BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSeperti yang kita ketahui,
Negara kita termasuk Negara Berkembang. Dimana dalam Negara
berkembang tingkat pertumbuhan ekonominya sangat rendah dan tingkat
kemiskinannya sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat
kesadaran masyarakat akan SDM yang terbatas serta meningkatnya
jumlah penduduk yang tersentral di kota besar yang tidak merata.
Selain itu lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas jika
dibandingkan dengan pencari kerjanya. Sehingga lapangan kerja yang
ada tidak dapat menampung atau memperkerjakan semua pencari kerja
(Iriani Ismail, 2011). Untuk itu pemerintah harus lebih ketat dalam
membangun UMKM. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional,
selain karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak
beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang
mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis
tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia
selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor
swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini
seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala
kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.
Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari
pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif
bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu
diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM.
Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM
disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan
antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusianya. Pertumbuhan ekonomi nasional
sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan
perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi
bersakala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi
perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 99%
dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah
tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0
persen, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 3,0 persen, lebih
tinggi dari pada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini
menunjukkan betapa strategisnya pengembangan koperasi dan UMKM
(www.dppm.uii.ac.id). Sektor UMKM telah terbukti tahan banting
dalam menghadapi krisis, bahkan semakin menunjukkan perkembangan
pesat. Kurang-lebih 60 persen dari PDB saat ini berkaitan dengan
sektor UMKM. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 99%
pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh
secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi
penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting
dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global
pelaku UMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya
pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin
menguatkan sektor UMKM ini. Namun upaya pemberdayaan tersebut belum
memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (leverage)
yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada
umumnya. Pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap penciptaan
devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan
sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49% yaitu dengan tercapainya
angka sebesar Rp. 183,76 triliun atau 20,17% dari total nilai
ekspor non migas nasional (www.bps.go.id). Selanjutnya pada tahun
2008, kontribusi UMKM terhadap total PDB nasional adalah sebesar
Rp. 1.165,26 triliun atau 58,33%. Kemudian pada tahun 2008, UMKM
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04%
dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat
sebesar 2,43% atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007. UMKM
masih akan menjadi primadona bagi pengembangan ekonomi daerah di
masa mendatang. Banyak program yang telah dijalankan untuk
memberdayakan UMKM sejak hampir 10 tahun yang lalu, namun hasilnya
sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan
Model baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UMKM tidak
jalan di tempat. Dibutuhkan usaha-usaha strategik guna
memberdayakan UMKM agar dapat menjadi penopang perekonomian lokal
seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan. Oleh karena itu upaya
mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar hasil yang diperoleh
memiliki multiplier effect yang tinggi menjadi sangat penting saat
ini, khususnya dalam meningkatkan daya saing. Dengan daya saing itu
diharapkan bisa meningkatkan pendapatan UMKM , tidak tergilas
perdagangan bebas, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kini UMKM memiliki peluang untuk terus berkembang.Dari latar
belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyusun
proposal dengan judul,PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA ERA GLOBALISASI DI KOTA BENER MERIAH
1.2 Rumusan MasalahDari latar belakang yang diuraikan diatas
maka rumusan masalah yang diambil adalah:1) Bagaimana langkah
pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Kota Bener Meriah?2)
Seberapa besar UMKM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota
Bener Meriah ?
1.3 Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan masalah, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui langkah pemerintah
untuk mengembangkan UMKM di Kota Bener Meriah.2) Untuk mengetahui
seberapa besar UMKM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota
Bener Meriah.
1.4 Manfaat PenelitianAdapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah:1) Bagi penulis, penelitian ini dapat
menambah pengetahuan dan pengalaman.2) Bagi Dinas terkait,
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau
masukan untuk kebijakan kebijakan pada periode-periode
selanjutnya.3) Bagi pihak-pihak lain,diharapkan hasil penelitian
dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi
atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang
akan datang.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori2.1.1 Pengertian UMKM dan Pemhaman UMKM1.
