METODE PERHITUNGAN PPH21 GROSS, NET, GROSS-UP & NON
GROSS-UPDetailsWritten By Super User Category:News Dalam praktek
perhitungan PPH 21 perusahaan menggunakan berbagai macam metoda ada
gross, net, gross-up, non gross-up. Mengapa terjadi demikian? Untuk
lebih jelasnya mari kita bahas lebih detail.Metode Gross:Apabila
PPh21 terutang dibayar sendiri oleh karyawan yang bersangkutan
:Contoh :Si A (TK/0)Gaji sebulan = Rp. 2.000.000,-PPh 21 yang
dibayar sendiri = Rp 30.000,-Takehomepay = Rp.1.970.000,-Metode
Net:PPh 21 dibayar/ditanggung pemberi kerja.Contoh :Si A (TK/0)Gaji
sebulan = Rp. 2.000.000,-PPh 21 yang dibayar pemberi kerja = Rp.
30.000,- --->merupakan kenikmatan, bukan biaya bagi pemberi
kerjaTake home pay = Rp. 2.000.000,-
Metode Gross-Up:Karyawan diberikan tunjangan pajak (gajinya
dinaikkan) sebesar pajak yang dipotongContoh :Si A (TK/0)Gaji
sebulan = Rp. 2.000.000,-Tunjangan PPh = Rp. 30.000 ------->
merupakan biaya bagi pemberi kerja sehingga bisa mengurangi pajak
(deductable expense)Jumlah Gaji = Rp. 2.030.000,-Dipotong PPh 21 =
Rp. 30.000,-Take home pay = Rp. 2.000.000,-
Metode Non Gross-Up:Sebenarnya adalah metode perhitungan PPH 21
Net (PPH ditanggung pemberi kerja) atau Gross (PPH ditanggung
karyawan). Hanya soal penamaan saja.
Mengapa muncul berbagai metode tersebut?Salah satu tujuan
penggajian adalah untuk memuaskan dan memotivasi karyawan. Ada
perusahaan yang menggunakan metode gross up atau net karena dengan
menggunakan strategi ini karyawan akan merasa puas dan termotivasi
karena PPH 21 yang muncul ditanggung perusahaan. Karyawan merasa
lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan
karyawan akan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya ada perusahaan
yang menggunakan metode gross saja karena PPH 21 itu sesuai
peraturan perpajakan kan kewajiban karyawan. Perusahaan
kewajibannya hanya menghitung, memotong dan menyetor PPH 21 tsb.
Semua metode tersbut diatas diperbolehkan menurut undang-undang dan
peraturan perpajakan. Jadi PPH 21 anda pakai metoda yang mana?
Tata Cara Penghitungan PPh 21 Metode Gross Up
Setiap perusahaan yang diwajibkan menghitung, menyetor dan
melaporkan PPh Pasal 21 karyawannya. Beda perusahaan beda pula
metode yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21. Pada dasarnya
terdapat 3 metode penghitungan PPh Pasal 21 yang dapat di terapkan
perusahaan dalam menghitung PPh 21 Karyawan yaitu:1. NetMethod
yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak
karyawannya2. Gross Method yaitu metode pemotongan pajak dimana
karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.3. Gross Up
Methode yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan
tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong
dari karyawanSeperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa metode
gross up dimana jumlah tunjangan pajak dan jumlah pajak yang harus
dibayarsama besardapat di ilustrasikan sebagai berikut.
Penghasilan = X Tunjangan Pajak =100 Totalpenghasilan bruto =
100+X Pengurang: - Biaya Jabatan : - Biaya Jamsostek : Total
Pengurang Penghasilan =Y Jumlah Penghasilan Neto = 100+XY PTKP =Z
PKP = 100+XYZ PPh terhutang =100
Dalam Menghitung PPh Pasal 21tarifyang digunakan adalah tarif
progresif berdasarkan pasal 17UU No 36 Tahun 2008yaitu:
Bagaimana rumus matematis PPh 21 Gross Up?Secara matematis untuk
menghitung PPh Gross Up tersebut adalah sebagai berikut:
Lapisan 1 :Untuk PKP 0 - 47.500.000 Tunjangan PPh = (PKP setahun
- 0) x 5/95 + 0 Lapisan 2 :Untuk PKP 47.500.000 - 217.500.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000
Lapisan 3 :Untuk PKP 217.500.000 - 405.000.000 Tunjangan PPh = (PKP
setahun - 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000 Lapisan 4 :Untuk PKP
> 405.000.000 Tunjangan PPh = (PKP setahun - 405.000.000) x
30/70 + 95.000.000Contoh Kasusnya sebagai berikut:Muthia Rianty
berkerja sebagai dokter dengan gaji per bulan 25jt dengan status
kawin TK/0, JKK & JKM 0,54% dari gaji sedangkan JTH 2% dari
gaji. Hitunglah berapa tunjangan pajak yang harus diberikan per
tahun jika PPh 21 dihitung berdasarkan metode gross up?
PKP nya adalah 265.320.000 maka masuk dalam kelompoklapisan
4Maka PPh 21 yang terhutang adalah Pembuktian kebenaran
jadi terbukti bahwa tunjangan pajak yang harus diberikan
48.440.000
So, Bagaimana membuat rumus PPh 21 Gross Up di excell?Terdapat 2
metode yang dapat kita dilakukan, yaitu1. Mengaplikasikan Formula
Matematis Ke Excel Dengan soal yang sama dengan contoh diatas
Ditemukan hasil yang sama dengan contoh,formulayang digunakan
adalah:
2. Mengaktifkan iterative calculation==>Salah satu cara yang
paling mudah untuk menghitung PPh 21 Gross Up adalah dengan
mengaktifkaniterative calculation. Mode ini dapat diaktifkan dengan
cara: Pilih File > Excel Option>Klik Tab Formuls>Cheklist
EnableiterativecalulationSetelah mengaktivakan
iterativecalculation, cara pengaplikasian mode ini adalah sebagai
berikut:
Sama halnya dengan contoh pertama kita masih menggunakan soal
yang sama:
Dari soal tersebut akan ditemukan PPh 21 sebelum di Gross Up
adalah:
Untuk Mencari PPh 21 Gross Up bagaimana?Mudah saja, tinggal
masukan formula berikut padacelltunjangan dalam hal ini
adalahD2
Dengan telah diaktifkannya Interation Calculation maka, akan
ditemukan hasil sebagai berikut:
Jadi, seperti itulah 2(dua) cara yang dapat dilakukan untuk
menghitung PPh Pasal 21 Gross Up dengan menggunakanexcell. Baik
metode pertama maupun metode kedua memperoleh hasil yang sama yaitu
48.440.000. Tidak ada perbedaan hasil dengan menggunakan kedua
metode tersebut.
Gross Up Tax Indonesia Income Tax(PPh21)January 1, 2008
harrypoeDalam perhitungan pajak penghasilan diIndonesia(PPh21), ada
3 metoda yg bisa digunakan, yaitu :1)Net MethodMerupakan metode
pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak
karyawannya2)Gross MethodMerupakan metode pemotongan pajak dimana
karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya3)Gross-Up
MethodMerupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah
pajak yang akan dipotong dari karyawan.Gross-Up MethodDi
formulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan
tunjangan pajak yang di berikan perusahaan terhadap
karyawannya.Illustrasi PerhitunganPenghasilan= XXXXTunjangan
Pajak=1000TotalPenghasilan Brutto= XXXX +1000Pengurang:Biaya
JabatanIuran PensiunTotal Pengurang= (XXXX)Total Penghasilan Netto=
(XXXX)Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)= (XXXX)Penghasilan Kena
Pajak (PKP)= XXXXSetelah dikenakantarifprogresif pajak (5%,10%
dst), diperolehPPH pasal 21 terutang=1000
Methoda Gross-Up, akan menghasilkan tunjangan pajak sama dengan
jumlah pajak penghasilan terhutang.Untuk mendapatkan besaran
tunjangan pajak tersebut, ada beberapa cara, sbb:1)Penghitungan
IterasiIterasi pertama akan menghasilkan awal pajak terhutang yang
akan dijadikan inisial besaran tunjangan pajak, yang akan merubah
besaran penghasilan brutto kembali.Iterasi berikutnya akan
menghitung kembali besaran pajak terhutang baru, untuk dihitung
selisihnya dengan tunjangan pajak sebelumnya, jika masih ada
selisih, update pajak terhutang baru menjadi komponen tunjangan
pajak baru. Hitung kembali pajak terhutang baru, dan demikian
seterusnya sampai tidak didapatkan selisihantarabesaran tunjangan
pajak dengan pajak terhutang.Dengan metodeini, biasanya untuk
mendapatkan hasil akhir dibutuhkan 3 sampai 15 iterasi (tergantung
dari besaran penghasilan ybs).2)Penghitungan CepatFormulasi
Gross-Up PPh Pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai
dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan (Tarif Progresif)A.Lapisan IUntuk PKP antara Rp.
