METODOLOGI RTRW BAB 3 Sesuai dengan Tujuan Pekerjaan yang telah disebutkan di Kerangka Acuan Kerja (TOR), maupun di bab pendahuluan, adalah memberikan Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah dalam: 1. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Bengkulu (Selanjutnya langsung ke Penyusunan). 2. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam (Selanjutnya langsung ke Penyusunan). 3. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Inderagiri Hilir (Selanjutnya langsung ke Penyusunan). 4. Penyusunan RTRW Kota Pariaman. 5. Penyusunan RDTR Kota Inderalaya. 6. Penyusunan RDTR Kawasan Rempang-Galang. Untuk selanjutnya dalam pengerjaan bantuan teknis ini uraian metodologi pelaksanaan pekerjaan ini akan diuraikan dalam 4 pokok bahasan, sesuai dengan sifat masing- masing perencanaan yaitu: 1. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu. 2. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir. 3. Metodologi Penyusunan RTRW Kota Pariaman. 4. Metodologi Penyusunan RDTR Kota Inderalaya dan Kawasan Rempang Galang. Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-1 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
METODOLOGI RTRW
BAB 3
Sesuai dengan Tujuan Pekerjaan yang telah disebutkan di Kerangka Acuan Kerja (TOR),
maupun di bab pendahuluan, adalah memberikan Bantuan Teknis kepada Pemerintah
Daerah dalam:
1. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Bengkulu (Selanjutnya
langsung ke Penyusunan).
2. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Agam (Selanjutnya langsung
ke Penyusunan).
3. Penyempurnaan/Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Inderagiri Hilir
(Selanjutnya langsung ke Penyusunan).
4. Penyusunan RTRW Kota Pariaman.
5. Penyusunan RDTR Kota Inderalaya.
6. Penyusunan RDTR Kawasan Rempang-Galang.
Untuk selanjutnya dalam pengerjaan bantuan teknis ini uraian metodologi pelaksanaan
pekerjaan ini akan diuraikan dalam 4 pokok bahasan, sesuai dengan sifat masing-
masing perencanaan yaitu:
1. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu.
2. Metodologi Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten
Inderagiri Hilir.
3. Metodologi Penyusunan RTRW Kota Pariaman.
4. Metodologi Penyusunan RDTR Kota Inderalaya dan Kawasan Rempang Galang.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-1 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
3.1 Metodologi Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW
Propinsi Bengkulu
Pada dasarnya, metodologi Peninjauan Kembali dan
Penyusunan RTRW Propinsi Bengkulu terdiri atas beberapa
tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap keabsahan RTRW, 2) Kajian
kepentingan peninjauan kembali RTRW, 3) Penentuan tipologi
peninjauan kembali RTRW, 4) Perumusan peninjauan kembali
RTRW dan 5) Penyusunan RTRW. Yang membedakan keduanya
adalah kedalaman materi yang dikaji.
1. Kajian Terhadap Keabsahan RTRW
Kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi keabsahan
produk RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan
data, metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan
strategi, produk rencana tata ruang, maupun prosedur
penyusunan.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metodologi
analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW,
dengan ketentuan mengikuti penilaian yang telah diatur
dalam Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi
(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang
dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan
tidak hanya membandingkan antara aspek yang ada
dengan ketentuan penilaian, namun jika memungkinkan
dianalisis lebih lanjut penyebab perbedaan atau
perubahannya. Dengan demikian, dari evaluasi ini
diharapkan didapat keluaran berupa aspek-aspek apa saja
yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan sebagai masukan dalam penentuan tipologi
peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-2 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
GAMBAR 3.1
METODOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRW PROPINSI BENGKULU
PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI
KAJIAN KEABSAHAN RTRW
1. Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data
2. Berdasarkan metoda dan hasil analisis
3. Berdasarkan perumusan konsep dan strategi
4. Berdasarkan produk rencana tata ruang
5. Berdasarkan prosedur penyusunan
PERUMUSAN PENINJAUAN KEMBALI
1. Penambahan komponen rencana
2. Perbaikan sebagian komponen rencana
3. Perumusan kembali kebijakan dan strategi
4. Peninjauan kembali total
1
2
TIPE A
TIPE B
TIPE C
TIPE D
TIPE E
TIPE F
TIPE G
TIPE H
KAJIAN KEPENTINGAN PENINJAUAN
1. Identifikasi faktor eksternal
2. Identifikasi penyimpangan
3
4
5
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-3 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
GAMBAR 3.2
5 METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI BENGKULU
Pengumpulan data dan Informasi
pengumpulan informasi/data & peta - data & peta kebijakan
pengembangan - data & peta kondisi
sosek - data & peta SDA - data & peta penggunaan
lahan - data kelembagaan - data fisik dasar - data regional
lahan - analisis kelembagaan - analisis fisik dasar - analisis peran serta
masyarakat
Penyusunan Rancangan Rencana
- konsep pengembangan pengelolaan kawasan lindung & kawasan budidaya
- konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
- konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya
- konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah
- konsep & strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan
- konsep & strategi kebijakan tata guna tanah
Rencana RTRW Propinsi
- arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang
- arahan pengelolan kawasan lindung dan kawasan budidaya
- arahan konsep & strategi pengembangan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
- konsep & strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya
- konsep & strategi pengembangan sistem prasarana wilayah
- konsep & strategi pengembangan kawasan
di i i k
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-4 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
TABEL 3.1
KRITERIA PENILAIAN DALAM EVALUASI RTRW PROPINSI BENGKULU
No Aspek Penilaian Kriteria Kesahan RTRW Propinsi
1. Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data
Dinyatakan lengkap dan sah apabila mencakup: 1. Data kebijakan pembangunan daerah, seperti kesimpulan PROPEDA, informasi arahan RTRWN, informasi arahan RTRW Pulau, RTRW
Propinsi, serta data perekonomian nasional. 2. Data karakteristik ekonomi, meliputi data PDRB Propinsi, produksi sektoral Propinsi, APBD Propinsi (5 tahun terakhir), serta investasi
sektoral pembangunan di propinsi 3. Data kependudukan/demografi, meliputi data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan
penduduk, dan penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan, yang dirinci menurut kota/kecamatan. 4. Data sumberdaya buatan, meliputi data sarana ekonomi, sarana sosial, sarana dan prasarana transportasi, yang dirinci per
kabupaten/kecamatan, serta prasarana pengairan, sistem jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi. 5. Data sumberdaya alam, meliputi peta dan data penggunaan tanah, hidrologi/sumberdaya air, topografi, geologi/sumberdaya mineral,
kesesuaian lahan kegiatan budidaya, tataguna hutan, jenis tanah, dan iklim.
