Hak Atas Kekayaan IntelektualHak Merek dan Indikasi Geografis,
serta Persamaan dan perbedaan Perlindungan dan Pelanggaran Hak
Merek
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rozak, A.Sastra, MADisusun Oleh
:1. Ade Irma Rahmawati (1113096000002)2. Amalia Rahawati
(1113096000021)3. Satrio Nugroho (1113096000023)4. Yudia Pangesti
Ningrum (1113096000025)
Program Studi KimiaFakultas Sains dan TeknologiUniversitas Islam
Negeri (UIN) Syarif HidayatullahJakarta2014Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, berupa iman, ilmu, dan kesehatan, sehingga
pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik
dan tanpa hambatan yang berarti.Tujuan dari penulisan Makalah ini
adalah untuk memberikan informasi Kepada Pembaca mengenai hak merek
dan indikasi geografis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya
bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah HAKI(Hak Atas Kekayaan
Intelektual) yaitu bapak Abdul Razak. Maka, penulisan Makalah ini
tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan Terima Kasih kepada dosen pembimbing bapak Abdul Razak
yang telah membimbing dalam pembuatan Makalah ini. Tak ada gading
yang tak retak, Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini
masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan makalah yang lain
nantinya.Akhir kata semoga Laporan ini dapat berguna khususnya bagi
penyusun dan juga Umumnya bagi pembaca makalah ini.Tangerang,
Nopember 2014
Penyusun
Merek dan Indikasi GeografisA. Definisi MerekMerek, adalah tanda
yang berfungsi untuk membedakan suatu produk dari produk sejenis
yang ada di pasar. Tujuan pemberian tanda itu adalah agar konsumen
bisa mengenali asal atau produsen dari produk tersebut atau
mengenali mutu, fungsi, keunikan, atau kelebihan dari produk
tersebut. Dalam banyak sektor perdagangan, merek menjadi penting
karena itulah yang menarik konsumen untuk membeli produk tersebut.
Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mau bersusah payah dan
mengeluarkan uang banyak untuk membangun atau mempertahankan
reputasi mereknya. Kepemilikan merek bersifat privat, karena
penetapan suatu tanda sebagai merek terjadi akibat kesengajaan oleh
produsen produk tersebut dan bukan karena ditetapkan oleh
masyarakat. Pemegang hak merek berkepentingan untuk mencegah
mereknya ditiru/dipalsu, karena produk peniru apalagi palsu
tersebut dapat mengurangi pendapatannya atau mengerosi
reputasinya.Istilah tanda dalam konteks merek tidak sama dengan
yang diatur dalam konteks indikasi geografis. Dalam konteks merek,
tanda tersebut yang penting adalah harus memiliki daya pembeda.
Dalam konteks indikasi geografis, tanda tersebut harus menunjukkan
daerah asal dari suatu produk; sedangkan produknya itu sendiri
harus menunjukkan ciri dan kualitas tertentu yang dihasilkan oleh
faktor lingkungan geografis, yang meliputi faktor alam, faktor
manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Jika tanda
dalam merek diberikan oleh produsen produk, maka tanda dalam
indikasi geografis diberikan oleh masyarakat. Adalah suatu hal yang
hampir mustahil untuk mengetahui siapa anggota masyarakat yang
pertama kali mencetuskan nama tersebut. Yang jelas dalam praktek
perdagangan, tanda itu dipergunakan untuk membedakan dengan produk
yang sejenis dari daerah lain.
Undang-undang Merk dan Indikasi GeografisUNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2001TENTANGMEREKBAB VIIINDIKASI GEOGRAFIS
DAN INDIKASI ASALBagian PertamaIndikasi GeografisPasal 561)
Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang
yang dihasilkan.Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah
terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:a. Lembaga yang
mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan yang terdiri atas:1. Pihak yang mengusahakan barang
yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;2. Produsen barang
hasil pertanian;3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau
hasil industry4. Pedagang yang menjual barang tersebut;b. Lembaga
yang diberi kewenangan untuk itu;c. Kelompok konsumen barang
tersebut;2) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku
secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran
indikasi geografis.3) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:a.
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum,
atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai
sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau
kegunaannya;b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai
indikasi geografis4) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.5)
Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34
berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)6) Indikasi-geografis terdaftar mendapat
perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas
yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas
indikasi-geografis tersebut masih ada.7) Apabila sebelum atau pada
saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda
dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak
mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda
tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda
tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.8) Ketentuan mengenai
tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 57(1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat
mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa
hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta
pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa
hak tersebut.(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada
pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran
untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta
memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan
secara tanpa hak tersebut.
