Page 1
i
METODE ALOKASI SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’
PADA PT SUNLIFE FINANCIAL SYARIAH (ANALISIS POJK NO.
72/POJK.05/2016 DAN FATWA DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
OLEH
DEVI HUNAFA QUDSI
11140460000094
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/ 2018 M
Page 2
ii
METODE ALOKASI SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’
PADA PT SUNLIFE FINANCIAL SYARIAH (ANALISIS POJK NO.
72/POJK.05/2016 DAN FATWA DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh
Devi Hunafa Qudsi
11140460000094
Di Bawah Bimbingan
Ahmad Chairul Hadi, MA
NIP. 19720531 200710 1 002
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/ 2018 M
Page 3
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’
pada PT SunLife Financial Syariah (Analisis POJK No.72/POJK.05/2016 dan
Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006)” telah diajukan dalam ujian skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jumat, 10 Agustus 2018. Skripsi
ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1).
Jakarta, 10 Agustus 2018
Mengesahkan
Dekan
Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A.
NIP. 19691216 199603 1 001
Panitia Sidang :
Ketua : A.M. Hasan Ali, MA (………………….)
NIP. 197510201 200501 1 005
Sekretaris : Dr. Abdurrauf, M.A (………………….)
NIP. 19731215 200501 1 002
Pembimbing : Ahmad Chairul Hadi, M.A (………………….)
NIP. 19720531 200710 1 002
Penguji I : Dr. Moch. Bukhori Muslim, M.A (………………….)
NIP. 19760626 200901 1 013
Penguji II : Mohamad Mujibur Rohman, M.A (………………….)
NIP. 19760408 200710 1 001
Page 4
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan Panduan
Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta 2017
2. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir untuk
memenuhi gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa penelitian ini merupakan plagiasi dari
karya orang lain, maka konsekuensinya saya bersedia menerima sanksi
berdasarakan hukum yang berlaku.
Jakarta, 10 Agustus 2018
Devi Hunafa Qudsi
Page 5
v
ABSTRAK
Devi Hunafa Qudsi : 11140460000094. METODE ALOKASI
SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’ PADA PT SUNLIFE
FINANCIAL SYARIAH (ANALISIS POJK NO. 72 /POJK.05/2016 DAN
FATWA DSN NO 53/DSN-MUI/III/2006). Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1439 H/ 2018 M. 1x
Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah :a) Bagaimana ketentuan
hukum dalam pembagian surplus underwriting dana tabarru’ menurut POJK No.
72/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa DSN No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah. b) Bagaimana
ketentuan dalam pembagian surplus underwriting dana tabarru’ di perusahaan
asuransi SunLife syariah. c) Bagaimana kesesuain antara teori dan praktek tentang
pengealokasian dana surplus underwriting ditinjau dari POJK nomor 72
/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006
tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah.
Penelitian ini menggunakan normatif analisis dengan jenis penelitian
kualitatif, sehingga adanya pengkajian terhadap unsur-unsur yang berhubungan
melalui aspek legal formal terhadap lembaga dan data-data di lapangan dengan
tujuan mengetahui pengalokasian surplus underwriting dana tabarru’ dalam satu
perusahaan yaitu PT SunLife Financial.Pendekatan penelitian dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif yuridis, penelitian hukum yang dilakukan terhadap
bahan pustaka atau data-data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa norma, undang-
undang maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan,
menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
Page 6
vi
dengan masalah pengalokasian dana surplus underwriting menurut POJK Nomor
72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan juga Fatwa DSN No 53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Tabarru’ Pada Asuransi Syariah. Dan penelitian lapangan
yang dilakukan di PT SunLife Financial Syariah Indonesia. Untuk mengumpulkan
data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu
dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh
terdapat dua sumber yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil wawancara
dengan pihak perusahaan terkait dan sumber data sekunder berupa dokumen-
dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Setelah data-data terkumpul, maka
penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan
menggunakan pendekatan normatif yuridis.
Hasil dari penelitian ini yaitu PT SunLife Financial mengalami surplus
underwriting yang meningkat dari tahun 2014-2016 dan dalam perjanjian dengan
peserta yang dituangkan kedalam polis apabila terdapat surplus maka perusahaan
akan memperoleh 30%, peserta memperoleh 40%, dan 30% dimasukkan kedalam
rekening cadangan tabarru’. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006 maupun POJK No. 72
/POJK.05/2016, namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dalam
ketentuan tersebut, yaitu mengenai penyajian laporan yang disajikan pada PSAK
108, ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT
SunLife Financial.
Kata Kunci : SURPLUS UNDERWRITING
FATWA DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006
PT SUNLIFE FINANCIAL
Pembimbing : Ahmad Chairul Hadi, M.A
Page 7
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tidak
pernah putus rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya,
sahabatnya, dan para pengikutnya.
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak
kekurangan di dalamnya. Namun, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi
ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca dan khususnya bagi
penulis. Tidak lupa juga ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah
memberikan bantuan tanpa pamrih baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, ucapan terimakasih ingin
penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.,. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak AM. Hasan Ali, MA. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak H. Abdurrauf, Lc., MA. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidatullah Jakarta.
4. Bapak Ahmad Chairul Hadi, MA selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih atas keikhlasan hati, kesabaran dan kontribusi dalam
penyelesaian skripsi ini, atas kritik maupun saran sehingga dapat
memotivasi penulis.
5. Bapak Harry Harmandar, selaku pihak PT SunLife Financial yang
menjabat sebagai Sales Development Manager (SDM) yang telah bersedia
meluangkan waktunya dan memberikan informasi-informasi penting
mengenai Perusahaan ini.
Page 8
viii
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan, arahan dan masukannya, serta bersedia memberikan segala
data-data yang penulis perlukan, sehingga penelitian ini terselesaikan.
7. Seluruh staff dan karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Terimakasih banyak karena
dengan kesediaannya penulis dapat mengambil berbagai macam referensi
dari buku, jurnal, maupun informasi lainnya.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta yang telah berusaha jerih payah
untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang perguruan tinggi ini.
Serta semangat dan do’a yang selalu diberikan kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Indri Syahfitri, Khadijah
Nur Arafah, Lely Laelatul Latifah, Yessi Rachma Khasanah, Dinda
Maharani, Suci Asri Astuti, Siti Annisaul Kamilah yang telah memberi
motivasi, masukan, dan semangat kepada penulis. Serta teman-teman
KKN “Korsa” Larasati Satitiputri yang selalu memberi semangat dan
menghibur penulis, Nurul Huda dengan kedewasaannya yang selalu
memberi motivasi untuk penulis, dan teman-teman lainnya yang tidak
penulis sebutkan satu persatu terimakasih sudah bersama-sama berjuang
dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Desa.
10. Kepada teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi, terimakasih
banyak telah memberi semangat dan pengalaman yang sangat berharga
sehingga menambah wawasan. Terimakasih kepada Putri Selawati,
Nurlaila Hasna, Azkiyah, yang tidak hentinya memberikan semangat dan
motivasi kepada penulis. Dan semua teman-teman Forum Komunkasi
Mahasiswa Betawi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
namanya.
11. Semua Mahasiswa-mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah 2014 yang terlibat
dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga
kita semua diberi kesuksesan dan kelancaran dalam segala hal oleh Allah
SWT. Aamiin.
Page 9
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iv
ABSTRAK ................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi
DAFTAR ISI ................................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................................... 7
D. Tinjauan Review Terdahulu ............................................................................... 9
E. Kerangka Pemikiran ........................................................................................... 14
F. Metode Penelitian............................................................................................... 14
G. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 18
BAB II LANDASAN TEORI .................................................................................... 20
A. Konsep Asuransi Syariah ............................................................................ 20
1. Pengertian Asuransi Syariah ....................................................................... 20
2. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah ..................................................... 22
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah ............................................................. 22
4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah ................................................................... 25
B. Konsep Dana Tabarru’ ................................................................................ 26
1. Pengertian Dana Tabarru’ ........................................................................... 26
2. Landasan Hukum Penggunaan Dana Tabarru’ ........................................... 27
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Jiwa Syariah ........ 28
C. Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah .......................................... 32
Page 10
x
D. Surplus Underwriting Dana Tabarru’ dan Mekanisme Pengelolaannya ..... 32
1. Pengertian Underwriting .......................................................................... 32
2. Underwriting Asuransi Syariah dan Konvensional .................................. 34
3. Tujuan Underwriting ................................................................................ 34
4. Jenis-Jenis Risiko yang Mempengaruhi Underwriting ............................ 36
5. Perbandingan Perlakuan Surplus Underwriting di Timur Tengah
dan Malaysia .......................................................................................... 36
BAB III GAMBARAN UMUM PT SUNLIFE FINANCIAL ................................. 38
A. Sejarah Singkat Perusahaan .......................................................................... 38
B. Visi dan Misi, Nilai Perusahaan ................................................................... 40
C. Konsep SunLife Syariah ............................................................................... 40
D. Produk-produk SunLife Syariah ................................................................... 41
E. Kekuatan Keuangan SunLife Financial ........................................................ 43
F. Struktur Organisasi PT SunLife Financial Indonesia ................................... 44
G. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi (Good
Corporate Goverment) PT SunLife Financial Indonesia .............................. 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 46
A. Ketentuan Hukum Penggunaan Dana Surplus Underwriting .......................... 46
1. Ketentuan Hukum Penggunaan Surplus Underwriting Dana Tabarru’
ditinjau dari POJK No. 72/POJK.05/2016 .................................................. 46
2. Ketentuan Hukum Penggunaan Surplus Underwriting Dana Tabarru’
ditinjau dari Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 .................................. 47
B. Ketentuan Dalam Pembagian Surplus Underwriting ..................................... 47
1. Perhitungan Surplus Underwriting PT SunLife Financial Syariah ............. 47
2. Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru’ PT SunLife
Financial Syariah ......................................................................................... 52
C. Analisis Kesesuaian Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ Menurut
POJK dan Fatwa DSN MUI ............................................................................ 59
Page 11
xi
1. Kesesuaian Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru’
terhadap POJK No. 72/POJK.05/2016 ......................................................... 59
2. Kesesuaian Pembagian Surplus Underwriting terhadap Fatwa DSN-
MUI ............................................................................................................. 74
BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 83
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 83
B. Saran ............................................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 85
LAMPIRAN
Page 12
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Unit Asuransi Dan Reasuransi Syariah Pada
Tahun 2015 Dan 2016 ............................................................................... 2
Tabel 1.2 Perkembangan Surplus Underwriting Asuransi Syariah Di Indonesia ..... 3
Tabel 1.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu .................................................................. 9
Tabel 4.1 Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk Tahun
Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2015 ....................................... 48
Tabel 4.2 Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk
Tahun Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2016 ............................ 50
Tabel 4.3 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ 2015 ............................................ 55
Tabel 4.4 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ 2016 ............................................ 56
Tabel 4.5 Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk Tahun
Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2015 Dan 2016 ...................... 72
Page 13
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Aliran dana pada Asuransi Jiwa Syariah ............................................... 14
Gambar 2.1 Pengelolaan Dana Tabungan Peserta .................................................... 29
Gambar 2.2 Pengelolaan Non-saving ........................................................................ 30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT SunLife Financial Indonesia ............................ 44
Gambar 4.1 Rasio Likuiditas Untuk Perusahaan ...................................................... 63
Gambar 4.2 Kesehatan keuangan dana tabarru’ PT SunLife Financial .................... 68
Page 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang
mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi
maupun dunia usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah
melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat
memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk
penyediaan jasa pengambilan risiko, sehingga memungkinkan pribadi atau
pelaku usaha membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan
mereka terhadap risiko yang timbul dari ketidakpastian. Sementara itu, bagi
industri asuransi, risiko ketidakpastian yang dihadapi adalah sesuatu yang
terukur dan pada umumnya memiliki statistik yang mendukung
pengambilalihan risiko yang dilakukan.1 Kemungkinan manusia menghadapi
kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi
oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas
harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai risiko ini ada yang bersifat
ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposan di bank dan
lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian, kecelakaan
dan lain-lain.2
Perkembangan asuransi syariah berkembang pesat khususnya sejak tahun
2010-2011 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani
melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi pun banyak yang
menambahkan produk asuransi syariah ke dalam tawaran produk mereka.
Pendapatan premi asuransi syariah sendiri mencapai nilai Rp 4,97 triliun pada
tahun 2011. Pada tahun 2012 diprediksi bahwa perkembangan asuransi syariah
1 Dr. A. Junaedy Ganie, S.E., S.H., M.H., Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 3. 2 Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi (Bandung: PT Alumni
Bandung, 2010), hlm 50.
Page 15
2
akan memberi kontribusi hingga 30%. Adapun Jumlah perusahaan unit
Asuransi dan Reasuransi Syariah pada tahun 2015 dan 2016 di kuartil pertama
dapat dilihat sebagai berikut:3
Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Unit Asuransi Dan Reasuransi Syariah Pada
Tahun 2015 Dan 2016
No Keterangan Q1 2015 Q1 2016
1 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 5 3
2 Perusahaan Asuransi Umum Syariah 4 2
3 Unit Syariah Perusahaan Asuransi
Jiwa
19 18
4 Unit Syariah Perusahaan Asuransi
Umum
24 23
5 Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3
TOTAL 55 49
Jumlah Perusahaan/Unit Asuransi Syariah di tahun 2016 dibandingkan
periode yang sama di tahun 2015 mengalami perubahaan yang cukup tinggi
yaitu menjadi 49 perusahaan/unit asuransi syariah. Hal ini menunjukkan minat
usaha di industri asuransi syariah masih menjanjikan. di industri asuransi
Indonesia. Untuk pertumbuhan aset, investasi dan kontribusi industri asuransi
syariah di tahun 2016, mencatat pertumbuhan yang cukup baik dengan
pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 21.69%, investasi sebesar 23.64%.
Sedangkan pertumbuhan kontribusi di tahun 2016 sebesar 10.25% menjadi
awal yang baik di tahun tersebut, walaupun target pertumbuhan diharapkan di
atas 20%.
Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas
dari penerapan fungsi manajemen underwriting. Prinsip underwriting dalam
asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun dalam asuransi
syariah untuk menyeleksi resiko secara implisit tergantung dua elemen penting
yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam
mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas
risiko yang dimiliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu
3 Divisi Statistik dan Riset Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Data bisnis
Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016, di akses pada 16 Februari 2018
Page 16
3
kedalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan
kerugian sama. Namun penekanan underwriting adalah harus bersifat moderat
yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.4
Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan
klasifikasi mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan
apakah akan menerima atau menolak calon peserta. 5
Bagi perusahaan asuransi syariah, proses underwriting bertujuan untuk
memastikan bahwa calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko
sesuai dengan yang diasumsikan perusahaan, dengan demikian perusahaan
dapat menjaga kecukupan dana tabarru‟ untuk membayar klaim-klaim yang
terjadi, sehingga peserta dan pemegang polis mendapatkan keadilan yang sama
dalam berkontribusi tabarru‟ sesuai dengan risiko yang dimilikinya.6
Dapat dilihat bahwa jumlah surplus underwriting asuransi syariah di
Indonesia yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.2 Perkembangan Surplus Underwriting Asuransi Jiwa Syariah di
Indonesia
Sumber: website masing-masing perusahaan asuransi
4 Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum dan
Sistem Operasionalnya (Ciputat: UIN Press, 2015), hlm. 157. 5 Miftahul Ulum,”Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada
PT. Asuransi Takaful Keluarga”, Jurnal Al-Iqtishad,Vol II, No. 1 (2010), h. 137. 6Ela Patriana & Rijal Assidiq Mulyana, Prosedur Underwriting Bancassurance dan
Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1,
Januari 2012, hlm. 126.
Page 17
4
Tabel 1.3 Perkembangan Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di
Indonesia
Tahun Jumlah Surplus Underwriting Perkembangan
2013 67,965,243,266 34,71%
2014 41,854,518,182 -38,42%
Perkembangan dari surplus underwriting sendiri mengalami
perkembangan yang berfluktuatif di tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun
2013, perkembangan dari surplus underwriting meningkat sebesar 34,71%
sedangkan di tahun 2014 nilainya menurun drastis. Pada tahun 2014
perkembangan surplus underwriting menurun hingga -38,42%. Bahkan nilai
surplus underwriting di tahun 2014 jauh lebih kecil daripada tahun 2012. Hal
tersebut dikarenakan ada beberapa perusahaan asuransi yang mengalami defisit
underwriting.
Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan
dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil
(mudharabah). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai yang
menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu
dibagi antar para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati
oleh pihak nasabah dengan perusahaan asuransi. Mekanisme pengelolaan dana
peserta (premi) terbagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem yang mengandung
unsur tabungan yang disebut dana investasi, dan sistem yang tidak
mengandung unsur tabungan yang disebut dana tabarru‟.