2 Berdasarkan metoda dan analisis
Dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya mencakup analisis sebagai berikut: 1. Analisis kedudukan propinsi dalam perwilayahan nasional dan pulau serta propinsi, serta hubungannya dengan propinsi lain, meliputi:
- sistem jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi - arahan kebijakan RTRWN, RTRW pulau, rencana strategi pengembangan wilayah regional, dll - sistem perkotaan nasional, pulau, dan regional - fungsi dan peran propinsi dalam lingkup nasional, pulau, dan propinsi berdasarkan aspek ekonomi, transportasi, dan pencapaian
pembangunan nasional secara umum. - sektor-sektor unggulan di propinsi
2. Analisis demografi, untuk melihat profil dan perkembangan penduduk, meliputi analisis tingkat perkembangan, pergerakan penduduk antar dan dalam kabupaten, distribusi/kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, struktur pekerjaan penduduk dirinci berdasarkan kabupaten/kecamatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Analisis ekonomi wilayah, untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi propinsi, seperti struktur ekonomi propinsi, terutama menyangkut keterkaitan antarsektor dan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, pola persebaran ekonomi dalam propinsi dan keterkaitannya, serta potensi investasi.
4. Analisis fisik dan daya dukung lingkungan, meliputi analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor), lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan, dan mineral), serta kesesuaian lahan bagi pertanian pangan, perkebunan, dan kehutanan.
5. Analisis sarana dan prasarana, meliputi analisis kondisi, jenis, dan jumlah sarana sosial, ekonomi, transportasi, pengairan, listrik, dan telekomunikasi.
6. Analisis struktur dan pola ruang, untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola, yang meliputi pola sebaran penduduk,
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-5 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
No Aspek Penilaian Kriteria Kesahan RTRW Propinsi
kawasan budidaya, dan jaringan infrastruktur. 7. Analisis potensi dan kondisi SDA, SD buatan, dan SDM, yang dinyatakan lengkap apabila terdapat kesimpulan potensi sumberdaya alam
yang ada, kemungkinan perkembangannya, dan keterbatasan pengembangannya. 8. Analisis keuangan dan kemampuan pembangunan daerah, mencakup analisis jumlah dan proporsi biaya pembangunan propinsi PAD dan
subsidi dari pemerintah pusat/propinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).
3 Berdasarkan konsep dan strategi
Dinyatakan lengkap jika mencakup: 1. Rumusan permasalahan pembangunan propinsi dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang 2. Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi 3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
4 Berdasarkan
produk rencana tata ruang
Dinyatakan lengkap jika mencakup: 1. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya 2. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu 3. Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya. 4. Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan,
sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku. 5. Arahan pengembangan kawasan prioritas. 6. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
5 Berdasarkan proses penyusunan
Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tinggi. 4. Disepakati oleh DPRD.
Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-6 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan
adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun
Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan
survai instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah
Propinsi atau Badan Perencanaan dan Pengembangan
Daerah (Bappeda) Propinsi.
2. Kajian Kepentingan Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar
penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai
masukan dalam perlunya peninjauan kembali dan
penentuan tipologi peninjauan kembali yang akan
dilakukan. Untuk itu, kajian ini akan mencakup 1)
identifikasi terhadap adanya perubahan faktor-faktor
eksternal, 2) identifikasi besaran simpangan, dan 3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi terhadap adanya perubahan faktor-faktor
eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat
pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti :
peraturan dan rujukan yang baru
kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat
pusat, daerah, maupun sektoral
adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan
dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi
kota, adanya investasi properti skala besar dan
pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola
dan struktur pengembangan wilayah, serta
dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru
adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau
penataan ruang
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif
analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya
faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih
lanjut mengenai dampak faktor tersebut terutama
terhadap penataan ruang wilayah.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-7 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi
mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di
wilayah propinsi yang dampaknya secara signifikan
mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang telah ada.
Sementara, identifikasi besaran simpangan dilakukan
untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang
terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam
RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang
ada kenyataannya. Penyimpangan ini dapat berupa
penyimpangan dalam hal pemanfaatan maupun
pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan
memiliki kriteria tersendiri.
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif
analisis kuantitatif, dimana penyimpangan akan
dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini
aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang
dijabarkan dalam Box 1), diwujudkan dalam bentuk
persentase (%).
Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan
dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui:
a. Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas
atau instansi teknis terkait dengan pengembangan
wilayah. Diskusi dilakukan dengan maksud untuk
bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan
yang ada, terutama menyangkut pelaksanaan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah, konfirmasi
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam
rangka pengembangan wilayah, dll.
b. Pengumpulan seluruh dokumen-dokumen kebijakan
yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan
penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di
tingkat nasional maupun daerah.
c. Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-8 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
- Box 1 -
Tidak menyimpang jika:
Pemanfaatan ruang
- Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.
- Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW
- Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.
- Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.
- Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.
- Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.
- Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.
Pengendalian pemanfaatan ruang
- Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.
- Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.
- Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.
- Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)
- Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP
- Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW
Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi
input/masukan dalam mengidentifikasi perlunya
peninjauan kembali terhadap RTRW Propinsi Bengkulu.
Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu
kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan
skala besar, terdapat faktor internal yang belum
dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup
besar.
3. Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi
peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh
RTRW Propinsi Bengkulu berdasarkan pertimbangan
keabsahan RTRW dan tingkat keperluan peninjauan
kembali yang tergambar dari adanya perubahan faktor
eksternal dan adanya penyimpangan.
Terdapat 8 tipologi peninjauan kembali dengan
karakteristik dan kebutuhan peninjauan kembali yang
berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW
Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002):
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-9 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil,
dan tidak terdapat perubahan faktor eksternal.
Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil,
namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor
eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar
dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.
Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang
besar namun tidak terjadi perubahan pada faktor-
faktor eksternal.
Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
kecil, dan faktor eksternal bertambah.
Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
kecil, dan faktor eksternal tetap.
Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
besar, dan faktor eksternal berubah.
Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
besar, dan faktor eksternal tetap.
4. Tahap Peninjauan Kembali RTRWP Bengkulu
Pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan
evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal dan internal
yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan tampak
untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor
tersebut, serta kuat lemahnya (signifikan) dampak-dampak
yang ditimbulkan terhadap RTRWP BENGKULU yang
bersangkutan, kegiatan ini antara lain:
a. Kajian/penilaian terhadap RTRWP BENGKULU dan sisi
kelengkapan materi dan proses penyusunan mengacu
kepada UUPR serta struktur dan pedoman teknis
penyusunan RTRWP
b. Evaluasi kemampuan RTRWP BENGKULU sebagai alat
perencanaan khususnya dalam identifikasi dan
pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang
terkait dengan penataan ruang.
c. Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU untuk
mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan tujuan
dan sasaran pembangunan nasional, propinsi dan
terkait dengan pemanfaatan ruang.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-10 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
d. Evaluasi kemampuan RTRWP BENGKULU untuk
mengakomodasikan dinamika perkembangan
pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan
penyesuaian RTRWP. Jika dianggap materi RTRWP
BENGKULU tersebut tidak mampu menampung aspirasi
masyarakat/tuntutan pembangunan yang berkembang
pesat.
e. Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan
pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWP
BENGKULU yang dituju, serta menemukenali tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi
penyimpangan yang telah terjadi.
