-
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGPROGRAM PENGALIHAN MINYAK
TANAH KE LPG(DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM)(DALAM RANGKA
PENGURANGAN SUBSIDI BBM)
2007 2007 20122012
BLUEPRINTBLUEPRINT
JAKARTA, JULI 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
www.migas.esdm.go.id
DRAFT DRAFT
-
1 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR ISIDAFTAR ISISambutan Menteri Energi dan Sumber Daya
MineralDaftar Isi Alur PikirPola Pikir
I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan1.3. Rasional1.4.
Landasan Hukum
II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI2.1. Neraca Minyak
Tanah dan LPG2.2. Subsidi Minyak Tanah2.3. Tata Niaga Minyak Tanah
dan LPG
III. VISI DAN MISI
IV. SASARAN
V KEBIJAKAN DAN STRATEGI5.1. Kebijakan Energi Nasional 5.2.
Kebijakan Bahan Bakar (Fuel Policy)5.3. Strategi Pelaksanaan
Pengalihan
-
2 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR ISI LANJUTANDAFTAR ISI LANJUTAN
VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN6.1. Legislasi 6.2. Regulasi 6.3.
Kelembagaan
VII. RENCANA AKSI7.1. Penyusunan Neraca LPG7.2. Peningkatan
Pasokan LPG Dalam Negeri7.3. Pengembangan Infrastruktur LPG7.4.
Tata Niaga LPG Tabung 3 Kg7.5. Kesiapan Pabrikasi Tabung, Kompor
dan Asesorisnya7.6. Penyediaan Tabung Gas7.7 Penyediaan Kompor dan
Asesoris7.8. Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi7.9.
Pengawasan Alokasi Minyak Tanah di Daerah Pengalihan dan
Pengawasannya 7.10. Pengawasan LPG Bersubsidi7.11. Penanganan
Masalah Sosial 7.12. Penanganan Masalah Pendanaan7.13. Penanganan
Masalah Teknis dan Keselamatan LPG7.14. Penetapan Harga Jual Eceran
dan Harga Patokan LPG7.15. Perlindungan Konsumen LPG 7.16.
Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG7.17.
Penyempurnaan Peraturan dan Perundang-undangan
LAMPIRANPilot ProjectLampiran A : Data PendukungLampiran B :
Daftar Rincian Rencana Aksi
-
3 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, khususnya
kebijakan diversifikasi energi, dandalam rangka mengurangi subsidi
BBM yang selama ini jumlahnya cukup besar, Pemerintah telah
menyiapkanProgram Pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang akan
berlangsung mulai 2007 sampai dengan 2012. Blueprintini disusun
untuk dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanakan
program ini, sehingga program dapat berlangsung dengan lancar dan
dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Blueprint ini
sekaligusmenjadi peta jalan (roadmap) yang menggambarkan
keseluruhan program. Blueprint ini memuat kondisipenyediaan minyak
tanah dan LPG saat ini dan kondisi yang diharapkan sesudah program,
instrumen-instrumen kebijakan, serta rencana kegiatan yang mencakup
rencana penyediaan LPG, penyiapaninfrastruktur, sampai dengan
sosialisasi program.
Proses penyusunan blueprint ini dilakukan secara bersama dan
melalui partisipasi aktif dari pihak-pihakterkait dalam program ini
sehingga dihasilkan suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola
pikir, visi danmisi dalam rencana besar pengurangan subsidi BBM
melalui pengalihan minyak tanah ke LPG.
Blueprint ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga
isinya akan selalu dimutakhirkansesuai perkembangan dan pelaksanaan
di lapangan.
Jakarta, Agustus 2007Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro
SAMBUTANSAMBUTAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALMENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
-
4 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.1. LATAR BELAKANG1.1. LATAR BELAKANG Permasalahan yang
dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak
adalah tingginya
subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Adanya pemborosan yang
sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi
bahan bakar
minyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya
minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun) Kebijakan Energi Nasional
antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi
ketergantungan
terhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk
dialihkan ke LPG Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi
penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor
efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai
gas buang yang lebih bersih dan ramahlingkungan Pengurangan
penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena : Peningkatan
potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur
Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi Penataan sistem
penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk
mengamankan APBN
akibat penyalahgunaan serta kelangkaan
1.2. TUJUAN1.2. TUJUAN Melakukan diversifikasi pasokan energi
untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak,
khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG Mengurangi
penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari
penyalahgunaan Melakukan efisiensi anggaran pemerintah karena
penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih
kecil daripada subsidi minyak tanah Menyediakan bahan bakar yang
praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha
mikro.
I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN
-
5 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.3. RASIONAL PROGRAM1.3. RASIONAL PROGRAMPengalihan ini akan
memberikan manfaat kepada : Masyarakat, karena masyarakat akan
mendapat bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien tanpa
perlu
biaya investasi. Pemerintah, karena beban subsidi secara relatif
akan berkurang.
Gambaran manfaat yang didapat oleh masyarakat dan Pemerintah
adalah sebagaimana tertera pada LampiranA- 3.1 dan Lampiran
A-3.2
1.4. LANDASAN HUKUM1.4. LANDASAN HUKUMLandasan hukum yang
dipakai untuk program ini adalah :A. Undang-Undang No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa Menteri
(yang
bertanggungjawab di bidang minyak dan gas bumi) bertugas
melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang migas)
B. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional Bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan
keamanan pasokan energi dalam
negeri. Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal
dari minyak bumi salah satunya dengan
mengalihkan ke energi lainnya. Terwujudnya energi (primer) mix
yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi
kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30%
terhadap konsumsi energi nasional.C. UU No. 18 Tahun 2006 tentang
APBN yang memuat anggaran untuk subsidi LPG 3 Kg pada tahun
2007
sebesar Rp. 1,8 Triliun.D. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia
I. PENDAHULUAN LANJUTANI. PENDAHULUAN LANJUTAN
-
6 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.1. NERACA MINYAK TANAH2.1. NERACA MINYAK TANAHPada tahun 2006
produksi minyak tanah dalam negeri sebesar 8,545 juta Kilo Liter
sedangkan kebutuhanminyak tanah dalam negeri mencapai 10,023 juta
Kilo Liter sehingga saat ini masih dilakukan impor sebesar2,111
juta Kilo Liter termasuk untuk cadangan sebesar 633,881 ribu kilo
liter.
2.2. NERACA LPG2.2. NERACA LPGProduksi LPG Indonesia pada tahun
2006 mencapai 1.428 ton, sedangkan angka konsumsi hanya
mencapai1.100 ton sehingga masih mempunyai kuota untuk ekspor
sebesar 289 ton.
2.3. SUBSIDI MINYAK TANAH2.3. SUBSIDI MINYAK TANAHSubsidi harga
minyak tanah merupakan selisih antara harga jual eceran yang
ditetapkan Pemerintah denganharga patokan minyak tanah, dengan
formula :
Subsidi = VolumeMitan X (Harga PatokanMitan Harga Jual
EceranMitan)pada tahun 2006 subsidi minyak tanah mencapai Rp. 31,58
triliun atau sekitar 50% total subsidi Bahan BakarMinyak.Penurunan
subsidi minyak tanah dapat dilakukan dengan cara mengurangi
penggunaan minyak tanah melaluipenghematan atau menggunakan bahan
bakar alternatif sebagai pengganti minyak tanah seperti LPG.
Selainitu penghematan juga dapat dilakukan melalui efisiensi
pendistribusian minyak tanah dan melakukanrasionalisasi harga jual
minyak tanah mendekati harga keekonomiannya.
II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INIII. KONDISI
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI
-
7 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.4. TATA NIAGA MINYAK TANAH2.4. TATA NIAGA MINYAK
TANAHPenyediaan dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi saat
ini dilakukan oleh Badan Usaha pemegangizin Usaha Niaga Umum BBM
yang telah mendapatkan Penugasan dari Pemerintah (PSO) melalui
prosespenunjukkan langsung ataupun melalui mekanisme lelang. Harga
minyak tanah bersubsidi ditetapkanmelalui Perpres dan harga eceran
tertingginya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kondisidaerah tersebut.
Permasalah yang timbul adalah pada mekanisme distribusi Minyak
Tanah bersubsidi, dimana titik serahnyaberada pada depo, bukan pada
konsumen akhir. Hal ini memberi peluang terjadinya praktik
kecurangandalam distribusi kepada konsumen akhir seperti
pengoplosan Minyak Tanah bersubsidi ataupunpenyalahgunaan
penggunaannya kepada Industri yang seharusnya tidak berhak atas
subsidi tersebut.
2.5. TATA NIAGA LPG2.5. TATA NIAGA LPGPenyediaan dan
pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha yang telah diberikan
izin niaga dariPemerintah. LPG didistribusikan dalam bentuk bulk
maupun dalam bentuk kemasan (3 kg, 6 kg, 12 kg, dan50 kg).
Pengawasan pendistribusian LPG bersubsidi lebih mudah dilakukan
karena dapat dibedakan antaraLPG bersubsidi dan tidak melalui
kemasannya. Sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
dapatdiminalisir sekecil mungkin.
II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI LANJUTAN II. KONDISI
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI LANJUTAN
-
8 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
III. VISI DAN MISI
3.1 VISI3.1 VISIVisi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG
adalah :
Masyarakat dapat menikmati bahan bakar yang praktis, bersih, dan
efisien sedangkan subsidi BBM dapat ditekan sehingga meringankan
beban keuangan negara dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar
Minyak.
3.2 MISI3.2 MISIUntuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang
diemban adalah :
Melakukan pengalihan penggunaan Minyak Tanah ke Liquefied
Petroleum Gas (LPG)
Melakukan sosialisasi perubahan Budaya Minyak Tanah ke Budaya
LPG
Membantu pengadaan tabung LPG dan kompor LPG untuk para pengguna
minyak tanah
Menjamin ketersediaan dan pasokan LPG
-
9 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.1. SASARAN RASIO GASIFIKASI
Sasaran Rasio Gasifikasi (perbandingan antara jumlah rumah
tangga yang berbahan gas dengan jumlah rumahtangga
keseluruhan).
