DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
Uraian Pendekatan, Metodologi, Dan Program KerjaPendekatan
UmumBerdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan ruang
diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah
administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi
penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang
Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan penataan ruang kawasan
strategis kabupaten/kota.Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 3
disebutkan bahwa RTR KSPmerupakan rencana rinci dari rencata tata
ruang wilayah provinsi yang disusun sebagai perangkat
operasional.Dalam rangka mengembangkan, melestarikan, melindungi
dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis
kawasan di wilayah provinsi dalam mendukung penataan ruang RTRW
secara efisien dan efektif, perlu suatu proses perencanaan dari
masing-masing kawasan strategis secara baik dan benar serta
implementasi yang yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan
baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu
laporan RTR KSP yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pemangku
kepentingan di wilayah provinsi untuk menyusun arah pengembangan
wilayah khususnya di Wonosari - Paguyaman.Kedudukan RTR
KSPKedudukan RTR KSP dalam sistem penataan ruang dan sistem
perencanaan pembangunan nasional dapat ditunjukkan pada Gambar
2.1
Gambar 2.1 Kedudukan RTRKSP dalam Sistem Penataan Ruang dan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RTR KSP merupakan penjabaran RTRWProvinsi yang disusun sesuai
tujuan penetapan masing-masing KSP berdasarkan nilai-nilai
strategis yang menjadi kepentingan provinsi.Muatan RTR KSP
ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan pemerintah
provinsi. Kepentingan pemerintah provinsi dalam penyusunan dan
penetapan RTR KSP harus menguatkan ketetapan yang telah dijabarkan
di dalam RTRW provinsi. RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi
instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.Fungsi dan
Manfaat RTR KSPA. Fungsi1. alat koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang pada KSP yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku
kepentingan;2. acuan dalam sinkronisasi program intra pemerintah
provinsi maupun dengan3. pemerintah kabupaten/kota, sertamasyarakat
dalam rangkapelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSP;4. dasar
pengendalian pemanfaatan ruang KSP, termasuk acuan penentuan
ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan
dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala
informasi RTR KSP setara5. dengan kedalaman RTRW yang seharusnya
menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda) tentang
RTRW kabupaten/kota belum berlaku.6. Acuan dalam penyusunan RPJPD
dan RPJMD.7. Acuan lokasi investasi dalam KSP yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat.8. Pedoman untuk penyusunan rencana
program dan kegiatan sektoral.9. Acuan dalam administrasi
pertanahan.
B. Manfaat RTR KSP1. mewujudkan keterpaduan antara dalam lingkup
KSP;2. mewujudkan keserasian pembangunan KSP dengan wilayah
provinsi dan wilayah kabupaten/kota di mana KSP berada; dan3.
menjamin terwujudnya tata ruang KSP yang berkualitas.Tipologi
KSPPenyusunan RTR KSP didekati melalui tipologi KSP. Tipologi KSP
bermanfaat untuk memastikan kebutuhan penataan ruang yang sesuai
dengan kebutuhan kawasan dan untuk mengantisipasi keragaman KSP.a.
Pertimbangan penetapan KSP dalam tipologi didasarkan pada:b. Sudut
kepentingan berdasarkan UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang;c.
Kriteria kawasan strategis berdasarkan PP No. 15/ 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.d. Isu strategis provinsi di dalam
RTRWProvinsi.e. Kawasan strategis yang sudah ditetapkan dalam RTRW
Provinsi.Dalam menetapkan tipologi KSP dilakukan dengan
mempertimbangkan KSP yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan
kemungkinan ditetapkannya KSP lain. Maka, ditetapkan 12 (dua belas)
tipologi sebagai berikut: kawasan perkotaan,kawasan koridor
ekonomi, kawasan perdesaan, kawasan cepat tumbuh,kawasan cagar
budaya/sejarah, kawasan permukiman/komunitas adat tertentu,kawasan
teknologi tinggi,kawasan sumber daya alam,kawasan perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup darat, kawasan rawan bencana,kawasan
kritis lingkungan, kawasan perlindungan pesisir dan pulau
kecil.Tipologi KSP sebagaimana dimaksud dijabarkan pada Tabel 2.1.,
kemudian karakteristik KSP berdasarkan tipologi dijabarkan pada
Tabel 2.2 serta beberapa contoh jenis KSP yang ada di RTRW Provinsi
dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.1 Penetapan Tipologi KSP Berdasarkan Sudut Kepentingan,
Kriteria, dan Isu Strategis ProvinsiSUDUTKEPENTINGANKRITERIAISU
STRATEGIS PROVINSITIPOLOGI
Pertumbuhan Ekonomia. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;b.
memiliki sektor unggulan yang dapatmenggerakkan pertumbuhan
ekonomi;c. memiliki potensi ekspor;d. memiliki dukungan jaringan
prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;e.
memilikikegiatanekonomiyangmemanfaatkan teknologi tinggi;f.
berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan;g. berfungsi untuk mempertahankan
tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi;h. dapat merupakan kawasan yang dapatmempercepat pertumbuhan
kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsia. masih adanya
ketimpangan perkembangan ekonomi wilayah.b. adanya perbedaan
potensi wilayah dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung
pertumbuhan ekonomi wilayah.c. belum optimalnya pengembangan
sektor-sektor unggulan penunjang pengembangan ekonomi wilayah.d.
Belum terbentuk interaksi ekonomi intra wilayah yang ditandai
dengan keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir.e. Masih terjadi
alih fungsi lahan ekonomi potensial.f. Masih diperlukan
pengembangan industri unggulan untuk mengolah komoditas unggulan
menjadi produk-produk unggulan daerah.g. Masih adanya kemiskinan,
terbatasnya modal dan investasi,rendahnya akses SDM terhadap
pendidikan dan kesehatan..1. Tipologi KawasanPerkotaanKriteria : a,
b, c, d, e,Isu : b,c, d, e,f, g
2. Tipologi Koridor EkonomiKriteria : a, b, c, d, e, g, h.Isu :
a, b,c, d, e, f, g
3.Tipologi KawasanPerdesaanKriteria :b,c, e,f, g, h.Isu : a, b,
c, d, e, f, g
4.Tipologi Kawasan CepatTumbuhKriteria : a, c, d, e, h Isu :c,
d, e, f
Sosial dan Budayaa. merupakan tempat pelestarian dan
pengembanganadatistiadatataubudaya;b. merupakanprioritaspeningkatan
kualitas sosial dan budaya;c. merupakan aset yang harus dilindungi
dan dilestarikan;d. merupakantempatperlindungan peninggalan
budaya;e. memberikanperlindunganterhadap keanekaragaman budaya;
atauf. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.;a.
Keberadaan obyek sejarah sebagai catatan sejarah perlu
pengamanan.b. Keberadaan sebaran obyek pusaka budaya daerah yang
perluditetapkan sebagai pengembangan di bidang kebudayaan dan
pariwisata.c. Keberadaan suku asli yang masih kuat dengan nilai
norma dan tradisi adat istiadatnya memerlukan pengamanan dan
pelestarianuntuk perlindungan sebagai bagian dari adat dan tradisi
budaya bangsa.5. Tipologi Kawasan CagarBudaya/SejarahKriteria :
a,b, c, d,e Isu :a, b,
6. Tipologi KawasanPermukiman/ Komunitas AdatKriteria : a,b, c,
d, e Isu :c.
Pendayagunaan Sumber Daya Alamdan/atau Teknologi Tinggi
a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
danteknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi,
pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;b. memiliki
sumber daya alam strategis;c. memiliki fungsi sebagai pusat
pengendalian dan pengembangan antariksad. memiliki fungsi sebagai
pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir ataue. memiliki fungsi
sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategisa. Belum
tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan
terkait penelitian-pemanfaatan-pengelolaan teknologitinggi.b. Belum
dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan
alokasi ruang pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi
sumber daya alam yang ada.c. Belum dipertimbangkannya aspek
penataan ruang terkait kegiatan pada saat pemanfaatan SDA dan pasca
pemanfaatan SDA.7. Tipologi KawasanTeknologi TinggiKriteria :a,c
Isu : a
8. Tipologi Kawasan SumberDaya Alam Kriteria : a, b,Isu :b,
c,
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidupa. merupakan tempat
perlindungan keanekaragaman hayati;b. merupakan kawasan lindung
yangditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna
yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus
dilindungi dan/atau dilestarikan;c. memberikan perlindungan
keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang
menimbulkankerugian;d. memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro;e. menuntut prioritas tinggi
peningkatankualitas Lingkungan hidup;f. merupakan kawasan rawan
bencana alam; ataug. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam
perubahan ronaalam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan
kehidupan.a. Pengendalian kegiatan ekonomi terhadap sumber daya
alam yang di daratan maupun di pesisir pantai dan laut.b. Adanya
kerusakan ekosistem baik di darat maupun laut yangmemiliki
keanekaragaman hayati.c. Menurunnya daya dukung lingkungan yang
menyebabkan berbagai bentuk gangguan lingkungan terutama banjir,
longsor, danmenurunnya kualitas air.d. Tingginya laju konversi
lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pertaniandan mencegah
praktik pembalakkan hutan secara liar dan pertambangan liar.e.
Pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasanrawan
bencana, pembangunan infrastruktur dan bangunan yang mampu
meminimalisasi dampak bencana, dan memperhatikan kesiapan mitigasi
bencana.9. Kawasan Perlindungan danpelestarian Lingkungan
HidupKriteria :a, b, c, d, e, g Isu : a, b, c, d, e
10. Tipologi Kawasan RawanBencana Kriteria : f , g Isu : e
11. Tipologi Kawasan KritisLingkunganKriteria :a, b, c, d, e, f,
g Isu : a, b, d, e
Tipologi KawasanPerlindungan Pesisir dan Pulau KecilKriteria :a,
b, c, d, e, f,gIsu : a, b, d, e.
Tabel 2.2 Kriteria KSP Berdasarkan TipologiTIPOLOGIKRITERIA
KSP
1.Kawasan Perkotaana. dapat berbentuk kawasan perkotaan yang
merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten/kota;b. jumlah penduduk paling sedikit
500.000 (lima ratus ribu) jiwa;c. dominasi fungsi kegiatan ekonomi
berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan industri dengan jangkauan
pelayanan satu wilayah provinsi dan/atau antarprovinsi; dand.
ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit
kantor pemerintah kabupaten/kota, terminal/pelabuhan, kantor cabang
perbankan, dan kawasan pertokoan..
2.Koridor Ekonomia. potensi ekonomi yang beragam dan inklusif;b.
didukung kebijakan pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga
keuntungan kompetitif;c. memiliki sistem jaringan transportasi
darat, laut, dan udara;
3.Kawasan Perdesaana. dapat berbentuk kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayahkabupaten atau mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.b. potensi
kawasan produksi pertanian;c. sistem jaringan prasarana pendukung
kegiatan pertanian;d. aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian
petani,nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;e. kegiatan
utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alamtermasukperikanan
tangkap;f. tempatpermukimanperdesaantermasukkawasantransmigrasi,
pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi;g. kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang
rendah;danh. bentang alam berciri pola ruang pertanian dan
lingkunganalami.
4.Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuha. potensi ketersediaan sumberdaya
alam yang meliputi sektor dan produk- produk unggulan yang dapat
diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan
bagi pengembangan investasi,khususnya dalam mendorong industri
pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi
penggerak pengembanganperekonomian kawasan secara berkelanjutan;b.
potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai
seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan
telekomunikasi; sertasarana penunjang, seperti alat
angkutan/transportasi, gudang, pendingin(coldstorage), peralatan
pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis
sektor dan produk uggulan di kawasan; danc. keterkaitan pengelolaan
pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan
daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem
wilayah pengembangan ekonomi.
5.Kawasan Cagar Budaya/Sejaraha. wilayah dimana terdapat benda
buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili
masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;b. wilayah dimana
terdapat benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; danc. merupakan kawasan
yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyaipengaruh sangat penting
yang dalam perlindungan budaya/sejarah di wilayah provinsi.
6.KawasanPermukiman/ Komunitas Adat Tertentua. wilayah dimana
terdapat permukiman/komunitas adat tertentu dimana terdapat
kelompok permukiman tradisionil yang berumur sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khasdan mewakili
masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dankebudayaan; ataub. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW
dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan
sejarah di wilayah provinsi.
7.Kawasan Teknologi Tinggia. pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;b. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan
pengembangan antariksa;c. memiliki fungsi sebagai pusat
pengendalian tenaga atom dan nuklir;d. potensi pengadaan tenaga
listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan
tenaga listrik kepada konsumen; ataue. memiliki fungsi sebagai
lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
8. Kawasan Sumber Daya Alam
a. potensi minyak dan gas bumi termasuk minyak dan gas bumi
lepas pantaib. potensi sumber energi panas yang terkandung di dalam
air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas
lainnya yang secara genetik semuanya tidakdapat dipisahkan dalam
suatu sistem panas bumi; atauc. potensi pertambangan mineral dan
batubara.
9.KawasanPerlindungan dan pelestarianLingkungan Hidupa. kawasan
yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan
keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi;b. kawasan hutan
dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, danintensitas hujan
yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh
puluh lima) atau lebih;c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan
lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);d. kawasan hutan
yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di
atas permukaan laut;e. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih
yang terdapat di hulu sungaiatau rawa;f. kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol
tata air permukaan; ataug. merupakan kawasan yang mempunyai
pengaruh sangat penting dalam perlindungan dan pelestarian
lingkungan.
10. Kawasan rawan bencanaa. kawasan yang sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana;b. kawasan rawan bencana terdiri dari :i.
longsor, wilayah yang memiliki kerentanan gerakan tanah tinggiii.
zona patahan aktif, wilayah berada 250 m dari zona patahan
aktifiii. tsunami, wilayah dengan elevasi rendah yang pernah atau
berpotensi tsunamiiv. letusan gunung berapi, wilayah sekitar
kawah/kaldera, wilayah yang terkena aliran uap panas, lahar,
guguran batu pijar dan gas beracunv. rawan gempa bumi, wilayah yang
pernah atau berpotensi mengalami gempa bumi dengan skala 7 12
MMIvi. bencana lainnya.
11. Kawasan Kritis Lingkungana. indikasi terganggunya
konservasi/pelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna);b.
indikasi terganggunya kesuburan tanah;c. indikasi tergangnggunya
fungsi hidrologi/geohidrologis dan hidroorologis;d. pemanfaatan
ruang di bentang alam (topografi) yang sudah beresiko tinggi
bencana banjir dan longsor.
12. KawasanPerlindungan Pesisir dan Pulau Kecila. kawasan yang
memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan
alam yang khas yang perlu dilindungib. Kawasan pesisir yang
dilindungi yaitu :i. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak
paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut
tertinggi ke arah darat; atauii. daratan sepanjang tepian laut yang
bentuk dan kondisi fisik pantainyacuram atau terjal dengan jarak
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.c.
Pulau-pulau kecil, yaitu : suatu daratan yang pada saat pasang
tertinggitidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km2d.
kawasan perlindungan pesisir dan pulau kecil, terdiri dari ;i.
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;ii. suaka margasatwa
laut;iii. cagar alam laut;iv. kawasan pantai berhutan bakau;v.
taman nasional laut;e. taman wisata alam laut;
Tabel 2.3 Beberapa Jenis KSP dalam RTRW ProvinsiTIPOLOGIJENIS
KSP DALAM RTRW PROVINSI
1.Kawasan Perkotaana. kawasan kota dan sekitarnyab. kawasan
perkotaan (dapat terdiri dari beberapa kota)c. kawasan pusat
pemerintahand. kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regionale.
kawasan terpadu pusat bisnis, sosial budaya dan pariwisata skala
regional
2.Koridor Ekonomia. kawasan pengembangan ekonomi (meliputi
beberapa kota dalam satu koridor jaringan jalan)b. kawasan
pegunungan (jajaran pegunungan yang memiliki potensi yang sama
tetapi berada di wilayah administrasi yang berbeda, terutama berada
di Papua)c. kawasan kepulauan (meliputi beberapa wilayah
administrasi yang memiliki potensi pertanian, kehutanan, dan
industri pengolahan)d. koridor sungai (pengembangan potensi ekonomi
sepanjang sungai)e. koridor pantai(pengembangan potensi ekonomi
sepanjang pantai)
3.Kawasan Perdesaana. kawasan pengembangan sektor unggulan
pertanianb. kawasan agroindustric. kawasan agropolitand. kawasan
kota terpadu mandiri (KTM)e. kawasan lahan pangan berkelanjutanf.
kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis
4.Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuha. kawasan strategis ekonomi/
ekonomi unggulanb. kawasan pengembangan pusat pertumbuhanc. kawasan
industri skala besard. kawasan strategis pariwisatae. kawasan
ekonomi khususf. kawasan bandarag. kawasan pelabuhanh. kawasan
terpadu industri, pergudangan, peti kemas dan pelabuhan.
5.Kawasan Cagar Budaya/Sejaraha. museumb. cagar budayac. kawasan
kota tuad. kawasan wisata terpadue. kawasan sosial budayaf. kawasan
untuk kegiatan keagamaang. kawasan istana
6.Kawasan Permukiman/ Komunitas Adat Tertentua. kawasan
perkampungan/ permukiman adatb. kawasan kesucian pura
7.Kawasan Teknologi Tinggia. kawasan industri berteknologi
tinggib. kawasan kilang minyak/pembangkit listrikc. kawasan
pertambangan mineral radio aktifd. kawasan pendidikan
8.Kawasan Sumber Daya Alamkawasan pertambangankawasan sumberdaya
mineral & energi kawasan pembangkit tenaga listrik
9.Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidupa.
kawasan danaub. kawasan suaka margasatwac. kawasan taman nasionald.
kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan sekitarnyae. kawasan potensi
cekungan air bawah tanahf. kawasan ekowisata pegunungang. kawasan
hutan lindung
10. Kawasan rawan bencanaa. kawasan penanggulangan banjirb.
kawasan rawan pangan dan rawan bencanac. kawasan rawan multi
bencanad. kawasan rawan bencana gunung berapi
11. Kawasan Kritis Lingkungana. kawasan kritis DASb. kawasan
kritis cekungan air tanahc. kawasan kritis di sekitar pelabuhan
12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecila. kawasan
pesisir pantaib. kawasan teluk
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan KSP dan Konsep
Pengembangan KSP Berdasarkan TipologiKawasan PerkotaanMuatan yang
diatur dalam tipologi kawasan perkotaan mencakup hal-hal berikut:1)
Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSPa. Pertimbangan
perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi KSPtipologi kawasan
perkotaan, meliputi:b. posisi strategis dalam konteks lokasi
geografis dan perekonomian terhadap wilayah disekitarnya;c.
hubungan sistem perkotaan;d. kondisi sistem jaringan prasarana
utama dan sistem jaringan prasarana lainnya; dane. kondisi daya
dukung dan daya tampung fisik dasar.Berdasarkan pertimbangan di
atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi
adalah sebagai berikut:a)
TujuanAspektujuandifokuskanpadaperwujudansinergihubungan fungsional
antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya
sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala
regional.b) KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:i.