1 hingga Rp. 23,750,000 atau 1 < X < 23,750,000.Tunjangan PPh
= PKP setahun (-) Rp.0 X 5/95 + (0)B.Lapisan IIUntuk PKP antara Rp
23,750,000 hingga Rp 46,250,000 atau 23,750,000 < X <
46,250,000Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 X 10/90
(+) Rp 1,250,000C.Lapisan IIIUntuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga
Rp 88,750,000 atau 46,250,000 < X < 88,750,000Tunjangan PPh =
PKP setahun (-) Rp 46,250,000 X 15/85 (+) Rp 3,750,000D.Lapisan
IVUntuk PKP antara Rp 88,750,000 hingga Rp 163,750,000 atau
88,750,000 < X < 163,750,000Tunjangan PPh = PKP setahun (-)
Rp 88,750,000 X 25/75 (+) Rp 11,250,000E.Lapisan VUntuk PKP diatas
Rp 163,750,000 atau X > 163,750,000Tunjangan PPh = PKP setahun
(-) Rp. 163,750,000 X 35/65 (+) Rp 36,250,000Aplikasi Formula
Gross-Up dalam penghitungan Pasal 21Heru, seorang pegawai dengan
penghasilan perbulan sebesar Rp 8,000,000 (take home pay). Status
Heru adalah K/0 (kawin belum memiliki anak). Berapa tunjangan pajak
yang harus, sehingga take home pay yang diberikan tetap Rp.
20,000,000Aplikasi rumus gross-up (jamsostek ditiadakan agar lebih
mudah)Penghasilan Brutto setahun= 96,000,000Biaya jabatan
setahun=1,296,000Penghasilan netto= 94,704,000PTKP= 14,400,000PKP
setahun= 80,304,000Tunjangan pajak/PPh pasal 21 terhutang(gross-up
formula lapisan III)= Rp 80,304,000 () Rp 46,250,000 X 15/85 (+) Rp
3,750,000= Rp 9,759,529 per tahun= Rp 813,294 per bulanSusunan
Ulang dalam perhitungan pasal 21 akan menjadi:Penghasilan setahun=
96,000,000Tunjangan Pajak=9,759,529Total Penghasilan
Brutto=105,759,529Biaya Jabatan (setahun)=1,296,000Penghasilan
Netto=104,463,529PTKP= 14,400,000PKP Setahun= 90,063,529PPh
Terutang=5% x Rp. 25,000,000 = Rp 1,250,00010% x Rp 25,000,000 = Rp
2,500,00015% x Rp 40,063,529 = Rp 6,009,529PPh pasal 21 terutang
setahun= Rp 9,759,529AtauPPh pasal 21 terutang sebulan= Rp
813,294Bila dibandingkan dengan pemodelan iterasi, maka selisih 0
antara tunjangan pajak dengan pajak terhutang baru akan di dapat
pada iterasi ke-8.Dari uraian diatas, secara sederhana dapat
dikatakan bahwa tujuan gross-up dalam perhitungan pasal 21 adalah
mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak terhutang.
Dengan menggunakan rumus ini maka perusahaan dapat membebankan
biaya tunjangan pajak sebagai deductible expenses, sehingga dapat
mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan,
selama didukung adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam
pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji
karyawan.
Formula Gross UpDiposkan oleh begawan5060onSabtu, 28 November
2009Meskipun sudah banyak yang paham dengan istilah Gross Up, namun
ada baiknya hal ini saya tulis kembali terutama bagi rekan-rekan
yang penasaran pengin tahun rumus/formulapenghitungan pemotongan
PPh Pasal 21 Gross Up secara manual.Ada 3 macam metode pemotongan
pajak dalamtax payrollmethod pegawai tetap, yaitu :1.Netmethod,
merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung
pajak karyawannya.Pajak yang ditanggung pemberi kerja, bukan
penghasilan bagi yang menerima dan bukan biaya bagi pemberi
kerja.2.Gross Method, merupakan metode pemotongan pajak di mana
karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.3.Gross-up
method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah
pajak yang dipotong dari karyawan.Pemberian tunjangan pajak oleh
pemberi kerja merupakan penghasilan bagi yang menerima dan
merupakan biaya bagi pemberi kerja. Terdapat 2 jenis pemberian
tunjangan pajak, yaitu :a.tunjangan pajak yang jumlahnya tetap,
danb.tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak
yang seharusnya dipotong, atau populer dengan istilah gross up.
Skema penghitungan PPh Pasal 21 gross up :Penghasilan =
aTunjangan PPh = 1.000,00Jumlah Penghasilan Bruto = (1.000,00 +
a)Penguran Penghasilan Bruto = bJumlah Penghasilan Neto = (1.000,00
+ a b)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = cPenghasilan Kena Pajak
= (1.000,00 + a b c)PPh terutang = 1.000,00
Formula/rumus gross up PPh Pasal 21 atas pegawai
tetapBerdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh baru) terbagi dalam
4 lapisan kena pajak, sesuai dengan lapisantarifyang terdapat dalam
pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat dijabarkan formula gross up PPh
pasal 21, sebagai berikut :
Lapisan 1 :Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp.
47.500.000Tunjangan PPh = (PKP setahun - 0) x 5/95 + 0
Lapisan 2 :Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 47.500.000 sd. Rp.
217.500.000Tunjangan PPh = (PKP setahun Rp. 47.500.000) x 15/85 +
Rp. 2.500.000
Lapisan 3 :Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 217.500.000 sd.
Rp. 405.000.000Tunjangan PPh = (PKP setahun Rp. 217.500.000) x
25/75 + Rp. 32.500.000
Lapisan 4 :Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp.
405000000Tunjangan PPh = (PKP setahun - Rp. 405.000.000) x 30/70 +
Rp. 95.000.000
Contoh penggunaan :Badu (K/0) pegawai tetap dengan gaji sebesar
Rp. 10.000.000,00 sebulan (takehomepay). Berapa tunjangan pajak
yang harus diberikan, sehingga take home pay tetap sebesar Rp.
10.000.000,00Jawab (Jamsostek diabaikan) :Penghasilan bruto setahun
= Rp. 120.000.000,00Biaya Jabatan = Rp. 6.000.000,00Penghasilan
Neto setahun = Rp. 114.000.000,00PTKP (K/0) = Rp.
17.160.000,00Penghasilan Kena Pajak = Rp. 96.840.000,00 (termasuk
dalam lapisan 2)Tunjangan PPh/PPh terutang = (96.840.000,00
47.500.000,00) X 15/85 + 2.500.000,00= Rp. 11.207,059,00
Pengujian :Penghasilan = Rp. 120.000.000,00Tunjangan PPh = Rp.
11,207,059,00Jumlah Ph Bruto setahun = Rp. 131.207.059,00Biaya
Jabatan = Rp. 6.000.000,00Penghasilan Neto setahun = Rp.
125.207.059,00PTKP (K/0) = Rp. 17.160.000,00Penghasilan Kena Pajak
= Rp. 108.047.059,00Tunjangan PPh/PPh terutang = Rp.
11.207.050,00
Namun demikian, rumus manual tersebut terdapat selisih, karena
adanya pembulatan kebawah dalam ribuan rupiah dalam penerapan
tarip.Lebih akurat menggunakan iteration dalam formula
MsExcell.
Pemotongan dan Perhitungan PPh Ps 21 Dengan Methode GROSS UP
Ada 3methodePemotongan PPh Ps 21
1.NetMethod
Pajak ditanggung pemberi penghasilan. Dalam hal ini seluruh
pajak penghasilan yang terutang akan dibayarkan oleh perusahaan
.
Secara fiskal perlakuannya adalahi: Atas beban yang timbul bagi
Pemberi Penghasilan bersifat non-deductable (tidak dapat menjadi
pengurang penghasilan Perusahaan), artinya Pada waktu Perusahaan
melaporkan SPT PPh Badan (P2 29), Beban ini tidak boleh dikurangkan
dari Pendapatan, dan Beban PPh Ps 29 menjadi lebih besar.Atas
fasilitas yang dinikmati Penerima Penghasilan (PEGAWAI) berupa
pajak PPh Ps21 yang dibayarkan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam
perhitungan Penghasilan penerima penghasilan (non-taxable).