Tahun 2007 Tahun 2012 Pengguna gas kota : 0,08 Juta KK 1,2 Juta
KK Pengguna gas LPG kemasan 12 kg : 6,0 Juta KK 9,6 Juta KK
Pengguna gas LPG kemasan 3 kg : 6,0 Juta KK 42,0 Juta KK
12,8 Juta KK (21,40%) 52.8 Juta KK (78,65%)Perkiraan jumlah KK
Indonesia : 59,6 Juta KK 67,16 Juta KK
IV. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR YANG DIHARAPKANIV. KONDISI
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR YANG DIHARAPKAN
*) Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2000 adalah sekitar 206
juta atau kurang lebih 53 juta KK dengan asumsi pertumbuhan 2% per
tahun
4.2. SASARAN PROGRAM PENGALIHAN
Sasaran Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah ZERO-KERO
2012. Pengertian Zero-Kero adalah kondisi di mana tidak ada lagi
minyak tanah bersubsidi yang digunakan untuk
memasak. Sesuai Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 maka minyak
tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu minyak tanah akan
tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai
tambahnyamenjadi avtur
Terdistribusinya tabung LPG 3 kg untuk 6 juta KK pada tahun 2007
dan sekitar 42 juta KK pada akhir tahun 2012.
-
10 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*)5.1. KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL*)Visi Pengelolaan Energi Nasional adalah terjaminnya
penyediaan energi untuk kepentingan nasionalMisi Pengelolaan Energi
Nasional adalah : Menjamin ketersediaan energi domestik
Meningkatkan nilai tambah sumber energi Mengelola energi secara
etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi
lingkungan Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan
untuk daerah yang belum berkembang Mengembangkan kemampuan dalam
negeri yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumber
daya manusia dalam rangka menuju kemandirian.KEBIJAKAN UTAMASisi
Penyediaan : Meningkatkan kemampuan pasokan energi Mengoptimalkan
produksi energi Konservasi sumber daya energi
Sisi Pemanfaatan : Efisiensi pemanfaatan energi Diversifikasi
penggunaan sumber energi Mendorong harga energi ke arah harga
keekonomian untuk pengembangan energi dengan tetap
memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu)
Pelestarian lingkungan:
- Tingkat makro : pembangunan berkelanjutan- Tingkat mikro :
internalisasi eksternalitas
V. KEBIJAKAN DAN STRATEGIV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
-
11 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICY)5.2. KEBIJAKAN BAHAN
BAKAR (FUEL POLICY)
A. KATEGORISASI Bahan Bakar Umum (BBU), merupakan komoditi
Biasa, seperti halnya komoditi lain Bahan Bakar Tertentu (BBT),
merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi
tertentu, seperti jenisnya, pengguna/penggunaannya, dan
kemasannya
B. KEBIJAKAN HARGA Ditetapkan Pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan, untuk BBT yang disubsidi Business to Business,
kemudian disetujui Pemerintah Diatur berdasarkan Formula, untuk
bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetapi
tidak lagi disubsidi Tidak Diatur/Tidak Ditetapkan, untuk Bahan
Bakar Umum
C. SPESIFIKASI TEKNIS Mengikuti SNI (berlaku untuk semua jenis
bahan bakar) Ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri ESDM
V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTANV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
LANJUTAN
-
12 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.3. STRATEGI PELAKSANAAN PENGALIHAN5.3. STRATEGI PELAKSANAAN
PENGALIHANUntuk mencapai sasaran pada butir 4.2, ditempuh strategi
sebagai berikut :
Penghapusan subsidi minyak tanah secara bertahap, penggunaan LPG
tabung 3 kg pada daerahpercontohan yaitu DKI Jakarta.
Pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG
dalam rangka penggunaan LPG tabung 3 kg, termasuk memperbanyak
titik-titik penjualan
Memberikan secara cuma-cuma tabung LPG 3 kg serta gas perdana,
kompor LPG dan asesorisnya, kepada masyarakat yang beralih dari
penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg berdasarkanskala
prioritas yang telah ditetapkan
Mengikutsertakan potensi badan usaha nasional dalam Program
Pengalihan. Penarikan/pengurangan jatah minyak tanah secara prudent
(bijaksana) setara dengan energi yang
dialihkan di wilayah yang sudah mendapat tabung LPG 3 kg serta
gas perdana, kompor LPG danasesorisnya
Sosialisasi intensif kepada masyarakat pengguna dalam rangka
memberi pemahaman dan carapenggunaan LPG tabung 3 kg yang benar
sesuai kaidah keamanan dan keselamatan
Meningkatkan peran pemerintah daerah sampai pada tingkat
kelurahan/desa dalam hal melakukanpengawasan terhadap pemberian
tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan asesorisnyakepada
masyarakat sesuai skala prioritas
Dilanjutkan pengalihan di Propinsi lain di Jawa Bali (2007),
Sumatra (2008) dan wilayah lain secarabertahap.
V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTANV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
LANJUTAN
-
13 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.1. LEGISLASI6.1. LEGISLASIA. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi
Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28
ayat 2 yang telah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi(Putusan
Perkara Nomor 002/PUU-I/2003) maka harga Bahan Bakar Minyak dan
Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah.
B. UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun 2007Sesuai UU No.
18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 dianggarkan subsidi LPG yang merupakan kebijakan
Pemerintah dalam mengurangi subsidi Minyak Tanah
6.2. REGULASI6.2. REGULASIA. PERATURAN PEMERINTAH
Sesuai PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Migas Pasal
72 ayat 1 yang berbunyi Harga BahanBakar Minyak dan Gas Bumi,
kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil diserahkan
padamekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
Namun setelah diamandemennya UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas,
maka harga BBM dan Gas Bumi ditetapkan oleh Pemerintah.
VI. INSTRUMEN KEBIJAKANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN
-
14 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
B. PERATURAN PRESIDENRANCANGAN PERPRES TENTANG HARGA JUAL ECERAN
LPG TABUNG 3 KGSedang disiapkan rancangan Perpres tentang Harga
Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg melalui Peraturan Presiden. Di samping
itu, untuk keperluan perhitungan subsidi perlu ditetapkan harga
patokan di mana besaran subsidi merupakan selisih antara harga
patokan dengan harga jual eceran.Harga patokan ditetapkan melalui
Keputusan Menteri ESDM dan ditinjau setiap tahun untuk mengikuti
perkembangan harga di pasar internasional.
RANCANGAN PERPRES TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG
TABUNG 3 KGSedang disiapkan rancangan Perpres tentang Penyediaan
dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang meliputipenugasan Badan
Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg,
perencanaan volume penjualan tahunan Badan Usaha yang mendapat
penugasan dan ketentuan ekspor impor LPG.
C. PERATURAN MENTERI
PERMEN NO. 0007 TAHUN 2005Mengatur tentang Tata Cara Perizinan
Hilir Migas.
D. KEPUTUSAN DIRJEN MIGAS
KEP DIRJEN MIGAS NO. 25K/36/DDJM/1990Mengatur Spesifikasi LPG
yang beredar di dalam negeri. Keputusan ini akan diperbaharui.
VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN
LANJUTAN
-
15 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.4. KELEMBAGAAN6.4. KELEMBAGAAN
Untuk suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini,
Pemerintah melibatkan berbagaiinstansi terkait yang masing-masing
bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
Dibentuk Tim Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaannya
mewakili instansi-instansi yang terkait dalam program ini,
yaitu:
1. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Ditjen Migas,
sebagai koordinator;2. Departemen Keuangan, bertanggung jawab dalam
penganggaran dalam APBN;3. Departemen Perindustrian, bertanggung
jawab dalam pengadaan tabung;4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
bertanggung jawab dalam sosialisasi;5. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, bertanggung jawab dalam pengadaan
kompor6. Departemen Sosial, bertanggung jawab pengalihan profesi
dalam usaha niaga minyak tanah7. Badan Pengatur BBM dan Gas Melalui
Pipa, bertanggung jawab dalam penarikan minyak tanah
pada daerah konversi Untuk efektifitas pelaksanaan program ini,
ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyai
pengalaman dan infrastruktur pendistribusian BBM, selaku
Pelaksana Program. Pemerintah dapatmenugasi Bahan Usaha Nasional
lain untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN
LANJUTAN
-
16 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.1. PENYUSUNAN NERACA LPG7.1. PENYUSUNAN NERACA LPGUntuk
melihat kemampuan pasokan LPG dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam
negeri dan menunjangkelangsungan program perlu dibuat suatu
proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi LPG di setiap region
dalamperiode pelaksanaan program (2007 2012), yang antara lain
berisi : Kemampuan pasokan eksisting yang berasal dari kilang LPG
dan kilang minyak Tambahan pasokan dari kilang-kilang LPG yang
sedang dibangun dan telah memiliki sumber pasokan gas Sumber gas
lain yang belum dimanfaatkan potensi C3 dan C4-nya menjadi LPG/Wet
Gas (Potential Supply) Kebutuhan LPG saat ini dan proyeksi
kebutuhan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan
pertumbuhan penduduk dan keadaan ekonomi Jumlah LPG yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengalihan minyak tanah
menjadi LPG Kebutuhan potensial LPG untuk Industri dan sektor lain
yang tidak terkait dengan program pengalihan minyak
tanah ke LPG
7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI7.2. PENINGKATAN
PASOKAN LPG DALAM NEGERI
Dengan adanya program pengalihan minyak tanah ke LPG perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan pasokanLPG untuk mengimbangi
peningkatan kebutuhan LPG dimasa yang akan datang.