Kebijakan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan
ketenagakerjaan),ii. kebijakan pengembangan perekonomian
perkotaan,iii. kebijakan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan
(sistem kota- kota) dan pelayanan sosial-ekonomi-budaya
masyarakat,iv. kebijakan struktur ruang terkait sistem jaringan
yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan,
v. kebijakanpolaruangterkaitoptimasipenggunaanruang (termasuk di
dalamnya RTH perkotaan).c) StrategiMuatan strategi berdasarkan pada
rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimalstrategi diuraikan
sebagai berikut :Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan
kependudukan, meliputi:i. strategi terkait pengaturan pertumbuhan
penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan
perkotaan;ii. strategi terkait arahan sebaran penduduk yang sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta
peluang pengembangan infrastruktur perkotaan;iii. strategi terkait
ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan
dan peluang pengembangannya di sektor perkotaanPerumusan strategi
terkait kebijakan pengembangan perekonomian perkotaan, meliputi:i.
strategi terkait penentuan sektor perekonomian perkotaan yang
mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, daya dukung
dan daya tampung kawasan perkotaan;ii. strategi terkait sebaran
kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan
infrastruktur perkotaan;iii. strategi penentuan sektor perekonomian
perkotaan terkait penyedian lapangan kerja yang selektif sesuai
visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan yang berbasis jangka
waktu perencanaan.Perumusan strategi terkait kebijakan sistem
pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) dan pelayanan
sosial- ekonomi-budaya masyarakat, meliputii. strategi terkait
jumlah, jenis, dan sebaran pusat kegiatan utama perkotaan sebagai
aplikasi dari kebijakan perekonomian.ii. strategi terkait jumlah,
fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang
berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang
tinggal di perkotaan.Perumusan strategi terkait kebijakan sistem
jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang
mendukung operasionalisasi sistem perkotaan, meliputi :I. strategi
terkait pengembangan sistem jaringan transportasi yang berorientasi
jauh kedepan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi
massal dan ramah lingkungan.II. strategi terkait pemenuhan
kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi,
sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum,
sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem
pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan
pelayanan masyarakat perkotaan.Perumusan strategi terkait kebijakan
pola ruang terkait optimasi penggunaan ruang, meliputi:i. strategi
terkait distribusi ruang untuk kawasan lindung dalam rangka
menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya
pengurangan resiko bencana sehingga terwujud lingkungan perkotaan
yang aman dan berkelanjutan,ii. strategi terkait distribusi ruang
untuk kawasan budidaya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi
kegiatan perkotaan agar terwujud lingkungan perkotaan yang nyaman
dan produktif.
2) Konsep Pengembangan KawasanKonsep pengembangan KSP tipologi
perkotaandijabarkan sebagai berikut:a) Rencana struktur
ruangRencana struktur ruang kawasan perkotaan dikembangkan untuk
mendukung fungsi sosial dan budaya yang berkualitas dan sekaligus
sebagai motor penggerak ekonomi regional dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung fisik lingkungan alamiahnya.Rencana
struktur ruang kawasan perkotaan terdiri atas:1) Penetapan sistem
pusat-pusat permukiman yang terdiri atas:i. kawasan perkotaan inti;
danii. kawasan perkotaan di sekitarnyaKawasan perkotaan inti dan
kawasan perkotaan di sekitarnya dilayani oleh pusat dan sub pusat
pelayanan sebagai orientasi kegiatan pelayanan perkotaan.1) Sistem
jaringan transportasi yang menjamin efisiensi pergerakan orang atau
barang dari kawasan perkotaan di sekitarnya dengan kawasan
perkotaan inti dan antarkota pada kawasan perkotaan di sekitar
perkotaan inti.2) sistem jaringan energi;3) sistem jaringan
telekomunikasi;4) sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber
air baku dan prasarana air baku; dan5) sistem jaringan prasarana
perkotaan.b) Rencana pola ruangRencana pola ruang KSP tipologi
kawasan perkotaan terdiri atas :1) Rencana pola ruang kawasan
lindung disusun dengan memperhatikan:i. mengacu penetapan kawasan
hutan,ii. mengacu penetapan RTH perkotaan yang berfungsi
lindung,iii. mengacu penetapan kawasan lindung non RTH,iv.
penetapan kawasan lindung lainnya ditetapkan berdasarkan
analisis.2) Rencana pola ruang kawasan budidaya disusun dengan
memperhatikan:i. mengacu penetapan kawasan hutan untuk kawasan
hutan produksi,ii. dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya
dukung dan daya tampung.iii. orientasi pengembangan kawasan terkait
kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan kegiatan
primer dan sekunder.
Kawasan Koridor EkonomiMuatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi
kawasan koridor ekonomi dengan sebagai berikut:Tujuan, kebijakan,
dan strategi penataan ruangTujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:posisi geografis kawasan
terhadap pusat-pusat pertumbuhan disekitar kawasan;sektor utama
pendukung kawasan koridor ekonomi;ketenagakerjaan dan penyediaan
permukiman;infrastruktur ekonomi; danarea terbangun sekitar
kawasan.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan
tujuan, kebijakan, dan strategipenataan ruang yaitu sebagai
berikut:TujuanTujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang
ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan
difokuskan padaperwujudan kawasan koridor ekonomi yang memiliki
keunggulan serta dukungan jaringan prasarana yang handal.
KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka
mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:kebijakan
terkait dengan penetapan kegiatan;kebijakan terkait dengan
ketenagakerjaan;kebijakan terkait dengan dukungan sistem jaringan
prasarana kawasan;kebijakan terkait dengan penetapan standar
pelayanan minimal prasarana dan sarana pendukung; dankebijakan
terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk RTH kawasan).
StrategiStrategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam
langkah- langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:strategi terkait
dengan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan
koridor ekonomi, meliputi:strategi penetapan jenis kegiatan dengan
mempertimbangkan posisi geografis kawasan, keberadaan bahan baku,
serta peluang pasar baik lokal, regional, maupun internasional;
danstrategi penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan
persaingan usaha.strategi terkait dengan ketenagakerjaan,
meliputi:strategi penetapan target penyerapan tenaga kerja;
danstrategi penetapan komposisi tenaga kerja.strategi terkait
dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan yaitu
strategi penetapan standar pelayanan minimal pelayanan sistem
jaringan transportasi (darat, laut, dan udara);strategi terkait
dengan penetapan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana
pendukung kawasan termasuk hunian khusus, meliputi:strategi
penyediaan permukiman;strategi penyediaan sistem jaringan
energi;strategi penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;strategi
penyediaan sistem jaringan sumber daya air;strategi penyediaan
sistem penyediaan air minum; danstrategi penyediaan sistem jaringan
air limbah.strategi terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk
RTH kawasan), meliputi:
strategi pengaturan ruang sekitar kawasan dari kegiatan
disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu; danstrategi
pengaturan aksesibilitas menuju kawasan ekonomi dengan perlakuan
khusus.Konsep pengembanganKonsep pengembangan dirumuskan sebagai
berikut:Rencana struktur ruangRencana struktur ruang terdiri
atas:sistem pelayanan yang ada pada RTRW ; dansistem jaringan
prasarana dan sarana untuk mendukung fungsi kawasan,
meliputi:sistem jaringan prasarana utama yang mendukung
aksesibilitas kawasan koridor ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi
lain terkait yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana
utama pada RTRW; dansistem jaringan prasarana lainnya yang
terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada
RTRW.Rencana pola ruangRencana pola ruang terdiri atas:rencana pola
ruang di kawasan inti yang meliputi ruang-ruang untuk berbagai
kegiatan yang telah ditetapkan dan ruang pendukung kegiatan terkait
dengan pelindungan kawasan (seperti ruang pembuangan limbah kawasan
serta pengaturan RTH kawasan); danrencana pola ruang kawasan
penyangga yang lebih menekankan kepada fungsi penyangga yang
membedakan aktivitas kawasan inti dengan kawasan di sekitarnya.
Fungsi penyangga ini antara lain dimaksudkan untuk menjaga tingkat
kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri, dengan fungsi
untuk:mengurangi kebisingan;mengurangi hamparan debu;meningkatkan
produksi oksigen untuk mengimbangi produksi gas berbahaya seperti
karbondioksida dan karbonmonoksida;menjaga iklim mikro untuk
mengurangi ekspose panas (heat) dari kegiatan kawasan; danmenjaga
jarak aman kontaminasi air tanah.Rencana pola ruang diarahkan
berupa greenbelt (dapat berupa hutan) yang disesuaikan dengan
luasan kawasan yang berpotensi memberikan dampak.
Kawasan PerdesaanMuatan yang diatur dalam tipologi kawasan
mencakup hal-hal berikut:Tujuan, Kebijakan, dan
StrategiPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi
meliputi:kondisi sektor unggulan pendukung pertumbuhan ekonomi
wilayah.Kondisi infrastruktur ekonomiDukungan
ketenagakerjaan.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai
berikut:TujuanAspek tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan
kawasan dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan sektor
unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
wilayah.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan
pada:Kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya
kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan
terukur,Kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan
sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan distribusi, serta sistem
jaringan prasarana pendukung.StrategiMuatan strategi berdasarkan
pada rumusan pengaturan kebijakan. acuan minimal strategi diuraikan
sebagai berikut :Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan
ekonomi wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor
unggulan yang selektif dan terukur meliputi:menetapkan kegiatan
ekonomi unggulan wilayah, mempertimbangkan penyediaan lapangan
kerja yang sesuai kebutuhan wilayah.menetapkan rencana pengembangan
sektor unggulan wilayah yang terukur dan berbasis pasar lokal dan
nasional.Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan struktur
ruang terkait penguatan sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan
distribusi, serta sistem jaringan prasarana pendukung
meliputi:menetapkan lokasi sentra unggulan ekonomi wilayah,
meliputi; sektor primer (kehutanan, pertanian, perkebunan,
perikanan, pertambangan, dan peternakan) dan sistem pusat pelayanan
pendukung sentra unggulan ekonomi wilayah;
menetapkan sistem jaringan prasarana transportasi terkait sentra
unggulan ekonomi wilayah, pusat-pusat permukiman, dan pusat
koleksi-distribusi; danmengembangkan sistem jaringan prasarana
lainnya terkait kebutuhan pengembangan kawasan.Konsep pengembangan
kawasanKonseppengembanganKSPtipologikawasansektorunggulan
dijabarkan sebagai berikut:Rencana struktur ruangRencana struktur
ruang kawasan, terdiri atas:rencana struktur ruang yang mengacu
pada RTRWP serta memperhatikan RTRW terkait
(RTRWkab/kota).penetapan sentra ekonomi unggulan wilayah dengan
memperhatikan hirarki sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota
untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan kinerja kawasan.Sentra
ekonomi unggulan wilayah yang dimaksud yaitu:sentra produksi primer
(pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan
peternakan),sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri
manufaktur), danOutlet distribusi.Sistem perkotaan yang dimaksud
meliputi:Pusat Kegiatan Lokal (PKL); danPusat Pelayanan Kawasan
(PPK) untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan (pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan peternakan) dan minapolitan
(perikanan).Sistem jaringan transportasi kawasan direncanakan untuk
mendukung transportasi barang dan orang (tenaga kerja) dari sentra
produksi (primer, sekunder, dan tersier), pusat-pusat kegiatan
Lingkungan(PKL), dan outlet distribusi meliputi jaringan
transportasi darat, laut, dan udara yaitu;sistem jaringan
transportasi darat meliputi jaringan jalan, dan jaringan
transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;sistem jaringan
transportasi laut dengan memperhatikan tatanan kepelabuhanan;sistem
jaringan transportasi udara dengan memperhatikan tatanan
kebandarudaraan;sistem jaringan energi mencakup sistem pembangkit
energi dan jaringan transmisi sesuai dengan kebutuhan
kawasan;sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terestrial
sesuai dengan kebutuhan kawasan; dansistem jaringan sumber daya air
meliputi sistem jaringan air baku (penyediaan dan distribusi) dan
sistem jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Rencana pola ruangRencana pola ruang, terdiri atas:rencana pola
ruang mengacu pada RTRWP, serta memperhatikan RTRW terkait (RTRW
kab/kota).rencana pola ruang kawasanbersifat arahan untuk
meningkatkan produktifitas dan menjaga kontinuitas produksi.