5. Perumusan Peninjauan kembali RTRWP Bengkulu
Peninjauan kembali ini tergantung dari Tipologi yang
didapat, Peninjauan kembali tipologi ini dapat berupa:
a. Pembakuan materi RTRWP BENGKULU jika berdasarkan
hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWP
BENGKULU yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan
minimal sebagai RTRWP yang baku atau
b. Penyesuaian terhadap materi RTRWP BENGKULU agar
mampu mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan/
tujuan/sasaran pembangunan dan dinamika
perkembangan pemanfaatan ruang, serta untuk
mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada
perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
Bentuk dari kegiatan ini antara lain; penambahan-
penambahan komponen rencana
1) Perubahan (revisi) sebagai komponen rencana
2) Perumusan kembali kebijaksanaan dan startegi
pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran
pembangunan
3) Revisi Total seluruh komponen rencana atau
penyusunan kembali
c. Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan RTRWP Bengkulu
Upaya-upaya pemantapan pemanfaatan RTRWP
BENGKULU dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-11 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
lain berupa desiminasi RTRWP BENGKULU sebagai
alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan,
peninjauan kembali kegiatan pemantauan pelaporan
evaluasi dan sebagainya.
1). Tipologi A
Bila RTRWP BENGKULU ini sah, juga dengan
simpangan kecil, serta tidak terjadi perubahan
faktor eksternal.
Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena
RTRWP BENGKULU masih ada, tidak perlu
dilakukan peninjauan kembali, dapat tetap
digunakan sebagai acuan dalam pembangunan
propinsi.
2) Tipologi B
Bila RTRWP BENGKULU sah, juga simpangan kecil,
sedangkan terjadi perubahan faktor eksternal.
Perlu dilakukan peninjauan kembali yang
disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal
seperti perubahan kebijaksanaan, adanya
peraturan atau rujukan baru, dinamika
pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi
atau paradigma atau nilai-nilai lainnya sehingga
ketentuan dalam RTRWP BENGKULU sudah tidak
berlaku lagi.
Maka aspek utama yang perlu diperhatikan dalam
proses peninjauan kembali adalah melakukan
pemutakhiran tujuan, sasaran, strategi dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sesuai dengan
dan mengakomodasikan perubahan-perubahan
eksternal.
Tata cara yang harus dilakukan adalah:
a) Masukan.
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang
berpengaruh terhadap kinerja RTRWP
BENGKULU
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-12 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap kebijaksanaan pembangunan
daerah.
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap rencana struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Apabila faktor-faktor eksternal tidak
sejalan lagi dengan strategi pengelolaan,
arahan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah maka diperlukan:
Pemutakhiran tujuan dan sasaran
pembangunan daerah
Perumusan permasalahan pembangunan
dan pemanfaatan ruang wilayah
Perumusan kembali strategi
pengembangan wilayah.
c) Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah
yang baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah yang baru.
3) Tipologi C.
Bila RTRWP BENGKULU sah, terjadi simpangan
besar dan perubahan faktor eksternal secara
signifikan.
Perlu dilakukan peninjauan kembali yang
disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor
eksternal selain perlu pemantapan dalam
pemanfaatan dan pengendalian RTRWP BENGKULU
sehubungan adanya simpangan-simpangan yang
besar.
Tatacara peninjauan kembali sama dengan yang
dilakukan pada tipologi B namun perlu dilakuakn
upaya-upaya pemantapan, pemanfaatan dan
pengendalian. Peninjauan kembali tehadap
tipologi C ini dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-13 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
a) Masukan.
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang
berpengaruh terhadap kinerja RTRWP
BENGKULU
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis hubungan factor eksternal
terhadap kebijaksanaan pembangunan
daerah.
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap rencana struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi
dengan strategi pengelolaan, arahan struktur dan
pola pemanfaatan ruang wilayah maka diperlukan:
Pemutakhiran tujuan dan sasaran
pembangunan daerah
Perumusan permasalahan pembangunan dan
pemanfaatan ruang wilayah
Perumusan kembali strategi pengembangan
wilayah.
c) Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah
yang baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah yang baru.
d) Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan kembali Pedoman
Pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai
acuan pembangunan
Peningkatan Desiminasi RTRWP
BENGKULU ke setiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan pemanfaatan RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam
forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan
dan pelaporan secara kontinyu terhadap
program-program pembangunan dan
implementasi ruang
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-14 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Peninjauan kembali kegiatan evaluasi
terhadap pelaksanaan program
implementasi ruang dan perizinan.
4) Tipologi D
Bila RTRWP BENGKULU sah, simpangan besar,
tidak terjadi perubahan faktor eksternal.
Pada dasarnya pada tipologi ini tidak perlu
dilakukan pemutakhiran RTRWP BENGKULU karena
rencana masih sahih dan tidak terjadi perubahan
eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun
karena permasalahannya adalah terjadinya
simpangan pada pemanfaatan dan pengendalian
maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam
peninjauan kembali adalah sebagaimana yang
dilakukan pada tipologi C.
5) Tipologi E
Bila RTRWP BENGKULU tida sahih, simpangan
kecil, faktor eksternal berubah.
Untuk tipologi ini hal-hal yang perlu dilakukan
dalam peninjauan kembali yang disebabkan oleh
ketidak shihan rencana ditinjau aspek substansi
yang tidak memenuhi ketentuan prosedure dan
proses penyusunan rencana dan adanya perubahan
faktor-faktor eksternal yang perlu terakomodasi
seperti perubahan kebijaksanaan, adanya
peraturan atau rujukan baru, dinamika
pertumbuhan ekonomi atau paradigma baru
penataan ruang. Dengan demikian dalam
peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah
menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana
dan penyesuauaian terhadap aspek eksternal.
Tata cara yang perlu dilakukan adalah:
a) Masukan.
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang
berpengaruh terhadap kinerja RTRWP
BENGKULU
Identifikasi Kinerja RTRWP BENGKULU
(data analisis dan produk rencana)
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-15 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Identifikasi pemanfaatan ruang yang
sedang berjalan
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap kebijaksanaan pembangunan
daerah.
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap rencana struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Apabila faktor-faktor eksternal tidak
sejalan lagi dengan strategi pengelolaan,
arahan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah maka diperlukan:
• Pemutakhiran tujuan dan sasaran
pembangunan daerah
• Perumusan permasalahan
pembangunan dan pemanfaatan
ruang wilayah
• Perumusan kembali strategi
pengembangan wilayah.
c) Keluaran.
Rumusan Strategi Pengembangan wilayah
yanng baru
Rumusan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah yang baru.
6) Tipologi F
Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan
kecil, faktor eksternal tetap.
Hal-hal yang perlu dilakukan pada tipologi ini
adalah revisi atau peninjauan kembali secara
menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran
data, analisa rencana.
Tatacara pemutakhiran rencana yang perlu
dilakukan adalah:
a) Masukan.
Identifikasi Kinerja RTRWP BENGKULU
(data analisis dan produk rencana)
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-16 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Identifikasi pemanfaatan ruang yang
sedang berjalan
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Pemutakhiran data, analisis, dan produk
rencana disesuaikan dengan pemanfaatan
ruang yang sedanng berjalan yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan
dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi
pengembangan wilayah
Perumusann kembali RTRWP BENGKULU
c) Keluaran.