Definisi UMKM Menurut UU No.20 Tahun 2008,a) Usaha Mikro: Usaha
produktif milik perorangan/badan-badan usaha yang memenuhi
kriteria.b) Usaha kecil: Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan
merupakan cabang perusahaan lain yang dimiliki, dikuasai/menjadi
bagian atau baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
dan usaha besar yang memenuhi kriteria.c) Usaha menengah: Usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan / badan usaha yang bukan anak dari perusahaan lain
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.d) Usaha besar: Usaha
ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha
menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta.2.
Asas UMKM :1) Asas kekeluargaanAsas yang melandasi upaya
pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersanaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan
ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.2) Asas
demokrasi ekonomiPemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan
dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran
rakyat.3) Asas kebersamaanAsas yang mendorong peran seluruh UMKKM
dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.4) Asas efesiensi berkeadilanAsas
yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha yang mewujudkan iklim usaha yang
adil, kondusif, dan berdaya saing.5) Asas berkelanjutanAsas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan
sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.6) Asas
berwawasan lingkunganAsas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan
tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
dan lingkungan hidup.7) Asas kemandirianAsas pemberdayaan UMKM yang
dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi,
kemampuan, dan kemandirian UMKM.8) Asas keseimbangan kemajuanAsas
pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.9) Asas kesatuan
ekonomi nasionalAsas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari
pembangunan kesatuan ekonomi naasional.3. Tujuan UMKM:Menumbuhkan
dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.Prinsip dan
tujuan pemberdayaan UMKM Prinsip pemberdayaan dalam UMKM adalah:a)
Penumbuhan kemandirian, kebersamaa dan kewirausahaan UMKM untuk
berkarya dengan prakarsa sendiri.b) Perwujudan kebijakan publik
yang transpran, akuntabel, dan berkeadilan.c) Pengembangan usaha
berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan
kompetisi UMKM.d) Peningkatan daya saing UMKM.e) Penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan
dari pemberdayaan:a) Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang
seimbang, berkembang, dan berkeadilan.b) Menumbuhkan dan
mengembangkan kemampuan usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan kerja, perataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengntasan rakyat dari kemiskinan.4. Kriteria dalam
UMKM:I. Kriteria usaha mikro: Memiliki kekayaan paling banyak
50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunana tempat usaha.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000II. Kriteria
usaha kecil: Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000, sampai
dengan paling banyak 500.000.000 tidak termasuk tanah dari bangnan
tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
300.000.000 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000III. Kriteria
usaha menengah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000
sampai dengan paling banyak 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
2.500.000.000 sampai dengan paling banyak 50.000.000.0005.
Penumbuhan iklim usaha:1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan meliputi aspek: Aspek pendanaan,
ditunjukkan untuk: Memperluas sumber pendaan dan memfasilitasi
usaha UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga
keuangan. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan
sehingga dapat diakses UMKM. Memberikan kemudahan dalam memperoleh
pendanaan secara cepat, tepat, murah dan diskriminatif dalam
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek sarana
dan prasarana: Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan
mengembangkan pertumbuhan UMKM. Memberikan keringanan tarif
prasarana tertentu bagi UMKM. Aspek informasi usaha: Membentuk dan
mempermudah pemanfaaatan bank data dan informasi bisnis. Mengadakan
dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan,
komoditas, penjaminan, desain dan tekhnologi. Memberikan jaminan
transparasi dan akses yang sama bagi UMKM atas segala informasi
usaha. Aspek kemitraan: Mewujudkan kemitraan antar UMKM. Mendorong
terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam melaksanakan
transaksi usaha antar UMKM . Mengadakan kerjasama untuk
meningkatkan posisi tawar UMKM. Mendorong terbentukny struktur
pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan
melindungi konsumen. Aspek perizinan usaha: Menyederhanakan tata
cara dan jenis perijinan usaha dan sistem pelayanan terpadu.
Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan biaya
keringanan perizinan bagi usaha kecil. Aspek kesempatan usaha:
Menetapkan alokasi waktu usaha untu UMKM dinsub sektor perdagangan
retail. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan
budaya yang bersifat khusus dan tururn menurun. Melindungi usaha
tertentu yang strategis untuk UMKM. Mengutamakan penggunaan produk
yang dihasilkan oleh UMKM melalui pengadaan secara langsung.
Memorioritaskan pengadaan barang atau jasa dan memborong kerja
pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek promosi dagang:
Meningkatkan promosi dagang UMKM di dalam maupun diluar negeri.
Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan
diluar negeri. Memfasilitasi kepemilikan hak ataas kekayaan
intelektual atas produk dan disain UMKM dalam kegiatan usaha dalam
negeri dan ekspor. Aspek dukungan kelembagaan, ditujukan:Untuk
mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga pelayanan
pengembangan usaha, konsultan mitra usaha bank dan lembaga profesi
sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.2)
Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan
iklim usaha.2.2 Kondisi UMKM Dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang
mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah
penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha
kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil
tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan
tahapan pertumbuhan yang dikelola oleh dua departemen. 1.
Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2. Departemen Koperasi
dan UMKM, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan
masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan
UMKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai
usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UMKM oleh pemerintah selama
Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya
merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan.
Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir disemua
sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian
dan industri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan
semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi
UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar
dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM
saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk
mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMKM dapat
tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka
kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.2.3
Peran UMKM di IndonesiaUsaha skala kecil di Indonesia adalah
merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena
perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi
kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama
menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu
karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil
menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan
kesempatan kerja, untuk perluasan angakatan kerja bagi urbanisasi,
dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam
perekonomian secara keseluruhan. Karena pada umumnya produk Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu berkompetisi dengan produk
internasional. Hal inilah yang dapat dijadikan peluang bagi
produsen untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan berdaya saing
tinggi. Dengan adanya persaingan bebas ASEAN-Cina (C-AFTA) bukan
lagi menjadi hal yang menakutkan bagi Indonesia. Karena pada
dasarnya, setiap negara memiliki keunggulan yang mampu dijadikan
benchmark negara tersebut. Dalam jangka panjang, adanya C-AFTA juga
menjadikan konsumen lebih jeli dalam memilih produk. Pada
gilirannya bahwa produk yang kreatif, inovatif dan berkualitaslah
yang mampu bertahan di tengah perdagangan bebas. Bagi produsen
Indonesia, adanya C-AFTA memberikan pelajaran akan pentingnya
kualitas yang akan meningkatkan produktivitas dan daya saingnya,
disamping meminimalisir praktek monopoli.Untuk itu perlu adanya
upaya untuk bersain dengan produk asing yang membanjiri Negara
kita, upaya yang dapat dilakukan untuk memantapkan peran UMKM
terutama mempertahankan pasar lokal. Salah satunya adalah dengan
meningkatkan promosinya agar berbagai jenis produk yang dihasilkan
UMKM di Jatim dapat dikenal oleh konsumen. Untuk itu Dinkop dan
UMKM menyediakan gedung pameran UMKM. Selain itu pemerintah dan
pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan untuk meningkatkan
produknya dengan daya saing yang tinggi, diantaranya:1.
Infrastruktur Pemerintah harus membangun infrastuktur dan
memperbaiki infrastruktur yang telah ada agar biaya produksi bisa
lebih efisien. Pembangunan jalan, pasokan listrik, gas dan BBM
merupakan infrastruktur utama yang selama ini menjadi hambatan bagi
kalangan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Pemerintah bisa
menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun
infrastruktur tersebut. 2. Perizinan Selama ini, kalangan investor
banyak yang mengeluh terkait perizinan pendirian usaha yang memakan
waktu lama. Bukan hanya itu, tumpang tindih kebijakan juga
menghambat iklim investasi bagi investor. Disampingitu, pemerintah
juga harus berani menindak dengan tegas praktek pungutan liar yang
telah merajalela. Adanya pungutan liar tentu akan meningkatkan
biaya produksi yang dapat meningkatkan harga jual suatu produk.