Penigkatan pasokan merupakan hal yang harus dilakukan untuk
menghindari kelangkaan LPG danketergantungan terhadap impor di masa
yang akan datang.
Untuk meningkatkan pasokan LPG dalam negeri perlu dilakukan
hal-hal sebagai berikut : Peningkatan alokasi LPG/gas untuk dalam
negeri. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pasokan LPG
(kilang, depot, filling station, fasilitas distribusi, dan
lain-lain)
Melakukan pendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG
(wet gas) dan peningkatan ekstraksi C3 dan C4 dari wet gas
VII. RENCANA AKSIVII. RENCANA AKSI
-
17 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPG7.3. PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR LPG
Diperlukannya penambahan infrastruktur seperti kilang produksi
(LPG Plant), fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing
station, alat angkut, depot,dan pangkalan dalam rangka meningkatkan
kapasitasproduksi LPG dalam negeri.
Dalam rangka mengembangkan infrastruktur LPG Indonesia perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut : Pembuatan Rencana Pengembangan
Infrastruktur berdasarkan proyeksi kebutuhan dan kemampuan
produksi yang terintegrasi. Pemberian Insentif fiskal dan non
fiskal Peningkatan peran serta pendanaan dari perusahaan swasta.
Membuka peluang kerjasama usaha.
7.4. TATA NIAGA LPG TABUNG 3 KG7.4. TATA NIAGA LPG TABUNG 3
KG
Penyediaan dan pendistribusian LPG Subsidi (LPG-S) dalam tabung
3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina(Persero) sebagai pelaksana
program.
Penugasan penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan melalui
penunjukan langsung dan/atau lelang. Sumber pasokan LPG berasal
dari kilang dalam negeri. Apabila produksi kilang dalam negeri
tidak
mencukupi kebutuhan LPG-S maka dipenuhi melalui impor. Volume
kebutuhan LPG-S ditetapkan oleh Menteri. LPG yang dipasarkan wajib
memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM. Harga jual
eceran LPG-S ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 4.250/kg.
Konsumen LPG terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
18 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.5. KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN ASESORISNYA7.5.
KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN ASESORISNYA
Pada tahun 2006 terdapat 20 perusahaan industri tabung baja LPG
3 kg 20 yang berkapasitas produksi 24.200 unit dengan total
investasi + Rp. 350 milyar dan menyerap tenaga kerja 2.600 orang.
Sebagai penyedia komporgas satu tungku telah siap 32 perusahaan
yang berkapasitas produksi 36.000.000 set/tahun dengan total
investasi + Rp. 200 milyar dan menyerap tenaga kerja 1.740
orang.Untuk memenuhi kebutuhan katup telah dilakukan proses
assembling oleh industri tabung baja denganmenggunakan bahan baku
impor. Industri katup yang ada saat ini berkapasitas 2.000.000
unit/tahun dengantotal investasi + Rp. 30 milyar. Industri
regulator kompor gas berjumlah 3 perusahaan dengan kapasitas
produksi15.000.000 unit/tahun yang memiliki total investasi Rp. 33
milyar dan menyerap tenaga kerja 660 orang.
7.6. PENYEDIAAN TABUNG GAS7.6. PENYEDIAAN TABUNG GAS
Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong dan
memetakan pengembangan industrinasional untuk memenuhi kebutuhan
program pengalihan serta pengadaan tabung gas 3 kg
denganperencanaan yang terintegerasi.Lingkup kegiatan dalam
penyediaan tabung gas meliputi :
Penyusunan Integrated Resources Planning (IRP) Promosi investasi
untuk meningkatkan kapasitas produksi tabung dalam rangka mendukung
program
pengalihan minyak tanah ke LPG Penyusunan spesifikasi teknis dan
standar tabung gas Pengawasan kualitas tabung gas Peningkatan
kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku tabung
gas Penetapan prosedur pengadaan tabung gas
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
19 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYA7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN
ASESORISNYADepartemen Perindustrian bertanggung jawab dalam
mendorong industri nasional untuk memenuhi kebutuhanprogram
pengalihan. Sedangkan untuk pengadaan kompor dan asesorisnya
dikoordinir oleh KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(KUKM)Lingkup kegiatan dalam penyediaan kompor dan asesoris
meliputi: Penyusunan spesifikasi teknis dan standar kompor dan
asesorisnya (selang dan regulator) Pengawasan kualitas kompor dan
asesorisnya Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam
penyediaan bahan baku kompor dan asesorisnya Promosi investasi
untuk meningkatkan kapasitas produksi kompor dan asesorisnya dalam
rangka
mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG Penetapan
prosedur pengadaan kompor dan asesorisnya
7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDI7.8.
PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDIPendistribusian
kompor dan paket LPG bersubsidi dilaksanakan oleh Kementerian KUKM
dan PT Pertamina(Persero) selaku badan usaha yang mendapat
penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg.Tata cara
pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi adalah sebagai
berikut : Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan
LPG tabung 3 kg beserta kompor dan
asesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan
masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey
yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria yaitu :
memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak
memiliki kompor LPG.
Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung
dan kompor LPG pada saatpembagian.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
20 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN
PEN7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN
PENGAWASANNYAGAWASANNYAWilayah yang mendapat program pengalihan
minyak tanah ke LPG dipilih dengan pertimbangan
kesiapaninfrastruktur LPG. Wilayah dimulai dari Jawa dan Bali pada
tahun 2007, dilanjutkan dengan sebagianSumatra dan Kalimantan, dan
pada tahap selanjutnya akan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang
dijangkau fasilitas/infrastruktur LPG.Penetapan wilayah dituangkan
dalam suatu keputusan Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari
BadanUsaha yang mendapat penugasan.
7.10. PENGAWASAN LPG BERSUBSIDI7.10. PENGAWASAN LPG
BERSUBSIDIDepartemen ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan
penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang merupakan
pengalihan dari minyak tanah bersubsidi. Pengawasan ini melibatkan
berbagai instansiterkait antara lain Pemda, Lembaga Independen,
serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakanpenyediaan dan
pendistribusian LPG tabung 3 kg tersebut.Dalam melakukan pembagian
paket LPG bersubsidi perdana kepada masyarakat penguna minyak
tanah, dilakukan koordinasi dengan melibatkan Pemda setempat.
Sehingga semua masyarakat pengguna minyaktanah dapat digantikan
dengan LPG.Pengawasan dalam pengurangan kuota minyak tanah untuk
daerah yang akan dikonversi melibatkan BadanPengatur yang mempunyai
tanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian
minyaktanah bersubsidi. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk
menghindari kelangkaan minyak tanah dimasyarakat.Pengawasan dalam
kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG melibatkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga Independen dan Pemda.
Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk mengawasi juga
melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi sebagai
referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi kepada
Badan Usaha pelaksana.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
21 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL7.11. PENANGANAN MASALAH
SOSIAL
Dampak sosial yang mungkin timbul sebagai konsekuensi
pelaksanaan program adalah : Kehilangan pekerjaan/mata pencaharian
yang berarti berkurangnya penghasilan kelompok masyarakat
yang selama ini menjadi rantai distribusi dari minyak tanah.
Penolakan akibat adanya guncangan budaya (culture shock) setelah
selama puluhan tahun
menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kelompok ini bisa
berasal dari masyarakat biasa, industri rumah tangga, dan industri
kecil yang disebabkan informasi yang tidak jelas (imperfect
information).
Kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi terhadap program.
Penurunan daya beli masyarakat.
Untuk menangani hal-hal tersebut dilakukan langkah-langkah
penanganan sebagai berikut: Penyusunan SOP (Standard Operating
Procedure) kegiatan pengalihan minyak tanah ke LPG secara
jelas, transparan dan tersosialisasi dengan baik untuk
menghindarkan adanya kecurangan dan kecemburuan sosial.
Peningkatan ketrampilan dan alih profesi serta pembukaan
lapangan kerja baru untuk meningkatkandaya beli masyarakat agar
subsidi LPG bisa diperpendek waktunya.
Penyuluhan program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditujukan
kepada usaha kecil dan industrirumah tangga secara kontinu dengan
memberikan pemahaman dan ajakan (persuasif) untukmenggunakan LPG.
Penyuluhan ini meliputi:
- Keuntungan menggunakan LPG dibandingkan minyak tanah-
Pemasangan peralatan tabung dan kompor LPG secara baik dan benar-
Penggunaan LPG secara efektif dan efisien sebagai bentuk hemat
energi
Humas yang baik untuk menjembatani hubungan antara masyarakat
dan pemerintah.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
22 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN7.12. PENANGANAN MASALAH
PENDANAAN
Untuk mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG digunakan
dana dari pembelanjaanpemerintah (APBN) dan dari swasta yang
didukung oleh Perbankan dan Lembaga Finansial lainnyadalam jumlah
yang tidak sedikit.
Pembelanjaan pemerintah dilakukan pada tahap pengalihan mitan ke
LPG berupa pengadaan kompor, tabung dan isi perdananya beserta
aksesorisnya.
Pembelanjaan swasta dengan didukung lembaga keuangan dan
Perbankan pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG
pada tahap business as usual.
Komitmen pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG
merupakan garansi bagi swasta untuk berinvestasi penuh pada program
ini.
Selain itu untuk menumbuhkan investasi swasta dalam program
pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan:
- insentif fiskal maupun non fiskal bagi BU/Pertamina yang ikut
dalam pembangunan infrastruktur danpengadaan tabung, kompor dan
asesoris LPG
- Skema-skema pembiayan lainnya
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
23 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG7.13.
PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG
A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAITA. KOORDINASI
DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAIT Departemen Perindustrian dalam
hal Produk Peralatan Departemen Perdagangan dalam hal Kemetrologian
Departemen Perhubungan dalam hal Kelaikan Transportasi Badan
Standarisasi Nasional (BSN), dalam hal penyusunan standar Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam hal penyusunan standar
kompetensi
B. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPGB. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU
LPGStandar mutu LPG ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib dipenuhi
oleh seluruh pengusaha dalam rangkapendistribusian ke masyarakat.