Adapun sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang
disimpan pada rekening tabarru‟ oleh perusahaan dalam satu rekening khusus,
sehingga bila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening
dana tabarru‟ yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk
kepentingan tolong menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia,
dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana tabarru‟
dari setiap peserta dimaksud, akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip
syariah. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban
asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan
Page 18
5
perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap
berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta asuransi
syariah.7
Menurut Doktor Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI beberapa akad
yang terdapat dalam asuransi syari‟ah tidak hanya sebatas pada akad tabarru‟
dan mudharabah, tetapi ada jenis akad tijarah lainnya seperti Al-Musyarakah
(pathership), al-wakalah (pengangkatan wali/agen), al-wadiah (akad titipan),
asy-syirkah (berserikat), al-musahamah (kontribusi) dan yang lanya yang
diakui dan dibenarkan secara syar‟i untuk digunakan dalam asuransi syariah.
Adapun dalam hal ini yang dibahas adalah mengenai akad tabarru.8
Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan,sekaligus permasalahan
yang terdapat dalam bahasan ini karena pada faktanya semakin banyak dana
tabarru‟ yang terkumpul setiap tahunnya pada perusahaan asuransi syariah,
apabila tidak ada klaim maka akan meningkat terus menerus jumlahnya, sebab
jika perusahaan asuransi syariah mendapatkan surplus underwriting, maka
otomatis dana surplus tersebut akan digunakan untuk dana cadangan bagi
pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan, sehingga dapat memicu
menurunnya nilai pembayaran kontribusi pada periode yang akan datang. Hal
ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan
layanan di perusahaan asuransi syariah. Maka dari itu penulis ingin tahu lebih
dalam lagi mengenai pengalokasian dana surplus underwriting tersebut.
Adapun jika beban klaim lebih sedikit dari kontribusi yang dibayarkan
peserta, maka surplus underwriting yang didapat oleh perusahaan setiap
tahunnya akan besar, lalu timbul berbagai pertanyaan yaitu kepada siapa saja
Perusahaan akan mengalokasikan surplus underwriting dana tabarru‟ yang tiap
tahun mengalami peningkatan jika tidak terjadi klaim, dan apakah ketentuan
7 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Asuransi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hlm. 51. 8 Abdullah Amrin, Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2011), hlm. 105.
Page 19
6
yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pengkajian pada pokok bahasan ini, penulis akan mencoba memaparkan
beberapa penjelasan mengenai ketentuan hukum penggunaan dana surplus
underwriting, penggunanaan akad tabarru dalam asuransi syariah, dan penulis
juga akan melakukan penelitian terkait pengalokasian dana surplus
underwriting yang terdapat dalam Perusahaan Asuransi Syariah yaitu ditinjau
dari ketentuan dalam POJK NOMOR 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah dan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟
pada Asuransi Syariah.
Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan karena itu
penulis merasa tertarik mengangkat sebuah judul:
METODE ALOKASI SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’
PADA PT SUNLIFE FINANCIAL SYARIAH (ANALISIS POJK NO. 72
/POJK.05/2016 DAN FATWA DSN NO 53/DSN-MUI/III/2006)
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan
dari masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk menjaga agar skripsi ini lebih
terfokus, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu dari sisi
Metode alokasi surplus dana tabarru‟ dibatasi pada ketentuan hukum dalam
pembagian surplus dana tabarru‟ serta praktik yang dilakukannya pada
asuransi syariah di Unit Syariah PT. SunLife Financial berdasarkan POJK
NOMOR 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN
No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah.
Page 20
7
2. Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang tersebut di atas,
adalah ditentukan sebagai berikut :
1. Bagaimana ketentuan hukum dalam pembagian surplus underwriting dana
tabarru‟ menurut POJK NOMOR 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan
Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Tabarru‟ pada Asuransi Syariah ?
2. Bagaimana ketentuan dalam pembagian surplus underwriting dana
tabarru‟ di Perusahaan Asuransi Sun Life Syariah?
3. Bagaimana kesesuain antara teori dan praktik tentang pengealokasian dana
surplus underwriting ditinjau dari POJK NOMOR 72 /POJK.05/2016
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan
Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis ketentuan hukum penggunaan dana surplus
underwriting dan dana tabarru‟ ditinjau dari POJK NOMOR 72
/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No.
53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah
2. Untuk memahami ketentuan dalam pembagian surplus underwriting dana
tabarru‟ di Perusahaan Asuransi Sun Life Syariah
3. Untuk mengkritisi sesuai atau tidaknya antara teori dan Praktek
penggunaan serta pengalokasian dana surplus underwriting menurut POJK
NOMOR 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Page 21
8
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah serta Fatwa
DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi
Syariah di PT SunLife Financial
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Penulis : Sebagai wahana untuk melihat dari sisi metode alokasi
dana surplus underwriting yang dilakukan di Perusahaan
Asuransi Syariah menurut POJK NOMOR 72
/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah serta fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006
tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah Serta
mengetahui aspek hukum dana tabarru dan
mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama
studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dengan aplikasi dan praktik yang nyata di lapangan.
2. Fakultas : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
yang mendalam khususnya tentang pengalokasian dana
surplus underwriting pada Asuransi Syariah, sehingga
dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian akan
dilakukan selanjutnya.
3.Perusahaan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin
berkembangnya bisnis Asuransi syariah di perusahaan,
terutama yang terkait dengan penggunaan dana serta
pengalokasian dana surplus underwriting.
4. Masyarakat : Agar menjadi sumber referensi dan saran pemikiran dan
masukan bagi kalangan akademisi dan praktisi serta
menambah wawasan mereka terkait pembahasan ini dalam
menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat
sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
Page 22
9
D. Tinjauan Review Terdahulu
Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber
kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok
dalam penelitian ini tampaknya sangat penting.
Tabel. 1.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu
No Jurnal Volume Judul
1 Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia
Novi Puspitasari
Vol 9, No. 1 (2012) Model Proporsi Tabarru‟
Dan Ujrah Pada Bisnis
Asuransi Umum Syariah
Di Indonesia
2 Mimbar Hukum
Destri Budi Nugraheni
Vol 28, No. 2 (2016) Analisis Yuridis Akad
Tabarru‟ Dan Akad
Tijarah Dalam Unit Link
Syariah
3 Jurnal Hukum Universitas
Brawijaya
Tazkiah Ashfia,dkk.
Analisis Pengaturan Akad
Tabarru‟ Dan Akad
Tijarah Pada Asuransi
Syariah Menurut Fatwa
DSN Nomor 21/DSN-
MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi
Syariah
4 Jurisdictie, Jurnal Hukum
dan Syariah
Dwi Fidhayanti
Vol 3, No. 1 (2012)
Pelaksanaan Akad
Tabarru‟
Pada Asuransi Syariah
(Studi Di Takaful
Indonesia Cabang
Malang)
5 Al-Iqtishad
Miftahul Ulum
Vol 2, No. 1 (2010)
Prosedur Underwriting
Produk Asuransi
Kesehatan Kumpulan
Pada
PT. Asuransi Takaful
Keluarga
6 Jurnal Media Statistika
Muhammad Taufan,
dkk.
Vol 5, No. 1 (2012) Analisis Rasio Likuiditas,
Rasio Solvabilitas, Dan
Underwriting
Ratio Untuk Mengukur
Kinerja Keuangan PT
Mandiri Axa General
Page 23
10
Insurance Di Indonesia
Pasca Ojk (Otoritas Jasa
Keuangan )
7 Al-Iqtishad
Ela Patriana & Rijal
Assidiq Mulyana
Vol 4, No. 1 (2012) Prosedur Underwriting
Bancassurance
Dan Asuransi Jiwa
Syariah
Pada PT. Asuransi
Takâful Keluarga
Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian
jurnal :
1. Model Proporsi Tabarru‟ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah
Di Indonesia.
Jenis penelitian kualitatif,metode penelitian yang menggunakan studi
kasus (case study) dimana penelitian ini menggunakan single case study;
teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara (interviews)
dan dokumen; dan pendekatan analisis data menggunakan metode analisis
induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan proporsi tabarru
„- ujrah dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan
kegiatan reasuransi syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi
penulis adalah sama-sama membahas mengenai tabarru‟, dan
perbedaannya adalah pada jurnal yang ditulis oleh Novi Puspitasari
melakukan penelitian dengan ruang lingkup perusahaan asuransi umum
syariah di Indonesia.
2. Analisis Yuridis Akad Tabarru‟ Dan Akad Tijarah Dalam Unit Link
Syariah.
Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis
normatif dengan mengkaji beberapa polis asuransi unit link syariah guna
terpenuhinya tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum sepenuhnya mencantumkan
hal-hal dalam akad tabarru‟sesuai ketentuan fatwa DSN dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan
kewajiban peserta secara kolektif. Persamaan penelitian tersebut dengan
Page 24
11
skripsi penulis adalah dalam meneliti mengacu kepada peraturan-
peraturan, namun perbedaannya adalah dari sisi peraturan yang digunakan.
3. Analisis Pengaturan Akad Tabarru‟ Dan Akad Tijarah Pada Asuransi
Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Penelitian kualitatif, dengan metode analisis interpretasi restriktif yang
berarti ialah penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu
pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan yang dalam hal ini adalah
Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kedua
ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad
tabarru‟ ke akad tijarah masing-masing mempunyai dasar hukum.
Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama
membahas mengenai aspek hukum tabarru‟ berdasarkan fatwa DSN,
namun perbedaannya adalah pada penelitian yang di tulis oleh Tazkiah
Ashfia,dkk. merujuk pada Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan
membahas juga mengenai akad tijarah, sedangkan skripsi penulis fokus
utamanya merujuk pada fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang
Tabarru‟ Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Dan pada skripsi
penulis juga tidak membahas mengenai akad tijarah.
4. Pelaksanaan Akad Tabarru‟ Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful
Indonesia Cabang Malang).
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris atau non-
doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan
dengan variable-variabel sosial yang lain. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pada setiap bagian ketentuan dari fatwa Dewan Syariah Nasional
tentang Akad tabarru‟ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari Takaful Indonesia. Namun,
terdapat satu hal yang berbeda antara fatwa dengan realita yang terdapat
pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana
Page 25
12
kontribusi yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak
oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Persamaan penelitian
tersebut dengan skripsi penulis adalah meneliti dengan mengacu kepada
peraturan fatwa DSN, dan perbedaan nya adalah dari sisi yang di teliti,
penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan akad tabarru, sedangkan
penulis fokus pada pengalokasian dana surplus underwriting.
5. Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT.
Asuransi Takaful Keluarga.
Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses
Underwriting PT. Asuransi Takaful Keluarga dilaksanakan secara cermat
dan sistematis. Proses underwriting dilaksanakan dengan berbagai cara
seperti meninjau kembali pada daftar klaim dimasa lalu, manganalisis
faktor-faktor risiko seperti kondisi group, distribusi usia, jenis kelamin dan
jenis pekerjaan. dengan penerapan metode yang berlapis ini maka
perusahaan akan merasa yakin bahwa potensi-potensi kerugian dapat
ditekan seminimal mungkin, sehingga perusahaan bisa menjaga
eksistensinya dalam bisnis asuransi. Persamaan penelitian tersebut dengan
skripsi penulis adalah sama sama meneliti tentang underwriting, namun
perbedaanya adalah skripsi penulis lebih kepada pengalokasian dana
surplus underwriting, sedangkan penelitian tersebut lebih kepada prosedur
underwriting.
6. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan UnderwritingRatio
Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Mandiri Axa GeneralInsurance Di
Indonesia Pasca Ojk (Otoritas Jasa Keuangan )
Metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder tentang asuransi mobil yang diperoleh dari PT.
Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang. Data yang diambil adalah data
asuransi mobil dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2010.
Data yang digunakan berupa data banyaknya klaim yang diajukan
pemegang polis kepada pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang,
umur mobil, dan jenis pertanggungan asuransi. Hasil penelitian
Page 26
13
menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis terhadap model regresi
Zero Inflated Poisson (ZIP) dapat disimpulkan bahwa umur mobil dan
jenis pertanggungan Total Lost Only (TLO) serta pertanggungan gabungan
All Risk dan Total Lost Only (TLO) berpengaruh terhadap banyaknya
pengajuan klaim asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang
tahun 2010. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu
menggunakan rasio solvabilitas atau analisis RBC Perusahaan. Namun
perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih mendalam dengan metode
kuantitatif sedangkan penulis tidak terlalu membahas mendalam mengenai
rasio likuiditas dan solvabilitas.
7. Prosedur Underwriting Bancassurance Dan Asuransi Jiwa Syariah Pada
PT. Asuransi Takâful Keluarga
Penelitian ini untuk menjelaskan seleksi risiko komparatif (underwriting)
dalam produk Bancassurance dan asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi
Takâful Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan prosedur underwritindari
setiap produk berbeda berdasarkan karakteristik mereka. Proteksi penuh
dirancang sebagai produk underwriting sederhana, dengan ketentuan usia
dan persyaratan administratif saja. Produk Pembiayaan takâful menutupi
semua pembiayaan dari bank, sehingga Bank yang memiliki minat untuk
memproses asuransi dapat menjadikan data tersebut sebagai informasi
dasar tentang pelanggan asuransi Karena bank yang diasuransikan, dan
menerapkan proses seleksi risiko sebagai proses seleksi berisiko di
kebanyakan perusahaan asuransi. Persamaan penelitian tersebut dengan
skripsi penulis yaitu sama sama membahas mengenai underwriting
asuransi jiwa, namun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut lebih
membahas mengenai prosedur daripada undewriting bancassurance
sedangkan skripsi penulis tidak membahas mengenai bancassurance.
Page 27
14
D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti
berikut:
Gambar 1.1 Aliran dana pada Asuransi Jiwa Syariah
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memandang
hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, atau suatu
institusi sosial yang otonom. Hukum dipandang mandiri dan terlepas dari
segala hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Dengan kata lain hukum
dipandang sebagaimana yang ada dalam aturan-aturan perundangan yang telah
Kontribusi/
premi
Peserta
ujrah
Dana
tabarru
Beban
tabarr
Surplus
tabarr
Bagian
Peserta
Cadangan
dana
tabarru
investasi
reksadana
Hasil
investa
si
deposit
Bagian pendapatan operator (Perusahaan)
Page 28
15
ditetapkan atau di putuskan.9 Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa
disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.
Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya
ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat
hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data
yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif
hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi,
perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan
penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-
undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat
kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang
luas.10
Dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan
penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktik,
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan objek yang
diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis data yang diperoleh baik
bahan hukum primer atau sekunder untuk membahas permasalahannya.
2. Objek Penelitian
Adapun objek dalam penelitian ini adalah PT. SunLife Financial yang
beralamat di Menara Sun Life Lantai Dasar Jl Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950. Adapun mengapa
penulis memilih PT. Asuransi Sinar Mas karena perusahaan tersebut adalah
Perusahaan Asuransi yang cukup besar dan berkembang, serta dapat dikatakan
mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif/
juridis, yaitu hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan atau undang-
9 Fahmi Muhammad Ahmadi, Metode Penelitian Hukum (Ciputat: Lembaga Penelitian
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 10. 10
IdTesis.com, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, di akses di
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Page 29
16
undang (UU), penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka
atau data-data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder yang berupa norma, undang-undang
maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis
dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah pengalokasian dana surplus underwriting menurut POJK Nomor 72
/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan juga Fatwa DSN No.
53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru‟ Pada Asuransi Syariah, dan sebagai
usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu
berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
masyarakat dan sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat, peraturan-peratuan, karya ilmiah, hasil
penelitian,dan sebagainya merupakan penelitian normatif.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan yaitu melalui studi kasus
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah kepada satu kasus secara
intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Dalam penelitian ini
berbagai variabel ditelaah dan ditelusuri termasuk kemungkinan hubungan
antar variabel. Namun hasil dari pendekatan ini tidak bisa di generalisasi.11
4. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari
PT. SunLife Financial yang beralamat di Menara Sun Life Lantai Dasar Jl Dr
Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan - Jakarta
Selatan 12950.
11
Fahmi Muhammad Ahmadi, Metode Penelitian Hukum (Ciputat: Lembaga Penelitian
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2010), hlm. 8.
Page 30
17
b. Sumber data sekunder
Merupakan sumber dari buku-buku, majalah, website, penelitian
terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Serta peraturan-peraturan
yang terkait dengan Asuransi antara lain Undang-undang No. 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian, dan pendukung utama, POJK Nomor 72
/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, PSAK Fatwa DSN No.
53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru‟ Pada Asuransi Syariah, dan Fatwa
DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
5. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan
data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:
a. Penelitian kepustakaan (library research)
Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku,
jurnal, artikel, majalah dan internet yang mendukung serta berkaitan
dengan pembahasan dalam skripsi ini.
b. Penelitian lapangan (field research)
Yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek
penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara, yaitu :
1) Observasi, yaitu dengan observasi ke PT. SunLife Financial yang
beralamat di Menara Sun Life Lantai Dasar Jl Dr Ide Anak Agung
Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan
12950, untuk mendapatkan data yang valid bagi penelitian ini.
2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang
terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Page 31
18
6. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang di gunakan yaitu analisis deskripti, Logis normatif
(berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang
telah ada), kualitatif. Sehingga penulis mendeskripsikan dan menganalisis
bagaimana pengalokasian dana surplus underwriting pada Perusahaan
Asuransi ditinjau dari POJK Nomor 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah serta Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru‟ Pada
Asuransi Syariah.
7. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2017.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan
skripsi, penulis membaginya ke dalam lima bab. Adapun rinciannya adalah
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan, yang berisikan mengenai Latar Belakang
Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Peneltian, Metodologi Penelitian dan Teknik
Penulisan yang Digunakan, Review Studi Terdahulu, Serta
Kerangka Teori Skripsi Ini.
BAB II Landasan Teori, Bab II berisikan dan membahas tentang
konsep dasar asuransi syariah serta ketentuan hukumnya,
prinsip dasar asuransi syariah, mekanisme operasional
asuransi syariah, konsep dana tabarru‟, pengertian dana
tabarru‟, landasan hukum dana tabarru‟, mekanisme dan
Page 32
19
pengelolaan dana tabarru‟, tujuan dan manfaat dana
tabarru‟, pengertian serta ketentuan hukum penggunaan
dana surplus underwriting dan mekanisme
pendistribusiaannya.
BAB III Gambaran Umum PT SunLife Financial Syariah, Bab
III berisikan mengenai profil PT SunLife Financial Syariah,
sejarah PT SunLife Financial Syariah, visi-misi PT SunLife
Financial Syariah, nilai-nilai dasar perusahaan PT SunLife
Financial Syariah, produk-produk di PT SunLife Financial
Syariah,Dewan Pengawas Syariah PT SunLife Financial
Syariah, Struktur Organisasi PT SunLife Financial Syariah
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab IV berisikan
analisis ketentuan hukum mengenai metode yang
digunakan dalam alokasi surplus dana tabarru‟ oleh
perusahaan asuransi syariah, ketentuan pembagian dalam
alokasi surplus dana tabarru‟ serta praktik yang dilakukan.
BAB V Kesimpulan Dan Saran, Bab V merupakan bab terakhir
yang menguraikan jawaban pertanyaan dalam perumusan
masalah penelitian yang pertama dan kedua. kesimpulan
dari hasil analisa yang telah dilakukan penulis, dimana
penafsiran dirumuskan dan disimpulkan serta memberikan
saran-saran terhadap masalah yang perlu dikaji kembali.
Page 33
20
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut At-ta‟min yang berasal dari kata
amana yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan
bebas dari rasa takut,12
sebagaimana firman Allah SWT.
“ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian yang didalamnya menjelaskan definisi asuransi syariah yaitu
kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi
syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis,
dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling
menolong dan melindungi.13
Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum
asuransi syariah, definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan
tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah).14
Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful. Takaful berasal
dari kata kerja takafala, yatakafulu, takaful, yang berarti saling menanggung
atau menanggung bersama atau “menjamin seseorang untuk menghindari
kerugian”. Dengan demikian takaful dalam pengertian muamalah adalah
saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan
12
Kamus Besar Bahasa Arab 13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian 14
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah
Page 34
21
yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul
resiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebajikan dengan cara
masing-masing mengeluarkan tabarru‟ atau dana kebajikan yang ditunjukkan
untuk menanggung risiko.15
Syekh Mustafa Az-Zarqa menyatakan bahwa
asuransi/ takaful pada dasarnya merupakan cara memelihara manusia dalam
menghindari risiko (ancaman) yang akan dihadapi dalam hidup dan kegiatan
ekonominya.
Secara operasional, penggunaan istilah takaful ini dimaksudkan bahwa
semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lain. Hal
ini berarti bahwa dalam asuransi syariah yang saling menanggung bukan
antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan terjadi
diantara peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung bagi
peserta asuransi lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak
sebagai fasilitator atau mediator saling menanggung diantara peserta asuransi.
Hal ini antara lain yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi
konvensional, dimana dalm asuransi konvensional terjadi saling menanggung
antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.16
Abu Zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara individu-
individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin
antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan.
Dengan demikian takaful merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul
bersama antara kaum muslimin dan dalam hal ini ditujukan untuk menolong,
membantu dan menjamin seorang muslim yang lain dalam hal-hal yang
berkaitan dengan kebajikan. Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful
berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang
bersepakat untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka
dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa
15
Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan
Sistem Operasionalnya (Ciputat, UIN Press,2015), h. 5. 16
Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan
Sistem Operasionalnya, h. 6.
Page 35
22
salah seorang dari mereka. Sehingga barangsiapa yang ditimpa kesusahan
tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang
diambil dari dana.17
Jadi, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melaui investasi dalam
bentuk aset dan/ atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung
gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah
(suap), barang haram dan maksiat.
2. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Adapun yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan jiwa adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.18
Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasurasian usaha asuransi jiwa
syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna
saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang
didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain
kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur
dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada
hasil pengelolaan dana.
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum
praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai
wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada
17
Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Ciputat,Referensi, 2014) , h. 19 18
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional (Ciputat,
Kholam, 2006) h. 43.
Page 36
23
dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang
dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai
oleh sebagian ahli hukum Islam.
Kebanyakan ulama (jumhur) memakai metodologi konvensional dalam
mencari landasan syariah (al-asas al-syar‟iyyah) dari suatu pokok masalah.
Dalam hal ini, pokok masalahnya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan
kali ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam
praktik bisnis asuransi adalah Al-Qur‟an, Sunnah Nabi.
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan
tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi
dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-ta‟min secara nyata dalam
Al-Qur‟an. Walaupun begitu Al-Qur‟an masih mengakomodir ayat-ayat
yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi,
seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk
melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.19
Diantara ayat-ayat Al-Qur‟an yang mempunyai muatan nilai-nilai
yang ada dalam praktik asuransi adalah Surah Al-Baqarah (2): 185
عه يب ه ح ونتكجشوا للاه هىا انعذه ثكى انسش ول شذ ثكى انعسش ونتك ى ونعههكى شذ للاه ذا
....تشكشو
Artinya:
...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al Baqarah (2) : 185)).
Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah
sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah
19
AM Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis, Dan Praktek (Jakarta, Kencana, 2004), h. 104.
Page 37
24
sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun
oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam
bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks
bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya
lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan
merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi
kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.
b. Sunnah Nabi SAW20
Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad
bersabda: “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan
duniawinya seorang muslim, maka Allah SWT.akan
menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Barang siapayang
mempermudah urusannya didunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)
Tolong-menolong dalam kandungan makna hadis ini, dalam dunia
asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru‟) dari
anggota. Perusahaan asuransi sejak awal mengikhlaskan sebagian dana nya
untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan mempermudah urusan
saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana.
Dalam hukum positif di Indonesia, asuransi syariah mengacu pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.
21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun
fatwa bukanlah undang-undang, keberadaannya tidak mempunyai kekuatan
hukum dalam hukum nasional. Agar ketentuan fatwa memiliki kekuatan
hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pedoman asuransi syariah.
Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai
penyelenggaraan asuransi syariah antara lain:
20
Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga
(Yogyakarta, ANDI, 2016), h. 36.
Page 38
25
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
2. POJK No. 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah
3. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas
peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992
4. Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 tentang
Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mengubah
ketentuan jenis kekayaan investasi dan bukan investasi serta
penilaian kekayaan investasi dan bukan investasi untuk perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.21
Peraturan mengenai perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di
dalam berbagai Fatwa DSN MUI, antara lain:
1. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah
Musyarakah Pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil
Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi
dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:22
a. Adanya kesepakatan tolong-menolong (ta‟awun) dan saling
menanggung (takaful) di antara para peserta;
b. Adanya kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru‟
c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru‟
21
Hidayatulloh, “Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor
02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian”, Jurnal Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol I,
No. 2 (2014), h. 222.
22 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp; Perasuransian Syariah
di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2004), Cet. 3. h. 147.
Page 39
26
d. Dipenuhinya prinsip keadilan („adl), dapat dipercaya (amanah),
keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan
keuniversalan (syumul); dan
e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti
ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga
(riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek
haram.
B. Konsep Dana Tabarru’
1. Pengertian Dana Tabarru‟
Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a-yatabarra‟u-tabarru‟an, artinya
sumbangan, hibah, dan kabajikan, atau derma. Orang yang mamberi
sumbangan disebut mutabarri ‟‟dermawan‟.23
Tabarru‟ merupakan
pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada
orang yang diberi.
Niat tabarru‟ (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah
alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara‟ dalam melepaskan diri dari
praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam konteks
akad dalam asuransi syariah, tabarru‟ memberikan dana kebajikan dengan
niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful
(asuransi syariah) apabila ada diantaranya mendapat musibah. Dana klaim
yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru‟ yang sudah diniatkan
oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk
kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.24
Akad tabarru‟ merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang
bersifat nirlaba (not-for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan
untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong
menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru‟ tidak boleh
mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana
23
Kamus Besar Bahasa Arab 24
Pengertian Dana Tabarru‟, Sanabila.Com All About Life, diakses dari
http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html pada 25 Maret 2018
Page 40
27
tabarru‟ ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan
hibah.
Adapun pengertian akad tabarru‟ menurut fatwa DSN No. 53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟ Pada Asuransi Syari‟ah adalah yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan dan tolong
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.25
Tabarru‟ di bawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh
digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana
tabarru‟ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi
yang mendapat musibah. Apabila dana tabarru‟ tersebut digunakan untuk
kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad. Sedangkan saldo dana
tabarru‟ adalah akumulasi surplus dan defisit underwriting yang ada dalam
dana tabarru‟.26
Tabarru‟ dikarenakan kepada peserta sepanjang kontrak.
Besar presentase tabarru‟ antara satu peserta dan peserta lain tidak sama,
bergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta. Makin panjang masa
perjanjian dan makin tinggi usia calon peserta, tabarru‟ yang dikenakan pun
makin tinggi.27
2. Landasan Hukum Penggunaan Dana Tabarru‟
Di antara ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada
dalam praktek asuransi mengenai penggunaan dana tabarru‟ yaitu tercantum
dalam Surat (QS Al-Maidah : 2)
ول انقلئذ هش انحشاو ول انهذ ول انشه آيىا ل تحهىا شعبئش للاه ت ب أهب انهز انج ول آي
سثهى وسضىااب فضلا ي انحشاو جتغى ى ع و صذ قىو أ وإرا حههتى فبصطبدوا ول جشيهكى شآ
ثى وان تعتذوا وتعبوىا عه انجش وانتهقىي ول تعبوىا عه ال سجذ انحشاو أ ه ان إ واتهقىا للاه عذوا للاه
شذذ انعقبة
25
Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟ Pada Asuransi Syari‟ah (Jakarta: DSN, 2006), h. 6. 26
Dewan Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ED revisi
PSAK 108, (Jakarta, 2015), h. 108. 27
Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat (Solo, Tiga Serangkai, 2007), h.
36
Page 41
28
Artinya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya”
3. Mekanisme Pengelolaan dana Tabarru‟ Pada Asuransi Jiwa Syariah
Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi syariah
adalah sebagai mudharib (pemegang amanah). Asuransi syariah
menginvestasikan dana tabarru‟ yang terkumpul dari kontribusi peserta
kepada instrumen investasi yang dibenarkan oleh syara‟. Dalam mengelola
dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru‟, mudharib
diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar‟i
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.28
Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah
terbagi menjadi dua bagian dana tabarru‟ dan ujrah. Kegiatan operasional
perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah atas seberapa
besar ujrah yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya
operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.29
Asmak Ab Rahman dalam bukunya “Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu
Kontemporari“ menjelaskan bahwa dalam perlakuan dana tabarru‟ menurut
Syarikat Takaful Malaysia Berhad, semua uang yang di tabarru‟kan akan
dimasukkan ke dalam kumpulan uang Takaful dan dilaburkan untuk
mendapatkan keuntungan, maka jika ada keuntungan, akan dijadikan sebagai
tabarru‟. Ini berarti uang tabarru‟ akan terkumpul hasil daripada sumbangan
para peserta dan keuntungan pelaburan. Persetujuan peserta untuk
mentabarru‟kan sebagian tertentu dari sumbangan takafulnya dibuat semasa
28
M. Syakir Sula, Asuransi syariah (Life and general) Konsep Dan Operasional (Jakarta:
Gema Insani Press, 2004), h. 249 29
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “ Penetapan Target Premi Asuransi Untuk Mencapai
Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal Birokrasi, Ilmu Administrasi dan
Organisasi, Mei-Agustus 2009, h. 33
Page 42
29
peserta menyertai pelan atau skim takaful. Adapun contoh lafaz perlakuan
tabarru‟ adalah sebagai berikut:30
“ Sebanyak ....% daripada angsuran caruman takaful yang saya mengakui
janji untuk membayar kepada Syarikat Takaful Malaysia Berhad (misal) di
kreditkan ke dalam akun kas peserta saya dengan Syarikat sebagai tabarru‟
bagi tujuan Syarikat membuat bayaran manfaat takaful apabila berlakunya
kematian atau keilatan kekal sepenuhnya peserta-peserta yang berhak
menerima manfaat takaful tersebut dibawah perjanjian ini.” (Takaful
Keluarga)
Gambar 2.1 Pengelolaan Dana Tabungan Peserta
PERUSAHAAN
40% (contoh)
PESERTA
30
Asmak Ab Rahman et al. ,Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemporari (Kuala
Lumpur, Universiti of Malaya, 2008), h. 45.
Keuntungan
Perusahaan
Biaya
Operasional
Hasil Investasi INVESTASI
Premi
Takaful
Rekening
Tabungan
Rekening
Khusus
Total
dana
Rekening
tabungan
Rekening
khusus
Rekening
tabungan
Manfaat
takaful
Dibayar ke
peserta
Dibayar ke
Peserta
Page 43
30
Gambar 2.2 Pengelolaan Non-saving
PERUSAHAAN
Hubungan Al-Mudharabah
PESERTA
40%
60%
Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (shahibul maal) akan di
investasikan oleh pengelola (mudharib) ke dalam instrumen-instrumen
investasi yang tidak bertentangan dengan syari‟at. Apabila dari hasil investasi
diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi,
keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib
(pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah)
yang telah disepakati di muka.31
Dalam asuransi, maka harus dimengerti oleh kedua belah pihak, pengelola
dan peserta bahwa pembayaran yang dilakukan oleh peserta akan diberikan
sebagai sumbangan berdasarkan prinsip al-musahamah, dimana si peserta
memiliki hak untuk menyatakan klaim atas kontribusi yang dibayarkan
31
Kuat ismanto, Asuransi syari'ah: tinjauan asas-asas hukum Islam (Jakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), h.68.
Keuntungan
Perusahaan
Biaya Operasional
Investasi
Premi
Takaful TOTAL
DANA
TOTAL
DANA
Beban
Asuransi
Surplus
operasional
Bagian Perusahaan
Bagian Peserta
Page 44
31
(setelah pengurangan karena biaya oleh si pengelola menurut teknik al-
mudharabah), jika tidak terdapat kerugian pada subject matter yang
disepakati. Namun, jika kerusakan atau kerugian terjadi pada subject matter
dalam rentang waktu polis, maka si pengelola secara sepihak terikat untuk
membayar kompensasi yang disepakati kepada si peserta atas kerugian dan
kerusakan pada subject matter yang disepakati. 32
Tabarru‟ pada umumnya adalah perjanjian oleh peserta untuk melepaskan
hartanya sebagai derma, suatu jumlah sumbangan yang bertujuan untuk
membayar kepada kumpulan dana takaful. Dengan akad tabarru‟ berarti
peserta asuransi melakukan persetujuan dan sperjanjian dengan perusahaan
asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran
sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk
membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad tabarru‟
ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-
menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (takaful)
bersama.33
Pada saat peserta mengikuti program asuransi syariah dan membayar
premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu dana
tabarru‟ dan ujrah perusahaan. Dana tabarru‟ dilandasi dengan akad
tabarru‟. Dana tabarru‟ adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta
sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta
yang sedang mendapatkan musibah. Dana tabarru‟ ini akan dikumpulkan
dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta tabarru‟ dan
secara otomatis dana tabarru‟ menjadi aset kelompok dana peserta tabarru‟
(DPT). Praktik pemisahan dana juga mengutamakan arus dana yaitu dana
yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan
peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan
32
Mohd Ma‟sum Billah, Konteksualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan
Hukum Dan Praktek (Jakarta, PT. Multazam Mitra Prima, 2010), h. 32. 33
Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan
Sistem Operasionalnya, h. 96
Page 45
32
digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dana tabarru‟ diantaranya
digunakan untuk pembayaran klaim dan kontribusi retakaful dimana kedua
komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta. Sementara itu,
sumber dana untuk kebutuhan perusahaan diambilkan dari dana ujrah dan
menjadi komponen dana pemegang saham.34
C. Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah
Dalam asuransi jiwa syariah, peserta selain mendapatkan tabungan peserta
dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan bagian dari tabungan tabarru‟,
yakni tabungan yang berasal dari pesreta yang secara ikhlas di infaqan untuk
membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan peserta yang habis
masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari
Tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi
syariah jiwa, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru‟
apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran, klaim, dan biaya
operasional.
Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak
masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa
tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan
kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada
saat pengunudran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada
bagian keuntungan yang diperolehnya dari prinsip mudharabah.35
D. Surplus Underwriting Dana Tabarru’ dan Mekanisme Pengelolaannya
1. Pengertian Underwritting
Underwritting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon
tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutup
asuransinya, dan jika dapat klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung.