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Bengkulu yang Baru
7) Tipologi G
Bila RTRWP BENGKULU tidak sahih, simpangan
besar, faktor eksternal berubah
Pada topologi G, hal-hal yang perlu dilakukan
adalah melakukan revisi secara menyeluruh
kinerja produk RTRWP BENGKULU yang berupa
pemutakhiran data, analisa dan rencana dengan
menyesuaikannya pada faktor-faktor eksternal
yang mengalami perubahan, dengan disertai
penekanan terhadap tindakan-tindakan untuk
peninjauan kembali pelaksanaan pemanfaatan
rencana, pengawasan dan penertiban dalam
proses pengendalian. Tata Cara yang perlu
dilakukan adalah:
a) Perumusan Rencana dan Penyesuaian
terhadap faktor-faktor eksternal.
Identifikasi Kinerja RTRWP BENGKULU
(data, analisa dan produk rencana)
Identifikasi pemanfaatan ruang yang
sedang berjalan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-17 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap kebijaksanaan pembangunan
daerah.
Analisis hubungan faktor eksternal
terhadap rencana struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Pemutakhiran data, analisis, dan produk
rencana disesuaikan dengan pemanfaatan
ruang yang sedanng berjalan yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan
dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi
pengembangan wilayah
c) Keluaran.
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang
baru
d) Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan kembali Pedoman
pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai
acuan pembangunan
Peningkatan Dessiminasi RTRWP
BENGKULU kesetiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan pemanfaatan RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam
forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan
dan pelaporan secara kontinyu terhadap
program-program pembangunan dan
implementasi ruang
Peninjauan kembali kegiatan evaluasi
terhadap pelaksanaan program
implementasi ruang dan perizinan.
8) Tipologi H
Bila RTRWP BENGKULU tidak sah, simpangan
besar, faktor eksternal tetap.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-18 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Pada tipologi ini. Hal yang perlu dilakuakn adalah
revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh
dengan melakukan pemutakhiran data, analisis
dan rencana, baik dalam proses penyusunan
maupun substansi yang ada di dalam produk
RTRWP BENGKULU yang ada dan Pemantapan dan
pengendalian. Tata Cara yang perlu dilakukan
adalah:
a) Pemutakhiran Rencana dan Penyusuan
Terhadap faktor-faktor eksternal
Identifikasi Kinerja RTRWP BENGKULU
(data, analisa dan produk rencana)
Identifikasi pemanfaatan ruang yang
sedang berjalan
b) Proses,
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:
Pemutakhiran data, analisis, dan produk
rencana disesuaikan dengan pemanfaatan
ruang yang sedanng berjalan yang
mengalami perubahan
Perumusan permasalahan pembangunan
dan pemanfaatan ruang wilayah.
Perumusan kembali konsep dan strategi
pengembangan wilayah
Penyusunan RTRWP BENGKULU
c) Keluaran.
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Bengkulu yang baru
d) Pemantapan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
Peninjauan kembali Pedoman
pemanfaatan RTRWP BENGKULU sebagai
acuan pembangunan
Peningkatan Dessiminasi RTRWP
BENGKULU kesetiap sektor dan RTRWP
BENGKULU sebagai acuan pembangunan
Peningkatan pemanfaatan RTRWP
BENGKULU sebagai dukumen acuan dalam
forum rapar koordinasi pembangunan
Peninjauan kembali kegiatan pemantauan
dan pelaporan secara kontinyu terhadap
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-19 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
program-program pembangunan dan
implementasi ruang
Peninjauan kembali kegiatan evaluasi
terhadap pelaksanaan program
implementasi ruang dan perizinan.
6. Tahap Penyusunan RTRWP Bengkulu
a. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi
kondisi awal wilayah dan kecenderungan
perubahannya. Data dan informasi yang dikumpulkan
dan diolah secara umum mencakup
Data dan Peta kebijakan pembangunan
Data dan Peta Kondisi Sosial Ekonomi
Data dan Peta Sumber Daya Manusia
Data dan Peta Sumber Daya Buatan
Data dan Peta Sumber Daya Alam
Data dan Peta Penggunaan Lahan
Data Kelembagaan
b. Tahap analisis
1) Analisis Sosial Ekonomi
Di bawah ini merupakan langkah-langkah
menganalisis sosial ekonomi , adalah sebagai
berikut :
Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi
Pada tahap ini diawali dengan menggali informasi-
informasi yang mengungkapkan keberadaan
lingkungan dan masyarakatnya secara umum.
Perumusan Masalah dan Penetapan Prioritas
Semua permasalahan dikumpulkan kemudian
dirumuskan dan ditentukan masalah yang perlu
diatasi terlebih dahulu (prioritas).
Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan
masalah/pengembangan gagasan.
Dari prioritas masalah yang telah ditentukan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-20 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
kemudian dibahas pemecahan masalah-masalah
melalui urun rembug dan pengembangan gagasan.
Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang
paling tepat guna.
Perencanaan dan Penyajian Rencana Kegiatan
Hasil kegiatan selanjutnya dapat dituangkan ke
dalam rencana kegiatan yang konkrit. Sebagai
masukan dalam peninjauan kembali dilakukan
pertemuan yang diikuti oleh berbagai kelompok
yang terlibat didalam perencanaan.
Pelaksanaan/Pengorganisasian
Pengorganisasian bisa sederhana atau bisa lebih
canggih dan mendasar sampai mengarah kepada
pengembangan kelembagaan kawasan perkotaan,
tergantung kepada kebutuhan dan tingkat
perkembangan perkotaan.
Pemantauan dan Pengarahan kegiatan
Semua kegiatan perlu dipantau secara
berkelanjutan untuk melihat kesesuaiannya
dengan rencana yang telah disusun.
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut
Setelah tahapan kerja selesai, maka hasilnya
layak dievaluasi apakah sesuai dengan yang
diharapkan
2) Analisis Kebijaksanaan Pengembangan
Dalam sub bab ini, menjabarkan secara ringkas
cara-cara metodologi yang digunakan, terutama
dalam mendukung proses analisis untuk
menghasilkan keluaran produk dengan
menggunakan diagram berikut sebagai metodologi
untuk menghasilkan suatu kebijaksanaan.
Menghasilkan suatu kebijaksanaan adalah
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-21 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
pekerjaan yang tidak mudah dan pembuktiannya
baru diketahui setelah kebijaksanaan tersebut
diterapkan. Produk pekerjaan ini sangatlah
penting dan cukup strategis karena menyangkut
hidup orang banyak. Penetapan kebijaksanaan dan
arahan pembangunan prasarana dan sarana di
kawasan terbangun membutuhkan analisis cermat
dan hati-hati.
3) Analisis Regimal
Analisis fisik dasar dilakuakn untuk mengetahui
dan memahami kondisi fisik di Propinsi tersebut
yang mencakup kelerengan, Iklim dan geologi
kawasan setempat.
4) Anallisis Rrgional
Analisis Regional dilakukan untuk memahami
kedudukan dan keterkaitan propinsi dalam sistim
regional yang lebih luas dalam aspek sosial,
ekonomi, lingkungan dan
5) Analisis SDM
Analisis Sumber daya Manusia ditujukan untuk
mengatahui seberapa besar jumlah tenaga dan
kualitas tenaga kerja di propinsi tersebut untuk
dapat menunjang pembangunan di Provinsi
tersebut.