Pemerintah akan melakukan pengawasan mutu LPG secara berkala.
C. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBC. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBUntuk menjamin
mutu produk ditetapkan oleh Menteri ESDM tentang Standar SNI yang
terkait menjadi SNI wajib. Sedangkan untuk mutu instalasi,
peralatan dan melindungi konsumen serta menciptakanperdagangan yang
sehat perlu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian tentang Standar
SNI yang terkaitmenjadi SNI wajib
D. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASID. LEMBAGA SERTIFIKASI
INSTALASISetiap Peralatan dan Instalasi LPG Filling wajib dilakukan
pemeriksaan teknis dan keselamatan kerja sesuaidengan ketentuan
dan/atau standar yang berlaku. Sebelum dioperasikan LPG Filling
wajib memiliki sertifikatlaik operasi yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Instalasi (LSI), untuk menjamin terpenuhinyaketentuan
teknis dan keselamatan LPG Filling dan Tabung LPG.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
24 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
E. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSE. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
(LS--Pro)Pro)Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikanpenugasan kepada
LS-Pro yang ada untuk melakukan sertifikasi produk peralatan
setelah diakreditasi olehKAN.
F. SERTIFIKASI KOMPETENSIF. SERTIFIKASI KOMPETENSISetiap tenaga
teknik dan operasi yang bekerja di bidang usaha LPG wajib memiliki
sertifikat kompetensiyang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang
mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional. Untuk
memenuhi tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, setiap tenaga
teknik dan operasi dalam bidang usaha LPG perlu mengikuti
pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh lembaga
berwenang.
G. G. PERALATAN KESELAMATAN KERJASetiap LPG Filling wajib
dilengkapi dengan peralatan pencegahan keselamatan kerja dan
penggulangankebakaran serta pencemaran lingkungan. Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral cq. DirektoratJenderal Minyak dan
Gas Bumi memberikan penugasan kepada LS-Pro yang ada untuk
melakukansertifikasi sistem dan peralatan keselamatan kerja setelah
diakreditasi oleh KAN
H. KESELAMATAN UMUMH. KESELAMATAN UMUMKarena penggunaannya yang
langsung pada masyarakat perlu diperhatikan aspek keselamatan
umumdalam pelaksanaannya/
I. PENGISIAN TABUNG LPGI. PENGISIAN TABUNG LPGPengusaha wajib
menjamin keakurasian/kebenaran ukuran isi tabung LPG. Timbangan dan
sistem alat ukuryang digunakan untuk mengisi tabung LPG wajib di
tera dan tera ulang oleh Instansi yang berwenang sertamendapat izin
penggunaan dari Ditjen Migas, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
25 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.14. PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA PATOKAN LPG7.14.
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA PATOKAN LPGDitjen Migas
sebagai pemegang otoritas Pemerintah bidang minyak dan gas bumi
bertanggung jawabdalam penetapan harga jual eceran dan harga
patokan LPG tabung 3 kg. Pengusulannya dikoordinasikandengan
Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinasi Bidang
Perekonomian.Penetapan harga jual eceran disesuaikan dengan daya
beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Penetapan harga
patokan didasarkan pada indeks pasar yang menjadi acuan di region
Asia Pasifik. Formula harga patokan memperhitungkan unsur biaya
distribusi serta margin bagi Badan Usaha pelaksanaPSO LPG tabung 3
kg.Penetapan harga jual LPG tabung 3 kg dituangkan dalam Peraturan
Presiden, sedangkan penetapan hargapatokan LPG tabung 3 kg dalam
Peraturan Menteri disesuaikan dengan perkembangan pasar.Ditjen
Migas secara berkala mengkaji kesesuaian harga jual eceran LPG
tabung 3 kg dengan daya belimasyarakat, serta mengevaluasi harga
patokan LPG tabung 3 kg sesuai dengan perkembangan pasar.
7.15. PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS7.15. PERLINDUNGAN KONSUMEN
MIGASSaat ini sedang disusun Peraturan Menteri tentang Pedoman dan
Tata Cara Perlindungan Konsumen HilirMigas, yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bersama dengan instansi
terkait. Dengan adanya Peraturan Menteri ini diharapkan kepentingan
konsumen akan lebih terwakili danterlindungi di masa yang akan
datang.
7.16. SOSIALISASI PROGRAM PENGALIHAN7.16. SOSIALISASI PROGRAM
PENGALIHANDalam rangka program pengalihan minyak tanah ke LPG
diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan pengertian
akan perlunya pengalihan minyak tanah ke LPG mengenai
keuntunganmenggunakan LPG dibandingkan minyak tanah serta cara
operasional penggunaan kompor gas sehinggadapat menciptakan rasa
aman dan nyaman
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
26 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.17. PENYEMPURNAAN PERUNDANG7.17. PENYEMPURNAAN
PERUNDANG--UNDANGANUNDANGANPenyempurnaan perudang-undangan
diperlukan untuk medukung terlakasananya program pengalihanminyak
tanah ke LPG. Departemen ESDM sebagai pelaksana dalam penyiapan dan
penyempurnaanperaturan perundang-undangan dalam rangka Program
Pengalihan Minyak Tanah ke LPG, melibatkaninstansi terkait, seperti
: Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Departemen Keuangan,
DepartemenPeindustrian, Kementerian KUKM, dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dalam penyusunanperaturan
perundang-undangan.Perangkat hukum yang diperlukan antara lain
pengaturan mengenai harga, penyediaan, danpendistribusian LPG
bersubsidi.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN
-
27 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PILOT PROJECT PILOT PROJECT DKIDKI
IMPLEMENTASI PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGDKI JAKARTA
STATUS :AGUSTUS 2006 (UPDATED)
-
28 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PETA DAERAH TERKONVERSI (STATUS CLOSED)
7 8 6
1
3 2 5
4
9 10
11 12
Pendistribusian:
1. Kemayoran : 23.069 KK2. Johar Baru : 14.167 KK3. Cempaka
Putih : 9.943 KK4. Sawah Besar : 11.570 KK5. Menteng : 11.715 KK6.
Penjaringan : 31.844 KK7. Tanjung Priok : 38.132 KK8. Pademangan :
18.039 KK9. Makasar : 34.032 KK10. Kramat Jati : 55.307 KK11. Senen
: 12.769 KK12. Gambir : 7.312 KK
Catatan:Penditribusian meliputi Rumah Tangga,Warga Musiman, dan
Usaha Mikro.
-
29 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DATA DAERAH TERKONVERSI (STATUS CLOSED)Periode s.d. 23 Agustus
2007
WilayahJumlah
KecamatanRumah Tangga
Warga Musiman
Usaha Mikro
Jumlah
KK KK KK KK KKUji Coba + BUMB Peduli 35,500 35,500
Jakarta Pusat 7 122,954 5,582 6,929 135,465 Jakarta Timur 2
80,000 12,084 14,579 106,663 Jakarta Utara 3 86,597 - 5,410 92,007
Tangerang 5 91,000 91,000 Depok 2 120,500 - - 120,500 Jumlah 19
501,051 17,666 26,918 581,135
Catatan:Jakarta Pusat : Kecamatan Kemayoran, Johar baru, Cempaka
Putih, Senen,
Gambir, Sawah Besar, dan MentengJakarta Timur : Kecamatan
Makasar dan KramatjatiJakarta Utara : Kecamatan Tanjung Priok,
Pademangan dan PenjaringanTangerang : Kecamatan Karawaci,
Tangerang, Neglasari, Batu Ceper, BendaDepok : Sukmajaya dan
Pancoran Mas
-
30 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRESS KONSUMSI LPG VS PENARIKAN MINYAK TANAH
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Januari Jan s.d.Februari
Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei Jan s.d. Juni Jan.
s. Juli Jan s.d. 23Agustus
Bulan
L
P
G
(
M
t
o
n
)
&
M
i
t
a
n
(
K
L
)
Volume LPGVolume Minyak Tanah
Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Januari 25,500 66 425Jan s.d.
Februari 35,500 132 850Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275Jan. s.d
April 35,500 332 1,700Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125Jan s.d. Juni
225,097 1,489 5,745Jan. s. Juli 478,471 2,771 20,850Jan s.d. 23
Agustus 581,135 3,962 34,735
Bulan
Akumulasi s/d
Uji CobaUji Coba+BUMN Peduli
Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap IX, Tahap
X
Keterangan
Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap VIII
Uji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji
Coba, BUMN Peduli, Tahap I, Tahap II, & Tahap III
-
31 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERKIRAAN PENGHEMATAN SUBSIDI Periode Januari s.d. 23 Agustus
2007
Keterangan LPG PSO Minyak Tanah
Volume 3.962,0 34.735,0
Harga Ekonomis 7.966,7 5.570,8
Harga Subsidi 3.463,6 1.818,2
Rata-rata Subsidi/Unit 4.503,0 3.752,7
Subsidi (Rp Milyar) 19,1 145,6
Saving Subsidi (Rp Milyar)* 126,5
-
32 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
GRAFIK TREND KESTABILAN KONSUMSI LPG
Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Jan s.d. Februari 35,500 132 850
0.15Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275 0.16Jan. s.d April 35,500 332
1,700 0.20Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125 0.45
Uji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN Peduli
KeteranganLPG/MITAN
Uji Coba+BUMN PeduliBulan
Akumulasi s/d
Catatan: Pada bulan ke 5 nilai konversi LPG terhadap Minyak
Tanah mendekati nilai hasil riset sebesar 0,45, hal ini
menunjukkanbahwa kestabilan konsumsi LPG masyarakat dicapai setelah
kurang lebih 5 bulan
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Jan s.d. Februari Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d.