Kawasan Cepat TumbuhMuatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi
kawasan cepat tumbuh yaitu sebagai berikut:Tujuan, kebijakan, dan
strategi penataan ruangTujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:kondisi sektor unggulan
pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui pertimbangan pasar
regional maupun nasional;kondisi infrastruktur ekonomi; dandukungan
ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.Berdasarkan pertimbangan di
atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan
strategipenataan ruang yaitu sebagai berikut:TujuanTujuan disusun
sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai pada masa yang
akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan
pengembangan kawasan ekonomi kawasan memiliki sektor
unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
wilayah.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan
pada:kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis
pengembangan ekonomi lokal; dankebijakan terkait dengan penguatan
sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sistem jaringan prasarana
prasarana dan sarana pendukung.StrategiStrategi disusun sebagai
penjabaran kebijakan ke dalam langkah- langkah operasional untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi
difokuskan pada:
strategi terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis
pengembangan ekonomi lokal, meliputi:strategi perwujudan kegiatan
ekonomi unggulan wilayah;strategi pembangunan faktor-faktor
pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah.strategi
pembangunan hubungan fungsional antarfaktor pendukung pengembangan
ekonomi unggulan wilayah.strategi terkait dengan penguatan sistem
pusat pelayanan kegiatan ekonomi sistem jaringan prasarana,
meliputi:strategi pengintegrasian rencana pengembangan pusat
pelayanan kegiatan ekonomi kawasan dengan kebijakan sistem
perkotaan pada RTRW; danstrategi pengintegrasian rencana
pengembangan sistem jaringan prasarana dengan kebijakan sistem
jaringan prasarana dalam RTRW.Konsep pengembanganKonsep
pengembangan dirumuskan sebagai berikut:Rencana struktur
ruangRencana struktur ruangterdiri atas:sistem pusat pelayanan
kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan rencana sistem perkotaan
pada RTRW;sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dengan
rencana sistem jaringan transportasi pada RTRW;sistem jaringan
energi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan energi yang
terintegrasi dengan rencana sistem jaringan energi pada RTRW;sistem
jaringan telekomunikasi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem
penyediaan telekomunikasi yang terintegrasi dengan rencana sistem
jaringan telekomunikasi pada RTRW; dansistem jaringan sumber daya
air yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan sumber air dan
prasarana air yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan
sumber daya air pada RTRW.Rencana pola ruangRencana pola
ruangterdiri atas:kawasan lindung yang dapat dikembangkan sesuai
dengan potensi usaha inti yang dapat berupa potensi wisata, potensi
hasil hutan bukan kayu, potensi ladang penggembalaan, dan potensi
ekonomi lainnya kecuali potensi pertambangan; dankawasan budi daya
yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi sektor unggulan
terkait dalam skala ekonomi tertentu yang terintegrasi dengan pola
ruang RTRW.
Kawasan Warisan Budaya / SejarahMuatan yang diatur dalam
tipologi kawasan warisan budaya/ sejarah mencakup hal-hal
berikut:Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
KSPPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi
KSPtipologi kawasan warisan budaya/sejarah, meliputi:Nilai keunikan
dan kearifan lokal warisan budaya/sejarah,Kondisi Lingkungan non
terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar kawasan dan/atau obyek
warisan budaya/sejarah yang berpotensi mendukung maupun
mengganggu,Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang
mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah (khususnya
kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),Kondisi sistem jaringan
prasarana pendukung kawasan.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka
acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah
sebagai berikut:Tujuan:Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan
Lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya/ sejarahdaerah yang
lestari pada jangka panjang.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah
tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan
difokuskan pada:Kebijakan terkait kawasan dan atau obyek warisan
budaya/sejarah yang harus dilindungi,Kebijakan terkait kawasan
inti; pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan warisan budaya/
sejarahdan pelayanan sistemjaringan prasarana kawasandan sarana
penunjang sesuai standar pelayanan minimum serta kearifan lokal dan
nilai-nilai warisan budaya;Kebijakan terkait kawasan penyangga;
batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan
prasarana kawasan dan sistem pusat pelayanan sesuai standar
pelayanan minimum yang ditetapkan di kawasan
penyangga.StrategiMuatan strategi berdasarkan pada rumusan
pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai
berikut :Perumusan strategi terkait perlindungan kawasan dan atau
obyek warisan budaya/ sejarah dikoordinasikan dengan pengelola
kawasan, meliputi:penetapan kawasan dan/atau obyek warisan budaya/
sejarahyang harus dilindungi;penetapan target dan wujud
perlindungan.Perumusan strategi terkait kawasan inti,
meliputi:penetapan jenis;penetapan intensitas;penetapan
pengelolaan;eksplorasi (penjabaran) kearifan lokal dan nilai-nilai
warisan budaya/ sejarah;penetapan jenis dan standar pelayanan
minimum berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.Perumusan
strategi perwujudan kawasan penyangga, meliputi:penetapan batas
kawasan penyangga;penetapan zonasi dan kegiatan kawasan
penyangga;penetapan dukungan sistem jaringan prasarana minimum
kawasan penyangga.Penetapan sistem jaringan prasarana utama yang
tidak berpotensi menggangu keberlanjutan nilai-nilai warisan
budaya/ sejarah,Penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak
berpotensi mengganggu kelanjutan nilai-nilai warisan
budaya/sejarah, dan memberikan dukungan pengembangan jasa
wisataKonsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan KSP tipologi
kawasan warisan budaya/sejarah dijabarkan dalam konsep rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah
sampai dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000,
serta rencana pola ruang untuk kawasan inti dengan skala
1:5.000.Rencana struktur ruangKonsepsi rencana struktur ruang
(sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:Penetapan
lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang- undangan) dan
pusat-pusat kegiatan di Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi
sebagai kawasan penyangga;Dukungan aksesibilitas;jaringan jalan
akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun,
pelabuhan) menuju pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau
kawasan,jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat
dengan ruang publik pada lokasi obyek dan/atau kawasan (dilengkapi
dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga
berfungsi sebagai jaringan jalan wisata untuk mendukung
aksesibilitas panorama obyek warisan
budaya/sejarah,pedestrianDukungan prasarana pada pusat pelayanan
terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan;sistem jaringan air
bersih,sistem drainase kawasan,sistem jaringan energi,sistem
pembuangan limbah,sistem persampahan,sistem jaringan
telekomunikasi.Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi
obyek dan/atau kawasan terkait jasa wisata;Penyediaan sarana dan
prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan dan
nilai adat istiadat serta nilai-nilai warisan budaya.Rencana pola
ruangTerkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang
dapat direvisi sesuai visi pengembangan kawasan warisan budaya dan
sejarah.Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi
ketetapan langsung RDTR pada wilayah terkait.Penetapan zonasi pada
kawasan inti;zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau
zona inti), didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan
budaya;zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung
pengembangan obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan
jasa wisata)Penetapan zonasi pada kawasan penyangga;zona penyangga,
jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek dan/atau kawasan berupa
ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu
untuk pemanfaatan non terbangun)zona publik dan jasa wisata, berada
kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa
wisata.
Kawasan Permukiman / Komunitas Adat TertentuMuatan yang diatur
dalam tipologi kawasan permukiman/komunitas adat tertentu mencakup
hal-hal berikut:Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
KSPPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi
KSPtipologi kawasan permukiman/komunitas adat tertentu,
meliputi:Nilai keunikan dan kearifan lokal,Kondisi lingkungan di
sekitar kawasan permukiman adat yang berpotensi mendukung maupun
mengganggu,Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang
mengancam kawasan permukiman adat (khususnya kebakaran, banjir dan
pergerakan tanah),Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung
kawasan permukiman adat.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka
acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah
sebagai berikut:Tujuan:Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan
Lingkungan kawasan permukiman adat yang lestari pada jangka
panjang.Kebijakan
Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai
tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:Kebijakan terkait
kawasan permukiman adat yang harus dilindungi,Kebijakan terkait
kawasan inti; pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan permukiman
adat dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana
penunjang sesuai standarpelayanan minimum serta kearifan lokal dan
nilai-nilai warisan budaya;Kebijakan terkait kawasan penyangga;
batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan
prasarana kawasan dan sistem pusat pelayanan sesuai standar
pelayanan minimum yangditetapkan di kawasan
penyangga.StrategiMuatan strategi berdasarkan pada rumusan
pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai
berikut :Perumusan strategi terkait perlindungan kawasan permukiman
adat dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:penetapan
kawasan permukiman adat yang harus dilindungi;penetapan target dan
wujud perlindungan.Perumusan strategi terkait kawasan inti,
meliputi:penetapan jenis;penetapan intensitas;penetapan
pengelolaan;eksplorasi (penjabaran) kearifan lokal;penetapan jenis
dan standar pelayanan minimum berbasis kearifan lokal.Perumusan
strategi perwujudan kawasan penyangga, meliputi:penetapan batas
kawasan penyangga;penetapan zonasi dan kegiatan kawasan
penyangga;penetapan dukungan sistem jaringan prasarana minimum
kawasan penyangga.Penetapan sistem jaringan prasarana utama yang
tidak berpotensi menggangu keberlanjutan nilai-nilai di kawasan
permukiman adat,Penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak
berpotensi mengganggu kelanjutan nilai-nilai kearifan lokal di
kawasan permukiman adat, dan memberikan dukungan pengembangan jasa
wisataKonsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan KSP tipologi
kawasan permukiman adat dijabarkan dalam konsep rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah sampai
dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta
rencana pola ruang untuk kawasan inti dengan skala 1:5.000.Rencana
struktur ruangKonsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas
wilayah penyangga) terdiri atas:Penetapan lokasi kawasan inti
(sesuai peraturan perundang- undangan) dan pusat-pusat kegiatan di
Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan
penyangga;Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi
obyek dan/atau kawasan;sistem jaringan air bersih,sistem drainase
kawasan,sistem jaringan energi,sistem pembuangan limbah,sistem
persampahan,sistem jaringan telekomunikasi.Dukungan sarana pada
pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait jasa
wisata;Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti
didasarkan pada kebutuhan dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai
warisan budaya.Rencana pola ruangTerkait kawasan penyangga
memperhatikan RTRW terkait yang dapat direvisi sesuai visi
pengembangan.Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi
ketetapan langsung RDTR pada wilayah terkait.Penetapan zonasi pada
kawasan inti;zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau
zona inti), didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan
budaya;zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung
pengembangan obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan
jasa wisata)Penetapan zonasi pada kawasan penyangga;zona penyangga,
jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek dan/atau kawasan berupa
ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu
untuk pemanfaatan non terbangun)zona publik dan jasa wisata, berada
kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa
wisata.