Jadi underwritting adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah
34
Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru‟ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum
Syariah Di Indonesia”,Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,Vol IX, No. 1 (2012), hlm. 44
35 Yadi janwari, Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 81.
Page 46
33
mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti
rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan
ditentukan. Maka dari itu data-data mengenai calon peserta merupakan hal
terpenting bagi underwritting, karena yang menentukan peserta tersebut ikut
asuransi atau seorang tersebut melalui medical checkup adalah underwritting.
Dalam praktiknya seorang underwritter memiliki peran penting karena dia
yang menilai apakah calon peserta tersebut layak ikut dalam asuransi.36
Dalam asuransi jiwa syariah, standarisasi resiko ini pada awalnya disusun
oleh aktuaris perushaan berdasarkan pengalaman klaim masa lalu, apabila
belum memiliki pengalaman, perusahaan juga bisa menggunakan standarisasi
lain, seperti tabel mortalita, tabel morbidita/ statistik dari pengalaman klaim
masa lalu yang berasal dari perusahaan lain.
Di dalam Asuransi Syariah, ada istilah yang dinamakan Surplus
Underwriting, yaitu selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta
ke dalam dana tabarru‟ ditambah total recovery klaim dari reasuradur
dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan
kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. 37
Jadi pengertian underwritting (seleksi risiko), adalah proses penaksiran
dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon
tertanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam
operasi perusahaan asuransi, sebab maksud underwritting adalah
memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan
akan mendatangkan laba. Pertanggungjawaban yang utama dari underwritting
dalam seleksi risiko tersebut adalah memastikan tidak ada risiko yang bisa
menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari.38
36
Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga, h. 83 37
Pasal 4 POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah 38
AM Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis, Dan Praktek, h. 89
Page 47
34
2. Underwritting Asuransi Syariah dan Konvensional
Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih
mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang
underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang
diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif akan
menguntungkan. Kemudian underwriter juga akan menentukan besarnya
premi dan nilai deductible dll. yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari
tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi. Dan yang juga dianggap paling
penting, harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan.
Underwritting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda.
Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang
proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.
Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta
tolong menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang
sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati
perlindungan yang mereka butuhkan.39
Tugas underwriting antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan
pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan elemen
yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud
underwriting adalah mendatangkan laba melalui distribusi risiko yang
diperkirakan akan mendatang laba. Tanpa underwriting yang efisien
perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk
menarik nasabah harus ada proporsi yang sama antara risiko yang baik
dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang
diasuransikan.
3. Tujuan Underwriting
Kewenangan underwriter adalah menyetujui dan menerbitkan polis. Polis
yang diterbitkan yang harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu: adil bagi
39
Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Depok: Gema Insani, 2006),
h. 34
Page 48
35
nasabah (equitable to the client) dapat dijual oleh agen (deliverable by the
agent) menguntungkan perusahaan (profitable to the company).
a. Equitable To The Client
Salah satu prinsip dasar adalah bahwa tertanggung harus
membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko
tertanggung yang diasumsikan perusahaan. Bila permohonan asuransi
diterima, perusahaan asuransi harus menentukan tingkat risiko dan harus
mengenakan suatu jumlah premi yang wajar untuk risiko ini.
b. Deliverable By The Agent
Konsumen membuat keputusan terakhir mengenai apakah polis
asuransi tertentu dapat diterima. Jika konsumen memutuskan untuk tidak
menerima polis sewaktu agen berusaha menyerahkannya, polis tersebut
disebut tidak dapat diserahkan (undeliverable) atau tidak diambil (not
taken).
Agar polis diterima oleh pembeli, maka harus memenuhi tiga
persyaratan dasar, diantaranya adalah:
1) Polis tersebut harus menyediakan benefit yang memenuhi
kebutuhan konsumen
2) Biaya polis untuk pertanggungan yang disediakan oleh polis harus
sesuai dengan kemampuan konsumen
3) Tingkat premi yang dikenakan untuk pertanggungan harus
kompetitif dipasar
c. Profitable To The Company
Maka tujuan utama underwriting adalah untuk melindungi
perusahaan seleksi risiko yang merugikan. Lebih luas lagi dapat dikatakan
bahwa tujuan underwriter adalah menjamin ganti rugi yang dikeluarkan
atas dasar term and condition dan pada rate kontribusi asuransi syariah
dengan maksud merefleksi secara akurat tingkat risiko yang diberikan
kepada perusahaan.
Dengan tujuan tersebut diatas, maka peran underwriter asuransi
syariah diantaranya adalah sebagai berikut.
Page 49
36
1) Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok
peserta atau calon peserta.
2) Menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh
para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut.
3) Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan
untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut.
4) Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil
yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta.
4. Jenis-Jenis Risiko Yang Mempengaruhi Underwriting
Sebelum menetapkan suatu kondisi underwriting terhadap calon
tertanggung, underrwriter harus mempertimbangkan dari segi pengaruh risiko
dan jenis polis yang diinginkan oleh calon tertanggung. Jenis-jenis risiko yang
mempengaruhi penetapan underwriting adalah sebagi berikut:
a. Increasing risk (risiko menarik) Ada beberapa penyakit tertentu,
misalnya besarnya risiko akan bertambah berat sesuai dengan kenaikan
umur calon tertanggung
b. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin
lama polis berjalan, risiko semakin menurun
c. Constant extra risk (risiko ekstra yang menetap), pada jenis ini, risiko
tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.
5. Perbandingan Perlakuan Surplus Underwriting Di Timur Tengah Dan
Malaysia40
Perlakuan surplus underwriting Timur Tengah mengadopsi standar
AAOIFI (Accounting and auditing organization for islamic financial
institusions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) yang menegaskan
bahwa surplus adalah hak peserta sehingga mesti dikembalikan kepada
mereka,bukan kepada shareholeder atau perusahaan takaful. Argumen
AAOIFI didasarkan pada kenyataan bahwa sumber dana surplus dihasilkan
dari dana premi peserta. Ketika surplus itu dihasilkan dari dana premi peserta
40
Muhammad Mahbubi Ali, asisten peneliti International Sharia Research Academy
(ISRA) dan Mahasiswa pada program CharteredIslamic Finance Professional (CIFP) INCEIF,
Malaysia dalam artikelnya yang berjudul “Dilema Distribusi Surplus di Asuransi Syariah”.
Page 50
37
melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan takaful, maka logikanya
hanya peserta yang berhak mendapatkan surplus itu. Perusahaan takaful
hanya berhak mendapatkan fee yang telah ditetapkan diawal akad dalam
wakalah model, atau bagi hasil dari profit dalam mudharabah model.
Pandangan AAOIFI ini diamini oleh sejumlah fatwa dan resolusi tingkat
dunia di antaranya: Al-Barakah Symposium (12/2T), Fatwa Faisal Islamic
Bank, Sudan(3/3), Dallah Al-Barakah (514),Fatwa Syekh Musthafa al-Zarqa
(p.420), dan lain-lain. Di sisi lain, Malaysia memandang surplus dari
perspektif yang berbeda.
Atas dasar inilah, SAC memperbolehkan pembagian surplus antara peserta
dan perusahaan takaful di Malaysia. Di Indonesia, perlakuan tehadap surplus
cenderung“moderat” dan berusaha mengakomodasi “madzhab” Timur
Tengah dan Malaysia. Dalam fatwa DSN No 53 yang mengatakan bahwa jika
terdapat surplus underwriting atas dana tabarru‟, maka boleh dilakukan
beberapa alternatif, yang dimana salah satu alternatifnya adalah disimpan
sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada
para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/ manajemen risiko. Redaksi
tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan madzhab Timur Tengah,
sedangkan alternatif yang ketiga dalam fatwa DSN yang mengatakan bahwa
disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian
lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati
oleh para peserta memiliki kesamaan pandangan dengan Malaysia.
Page 51
38
BAB III
GAMBARAN UMUM PT SUNLIFE FINANCIAL SYARIAH
Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai profil perusahaan
PT SunLife Financial. Profil perusahaan akan meliputi sejarah pendirian
perusahaan, visi-misi, nilai-nilai dasar perusahaan, produk-produk yang dimiliki
,Dewan Pengawas Syariah, serta Struktur Organisasi.
Berdasarkan uraian-uraian tentang profil perusahaan ini akan diperoleh
gambaran umum mengenai kondisi lingkungan internal PT SunLife Financial
Indonesia.
A. Sejarah Singkat Perusahaan 41
Sejak 1995, PT Sun Life Financial Indonesia (SunLife) telah menyediakan
berbagai produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, yang meliputi asuransi
jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan perencanaan hari tua kepada
para nasabah. Di SunLife, PT SunLife Financial memiliki tujuan yang jelas:
membantu para nasabah PT SunLife Financial mencapai kemapanan finansial
dan menjalani hidup yang lebih sehat.
Para karyawan serta perencana keuangan PT SunLife Financial selalu
bekerja keras untuk meraih kepercayaan nasabah, dan PT SunLife Financial
akan terus mengembangkan jalur distribusi keagenan (konvensional dan
syariah) dan distribusi kemitraan. Saat ini PT SunLife Financial menyediakan
berbagai produk inovatif kepada para nasabah melalui lebih dari 102 kantor
pemasaran konvensional dan 58 kantor pemasaran syariah di 72 kota di
Indonesia.
Sun Life Financial merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan
internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk asuransi, serta
41
PT SunLife Financial Indonesia, Tentang Sun Life Financial Indonesia, diakses di
https://www.sunlife.co.id
Page 52
39
solusi pengelolaan kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi.
PT SunLife Financial beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia,
yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang,
Indonesia, India, Cina, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda.
PT SunLife Financial memiliki ambisi untuk menjadi salah satu
perusahaan asuransi dan aset manajemen terbaik di dunia dengan membantu
para nasabah meraih kemapanan finansial dan menjalani hidup yang lebih
sehat.Per 30 Juni 2017, Sun Life Financial memiliki total aset kelolaan sebesar
CDN 944 miliar. Sejak mulai beroperasi di Indonesia pada 1995, PT Sun Life
Financial Indonesia (SunLife) selalu berupaya untuk membantu masyarakat
Indonesia mencapai kemapanan finansial dan menjalani hidup yang lebih sehat,
dengan menyediakan berbagai solusi proteksi dan pengelolaan kekayaan.
Sun Life Financial Indonesia berdiri sejak tahun 1995, menyusul
kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina.
Pada 30 Juni 2015, Risk Based Capital Sun Life Financial Indonesia mencapai
664% (konvensional) – jauh di atas persyaratan pemerintah yaitu 120% dan
122% (syariah) – jauh di atas ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni
30%, dengan total asset sebesar Rp 6,15 triliun. Per 30 Juni 2015, Sun Life
Financial Indonesia memiliki 93 kantor pemasaran konvensional dan 43 kantor
pemasaran syariah di 51 kota di Indonesia.42
Produk-produk proteksi keuangan PT SunLife Financial meliputi
perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan kecelakaan.
Sementara untuk produk-produk asuransi yang terkait investasi, mencakup unit
link, universal life, dan asuransi dwiguna. Produk-produk tersebut ditawarkan
kepada nasabah melalui sejumlah jalur distribusi, yaitu keagenan
(konvensional dan syariah) serta kemitraan dengan bank dan penyedia layanan
telekomunikasi.
42
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Tentang SunLife Financial Indonesia, di akses di
http://aaji.or.id/Perusahaan/sun-life-financial-indonesia
Page 53
40
SunLife berdiri di Kanada pada tahun 1865, berawal dari produk yang
ranahnya konvensional, masuk di indonesia tahun 1995, ketika masuk ke dalam
pasar syariah, SunLife akhirnya melirik yang kita sebut sebagai pasar syariah
pada tahun 2014.43
B. Visi dan Misi, Nilai Perusahaan
1. Visi
Visi yang dimiliki PT Sun Life Financial Indonesia adalah menjadi salah
satu dari lima perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia.
2. Misi
Misi yang dimiliki PT SunLife Financial Indonesia yaitu membantu
keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan dengan kemapanan financial.
Dengan nilai nilai, Integritas, Keterikatan, Berfokus Pada Nasabah,Sempurna,
Nilai, Inovasi.
3. Nilai Nilai Dasar
PT SunLife Financial Indonesia syariah memiliki budaya kerja dengan
nilai-nilai dasar sidiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Arti dari nilai-nilai dasar
tersebut yaitu Sidiq, artinya benar;Tabligh, artinya menyampaikan Amanah,
artinya dapat dipercaya; Fathanah, artinya cerdas.
C. Konsep Sun Life Syariah44
Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan
Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga
dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak
memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme membagi risiko seperti
yang ditawarkan oleh konsep SunLife Syariah.
43
Wawancara pribadi dengan Bapak Harry selaku Sales Development Manager PT
SunLife Financial Syariah 44
SunLife Financial Syariah, Konsep SunLife Syariah, diakses di
http://www.sunlifesyariah.net/
Page 54
41
SunLife Syariah beroperasi dengan konsep tolong-menolong dalam
kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al-Qur‟an,
“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa” (QS Al-Maidah :
2 ). Dengan landasan ini, Sun Life Syariah menjadikan semua peserta sebagai
satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama
menanggung risiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di antara
mereka.
Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan dalam akad Sun Life Syariah
dilandaskan pada akad mudharabah, wakalah, tabarru‟ dan ta‟awun. Akad-
akad Sun Life Syariah bebas dari unsur Riba (bunga uang), Maysir (Judi), dan
Gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.
D. Produk-Produk SunLife Syariah45
1. Brilliance Hasanah Sejahtera
Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan
investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu Anda mencapai
kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha,
ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Brilliance Hasanah Protection Plus
Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit
linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi
kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.
3. Brilliance Hasanah Maxima (Syariah)
Asuransi Brilliance Hasanah Maxima merupakan produk
kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat
45
PT SunLife Financial Indonesia, Produk-produk Asuransi Syariah,
https://www.sunlife.co.id
Page 55
42
asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah.
Produk ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis manfaat asuransi
tambahan (rider) dan memaksimalkan dana investasi melalui tambahan
manfaat berupa bonus kontribusi dan bonus loyalitas, disertai dengan
kesempatan pembagian surplus underwriting.
4. Brilliance Hasanah Fortune Plus (Syariah)
Sun Life Financial Indonesia mempersembahkan Asuransi
Brilliance Hasanah Fortune Plus, kombinasi antara asuransi dan investasi
berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi
dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan. Tak hanya
itu, produk ini juga memberikan peluang hasil investasi yang optimal
untuk membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi Anda dan
keluarga.
5. Brilliance Amanah (Syariah).
Produk Kumpulan
Asuransi dana pensiun kumpulan (kolektif), pendanaan haji/umroh
kolektif Sun Life Syariah merupakan produk yang ditujukan untuk organisasi,
lembaga dan komunitas yang ingin menyiapkan dana pensiun, haji/umroh bagi
karyawan atau anggotanya dengan premi bulanan yang sangat terjangkau.
Organisasi atau lembaga apa saja yang dapat menjadi menjadi peserta dana
pensiun :
a. Perusahaan : PT, CV, Firma, Perorangan di dalam perusahaan (key
person)
b. Organisasi Non Laba : Yayasan, Arisan, Pengajian, Sekolah, Masjid,
Gereja, Organisasi keagamaan lainnya
c. Koperasi : KSU, KSP, Koperasi karyawan, Credit union
Persyaratan sebagai peserta : Minimal memiliki 10 karyawan/anggota.
Page 56
43
E. Kekuatan Keuangan SunLife Financial46
1. Standard & Poor‟s : AA- (Very Strong)
2. Moody‟s: Aa3 (Excellent)
3. A.M. Best : A+ (Superior)
4. DBRS : IC-1
Keterangan :
Peringkat A – AA : Perusahaan berkualitas (1 peringkat di bawah nilai
sempurna AAA).
Peringkat I C-1 DBRS : Perusahaan dengan kualitas keuangan superior.
Memiliki kekuatan di atas rata-rata dalam kualitas aset dan keuntungan
perusahaan.
1. Dana kelolaan Sun Life Financial, Inc. mencapai CAD$734 Billion (Rp
7350 Trilyun)
2. Terdaftar di bursa efek New York (NYSE), Toronto (TSX), dan Filipina
(PSE) dengan kode : SLF.
3. Risk Based Capital (RBC) Sun Life Financial Indonesia 664% (th 2015)
(ketentuan pemerintah minimal 120%)
4. Solvabilitas Syariah Sun Life Financial IndonesiaSLFI mencapai 166% (th
2015)
(ketentuan pemerintah minimal 30%)
F. Struktur Organisasi PT SunLife Financial Indonesia47
Para pemimpin di Sun Life Financial Indonesia memastikan bahwa arah
dan tindakan yang diambil oleh perusahaan berjalan sesuai dengan ambisi dan
tujuan yang ingin kami capai; menjadi salah satu perusahaan asuransi dan aset
manajemen terbaik di dunia, dan membantu nasabah kami mencapai
kemapanan finansial dan menjalani hidup yang lebih sehat.