Mei
Bulan
L
P
G
(
M
t
o
n
)
&
M
i
t
a
n
(
K
L
)
Volume LPG Volume Minyak Tanah
-
33 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK TANAH
1. Merupakan konsekuensi awal dari penarikan Minyak Tanah.2.
Terjadinya kelangkaan minyak tanah disebabkan penyedotan Minyak
Tanah dari daerah non konversi ke
daerah yang telah terkonversi.3. Kenaikan pembelian minyak tanah
disebabkan rush atau panic buying (biasanya 2 liter/hari menjadi
20
liter/antrian).4. Spekulan yang memanfaatkan kesempatan untuk
mempermainkan kondisi demi kepentingan pribadi.
Kecamatan Cempaka Baru (Jakarta Pusat):
Penarikan Minyak Tanah Mulai : Agustus 2006 (Uji
coba)Pengurangan Alokasi Minyak Tanah : 300 KL/bulanJumlah
Rata-rata konsumsi LPG/bulan : 114 MT/bulan
DAERAH YANG TELAH STABIL TERKONVERSI
-
34 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
o Total pangkalan/lokasi yang mengalami kritisminyak tanah di
wilayah JABODETABEK adalahsebanyak 202 pangkalan (sebagian ada yang
dilayani berulang).
DATA LOKASI YANG MENGALAMI KRISIS MINYAK TANAHPeriode Januari
s.d. 23 agustus 2007
o Total pangkalan minyak tanah yang adasebanyak 4977 pangkalan,
ini berarti daerahkritis minyak tanah
-
35 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LANGKAH-LANGKAH AKSI MENGATASI KELANGKAAN MINYAK TANAHDALAM
RANGKA PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG
1. Terus memonitor dan menyelenggarakan :
Operasi Pasar (Penjualan langsung ke konsumen tanpa melalui
Pangkalan) di sebanyak 202 lokasisebesar 255 KL/hari dan mulai 21
Agt sebesar 100 KL/hari
Extra Dropping (Penambahan penyaluran ke Pangkalan) sebesar
sekitar 350 KL/hari2. Untuk sementara mengurangi porsi penarikan
minyak tanah yang semula 70% alokasi menjadi 50% alokasi
karena saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan.
3. Sosialisasi ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada setiap
daerah yang dipengalihan akan terusdilaksanakan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Ditjen Migas (pengawasan LPG)
dan BPH Migas (pengawasan minyaktanah) dalam pelaksanaan Program
Pengalihan Minyak Tanah ke LPG.
-
36 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAMPIRAN ALAMPIRAN ADATA PENDUKUNGDATA PENDUKUNG
-
37 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINYAK BUMI KILANG BBMPremiumSolarKeroseneMinyak BakarMinyak
DieselAvgasAvtur
BBM SINTETIS
SUMBER ENERGI LAIN
KILANG
GASIFIKASI
LIKUIFAKSI
PENGERINGAN BATUBARA NABATI BIOMASSA
BBH (HYBRID)
LPG GAS KOTA CNG GAS SINTETIS
SUMBER DAYA PROSES/PENGOLAHAN JENIS/BENTUK AKHIR BB
GAS METAN B (CBM)
KILANG BBN
BAHAN BAKAR CAIR
BAHAN BAKAR GAS
BB BRIKETKOMPRESI
GAS BUMI KOMPRESI
BIOPREMIUM BIOSOLAR
BAHAN BAKAR PADAT
Lampiran A 1TAKSONOMI BAHAN BAKAR (BB)
-
38 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rumah tangga
Gas Alam
Minyak Bumi
Transportasi
Komersial
PEMANFAATANAKHIRPENYEDIAAN
Industri
Kilang Minyak
LPG IMPOR
Filling Station
Depot LPGAgen
Pangkalan LPGKilang LPG
Separator
Separator
C1 & C2
C3 & C4
HULU HILIR
PENGOLAHAN PENGANGKUTAN PENYIMPANAN NIAGA
Lampiran A 2SISTEM PENYEDIAAAN DAN PEMANFAATAN LPG
-
39 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 3.1 POTENSI PENGURANGAN SUBSIDI MINYAK TANAH
Dengan adanya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG, terdapat
potensi pengurangan subsidi minyaktanah hingga mencapai Rp. 11,24
triliun per tahunnya (dengan asumsi infrastruktur telah terbangun
dengansempurna)
PERBANDINGANKesetaraan 1 liter 0.57 kgHarga Jual ke masy. 2,500
Rp/liter 4,250 Rp/kga. Total Potensi (100% peralihan M.Tnh)
10,000,000 kiloliter (1) 5,746,095 MT/tahunb. Realisasi Penjualan
LPG saat ini 1,080,000 MT/tahunHarga Keekonomian sebelum pajak
4,994 Rp/liter (2) 7,034 Rp/kgHarga Jual Subsidi sebelum pajak
1,818 Rp/liter 3,464 Rp/kgBesaran subidi 3,176 Rp/liter 3,570
Rp/kgTotal Subsidi 31.76 Triliun Rp /tahun 20.51 Triliun Rp
/tahun
Selisih 11.24 Triliun Rp /tahun
MINYAK TANAH LPG
-
40 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Minyak Tanah LPG
Pemakaian (per KK) 1 liter/hari 1 tabung/7 hari 1 tabung/10
hari
Pemakaian (per bulan) 30 liter 4 tabung(= 12 kg)3 tabung(= 9
kg)
Titik Serah Depo Agen
Harga Rp. 2.250 per liter(HET) Rp. 12.750 per tabung
Biaya per KK/bulan Rp. 67.500 Rp. 51.000 Rp. 38.250
Penghematan per KK/bulan Rp. 16.500 Rp. 29.250
Lampiran A 3.2 PENGHEMATAN PEMAKAIAN LPG PADA RUMAH TANGGA
Catatan : Di lapangan ada 2 asumsi penggunaan LPG Tabung 3 Kg,
yaitu untuk 7 hari dan untuk 10 hari
-
41 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 4TAHAPAN WILAYAH PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG
TAHUNKK
TERKONVERSI(TAHUN BERJALAN)
VOLUME LPG (MT)(KUMULATIF) WILAYAH JUSTIFIKASI WILAYAH
2007 6,000,000 64.390,018 Jawa dan Bali - Sudah ada tanki
timbun- Daerah sekitar kilang penghasil LPG
Medan, Riau Daratan, Palembang, Jawa, Bali, Balikpapan,
Makasar
Seluruh Jawa - Bali
Luar Jawa
Luar Jawa
Luar Jawa
- Sudah ada tanki timbun- Daerah sekitar kilang penghasil
LPG
- Kesiapan infrastruktur (tankipressurized)
- Kesiapan infrastruktur (tankipressurized)
9,000,000
14,020,000
4,500,000
4,000,000
4,500,000
2008 1.171.019,93
2009 2.747.963,06
2010 3.836.328,63
2011 4.374.915,97
2012 4.918.742,80
Catatan: Jawa dan Bali selesai dikonversi pada tahun 2009 (+ 28
juta KK) Sumatra dan kawasan timur Indonesia diselesaikan bertahap
antara tahun 2008 2012 (+ 14 juta KK)
-
42 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 4.1TAHAPAN PANGSA LPG MINYAK TANAH DAN LPG
98.86%
79.66%
32.04%22.44%
12.80%
1.14%
20.34%
67.96%77.56%
87.20%
51.90% 48.10%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tahun
P
e
r
s
e
n
t
a
s
e
V
o
l
u
m
e
(
%
)
Minyak Tanah LPG (setara minyak tanah)
Catatan : Pada tahun 2012 masih tersisa minyak tanah sekitar
12,8% dari baseline minyak tanah tahun 2006 (9,9 juta KL)
-
DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 5TAHAPAN KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI TABUNG DAN
KOMPOR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 1,600 1,600 2
Jawa Barat 2,540 4,300 4,100 10,940 3 Jawa Tengah 370 700 4,430
5,500 4 DI Yogyakarta 320 370 690 5 Jawa Timur 830 2,940 5,000
8,770 6 Bali 340 60 120 520
Sub total Jawa-Bali 6,000 8,000 14,020 - - - 28,020 7 NAD 600
600 8 Sumatera Utara 200 1,200 900 2,300 9 Sumatera Barat 500 300
800
10 Riau Daratan 100 800 900 11 Riau Kepulauan 100 100 12 Jambi
200 200 400 13 Bengkulu 100 200 300 14 Sumatera Selatan 200 1,000
1,200 15 Bangka Belitung 100 100 16 Lampung 200 1,000 1,200 17
Kalimantan Barat 600 600 18 Kalimantan Tengah 200 200 19 Kalimantan
Selatan 600 600 20 Kalimantan Timur 200 300 500 21 Nusa Tenggara
Timur 600 600 22 Nusa Tenggara Barat 800 800 23 Sulawesi Utara 200
100 300 24 Gorontalo 150 150 25 Sulawesi Tengah 300 300 26 Sulawesi
Tenggara 250 250 27 Sulawesi Selatan 300 700 500 1,500 28 Maluku
100 100 29 Papua 200 200
Sub total Non Jawa-Bali - 1,000 - 4,500 4,000 4,500 14,000
Jumlah Nasional 6,000 9,000 14,020 4,500 4,000 4,500 42,020
371.142 kompor oleh KUKM di tahun
2007
NO PROVINSI KETERANGANKEBUTUHAN TABUNG DAN KOMPOR (DALAM RIBU
BUAH)
-
44 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 6TAHAPAN KEBUTUHAN LPG DAN MINYAK TANAH
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 30.001 167.132
166.599 333.731 2 Jawa Barat 16.386 523.359 1.142.719 1.682.464 3
Jawa Tengah 3.565 79.737 375.557 458.859 4 DI Yogyakarta 2.791
35.483 78.856 117.130 5 Jawa Timur 8.943 212.987 757.968 979.898 6
Bali 2.705 43.083 62.780 108.568
Sub total Jawa-Bali 64.390 1.061.781 2.584.480 3.680.650 7 NAD -