Pada akhirnya, produk Indonesia menurunkan daya saing produk lokal.
Oleh karen itu, perlu adanya sinergisitas kebijakan dan penerapan
perizinan satu pintu secara maksimal serta meminimalisir praktek
pungutan liar. 3. Permodalan Bagi kalangan usaha kecil menengah,
persoalan permodalan merupakan hambatan utama dalam meningkatkan
produktivitas. Hal ini merupakan tugas pemerintah selaku regulator
untuk bisa memberikan kredit secara maksimal bagi UKM dengan cara
pemberian kredit malalui bank-bank pemerintah dengan bunga yang
relatif rendah. 4. Kontrol Produk Asing Salah satu dampak dari
perdagangan bebas adalah menjamurnya produk asing. Pemerintah perlu
mengontrol segala produk asing yang akan masuk ke Indonesia.
Kebijakan yang bisa diberlakukan adalah melalui penerapan label SNI
(Standar Nasional Indonesia). Produk lokal pun bisa bersaing dengan
sehat karena kualitas tetap terjaga. Hal ini sangatlah penting
mengingat banyak ditemukan produk asing dengan kualitas sangat
rendah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengontrol secara ketat
produk asing supaya konsumen domestik tidak dirugikan dengan
pemberlakuan C-AFTA. 5. Cinta Produk Dalam Negeri Adanya
perdagangan bebas seharusnya bisa disiasati dengan penanaman cinta
produk dalam negeri sejak dini. Selama ini, prinsip ekonomi secara
efisien lebih banyak digemborkan daripada mencintai produk dalam
negeri. Oleh karena itu, selain ekonomi berbasis ramah lingkungan,
perlu adanya ekonomi berwawasan nasionalisme. Hal ini penting untuk
bisa meningkatkan daya saing produk lokal di tengah serbuan produk
asing. Jika sejak dini ditanamkan cinta produk dalam negeri, dalam
jangka panjang diharapkan konsumen Indonesia bisa lebih memilih
produk lokal karena akan memberikan kemanfaatan bagi
perekonomiannya. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap
UMKM adalah perlunya aturan kuota minimal produk koperasi dan UMKM
yang wajib dijual di satu toko modern. Dalam satu toko modern
misalnya harus menjual 20 produk UMKM dengan jenis tertentu,
khususnya yang diproduksi dengan bahan baku dan tenaga kerja
lokal.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi 2.4.1 Pengertian Pertumbuhan
EkonomiPertumbuhan ekonomi merupaka perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Dalam buku Mudrajat Kuncoro (2000:9) pertumbuhan ekonomi adalah
mecatat peningkatan produksi barang dan jasa secara
nasional.Sedangkan menurut (Boediono, 1992:2) pertumbuhan ekonomi
adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.
Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka
panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin
banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan
ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian
kelembagaaan dan ideologis yang diperlukannya.2.4.2 Sumber Kenaikan
Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan
sebagai kenaikan GDP riil perkapita. Produk Domestik Bruto adala
Nilai pasar keluaran total sebuah Negara, yang merupakan nilai
pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi dalam
Negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui: a) Kenaikan Penawaran
Tenaga KerjaPenawaran tenaga kerja yang meningkat dapat
menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap
sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan
kurang produktif dibandingkan dengan tenaga kerja yang lama.b)
Kenaikan Modal Fisik atau Subr Daya ManusiaKenaikan stok modal juga
menaikkan keluaran, bahkan jka tidak disetai oleh kenaikan angkatan
kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun
menyedikan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam
modal Sumber Daya Manusia merupaka sumber lain dari pertumban
ekonomi.c) Kenaikan ProduktivitasKenaikanproduktivitasmasukan
menunjukkan setiap unit masukan teratentu memproduksi lebih banyak
keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh
faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan
lain, dan ekonomisnya skala produksi. (Case dan Fair,
1999;326)2.4.3 Manfaat Pertumbuhan EkonomiManfaat pertumbuhan
ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:Laju pertumbuhan untuk
mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional
pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat
kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita
dengan kerja konstan semakin tingi tingkat kemakmuran penduduk dan
juga produktivitasnya.Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau
perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional
atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas
pemberian bantuan luar Negeri oleh Bank Dunia atau Lembaga
Internasional lainnya.Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis,
khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar
penyusunan perencanaan produk dan perkembangan Sumber Daya (Tenaga
Kerja dan Modal).2.5 Penelitian TerdahuluPenelitian yang pernah
dilakukan oleh Nurul Fadilah (2010) yang berjudul Analisis
pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Jember tahun
2004-2008. Penelitian ini betujuan untuk ingin mengetahui sektor
ekonomi mana yang merupakan sektor ekonomi basis yang dapat
dikembangkan lebih lanjut dalam perekonomian Kabupaten Jember. Dari
penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sektorsektor yang
pertumbuhannya mayoritas cepat adalah sektor pertambangan dan
panggilan, sektor industri pengolahan, dan sektor
perdagangan.Penelitian yang lainnya yang pernah dilakukan oleh
Rafika Wahyu Lestari (2010) berjudul Analisis Pengaruh Usaha Kecil
Dan Menengah (Ukm) Gabungan Kelompok Tani Coklat Dalam Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya pengaruh secara serentak (simultan) dan individu (parsial)
antara variabel Usaha Kecil dan Menengah terhadap pendapatan. Hasil
dari penelitian tesebut adalah adanya pengaruh secara serentak
(simultan) antara variabel Pendidikan, Kemampuan, Lama bekerja,
Jenis kelamin dalam meningkatkan Pendapatan ini menunjukan bahwa
pendapatan pekerja sudah meningkat selama bekerja di Usaha Kecil
dan Menengah Gabungan Kelompok Tani Coklat Kademangan Blitar .
Sedangkan pada pengujian hipotesa secara individu (parsial)
menunjukan bahwa variabel Pendidikan, Kemampuan, Lama bekerja,
Jenis kelamin dalam meningkatkan Pendapatan berpengaruh secara
signifikan terhadap peningkatan pendapatan, dengan variabel
Pendidikan yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan.
2.6 Kerangka Berfikir
Kebjakan:InfrastrukturPerijinanPermodalanKontrol produk
AsingCinta Produk Dalam Negeri
Penumbuhan Iklim Usaha:Aspek PendanaaAspek Sarana PrasaranaAspek
InformasiAspek PerijinanAspek KemitraanAspek kesempatan UsahaAspek
PromosiAspek Dukungan Kelembagaan
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIANMetode penelitian ini merupakan
unsur yang mempunyai peranan penting didalam melakukan penulisan
ilmiah atau karya tulis ilmiah. Dengan adanya metode penelitian
tersebut, maka kegiatan penelitian yang dilakukan akan dapat
terarah dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar peran UMKM dalam membangun pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif, mengandalkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
bahan penelitian, memamfaatkan analisis data secara induktif,
mengarahkan sasaran penelitian pada teori dasar yang bersifat
deskriptif yang lebih mementingkan proses dari pada hasil.Menurut
(Winarno Surakhmad, 1989:140) metode Deskriftif adalah penelitian
yang menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena dengan jalan
mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti. Dalam penelitian Deskriftif pengukuran variabel yang
diperoleh berasal dari data masa lalu dan data yang terjadi pada
masa sekarang. Jadi pada penelitian deskriptif tidak memerlukan
hipotesis, karena deskriptif hasilnya mementingkan data dari masa
lalu dan masa sekarang.3.1 Definisi OperasionalA. Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)UMKM adalah Usaha produktif milik
perorangan/badan-badan usaha dan dikuasai/menjadi bagian atau baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar
yang memenuhi kriteria dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta.B. Pertumbuhan
EkonomiPertumbuhan ekonomiadalah proses perubahan kondisi
perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan
yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat
diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi
keberhasilan pembangunan ekonomi.3.2 Objek PenelitianPenelian ini
dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bener Meriah
yang merupakan dinas terkait yang menangani UMKM yang ada.3.3 Jenis
PenelitianBerdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang
telah diuraikan pada bagian terdahulu maka jenis penelitian yang
digunakan adalah Jenis penelitian Deskriptif. Suatu metode yang
menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena yang diteliti, dengan
jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan
masalah yang diteliti, kemudian menganalisis untuk memberikan
alternatif penyelesaian dari masalah yang diteliti. Dalam
penelitian Deskriftif Kuantitatif pengukuran variabel yang
diperoleh berasal dari data yang diterima oleh peneliti.3.4 Jenis
dan Sumber DataJenis dan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:3.4.1 Jenis Data Jenis Data
dalam melakukan Penelitian ini adalah : a. Data Kualitatif 1. Data
profil Dinas Koperasi dan UMKM Bener Meriah2. Data UMKM di Bener
Meriah3. Data pendukung berkembangya UMKMb. Data Kuantitatif1. Data
tentang rata-rata penghasilan2. Laporan tentang sumbangsih UMKM
untuk Negara3.4.2 Sumber data Sumber data dalam peneliti ini adalah
data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Koperasi
dan UMKM Bener Meriah. Data diperoleh dari laporan bagian UMKM
tentang penanganan UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Bener Meriah.3.5
Teknik Pengumpulan DataAda beberapa macam teknik dalam penelitian
yaitu : 1. Observasi atau pengamatanYaitu pengumpulan data yang di
lakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik
gejala-gejala yang diselidiki.2. Interview atau WawancaraYaitu
proses tanya jawab penelitian yang berlangsung secara lisan dimana
dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.Wawancara yang
dilakukan oleh penulis yaitu:Wawancara yang tidak berstruktur
adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih
luas dan leluasa tapa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan ini muncul secara
spontanitas sesuai dengan kondisi dan situasi. Dengan tehnik ini
diharapkan terjadi komunikasi langsung dan fleksibel serta terbuka,
sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas. 3.
DokumentasiAdalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari bagian
UMKM. Dimana pada bagian UMKM dapat mengetahui berapa jumlah UMKM
yang ada di Kabupaten Bener Meriah, sejauh mana UMKM di kabupaten
Bener Meriah berkembang, serta seberapa besar sumbangsih UMKM untuk
menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah.3.6
Teknik AnalisaTujuan analisis adalah menyederhanakan data kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi, sehingga dapat
digunakan secara dasar yang objektif di dalam pembuatan proses
keputusan dan dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapi.
Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Menganalisis pengaruh
UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah.2.
Menganalisis pengaruh pemerintah terhadap perkembangan UMKM.
DAFTAR PUSTAKAAfandi (2011). Kerjasama dppm uii dengan umkm.
http://dppm.uii.ac.id, dikutip 17 januari 2015Arikunto, S.
2006.Prosedur Penelitian. Rineka Cipta :Jakarta. Boediono, 1992.
Teori pertumbuhan ekonomi. BPFE : YogyakartaIsmail, Hj. Iriani
(2011) . Koperasi dan usaha mikrokecilmenengah. Fakultas Pertanian
UB : Malang.Kuncoro, mudrajad (2000). Ekonomi pembangunan, teori
masalah dan kebijakan. UPP AMP YKPN : yogyakarta.Surakhmad, winarno
1989. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode Dan Teknik .
Tarsito : Bandung
27 | Yusda Winni Murezeki