Pasal 58Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana
dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.
Bagian KeduaIndikasi AsalPasal 59Indikasi asal dilindungi
sebagai suatu tanda yang:a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1),
tetapi tidak didaftarkan ataub. semata-mata menunjukkan asal suatu
barang atau jasa
Pasal 60Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal
58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas
indikasi-asal.Dalam pengaturan UU Merek 2001, obyek indikasi
geografis tidak dibatasi secara tegas hanya berupa hasil alam.
Karena UU tersebut mengatur bahwa dari tiga kelompok masyarakat
yang berhak mengajukan permohonan indikasi geografis, salah satunya
adalah pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
Itu berarti bahwa obyek indikasi geografis dapat mencakup hasil
budaya. Pengaturan demikian menjadi membingungkan, karena obyek
hasil budaya masyarakat lokal sesungguhnya dapat pula dianggap
sebagai folklor. Persoalannya adalah pengaturan untuk folklor tidak
menggunakan UU Merek, tetapi menggunakan UU Hak Cipta. Tidak hanya
itu, pengaturan dalam UU Hak Cipta seolah-olah hanya mencakup
folklor dalam pengertian lagu dan tarian saja, padahal pengertian
mengenai folklor lebih luas dari itu.Persoalan lain dari pengaturan
mengenai indikasi geografis adalah inkonsistensi. Dalam sistem
hukum merek, perlindungan hukum pada pemilik merek baru efektif
jika yang bersangkutan telah mendaftarkan mereknya tersebut.
Artinya, tanpa pendaftaran maka ditinjau dari segi hukum merek
kedudukan hukum dari pemilik merek dalam mengantisipasi kompetitor
atau lawan bisnisnya menjadi agak lemah. Terlepas dari kekurangan
yang ada, policy dari pengaturan tersebut jelas. Tetapi dalam
konteks indikasi geografis, apa yang dikehendaki oleh pembuat UU
menjadi tidak jelas. Karena mereka menyatakan bahwa indikasi
geografis yang tidak didaftarkan disebut indikasi asal; dan
pemegang atas hak indikasi asal punya hak yang sama dengan pemegang
hak atas indikasi geografis. LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS(1) Tanda
merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya
yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi
oleh Indikasigeografis.(2) Barang dapat berupa hasil pertanian,
produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.(3) Tanda dilindungi
sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar
Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.(4)
Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik
umum.(5) Tanda hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.
INDIKASI-GEOGRAFIS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARIndikasi-geografis
tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan
pendaftarannya:a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;b. menyesatkan
atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal
sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;c. merupakan
nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas
tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; ataud.
telah menjadi generik. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
INDIKASI-GEOGRAFISIndikasi-geografis dilindungi selama
karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi
diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih
ada.
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN(1) Permohonan diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya
dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat
Jenderal.(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal.(3) Pemohon terdiri atas:a.lembaga yang
mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, terdiri atas:1. pihak yang mengusahakan barang hasil
alam atau kekayaan alam;2. produsen barang hasil pertanian; 3.
pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;
atau4. pedagang yang menjual barang tersebut;a. lembaga yang diberi
kewenangan untuk itu; ataub. kelompok konsumen barang tersebut.(4)
Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai
berikut:a. tanggal, bulan, dan tahun;b. nama lengkap,
kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; danc. nama lengkap dan alamat
Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.(5) Permohonan
harus dilampiri:a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa; danb. bukti pembayaran biaya.(6) Permohonan harus
dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:a. nama
Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;b. nama barang
yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;c. uraian mengenai
karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan
barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang
hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.d.
uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor
manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh
terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;e.
uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang
dicakup oleh Indikasi-geografis;f. uraian mengenai sejarah dan
tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk
menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk
pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;g.
uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan,
dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap
produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau
membuat barang terkait;h. uraian mengenai metode yang digunakan
untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dani. label yang
digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.(7) Uraian
tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh
Indikasi-geografis harus mendapat rekomendasi dari instansi yang
berwenang. TATA CARA PEMERIKSAAN Pemeriksaan Administratif(1)
Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas
kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
Permohonan.(2) Dalam hal Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.(3) Dalam hal
terdapat kekuranglengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar
kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat
pemberitahuan.(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi
dalam jangka waktu tiga bulan, Direktorat Jenderal memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa
Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita
Resmi Indikasigeografis.(5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik
kembali, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal
tidak dapat ditarik kembali. Pemeriksaan Substantif(1) Dalam waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya
kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal akan meneruskan
Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(2) Tim Ahli
Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap
Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal diterimanya Permohonan.(3) Pemeriksaan substantif
dilaksanakan berdasarkan ketentuan.(4) Dalam hal Tim Ahli
Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi
ketentuan pendaftaran, Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan
usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis
didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis. (5) Pemeriksaan
substantif dikenakan biaya. (6) Biaya pemeriksaan substantif harus
dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.(7)
Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan
dalam jangka waktu tersebut, Permohonan dianggap ditarik
kembali.(8) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu
Indikasi-geografis dapat didaftar, Tim Ahli Indikasi-geografis
mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi
yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku
Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan
dari Tim Ahli Indikasi-geografis.(9) Dalam hal Tim Ahli
Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan
dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya
dengan menyebutkan alasannya.(10) Dalam waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan,
Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan
tersebut dengan menyebutkan alasannya.(11) Dalam hal Pemohon atau
Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka
waktu, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan
Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau
melalui Kuasanya.(12) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan
tanggapan atas penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan
tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan
tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(13) Tim Ahli
Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak diterimanya tanggapan.(14) Dalam hal Tim Ahli
Indikasi-geografis menyetujui tanggapan, Direktorat Jenderal
mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan
usulan keputusan, dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.(15) Dalam
hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan,
Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak
Permohonan.(16) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan
penolakan kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan
alasannya.(17) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang
telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik
kembali.(18) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan
penolakan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada
Komisi Banding Merek.(19) Biaya untuk mengajukan permohonan banding
ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan
permohonan banding tersebut. PENGUMUMAN(1) Dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya
Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat
Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi
Indikasi-geografis.(2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk
didaftar Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat
nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat
Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan
abstrak dari Buku Persyaratan.(3) Dalam hal Indikasi-geografis
ditolak, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat
nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat
Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan
pendaftarannya.(4) Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
KEBERATAN DAN SANGGAHAN(1) Selama jangka waktu pengumuman,
terhadap Indikasi geografis yang diumumkan, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada
Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar
biaya.(2) Keberatan harus memuat alasan dengan disertai bukti yang
cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.(3) Keberatan dapat pula
diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh
Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.(4) Dalam hal
terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan,
mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau
Kuasanya.(5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan
terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan
keberatan dimaksud. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF ULANG(1) Dalam hal
terdapat sanggahan, Tim Ahli Indikasigeografis melakukan
pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan
memperhatikan adanya sanggahan.(2) Pemeriksaan substantif ulang
diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan.(3) Dalam
hal tidak terdapat keberatan, Direktorat Jenderal melakukan
pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum
Indikasi-geografis. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif
ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui
Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.(5) Dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan
penolakan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada
Komisi Banding Merek.(6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif
ulang, keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal
melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum
Indikasi-geografis.(7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan
substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan
tersebut dalam Berita Resmi Indikasigeografis PEMAKAIAN DAN
PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS Pemakai Indikasi-Geografis(1) Pihak
Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus
mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat
Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.(2)
Produsen, harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi
dari instansi teknis yang berwenang.(3) Dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan,
Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai
Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan
mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi
Indikasi-geografis. Pengawasan Terhadap Pemakai
Indikasi-Geografis(1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil
pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang
berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal
bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang
yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.(2) Hasil
pengawasan, harus memuat bukti beserta alasannya.(3) Dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil
pengawasan, Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan
tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(4) Dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan,
Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan
menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal,
termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat
Jenderal.(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diterimanya hasil pemeriksaan, Direktorat Jenderal memutuskan
tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan
pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.(6) Dalam
hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan
terhadap Pemakai Indikasigeografis terdaftar, Pemakai
Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai
Indikasigeografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak
untuk menggunakan Indikasi-geografis.(7) Keberatan terhadap
pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan
melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diterimanya keputusan pembatalan tersebut.(8) Dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan
Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita
Resmi Indikasi-geografis.(9) Penghapusan Pemakaian
Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai
Indikasigeografis yang bersangkutan.(10) Dalam hal Penghapusan,
maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar
Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan
sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.(11)
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diputuskannya penghapusan, Direktorat Jenderal mengumumkan
keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
CONTOH INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI DIRJEN HKI: Beras
Adan Krayan: diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adan (2011) Susu
Kuda Sumbawa: didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa
(2011) Madu Sumbawa: didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa
(2011) Kangkung Lombok: didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas
Kangkung Lombok (2011) Kopi Kintamani Bali: diajukan oleh
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), (2008)
Persamaan dan Perbedaan Sistem Perlindungan dan Pelanggaran
Merek PELANGGARAN HAK MEREK
Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan
keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan
tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal
dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya
telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan
sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala
lokal. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara berikut
ini :1) Praktek peniruan merek dagang2) Praktek pemalsuan merek
dagang3) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik
berkenaaan dengan sifat dan asal usul merek.Pemilik merek terdaftar
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak
menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, seperti yang
dicantumkan dalam UU Merek Tahun 2001 tentang gugatan ganti rugi
dalam pasal 76 dikatakan bahwa :1) Pemilik merek terdaftar dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak
menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa :a. Gugatan
ganti rugi, dan /ataub. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan merek tersebut.2) Gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan NiagaYang dimaksud dengan
persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh
adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan merek
yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi
antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat
dalam merek tersebut.Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung,
tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau
jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya
lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek
secara sah. Yang dimaksudkan kata tanpa hak dalam kalimat diatas
yaitu merek yang digunakan tergugat tidak terdaftar serta mempunyai
persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Hak pemilik
merek terdaftar untuk menggugat tuntutan ganti rugi terhadap orang
lain yang menggunakan mereknya adalah merupakan konsekuensi dari
sistem yang dianut dalam undang-undang Merek No. 15 tahun 2001
yaitu sistem konstitutif dimana hak atas merek diberikan kepada
pemilik merek terdaftar bukan pada merek tidak terdaftar.Gugatan
sebagaimana disebutkan diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga
gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi
Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan
pemilik Merek yang bersangkutan. Adapun beberapa pasal yang
mengenai gugatan terhadap pelanggaran merek oleh penerima Lisensi
Merek terdaftar seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001,
Pasal 77 dan 78 yang berbunyi :
Pasal 77Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang
bersangkutan.Pasal 781) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk
mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek
atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan
tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau
perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara
tanpa hak.2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang
yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan
bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan
setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Gugatan atas pelanggaran merek tersebut diajukan kepada
Pengadilan Niaga, seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001
pasal 79, yaitu :Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat
diajukan kasasiPenyerahan barang yang menggunakan merek secara
tanpa hak merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun secara
hokum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk
dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih
tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang
memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.
Kasasi merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap
putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Dengan
ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga pendidikan formal
untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan
luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa
pembatalan lembaga peradilan.
TATA CARA GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREKSesuai dengan UU Merek
Tahun 2001 Pasal 76, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :a.
Gugatan ganti rugi, dan/ ataub. Penghentian semua perbuatan yang
berkaitan dengan penggunaan merek tersebut Selain penyelesaian
gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa
melaluiArbitraseatau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan
bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim
Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu
tentang :1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan
pelanggaran hak merek2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan
dengan pelanggaran merek tertentuUndang-undang merek memberikan
ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama
pada keseluruhannya atau yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk
perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Adapun tata cara
pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan
sebagai berikut:1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan
kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal
atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Ketua
Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat
Pengadilan Niaga itu berada.2. Sebagai pengecualian atas gugatan
yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili
tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah
Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan
pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada
penggugat diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani
panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
gugatan. Kecuali dinyatakan lain yang dimaksud dengan panitera
dalam Undang-Undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri
atau Pengadilan Niaga.4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan
kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan.5. Dalam jangka waktu paling
lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan,
Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.6.
Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.7.
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari
setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud
dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Niaga.8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan
paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah
Agung.9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih
dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya
hukum.10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana di maksud diatas
wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14
hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
Daftar PustakaKansil, CST. 1997. HAK MILIK INTELEKTUAL: Hak
Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Sinar Grafika Offset:
Jakarta.Margono, Suyud. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia. Ghalia
Indonesia: Bogor.Saidin, OK. 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.Pasal 56
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 pasal
60.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang
Indikasi-geografis pasal 1 pasal 27.Ramadhan, Andri. 2014.
Contoh-contoh Kasus Pelanggaran HAK dan Merek.
andriramadhan-andriramadhan.blogspot.com. Diakses pada 2 Oktober
2014, 13.20 WIB.