8 Sumatera Utara 15.609 24.285 39.893 9 Sumatera Barat -
10 Riau Daratan 7.123 12.142 19.265 11 Riau Kepulauan - 12 Jambi
- 13 Bengkulu - 14 Sumatera Selatan 17.941 24.285 42.226 15 Bangka
Belitung - 16 Lampung - 17 Kalimantan Barat - 18 Kalimantan Tengah
- 19 Kalimantan Selatan - 20 Kalimantan Timur 16.063 24.285 40.348
21 Nusa Tenggara Timur - 22 Nusa Tenggara Barat - 23 Sulawesi Utara
- 24 Gorontalo - 25 Sulawesi Tengah - 26 Sulawesi Tenggara - 27
Sulawesi Selatan 25.503 36.427 61.930 28 Maluku - 29 Papua -
Sub total Non Jawa-Bali - 82.239 121.423 203.662 Jumlah Nasional
64.390 1.144.020 2.705.903 3.884.312
Minyak tanah dalam ribu KL, LPG dalam Mton
NO PROVINSI KEBUTUHAN LPG (DALAM MT) KETERANGAN
Catatan : Alokasi untuk tahun 2010 2012 masih dalam perhitungan
Pertamina sebagai pelaksana
-
45 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kilang Minyak
LPG IMPOR 69 ton
Filling Station
Depot LPG
Pangkalan/Agen LPG
Kilang LPG
Gas Alam
Minyak Bumi
Separator
Separator
C1 & C2
C3 & C4
HULU HILIR PEMANFAATAN
1.428 ton
LPG EKSPOR + 289 ton
Balance = Penyediaan - Pemanfaatan= (Produksi + Impor) (Konsumsi
+ Ekspor)= 1.428 + 69 (1.100 +289)= 108 ton (stok)
Rumah tangga773.018 MT
Komersial143.555 MT
Industri187.733 MT
Transportasi(Studi)
Dalam ribu MTon
Lampiran A 7NERACA LPG 2007
-
46 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 8RENCANA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR LPG (PERTAMINA)
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2012
Konsumsi LPG (MT/Hari) 911 5.729 11.000
Floating storage : 40.000 MT
(Jawa Barat) 40.000 MT
(Jawa Timur)
Terminal Pressurized (Q1 2009): 10.000 MT (Semarang) 10.000 MT
(Surabaya) 10.000 MT (Tanjung Wangi)Terminal Refrigerated (akhir
2009): 160.000 MT (Jawa Barat) 120.000 MT (Jawa Timur)
1056
14 juta
14 juta
3 27
9 juta
9 juta
12.800 16.000
Terminal LPG/Storage Terminal Pressurized(Q4 2007): diEretan
(10.000 MT)
Terminal Pressurized : 10.000 MT (Sumut) 6.000 MT (Sumatra
lainnya) 6.000 MT (Sulut) 6.000 MT (Sulsel)
Filling Station : 50 MT/Hari 30 MT/Hari
-30
550
Tabung LPG 3 kg (initial purchase, dengankompor &
asesoris)
6 juta 13 juta
Tabung LPG 3 kg rolling 6 juta 13 juta
-
47 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lampiran A 9PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
Asumsi : harga sama dengan harga di tahun 2008
Komponen Sumber Dana 2007 2008 2009 2010 - 2012Konsumsi LPG
(MT/Hari)
2,296 5,729 11 12,800 - 16,000
Floa ting s torage : Termina l Pressurized (Q1 2009): Te rmina l
Pressurized: 40.000 MT (Jaba r) 10.000 MT (Semarang) 10.000 MT
(Sumut) 40.000 MT (Ja tim) 10.000 MT (Surabaya) 6.000 MT (Sumate
ra
l i ) 10.000 MT (Tj Wangi) 6.000 MT (Sulut) Termina l Refrigera
ted (akhir 2009): 6.000 MT (Sulse l) 160.000 MT (Jaba r) 120.000 MT
(Ja tim)
+/- Rp 290 M +/- Rp 2.320 M +/- Rp 8.990 M +/- Rp 812 Msewa sewa
sewa sewa
Filling S tation: 50 MT/Hari Swas ta 0 3 10 5 30 MT/Hari
Sebagian Pe rtamina 30 27 56 50
Biaya Rp 150 M Rp 156 M Rp 350 M Rp 285 MSwasta 102 153 234
222
Sebagian Pe rtamina 70,7 106,0 162,2 153,86 juta 9 juta 14 juta
13 juta
Rp 610 M Rp 915 M Rp 1.424 M Rp 1.322 M6 juta 9 juta 14 juta 13
juta
Rp 610 M Rp 915 M Rp 1.424 M Rp 1.322 M6 juta 9 juta 14 juta 13
juta472,8 709,2 1103,2 1024,4
Swas ta dan sebagian Pertamina Rp 511 M Rp 2.582 M Rp 9.502 M Rp
1.251 M
Pemerintah Rp 1.693 M Rp 2.540 M Rp 3.950 M Rp 3.668 M
Grand Tota l Rp 2.204 M Rp 5.122 M Rp 13.453 M Rp 4.919 M
Termina l LPG/S torage Termina l Pressurized (Q4 2007): di Ere
tan (10.000 MT)
Kompor Gas Pemerintah
Pertamina
Pemerintah
Tabung LPG 3 kg rolling
Truk/S kid Tank (unit)
Swas ta dan sebagian Pertamina
Tabung LPG 3 kg Perdana
Total
-
48 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perkiraan Subsidi (dalam Rp Miliar) Ket
2007 2008 2009 2010 2011 2012
(8.350,14)(6.815,14)
(10.633,63)
(8.517,14)(3.886,66)
(10.846,30)
(23.250,10)
(15.956,61)
(39.206,61)
(25.798,97)
(14.192,35)
(39.991,32)
(8.186,41)(9.731,65)
(10.425,12)
(28.343,19)
(12.435,47)
(40.778,66)
(8.025,89)(15.763,01)(10.220,71)
(34.009,61)
(8.802,17)
(42.811,78)
(7.868,52)(24.197,11)(10.020,30)
(42.085,94)
(3.721,44)
(45.807,38)
(11.145,31)(28.819,41)(9.356,25)
(49.320,97)
1.2.3.
PremiumMinyak TanahMinyak Solar
(564,04)
Total BBM
4. LPG
(49.885,01)Total Subsidi
Lampiran A 10PERKIRAAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM
-
49 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
No Keterangan Minyak Tanah Elpiji
1 Density 0.81 0.56 2 Nilai Kalori (Kcal/kg) 10,478.95 11,254.61
3 Nilai Kalori (Kcal/liter) 8,487.95 6,302.58 4 Effisiensi Aparat
(kompor) 0.40 0.53 5 Nilai efektif kalori/liter (3 x 4) 3,395.18
3,340.37 6 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (Liter) 1.00 1.02 7
Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) 1.00 0.57 8 Kesetaraan manfaat
3395,18 Kcal (kg) 1.76 1.00
Lampiran A 11TABEL KESETARAAN MANFAAT LPG VS MINYAK TANAH
-
50 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAMPIRAN BLAMPIRAN BDAFTAR ISIAN RENCANA AKSIDAFTAR ISIAN
RENCANA AKSI
-
51 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR RENCANA AKSIDAFTAR RENCANA AKSIFOCAL POINT
Penyusunan Neraca LPG DESDMPeningkatan Pasokan LPG
DESDMPengembangan Infrastruktur LPG DESDMTata Niaga LPG DESDM
Kesiapan pabrikasi Tabung, Kompor dan asesorisnya KEMENTERIAN
KUKMPenyediaanTabung Gas DEPPERINPenyediaan Kompor dan Asesoris
DEPPERINPendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi PT
PERTAMINAPenetapan Alokasi Mitan di Daerah Pengalihan dan
Pengawasannya DESDMPengawasan LPG bersubsidi DESDMPenanganan
Masalah Sosial DEPARTEMEN SOSIALPenanganan Masalah Pendanaan BADAN
USAHA, PERBANKANPenanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPG
DESDMHarga Jual Eceran dan Harga Patokan LPG DESDMPerlindungan
Konsumen LPG DESDMSosialisasi pengalihan Minyak Tanah ke LPG
KEMENTERIAN PPPenyempurnaan Peraturan dan Perundang-undangan
DESDM
-
52 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 1
Penyusunan Neraca LPG
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DJ MIGAS Supply dan demand LPG BP Migas,BU/BUT (Pertamina)
I. Latar Belakang Masalah
Peningkatan Kebutuhan LPG akibat program Konversi Mitan ke LPG
diperlukan gambaran kemampuan penyediaan LPG dalamrangka memenuhi
kebutuhan Program Konversi
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengumpulan data kebutuhan dan kemampuan produksiLPG per
region
Konsolidasi data dengan Instansi terkait Pembuatan Sistem
Pendataan secara berkala Pembuatan proyeksi supply-demand LPG untuk
masa yang
akan datang
III. Tindak Lanjut
Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala untuk konsolidasi
dan pemutakhiran data.
-
53 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DJ MIGAS Kemampuan pasokan LPG dalam negeri BP
MIgasPertaminaBU/BUT yang lain
I. Latar Belakang Masalah
1. Pasal 8 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas
Bumi, Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatanGas Bumi
untuk kebutuhan dalam negeri
2. Adanya Peningkatan Kebutuhan LPG akibat program Konversi
Mitan ke LPG,sehingga dibutuhkan tambahan pasokan untukmemenuhi
kebutuhan LPG dalam negeri
3. Belum adanya rencana penyediaan LPG secara komprehensif
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Produksi LPG dari Plant Eksisting (Kilang minyak dan LPG)
Melakukan pendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG (wet
gas)
Peningkatan ekstraksi LPG dari wet gas Peningkatan alokasi LPG
untuk dalam negeri.
III. Tindak Lanjut
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 2
Peningkatan Pasokan LPG
-
54 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
Departemen ESDM cq. DJ MIGAS Sarana dan prasarana LPG Pertamina,
BU yang lainLembaga Finansial, BKPM, Pemda
I. Latar Belakang Masalah
1. Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah tahun 2004 2009, mengamanatkan pemenuhanenergi dalam
negeri, diversifikasi dan pembangunan infrastruktur energi.
2. Diperlukannya penambahan infrastruktur dalam rangka
peningkatan kilang produksi (LPG Plant) dan fasilitas penyaluranLPG
seperti tanki timbun, filiing station, alat angkut, depot,dan
pangkalan.
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pembangunan tangki timbun di Indramayu Inventarisasi
infrastruktur LPG yang telah ada Pembuatan Rencana Pengembangan
Infrastruktur
berdasarkan proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi Pemberian
Insentif biaya dan pendanaan dari perbankan
dalam negeri Kemudahan dalam perizinan
III. Tindak Lanjut
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 3
Pengembangan Infrastruktur LPG
-
55 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DESDM cq. DJ MIGAS Tata niaga LPG Badan Usaha
I. Latar Belakang Masalah
1. Belum adanya pengaturan tentang tata niaga LPG serta
penyediaan dan pendistribusiannya.2. Belum adanya panduan serta
jaminan kepastian hukum bagi Badan Usaha yang ingin melakukan
kegiatan usaha di bidang
LPG
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Penyusunan Rancangan Perpres tentang Penyediaan
danPendistribusian LPG Tabung 3 kg
Finalisasi Pepres Sosialisasi kepada stakeholder (badan usaha)
Pembuatan Tata cara PSO LPG tabung 3 kg
Membangun jaringan (sistem) pendistribusian danmanajemen
inventory (SCM)
III. Tindak Lanjut
Rapat koordinasi untuk persiapan sosialisasi kepada
stakeholder
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 4 Tata
Niaga LPG
-
56 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
Departemen Perindustrian Industri Kompor gas, tabung baja LPG
3kg , dan asesorisnya Badan Sertifikasi NasionalDepnaker
I. Latar Belakang Masalah
Untuk menunjang program konversi ini dilakukan pembagian kompor
secara gratis kepada masyarakatMasyarakat akan tertarik dan
bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan
peralatan secara gratis
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengadaan Kompor untuk tahun 2007 dilakukan olehPertamina
sebanyak 6 juta unit
Pengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh
panitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaranbelanja Kementerian
lembaga
Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program Konversi
Mitan ke LPG mengenai Kementerian Lembaga manayang menangani
pengadaan kompor
Kemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat untukpembelian
ulang asesoris (regulator dan selang)
Proses dan tender penyediaan kompor secara terbuka.
III. Tindak Lanjut
Pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat yang akan
dialihkan penggunaan minyak tanahnya ke LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 5
Kesiapan Pabrikasi Tabung, Kompor dan asesorisnya
-
57 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
Deperin Tabung gas LPG 3 Kg BUDJ MIGAS
I. Latar Belakang Masalah
Untuk menunjang program konversi ini dilakukan pembagian tabung
secara gratis kepada masyarakatMasyarakat akan tertarik dan
bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan
peralatan secara gratis
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengadaan tabung untuk tahun 2007 dilakukan olehPertamina
Sebagian pengadaan tabung masih berasal dari import Pengadaan
Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit
oleh panitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaranbelanja
Kementerian lembaga.
Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program Konversi
Mitan ke LPG mengenai Kementerian Lembaga manayang menangani
pengadaan kompor
Peningakatan kapasitas industri nasional tabung baja Jaminan
ketersediaan tabung isi ulang LPG Tabung 3 Kg
Dilakukan penyediaan kompor secara terbuka
III. Tindak Lanjut
Peningkatan kapasitas dalam negeri
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 6
Penyediaan Tabung Gas
-
58 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
Kementerian KUKM Pengadaan kompor 1 tungku Departemen
PerindustrianBU
I. Latar Belakang Masalah
Untuk menunjang program konversi ini dilakukan pembagian kompor
secara gratis kepada masyarakatMasyarakat akan tertarik dan
bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan
peralatan secara gratis
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang SUdah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengadaan Kompor untuk tahun 2007 dilakukan olehPertamina
sebanyak 6 juta unit
Pengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh
panitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaranbelanja Kementerian
lembaga
Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program Konversi
Mitan ke LPG mengenai Kementerian Lembagamana yang menangani
pengadaan kompor
Kemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat untukpembelian
ulang asesoris (regulator dan selang)
Proses dan tender penyediaan kompor secara terbuka.
III. Tindak Lanjut
Pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat yang akan
dialihkan penggunaan minyak tanahnya ke LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 7
Penyediaan Kompor dan Asesorisnya
-
59 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
PT. Pertamina (Persero) Kompor dan paket LPG, Masyarakat
Depdagri / Pemda,Depkeu,Dephub,BPS, LSM, POLRI, PT. POS, Badan
Usaha Penunjang, Dep
I. Latar Belakang Masalah
1. Pasal 8 UU No. 22/2001 ayat 2 : Pemerintah wajib menjamin
ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyakyang
merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di
seluruh wilayah NKRI
2. Pasal 3 ayat 2(a) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional:Penjaminan ketersediaan pasokan energi
dalam negeri
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pembagian paket LPG bersubsidi, termasuk kompor danasesorisnya
secara gratis kepada masyarakat yang mendapat program konversi
Pendistribusian yang sudah berjalan menemui kendala
dilapangan
Belum menjangkau seluruh daerah Ketidakjelasan kriteria penerima
kompor dan paket LPG
bersubsidi
Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala
prioritasdengan indikator :Konsumsi Minyak
tanah,Kemampuanmasyarakat, Infrastruktur pendukung, Daerah dekat
industri
Penegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG
bersubsidi dan standar pedoman pendistribusian
Perbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan
pihakterkait.
Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG
bersubsidi
III. Tindak Lanjut
1. Perlu dilakukan survey dan pendataan penduduk, wilayah,
konsumsi BBM, infrastruktur, perekonomian.2. Penyusunan kriteria
dan standar dengan koordinasi pihak terkait3. Membangun jaringan
(sistem) pendistribusian dan manajemen inventory (SCM)
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 8
Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi
-
60 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DESDM cq. DJ MIGASBadang Pengatur (pengawasan minyaktanah)
Distribusi minyak tanah dan LPG bersubsidi
- BU- Lembaga independen
I. Latar Belakang Masalah
1. Minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg merupakan kooditas
bersubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya wajib
dijaminPemerintah
2. Volume minyak tanah yang dikonversi harus sesuai dengan
banyaknya LPG yang masuk ke suatu wilayah, sehingga tidakterjadi
kelangkaan baik minyak tanah maupun LPG
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengawasan minyak tanah oleh Badan Pengatur Penunjukan lembaga
independen untuk melakukanpengawasan serta verifikasi volume LPG
bersubsidi
III. Tindak Lanjut
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 9
Penetapan Alokasi Mitan di Daerah Konversi dan Pengawasannya
-
61 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DESDM cq. DJ MIGAS Distribusi LPG bersubsidi BU Lembaga
independen
I. Latar Belakang Masalah
1. LPG Tabung 3 Kg merupakan kooditas bersubsidi yang penyediaan
dan pendistribusiannya wajib dijamin Pemerintah2. Volume minyak
tanah yang dikonversi harus sesuai dengan banyaknya LPG yang masuk
ke suatu wilayah, sehingga tidak
terjadi kelangkaan baik minyak tanah maupun LPG
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Penunjukan lembaga independen untuk melakukanpengawasan serta
verifikasi volume LPG bersubsidi
III. Tindak Lanjut
1. Verifikasi realisasi volume penjualan LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 10
Pengawasan LPG Bersubsidi
-
62 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DepsosDepnaker
Pengecer/tukang minyak tanahIndustri rumah tangga
Pemda,APMT, LSM; HISWANA MIGAS, BPS, TNI/POLRI
I. Latar Belakang Masalah
1. Pasal 27 dan 33 UUD 19452. Pasal 3 (f) UU 22/2001
Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraandan
kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pengalihan pekerjaan dari tukang dorong minyak tanahmenjadi
tukang LPG keliling atas inisiatif sendiri danjumlahnya
terbatas
Tidak digunakannya tabung gas yang telah diberikan.
Penyiapan alih profesi untuk tukang dorong mitan Penyuluhan bagi
usaha kecil dan industri rumah tangga
secara kontinu mengenai penggunaan LPG
III. Tindak Lanjut
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 11
Penanganan Masalah Sosial
-
63 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
Perbankan, BU/PertaminaLembaga finansial, DEPKEU
Penanganan Masalah Pendanaan DJ Migas, Deperin, Kement KUKM
I. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pengadaan kompor,
tabung serta aksesorisnya diperlukan pendanaan yang tidaksedikit.
Untuk mendukung pendanaan program pengalihan Mitan ke LPG ini
diharapkan Perbankan Nasional dapat memberikemudahan dalam
pemodalan BU/Pertamina untuk pembangunan infrastruktur dan
pengadaan kompor, tabung sertaaksesorisnya.
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Pertamina telah mengeluarkan sebagian dana untukpengadaan
tabung
Wapres telah mengajak pihak perbankan meninjau pabrikkompor dan
tabung yang menunjukkan kesungguhanprogram pemerintah, sehingga
diharapkan produsenkompor dan tabung LPG mendapat kemudahan
pinjamanmodal dari perbankan.
Dibentuk konsorsium pendanaan Jaminan dari pemerintah Fasilitasi
pihak perbankan dan produsen tabung, kompor dan
infrastruktuktur LPG. Pemberian insentif kepada produsen
III. Tindak Lanjut
Melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina, BU, Deperin, KUKM
dan Perbankan terkait dengan pendanaan.
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 12
Penanganan Masalah Pendanaan
-
64 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DJ Migas, BU, LSI, LS Pro, LSP Filling Station, Truck Tank,
Tabung LPG ,KatupRegulator, Slang dan Kompor Gas
Deperin, Dephub, BSN, BNSP KAN,UKM
I. Latar Belakang Masalah
1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu
yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
2 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan
kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi.
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Telah ditetapkan SNI Tabung Baja LPG (SNI 19-1452-2006)
Telah ditetapkan SNI Katup Tabung Baja LPG (SNI
19-1591-2006)
Penetapan Spesifikasi Mutu LPG Koordinasi dengan BSN mengenai
SNI Wajib dari ESDM atau Deperin Pembentukan LS Pro dengan SK
Menteri ESDM/Dirjen Penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai LS Pro
Tabung dari Pabrik Pembentukan LSI dengan SK Menteri ESDM/Dirjen
Penunjukan Perusahaan Inspeksi sebagai LSI Tabung di Filling
Station Mengusulkan LSP untuk mendidik tenaga inspeksi tabung,
sopir pengangkut
LPG, tenaga pengisi tabung LPG Mengusulkan RSNI mengenai tanki
pengangkut LPG
III. Tindak Lanjut
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 13
Penanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPG
-
65 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DESDM cq. DJ MIGAS Penetapan harga jual eceran LPG Tabung3
KgPenetapan formula harga patokan
Menko PerekonomianDepartemen Keuangan
I. Latar Belakang Masalah
1. LPG Tabung 3 Kg merupakan komoditas yang disubsidi sehingga
diperlukan penetapan harga jual eceran yang besarannyadisesuaikan
dengan daya beli masyarakat serta kemampuan keuangan negara
2. Penetapan formula harga patokan menggunakan indeks pasar di
region Asia Pasifik yang meringankan keuangan negaradan memberikan
margin yang layak bagi Badan Usaha pelaksana program konversi
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Penyusunan Rancangan Perpres tentang Harga Jual EceranLPG Tabung
3 Kg
Penyusunan Rancangan Permen tentang Harga PatokanLPG Tabung 3
Kg
Finalisasi dan sosialisasi Perpres
III. Tindak Lanjut
Pemantauan perkembangan rancangan Perpres dan Kepmen tersebut
agar dapat segera ditetapkan
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 14
Penetapan Harga Jual Eceran dan Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg
-
66 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DJ Migas Prosedur Pengaduan dan Komplain BU/ Pertamina
I. LATAR BELAKANG MASALAH
Konsumen pengguna LPG perlu diberikan kemudahan dalam mengadukan
permasalahan dalam penggunaan LPG. Badan Usahayang diberi penugasan
sarana prasarana maupun penyediaan dan pendistribusian LPG wajib
memenuhi indikator perlindungankonsumen serta memiliki dan
mensosialisasikan sarana pengaduan konsumen sesuai Peraturan
Menteri tentang Pedoman danTata Cara Perlindungan Konsumen Hilir
Migas*
II. PENDEKATAN (APPROACH)
PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG PROSES YANG DIUSULKAN
Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman dan TataCara
Perlindungan Konsumen Hilir MigasPembuatan Sarana Pengaduan di
Ditjen Migas
Sosialisasi Perlindungan Konsumen LPG Pengawasan terhadap sarana
pengaduan konsumen LPG
yang telah dibuat
III. TINDAK LANJUT
Melakukan rapat koordinasi BU terkait dengan Perlindungan
Konsumen LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 15
Perlindungan Konsumen LPG
*Status masih dalam proses finalisasi
-
67 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DJ Migas, Kementerian PP, Pertamina, BU
Sosialisasi Konversi Mitan ke LPG Media elektronik & cetak,
Menkominfo, PEMDA
I. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka pengalihan mitan ke LPG diperlukan sosialisasi
kepada masyarakat agar memberikan pengertian kepadamasyarakat akan
perlunya konversi mitan ke LPG dan operasional penggunaan kompor
gas dalam rangka menciptakan rasaaman dan nyaman dalam
penggunaannya serta keuntungan menggunakan kompor LPG dibandingkan
dengan kompor Mitan.
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sedang Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Sosialisasi sudah dilakukan Kementerian PP, DJ Migas
danPertamina lewat media elektronik dan surat kabar namunbelum
optimal disebabkan oleh keterbatasan dana danproses tender yang
belum selesai.
Pengalihan sebagian dana iklan BU/Pertamina ke Program
Sosialisasi MItan ke LPG
Partisipasi aktif dari BU, Lembaga Perlindungan Konsumendan
Instansi Pemerintah (Lurah, RW, RT) dalam prosessosialisasi ke
pengguna
Sosialisasi difokuskan pada operasional dan keuntunganpenggunaan
LPG bagi masyarakat untuk memberikan rasaaman dan nyaman
Melakukan sosialisasi secara kontinue Penyediaan tenaga penyuluh
untuk setiap daerah objek
III. Tindak Lanjut
Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PP, Pertamina dan
BU terkait dengan sosialisasi konversi mitan ke LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 16
Sosialisasi Program Konversi
-
68 DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pelaksana (Subjek) : Objek : Instansi/Lembaga Terkait :
DESDM Peraturan Perundang-Undangan Menko Perekonomian, Dep.
KeuanganDeperin, KUKM, Kementerian PPSekretaris Kabinet
I. Latar Belakang Masalah
1. Pelaksanaan program konversi memerlukan perangkat hukum yang
antara lain mengatur harga jual jual, penyediaan
danpendistribusian, serta harga patokan
2. Pada pelaksanaannya akan terdapat perkembangan di lapangan
sehingga memerlukan penyesuaian serta penyempurnaanperaturan,
diantaranya dalam hal harga
II. Pendekatan (Approach)
Proses Yang Sudah Berlangsung Proses Yang Diusulkan
Penyusunan Rancangan Perpres tentang Harga Jual EceranLPG Tabung
3 Kg
Penyusunan Rancangan Perpres tentang Penyediaan
danPendistribusian LPG Tabung 3 Kg
Penyusunan Rancangan Permen tentang Harga PatokanLPG Tabung 3
Kg
Penyusunan Rancangan Permen tentang Tata Cara Penunjukan
Langsung dan Lelang
III. Tindak Lanjut
1. Pemantauan perkembangan rancangan Perpres dan Kepmen tersebut
agar dapat segera ditetapkan2. Rapat pembahasan penyusunan
rancangan dengan instansi terkait
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 17
Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG(DALAM RANGKA PENGURANGAN
SUBSIDI BBM) 2007 2012 BLUEPRINT DAFTAR ISIDAFTAR ISI LANJUTANIII.
VISI DAN MISI4.1. SASARAN RASIO GASIFIKASI5.2. KEBIJAKAN BAHAN
BAKAR (FUEL POLICY)7.1. PENYUSUNAN NERACA LPG7.3. PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR LPG7.5. KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN
ASESORISNYA7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYA7.9. PENETAPAN
ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PENGAWASANNYA7.11.
PENANGANAN MASALAH SOSIAL7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAANPILOT
PROJECT DKIPETA DAERAH TERKONVERSI (STATUS CLOSED)PROGRESS KONSUMSI
LPG VS PENARIKAN MINYAK TANAHPERKIRAAN PENGHEMATAN SUBSIDI Periode
Januari s.d. 23 Agustus 2007GRAFIK TREND KESTABILAN KONSUMSI
LPGPENYEBAB KELANGKAAN MINYAK TANAH Total pangkalan/lokasi yang
mengalami kritis minyak tanah di wilayah JABODETABEK adalah
sebanyak 202 pangkalan (sebagian ada yLANGKAH-LANGKAH AKSI
MENGATASI KELANGKAAN MINYAK TANAHDALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN
MINYAK TANAH KE LPGLAMPIRAN ADATA PENDUKUNGLampiran A 1TAKSONOMI
BAHAN BAKAR (BB)Lampiran A 3.1 POTENSI PENGURANGAN SUBSIDI MINYAK
TANAHLampiran A 4TAHAPAN WILAYAH PENGALIHAN MINYAK TANAH KE
LPGLampiran A 4.1TAHAPAN PANGSA LPG MINYAK TANAH DAN LPGLampiran A
8RENCANA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR LPG (PERTAMINA)Lampiran A
9PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYALampiran A 10PERKIRAAN PENGURANGAN
SUBSIDI BBMLAMPIRAN BDAFTAR ISIAN RENCANA AKSIDAFTAR RENCANA
AKSIPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 1
Penyusunan Neraca LPGPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana
Aksi No. 2 Peningkatan Pasokan LPGPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH
KE LPGRencana Aksi No. 3 Pengembangan Infrastruktur LPGPROGRAM
PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 4 Tata Niaga LPG
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 5 Kesiapan
Pabrikasi Tabung, Kompor dan asesorisnyaPROGRAM PENGALIHAN MINYAK
TANAH KE LPGRencana Aksi No. 6 Penyediaan Tabung GasPROGRAM
PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 7 Penyediaan Kompor
dan AsesorisnyaPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi
No. 9 Penetapan Alokasi Mitan di Daerah Konversi dan
PengawasannyaPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No.
10 Pengawasan LPG BersubsidiPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE
LPGRencana Aksi No. 11 Penanganan Masalah SosialPROGRAM PENGALIHAN
MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 12 Penanganan Masalah
PendanaanPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 13
Penanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPGPROGRAM PENGALIHAN
MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 14 Penetapan Harga Jual Eceran
dan Harga Patokan LPG Tabung 3 KgPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE
LPGRencana Aksi No. 15 Perlindungan Konsumen LPGPROGRAM PENGALIHAN
MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 16 Sosialisasi Program
KonversiPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGRencana Aksi No. 17
Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan