11 :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yang efektif & efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik 19 Indikator Sasaran

Indikator Sasaran ke-16 : Prosentase peningkat an kebijakan yang ditindaklanjuti

Jml kebijakan strategis yg ditindaklanjuti x 100 % Jml kebijakan strategis yg diusulkan

TUJUAN SETDA

SASARAN SETDA INDIKATOR SASARAN

SETDA

PROGRAM SETDA

INDIKATOR KEGIATAN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dg didukung birokrasi yg efektif & efesien serta mampu memberi kan pelayanan publik yang lebih baik Indikator : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM

1. Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Pemerintah an Umum

2 Terwujudnya

Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan

3. Terwujudnya

Kebijakan strategis bidangAdministrasi Umum

1. % Kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

2.% Kebijakan

strategis bidang Ekonomi Pemba- ngunan yang ditindaklanjuti

3. % Kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan

2. Fas ilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum

4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Kesmasy

5. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

Perekonomian Daerah 6. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

& evaluasi pembangunan daerah 7. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

Kerjasama Daerah & Pengemb BUMD 8. Peningkatan pelayanan kedinasan

Ka.Daerah / Wakil Ka.Daerah 9. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

bidang Organisasi 10 Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

bidang kehumasan 11Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

pengelo laan keuangan & asset

1. Prosentase OPD yang menyusun LPPD 2. Prosentase inovasi Kecamatan 3. Prosentase jumlah regulasi Desa

yang difasilitasi 4. Tertanganinya permasalahan yang

dihadapi Kades dan Perangkat Desa 5. Prosentase regulasi yang ditetapkan 6. Prosentase Tempat peribadatan yang

dibantu 7. Prosentase lembaga pendidikan

keagamaan yang dibantu 8. Prosentase masyarakat/kelompok

masyrakat/ormas/fakir miskin yang dibantu

9. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi

10. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang dievaluasi

11. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Koperasi yang dievaluasi

12. Prosentase pengadaan barang & jasa


melalui SPSE 13. Prosentase kegiatan yang dikendalikan

dan dievaluasi 14. Tata kelola perusahaan daerah yang baik

(pelaksanaan penyusunan SOP bagi Perusda)

15. Prosentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi

16. Prosentase OPD yang dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja

17. Prosentase Unit Pelayanan Publik yang disurvey IKM

18. Prosentase OPD yang menyusun LKJiP sesuai pedoman

19. Prosentase peningkatan ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat

20. Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi

21. Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang Visi, Misi,

Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan,

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) yaitu Tahun 2016 -2021.

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini juga merupakan

dasar acuan dalam mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan maupun semua SKPD menjadi tim kerja yang

terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

serta bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan

perkembangan situasi dan kondisi.

Semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi guna tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

pada khususnya dan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016–2021 ini

akan terus disempurnakan dan disesuaikan apabila diperlukan, dalam upaya

meningkatkan optimalisasi daya guna dan hasil guna serta penyesuaian

pengembangan kelembagaan.

Lamongan, 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA. Pembina Utama Muda

NIP. 19680112 198603 1 001



MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum

No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Penghitungan Sumber Data Penanggungjawab

1.

Prosentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

Jml kebijakan strategis bid. Pemerintahan Umum yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan

Laporan Bagian di lingkup Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Thn.

Dasar 2016

2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Indikator Tujuan : Nilai LPPD Nilai SAKIP IKM

1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum

(Sasaran lingkup

Asisten Tata Praja)

Prosentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti 1. Prosentase OPD yang menyusun LPPD 2. Prosentase inovasi Kecamatan

3. Prosentase jumlah regulasi Desa yang

difasilitasi 4. Tertanganinya permasalahan yang

dihadapi Kades dan Perangkat Desa

5. Prosentase regulasi yang ditetapkan

6. Prosentase Tempat peribadatan yang dibantu

7. Prosentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu

8. Prosentase masyarakat/kelompok masyrakat/ormas/fakir miskin yang dibantu

100 %

100% 100% 100%

100%

100%

100%

9,60

14,85

2,04

100% 100% 100%

100%

100%

100%

9,65

14,90

2,04

100% 100% 100%

100%

100%

100%

9,70

14,95

2,29

100% 100% 100%

100%

100%

100%

9,75

15,00

2,54

100% 100% 100%

100%

100%

100%

9,80

15,05

2,79

Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang berkualitas

1. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis tata pemerintahan

2. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

3. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Hukum

4. Fasilitasi & koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat

62



Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 2 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan.


1.

Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

Jml kebijakan strategis bid. Ekonomi Pembangunan yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan

Laporan Bagian di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Thn.

Dasar 2016



1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan

(Sasaran lingkup

Asisten Ekbang )

Prosentase kebijakan strategis bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 1. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis

Bidang Sumber Daya Alam yang dievaluasi 2. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis

Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang dievaluasi

3. Prosentase Dokumen Kebijakan Strategis Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Koperasi yang dievaluasi

4. Prosentase pengadaan barang & jasa melalui SPSE

5. Prosentase kegiatan yang dikendalikan dan dievaluasi

6. Tata kelola perusahaan daerah yang baik (pelaksanaan penyusunan SOP bagi Perusda)

100 %

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 SOP

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 SOP

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 SOP

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 SOP

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 SOP

Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan yang berkualitas

1. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis perekonomian daerah

2. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis

& evaluasi pembangunan daerah 3. Fasilitasi & koordinasi kebijakan strategis

kerjasama daerah & pengembangan BUMD

63



Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik Sasaran 3 : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi Umum.


1.

Prosentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

Jml kebijakan strategis bid. Administrasi Umum yg ditindaklanjuti x 100% Jml kebijakan strategis yg diusulkan

Laporan Bagian di lingkup Asisten Adminis-

trasi Umum

Asisten Administrasi

Umum

No TUJUAN DAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Thn. Dasar 2016



1.Terwujudnya kebijakan strategis bidang Administrasi Umum

(Sasaran lingkup

Asisten Administrasi Umum )

Prosentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti 1. Prosentase pelayanan kunjungan tamu

pimpinan yang terfasilitasi

2. Prosentase OPD yang dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja

3. Prosentase Unit Pelayanan Publik yang disurvey IKM

4. Prosentase OPD yang menyusun LKJiP sesuai pedoman

5. Prosentase peningkatan ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat

6. Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi

7. Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi

100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

100 %

Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang berkualitas

1. Peningkatan pelayanan kedinasan Ka.Daerah

/ Wakil Ka.Daerah 2. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis

bidang organisasi 3. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis

bidang kehumasan 4. Fasilitasi & koordinasi kebijakan startegis

pengelolaan keuangan & aset

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188 / 17 / Kep / 413.013 / 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah, pengesahan rancangan akhir perubahan rencana strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH Jl. KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan Kode Pos 62251

Telp (0322) 313168, Fax (0322) 323300 e-mail : [email protected] Web site : www.lamongankab.go.id

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021. KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan yang disusun berdasarkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

Dr. YUHRONUR EFFENDI, MBA Pembina Utama Muda

NIP. 19680112 198603 1 001

Misi Keempat Sasaran Tujuan Renstra Indikator Sasaran ... fileTABEL 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten

Documents