Kawasan Teknologi TinggiMuatan yang diatur dalam tipologi
kawasan teknologi tinggi mencakup hal-hal berikut:Tujuan,
kebijakan, dan strategi pengembangan KSPPertimbangan perumusan
tujuan, kebijakan dan strategi KSPkawasan teknologi tinggi,
meliputi:Nilai kepentingan dan standarisasi kondisi Lingkungan yang
harus diciptakan untuk operasionalisasi teknologi tinggi secara
maksimal dan sesuai waktu pemanfaatan yang telah ditetapkan,Kondisi
Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar kawasan
teknologi tinggi yang berpotensi mengganggu operasionalisasi
teknologi tinggi dan sebaliknya berpotensi terganggu (kondisi
keselamatan masyarakat) akibat operasionalisasi teknologi
tinggi,Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang
mengancam kawasan teknologi tinggi (khususnya kebakaran, banjir dan
pergerakan tanah),Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung
kawasanBerdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai
berikut:TujuanAspek tujuan difokuskan pada perwujudan Lingkungan
kawasan dan/atau obyek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai
jangka waktu rencana operasional.KebijakanKebijakan disusun sebagai
arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan
difokuskan pada:Kebijakan terkait instalasi teknologi tinggi yang
harus dilindungi dan persyaratan teknis kawasan pendukung
operasionalisasi teknologi tinggi,Kebijakan terkait pengaturan
kegiatan pada kawasan teknologi tinggi,Kebijakan terkait pelayanan
sistem jaringan prasarana kawasan teknologi tinggi,Kebijakan
terkait kawasan penyangga; penetapan batas, zonasi, penetapan
kegiatan, dan pengendalian sistem jaringan prasarana
kawasanStrategi
Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan.
Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :Perumusan
strategi terkait perlindungan instalasi teknologi tinggi
disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengelola/sektor terkait,
meliputi:penetapan instalasi teknologi yang harus
dilindungi,penetapanpersyaratantekniskawasanpendukung operasional
instalasi teknologi tinggipenetapan target dan wujud perlindungan
intalasi teknologi tinggi.Perumusan strategi terkait pengaturan
kegiatan pada kawasan teknologi tinggi disesuaikan dengan kebijakan
dan strategi pengelola/sektor terkait , meliputi:penetapan jenis
kegiatan,penetapan intensitas kegiatan.penetapan pengelolaan
kegiatan;Perumusan strategi terkait pelayanan sistem prasarana
kawasan teknologi tinggi disesuaikan dengan kebijakan dan strategi
pengelola/sektor terkait, meliputi :penetapan kebutuhan,penetapan
jenis dan standar pelayanan minimumPerumusan strategi terkait
perwujudan kawasan penyangga, meliputi:penetapan batas kawasan
penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan teknologi tinggi
dan sebaliknya pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan teknologi
tinggi.penetapan zonasi dan kegiatan kawasan
penyangga,mengendalikan sistem jaringan prasarana utama yang
berpotensi menggangu operasionalisasi teknologi
tinggi,mengendalikan sistem pusat pelayanan yang berpotensi
mengganggu operasionalisasi teknologi tinggiKonsep pengembangan
kawasanKonsep pengembangan KSP tipologi kawasan teknologi tinggi
dijabarkan dalam konsep struktur ruang dan rencana pola ruang pada
kawasan penyangga untuk mendukung operasionalisasi teknologi
tinggi.Rencana struktur ruangDiwujudkan dalam konsep struktur ruang
kawasan penyangga inti yang lebih ditekankan pada pelayanan
infrastruktur pendukung operasionalisasi kawasan agar instalasi
teknologi tinggi dapat beroperasi secara maksimal sampai batas
waktu rencana operasional.Konsepsi rencana struktur ruang
dikoordinasikan dengan pengelola/sektor terkait, terdiri
atas:penetapan lokasi dan fungsi intalasi teknologi tinggi;sistem
jaringan prasarana utama yang menghubungkan kawasan teknologi
tinggi dengan kawasan-kawasan pendukung kawasan teknologi
tinggi.sistem jaringan prasarana pendukung terkait pelayanan
kawasan, meliputi;Penyediaan sumber dan sistem jaringan distribusi
air bersih ke kawasanSistem jaringan drainase perlindungan kawasan
dari banjir,Sistem jaringan energiSistem jaringan
telekomunikasiRencana pola ruangDiwujudkan dalam rencana pola ruang
kawasan teknologi tinggi yang lebih ditekankan pada pengaturan zona
pendukung kawasan agar instalasi teknologi tinggi dapat beroperasi
secara maksimal sampai batas waktu rencana operasional.Rencana pola
ruang merupakan penetapan zonasi dan kegiatan pada wilayah sekitar
kawasan teknologi tinggi; (kawasan penyangga)Kawasan penyangga,
ditentukan berdasarkan kriteria perlindungan masing-masing karakter
teknologi tinggi,(contoh: perlindungan cahaya, suara, getaran
dll)Penetapan radius kawasan penyangga dengan pertimbangan;jarak
aman keselamatan masyarakat terhadap keberadaan intalasi teknologi
tinggi,dampak potensial kemungkinan bencana kebakaran sekitar
kawasan yang berpotensi membahayakan kawasan
inti,perlindungantegakansekitarkawasanintiuntuk mengantisipasi
bencana gerakan tanah,gangguan kegiatan manusia di sekitar kawasan
inti terhadap operasionalisasi teknologi tinggi.Kawasan penyangga
dapat berupa zona larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan,
zona hijau (tidak disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian,
zona dengan hunian terbatas.
Kawasan Sumber Daya AlamMuatan yang diatur dalam tipologi
kawasan sumber daya alam (Darat/Laut) mencakup hal-hal
berikut:Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
KSPPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi
KSPtipologi kawasan sumber daya alam(Darat/Laut), meliputi:Nilai
kepentingan sumber daya alam di wilayah provinsi,
Posisi geografis kawasan sumber daya alam terhadap sistem
jaringan transportasi dan sistem pusat pelayanan,Kebutuhan tenaga
kerja dan penyediaan permukiman,Kondisi sosial-ekonomi masyarakat
sekitar kawasan sumber daya alam,Daya dukung fisik dasar terkait
lokasi kawasan sumber daya alam, danTeknologi pemanfaatan sumber
daya alam.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai
berikut:Tujuan:Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan keseimbangan
ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi sumber daya alam
terkait pemanfaatan sumber daya alam yang aman untuk kepentingan
strategis provinsi.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan
dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan
pada:Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam,Kebijakan
terkait pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan,Kebijakan terkait
zonasi dan pengaturan kegiatan pada kawasan inti,Kebijakan terkait
dukungan sistem jaringan prasarana kawasan sesuai standar pelayanan
minimum yang ditetapkan.Kebijakan terkait pengelolaan kawasan
penyangga.StrategiMuatan strategi berdasarkan pada rumusan
pengaturan kebijakan khususnya pada kawasan inti disesuaikan
dan/atau dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait.
Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :Perumusan
strategi terkait pemanfaatan sumber daya alam disesuaikan dengan
kebijakan dan strategi pihak pengelola/sektor terkait,
meliputi:penetapan batas eksploitasi,penetapan jenis bahan tambang
yang dieksploitasi,perkiraan kapasitas sesuai jangka waktu
eksploitasi (target sampai akhir tahun perencanaan).Perumusan
strategi terkait pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
dikoordinasikan dengan kebijakan dan strategi pihak
pengelola/sektor terkait, meliputi:penetapan kawasan
perlindungan,penetapan teknologi eksploitasi,pengelolaan
limbah,penetapan pengelolaan Lingkungan pada saat persiapaan,
pelaksanaan dan pasca pertambangan,perbaikan kondisi kualitas
kesejahteraan sosial-budaya- ekonomi masyarakat di sekitar kawasan
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.Perumusan strategi terkait
zonasi dan pengaturan kegiatan kawasan sumber daya alam
dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait, meliputi
:Penetapan zonasi (zona perlindungan, eksploitasi, zona pengolahan
hasil eksploitasi, zona pembuangan limbah, zona administrasi, zona
hunian dan zona publik), danpenetapan kegiatan (jenis, intensitas,
dan pengelolaan) pada setiap zona kawasan sumber daya
alam.Perumusan strategi terkait pelayanan sistem jaringan prasarana
utama kawasan sumber daya alam (dikoordinasikan dengan pengelola
kawasan), meliputi:penetapan kebutuhan sistem jaringan prasarana
utama terkait pengembangan wilayah,penetapan jenis dan standar
pelayanan minimumPerumusan strategi terkait perwujudan kawasan
penyangga, meliputi:penetapan batas kawasan penyangga, khususnya
pertimbangan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya alam) dan
sebaliknya kemungkinan pengaruh negatif kegiatan sekitar
kawasan.penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga,penetapan
dukungan sistem jaringan prasarana di kawasan penyangga untuk
menjaga kesetaraan pelayanan dengan kawasan fungsional.Konsep
pengembangan kawasanKonsep pengembangan KSP tipologi kawasan sumber
daya alam (Darat/Laut) dijabarkan sebagai berikut:Rencana struktur
ruangRencana struktur ruang terdiri atas:Rencana struktur ruang
pada kawasan inti memperhatikan perencanaan yang disusun oleh
pengelola kawasan dan/atau sektor terkait, meliputi:Sistem jaringan
prasarana utama:jaringan jalan utama kawasan (pada saat
operasionalisasi dan/atau paska kegiatan penambangan dapat
difungsikan sebagai akses wilayah)Sistem jaringan prasarana
lainnya:sistem jaringan energi
sistem jaringan telekomunikasisistem penyediaan sumber air
bersihsistem jaringan drainase utama terkait jaringan drainase
diluar kawasan,sistem jaringan air limbahsistem pengelolaan
persampahanDukungan sarana; (pengaturan pada sarana yang dapat
digunakan untuk kepentingan publik permanfaatan bersama masyarakat
di sekitar kawasan)Rencana struktur ruang pada kawasan penyangga
meliputi:Mengacu dan memperhatikan sistem pusat pelayanan, yang ada
dalam RTRW terkait, meliputi:Pusat Kegiatan Lokal (PKL); danPusat
Pelayanan Kawasan (PPK) untuk mendukung kegiatan pemanfaatan dan
pasca pemanfaatan sumber daya alam.Sistem jaringan prasarana
lainnya: (untuk mengendalikan kesenjangan dengan kawasan
inti);sistem jaringan energisistem jaringan telekomunikasisistem
penyediaan sumber air bersihsistem jaringan drainase,sistem
jaringan air limbahsistem pengelolaan persampahan.Dukungan sarana;
(untuk menjaga kesetaraan dengan kondisi permukiman di kawasan
inti)sarana sosial-budaya,sarana ekonomi,sarana kesehatan.Rencana
pola ruangRencana pola ruang terdiri atas:Rencana pola ruang pada
kawasan inti memperhatikan rencana yang telah disusun dan/atau
ketentuan teknis pengelola kawasan/sektor terkait, meliputi;zona
perlindungan, merupakan zona di dalam kawasan sumber daya alam yang
difungsikan untuk memberikan perlindungan terhadap zona pemanfaatan
terbatas.zona pemanfaatan, meliputi zona pemanfaatan sumber daya
alam termasuk tempat pembuangan limbah, (didasarkan pertimbangan
amdal).zona hunian, merupakan zona di dalam kawasan inti yang
digunakan untuk kegiatan permukiman para pekerja di
Lingkungansumber daya alam.zona publik, didasarkan pada kebutuhan
fungsi pendukung operasionalisasi zona pemanfaatan, dapat digunakan
untuk fungsi pelayanan publik yang berada di dalam kawasan sumber
daya alam digunakan bersama dengan masyarakat di luar kawasan
umumnya untuk kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.Rencana pola
ruang pada kawasan penyangga:kawasan penyangga, berada dilingkungan
luar kawasan inti, untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan
pemanfaatan SDA terhadap lingkungan sekitar dan sebaliknya.zona
penyangga diklasikasikan sesuai karakteristik dukungan terhadap
kawasan inti; dapat berupa zona larangan kegiatan, zona hijau
dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan tegakan), zona
tanpa hunian, zona dengan hunian terbatas.
Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan HidupMuatan yang
diatur dalam tipologi kawasan Perlindungan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup mencakup hal-hal berikut:Tujuan, kebijakan, dan
strategi pengembangan KSPPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan,
dan strategi KSPtipologi kawasan Perlindungan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup, meliputi:Fungsi perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup terkait besarnya manfaat perlindungan setempat dan
perlindungan kawasan bawahnya serta kekayaan keanekaragaman
hayati,Kondisi pemanfaatan ruang kawasan dan sekitar
kawasan,Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar
kawasan,Keberadaan sistem pusat pelayanan di dalam dan sekitar
kawasan,Kondisi sistem jaringan prasarana di dalam dan sekitar
kawasan, Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturantujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai
berikut:Tujuan:Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan
lingkungankawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
yang lestari pada jangka panjang.KebijakanKebijakan disusun sebagai
arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan
difokuskan pada:Kebijakan terkait pengelolaan Lingkungan yang
berkelanjutan,Kebijakan terkait zonasi dan pengaturan kegiatan pada
kawasan inti,Kebijakan terkait persyaratan pembangunan sistem
jaringan prasarana kawasan (disesuaikan dengan peraturan
perundangan yang berlaku dalam rangka perlindungan
kawasan),Kebijakan terkait kawasan penyangga; penetapan batas,
zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana dan
sarana kawasanStrategiMuatan strategi berdasarkan pada rumusan
pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai
berikut:Perumusan strategi terkait pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan, meliputi:mencegah pemanfaatan ruang di dalam dan
disekitar kawasan fungsional yang berpotensi mengurangi fungsi
lindung kawasan;membatasi pengembangan prasarana dan sarana di
dalam dan di sekitar kawasan inti yang dapat memicu perkembangan
kegiatan budi daya yang tidak sesuai;
merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan
inti danmengembangkan kegiatan budi daya yang berfungsi sebagai
zona penyangga kawasan intiPerumusan strategi terkait zonasi dan
pengaturan kegiatan kawasan fungsional, meliputi:penetapan zonasi,
danpenetapan kegiatan (jenis, intensitas dan pengelolaan) pada
setiap zona pada kawasan fungsional.Perumusan strategi terkait
pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan inti (dikoordinasikan
dengan instansi yang berwenang), meliputi:penetapan
kebutuhan,penetapan jenis dan standar pelayanan minimum.Perumusan
strategi terkait perwujudan kawasan penyangga, sebagai
berikut:penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan
pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan.penetapan zonasi dan
kegiatan kawasan penyangga,pengendaliansistem jaringan prasaranadan
sistem pusat pelayanan kawasan penyangga untuk menjaga kelestarian
kelestarian kawasan inti.Konsep pengembangan
kawasanArahanpengembanganKSPtipologikawasanPerlindungandan
Pelestarian Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai berikut:Rencana
struktur ruangRencana struktur ruang terdiri atas :rencana struktur
ruang pada kawasan inti bersifat arahan untuk sistem jaringan
prasarana.rencana struktur ruang pada kawasan penyangga bersifat
arahan untukmengendalikan sistem pusat pelayanan yang berpotensi
menganggu fungsi kawasan; danmengendalikan sistem jaringan
prasarana yang berpotensi menganggu fungsi kawasan.Rencana pola
ruangRencana pola ruang, terdiri atas:Rencana pola ruang pada
kawasan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait.Rencanapolaruangpadakawasanpenyangga(daerah penyangga),
meliputi:zona penyangga, berada dilingkungan luar kawasan inti,
untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan disekitar kawasan
terhadap kawasan inti.
zona penyangga diklasikasikan sesuai karakteristik dukungan
terhadap kawasan inti; dapat berupa zona larangan kegiatan, zona
hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan
tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian terbatas.
Kawasan Rawan BencanaBencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan Lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.Muatan yang diatur dalam tipologi kawasan
rawan bencana mencakup hal-hal berikut:Tujuan, kebijakan, dan
strategi pengembangan KSPPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan,
dan strategi KSP tipologi kawasan rawan bencana, meliputi:Area
kawasan rawan bencana atau perkiraan kawasan rawan bencana atau
kawasan dengan histori bencana,Kondisi sebaran dan sosial-ekonomi
penduduk kawasan rawan bencana,Kondisi pemanfaatan ruang kawasan
rawan bencana dan sekitarnya terutama keberadaan pusat kegiatan dan
pusat pelayanan di sekitar kawasan rawan bencana.Kondisi sistem
jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya, dan
kondisi sarana pada kawasan rawan bencana, danSebaran kawasan
evakuasiBerdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai
berikut:TujuanAspek tujuan difokuskan pada mewujudkan pemanfaatan
ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan
bencana.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan
pada:Kebijakan terkait penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya
pada kawasan rawan bencana/KRB,Kebijakan terkait penetapan kegiatan
pada kawasan rawan bencana/KRB (termasuk penetapan kegiatan hunian
sementara di KRB),Kebijakan terkait sistem evakuasi.Strategi
Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan.
Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :Perumusan
strategi terkait kebijakan fungsi lindung dan fungsi budidaya pada
kawasan rawan bencana/KRB, meliputi:penetapan kawasan lindung
sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penetapan baru sesuai
pertimbangan daya dukung serta ketetapan instansi yang
bertanggungjawab,penetapan kawasan budidaya sesuai daya dukung KRB
pada saat tidak terjadi bencana (khususnya untuk kepentingan
kesejahteraan masyarakat setempatPerumusan strategi terkait
penetapan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB,
meliputi:penetapan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan
karakteristik sumber daya masyarakat setempat dan karakteristik
daya dukung.penetapan ruang hunian sementara terkait fungsi
pelayanan kebutuhan pengembangan kawasan
produksi.penetapaninfrastrukturpendukungsistemjaringantransportasi,
sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi dalam sistem evakuasi
bencana.Perumusan strategi terkait sistem evakuasi,
meliputi:penetapan lokasi diluar KRB yang terjamin dari kemungkinan
bencana,penetapan sistem evakuasi bencana terkait ruang evakuasi
bencana, termasuk penetapan sistem jaringan prasarana utama
evakuasi.penetapan dukungan sarana dan sistem jaringan prasarana
lainnya pendukung kawasan evakuasi sesuai standar pelayanan minimum
yang ditentukan.Konsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan KSP
tipologi kawasan rawan bencana yang berupa struktur dan pola ruang
harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:Sistem internal
kawasan/zona harus dipandang sebagai sub- sistem dari sistem
wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian penentuan
rencana struktur ruang internal ini tetap harus mengacu pada
Rencana Struktur Ruang pada Hirarki yang lebih tinggi.Harus dijaga
kesesuaiannya dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang yang berlaku.Mengutamakan peruntukan pada zona dengan
tingkat kerawanan fisik alami dan tingkat resiko bencana tinggi,
sebagai Kawasan Lindung.Memperhatikan kriteria tingkat
kerawanan/tingkat resiko serta mengupayakan rekayasa untuk
mengeliminasi faktor-faktor penyebab tingginya kerawanan/resiko
Mengacu pada beberapa peraturan dan pedoman terkait bidang
penataan ruang serta peraturan dan pedoman yang terkait lingkungan
dan sumber daya alamPenyesuaian dengan dengan kondisi alam dengan
lebih menekankan pada upaya rekayasa geologi dan rekayasa teknik
sipilMenghormati hak yang dimiliki orang sesuai peraturan
perundang-undanganMemperhatikan aspek aktifitas manusia yang telah
ada sebelumnya (existing condition) dan dampak yang
ditimbulkannya.
Kawasan Krisis LingkunganMuatan yang diatur dalam tipologi
kawasan Kritis Lingkungan mencakup hal- hal berikut:Tujuan,
Kebijakan dan Strategi Pengembangan KSPPertimbangan perumusan
tujuan, kebijakandan strategi KSPtipologi kawasan Kritis
Lingkungan, meliputi:Kondisi pemanfaatan ruang,Kondisi neraca
air,Kondisi sebaran dan fungsi kawasan lindung,
Kondisi sebaran keanekaragaman
hayati,Kondisisebaranpendudukdanpermukiman,fasilitasekonomi
penting, sistem transportasi dan prasarana sumber daya air,Kondisi
kebencanaan terkait kawasan kritis Lingkungan, seperti banjir dan
tanah longsorBerdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai
berikut:TujuanMewujudkan daya dukung Lingkungan yang berkelanjutan
dalam pengelolaan kawasan untuk menjamin kelestarian alam,
penangulangan bencana, menjaga kelestarian keanekaragaman
hayati.KebijakanKebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan
pada;Kebijakan terkait bentuk pengelolaan Lingkungan yang
berkelanjutan,Kebijakan terkait zonasi (fungsi lindung dan
budidaya) dan pengaturan kegiatan di kawasan ekosistem,Kebijakan
terkait penetapan fungsi budidaya khususnya kawasan hunian,
fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi serta prasarana
sumber daya air berbasis mitigasi bencanaStrategiMuatan strategi
berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal
strategi diuraikan sebagai berikut:Perumusan strategi terkait
pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:mencegah
pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak ekosistim kawasan dan
menurunkan kualitas tata air;membatasi pengembangan prasarana dan
sarana di kawasan ekosistem yang dapat memicu perkembangan kegiatan
budi daya yang tidak sesuai, danmerehabilitasi fungsi lindung yang
menurun akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuaiPerumusan
strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan di kawasan
ekosistem, meliputi:penetapan zonasi, danpenetapan kegiatan (jenis,
intensitas dan pengelolaan) pada setiap zona pada kawasan
ekosistemPerumusan strategi terkait penetapan fungsi budidaya
penting berbasis mitigasi bencana terkait kawasan ekosistem,
meliputi:pengendalian sistem pusat pelayanan,perlindungan fasilitas
ekonomi penting,penetapan sistem transportasi serta prasana sumber
daya air
Konsep Pengembangan KawasanKonsepsi pengembangan KSP tipologi
kawasan Kritis Lingkungandijabarkan dalam konsep rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang.Rencana Struktur RuangRencana struktur
ruang pada kawasan inti bersifat arahan untuk:arahan sistem pusat
pelayananpada kawasan yang relatif sesuai daya dukung fisik dasar
dan daya rusak air,arahan sistem jaringan prasarana utama pada
kawasan yang relatif sesuai daya dukung fisik dasar dan daya rusak
air.Rencana Pola RuangRencana pola ruang, terdiri atas:Rencana pola
ruang pada kawasan inti, meliputi: Kawasan lindung disusun dengan
memperhatikan:mengacu penetapan kawasan hutan,penetapan kawasan
lindung lainnya ditetapkan berdasarkan analisis.Kawasan budidaya
disusun dengan memperhatikan:keanekaragaman hayati;daya dukung
fisik dasar;dampak daya rusak air.Kawasan budidaya meliputi zona
hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan
tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian
terbatas.Rencanapolaruangpadakawasanpenyangga(kecuali ekosistem
DAS), meliputi:zona penyangga, berada diLingkungan luar kawasan
inti, untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan disekitar kawasan
terhadap kawasan inti.zona penyangga diklasikasikan sesuai
karakteristik dukungan terhadap kawasan inti; dapat berupa zona
larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak
disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian
terbatas.
Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau KecilMuatan yang diatur
dalam tipologi kawasan ekosistem mencakup hal-hal berikut:Tujuan,
Kebijakan dan Strategi Pengembangan KSPPertimbangan perumusan
tujuan, kebijakandan strategi KSPtipologi Kawasan Perlindungan
Pesisir dan Pulau Kecil, meliputi:Kondisi pemanfaatan ruang,Kondisi
neraca air,Kondisi sebaran dan fungsi kawasan lindung,Kondisi
sebaran keanekaragaman
hayati,Kondisisebaranpendudukdanpermukiman,fasilitasekonomi
penting, sistem transportasi dan prasarana sumber daya
air,Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan
tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:TujuanAspek
tujuan difokuskan pada perwujudan komposisi kawasan lindung dan
kawasan budidaya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan
unsur dalam alam secara timbal balik.KebijakanKebijakan disusun
sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan
kebijakan difokuskan pada;Kebijakan terkait bentuk pengelolaan
lingkungan yang berkelanjutan,Kebijakan terkait zonasi (fungsi
lindung dan budidaya) dan pengaturan kegiatan di kawasan
ekosistem,Kebijakan terkait penetapan fungsi budidaya khususnya
kawasan hunian, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi
serta prasarana sumber daya airStrategiMuatan strategi berdasarkan
pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan
sebagai berikut:Perumusan strategi terkait pengelolaan lingkungan
yang berkelanjutan, meliputi:mencegah pemanfaatan ruang yang
berpotensi merusak ekosistim kawasan dan menurunkan kualitas tata
air;membatasi pengembangan prasarana dan sarana di kawasan
ekosistem yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang
tidak sesuai, danmerehabilitasifungsilindungyangmenurunakibat
pemanfaatan ruang yang tidak sesuaiPerumusan strategi terkait
zonasi dan pengaturan kegiatan di kawasan ekosistem,
meliputi:penetapan zonasi, danpenetapan kegiatan (jenis, intensitas
dan pengelolaan) pada setiap zona pada kawasan ekosistemPerumusan
strategi terkait penetapan fungsi budidaya penting terkait kawasan
ekosistem, meliputi:pengendalian sistem pusat
pelayanan,perlindungan fasilitas ekonomi penting,penetapan sistem
transportasi serta prasana sumber daya air
Konsep Pengembangan KawasanKonsepsi pengembangan KSP tipologi
Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecildijabarkan dalam konsep
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.Rencana Struktur
RuangRencana struktur ruang pada kawasan inti bersifat arahan
untuk:arahan sistem pusat pelayananpada kawasan yang relatif sesuai
daya dukung fisik dasar dan ekosistem,arahan sistem jaringan
prasarana utama pada kawasan yang relatif sesuai daya dukung fisik
dasar dan ekosistem.Rencana Pola RuangRencana pola ruang, terdiri
atas:Rencana pola ruang pada kawasan inti, meliputi: Kawasan
lindung disusun dengan memperhatikan:mengacu penetapan kawasan
hutan,penetapankawasanlindunglainnyaditetapkan berdasarkan
analisis.Kawasan budidaya disusun dengan
memperhatikan:keanekaragaman hayati;daya dukung fisik dasar;Kawasan
budidaya meliputi zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak
disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian
terbatas.Rencanapolaruangpadakawasanpenyangga(kecuali ekosistem
DAS), meliputi:zona penyangga, berada diLingkungan luar kawasan
inti, untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan disekitar kawasan
terhadap kawasan inti.zona penyangga diklasikasikan sesuai
karakteristik dukungan terhadap kawasan inti; dapat berupa zona
larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak
disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian
terbatas.Arahan Pemanfaatan Ruang KSPArahan pemanfaatan ruang
merupakan upaya perwujudan RTR KSP yang dijabarkan ke dalam
indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi
instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.
Indikasi program utama merupakan acuan sektor dan daerah dalam
menyusun program dalam rangka mewujudkan RTR KSP dalam jangka waktu
perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20
tahun). Indikasi program utama dapat memuat strategi
operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang sebagai
dasar pertimbangan penetapan tahapan indikasi program
utama.Penyusunan ketentuan terkait dengan arahan pemanfaatan ruang
untuk masing- masing tipologi KSP paling sedikit mempertimbangkan
hal-hal sebagaimana termuat pada Tabel 2.4 berikut:Tabel 2.4
Indikasi Program Utama Jangka Menengah KSP berdasarkan
tipologiTipologiIndikasi Program Utama
1.1. Kawasan perkotaanIndikasi program utama perwujudan rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan
sinergihubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dankawasan
perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan
perekonomian skala regional.
1.2. Kawasan Ekonomi KoridorIndikasi program utama perwujudan
rencana struktur ruang dan pola ruang difokuskan pada perwujudan:a.
kawasan ekonomi yang beragam dan inklusif.b. sinergi pembangunan
sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif;c. sistem
jaringan transportasi darat, laut, dan udara;d. pembangunan
infrastruktur yang menekankan kerja sama pemerintah dengan swasta
(KPS).