2.Gross Method
Pajak di tanggung oleh Penerima Penghasilan (PEGAWAI), Pemberi
Penghasilan (Perusahaan) hanya berkewajiban memungut dari PEGAWAI
dan melaporkan/ Menyetor ke Kantor Pajak atas Jumlah yang telah
dipotong dari Pegawai.Bagi Perusahaan, bukan merupakan Biaya dan
tidak berpengaruh terhadap Laporan Aktifitas/Profit Loss(Hanya
sebagai Cash In Cash Out). Sedangkan bagi PEGAWAI merupakan Beban/
Kewajiban Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang berakibat :
mengurangi Penghasilan Bruto nya.
3. Gross Up Method
Pemberi Penghasilan (Perusahaan) memberikan Tunjangan Pajak
kepada Penerima Penghasilan (PEGAWAI).
Tunjangan Pajak dapat diberikan secara Flat (tetap) maupun Gross
Up (Jumlahnya tidak tetap melainkan disesuaikan dengan besarnya
pajak yang harus dipotong dari penghasilan Pegawai Tetap tersebut
atau proporsional).
Besarnya tunjangan pajak secara Flat biasanyaakan berbedadari
PPh Pasal 21 yang sesungguhnya harus dipotong akibat fluktuasi
penghasilan pegawai yang bersangkutan.
Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross upakan
samadari PPh Pasal 21 yang sesungguhnya. Metode Gross up memberikan
tunjangan pajak sebesar 100% dari PPh yang harus dipotong.
Sekedar untuk diketahui, IstilahGross upsendiri sebenarnya tidak
dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan
perpajakan secara formal. Gross up pada dasarnya hanyalah berkaitan
dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga
sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang
ada.
Ketentuan Perpajakan hanya mengatur Gross up yang berkaitan
dengan PPh Pasal 26, meskipun tidak menyebut secara eksplisit
dengan istilah Gross up. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4(d) PP
No.138 Tahun 2000. Dasar inilah yang oleh praktisi perpajakan
diartikan sebagai Gross up. Secara utuh Klausul dalam pasal 4(d) PP
No.138 Tahun 2000 menandakan bahwa PPh Pasal 26 yang ditanggung
perusahaan tersebut bisa menjadideductible expensesepanjang
dihitung secara Gross up, dan itupun tidak berlaku untuk PPh Pasal
26 atas Dividen.
Dari ketentuan di atas maka dapat dianalogikan bahwa PPh Pasal
21 pun dapat dilakukan hal yang sama (Menghitung tunjangan pajak
yang besarnya sama dengan PPh yang harus dipotong / gross up
dilakukan dengan rumus khusus atau dengan bantuan software
komputer.
Jadi penggunaan gross up sah-sah saja dan sama sekali tidak
bertentangan dengan peraturan perpajakan kita.
Perlakuanfiscaldalam Methode Gross Up adalah:Atas Beban yang
timbul bagi Pemberi Penghasilan (Perusahaan) merupakan biaya yang
dapat menjadi pengurang penghasilan (deductable), Beban ini boleh
dikurangkan dari Pendapatan (Deductable Expenses), dan Beban PPh Ps
29 menjadi lebih kecil.
Diakui sebagai tambahan penghasilan bagi penerima penghasilan
(taxable). Dan Jumlah Yang Dipotong adalah sama dengan Jumlah Yang
Di Tunjang.Methode ini merupakan Penghematan (Efisiensi) terhadap
Besarnya Jumlah Pembayaran PPh Badan. Namun demikian, Perlu
diperhatikan bahwa Methode Gross Up memperbesar Biaya apabila
Perusahaan dalam keadaan DEFISIT/ LOSS.Maka dari itu, apabila
Perusahaan anda dalam kondisi demikian, gak usah capek2 pake
methode gross up ini. Dan sebaliknya, apabila perusahaan anda dalam
kondisi finansial yang baik, artinya memang selalu Surplus/ Profit,
WOW! Methode ini sangat optimal dan cukup besar dalam kontribusinya
mengurangi PPh Badan, Namun sangat lah menguntungkan pegawai
tentunya dimana kewajiban pribadinya di tanggung oleh perusahaan.
Dan efek positifnya lagi, karyawan anda menjadi betah dan loyal di
perusahaan anda bukan?
Nah, saya sendiri sudah lama hunting yang namanya Methode Gross
Up ini, dari seluruh wacana yang saya dapat, ternyata tidak ada
satupun yang diberikan dengan cuma-cuma. Website para ahli pajak
selalu ada embel2nya.Hare Gene Gratisan??? Hahaaaa
Saya mencari buku di toko buku pun gak ada yang namanya Cara
Menghitung PPh21 dengan Methode Gross Up ini....Kemudian datanglah
penawaran Konsultan Perpajakan ke kantor tempat saya bekerja, Gila
Gak sih....Masak untuk mendapatkan formula Gross Up aja ngemplang
300 juta...Wah Edan emang! Keahlian khusus emang mahal harganya.
Emang sih si Konsultan itu menawarkan jasa mediator untuk sekaligus
membuat sistem...tapi ngiler coy....300 juta....kayaknya gak rela
aja, mendingan dananya buat tambahan THR Pegawai....
Mukjijat memang, aku ngoprek logika gross up ini dengan 3
Software: MS Excel, MS Access dan Crystal Report. Dan Amazingnya,
justru dengan MS Excel lah yang sukses...selama 2 hari otak ku
sampai keriting mikirin ini....Pas udah berhasil, dunia serasa
indah....Excel itu ada yang namanya Iterative...atau orang sering
bilang Iteration...Terjemahannya gimana ya....aku kasih contoh
matematika sederhana aja ya,misal: Kolom a + Kolom B - Kolom c =
Kolom D(Tapi, dalam hal ini kita sudah mengetahui angka Kolom A dan
Kolom C, sedangkan Kolom B dan Kolom D adalah yang harus kita cari.
Anehnya, antara 2 kolom ini saling berkaitan, artinya Kalau Kolom D
sudah diketahui, Baru bisa menghitung Kolom B dan Sebaliknya Kolom
D tidak mungkin bisa dihitung kalo Kolom B belum ketemu...)
Nah lo....klo otak kita pasti keriting ya, kecuali profesor
kali...(cuma ngombak aja hahaaa)...hebatnya Excel, bisa melakukan
itu semua dalam hitungan detik...yang canggih sofware Excel nya
atau yang membuat si Excel atau yang bisa nemuin Gross Up ini
hayoooooo......hahaa narsis again lah always.....Alhamdulillah
banget, ternyata pd saat logika iterasi ini aku ceritakan ke
sahabatku yang jago vb, dia bisa ngoprek cuma setengah
hari....makanya kemudian aku membuatSi Perawan, yang aku posting
sebelum ini....
Nah, aku gak mau pelit ilmu, karena ilmu adalah milik Allah,
kita hanya dipinjami sementara aja....semoga aja formula gross up
ini bisa bermanfaat untuk temen2 yang berkecimpung di dunia
Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan....
Lihat Contoh Excel-ku ini yaaaa
Wah gambarnya kok kurang gede yaa..punten ya, udah aku edit biar
size nya gak terlalu gede...eh malah kekecilan nih....gampang lah
kalo tertarik sih email aja..ntar aku kirimi excel aseli nya.Anggap
aja anda punya 4 pegawai itu yg cantik dan keren-keren, makanya
anda gak sayang memberikan tunjangan pajak buat mereka kan?
daripada kehilangan asset berharga kan mendingan gak kehilangan
tho...halah opo tho.
Kolom berikutnya adalah Status Perkawinan, kita yang udah biasa
di Perpajakan pasti udah klik aja dengan TK, K/-,K/1 dsb (Untuk
mengetahui Besarnya PTKP yang sudah ditetapkan
Pemerintah)....Punten aku gak jelasin untuk yang awam ya, mungkin
next time aku mau nulis juga yang basic banget...semacem apa itu
PKP, apa itu PTKP, apa itu PPh 21, PPN dsb dsb...klo disini aku mau
agak khusus mengulas GROSS UP aja yaa....Harap Maklum.....
Kolom berikutnya adalah Bruto Pegawai setelah di kalikan 12
bulan (Setahun), Bruto ini tentunya sudah termasuk tunjangan2
sesuai yg berlaku di perusahaan anda, Kecuali Tunjangan PPh
21....(Belum termasuk Tunjangan PPh21...krn Tunj ini yang akan kita
hitung dengan methode Gross Up ini).
Kolom berikutnya adalah Kolom Tunjangan PPh21 (Kita kosongkan
aja dulu), kemudian kita langsung ke Kolom berikutnya "Kolom
Netto". Kolom ini adalah pengurangan Kolom Bruto dengan Kolom
Tunjangan PPh21.
Next Column adalah Kolom PTKP Setahun ya, PTKP ini sesuai dengan
angka yang ditetapka Pemerintah sesuai dengan Status Perkawinan
Masing-Masing. Oiya, anggap aja semua jenis kelamin Pegawai tsb
laki-laki ya, sayalupatuh klo Monalisa biasanya nama untuk
perempuan. PTKP nya kan seharusnya tetep TK...heheee....OK
Bro/Sis???
Nah Kemudian Kolom PKP, adalah Pengurangan Kolom Netto dengan
Kolom PTKP. Eng Ing Eng.....Kemudian Kolom PPh 21.
Ini Formula klo di Excel (Tolong anggap aja Kolom PKP = Kolom H6
di Excel ya)
=IF(H6>500000000;(H6-500000000)*(30%)+(95000000);IF(H6>250000000;(H6-250000000)*(25%)+(32500000);IF(H6>50000000;(H6-50000000)*(15%)+(2500000);IF(H6>1;(5%*H6);0))))
Rumus ini adalah Rumus Cara Menghitung PPh 21 berdasarkan
Peraturan Perpajakan yang masih berlaku tahun ini (2010), klo gak
salah Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan UU PPh
terhitung mulai 1 Januari 2009.....
Setelah Kolom Potongan PPh21 terisi di Excel anda, maka sekarang
saatnya anda menulis formula untuk Kolom Tunjangan PPh21.
Rumusnya adalah sama persis dengan Rumus PPh 21 diatas: (Anggap
Kolom PKP adalah Kolom H6 di Excel anda):
=IF(H6>500000000;(H6-500000000)*(30%)+(95000000);IF(H6>250000000;(H6-250000000)*(25%)+(32500000);IF(H6>50000000;(H6-50000000)*(15%)+(2500000);IF(H6>1;(5%*H6);0))))
Lihat, adakah yang berubah di Excel anda?Tentu, Kolom Potongan
PPh 21 yang semula lebih kecil sebelum Kolom Tunj PPh21 Dihitung
akan menjadi lebih besar Setelah Kolom Tunj PPh21 terhitung.
Disinilah terjadi Looping yang dahsyat yang dilakukan oleh Excel
dalam hitungan detik, di Excel kita kenal dengan istilah Iterative
ini.
Dan Lihat!!! Kolom Tunjangan PPh21 akan = Kolom Potongan PPh21,
Disinilah Letak Kebahagiaan....melihat 2 kolom yang angkanya
sama...ini artinya Methode GROSS UP telah berhasil di hitung dengan
EXCEL.
GROSS UP ini artinya adalah Jumlah TUnjangan PPh21 yang
diberikan oleh Perusahaan sama dengan Jumlah PPh21 yang dipotong
(Terhutang)....
OlehMoh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal
PajakSeperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013,
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk
Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai
tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara
dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu,
tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan.
Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi.Dalam aturan baru tersebut, yang
berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal
26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah,
yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun
sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminansosialtenaga
kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara
berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang
membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi
tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah,
organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan,
orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan,
yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk
apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu
kegiatan.Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru
tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk
Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk
pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi
anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap
sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak
teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai
pegawai yang menarik dana pensiun. Di kesempataniniakan dipaparkan
tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan
Penerima Pensiun Berkala.Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai
tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua):
Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan
setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa
pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti
bekerja).Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam
peraturan tersebut.Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra
Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00.
PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi
kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT
Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan
sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran
Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping
itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk
pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi
Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi
Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan
Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai
berikut:Gaji3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00
Premi Jaminan Kematian9.000,00
Penghasilan bruto3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00151.200,00
2. Iuran Pensiun50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00
261.200,00
Penghasilan neto sebulan2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12x2.762.800,0033.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri24.300.000,00
- tambahan WP kawin2.025.000,00
26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun6.828.600,00
Pembulatan6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 1228.452,00
Catatan: Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan
setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang
mempunyai jabatan ataupun tidak. Contoh di atas berlaku apabila
pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai
yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21
yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x
Rp28.452,00=Rp 34.140,00*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi
penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis
bekerja.
Cara Menghitung PPh Pasal 21 Dengan PTKP Terbaru 2013BYDWI UTOMO
TUESDAY, 3 SEPTEMBER, 2013Mulai Januari 2014 alias tahun depan
format SPT dan tata cara pelaporan SPT PPh Pasal 21 akan sedikit
berbeda dari saat ini, karena telah terbit Per-14/PJ/2013 tentang
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 jika masih belum tahu infonya bisa baca di
artikeliniWalaupun begitu tidak ada perubahan terhadap tata cara
menghitung pajak PPh 21 atau kadang orang umumnya bilang pajak
gaji. Yang berubah hanya nilai PTKP dan pembaca bisa mengkopi
daftar PTKP terbaru yang mulai berlaku Januari 2013 disiniKali ini
akan saya bahas bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 untuk
Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala karena golongan inilah
yang jumlahnya mayoritas ada di Indonesia.Secara umum rumus
menghitung PPh 21 adalah:Penghasilan Bersih per bulanxxx
Penghasilan bersih disetahunkanxxx(x12 bulan)
PTKPxxx(-)
Penghasilan Kena Pajakxxx
PPh Terutang setahunxxx(x tarif PPh 21)
PPh Terutang per bulanxxx( 12 bulan)
Cukup sederhana ya hanya perlu menyetahunkan penghasilan sebulan
kemudian dikurangi PTKP dan hasilnya dikali tarif pajaknya. Namun
rumus diatas masih belum dirinci penghasilan yang seperti apa yg
dihitung dan apa saja komponen dari rumus yg perlu untuk dimasukkan
dalam perhitungan.Langsung masuk contoh soal ya biar mudah
dipraktekkanPak Arifuddin karyawan PT. Traktor Timika dengan status
menikah dan mempunyai 2 anak, memperoleh gaji sebulan
Rp5.000.000,00. PT Traktor Timika mengikuti program Jamsostek,
premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian
(JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50%
dan 0,30% dari gaji. PT Traktor Timika menanggung iuran Jaminan
Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Pak
Arifuddin membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
setiap bulan. Disamping itu PT Traktor Timika juga mengikuti
program pensiun untuk pegawainya. PT Traktor Timika membayar iuran
pensiun untuk Pak Arifuddin ke dana pensiun, yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar
Rp100.000,00, sedangkan Pak Arifuddin membayar iuran pensiun
sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Pak Arifuddin hanya
menerima pembayaran berupa gaji.Penghitungan PPh Pasal 21 bulan
Juli 2013 adalah?Contoh soal diatas sulit untuk dipahami langsung
karena penyajian soalnya yang kurang sistematis jadi akan saya
uraikan per item dan kemudian akan saya kelompokkan item mana yang
tidak boleh dimasukkan dalam perhitunganDiketahui:Status PTKP Pak
Arif = K/2 (kawin, 2 tanggungan/anak) dengan nilai PTKP
setahun=Rp.30.375.000 (masuk hitungan-huruf n)Gaji pokok/bulan =
RP.5.000.000 (masuk hitungan-huruf a)Premi JKK dibayar perusahaan=
0.50% x 5.000.000 = 25.000 (penambah penghasilan,masuk
hitungan-huruf b)Premi JK dibayar perusahaan= 0.30% x 5.000.000
=15.000 (penambah penghasilan,masuk hitungan-huruf c)Iuran JHT
dibayar perusahaan= 3.70% x 5.000.000 = 185.000(tidak termasuk
pengurang penghasilan,dikeluarkan dr hitungan)Iuran JHT dibayar
karyawan= 2%x5.000.000 = 100.000(pengurang penghasilan,masuk
hitungan-huruf g)Iuran pensiun dibayar perusahaan = 100.000 (tidak
termasuk pengurang penghasilan,dikeluarkan dr hitungan)Iuran
pensiun dibayar karyawan = 50.000 (pengurang penghasilan,masuk
hitungan-huruf f)Hitungannya:Gaji 5.000.000a
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 25.000b
Premi Jaminan Kematian 15.000c
Penghasilan bruto 5.040.000d=a+b+c
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x5.040.000252.000e
2. Iuran Pensiun 50.000f
3. Iuran Jaminan Hari Tua100.000g
402.000h=e+f+g
Penghasilan neto sebulan 4.638.000i=d-h
Penghasilan neto setahun
124.638.00055.656.000j
PTKP
- untuk WP sendiri24.300.000k
- tambahan WP kawin 2.025.000l
- tambahan 2 tanggungan 4.050.000m=l*2
PTKP K/230.375.000n=k+l+m
Penghasilan Kena Pajak setahun25.281.000o=j-n
PPh terutang
5%x25.281.000 1.264.050p
PPh Pasal 21 bulan Juli
1.264.050 : 12 105.338q
Cukup mudah bukan ?Kenapa ada yang harus dikeluarkan dari
perhitungan?Premi asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakan kerja
karyawan yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan merupakan
penghasilan bagi karyawan sehingga dikenakan PPh Pasal 21.Premi
asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakan kerja yang ditanggung
karyawan melalui pemotongan gaji bukan merupakan pengurang
penghasilan karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21.Iuran THT dan
atau JHT yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan bukan
merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga tidak dikenakan PPh
Pasal 21.Iuran THT dan atau JHT yang ditanggung karyawan melalui
pemotongan gaji boleh dijadikan pengurang penghasilan karyawan
dalam menghitung PPh Pasal 21.
ontoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap BerNPWP dan Tidak Ber-NPWP
Dengan Gaji BulananHendra Poerwanto
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012
tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
Berikut ini diberikan ilustrasi format dan contoh menghitung
Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk pegawai dengan berbagai situasi
dan kondisi. Meski sitasi dan kondisi masing-masing wajib pajak
berbeda-beda satu dengan yang lain, namun prinsip menghitung PPh 21
sama.
Contoh 1Gendruwo pada tahun 20xx bekerja pada perusahaan PT
Hantu Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Gendruwo menikah
tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan
Gendruwo dari PT Hantu Jaya hanya dari gaji. Tentukan PPh Pasal 21
bulan Januari!
Pembahasan:Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah
sebagai berikut:GajiRp 2.500.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp2.500.000,00Rp 125.000,00
2. luran pensiunRp 100.000,00(+)
Rp 225.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulanRp 2.275.000,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 x
Rp2.275.000,00Rp27.300.000,00
PTKP setahun
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00
- tambahan karena menikahRp 2.025.000,00(+)
Rp26.325.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak setahunRp975.000,00
PPh Pasal 21 terutangsetahun5% x Rp975.000,00 = Rp 48.750,00
PPh Pasal 21 bulan JanuariRp48.750,00 : 12 = Rp 4.063,00Catatan:
Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara
penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang
yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai
jabatan ataupun tidak. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang
bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang
bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang
harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x
Rp4.063,00= Rp4.875,00. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan
penerima penghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP,
kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.
Contoh 2Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi
Pegawai tetap Yang Baru Memiliki NPWP Pada Tahun Berjalan
Narto, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan
keluarga, bekerja pada PT Rap dengan memperoleh gaji dan tunjangan
setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar
iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar
Rp200.000,00. Narto baru memiliki NPWP pada bulan Juni 20xx dan
menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Rap untuk digunakan
sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni. Tentukan PPh 21
!
PembahasanPerhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap
bulan untuk bulan Januari- Mei 20xx adalah sebagai berikut:Gaji dan
tunjangan sebulanRp 5.500.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% x Rp5.500.000,00Rp 275.000,00
2. luran pensiunRp 200.000,00(+)
Rp 475.000,00(-)
Penghasilan neto sebulanRp 5.025.000,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp5.025.000,00Rp
60.300.000,00
PTKP setahun
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak setahunRp 36.000.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:5% x Rp36.000.000,00 =
Rp1.800.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulanRp1.800.000,00 : 12 =
Rp150.000,00
PPh Pasal 21yang harus dipotong karena tidak ber NPWP:120% x
Rp150.000,00 = Rp180.000,00
yang dipotong dari Januari - Mei 20xx =5 x Rp180.000,00Rp
900.000,00
PPh Pasal 21 terutang apabila ber NPWP 5 x Rp150.000,00Rp
750.000,00(-)
Selisih (20% x 5 x Rp150.000,00)Rp 150.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk
bulan Juni 20xx, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan
menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan
catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 20xx tidak berubah,
adalah sebagai berikut:PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan
Perhitungan sebelumnya)Rp 150.000,00
Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum
memiliki NPWP (Januari-Mei 20xx)20% x 5 x Rp150.000,00Rp
150.000,00(-)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 20xxNihil
Apabila Narto baru memiliki NPWP pada akhir November 20xx dan
menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21
untuk bulan Desember 20xx, dengan asumsi penghasilan setiap bulan
besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan
tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal
21 yang harus dipotong pada bulan Desember 20xx adalah sebagai
berikut:PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan
sebelumnya)Rp 150.000,00
pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP
(Januari-November 20xx) 20% x 11 x Rp150.000,00Rp 330.000,00(-)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 20xx(Rp
180.000,00)
Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah
PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 20xx, maka jumlah PPh
Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil.
Jumlah sebesar Rp180.000,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal
21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya.
Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21
terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak
termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai
tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan. Perhitungan PPh Pasal 21
terutang untuk tahun 20xx, dimana Narto baru memiliki NPWP pada
akhir bulan November 20xx sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan
Desember 20xx adalah sebagai berikut:Gaji dan tunjangan setahun:
Rp5.500.000,00 x 12Rp 66.000.000,00
Pengurangan:
Biaya Jabatan 5% x Rp66.000.000,00Rp 3.300.000,00
luran pensiun: Rp200.000,00 x 12Rp 2.400.000,00(+)
Rp 5.700.000,00(-)
Penghasilan neto setahunRp 60.300.000,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena PajakRp 36.000.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun5% x Rp36.000.000,00Rp
1.800.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong
Bulan Januari November 20xx 11 x Rp180.000,00Rp 1.980.000,00
Bulan Desember 20xxRp 0,00(+)
Rp 1.980.000,00(-)
PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan
selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya(Rp 180.000,00)
Karena jumlah sebesar Rp180.000,00 sudah diperhitungkan dengan
PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21,
maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang
bersangkutan sebesar Rp1.800.000,00.
Contoh 3Jabrik pegawai pada perusahaan PT Fiktip, menikah tanpa
anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Fiktip mengikuti
program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan
Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing
0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Fiktip menanggung iuran Jaminan Hari
Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Jabrik membayar
iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Fiktip juga mengikuti program pensiun untuk
pegawainya. PT Fiktip membayar iuran pensiun untuk Jabrik ke dana
pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Jabrik membayar iuran
pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 20xx Jabrik hanya
menerima pembayaran berupa gaji. Tentukan PPh 21 bulan Juli
20xx
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 20xx adalah
sebagai berikut:
GajiRp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 15.000,00
Premi Jaminan KematianRp 9.000,00 (+)
Penghasilan brutoRp 3.024.000,00
Pengurangan:
1. Biaya jabatan 5% x Rp3.024.000,00Rp 151.200,00
2. luran PensiunRp 50.000,00
3. luran Jaminan Hari Tua Rp 60.000,00(+)
Rp 261.200,00(-)
Penghasilan neto sebulanRp 2.762.800,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.762.800,00Rp 33.153.600,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00
- tambahan karena menikahRp 2.025.000,00(+)
Rp 26.325.000,00(-)
Penghasilan Kena PajakRp 6.828.600,00
PembulatanRp 6.828.000,00
PPh Pasal 21 terutangsetahun 5% x Rp6.828.000,00= Rp
341.400,00
PPh Pasal 21 bulan JuliRp341.400,00 : 12 =Rp28.450,00
Contoh 4Siyem adalah seorang karyawati dengan status menikah
tanpa anak, bekerja pada PT Gembus dengan gaji sebulan sebesar
Rp7.500.000,00. Siyem membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar
Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat
Siyem berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui
bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli
20xx selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas
lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Tentukan PPh 21 bulan
Juli 20xx
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 20xx adalah
sebagai berikut:GajiRp 7.500.000,00
Lembur (overtime)Rp 2.000.000,00(+)
Penghasilan brutoRp 9.500.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan 5% x Rp9.500.000,00Rp 475.000,00
2. luran pensiunRp 50.000,00(+)
Rp 525.000,00(-)
Penghasilan neto sebulanRp 8.975.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp8.975.000,00Rp107.700.000,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00
- tambahan karena menikahRp 2.025.000,00(+)
Rp 26.325.000,00(-)
Penghasilan Kena PajakRp 81.375.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp50.000.000,00 =Rp 2.500.000,00
15% x Rp31.375.000,00 =Rp 4.706.250,00(+)
TotalRp 7.206.250,00
PPh Pasal 21 bulan Juli= Rp7.206.250,00: 12 =Rp 600.521,00
Catatan :Oleh karena suami Siyem tidak menerima atau memperoleh
penghasilan, besarnya PTKP Siyem adalah PTKP untuk dirinyasendiri
ditambah PTKP untuk status kawin.
Contoh 5Gutri karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga
anak bekerja pada PT Padam. Suami dari Gutri merupakan seorang
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Gutri
menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Padam mengikuti program
pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan. Gutri juga membayar iuran
pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan
membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar
3,70% dari gaji, sedangkan Gutri membayar iuran Jaminan Hari Tua
setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli
20xx disamping menerima pembayaran gaji Gutri juga menerima uang
lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Tentukan PPh 21!
PembahasnPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli adalah sebagai
berikut:Gaji sebulanRp 3.000.000,00
Lembur (overtime)Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan KerjaRp 30.000,00
Premi Jaminan KematianRp 9.000,00(+)
Penghasilan brutoRp 5.039.000,00
Pengurangan:
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.039.000,00Rp 251.950,00
2. luran PensiunRp 30.000,00
3. luran Jaminan Hari TuaRp 60.000,00(+)
Rp 341.950,00(-)
Penghasilan neto sebulanRp 4.697.050,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp4.697.050,00Rp 56.364.600,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena PajakRp 32.064.600,00
PembulatanRp 32.064.000,00
PPh Pasal 21 setahun5% x Rp32.064.000,00 = Rp 1.603.200,00
PPh Pasal 21 sebulanRp1.603.200,00 : 12 = Rp 133.600,00
Catatan :Karena suami Gutri menerima atau memperoleh
penghasilan, besarnya PTKP Gutri adalah PTKP untuk dirinya
sendiri.
Contoh 6dr. Cabul (menikah dan mempunyai 3 anak kandung)
merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai
tetap di rumah sakit swasta Walafiat dengan gaji tetap sebesar
Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Cabul mulai pukul 8.00 s.d 12.00
selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2013 dr. Cabul
menerima pembayaran dari Rumah Sakit Walafiat berupa gaji sebesar
Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang
bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Walafiat
membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya.
Tentukan PPh 21!
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Cabul
dari Rumah Walafiat pada bulan Agustus adalah:Gaji sebulanRp
20.000.000,00
Penghasilan brutoRp 20.000.000,00
Pengurangan:
1. Biaya jabatan: 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00
Maksimum diijinkanRp 500.000,00
2. luran PensiunRp 200.000,00(+)
Rp 700.000,00(-)
Penghasilan neto sebulanRp 19.300.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp19.300.000,00Rp
231.600.000,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiriRp 24.300.000,00
- tambahan karena menikahRp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggunganRp 6.075.000,00(+)
Rp 32.400.000,00(-)
Penghasilan Kena PajakRp 199.200.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp50.000.000,00 =Rp 2.500.000,00
15% x Rp149.200.000,00 =Rp22.380.000,00(+)
TotalRp 24.880.000,00
PPh Pasal 21 sebulanRp24.880.000,00 : 12 = Rp 2.073.334,00
Catatan:Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima
oleh dr. Cabul dihitung tersendiri sebagai penghasilan yang
diterima oleh bukan pegawai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE -
06/PJ.233/1984
TENTANG
PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL
21 (SERI PPh PASAL 21-03)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul berkenaan
dengan pelaksanaan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 (SK.
Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1927/PJ.23/1983), bersama ini
diberikan penjelasan sebagai berikut :1.Pemberian uang pesangon
yang jumlahnya dihitung berdasarkan sekian bulan atau paling banyak
satu tahun gaji, maka penghitungan PPh Pasal 21-nya sama seperti
penghitungan gratifikasi dan sebagainya.
Pemberian uang pesangon seperti itu bukanlah merupakan
penghasilan yang meliputi beberapa tahun yang diterima atau
diperoleh sekaligus, melainkan merupakan penghasilan yang sifatnya
tidak tetap atau diberikan sekali saja.
2.Untuk uang pesangon yang jumlahnya dihitung berdasarkan
perhitungan lebih dari satu tahun gaji, maka penghitungan PPh Pasal
21-nya dilakukan dengan menerapkan tarif efektif rata-rata.
Contoh :Karyawati S dengan status kawin menerima gaji setiap
bulan Rp. 400.000,-Sejak 1 Juni 1984 Karyawati S tersebut
diberhentikan karena adanya penyusutan pegawai, dengan memperoleh
pesangon sebesar 1 1/2 tahun gaji dari bulan terakhir, yakni 18 x
Rp. 400.000,- = Rp. 7.200.000,- yang diterima pada tanggal 1 Juni
1984.
Penghitungan PPh. Pasal 21. Penghasilan berupa uang pesangon
rata-rata setahun :12--- x Rp.7.200.000,-= Rp. 4.800.000,-18
Penghasilan teratur dalam tahun 1984 :5 x Rp. 400.000,- = Rp.
2.000.000,- _____________Jumlah= Rp. 6.800.000,-PTKP Rp. 960.000,-
_____________PKP Rp. 5.840.000,-Tarif : 15% x Rp. 5.840.000,-= Rp.
876.000,-
Tarif efektif rata-rata : 876------- x 100% = 12,88% dibulatkan
= 13%6.800
PPh Pasal 21 dari uang pesangon sebesar Rp. 7.200.000,- :13% x
Rp. 7.200.000,-= Rp. 936.000,- ==========
3.Setiap pembayaran dengan nama apapun kepada orang pribadi atau
persekutuan orang-orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sehubungan dengan
jasa atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, dikenakan
pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) dan
bersifat final yang diterapkan atas penghasilan bruto.
Hal ini dicantumkan dalam Buku Petunjuk dengan maksud agar
Pemotong PPh Pasal 21 tidak lupa akan kewajibannya untuk memotong
juga PPh Pasal 26 atas pembayaran seperti tersebut di atas, karena
pada umumnya Pemotong PPh Pasal 26 adalah juga Pemotong PPh Pasal
21.
4.Tabel tarif tahunan dan bulanan seperti dimuat dalam Lampiran
I dan II Buku Petunjuk tersebut, dimaksudkan untuk mempermudah cara
penghitungan PPh Pasal 21 yang terhutang, tanpa mencari PKP
terlebih dahulu, melainkan langsung berdasar Penghasilan
Netto-nya.Jumlah pajaknya dapat diketahui pada lajur status pegawai
dan banyaknya tanggungan.
Tabel ini dimaksudkan untuk mereka yang kebetulan Penghasilan
Netto-nya dalam ribuan rupiah, bagi yang tidak maka penghitungan
PPh Pasal 21 tetap dilakukan seperti biasa yakni dengan menerapkan
tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas
Penghasilan Kena Pajak yang telah disetahunkan.
5.Sesuai dengan maksud Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Keuangan
No. 948/KMK.04/1983 bahwa Pemotong dan Pemungut pajak diharuskan
memberikan tanda bukti pemotongan atau pemungutan kepada orang yang
dibebani membayar PPh. yang dipotong atau dipungut, maka kepada
orang pribadi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus
diberikan tanda bukti pemotongan baik diminta maupun tidak (Pasal
16 ayat 4 Buku Petunjuk).
Orang pribadi yang dimaksud adalah pegawai, karyawan atau
karyawati yang bukan pegawai, karyawan atau karyawati tetap, karena
bagi pegawai, karyawan atau karyawati tetap tanda bukti pemotongan
tersebut hanya diberikan apabila diminta oleh yang bersangkutan
(perhatikan kembali bunyi Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.
948/KMK.04/1983).
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK LANGSUNG
ttd
Drs. MANSURY
Pada bagian terakhir ini akan membahas lebih lanjut mengenai 2
(dua) sistem imbalan jasa untuk karyawan yaitu imbalan bruto atau
take home pay, karena kedua hal tersebut menimbulkan implikasi
perpajakan yang berbeda.Imbalan bruto berarti karyawan akan
menerima imbalan sejumlah tertentu kemudian oleh perusahaan akan
dipotong PPh 21 sesuai dengan tarip yang berlaku sehingga karyawan
akan memperoleh uang sejumlah imbalan dikurangi PPh 21 yang harus
dipotong.Take home pay berarti karyawan akan menerima imbalan
sesuai dengan jumlah tertentu yang sudah disetujui pada awal
bekerja dan perusahaan yang akan menanggung PPh 21 yang harus
dipotong dan disetor. Ada dua alternative perlakuan dari transaksi
tersebut diatas, yaitu : PPh 21 diakui sebagai natura/kenikmatan
(pajak yang dibayar ditanggung perusahaan) perhitungannya akan sama
dengan Imbalan bruto. Tunjangan PPh 21 yang disetor Non Taxable
danNon Deductible PPh 21 diakui sebagai biaya perusahaan atau
penghasilan dari karyawan, lebih dikenal dengan istilah gross up.
PPh 21 yang disetor Taxable dan Deductible.Biasanya point a diatas
diterapkan bagi perusahaan yang masih mengalami kerugian, sedangan
point b lebih sering diterapkan bagi perusahaan yang
untung.Pemilihan pengakuan diatas biasanya dilakukan berdasarkantax
planningyang dibuat perusahaan sesuai dengan kondisi masing-masing
perusahaan.Contoh perhitungan sbb :ABC
BrutoTunjanganGross Up
Penghasilan setahun
Gaji120.000.000120.000.000120.000.000
Tunjangan20.000.00020.000.00020.000.000
Tunjagnan Pajak23.301.250
Jumlah140.000.000140.000.000163.301.250
Pengurangan
Biaya Jabatan(1.296.000)(1.296.000)(1.296.000)
Iuran Pensiun(600.000)(600.000)(600.000)
Jumlah(1.896.000)(1.896.000)(1.896.000)
Penghasilan Netto138.104.000138.104.000161.405.250
PTKP (K/0)13.200.00013.200.00013.200.000
PKP124.904.000124.904.000148.205.250
Pajak Terutang17.476.00017.476.00023.301.250
Diterima Karyawan121.924.000139.400.000139.400.000
Dikeluarkan Perusahaan140.000.000157.476.000163.301.250
Keterangan : Perhitungan dengan metode Penghasilan Bruto
Perhitungan dengan metode PPh 21 ditanggung perusahaan Perhitungan
dengan metode Gross Up.Perhitungan berdasarkan asumsi karyawan
laki-laki kawin belum punya tanggungan anak,Pemilihan metode
perhitungan sangat tergantung dari kondisi masing-masing
perusahaan, misalnya untuk Metode C, perbandingan adalah sbb :
Tunjangan PPh 21 yang diakui menyebabkan tambahan biaya Rp
5.825.250 Penghematan yang diperoleh perusahaan sbb : Rp
6.990.375,- (Rp 23.301.250,- x 30%) jika keuntungan diatas Rp
100.000.000,-. Rp 3.495.187,50 (Rp 23.301.250,- x 15%) jika
keuntungan diantara Rp 50.000.000,- s/d 100.000.000,- Rp
2.330.125,- (Rp 23.301.250,- x 10%) jika keuntungan dibawah Rp
50.000.000,-Jadi pada point b 1 menguntungkan perusahaan, sedang
point b 2 dan 3 tidak secara langsung menguntungkan perusahaan,
karena pengeluaran tambahan lebih besar dari penghematan yang
didapat. Secara tax planning angsuran pajak tahun depan bisa lebih
kecil jika menggunakan metode gross up ini (jika keuntungan
perusahaan tahun depan lebih besar hal ini tidak perlu).Keputusan
pemilihan metode perhitungan ini sangat tergantung pada
masing-masing individu, kepentingan dan kebijakan WP.Bisa timbul
selisih kurs karena adanya perbedaan konversi mata uang asing.<
back to topIf you have anyquestions about taxand its problems, do
not hesitate to contact us forfree consultationby phone :
021-70703758, 0815 875 1144, by fax : 021-5383952 or email us
[email protected]
BAB IPENDAHULUANA.Latar belakang masalahSeiring dengan
usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, sejak tahun
2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan
untukekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui
kegiatancanvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP
dengancara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP
secarasystem, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu
syaratdalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang
pribadi.Dalam siaran pers DJP tanggal 25 Agustus 2005 ditegaskan
bahwaberdasarkan informasi dari Pusat Data Pajak dan sistem
komputerisasipajak, DJP akan memberikan NPWP (secara jabatan)
terhadap:1. Pemilik tanah dan bangunan mewah;2. Pemilik mobil
mewah;3. Pemilik kapal pesiar atau yacht;4. Pemegang saham, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri;5. Orang asing;6. Pegawai tetap
yang berpenghasilan di atas PTKP; dan lain-lain, yang belum
ber-NPWP.B.Tujuan penulisanMakalah yang berjudul perpajakan ini
bertujuan membahas tentang beberapa hal diantaranya sebagai
berikut:1. Apa itu pajak?2. Apa saja jenis-jenis pembayaran
pajak?3. Mengapa adanya pembayaran pajak?BAB
IIPEMBAHASANA.Pengertianpajak dan landasan pajakPajak adalah iyuran
wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak)
untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa
balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.Pengetian pajak
menurut bebetapa ahli :1. Prof Dr Adrianipajak adalah iuran kepada
negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak
membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan
kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.2. Prof. DR. Rachmat
Sumitro,SHpajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan
kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan
undang-undang)(dapatdipaksakandengan tiada mendapat jasa timbal
(tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum.Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
Iuran / pungutan Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pajak
dapat dipaksakan Tidak menerima kontra prestasi Untuk membiayai
pengeluaran umun pemerintahKarakteristik pokok dari pajak adalah:
pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan
macam pajak dan berat ringannyatariff pajak itu, untuk itulah
masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.Ketentuan mengenai
penghasilan tidak kena pajak (PTKP)1. untuk wajib pajak pertahun
PTKP adalah Rp. 2.880.000;2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;3.
tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada
penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam
hal istri.4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam
garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.Enam
undang-undang hasil tax reform tahun 20001. UU RI NO 16 tentang
prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan
kedua atas uuno 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan3. UU RI NO 18
tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang
pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas
barang mewah4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no
19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa5. UU RI NO
20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan
hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada
tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 20016. UU RI NO
34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undangno 18 thn 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini
diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat
diundangkan.Satu undang-undang hasil tax reform tahun 19857. UU RI
NO 17tahun 1985 tentang bea dan materialSatu undang undang hasil
tax reform tahun 19948. UU RINO 17 thun 1994 tentang perubahan atas
uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunanSatu undang-undang
hasil tax reform thn 20029. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang
pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan
penyelesaian sengketa pajak .Pasal 79 mencantumkan sunber
pendapatan daerah terdiri dari:1. PAD (pendapatan asli daerah
)Hasil pajak daerahHasil retribusi daerahHasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanDan
lain-lain penghasilan daerah yang sah2. dana perimbangan3. pinjaman
daerahPasal 80 ayat 1Dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam
pasal 79 terdiri atas bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda dana
alokasi umum dana alokasi khususAyat 2Bagian dari PBB sector
pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas
tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima
langsung oleh daeerah penghasil.Ayat3Bagian daerah dari sector
pertambangan dan kehutanandan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk
pemerataan sesuai dengan undang-undangAyat 4Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang
undang.Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no
18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis
pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:1)Jenis
pajak propinsi terdiri dari:Pajak kendraan bermotor dengan kendraan
atas air, bbn kendraan bermotor dan atas airPajak bahan bakar
kendraan bermotorPajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah
dan permukaan2)Jenis pajak kabupaten kotaPajak hotel, restoran,
hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan
bahan galian golongan c , pajak parkirUntuk lebih mendalami mata
kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui:Siapa
yang dikenakan pajak( subjek pajak)Apa yang dikenakan pajak ( objek
pajak)Berapa pajaknya (tariff pajak)Bagaimana melaksanakan hukum
pajak?Cara melaksanakan hukum pajak diantaranya sebagai barikut:1.
Pajak dapat dipaksakanUndang-undang memberikan wewenang kepada
fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban
pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal
(pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh
undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan
untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib
pajak.Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau
girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak
namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih,
maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam
penjara.2. Pajak tidak menerima kontra prestasiCiri kas pajak
dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax
payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara
langsung dari pemerintah namun perlu dipahamibahwa sebenarnya
subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara
kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.3. Untuk membiayai biaya
umum pemerintahPajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk
biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang
apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .Syarat
objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya
penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif
adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang
pribadi atau badan.Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian
diatas adalah sebagai berikut:1. pajak penghasilan (PPh)2. pajak
pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang
mewah3. pajak bumi dan bangunan4. pajak daerah dan retribbusi
daerah5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)6. bea
materaiUntuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan,
terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang
perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan.Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19
thn 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa.Bagi wajib pajak
yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan
penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah
diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan
pajakB.Fungsi pajak1.Fungsi budgetairFungsi budgeteir merupakan
fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkandana secara optimal
ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku
segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.Yang
dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi
berikut:jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak
membayar kewajiban pajaknya.Jangan sampai wajib pajak tidak
melaporkan objek pajak kepada fiskusJangan sampai ada objek pajak
dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepasDengan demikian
maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha
wajib pajak dan fiskus.System pemungutan pajak suatu negara
menganut dua system :1. Self assessment system; menghitung pajak
sendiri2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak
fiscus.Factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana
kekas negara adalah:1)filsafat negaraNegara yang berideologi yang
berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat
dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu
rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak
melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya
dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat
sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban
pajaknya.2. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakanYang
jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran
yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak3. Tingkat
pendidikan penduduk / wajib pajakSecara umum dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka
untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi
administrasi dan sanksi pidana fiscal.4. Kualitas dan kuantitas
petugas pajak setempatSangat menentukan efektifitas uu dan
peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha
secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan
pajak harus dikenakan pajak.5. Strategi yang diterapkan organisasi
yang mengadministrasikan pajak di Indonesia, unit-unit untuk ini
adalah:Kantor pelayanan pajakkantor pemeriksaan dan penyelidikan
pajak yanmg dilakukan dirjen pajakPerwujudan fungsi budgetair dalam
kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun
disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat
dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn
1983/1984.2. Fungsi regulerendAtau fungsi mengatur dan sebagainya
juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan
karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat
kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk
mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari
pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang
penanaman modal asing. Contoh:a)Bea materai modalb)Bea masuk dan
pajak penjualanc)Bea balik namad)Pajak perseroane)Pajak
devidentC.Yusdifikasi Pajak Dan Prinsip Pemungutan PajakDalam hal
ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan
yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara,
sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak
dari penduduknya.Teori asas pemungutan pajak:a)Teori
ansuransiNegara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut
teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi
pada negara.b)Teori kepentinganBahwa negara berhak memungut pajak
karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara,
makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar
pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.c)Teori
baktiMengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara
oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar
pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.d)Teori gaya
pikulTeori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak
pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.e)Teori gaya
beliMenurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada
akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk
mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari
perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga
baik.f)Teori pembangunanUntuk Indonesia yustifikasi pemungutan
pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat
yang adil dan makmurDisamping itu terdapat juga asas-asas
pemungutan pejak seperti: Asas yuridis yang mengemukakan supaya
pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang Asas ekonomis yang
menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi
produksi dan perekonomian rakyat Asas finansial menekankan supaya
pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah
dari jumlah pajak yang dipungut.Prisip-prinsip pemungutan
pajak:Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
Prisip fiscal Prinsip Administrative Prinsip ekonomi Prinsip
EtikaD.Hukum PajakAdalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.
Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur
hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang
berkewajiban membayar pajak.Hukum pajak dibedakan atas:1. Hukum
pajak materialYaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang
dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan
berapa harus dibayar.2. Hukum pajak formalYaitu: memuat
ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material
menjadi kenyataan.Kutipan beberapa definisi Pajak dari para
pakar.Prof. Erwin R.A. Seligman dalam buku Esay in Taxation yang
diterbitkan di Amerika menyatakan:Tax is compulsory Contribution
from the person, to Government to depray the expenses incurred in
the common interest of all, without reference to special benefit
conperredSecara garis besar terlihat adanya kontribusi seseorang
yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan
khusus pada seseorang, bagaimanapun pajak itu ditujukan manfaatnya
kepada masyarakat.Mr. Dr. N.J. Feldmann dalam bukunya De over
heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi
yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut
norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra
prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.Menurut Nurmatu (2003) Pajak memiliki
dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur
(regular). Fungsi budgeter merupakan fungsi pajak sebagai sumber
dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi regular merupakan fungsi
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah di bidang ekonomi dan social. Sebagai contoh yaitu
dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga
konsumsi minuman keras dapat ditekan.Ciri yang melekat pada
pengertian pajak adalah sebagai berikut:1.Pajak dipungut
berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya
dapat dipaksakan2.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan
adanya kontraprestasi individual oleh masyarakat3.Pajak dipungut
oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah4.Pajak
diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.5.Pajak dapat pula pula mempunyai
tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur.6.Retribusi7.SumbanganE.Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan
Lainnya Pebedaan Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak FormalHukum
pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut
pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya Hukum
Pajak diedakan menjadi:1. Hukum Pajak MateriilMemuat norma-norma
yang menerangkan keadaan, perbuatan , peristiwa hukum yang
dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek),
berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul
dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hokum antara pemerintah dan
wajib pajak sebagai contoh : Undang-undang penghasilan2. Hukum
Pajak FormalMemuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hokum
materiil menjadi kenyataan, hokum pajak formal ini memuat antara
lain1. Tatacara penetapan utang pajak.2. Hak-hak fiskus untuk
mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa
yang menimbulkan utang pajak.3. Kewajiban Wajib Pajak sebagai
contoh menyelenggarakan pembukuan / pencatatan dan hak-hak wajob
pajak mengajukan keberatan dan banding.Contoh : Undang-undang No.
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan.F.Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, Dan
Pemungutannya1. Menurut Golongana.Pajak LangsungPajak yang
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus
menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai
contoh Pajak Penghasilan.b.Pajak Tidak LangsungPajak yang
pembebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)2. Menurut Sifata.Pajak SubjektifPajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari
syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib
pajak.Contoh : Pajak Penghasilanb.Pajak ObjektifPajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak.Contoh: PPN dan PPn BM.3. Menurut
Pungutana.Pajak PusatPajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Bea Materai.b.Pajak DaerahPajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Contoh:
Pajak reklame, dan pajak hiburan.G.Perbedaan Antara Penghindaran
Pajak (Tax Avoidance), Penyelendupan Pajak (Tax Evasion) Dan
Penghematan Pajak (Tax Saving)Suatu perencanaan pajak atau disebut
juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah
dibedakan secara jelas dengan perbuatan penyelundupan pajak.
Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyelundupan pajak
telah banyak dilakukan dalam beberapa literature, namun hingga saat
ini tidak ada satu pun yang memberikan indikasi dan rincian yang
tegas tentang perbedaan dimaksud.Semua ahli sependapat bahwa
sesungguhnya antara penghindara pajak dan penyelundupan pajak
terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata
bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun
aplikasinya. Secara konseptual. Justru dalam menentukan perbedaan
antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Kesulitanya
terletak pada penentuan perbedaanya, akan tetapi berdasarkan konsep
perundang-undangan, garis pemisahnya antar melanggar undang-undang
(unlawful) dan tidak melanggar undang-undang (lawful).Penghindaran
pajak yang juga disebut tax planning, adalah proses pengendalian
tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang tidak
dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang
benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak
enghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hokum atau
tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu
pula mengenai pajak yang tidak dipajaki, apabila tidak ada tindakan
tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali
tidak ada suatu pelanggaran hokum yang dilakukan dan malahan
sebaliknya diperoleh penghematan (tax saving) dengan cara mengatur
tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui
pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari
pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena
pajak.Walaupun pada dasarnya antar penghindaran pajak dan
penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi
beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas
merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.
Beberapa definisi tentang penghindaran pajak dan penyelundupan
pajak sebagaimana dibawah ini:1. Menurut Harry Graham
BalterPenyelundupan pajakmengandung arti sebagai usaha yang
dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk
mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap
perundang-undangan perpajakan, sedangkanPenghindaran pajakmerupakan
usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
perpajakan.2. Menurut Ernest R mortensonPenyelundupan pajak adalah
usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib
pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak,
sedangPenghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu
peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban
pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak
yang ditimbulkan. Oleh karena itu penghindaran pajak tidak
merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau
secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak
untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban
pajak dengan cara yang memungkinkan oleh perundang-undangan pajak1.
Menurut Robert H. AndersonPenyelundupan pajak adalah penyelundupan
pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkanPenghindaran
pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan
perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama
perencanaan pajak.Selanjutnya dikemukakan bahwa suatu hal yang
wajar apabila seseorang wajib pajak membayar pajaknya tidak
melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi
yang dbuat pada waktu merencankan undang-undang pajak tersebut
bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar
dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh
undang-undang perpajakan, sehingga secara moral pun tianggap tidak
salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak
tersebut dianggap masih dalam batas ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.BAB IIIPENUTUPA.KesimpulanDari semua uraian
di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:1.Pajak merupakan iuran
wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara Indonesia
berdasarkan jenisnya masing-masing.2.Apabila terjadinya pelanggaran
seperti tidak membayar iuran wajib pajak tersebut maka akan
mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.3.Di
dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya
toleransi.4.Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya
masing-masing.A.SaranMakalah yang berjudul perpajakan ini merupakan
karya tulis berdasarkan himpunan material yang di ambil dari
berbagai sumber. Oleh karena itu, jika ada kesalahan dalam
penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan
kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang
kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah
pajak ini.DAFTAR PUSTAKAAbut, Hilarus.2005.PerpajakanJakarta.
Diadit. MediaDjuanda, gustian. 2003.Pajak penghasilan orang
pribadi.Jakarta. PT. Salemba empat.Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar
pajak penghasilan. Jakarta. PT. salemba empat.Indonesia, direktorat
jendral pajak.2000. KMK 535KMK 03/2000. Tentang wajib pajak
tertentu yang di kecualikan dari kewajiban menyampaikan
pemberitahuan surat pemberitahuan tahunan. 22 Desember 2000.