6) Analisis SDA
Analisis Sumber Daya Alam untuk mengetahui
potensi-potensi yang terkandung di Provinsi
tersebut untuk dapat ditingkatkan sebagai
komoditi unggulan untuk dikembangkan.
7) Annalisis SDB
Analisis Sumber daya Buatan ini sangat penting
dilakukan untuk mengetahui ketersediaam
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-22 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
imfrastruktur yang telah tersedia di Provinsi
tersebut.
8) Analisis Penggunaan Lahan
Analisis ini diperlukan untuk mengetahui pola dan
persebaran penggunaan lahan yang ada di
propvinsi Bnegkulu serta kecendrungan
penggunaan lahan di masa yang akan datang.
9) Analisis Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam
pembangunan perekonomian serta pengoperasian
dan perawatan kota pada kenyataannya sudah
berjalan. Selain itu masyarakat maupun sektor
swasta diharapkan dapat berpartisipasi dalam
pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
Persoalannya kini yaitu bagaimana menempatkan
pembangunan oleh masyarakat dalam kerangka
umum pembangunan wilayah. Kendati demikian
peran serta masyarakat dan swasta dalam
Gambar 3.3 Proses Analisis Kebijaksanaan
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-23 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
MasalahKebijaksanaan
PenyimpulanPraktis
Peramalan
HasilKebijaksanaan
Hasil GunaKebijaksanaan
AlernatifKebijaksanaan
Peliputan Evaluasi Rekomendasi
PerumusanMasalah
TindakanKebijaksanaan
Informasi yang Relevan dengan Kebijaksanaan
Metodologi untuk menganalisis
Gambar 3.4 Skema Hubungan Pelaku (Stakeholders) Pembangunan
pembangunan prasarana secara formal masih
memerlukan pengkajian.
Bentuk kesepakatan lingkup peran serta
masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi
dalam tingkat-tingkat pengambilan keputusan
dalam metoda pengelolaan pembangunan.
PE M ER IN T A H
S W A STA /B IS N IS K E L . K O M U N IT A S
P E R O RA N G A N
Tero rganis ir secaraform a l, punya lega litas ,kom ers ia l sifatnya, c ir i:pro fit m otivated , unsur
pem bangunanm em punyai kepentingan
send iri
W asit , p unyakewenangan un tuk
inte rvensi, p engatur,provider, pencip ta iktlim ,pendorong: agar sum ber
daya dapat d ia rahkanuntuk tu juan tertentu
Untuk keperluan send iri,untuk keperluan
m enam bah pendapatan.
Terogran isir un tukm em bangun bersam a,non profit, keuntungan
un tuk m eningkatkankese jah teraan = dasar
perekonom ian Indonesia
a) Partisipasi dalam Kebijaksanaan
Pembangunan
b) Partisipasi dalam Perencanaan
c) Partisipasi dalam Perumusan Program dan
Proyek
d) Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan
Proyek
e) Partisipasi dalam Pengoperasian dan
Pemeliharaan.
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini
mempunyai peranan yang penting untuk
merangsang tumbuhnya serta mendukung semua
kegiatan-kegiatan di atas, misalnya dalam:
a) Penetapan fungsi dan tanggung jawab yang
jelas,
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-24 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
b) Menyediakan fasilitas sumber-sumber
pinjaman pembangunan,
c) Mengadakan kegiatan pendidikan aparat
daerah.
4) Analisis Kelembagaan
Pendekatan mekanisme kelembagaan dalam
pengembangan perekonomian masyarakat
memiliki pendekatan-pendekatan sebagai
berikut :
a) Perencanaan dan penyusunan program yang
lebih terpadu antar sektoral seperti sektor
perumahan, penyediaan sarana dan prasarana
dengan secara terpadu dan terkait dengan
rencana tata ruang/ kawasan
b) Penggalangan sumber pendanaan
pembangunan, baik dana sektoral maupun
daerah
c) Keseimbangan perencanaan dari atas ke
bawah dan dari bawah ke atas (disesuaikan
dengan kebijakan-kebijakan pembangunan
yang baru)
d) Penyusunan rencana dan program
dilaksanakan dengan memberikan perhatian
pada aspek ekonomi rakyat yang dapat
menunjang perekonomian wilayah.
c. Tahap Rencana
1) Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
2) Arahan Pengelolaan Lindung dan Budidaya
3) Arahan Pengelolaan Kawasan Pedesaan,
Perkotaan dan Tertentu
4) Arahan Pengembangan Kawasan Pemukiman
Kehutanan, Pertanian, Pertambangan,
Perindustrian, Pariwisata dan kawasan lainya
5) Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman
Perdesaan dan Perkotaan
6) Arahan Pengembangan Sistem Sarana dan
Prasarana
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-25 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana
Transportasi
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana
Pengairan
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana
Energi
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana
Telekomunikasi
Arahan Pengembangan Sistem prasarana
Pengelolaan Lingkungan
Arahan Pengembangan Sistem Prasarana
Wilayah lainnya
7) Arahan pengembangan Kawasan yang
diprioritaskan
8) Arahan kebijakan Tataguna Tanah, Air, Udara, dan
Sumberdaya Alam Lainnya.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-26 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
3.2. Metodologi Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW
Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam
Pada dasarnya, metodologi pengerjaan Peninjauan Kembali dan
Penyusunan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten
Agam terdiri atas beberapa tahapan, yaitu 1) Kajian terhadap
keabsahan RTRW, 2) Kajian kepentingan Peninjauan Kembali
RTRW, 3) Penentuan tipologi Peninjauan Kembali RTRW, 4)
Perumusan Peninjauan Kembali RTRW, dan 5) Penyusunan
RTRW. Yang membedakan keduanya adalah kedalaman materi
yang dikaji.
1. Kajian Terhadap Keabsahan RTRW
Kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi keabsahan produk
RTRW, baik dalam hal kelengkapan dan keabsahan data,
metoda dan hasil analisis, perumusan konsep dan strategi,
produk rencana tata ruang, maupun prosedur penyusunan.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metodologi
analisis komparatif antara aspek dalam produk RTRW
dengan ketentuan penilaian yang telah diatur dalam
Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten
(Departemen Kimpraswil, 2002). Analisis komparatif yang
dimaksud disini adalah bahwa komparasi yang dilakukan
tidak hanya membandingkan antara aspek yang ada dengan
ketentuan penilaian, namun jika memungkinkan dianalisis
lebih lanjut penyebab perbedaan atau perubahannya.
Dengan demikian, dari evaluasi ini diharapkan didapat
keluaran berupa aspek-aspek apa saja yang tidak sesuai
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai
masukan dalam penentuan tipologi peninjauan kembali
seperti apa yang dibutuhkan.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-27 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
4
PENENTUAN TIPOLOGI PENYEMPURNAAN
1. Berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data
2. Berdasarkan metoda dan hasil analisis
3. Berdasarkan perumusan konsep dan strategi
4. Berdasarkan produk rencana tata ruang
5. Berdasarkan prosedur penyusunan
1. Penambahan komponen rencana
2. Perbaikan sebagian komponen rencana
3. Perumusan kembali kebijakan dan strategi
4. Penyempurnaan total
TIPE A 1
2
TIPE B
TIPE C
TIPE D
TIPE E
TIPE F
3
TIPE G
TIPE H
1. Identifikasi faktor eksternal
2. Identifikasi penyimpangan
1. Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu
4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumberdaya alam lainnya.