46
SunLife Financial Syariah, Sekilas SunLife Syariah, diakses di
http://www.sunlifesyariah.net 47
PT SunLife Financial Indonesia, Struktur Organisasi/Organization Stucture 2018 pdf.
Page 57
44
Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT SunLife Financial Indonesia
Dewan Pengawas Syariah:
1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
2. Dra. Rini Fatma Kartika, MH
Pusat Layanan Nasabah
Tel : 1 500786 (1 500SUN)
Fax : (021) 2966 9806
Email: [email protected] , [email protected]
Jam operasional
Call Center: 07.30 – 18.30 WIB, Senin – Jumat
Pusat Layanan Nasabah: 08.30 – 16.30 WIB/WITA
Page 58
45
Pusat Layanan Nasabah Jakarta
Menara Sun Life Lantai Dasar
Jl Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12950
G. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi (Good
Corporate Goverment) PT SunLife Financial Indonesia48
Tata kelola adalah faktor penting dalam industri perasuransian dalam
memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, pemilik polis,
peserta, karyawan,kreditur,penyedia jasa,dan/atau pemerintah (“Pemangku
Kepentingan”). PT Sun Life Financial Indonesia (“Perusahaan”) menyadari
pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam mendukung
pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh Pemangku
Kepentingan. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan
berkesinambungan. Perusahaan berusaha menjalankan seluruh nilai praktik
GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh
karyawan Perusahaan merupakan modal utama Perusahaan untuk mewujudkan
sebuah organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen,
dan wajar. Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat,
dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan tata kelola perasuransian
yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang
semakin ketat. Lebih lanjut, berbagai pengaturan terkait dengan penerapan
manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yangsehat juga wajib
dilaksanakan oleh Perusahaan.
48
PT SunLife Financial Indonesia, Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Bagi Perusahaan Asuransi (Good Corporate Governance Report For Insurance
Company), 2016
Page 59
46
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini di deskripsikan dan dianalisis mengenai ketentuan hukum
dari penggunaan dana surplus underwriting ditinjau dari POJK NOMOR 72
/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah, serta metode
pengalokasian surplus underwriting dengan menggunakan data di PT SunLife
Financial untuk periode 2015-2016. Pada bab ini juga dianalisis mengenai
kesesuaian penggunaan dana surplus underwriting di PT SunLife Financial
menggunakan alat analisis yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional yang membahas mengenai ketentuan penggunaan
dana surplus underwriting.
A. Ketentuan Hukum Penggunaan Dana Surplus Underwriting
a. Ketentuan Hukum Penggunaan Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Ditinjau Dari POJK NOMOR 72 /POJK.05/2016
Berikut ini adalah ketentuan hukum mengenai surplus underwriting dalam
asuransi syariah dimana menurut POJK NOMOR 72 /POJK.05/2016 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan
Prinsip Syariah, pengertian Surplus Underwriting adalah selisih lebih total
kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru‟ ditambah total
recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat,
kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode
tertentu49
.
49
Pasal 1 ayat (3) POJK No. 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Page 60
47
b. Ketentuan Hukum Penggunaan Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/200650
Adapun perlakuan mengenai surplus underwriting, jika terdapat surplus
underwriting atas dana tabarru‟, maka boleh dilakukan beberapa cara yaitu
yang pertama adalah dapat diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan
dalam akun tabarru‟, dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan
dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko, dan cara lainnya dapat disimpan sebagian sebagai
dana cadangan serta dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan
asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
B. Ketentuan Dalam Pembagian Surplus Underwriting
a. Perhitungan Surplus Underwriting PT SunLife Financial Syariah
Pada PT SunLife Financial, pengumpulan dana yang ada secara
keseluruhan dikumpulkan dan diperhitungkan selama masa pertanggungan atau
setiap tahunnya, sedangkan jika hasil yang di dapat oleh perusahaan pada tahun
tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus underwriting,
namun apabila perusahaan memperoleh hasil yang negatif, maka perusahaan
akan mengalami defisit underwriting.
Berdasarkan PSAK No. 108 tentang penyajian laporan keuangan syariah
komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan surplus (defisit)
underwriting dana tabarru‟ antara lain:51
a. Pendapatan underwriting
Pendapatan underwriting dapat dihitung melalui:
1) Kontribusi Bruto
a) Kontribusi Penutupan Langsung xxxx
b) Kontribusi penutupan tidak langsung xxxx
c) Ujrah xxxx
d) Jumlah Kontribusi Bruto (a+b+c) xxxx
2) Premi Reasuransi
a) Tabarru‟ reasuransi xxxx
b) Jumlah premi reasuransi xxxx
50
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan
Nasional No.53/DSN-MUI/X/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, (Jakarta: 2006). 51
PSAK No. 108 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Page 61
48
c) Kontribusi neto xxxx
3) Penurunan/Kenaikan Cadangan Teknis
a) Cadangan teknis tahun/triwulan lalu xxxx
b) Cadangan teknis tahun/triwulan berjalan xxxx
c) Penurunan/kenaikan cadangan teknis xxxx
d) Jumlah pendapatan/kenaikan cadangan teknis xxxx
e) Jumlah pendapatan premi neto xxxx
f) Pendapatan underwriting lain neto xxxx
g) Pendapatan underwriiting xxxx
4) Beban underwriting
a) Klaim bruto xxxx
b) Klaim reasuransi xxxx
c) Kenaikan/penurunan Cadangan Klaim
d) Cadangan neto tahun/triwulan berjalan xxxx
Cadangan neto tahun/triwulan lalu xxxx
e) Jumlah beban underwriting xxxx
Surplus (defisit) underwriting xxxx
5) Pendapatan Investasi
a) Hasil investasi dana peserta xxxx
b) Beban pengelolaan portofolio investasi (xxxx)
c) Hasil investasi neto xxxx
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil surplus
(defisit) underwriting dana peserta yaitu:
Di bawah ini adalah laporan perhitungan surplus underwriting dana
tabarru‟ PT SunLife Financial Syariah untuk periode yang berakhir per 31
Desember 2015 dan per 31 Desember 2016.
Tabel 4.1
Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk Tahun Yang
Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO URAIAN JUMLAH
1 PENDAPATAN ASURANSI
2 Kontribusi Bruto 53.068
3 Ujrah Pengelola (43,365)
4 Bagian Reasuransi (Atas Risiko) (3,352)
5 Perubahan Kontribusi yang Belum menjadi Hak (52)
6 Jumlah Pendapatan 6,300
7 BEBAN ASURANSI
8 Pembayaran Klaim 3.634
Pendapatan Underwriting- Beban Underwriting + Hasil
Investasi
Page 62
49
9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (754)
10 Klaim yang masih harus dibayar 709
11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
reasuransi dan pihak lain
-
12 Penyisihan teknis 6
13 Beban Pengelolaan Asuransi -
14 Jumlah Beban Asuransi 3,594
15 Surplus (defisit) Neto Asuransi 2.706
16 PENDAPATAN INVESTASI
17 Total Pendapatan Investasi 295
18 Dikurangi: Beban Pengelolaan Portofolio Investasi -
19 Pendapatan Investasi Neto 295
20 Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru‟ 3.001
Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru‟ Unit Syariah
PT SunLife Financial Indonesia Tahun 2015
Informasi keuangan Unit Syariah di atas pada tanggal 31 Desember
2015 diperoleh dari Laporan Keuangan Unit Syariah PT SunLife Financial
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Blng Satrio & Eny
(anggota Delotte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini telah disusun dalam
semua hal yang material, sesuai dengan peraturan Laporan Unit Syariah.
Informasi keuangan di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk
memenuhi ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang bentuk dan susunan
laporan keuangan serta bentuk dan susunan pengumuman ringkasan laporan
keuangan perusahaan asuransi dan perusahaaan reasuransi.
Sesuai dengan PMK No. 11/PMK.010/2011, paling lambat tanggal 31
Desember 2015. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru‟ paling rendah 30% dari
jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang
mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan liabilitas. Dihitung
berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011.52
Berdasarkan tabel tersebut Unit Syariah PT SunLife Financial Indonesia
mengalami surplus underwriting sebesar Rp. 3,001,000,000-, nilai tersebut
diperoleh dari nilai pendapatan underwriting sebesar Rp. 6,300,000,000-, dan
52
Lihat bagian keterangan pada Laporan Keuangan Unit Syariah Per 31 Desember 2016
dan 2015 PT SunLife Financial.
Page 63
50
dikurangi oleh beban asuransi sebesar Rp. 3,594,000,000-, setelah itu ditambah
dengan hasil pendapatan investasi sebesar Rp. 295,000,000-,. Dibandingkan
tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 mengalami kenaikan surplus underwriting
dari Rp. 2.368.000.000-, menjadi Rp. 3.001.000.000-,
Tabel 4.2
Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk Tahun Yang
Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO URAIAN JUMLAH
1 PENDAPATAN ASURANSI
2 Kontribusi Bruto 73.787
3 Ujrah Pengelola (59.994)
4 Bagian Reasuransi (Atas Risiko) (4.144)
5 Perubahan Kontribusi yang Belum menjadi Hak (257)
6 Jumlah Pendapatan 9.392
7 BEBAN ASURANSI
8 Pembayaran Klaim 7.719
9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (3.298)
10 Klaim yang masih harus dibayar (513)
11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
reasuransi dan pihak lain
-
12 Penyisihan teknis 701
13 Beban Pengelolaan Asuransi -
14 Jumlah Beban Asuransi 4.609
15 Surplus (defisit) Neto Asuransi 4.783
16 PENDAPATAN INVESTASI
17 Total Pendapatan Investasi 328
18 Dikurangi: Beban Pengelolaan Portofolio Investasi -
19 Pendapatan Investasi Neto 328
20 Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru‟ 5.111
Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru‟ Unit Syariah
PT SunLife Financial Indonesia Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, Unit Syariah PT SunLife Financial
Indonesia mengalami surplus underwriting dana tabarru‟ sebesar Rp
(5.111.000.000) angka ini diperoleh dari nilai jumlah pendapatan underwriting
sebesar Rp. 9.392.000.000-, dan dikurangi jumlah beban asuransi sebesar Rp.
4.609.000.000-, dan ditambah hasil pendapatan investasi neto sebesar Rp.
Page 64
51
328.000.000-, jika dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun
sebelumnya tahun 2015 yaitu Unit Syariah PT SunLife Financial mengalami
surplus underwriting sebesar Rp. (3.001.000.000). artinya, Perusahaan tersebut
mengalami peningkatan surplus underwriting pada tahun 2016.
Walaupun baru didirikan pada tahun 2014, unit syariah PT SunLife
Financial Indonesia mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikan karena
dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan surplus underwriting dari tahun
2015 ke tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 2.110.000.000-, atau mengalami
kenaikan sebanyak 70,3% dari tahun sebelumnya. Faktor penyebab yang lain
adalah pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan
beban lainnya, maka akan terjadi surplus underwriting pada dana tabarru, hal
ini membuktikan bahwa kontribusi peserta berpengaruh positif terhadap
surplus underwriting asuransi syariah di Indonesia. Pengaruh positif dan
signifikan menunjukkan hubungan searah antara kontribusi peserta dengan
surplus underwriting. Ketika kontribusi peserta meningkat maka surplus
underwriting juga mengalami peningkatan. Dana kontribusi tersebut yang telah
diletakkan dalam dana tabarru‟ merupakan dana milik peserta asuransi dan
perusahaan bertanggung jawab dalam proses pegelolaannya.53
Faktor lain yang paling mempengaruhi dalam peningkatan surplus
defisit underwriting dana tabarru‟ adalah penurunan beban underwriting,
dimana beban underwriting tersebut merupakan beban klaim yang harus
dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah ketika terjadi kerugian pada
peserta asuransi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim berpengaruh secara
signifikan terhadap surplus underwriting asuransi syariah di Indonesia,karena
surplus underwriting terjadi ketika dana tabarru‟ nilainya lebih besar daripada
beban asuransi yang harus ditanggung.
Pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015
jumlah pendapatan sebesar Rp. 6.300.000.000-, sedangkan jumlah beban
53
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 65
52
asuransi sebesar Rp. 3.594.000.000-, itu artinya jumlah dana tabarru‟ nilainya
lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah beban asuransi, hal ini dapat
memicu terjadinya surplus underwriting. Dan juga pada tahun 2016 jumlah
pendapatan sebesar Rp. 9.392.000.000-, sedangkan jumlah beban asuransi
sebesar Rp. 4.609.000.000-, hal ini juga membuktikan bahwa dana tabarru‟
lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah beban asuransi.
b. Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru’ PT SunLife
Financial Syariah
Surplus underwriting merupakan hasil pengurangan dari premi
bersih/netto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi.
Apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan
mengalami surplus. Dan apabila hasil dari pengurangan tersebut negatif, maka
perusahaan akan mengalami Defisit. Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang
sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito
bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk direct investment,
semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang
saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi
keperusahaan dalam bentuk penyertaan modal. 54
Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam
membagikan Surplus Underwriting kepada peserta (tertanggung). Salah satu
pilihannya adalah dengan mentransfer surplus underwriting tersebut ke
rekening peserta.Dalam hal pengalokasian surplus underwriting, PT SunLife
Financial cenderung memprioritaskan pada dana cadangan tabarru'.
Disamping itu, perusahaan juga membagikan surplus underwriting tersebut
kepada peserta sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
Apabila perusahaan mengalami Surplus Underwriting itu dikarenakan
peserta yang ada tidak mengalami musibah/klaim selama masa pertanggungan,
maka perusahaan akan mengalokasikan dana tersebut untuk cadangan tabarru',
dan atau dibagikan kepada perusahaan dan peserta (tertanggung). sesuai
54
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, h. 319.
Page 66
53
dengan wa‟ad/nisbah/prosentase yang disepakati, Surplus tersebut dibagikan
masing-masing kepada peserta, perusahaan, dan cadangan tabarru‟.Dalam hal
ini nisbah yang diterapkan adalah 40% : 30%: 30%. Berhubung dengan adanya
peraturan PSAK (Pedoman Standart Akutansi Keuangan) No. 108 Tahun 2009,
maka PT. SunLife Financial menerapkan nisbah atau bagi hasil sebagai
berikut: (perusahaan mendapatkan persentase 30%, peserta mendapatkan
persentase 40% dan untuk dana cadangan tabarru‟ sebesar 30%). 55
Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.18 dan Fatwa DSN
No.53 tentang pengelolaan dana tabarru‟, mekanisme alokasi surplus
underwriting Unit Syariah PT SunLife financial yaitu sesuai dengan
kesepakatan para pihak pada saat mendaftar menjadi peserta.
1) Asuransi Brilliance Hasanah Protection Plus56
Adapun pengalokasian Surplus Underwriting adalah selisih lebih total
jumlah pendapatan Dana Tabarru‟ setelah dikurangi pengeluaran Dana
Tabarru‟. dalam Produk Asuransi Brilliance Hasanah Protection Plus Peserta
berhak atas Surplus Underwriting dengan ketentuan bahwa: Polis masih dan
telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan
Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan; Surplus Underwriting
akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 (dua belas) bulan Polis
berlaku;Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran
Manfaat Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan Surplus
Underwriting; dan Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus
Underwriting.
2) Asuransi Brilliance Hasanah Maxima57
Dalam produk Asuransi Brilliance Hasanah Maxima, Peserta berhak
atas Surplus Underwriting dengan ketentuan: Polis masih dan telah berlaku
55
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018) 56
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Protection Plus, h.1. 57
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Maxima, h.1.
Page 67
54
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus
Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan; Surplus Underwriting akan
dihitung setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku; Peserta tidak pernah
mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain
nilai Dana Investasi Peserta) selama periode perhitungan Surplus
Underwriting; Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan
Surplus Underwriting; Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus
Underwriting.
Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan
dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase
pembagian (nisbah) sebagai berikut: Peserta : 40%; Pengelola : 30%;Dana
Tabarru‟ : 30%. Dalam hal Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta
lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial
yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.
3. Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera58
Dalam Produk Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera, peserta berhak atas
Surplus Underwriting dengan ketentuan bahwa: Polis masih dan telah berlaku
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus
Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan; Surplus Underwriting akan
dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;
Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat
Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan Surplus
Underwriting; dan Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus
Underwriting.
58
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera, h.1.
Page 68
55
4. Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus59
Dalam Produk Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus Peserta
berhak atas Surplus Underwriting dengan ketentuan: Polis masih dan telah
berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus
Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan; Surplus Underwriting akan
dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku; Peserta tidak pernah mengajukan klaim
atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi (selain Dana Investasi) selama
periode perhitungan Surplus Underwriting; Seluruh Kontribusi telah dibayar
lunas pada saat perhitungan Surplus Underwriting; Polis masih berlaku pada
tanggal pembayaran Surplus Underwriting.
Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan
dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase
pembagian (nisbah) sebagai berikut:Peserta : 40%, Pengelola : 30%, dan Dana
Tabarru‟ : 30%.Dalam hal Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta
lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang
memilki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.
Tabel 4.3 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ 2015
No Keterangan Tahun 2015
1 Surplus Dana Tabarru‟ Rp. 3.001.000.000-,
2 Alokasi Surplus
3 A. Peserta 40% Rp. 1.200.400.000-,
B. Pengelola 30% Rp. 900.300.000-,
C. Dana tabarru‟ 30% Rp. 900.300.000-,
Sumber: Laporan perhitungan Perubahan Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT.
SunLife Financial tahun 2015
Berdasarkan tabel 4.3 jumlah surplus dana tabarru‟ dialokasikan
dengan presentase kepada Peserta sebanyak 40% yaitu sebesar Rp.
1.200.400.000-, setelah itu dialokasikan kepada pengelola (Perusahaan
Asuransi) sebanyak 30% atau setara dengan Rp. 900.300.000-, selanjutnya
presentase untuk pengalokasian kepada dana tabarru‟ yaitu setara dengan
59
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus, h.1.
Page 69
56
pengelola (Perusahaan Asuransi) yaitu sebesar 30% yaitu sebesar Rp.
900.300.000-,. Sedangkan untuk tahun 2016 berdasarkan tabel surplus dana
tabarru‟ adalah sebesar Rp. 5.111.000.000-, dengan pengalokasian surplus
dana tabarru‟ sebagai berikut:
Tabel 4.4 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ 2016
No Keterangan Tahun 2016
1 Surplus Dana Tabarru‟ Rp. 5.111.000.000-,
2 Alokasi Surplus
3 A. Peserta 40% Rp. 2.044.400.000-,
B. Pengelola 30% Rp. 1.533.300.000
C. Dana tabarru‟ 30% Rp. 1.533.300.000
Berdasarkan tabel 4.4 jumlah surplus dana tabarru‟ dialokasikan
dengan presentase kepada Peserta sebanyak 40% yaitu sebesar Rp.
2.044.400.000 -, setelah itu dialokasikan kepada pengelola (Perusahaan
Asuransi) sebanyak 30% atau setara dengan Rp. 1.533.300.000 selanjutnya
presentase untuk pengalokasian kepada dana tabarru‟ yaitu setara dengan
pengelola (Perusahaan Asuransi) yaitu sebesar 30% yaitu sebesar Rp.
1.533.300.000-,.
Dengan melihat tabel tersebut pengalokasian surplus dana tabarru‟ pada
tahun 2015 dan pengalokasian surplus dana tabarru‟ pada tahun 2016,
presentase jumlah pengalokasian surplus dana tabarru‟ tersebut lebih banyak
masuk ke insentif peserta asuransi dikarenakan didukung oleh peningkatan
kontribusi unit usaha syariah (UUS) Sun Life yang sepanjang tahun 2016
bertumbuh sekitar 50%. Di sisi lain, pembagian surplus underwriting itu juga
menunjukkan keunggulan produk asuransi syariah kepada masyarakat. “Ini
manfaat lebih yang ditawarkan produk asuransi syariah kepada
masyarakat.”selain itu, di dalam takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling
bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri.
Sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka, PT Sun Life Financial Indonesia
terus berfokus pada nasabah dengan menerapkan nilai dan konsep syariah serta
membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan produk asuransi
Page 70
57
syariah, mendedikasikan diri untuk keberhasilan finansial setiap nasabah, dan
komitmen perusahaan kepada nasabah tidak pernah berubah. Hal ini yang
menjadi penyebab mengapa presentase jumlah pengalokasian surplus dana
tabarru‟ lebih banyak masuk ke insentif peserta. Surplus dana tabarru‟ masuk
ke insentif peserta yang akan dibayarkan langsung kepada setiap peserta yang
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan setelah
mendapat informasi dari pengelola berkaitan dengan jumlah insentif yang akan
didapati pada setiap akhir periode.60
Selanjutnya surplus dana tabarru‟ masuk ke insentif pengelola sebesar
30% karena perusahaan bertindak sebagai pengelola dana peserta, serta harus
memperhatikan risiko-risiko investasi asuransi yang mungkin terjadi,
diantaranya adalah:
1) Risiko Pasar
Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini
terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan
kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi
Peserta.
2) Risiko Likuiditas
Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat
dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera,
misalnya ketika semua Peserta melakukan penarikan
(withdrawal/surrender) secara bersamaan.
3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
(Domestik dan Internasional) Risiko yang berhubungan dengan
perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam
maupun luar negeri.
4) Risiko Pajak
60
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 71
58
Setiap penarikan Nilai Dana Investasi Peserta yang dilakukan
dalam 3 tahun pertama akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%
dari selisih lebih antara Nilai Dana Investasi Peserta yang ditarik dan total
kontribusi yang dibayarkan.
5) Risiko Lain-lain
Investasi pada produk unit link mengandung risiko,termasuk risiko
kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun
tidak langsung.
Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru‟ maupun saving
dapat digunakan akad wakalah bi al-ujrah atau mudharabah. Dengan akad
wakalah bi al-ujrah perusahaan asuransi syariah sebagai wakil tidak berhak
memperoleh bagian dari hasil investasi selain berupa fee atau ujrah karena
akad yang digunakan adalah akad wakalah,fee yang didapat juga harus
ditetapkan dalam jumlah sewajarnya atau tidak berlebihan dan telah
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari peserta.61
Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, perusahaan yang bertindak
sebagai pengelola dana peserta juga berhak untuk mendapatkan ujrah, namun
berbeda dengan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, PT Sunlife Financial
ini lebih memerhatikan kepada peserta, karena demikian, presentase surplus
dana tabarru‟ yang diberikan kepada peserta asuransi lebih banyak
dibandingkan presentase dana surplus yang diberikan kepada perusahaan yang
bertindak sebagai pengelola.Sedangkan presentase surplus dana tabarru‟ yang
masuk ke insentif cadangan tabarru‟ yaitu sebesar 30%, setara dengan
presentase yang diberikan kepada pengelola (perusahaan asuransi) masuk ke
cadangan dana tabarru‟ yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar
klaim dari sejumlah uang yang diambil dari dana tabarru‟ serta akan
dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas pihak yang diasuransikan sesuai
dengan manfaat produk.
61
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia ,h. 140.
Page 72
59
C. Analisis Kesesuaian Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ Menurut
POJK No 72/POJK.05/2016 Dan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006
1. Kesesuaian Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru’
tehadap POJK No 72/POJK.05/2016
Otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan.62
Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,
dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk
kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan menjalankan mandat undang-undang untuk
mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya
industri jasa keuangan syariah. Sebagai institusi pengawas, OJK telah
mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-
peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa
keuangan syariah.Adapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula
mengadopsi standar pengawasan yang telah diakui secara internasional. Hal
62
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: RAS, 2014), h. 55.
Page 73
60
ini untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas
yang mapan dalam menghadapi gejolak dalam sistem keuangan.63
POJK No 72/POJK.05/2016 ini mengatur tentang kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaa reasuransi dengan prinsip syariah serta
mengatur juga ketentuan-ketentuan umum regulasi yang berkaitan dengan
perasuransian syariah. Adapun POJK ini melengkapi ketentuan yang lebih
spesifik terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian. Termasuk ketentuan dalam penggunaan dan
pengalokasian surplus underwriting dana tabarru‟.
Dari pengalokasian surplus underwriting dana tabarru‟ pada Unit Syariah
PT SunLife Financial yang telah dikemukakan, penulis hendak melakukan
analisis terhadap surplus underwriting tersebut terhadap POJK No
72/POJK.05/2016 dalam hal penggunaan dana tabarru‟ dan pengalokasian
surplus underwriting dana tabarru‟, apakah metode yang digunakan oleh Unit
Syariah PT SunLife Financial ini sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip
syariah yang berlaku.
Penjelasan terhadap Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan perlakuan
Perusahaan, yaitu SunLife Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa
keuangan internasional terkemuka yang telah membangun kekuatan selama
lebih dari 150 tahun. Saat ini SunLife Financial membentuk distribusi khusus
syariah, dan Sun Life Syariah menyediakan produk asuransi yang memenuhi
prinsip syariah. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sesuai
dengan perlakuan Perusahaan, yaitu PT SunLife Financial yaitu perusahaan
asuransi yang sejak 1995, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) telah
menyediakan berbagai produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, yang
meliputi asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan
perencanaan hari tua kepada para nasabah. Ini menyatakan kesesuaian terhadap
ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut.
63
www.ojk.go.id
Page 74
61
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) berbeda dengan istilah
yang digunakan oleh PT SunLife Financial, dalam istilah yang digunakan
mendefinisikan bahwa Pihak (Yang Diasuransikan) merupakan Individu yang
diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk asuransi atas risiko dirinya
sesuai dengan manfaat produk. Lain halnya istilah lain digunakan dalam
Perusahaan yaitu Peserta yang merupakan Individu atau badan yang
mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).
Pasal 1 ayat (8) dalam penjelasannya sesuai dengan Perusahaan, bahwa
sebagai Perusahaan Asuransi Syariah, tentunya PT SunLife Financial memiliki
Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi jalannya sistem
syariah pada perusahaan tersebut. Adapun Unit Syariah PT Sunife Financial
memiliki Dewan Pengawas Syariah yaitu:
1.Prof.Dr.H.FathurrahmanDjamil,MA
2. Dra. Rini Fatma Kartika, MH
Produk-produk proteksi keuangan PT SunLife Financial meliputi
perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan kecelakaan.
Sementara untuk produk-produk asuransi yang terkait investasi, mencakup unit
link, universal life, dan asuransi dwiguna. Produk-produk tersebut ditawarkan
kepada nasabah melalui sejumlah jalur distribusi, yaitu keagenan
(konvensional dan syariah) serta kemitraan dengan bank dan penyedia layanan
telekomunikasi. Ini berarti bahwa Perusahaan sudah memenuhi ketentuan pada
bagian produk-produk yang dikeluarkan yang mengacu pada Pasal 1 ayat (9).
Pasal 1 ayat (11) sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh Perusahaan
tentang penggunaan akad, yaitu Unit Syariah PT SunLife Financial
menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam
Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah,Fatwa
DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Asuransi Syariah, dan
Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Fatwa Wakaf Manfaat
Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Dalam istilah
Page 75
62
yang digunakan oleh Perusahaan, Yang dimaksud dengan iuran tabarru adalah
bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko yang
dimasukkan ke dalam Dana Tabarru‟ untuk tujuan tolong menolong diantara
para Peserta. Definisi tersebut memiliki kesamaan pada intinya. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14).
Sedangkan dalam Pasal 2 POJK No 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip
Syariah Menerangkan bahwa: Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak
pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain
dari Perusahaan; Pemisahan asetdan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Dana Tabarru‟, Dana Tanahud, Dana Perusahaan, dan
Dana Investasi Peserta; Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk
Dana Tabarru‟, Dana Tanahud, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.
Terhadap ketentuan BAB II Pasal 2 tersebut bahwa PT SunLife
Financial Penulis menganalisa, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan
oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening
tabarru‟ dan investasi. Dana tabarru‟ dalam investasinya di pisahkan dengan
dana lainya , dana tabarru‟ di kelola oleh Perusahaan.64
Dalam mengelola Aset dan Liabilitas dipantau oleh Komite dengan
pemantauan dan arahan strategis untuk mengukur, mengontrol dan mengatur
resiko yang timbul sehubungan mengelola portofolio aset dan liabilitas
Perusahaan. Dan berdasarkan laporan bahwa Selama 2015, komite ini
memantau berbagai jenis risiko sehubungan dengan pengelolaan aset dan
liabilitas Perusahaan. Jenis risiko yang diawasi termasuk risiko suku bunga,
risiko nilai tukar, risiko permodalan, risiko kredit dan lainnya.Komite ini juga
membahas perkembangan ekonomi dan investasi dan juga panduan
operasional. Selama 2015 tidak terdapat penyimpangan yang material terhadap
64
Lihat pada Laporan Keuangan Unit Syariah PT SunLife Financial
Page 76
63
kebijakan yang telah ditentukan sehubungan dengan kegiatan pengelolaan aset
dan liabilitas.65
Selain itu dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 72/POJK.05/2016
tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
dengan prinsip syariah pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwasanya perusahaan
asuransi syariah harus dapat mempertahankan asset yang diperkenankan dalam
dana tabarru‟ dengan nilai sebesar liabilitas dana tabarru‟.maksudnya adalah
likuiditas dana tabarru‟ tidak boleh melebihi asset dana tabarru‟. Asset dana
tabarru‟ diperoleh dari kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para
pemegang polis atau peserta asuransi syariah. Sedangkan likuiditas dana
tabarru‟ adalah kewajiban perusahaan asuransi syariah. Dalam perlakuannya
pada sunlife financial, berdasarkan tabel rasio likuiditas untuk perusahaan yang
terdapat dalam laporan Sunlife Financial Indonesia Good Corporate
Governance Statement 2016 di bawah ini
Gambar 4.1 Rasio Likuiditas Untuk Perusahaan
Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 rasio likuiditas perusahaan
tidak melebihi aset dana tabarru‟ yang dapat dibuktikan dengan melihat tabel
tersebut rasio likuiditas dengan presentase 187% dan dana tabarru‟ dengan
presentase 222% ini artinya pada tahun 2015 Likuiditas Dana Tabarru‟ tidak
melebihi Asset Dana Tabarru‟. Dengan demikian, penjelasan tersebut sesuai
dengan pasal 3 ayat 3 POJK No. 2/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
65
PT Sunlife Financial, Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
Perusahaan Asuransi (Good Corporate Governance Report For Insurance Company,h. 44.
Page 77
64
Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rasio likuiditas perusahaan
lebih besar presentasenya dibandingkan dengan jumlah presentase dana
tabarru‟.
Dalam Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa Perusahaan dapat menggunkan
dana Tabarru‟ untuk:Pembayaran santunan/ klaim/ manfaat kepada pemegang
polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak
berdasarkan prinsip Asuransi Syariah; pembayaran kontribusi tabarru‟ kepada
reasuradur; pembayaran kembali Qardh kepada Perusahaan; pengembalian
Dana Tabarru‟; dan/atau biaya terkait pengelolaan aset Dana Tabarru‟.
Dalam produk-produk yang ditawarkan unit syariah PT Sunlife Financial,
yaitu terdapat istilah pihak yang diasuransikan dan penerima manfaat yang
ditunjuk, serta santunan asuransi. Dimana pihak yang diasuransikan adalah
individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk asuransi atas
risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk. Dan penerima manfaat yang
ditunjuk adalah individu yang menerima manfaat atas produk sesuai polis.
Serta santunan asuransi adalah sejumlah uang diambil dari dana tabarru‟ yang
akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas pihak yang diasuransikan sesuai
dengan manfaat produk. Jadi, pengembalian dana tabarru‟ pada produk Sunlife
digunakan untuk hal demikian yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) POJK
Nomor 72/POJK.05/2016 dimana dana tersebut diambil dari iuran tabarru‟
yang merupakan bagian dari iuran asuransi setelah dipotong ujrah pengelolaan
risiko yang dimasukkan ke dalam dana tabarru‟ untuk tujuan tolong menolong
diantara para peserta. Dengan demikian, penjelasan tersebut sesuai dengan
pasal 4 ayat (2) POJK nomor 72/POJK.05/2016.
Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah bagian surplus underwriting menjelaskan bahwa Surplus Underwriting
dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut: seluruhnya ditambahkan
ke dalam Dana Tabarru‟; sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru‟ dan
Page 78
65
sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau sebagian
ditambahkan ke dalam Dana Tabarru‟, sebagian dibagikan kepada pemegang
polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
Dalam hal ini PT. SunLife Financial mengambil alternatif kebijakan yang
ke tiga, yaitu 30% ditahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan
tabarru‟ dan yang 40 % dibagikan kepada peserta selanjutnya dibagikan ke
Perusahaan sebesar 30% sebagi pengelola dana tabarru dan akad ini
menggunakan akad wakalah bil ujrah. Dalam kaitannya dengan pembagian
tersebut, peserta dapat menerima surplus underwriting dana tabarru‟ atau
dalam istilah PT. SunLife disebut surplus sharing. Surplus Underwriting adalah
selisih lebih total jumlah pendapatan Dana Tabarru‟ setelah dikurangi
pengeluaran Dana Tabarru‟. Peserta berhak atas Surplus Underwriting dengan
ketentuan: Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada
saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan;
Surplus Underwriting akan dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku; Peserta
tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi
(selain Dana Investasi) selama periode perhitungan Surplus Underwriting;
Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas padasaat perhitungan Surplus
Underwriting; Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus
Underwriting.
Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan
dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase
pembagian (nisbah) sebagai berikut: Peserta : 40%; Pengelola : 30%; Dana
Tabarru‟ : 30%. Dalam hal Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta
lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang
memilki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.66
Dengan
demikian, pernyataan mengenai pendistribusian surplus underwriting
perusahaan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) POJK
Nomor 72/POJK.05/2016 dengan mengambil alternatif yang ketiga yaitu
66
Ringkasan Informasi Produk Asuransi Syariah SunLife Financial
Page 79
66
sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru‟, sebagian dibagikan kepada
pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
Sedangkan Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 menjelaskan
bahwa Pemegang polis atau peserta yang menerima Surplus Underwriting
sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus
Underwriting;
b. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
c. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah
kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru‟; dan
d. Tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan
Surplus Underwriting.
Dalam perlakuan terhadap surplus underwriting, PT SunLife Financial
memberikan ketentuan-ketentuan bahwa jika terdapat surplus underwriting,
Peserta berhak atas Surplus Underwriting dengan ketentuan yaitu Seluruh
Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus Underwriting;
Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat
Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan Surplus
Underwriting; dan Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan
pada saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan.
Dengan demikian, penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan
surplus underwriting tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 72/POJK.05/2016.
Pasal 6 ayat (7) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 menjelaskan bahwa
dalam hal pendistribusian Surplus Underwriting kepada pemegang polis atau
peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian
yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan Surplus
Underwriting dengan pilihan sebagai berikut:
a. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru‟;
b. Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang
polis atau peserta periode berikutnya; atau
c. Memanfaatkannya untuk dana sosial.
Page 80
67
PT SunLife Financial mengambil alternatif mengambil point ke tiga
yaitu apabila Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari
Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memilki izin
dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.
Sesuai dengan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah yang tercantum pada Pasal 11 dengan rincian sebagai berikut
:Perusahaan Wajib 1) Memiliki Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru'dan Dana
Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing -masing paling
sedikit 100% dari DTMBR dan 100% dari MMBR dan 2) Menetapkan Tingkat
Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud internal serta Tingkat
Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing - masing paling sedikit 120%
dari DTMBR dan 120% dari MMBR.67
Seluruh perusahaan asuransi syariah di Indonesia wajib melaporkan rasio
solvabilitas mereka ke Pemerintah secara berkala. Cara menghitung RBC pun
dapat diketahui dengan membandingkan antara Tingkat solvabilitas dengan
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum. Untuk aturan implementasi akuntansi
pada RBC asuransi adalah PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Syariah
yang merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah
dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi yang
dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif pada 01 Januari
2010.Pengukuran RBC yang bersumber pada Dana Tabarru diatur pada PSAK
108 paragraf 03 dengan rincian :
(Butir 4)
Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru. Jika terjadi defisit dalam
underwriting, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu
sebagai pinjaman qardh akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca
serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana tabarru'.
67
Pasal 11 POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Page 81
68
Pengambilan pinjaman qardh tersebut harus berasal dari surplus dana
tabarru' yang akan datang.
(Butir 6)
Cadangan dana tabarru' merupakan cadangan yang dibentuk untuk
menutup defisit ysng mungkin terjadi di masa yang akan datang dan
memitigasi risiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saaat
dibentuk dengan jumlah sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-
hatian dengan bersumber dari surplus defisit underwriting dana tabarru'.
Gambar 4.2 Kesehatan Keuangan Dana Tabarru’ PT Sunlife Financial
Analisis RBC pada Unit Syariah PT SunLife Financial:
Risk Based Capital pada PT. SunLife Financial dapat dilihat pada
kolom D yaitu rasio pencapaian yang besarannya dinyatakan dalam prosentase.
Di tahun 2015 RBC yang dicapai adalah sebesar 142%, jika diartikan secara
sederhana nilai RBC tersebut adalah apabila seluruh peserta mengajukan klaim
maka perusahaan asuransi tersebut dapat memenuhi seluruh kewajibannya dan
masih mempunyai cadangan sebesar 42%.
Sedangkan di tahun 2016 RBC yang dicapai adalah sebesar 177%, jika
diartikan secara sederhana nilai RBC tersebut adalah apabila seluruh nasabah
mengajukan klaim maka perusahaan asuransi tersebut dapat memenuhi seluruh
kewajibannya dan masih mempunyai cadangan sebesar 77%. RBC sendiri
merupakan perbandingan antara Jumlah Tingkat Solvabilitas dengan Minimum
Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru. Peningkatan nilai RBC yang di tahun 2015
ke tahun 2016 disebabkan oleh adanya kenaikan Jumlah Tingkat Solvabilitas
Page 82
69
yang dipengaruhi oleh penurunan nilai Kekayaan yang Diperkenankan dan
selaras dengan turunnya nilai Kewajiban, serta turunnya nilai Minimum
Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru. Akan tetapi, besaran nilai RBC selama
tahun 2015 dan 2016 masih dapat dikatakan wajar. Hal ini, secara proporsi
ketentuan mencukupi > 120% . Namun tidak mengalami indikasi ekuitas yang
besar dan operasional perusahaan yang masih berjalan dengan baik.
Dari penjelasan mengenai kesehehatan keuangan perusahaan asuransi
tersebut, nilai RBC dapat memenuhi syarat dari pemerintah sebesar 120%.
Sesuai dengan pasal 11 POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah.
Mengenai laporan keuangan, diatur dalam PSAK 108 paragraf 23
mengatur bahwa Surplus underwriting dana tabarru‟ yang diterima entitas
pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus
underwriting dana tabarru‟ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai
kewajiban dalam neraca.68
Berikut adalah laporan yang dibuat PT. SunLife
Financial:
a. Surplus underwriting dana tabarru‟ yang diterima entitas pengelola
Pendapatan
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio
Investasi dana peserta xxx
Pendapatan pembagian
surplus underwriting xxx
Pendapatn investasi xxx
Jumlah pendapatan xxx
b. Surplus underwriting dana tabarru‟ yang didistribusikan kepada peserta.
Liabilitas
Penyisihan kontribusi xxx
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak xxx
Utang klaim xxx
Klaim yang sudah terjadi
68
PSAK No. 108 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Page 83
70
tetapi belum dilaporkan xxx
Penyisihan klaim xxx
Bagian peserta atas surplus underwriting
dana tabarru‟ yang masih harus dibayar xxx
Utang komisi xxx
Utang reasuransi xxx
Biaya yang masih harus dibayar xxx
Utang pajak xxx
Utang lain xxx
Jumlah liabilitas xxx
Pelaporan tersebut sudah sesuai dengan peraturan di paragraf 23 PSAK
108. Dari laporan diatas, penulis menganalisa bahwa ada beberapa sumber
pendapatan pendapatan PT. SunLife Financial. Diantaranya ada pendapatan
dari pengelolaan operasional asuransi, pendapatan pengelolaan portofolio
investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus undewriting seperti
halnya yang telah disinggung di atas, dan pendapatan investasi.
Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau
pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup
informatif. Berdasarkan lampiran 3 PSAK 108 dan lampiran B PSAK 101,
penyajian Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru‟ yang
lengkap terdiri atas:
a. Kontribusi bruto
b. Bagian reasuransi atas kontribusi
c. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak
d. Penerimaan kontribusi untuk periode berjalan
e. Pembayaran klaim bruto
f. Bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto
g. Perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim)
h. Perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar
i. Penyisihan teknis
j. Beban pengelolaan asuransi
k. Pendapatan investasi
l. Surplus atau defisit underwriting dana tabarru‟
m. Penyesuaian surplus atau defisit yang siap didistribusikan
n. Surplus defisit yang siap didistribusikan
Page 84
71
Ilustrasi berdasarkan PSAK 108
PT. Asuransi Syariah “X”
LAporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1
Pendapatan Asuransi
Kontribusi bruto xxx
Ujrah pengelola (xxx)
Bagian reasuransi (atas risiko) (xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (xxx)
Jumlah pendapatan asuransi xxx
Beban Asuransi
Pembayaran klaim xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)
Klaim yang masih harus dibayar xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
Reasuransi dan pihak lain (xxx)
Penyisihan teknis
Beban pengelola asuransi xxx
Jumlah beban asuransi xxx
Surplus (Defisit ) Neto Asuransi xxx
Pendapatan Investasi
Total pendapatan Investasi xxx
-/- Beban pengelolaan portofolio investasi xxx
Pendapatan investasi neto xxx
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru‟ xxx
Penyesuaian surplus (defisit) yang siap didistribusikan
Penambahan
Kontribusi periode sebelumnya yang diterima
pada periode berjalan secara kas xxx
Klaim reasuransi periode sebelumnya yang
diterima pada periode berjalan secara kas xxx
Pengurangan
Kontribusi periode berjalan yang belum diterima
secara kas (xxx)
klaim reasuransi periode berjalan yang belum
diterima secara kas (xxx)
Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru‟
siap didistribusikan xxx
Page 85
72
Ilustrasi berdasarkan PSAK 101
PT. Asuransi Syariah “X”
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1
Pendapatan Asuransi
Kontribusi bruto xxx
Ujrah pengelola (xxx)
Bagian reasuransi (xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (xxx)
Jumlah xxx
Beban Asuransi
Pembayaran klaim xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)
Klaim yang masih harus dibayar xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
reasuransi dan pihak lain (xxx)
Penyisihan teknis xxx
Jumlah xxx
Surplus Neto Asuransi xxx
Pendapatan Investasi
Total pendapatan Investasi xxx
Beban pengelolaan portofolio investasi xxx
Jumlah xxx
Surplus Underwriting Dana Tabarru‟ xxx
Dengan demikian, dapatlah diberi penjelasan bahwa hasil
surplus/defisit dana tabarru‟ adalah:
(Pendapatan Asuransi – Beban Asuransi + Pendapatan Investasi)
Dibawah ini adalah laporan surplus / defisit underwriting dana tabarru‟
yang di sajikan PT SunLife Financial Tahun 2015-2016
Tabel 4.5
Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Untuk Tahun Yang
Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2015 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO URAIAN 2015 2016
1 PENDAPATAN ASURANSI
2 Kontribusi Bruto 53.068 73.787
3 Ujrah Pengelola (43,365) (59.994)
4 Bagian Reasuransi (Atas Risiko) (3,352) (4.144)
5 Perubahan Kontribusi yang Belum menjadi (52) (257)
Page 86
73
Hak
6 Jumlah Pendapatan 6,300 9.392
7 BEBAN ASURANSI
8 Pembayaran Klaim 3.634 7.719
9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan
pihak lain
(754) (3.298)
10 Klaim yang masih harus dibayar 709 (513)
11 Klaim yang masih harus dibayar yang
ditanggung reasuransi dan pihak lain
- -
12 Penyisihan teknis 6 701
13 Beban Pengelolaan Asuransi - -
14 Jumlah Beban Asuransi 3,594 4.609
15 Surplus (defisit) Neto Asuransi 2.706 4.783
16 PENDAPATAN INVESTASI
17 Total Pendapatan Investasi 295 328
18 Dikurangi: Beban Pengelolaan Portofolio
Investasi
- -
19 Pendapatan Investasi Neto 295 328
20 Surplus (Defisit) Underwriting Dana
Tabarru‟
3.001 5.111
Berdasarkan tabel 4.5 laporan keuangan Surplus (Defisit)
Underwriting Dana Tabarru‟ Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal Per 31
Desember 2015 dan 2016 Di atas, jika dibandingkan dengan laporang
keuangan ilustrasi yang terdapat dalam PSAK 108 dengan PSAK 101, dapat
diberi kesimpulan bahwa PT SunLife Financial dalam penyajian laporan
surplus/defisit underwriting dana tabarru‟ lebih mengacu dan sesuai pada
PSAK 101. Karena jika dilihat dengan laporan yang disajikan pada PSAK 108,
ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT SunLife
Financial, diantaranya yaitu Akun Penyesuaian surplus/defisit yang
siapdidistribusikan; penambahan surplus underwriting dana tabarru‟ yang
berisi Kontribusi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan
secara kas, Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima pada periode
berjalan secara kas; pengurangan surplus underwriting dana tabarru‟ yang
berisi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas, klaim
reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas.
Page 87
74
2. Kesesuaian Pembagian Surplus Underwriting terhadap Fatwa DSN-MUI
Prinsip serta karakter utama dari asuransi syariah adalah adanya unsur
tolong-menolong antar peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi
syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana tabarru‟. Dana tabarru‟ ini
yang digunakan untuk menolong peserta lain ynag sedang mengalami musibah.
. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pengawasan
tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan
Syariah untuk tetap berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Demikian pula
dalam hal pengalokasian surplus underwriting, pengalokasian surplus
underwriting haruslah sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan,
agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dewan Syariah Nasional dalam
mengawasi pelaksanaan akad tabarru‟ dan surplus underwriting agar sesuai
dengan prinsip syariah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional
No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟ pada asuransi syariah dan
reasuransi syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry beliau
menegaskan bahwa:69
“Sejak didirikannya Unit Usaha Syariah, PT SunLife Financial sudah
menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pedoman dalam
melaksanakan asuransi syariah, begitu pula Fatwa DSN MUI No.
21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah,Fatwa DSN MUI No.
53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Asuransi Syariah, dan Fatwa DSN
MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi
dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah telah diterapkan oleh
PT SunLife Financial.”
Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad Tabarru‟ pada
Asuransi Syariah dalam bagian ketentuan hukum menjelaskan bahwa :
69
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 88
75
1. Akad Tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi.
2. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang
dilakukan antar peserta pemegang polis.
Dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum, Unit Syariah PT SunLife
Financial dalam mekanisme operasionalnya, mengimplementasikan akad
tabarru‟, yaitu yang dituangkan dalam bentuk iuran tabarru‟, adapun yang
dimaksud dengan iuran tabarru‟ dalam PT SunLife Financial adalah bagian
dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko yang
dimasukkan ke dalam Dana Tabarru‟ untuk tujuan tolong menolong diantara
para Peserta.70
Ini membuktikan bahwa akad tabarru‟ telah digunakan pada
semua produk Unit Syariah PT SunLife Financial sehingga dapat dikatakan
bahwa PT SunLife Financial sudah menerapkan ketentuan angka 1 bagian
pertama dari ketentuan hukuk fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah yang menyatakan
bahwa akad tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk
asuransi syariah.
Adapun praktek bahwa akad tabarru‟ dilakukan antar peserta pemegang
polis dapat dilihat dari tata cara pengajuan klaim. Misalnya klaim untuk
meninggal dunia, berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Lampiran
Ringkasan Informasi salah satu produk sunlife mengenai tata cara pengajuan
klaim pada produk yaitu:71
*Dokumen-dokumen klaim
• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai
Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:
Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi
lengkap dan benar (asli);
70
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018) 71
Lampiran Ringkasan Informasi Produk Asuransi PT SunLife Financial
Page 89
76
Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi lengkap dan benar
(asli);
Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan
rekening tujuan pembayaran;
Polis (asli);
Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima
Manfaatyang ditunjuk, atau pihak yang mengajukan klaim
(salinan);
Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal
oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak
Yang Diasuransikan Meninggal Dunia di luar negeri;
Akta Kematian dari catatan sipil (salinan dan dilegalisasi);
Laporan pemeriksaan jenazah (Visum Et Repertum) atau otopsi dari
Dokter yang berwenang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal
dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
Surat Keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan
meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar
(salinan dandilegalisasi);
Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan
dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
(salinan);
Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah
(salinan);
Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.
Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa
dari Penerima Manfaat yang ditunjuk (asli);
Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam lampiran tersebut, salah satu
persyaratan untuk mengajukan klaim adalah polis. Oleh karena demikian polis
dapat dijadikan bukti bahwa seseorang tersebut benar-benar merupakan peserta
dari PT SunLife Financial. Di dalam polis dijelaskan mengenai ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan asuransi yang telah disepakati antara peserta
asuransi dan pengelola (Perusahaan). Praktek pada SunLife Financial tersebut
sesuai dengan ketentuan angka 2 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa
DSN No. 53 yang menyebutkan bahwa akad tabarru‟ pada asuransi adalah
semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad Tabarru‟ pada
Asuransi Syariah dalam bagian ketentuan akad menjelaskan bahwa :
Page 90
77
1. Akad Tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar
peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru‟, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru‟ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan.
Ketentuan yang terdapat dalam bagian ketentuan akad menjelaskan
bahwa akad tabarru‟ pada asuransi syariah dan reasuransi syariah adalah akad
yang dilakuan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan
pengertian dana tabarru‟ yang dicantumkan dalam Lampiran Ringkasan
Informasi Produk Asuransi SunLife adalah Bagian dari Iuran Asuransi setelah
dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru‟
untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta. Berdasarkan pengertian
tersebut, secara substansial sama dengan pengertian tabarru‟ yang terdapat
pada fatwa DSN no.
Yusuf Qardhawi mengartikan tabarru‟ sama dengan hibah. Tabarru‟ secara
hukum fiqhiyah juga masuk dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu
definisi hibah disebutkan bahwa:72
“hibah dalam pengertian umum adalah bertabarru‟ dengan harta untuk
kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.
Jadi, menurut definisi di atas dapat dikatakan bahwa dana tabarru‟ yang
merupakan akad hibah apabila telah diberikan tidak boleh diambil kembali.
Perumpamaannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas r.a73
ع اث عجبس قبل: قبل انج )ص(: انعبئذ ف هجته بنكهت قء ثى عىد ف قئه ص.
72
Ma‟ruf Amin, Solusi Berasuransi, h. 71. 73
M Nashiruddin Al-Albani, ringkasan, h. 467
Page 91
78
“orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/diberikan
kepada orang lain, adalah sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian
makan kembali muntahannya tersebut.”
Apabila dana hibah telah diberikan maka tidak boleh diambil kembali.
Hal ini berbeda dengan impelementasi yang dilakukan oleh SunLife Financial,
dimana SunLife Financial menerapkan sistem pengembalian dana tabarru‟.
Adapun mengenai pengembalian akan terjadi apabila tidak ada klaim selama
polis masih berlaku, dan juga apabila Polis masih berlaku pada tanggal
pembayaran Surplus Underwriting.Namun pengembalian dana tersebut bukan
diambil dari dana tabarru‟ yang telah diberikan, akan tetapi peserta
memperoleh dana yang berasal dari surplus underwriting dana tabarru‟. Surplus
Underwriting adalah selisih lebih total jumlah pendapatan Dana Tabarru‟
setelah dikurangi pengeluaran Dana Tabarru‟.74
Surplus underwriting dana tabarru‟ tersebut merupakan hak peserta secara
individu karena berasal dari hasil investasi dana tabarru‟setelah dikurangi
untuk cadangan tabarru‟ dan ujrah untuk pengelola yang telah mewakili
peserta untuk mengelola dana tabarru‟ tersebut. Pada implementasi di PT
SunLife Financial yang memberikan pengembalian dana surplus underwriting
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang melarang
adanya pengembalian dari dana tabarru‟ yang telah diberikan.
Angka 2 dalam ketentuan akad Fatwa DSN No 53 menjelaskan bahwa
dalam akad tabarru‟, harus disebutkan sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban
masing-masing peserta secara individu; hak dan kewajiban antara peserta
secara individu dalam akun tabarru‟ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; dan syarat-syarat lain yang
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Di dalam polis yang menyepakati antar peserta dengan perusahaan PT
SunLife Financial, polis tersebut yang merupakan akad di dalamnya berisi
ketentuan-ketentuan yaitu identitas peserta, jangka waktu manfaat asuransi,
74
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 92
79
kontribusi, cara pembayaran, objek, klausula-klausula seperti klausula
penghentian polis, pengembalian surplus, klausula resiko, dsb.75
Mengenai kedudukan para pihak dalam akad tabarru‟ yang dijelaskan
dalam fatwa DSN No53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Asuransi Syariah
bahwa: Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang
akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa
musibah; Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana
tabarru‟ (mu‟amman/mutabarra‟ lahu, نه سع يتت/ي يؤ ) dan secara kolektif
selaku penanggung (mu‟ammin/mutabarri‟-.(سع يتت/ي يؤ; Perusahaan
asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah,atas dasar akad wakalah dari
para peserta selain pengelolaan investasi.
Dalam ketentuan yang terdapat pada PT SunLife Financial terdapat istilah
yang disebut dengan santunan asuransi yang merupakan sejumlah uang
diambil dari dana tabarru‟ yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi
atas pihak yang diasuransikan sesuai dengan manfaat produk. Dan terdapat
istilah iuran tabarru‟ yang merupakan bagian dari iuran asuransi setelah
dipotong ujrah pengelolaan risiko yang dimasukkan ke dalam dana tabarru‟
untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. Hal ini sesuai dengan
ketentuan mengenai kedudukan para pihak dalam akad tabarru‟ butir 1 Fatwa
DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Asuransi Syariah yang
menyatakan bahwa dalam akad tabarru‟, peserta memberikan dana hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa
musibah.
Hal ini diperkuat dengan adanya hadis yang menunjukkan arti tolong
menolong dan saling membantu antar sesama muslim yang sedang terkena
musibah. Yaitu :
75
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 93
80
ه وسههى يثم ب قبل: قبل سسىل للا صهه للا عه ه للا ع ثشش سض ث ب انع هى ع ف تىاد ؤي ان
هش وان ه عضى تذاع نه سبئش انجسذ ثبنسه هى وتعبطفهى يثم انجسذ إرا شتك ي . )أرشهه وتشاح ح
1166انجخبسي } })
“Diriwayatkan dari Nu‟man bin Bisyr r.a., dia berkata, „Rasulullah saw. telah
bersabda, „Orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi bagaikan satu
tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa
tidur dan turut merasakan sakitnya.” (HR. Bukhari [6011])
Sesuai dengan butir ketiga bagian kedudukan para pihak yang
mengatakan bahwa Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah,atas
dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Dalam hal
ini PT Sunlife berperan sebagai Pengelola dana tabarru‟ serta dana investasi
dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah sesuai kesepakatan dengan para
pihak serta tertuang di dalam polis.76
Adapun mengenai Pengelolaan yang terdapat dalam fatwa DSN No. .
53/DSN-MUI/III/2006 Yaitu dinyatakan bahwa:
1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan
oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana tabarru‟ harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru‟ menjadi hak kolektif peserta dan
dibukukan dalam akun tabarru‟.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat
memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad
Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan
akad wakalah bil ujrah.
Mengenai pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah, PT SunLife
Financial bertindak sebagai lembaga yang berperan sebagai perusahaan dalam
mengelola dana dengan mendapatkan ujrah yang telah disepakati. Hal ini
sesuai dengan ketentuan butir satu di atas.
Bahwa pengelola berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan.
Melalui akad wakalah, para peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk
mengelola dananya dalam hal antara lain seperti kegiatan administrasi,
76
Harry harmandar, Wawancara (Jakarta, 9 Maret 2018)
Page 94
81
pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio
risiko, pemasaran dan investasi.77
Dalam ketentuan sunlife, iuran asuransi atau yang bisa disebut dengan
kontribusi terdiri dari iuran tabarru‟ dan ujrah pengelolaan risiko yang akan
dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, jenis kelamin dan santunan asuransi.
Dimana iuran tabarru‟ merupakan bagian dari iuran asuransi setelah dipotong
ujrah pengelolaan risiko yang dimasukkan ke dalam dana tabarru‟ untuk
tujuan tolong menolong diantara para peserta. Mengenai ujrah pengelolaan
risiko yaitu ujrah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko
yang dipotong dari iuran asuransi. Dana yang diinvestasikan oleh sun life
melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang
berwenang yang merupakan nilai aktiva bersih atau nilai aset, keuntungan
maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi dana investasi
dikurangi ujrah.78
Hal ini sesuai dengan ketentuan butir 2 dan 3 mengenai
pengelolaan yang menyatakan bahwa pembukuan dana tabarru‟ harus terpisah
dari dana lainnya, hasil investasi dari dana tabarru‟ menjadi hak kolektif
peserta dan dibukukan dalam akun tabarru‟. Nilai dana investasi peserta
merupakan harga unit dikalikan jumlah unit pada polis. Dimana harga unit
merupakan harga nilai aktiva bersih suatu dana investasi dibagi dengan jumlah
seluruh unit setiap sub dana investasi. Harga unit setiap sub dana investasi
yang dipasarkan sun life dipublikasikan di beberapa surat kabar.
Mengenai ketentuan penggunaan surplus underwriting dana tabarru‟,
dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 53 bahwa jika terdapat surplus underwriting
atas dana tabarru‟, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru‟.
77
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2017),
h.279. 78
Ringkasan Informasi Produk Asuransi SunLife Syariah
Page 95
82
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta
sepanjang disepakati oleh para peserta.
Pada SunLife Financial, Bapak Harry menjelaskan mengenai
pembagian surplus underwriting yaitu surplus underwriting terhadap dana
tabarru‟ ini kemudian dibagi dan dialokasikan untuk peserta 40%, untuk
pengelola 30%, dan untuk dana tabarru‟ 30%. Langkah ini sesuai dengan isi
fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006, yaitu salah satu dari beberapa alternatif
yang dapat dilakukan ketika terdapat surplus underwriting dana tabarru‟ yaitu
disimpan sebagian sebagai dana cadangan tabarru‟ dan dapat dibagikan
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang
disepakati oleh peserta.
Hal ini sesuai teori yang dikatakan oleh Muhammad Syakir Sula, bahwa
surplus dana tabarru‟ dapat dibagikan kembali kepada peserta sebagai suatu
bonus.79
Namun apabila dana tabarru‟ tidak mencukupi untuk membayarkan
klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan
bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan
hasil pembagian dari 30% Surplus Underwriting. Akad yang dilakukan antara
peserta dan operator adalah akad qard. Pinjaman ini tidak dikenai bunga.
Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengambilkan
dari iuran tabarru‟ yang memang berguna untuk membantu peserta yang
mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam
paragraf 24 PSAK 108 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/ III/2006
tentang akad tabarru‟ pada Asuransi Syariah pada poin ketujuh.
79
Muhammad Syarkir Sula, Asuransi Syariah (Life&General), h.227.
Page 96
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perlakuan dana surplus underwriting menurut POJK NO. 72
/POJK.05/2016 dan fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 mengenai
perlakuan surplus underwriting jika terdapat surplus underwriting atas
dana tabarru‟, maka boleh dilakukan beberapa cara yaitu yang pertama
adalah dapat diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru‟, dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko, dan cara lainnya dapat disimpan sebagian
sebagai dana cadangan serta dapat dibagikan sebagian lainnya kepada
perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para
peserta.
2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.18, No.
11/PMK.010/2011 dan Fatwa DSN No. 53 tentang pengelolaan dana
tabarru‟, mekanisme alokasi surplus underwriting unit syariah PT Sunlife
Financial yaitu sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat
mendaftar menjadi peserta, sesuai dengan persentase pembagian (nisbah)
yaitu peserta memperoleh sebesar 40%, pengelola sebesar 30%, serta
dana tabarru‟ sebesar 30%.
3. Terdapat kesesuaian pada pembagian surplus underwriting yang
dilakukan oleh PT SunLife Financial dimana peserta memperoleh sebesar
40%, pengelola sebesar 30%, serta dana tabarru‟ sebesar 30%. Langkah
ini sesuai dengan isi fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 maupun
POJK No. 72/POJK.05/2016 yaitu salah satu dari beberapa alternatif
yang dapat dilakukan ketika terdapat surplus underwriting dana tabarru‟
yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan tabarru‟ dan dapat
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta
sepanjang disepakati oleh peserta. Secara teori, adanya pengembalian
Page 97
84
dana tabarru‟ ini tidak sesuai, namun dalam hal ini pengembalian dana
tersebut adalah bonus yang diberikan oleh Perusahaan kepada peserta
asuransi. namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dalam
ketentuan tersebut, yaitu mengenai penyajian laporan yang disajikan pada
PSAK 108, ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan
keuangan PT SunLife Financial.
B. Saran
1. Bagi perusahaan agar lebih transparan lagi mengenai pemberitahuan
informasi khususnya terkait penggunaan surplus underwriting dana
tabarru‟ karena hal tersebut sangat krusial. Dan khususnya untuk
meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan dan
meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga akan lebih banyak lagi
jumlah nasabah dan pendapatan premi tabarru‟.
2. PT SunLife Financial sebagai perusahaan yang bergerak di bidang
asuransi jiwa lebih meninjau kembali pada peraturan yang tercantum
dalam POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001, dan Fatwa DSN MUI
Nomor 53 Tahun 2006 Serta memperbarui informasi-informasi terkait
regulasi tersebut.
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah, pengawasan yang lebih teliti serta lebih
mensosialisasi informasi yang belum disampaikan kepada perusahaan
terkait hal-hal yang penerapannya masih belum sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI maupun Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengenai pembagian surplus
underwriting dana tabarru‟.
Page 98
85
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Fahmi Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Ciputat: Lembaga
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008
Ali, AM Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis, Dan Praktek. Jakarta: Kencana, 2004.
Al-Albani, M. Nashiruddin. Ringkasan Shahih Muslim, diterjemahkan Elly
Latifah. Depok: Gema Insani, 2008.
Amin, Ma‟ruf. Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. Jakarta:
Salamdani, 2009.
Amrin, Abdullah. Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2011.
Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah
Asuransi Konvensional .Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006.
Anwar, Khoiril. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga Serangkai,
2007.
Arthesa, Ade. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT Indeks
Kelompok Gramedia, 2006.
Billah, Mohd Ma‟sum. Konteksualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern
Tinjauan Hukum Dan Praktek. Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2010.
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan
Nasional No.21/DSN-MUI/X/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah, (Jakarta: 2006).
Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‟ Pada Asuransi Syari‟ah (Jakarta:
DSN, 2006).
Dewan Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ED
revisi PSAK 108, Jakarta, 2015.
Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp; Perasuransian
Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.
Ganie, A. Junaedy. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
Page 99
86
Hadi, Ahmad Chairul. Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum dan
Sistem Operasionalnya. Ciputat: UIN Press, 2015.
Hasan, Nurul Ichsan. Pengantar Asuransi Syariah. Ciputat: Referensi, 2014.
Hermansyah. Hukum perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: PT Kencana, 2012.
Iqbal, Muhaiman Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. Depok: Gema Insani,
2006.
Ismanto, Kuat Asuransi syari'ah: tinjauan asas-asas hukum Islam. Jakarta:
Pustaka Pelajar, 2009.
Janwari, Yadi. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT
Kencana, 2015.
Nopriansyah, Waldi. Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga.
Yogyakarta: ANDI, 2016.
Qardhawi, Yusuf. Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam, Diterjemahkan Abu Sa‟id Al-
Falahi Dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Halal Dan Haram Dalam
Islam. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
Rahman, Asmak Ab et al. Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemporari
.Kuala Lumpur: Universiti of Malaya, 2008.
Sastrawidjaja, Man Suparman. Hukum Asuransi. Bandung: PT Alumni Bandung,
2010.
Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media,
2017.
Suma, Amin Muhammad. Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional. Ciputat:
Kholam, 2006.
Sula, M. Syakir. Asuransi syariah (Life and general) Konsep Dan Operasional.
Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: RAS, 2014.
Jurnal-jurnal:
Muh Fudhail Rahman, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-
Adalah, Vol X, No. 1 (2011), h. 27.
Page 100
87
Ela Patriana & Rijal Assidiq Mulyana, “Prosedur Underwriting Bancassurance
dan Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga” , Jurnal
Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, Januari 2012, hlm. 126.
Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Mangala, “Implementasi Akuntansi Akad
Wakalah bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 198:
Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga”, Jurnal Addin, Vol. VIII, No. 1,
Februari 2014, hlm. 61.
Hidayatulloh, “Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian”, Jurnal Salam : Jurnal
Filsafat dan Budaya Hukum, Vol I, No. 2 (2014), h. 222.
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “ Penetapan Target Premi Asuransi Untuk
Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” .Jurnal
Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2009, h. 33
Miftahul Ulum,”Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan
Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga”, Jurnal Al-Iqtishad,Vol II, No. 1
(2010), h. 137.
Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru‟ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi
Umum Syariah Di Indonesia”,Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia,Vol IX, No. 1 (2012), h. 44
Web:
“Sejarah dan Perkembangan Asuransi di Indonesia” , 2 November 2015 diakses di
asura.co.id dari https://www.asura.co.id/blog/sejarah-dan-
perkembangan-asuransi-di-indonesia, diakses pada hari Kamis Tanggal 9
November 2017 pukul 18.00.
“Perkembangan Perusahaan Asuransi di Indonesia”, 4 Mei 2016 diakses di
www.askrida.com dari http://www.askrida.com/perkembangan-
perusahaan-asuransi-di indonesia.html#.WgRQJDujfIU diakses pada hari
Kamis Tanggal 9 November 2017 pukul 19.20.
Page 101
88
Divisi Statistik dan Riset Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Data
bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016, di akses pada 16
Februari 2018
Muhammad Mahbubi Ali, asisten peneliti International Sharia Research Academy
(ISRA) dan Mahasiswa pada program CharteredIslamic Finance
Professional (CIFP) INCEIF, Malaysia dalam artikelnya yang berjudul
“Dilema Distribusi Surplus di Asuransi Syariah”.
Pengertian Dana Tabarru‟, Sanabila.Com All About Life, diakses dari
http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html pada 25
Maret 2018
Muhammad Mahbubi Ali, asisten peneliti International Sharia Research Academy
(ISRA) dan Mahasiswa pada program CharteredIslamic Finance
Professional (CIFP) INCEIF, Malaysia dalam artikelnya yang berjudul
“Dilema Distribusi Surplus di Asuransi Syariah”.
PT SunLife Financial Indonesia, Tentang Sun Life Financial Indonesia, diakses di
https://www.sunlife.co.id
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Tentang SunLife Financial Indonesia, di akses
di http://aaji.or.id/Perusahaan/sun-life-financial-indonesia
SunLife Financial Syariah, Konsep SunLife Syariah, diakses di
http://www.sunlifesyariah.net
PT SunLife Financial Indonesia, Struktur Organisasi/Organization Stucture 2018
pdf.
PT SunLife Financial Indonesia, Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi (Good Corporate Governance
Report For Insurance Company), 2016 pdf.
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Protection Plus pdf.
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Maxima pdf.
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera pdf.
Page 102
89
PT Sunlife Financial Syariah, Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan
Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus pdf.
PT Sunlife Financial Syariah, Laporan Keuangan Unit Syariah Per 31 Desember
2016 dan 2015 pdf.
www.ojk.go.id
Peraturan-peraturan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang
Perasuransian
POJK Nomor 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 108 Tentang Akuntansi
Transaksi Asuransi Syariah Bab 14
Kamus Besar Bahasa Arab
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah
PSAK No. 108 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Wawancara pribadi dengan Bapak Harry Harmandar selaku Sales Development
Manager (SDM) PT SunLife Financial Syariah pada tanggal 9 Maret 2018
bertempat di Menara SunLife, Kuningan Jakarta Selatan