1.3. Kawasan PerdesaanIndikasi program utama perwujudan konsep
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada
perwujudan Lingkungan kawasan dan sektor ekonomi yangberkelanjutan
dan produktif.Acuan minimal indikasi program utama kawasan ekonomi
sektor unggulan meliputi:a. indikasi program utama perwujudan
fungsi sektorunggulan;b. indikasi program utama perwujudan fungsi
jaringan jalan/akses dari/ke kawasan ekonomi sektor basis;c.
indikasi program utama perwujudan fungsi jaringanenergi;d. indikasi
program utama perwujudan fungsi jaringan telekomunikasi;e. indikasi
program utama perwujudan fungsi jaringansumberdaya air;f. indikasi
program utama perwujudan fungsi jaringan prasarana;g. Indikasi
program utama perwujudan fungsi kawasan inti; danh. Indikasi
program utama perwujudan fungsi kawasan penyangga.
1.4. Kawasan Ekonomi Cepat TumbuhIndikasi program utama
perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan
pada perwujudankawasan cepat tumbuh provinsi.Acuan minimal indikasi
program utama kawasan ekonomi cepat tumbuh meliputi :a. indikasi
program utama perwujudan fungsi sistem pusat-pusat perekonomian;b.
indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan jalan;c. indikasi
program utama perwujudan fungsi jaringan energi;d. indikasi program
utama perwujudan fungsi jaringan telekomunikasi;e. indikasi program
utama perwujudan fungsi jaringan sumberdaya air;f. indikasi program
utama perwujudan fungsi jaringan pengolahan limbah; dang. indikasi
program utama perwujudan fungsi jaringandrainase.
1.5. Kawasan Cagar Budaya/SejarahIndikasi program utama
perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
difokuskan pada perwujudan Lingkungan situs dan cagar
budaya/sejarah yang lestari pada jangka panjang.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan warisan
budaya/sejarah meliputi:a. indikasi program utama perwujudan fungsi
objek strategis kawasan cagar budaya;b. indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringan jalan/akses dari/ke kawasan cagar
budaya;c. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
energi;d. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
telekomunikasi;e. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
sumberdaya air;f. indikasi program utama perwujudan fungsi
jaringan
1.6. Kawasan Pemukiman/Adat TertentuIndikasi program utama
perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
difokuskan pada perwujudan kawasan perukiman/adat tertentu yang
lestari pada jangka panjang.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan permukiman/adar
tertentu meliputi:a. indikasi program utama perwujudan fungsi
kawasan permukiman/adat tertentub. indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringan jalan/akses dari/ke kawasan pemukiman/
adat tertentu;c. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
energi;d. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
telekomunikasi;e. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
sumberdaya air;f. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
prasarana;g. Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan inti;
danh. Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan
penyangga.
1.7. Kawasan Teknologi TinggiIndikasi program utama perwujudan
konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan
pada perwujudan Lingkungan kawasan dan/atau obyek teknologi tinggi
berfungsi maksimal sesuai jangka waktu rencana operasional.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan teknologi tinggi
meliputi :a. indikasi program utama perwujudan fungsi objek
strategis berteknologi tinggi;b. indikasi program utama perwujudan
fungsi jaringan jalan/akses dari/ke kawasan teknologi tinggi;c.
indikasi program utama perwujudan fungsi pelabuhan dan dermaga
dengan akses ke kawasanteknologi tinggi;d. indikasi program utama
perwujudan fungsi bandar udara dengan akses ke kawasan teknologi
tinggi;e. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
energi;f. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
telekomunikasi;g. indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan
sumberdaya air.
1.8. Kawasan Sumberdaya AlamIndikasi program utama perwujudan
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada
perwujudan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga
potensi sumberdaya alam terkait pemanfaatan sumberdaya alam yang
aman.Acuan minimal indikasi program utama kawasan sumberdaya alam
meliputi :a. indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan
sumberdaya alam;b. indikasi program utama perwujudan fungsi
jaringanjalan/akses dari/ke kawasan SDA;c. indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringan energi;d. indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringantelekomunikasi;e. indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringan sumberdaya air;f. Indikasi program utama
perwujudan fungsi jaringan prasarana.
1.9. Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidupIndikasi program utama perwujudan konsep rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudkan Lingkungan
kawasan yang lestari pada jangka panjang. Acuan minimal indikasi
program utama kawasan hutan lindung meliputi : Indikasi program
utama terkait dengan kegiatan perlindungan kawasan, rehabilitasi,
revitalisasi, dan pemanfaatan secara lestari
1.10.Kawasan Rawan BencanaIndikasi program utama perwujudan
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada
perwujudan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan
adaptasi pada kawasan rawan bencana.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan rawan bencana
meliputi :a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang:1)
Indikasi program utama perwujudan sistem evakuasi bencana;2)
Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan transportasi;3)
Indikasi program utama perwujudan sistemjaringan energi;4) Indikasi
program utama perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; dan5)
Indikasi program utama perwujudan sistemjaringan sumberdaya air.b.
Indikasi program utama perwujudan pola ruang:1) Indikasi program
utama perwujudan kawasan lindung; dan2) Indikasi program utama
perwujudan kawasan budi daya.
1.11.Kawasan Kritis LingkunganIndikasi program utama perwujudan
konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan
pada perwujudan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang
menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam
secara timbal balik.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan kritis Lingkungan
;a. penekanan pada restorasi, rehabilitasi, dan konservasi lahan;
danb. Penekanan pada konservasi sumberdaya air, pendayagunaan
sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
1.12.Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau KecilIndikasi
program utama perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang difokuskan pada perwujudan kawasan ekosistem esensial
yang serasi antara pemanfaatan dan pelestariannya.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan ekosistem adalah
;a. penekanan pada konservasi lahan dan rehabilitasi ekosistem
kawasan; danb. penekanan pada konservasi sumberdaya air,
pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air
Indikasi sumber pembiayaan memuat perkiraan pendanaan yang dapat
berasal dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;b.
Pembiayaan masyarakat; dan/atauc. sumber lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.Indikasi instansi
pelaksana memuat instansi pemerintah daerah sebagai pelaksana
program pemanfaatan ruang. Adapun indikasi waktu pelaksanaan memuat
tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun
perencanaan (20 tahun).Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KSPKetentuan terkait dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
KSP paling sedikit memuat:a. Arahan Peraturan ZonasiArahan
peraturan zonasi KSP merupakan ketentuan zonasi pada sistem
provinsi, yang meliputi arahan peraturan zonasi untuk struktur
ruang provinsi dan pola ruang provinsi.Ketentuan arahan peraturan
zonasi memuat mengenai: jenis kegiatan yang diperbolehkan,
diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan, intensitas
pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana minimum, dan ketentuan lain
yang dibutuhkan.b. Arahan PerizinanIzin pemanfaatan ruang diberikan
untuk: menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan
ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan melindungi
kepentingan umum dan masyarakat luas.Izin pemanfaatan ruang
diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan
pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata
ruang.Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.c.
Arahan Pemeberian Insentif dan DisinsentifPemberian insentif dan
disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan
rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang.
d. Arahan SanksiPengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban
yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan peraturan zonasiPenetapan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang strategis provinsiberdasarkan
tipologi dapat dilihat pada Tabel 2.5
Kementerian Pekerjaan Umum62
Tabel 2.5 Penetapan Arahan Peraturan Zonasi Berdasarkan
TipologiSudut KepentinganTipologi KSPArahan Peraturan ZonasiArahan
PerizinanArahan Pemberian Insentif dan DisinsentifArahan Sanksi
Muatan Peraturan Zonasi
jenis kegiatan yangdiperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat,
dan tidak diperbolehkanintensitas pemanfaatan ruangprasarana dan
sarana minimumketentuan lain yang dibutuhkan
PertumbuhanEkonomi1. Kawasan Perkotaan
2. Kawasan Koridor Ekonomi
3. Kawasan Perdesaan
4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh
Sosial dan budaya5. Kawasan Cagar Budaya/Sejarah-
6. KawasanPermukiman/AdatTertentu-
pendayagunaan sumberdaya alamdan/atau teknologi tinggi7. Kawasan
Teknologi Tinggi--
8. Kawasan Sumber Daya Alam(Darat/Laut)-
fungsi dan dayadukung Lingkungan9. Kawasan perlindungan dan
pelestarianlingkungan hidup-
10. Kawasan Rawan Bencana-
11. Kawasan Kritis Lingkungan-
12. Kawasan Ekosistem-
KeteranganPerlu memuat ketentuan tersebut-Tidak memuat ketentuan
tersebut
Kementerian Pekerjaan Umum72
Pengelolaan KawasanPengelolaan kawasan memperhatikan:a. status
kelembagaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;b. keterkaitan KSP dengan kewenangan daerah
provinsi;c. keterkaitan KSP dengan kewenangan daerah
kabupaten/kota; dand. pemangku kepentingan lainnya.Hak, Kewajiban,
dan Peran MasyarakatHak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tahapan
Pelaksanaan PekerjaanA. Pengumpulan data dan informasi paling
sedikit meliputi:1) Data terkait nilai strategis dan isu strategis
KSP;2) Data kebijakan penataan ruang dan sektoral terkait (termasuk
peruntukan ruang);3) Data kondisi fisik/Lingkungan dan sumber daya
alam;4) Data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan5) Data sumber daya
buatan/ prasarana dan sarana;6) Data kependudukan dan sumber daya
manusia;7) Data perekonomian, sosial, dan budaya;8) Data
kelembagaan;9) Peta dasar (RBI dan citra satelit); dan10) Data
lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSP
B. Hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan
informasiHasil kegiatan pengumpulan data dan informasi disatukan
dalam buku data dan analisa.Tahap Pengolahan dan Analisa DataA.
Pengolahan dan analisa dataPengolahan dan analisis data paling
sedikit meliputi perangkat dan teknik analisis yang terkait dengan
nilai strategis kawasan yang dimilikinya. Penggunaan perangkat dan
teknik analisis disesuaikan dengan kebutuhan analisis berdasarkan
kisi-kisi mengenai lingkup pengaturan sesuai dengan tipologi KSP
yang meliputi:1) Bentuk kawasan;2) Delineasi kawasan;3) Fokus
penanganan;4) Tingkat ketelitian peta;5) Tujuan, kebijakan, dan
strategi;6) Konsep pengembangan kawasan;7) Arahan pemanfaatan
ruang; dan8) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Analisis yang
dilakukan paling sedikit meliputi :1) analisis terkait dengan
kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tipologi
KSP, yang melipu