METODOLOGI PENGERJAAN PENYEMPURNAAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-28 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
TABEL 3.2
KRITERIA PENILAIAN DALAM PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
No Aspek Penilaian Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten 1. Berdasarkan
kelengkapan dan keabsahan data
Dinyatakan lengkap dan sah apabila mencakup:
1. Data kebijakan pembangunan daerah, seperti kesimpulan PROPEDA, informasi arahan RTRWN, informasi arahan RTRW Pulau, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten, serta data perekonomian nasional.
2. Data karakteristik ekonomi, meliputi data PDRB kabupaten, produksi sektoral kabupaten, APBD kabupaten (5 tahun terakhir), serta investasi sektoral pembangunan di kabupaten.
3. Data kependudukan/demografi, meliputi data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan, yang dirinci menurut kota/kecamatan.
4. Data sumberdaya buatan, meliputi data sarana ekonomi, sarana sosial, sarana dan prasarana transportasi, yang dirinci per kecamatan, serta prasarana pengairan, sistem jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi.
5. Data sumberdaya alam, meliputi peta dan data penggunaan tanah, hidrologi/sumberdaya air, topografi, geologi/sumberdaya mineral, kesesuaian lahan kegiatan budidaya, tataguna hutan, jenis tanah, dan iklim.
2 Berdasarkan metoda
dan analisis Dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya mencakup analisis sebagai berikut:
1. Analisis kedudukan kabupaten dalam perwilayahan nasional dan pulau serta propinsi, serta hubungannya dengan kabupaten lain, meliputi:
• sistem jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi
• arahan kebijakan RTRWN, RTRW pulau, RTRW propinsi, rencana strategi pengembangan wilayah regional, dll
• sistem perkotaan nasional, pulau, propinsi, dan regional
• fungsi dan peran kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, dan propinsi berdasarkan aspek ekonomi, transportasi, dan pencapaian pembangunan nasional secara umum.
• sektor-sektor unggulan di kabupaten
2. Analisis demografi, untuk melihat profil dan perkembangan penduduk, meliputi analisis tingkat perkembangan, pergerakan penduduk antar dan dalam kabupaten, distribusi/kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, struktur pekerjaan penduduk dirinci berdasarkan kecamatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Analisis ekonomi wilayah, untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi kabupaten, seperti struktur ekonomi kabupaten, terutama menyangkut keterkaitan antarsektor dan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, pola persebaran ekonomi dalam kabupaten dan keterkaitannya, serta potensi investasi.
4. Analisis fisik dan daya dukung lingkungan, meliputi analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor), lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan, dan mineral), serta kesesuaian lahan bagi pertanian pangan, perkebunan, dan kehutanan.
5. Analisis sarana dan prasarana, meliputi analisis kondisi, jenis, dan jumlah sarana sosial, ekonomi, transportasi, pengairan, listrik, dan telekomunikasi.
6. Analisis struktur dan pola ruang, untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola, yang meliputi pola sebaran penduduk, kawasan budidaya, dan jaringan infrastruktur.
7. Analisis potensi dan kondisi SDA, SD buatan, dan SDM, yang dinyatakan lengkap apabila terdapat kesimpulan potensi sumberdaya alam yang ada, kemungkinan perkembangannya, dan keterbatasan pengembangannya.
8. Analisis keuangan dan kemampuan pembangunan daerah, mencakup analisis jumlah dan proporsi biaya pembangunan kabupaten, PAD dan subsidi dari pemerintah pusat/propinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-29 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
No Aspek Penilaian Kriteria Kesahan RTRW Kabupaten
3 Berdasarkan konsep
dan strategi Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1. Rumusan permasalahan pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang
2. Rumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten, meliputi strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu; kawasan produksi dan permukiman, serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; pengembangan sarana dan prasarana wilayah; pengembangan kawasan prioritas; serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
4 Berdasarkan produk
rencana tata ruang Dinyatakan lengkap jika mencakup:
1. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
2. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu
3. Arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya.
4. Arahan struktur tata ruang, meliputi arahan pengembangan sistem pusat permukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem jaringan jalan, sistem transportasi lainnya, sistem jaringan energi/listrik, pengairan, telekomunikasi, air baku.
5. Arahan pengembangan kawasan prioritas.
6. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, meliputi kebijakan tata guna tanah, air, lahan, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
5 Berdasarkan proses penyusunan
Dinyatakan lengkap jika: 1. Disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku. 2. Melibatkan tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar). 3. Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang lebih tinggi. 4. Disepakati oleh DPRD.
Sumber: Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi (Departemen Kimpraswil, 2002), Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Keterangan : Penggunaan ketentuan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-30 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Untuk melakukan kajian ini, maka data yang diperlukan
adalah Dokumen RTRW, baik Buku Fakta Analisis, maupun
Buku Rencana. Dokumen ini diperoleh dengan melakukan
survei instansional terkait, dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten atau Badan Perencanaan dan Pengembangan
Daerah (Bappeda) Kabupaten.
2. Kajian Kepentingan Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar
penyimpangan arahan yang digariskan dalam RTRW sebagai
masukan dalam perlunya peninjauan kembali dan
penentuan tipologi Peninjauan Kembali yang akan
dilakukan. Untuk itu, kajian ini akan mencakup 1)
identifikasi terhadap adanya perubahan faktor-faktor
eksternal, 2) identifikasi besaran simpangan, dan 3)
identifikasi perlunya peninjauan kembali.
Identifikasi terhadap adanya perubahan faktor-faktor
eksternal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
informasi menyangkut indikasi adanya perubahan akibat
pengaruh dari berbagai faktor eksternal, seperti :
peraturan dan rujukan yang baru
kebijakan pemerintah yang baru, baik di tingkat
pusat, daerah, maupun sektoral
adanya perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan
dan pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan fungsi
kota, adanya investasi properti skala besar dan
pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi pola
dan struktur pengembangan wilayah, serta
dibangunnya pusat-pusat pelayanan baru
adanya paradigma baru dalam pembangunan dan atau
penataan ruang
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif
analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta adanya
faktor eksternal yang ada, tapi juga menganalisi lebih
lanjut mengenai dampak faktor tersebut terutama
terhadap penataan ruang wilayah.
Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-31 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-32 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
mengenai kebijakan dan perubahan kondisi internal di
wilayah propinsi/kabupaten yang dampaknya secara
signifikan mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang yang
telah ada.
Sementara, identifikasi besaran simpangan dilakukan
untuk memperkirakan seberapa besar penyimpangan yang
terjadi, antara arahan kebijakan yang dirumuskan dalam
RTRW dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang
ada kenyataannya. Penyimpangan ini dapat berupa
penyimpangan dalam hal pemanfaatan maupun
pengendalian pemanfaatan. Masing-masing penyimpangan
memiliki kriteria tersendiri.
Identifikasi ini dilakukan dengan metodologi deskriptif
analisis kuantitatif, dimana penyimpangan akan
dibandingkan dengan total aspek yang dikaji (dalam hal ini
aspek terkait dengan kriteria penyimpangan seperti yang
dijabarkan dalam Box 1), diwujudkan dalam bentuk
persentase (%).
- Box 1 - Tidak menyimpang jika: Pemanfaatan ruang
- Benar-benar menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, artinya menjadi dokumen resmi dalam Rakorbang Daerah dan didudukkan sejajar dengan Peraturan Daerah lainnya.
- Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW
- Telah ditetapkan dan disahkan menjadi PERDA dan didiseminasikan ke setiap sektor.
- Menjadi acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayaan, dan tahapan program pembangunan serta telah menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki di bawahnya.
- Tidak menimbulkan konflik antarsektor atau tumpangtindih alokasi kegiatan sektor.
- Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.
- Tidak ada pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.
Pengendalian pemanfaatan ruang
- Telah memiliki sistem informasi pemantauan dan pelaporan yang handal, cepat, dan informatif.
- Telah dilakukan mekanisme perijinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.
- Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruang, serta perijinan pemanfaatan ruang.
- Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya terjadinya faktor eksternal (perubahan kebijakan dan rujukan)
- Diterapkan instrumen baru, seperti perangkat insentfi, agar selalu sesuai dengan arahan RTRWP
- Diterapkan denda/sangsi bagi yang melanggar arahan dalam RTRW
Untuk melakukan kedua identifikasi tersebut dibutuhkan
dukungan data dan informasi, yang diperoleh melalui:
a. Diskusi lintas sektoral yang melibatkan seluruh dinas
atau instansi teknis terkait dengan pengembangan
wilayah. Diskusi dilakukan dengan maksud untuk
bertukar informasi mengenai isu-isu permasalahan
yang ada, terutama menyangkut pelaksanaan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah, konfirmasi
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam
rangka pengembangan wilayah, dll.
b. Pengumpulan seluruh dokumen-dokumen kebijakan
yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan
penataan ruang yang digariskan dalam RTRW, baik di
tingkat nasional maupun daerah.
c. Kondisi penggunaan ruang atau tutupan saat ini.
Lebih lanjut, hasil kedua identifikasi tersebut menjadi
input/masukan dalam mengidentifikasi perlunya
peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Agam.
Peninjauan kembali akan dibutuhkan apabila salah satu
kriteria terpenuhi, apakah terdapat perubahan kebijakan
skala besar, terdapat faktor internal yang belum
dipertimbangkan, atau terjadi penyimpangan yang cukup
besar.
3. Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipologi
peninjauan kembali seperti apa yang dibutuhkan oleh
RTRW Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri
Hilirberdasarkan pertimbangan keabsahan RTRW dan
tingkat keperluan peninjauan kembali yang tergambar dari
adanya perubahan faktor eksternal dan adanya
penyimpangan.
Terdapat 8 tipologi peninjauan kembali dengan
karakteristik dan kebutuhan Peninjauan Kembali yang
berbeda, meliputi (Pedoman Peninjauan Kembali RTRW
Kabupaten, Departemen Kimpraswil, 2002):
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-33 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Tipologi A, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil,
dan tidak terdapat perubahan faktor eksternal.
Tipologi B, dimana RTRW sah, terjadi simpangan kecil,
namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor
eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
Tipologi C, dimana RTRW sah, terjadi simpangan besar
dan perubahan-perubahan eksternal secara signifikan.
Tipologi D, dimana RTRW sah, terjadi simpangan yang
besar namun tidak terjadi perubahan pada faktor-
faktor eksternal.
Tipologi E, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
kecil, dan faktor eksternal bertambah.
Tipologi F, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
kecil, dan faktor eksternal tetap.
Tipologi G, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
besar, dan faktor eksternal berubah.
Tipologi H, dimana RTRW tidak sah, terjadi simpangan
besar, dan faktor eksternal tetap.
4. Perumusan Peninjauan Kembali RTRW
Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi seperti apa
bentuk Peninjauan Kembali rencana tata ruang yang perlu
dilakukan. Identifikasi ini akan sangat bergantung pada
tipologi peninjauan kembali. Peninjauan Kembali dapat
berupa penambahan komponen rencana, perbaikan
sebagian komponen rencana, perumusan kembali kebijakan
dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan
sasaran pembangunan, atau Peninjauan Kembali total
terhadap keseluruhan komponen.
Masing-masing tipologi peninjauan kembali membutuhkan
pendekatan Peninjauan Kembali yang berbeda-beda:
Tipologi A, tidak memerlukan Peninjauan Kembali,
karena RTRW masih relevan digunakan sebagai acuan
pembangunan.
Tipologi B, memerlukan peninjauan kembali faktor
eksternal untuk merumuskan kembali tujuan, sasaran,
strategi, dan kebijakan yang lebih sesuai dengan
faktor tersebut.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-34 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Tipologi C, memerlukan peninjauan kembali faktor
eksternal serta pemantapan dalam pemanfaatan dan
pengendalian RTRW untuk meminimasi penyimpangan.
Tipologi D, memerlukan pemantapan dalam
pemanfaatan dan pengendalian RTRW untuk
meminimasi penyimpangan.
Tipologi E, memerlukan perbaikan substansi rencana
dan penyesuaian aspek eksternal.
Tipologi F, memerlukan Peninjauan Kembali
menyeluruh dengan melakukan up dating data,
analisa, dan rencana.
Tipologi G, memerlukan Peninjauan Kembali
menyeluruh dengan melakukan up dating data,
analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap
faktor eksternal dan perumusan tindakan untuk
Peninjauan Kembali pelaksanaan pemanfaatan.
Tipologi G memerlukan Peninjauan Kembali
menyeluruh dengan melakukan up dating data,
analisa, dan rencana, termasuk penyesuaian terhadap
faktor eksternal dan perumusan tindakan untuk
pemanfaatan dan pengendalian.
5. Penyusunan RTRW
Tahapan ini merupakan inti dari keseluruhan tahapan
kegiatan. Setelah melakukan proses Peninjauan Kembali
RTRW Kabupaten Agam/Kabupaten Indragiri Hilir, maka
tahap ini mencoba menyusun sebuah Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten yang baru. Seperti umumnya proses
penyusunan RTRW Kabupaten, tahapan ini secara garis
besar meliputi tahapan:
a. Persiapan
b. Perencanaan
1) Pengumpulan serta pengolahan data dan informasi
2) Analisis Wilayah
3) Perumusan masalah pembangunan dan
pemanfaatan ruang
4) Perumusan konsep dan strategi Tata Ruang
Wilayah Kabupaten
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-35 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
5) Perumusan RTRW Kabupaten
Perumusan konsep dan strategi mengacu pada tujuan
pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
(dalam hal ini Propinsi) dan visi pembangunan Daerah yang
akan diwujudkan, dengan memperhatikan hasil Peninjauan
Kembali RTRW.
Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sendiri
meliputi:
a. Rencana Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang
b. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya
c. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan
dan Tertentu
d. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
e. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan
Sumberdaya alam lainnya.
f. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan
6) Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan
7) Indikasi Program Pembangunan
Dalam teknis pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RTRW
Kabupaten mencakup tinjauan eksternal, tinjauan
internal, kemudian analisis keunggulan dan kinerja
Kabupaten, untuk kemudian menentukan visi dan misi
perencanaan Tata Ruang Kabupaten Agam dan Kabupaten
Inderagiri Hilir.
Karena cakupannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten,
maka penetapan batas wilayah perencanaan penting untuk
dilakukan dan disepakati dengan seluruh stakeholder yang
ada di Kabupaten Agam maupun Kabupaten Inderagiri Hilir.
Langkah ini perlu disepakati sejak awal, untuk menentukan
tahapan berikutnya.
Termasuk dalam proses penyusunan RTRW adalah perkiraan
kebutuhan penyediaan prasarana dan perumusan RTRW
Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-36 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
GAMBAR 3.6
METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
TINJAUAN EKSTERNAL KAB. AGAM/INHIL
1. Kebijaksanaan Pembangunan
2. Kondisi regional Kabupaten Agam dan Kabupaten Inderagiri Hilir(tingkat Propinsi Sumatera Barat)
Kondisi Ekonomi Kondisi Sosial Budaya Kondisi Sistem Transportasi Regional
1. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Agam
2. Kependudukan Kabupaten Agam
3. Sumberdaya buatan Kabupaten Agam
4. Sumberdaya Alam Kabupaten Agam
5. Kondisi Alam fisik/Lingkungan Kabupaten Agam
KINERJA KABUPATEN AGAM/INHIL • Potensi dan Permasalahan
Pengembangan Kab. Agam/INHIL
PERUMUSAN RTRW KABUPATEN AGAM/INHIL
KEUNGGULAN KABUPATEN AGAM/INHIL
• Fungsi dan Peran Kab. Agam/INHIL
• Peluang dan Tantangan Pengembangan Kab.
TINJAUAN INTERNAL
VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN
Kabupaten
Permasalahan Pembangunan dan
Pemanfaatan Ruang Kab Agam/INHIL
Tujuan Penataan Ruang Kab Agam/INHIL
Perumusan Konsep & Strategi Penataan Ruang
Diskusi & Konsultasi
KAB AGAM/INHIL 1. Tujuan & Rencana Struktur Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Agam
2. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-37 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
3.3. Metode Penyusunan RTRW Kota Pariaman
Metodologi penyusunan RTRW Kota Pariaman, yaitu terdiri dari
1) kajian kondisi eksternal, 2) kajian kondisi internal, 3) kajian
strategi pengembangan, serta 4) perumusan rencana tata
ruang.
1. Kajian Eksternal Kota
Merupakan kajian terhadap faktor-faktor determinan yang
dianggap cukup mempengaruhi penataan ruang di Kota
Pariaman. Yang termasuk faktor-faktor determinan ini
meliputi:
a. Kebijakan penataan ruang, seperti RTRWN, RTRW
pulau, dan RTRW propinsi
b. Kebijakan perwilayahan propinsi dan regional
c. Kebijakan daerah, seperti PROPEDA dll
Kajian dilakukan dengan menggunakan metodologi
deskriptif analisis, artinya tidak hanya menjabarkan fakta
pengaturan yang ada, tapi juga menganalisis lebih lanjut
dan mendalam mengenai kekurangan dan kelebihan dari
kebijakan-kebijakan tersebut.
Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa
keunggulan pengembangan kota, berupa bagaimana fungsi
dan peran yang dibebankan pada kota dalam lingkup
regional serta seberapa besar dan bagaimana peluang dan
tantangan pengembangan kota sebagai konsekuensinya
dalam lingkup regional.
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-38 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
GAMBAR 3.7
METODOLOGI PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PARIAMAN
TINJAUAN EKSTERNAL KOTA PARIAMAN
1. Tinjauan RTRW Nasional 2. Kebijakan
pembentukan Kota Pariaman
3. Tinjauan RTRW Propinsi Sumatera Barat
4. Perwilayahan di Propinsi Sumatera Barat
5. Dll
TINJAUAN INTERNAL KOTA PARIAMAN
1. Tinjauan sosial kependudukan
2. Tinjauan pertumbuhan perekonomian kota
3. Tinjauan daya dukung fisik dan lingkungan
4. Tinjauan daya dukung prasarana dan fasilitas kota
5. Program pembangunan kota
KINERJA KOTA PARIAMAN • Potensi dan Permasalahan
Pengembangan Kota
VISI, MISI, TUJUAN PENGEMBANGAN KOTA
PERUMUSAN RTRW KOTA PARIAMAN
1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
2. Rencana pengelolaan kawasan lindung, budidaya perkotaan, dan kawasan tertentu.
3. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Lainnya
4. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEUNGGULAN KOTA PARIAMAN • Fungsi dan Peran Kota • Peluang dan Tantangan
Pengembangan Kota
e
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA
1. Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan
2. Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi kota
3. Perkiraan kebutuhan pengembanganfasilitas sosial ekonomi
4. Perkiraan kebutuhan lahan perkotaan
5. Perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan
d
c
a
b
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-39 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat
Untuk melakukan kajian-kajian tersebut dibutuhkan
dukungan data dan informasi. Data dan informasi
pendukung diperoleh dengan melakukan survei primer dan
sekunder dalam bentuk:
a. Diskusi lintas sektoral, dihadiri oleh seluruh dinas atau
instansi teknis terkait dengan penataan ruang kota. Diskusi
dilakukan dengan maksud untuk saling bertukar informasi
mengenai isu pembangunan yang terjadi saat ini sebagai
masukan dalam perumusan isu dan permasalahan
pengembangan yang akan mendasari perumusan rencana
tata ruang kota.
b. Kunjungan instansional untuk memperoleh dokumen-
dokumen kebijakan terkait, seperti Dokumen RTRWN, RTRW
Pulau Sumatera, RTRW Propinsi Sumatera Barat, dll
c. Pencarian data dan informasi melalui media internet
dengan mencari situs-situs terkait dengan Kota Pariaman
termasuk wilayah di sekelilingnya untuk mendapatkan
gambaran kota dalam konstelasi regional.
2. Kajian Internal Kota
Merupakan kajian terhadap local content kota yang dapat
menjadi modal bagi pembangunan. Kajian ini akan
mencakup:
a. Analisis perkembangan sosial kependudukan, yang
ditujukan untuk nelihat gambaran kegiatan sosial
kependudukan, seperti tingkat pertumbuhan
penduduk, ukuran keluarga, budaya, atau aktivitas
sosial (termasuk migrasi).
b. Analisis prospek ekonomi perkotaan, yang ditujukan
untuk melihat gambaran sektor-sektor pendorong
ekonomi kota, seperti ketenagakerjaan, PDRB,
kegiatan usaha, dan perkembangan penggunaan lahan
dan produktivitasnya.
c. Analisis daya dukung fisik dan lingkungan, yang
Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) III-40 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat