Meraih Kemandirian Penyandang Cacat Netra bersama UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang Oleh : Dra. Ismi Wardani Pekerja Sosial Madya UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang alam proses pembangunan nasional, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penyandang cacat (people with disabilities) adalah salah satu kelompok warga yang merupakan pengguna (user) dan salah satu populasi dalam kelompok yang berkepentingan (stakeholders) yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan. D Berdasarkan data perkiraan yang ada pada Departemen Sosial, di Indonesia angka prosentase yang digunakan dalam perhitungan jumlah penyandang cacat adalah 3,11 % dari jumlah penduduk Indonesia, yang diperoleh sebagai hasil penelitian (random sampling) dan kriterianya ditentukan oleh Departemen Sosial. Dari segi prosentase, jumlah ini nampaknya kecil, akan tetapi secara absolut angka 3,11 % ini akan mencapai sekitar 5,5 juta penduduk Indonesia yang menyandang cacat. Di Propinsi Jawa Timur jumlah penyandang cacat pada tahun 2005 adalah 82.389 orang, 16.271 orang diantaranya adalah tunanetra. (Data Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,1995). Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat netra adalah sama dengan warga negara lainnya 1
16
Embed
Meraih Kemandirian Penyandang Cacat Netra Bersama UPT RSCN Malang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Meraih Kemandirian Penyandang Cacat Netra bersama UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang
Oleh : Dra. Ismi WardaniPekerja Sosial Madya UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang
alam proses pembangunan nasional,
seluruh warga negara Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang, sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya.
Penyandang cacat (people with disabilities)
adalah salah satu kelompok warga yang merupakan pengguna (user) dan salah satu
populasi dalam kelompok yang berkepentingan (stakeholders) yang ikut menentukan
keberhasilan pembangunan.
D
Berdasarkan data perkiraan yang ada pada Departemen Sosial, di Indonesia angka
prosentase yang digunakan dalam perhitungan jumlah penyandang cacat adalah 3,11 % dari
jumlah penduduk Indonesia, yang diperoleh sebagai hasil penelitian (random sampling) dan
kriterianya ditentukan oleh Departemen Sosial. Dari segi prosentase, jumlah ini nampaknya
kecil, akan tetapi secara absolut angka 3,11 % ini akan mencapai sekitar 5,5 juta penduduk
Indonesia yang menyandang cacat. Di Propinsi Jawa Timur jumlah penyandang cacat pada
tahun 2005 adalah 82.389 orang, 16.271 orang diantaranya adalah tunanetra. (Data Dinas
Sosial Propinsi Jawa Timur,1995).
Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran
penyandang cacat netra adalah sama dengan warga negara lainnya dan sesuai dengan
amanah UUD 1945 pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, peningkatan dan penggalian
potensi para penyandang cacat, termasuk penyandang cacat netra merupakan upaya
penting yang wajib dilaksanakan sehingga dapat didayagunakan untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
1
Dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan para penyandang cacat yang
disebabkan karena kondisi ketidakberdayaannya untuk menjangkau fasilitas umum, atau
kelangkaan sistem sumber pelayanan khusus bagi penyandang cacat, maka berbagai bentuk
usaha yang bersifat fasilitatif dan advokatif perlu diupayakan bersama baik oleh pemerintah
maupun masyarakat sehingga para penyandang cacat dapat menikmati hidup yang lebih
bermanfaat dan bermartabat.
Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang
cacat netra adalah sama dengan warga negara lainnya dan sesuai dengan amanah UUD
1945 pasal 27 ayat (2). Oleh karena itu, peningkatan dan penggalian potensi para
penyandang cacat, termasuk penyandang cacat netra merupakan upaya penting yang wajib
dilaksanakan sehingga dapat didayagunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPT) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Propinsi
Jawa Timur di bidang penyantunan, rehabilitasi, bantuan, bimbingan, pengembangan dan
resosialisasi penyandang cacat netra.
UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang menyelenggarakan berbagai kegiatan
preventif dan protektif (pencegahan dan perlindungan), remedial (penyembuhan), promotif
dan development (pemberdayaan dan pengembangan). Upaya tersebut mencakup berbagai
aspek kehidupan dan penghidupan yang selayaknya diperoleh seorang warga negara.
UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang mempunyai fungsi : Pelaksanaan
penyantunan dan rehabilitasi, Pelaksanaan penyaluran dan bimbingan lanjut, Pelaksanaan
praktek pekerjaan sosial di bidang Rehabilitasi Cacat Netra, Pelaksanaan ketatausahaan dan
pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam hal ini pelayanan
yang diberikan berupa serangkaian bimbingan dan rehabilitasi sosial yang meliputi
pembinaan fisik, mental, sosial, psikososial, advokasi, latihan ketrampilan kerja, resosialisasi
serta pembinaan lanjut sehingga pada akhirnya para penyandang cacat netra mampu
berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
2
UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang, mulai berkiprah di Propinsi Jawa Timur
pada tahun 1954 yang dirintis oleh Inspeksi Sosial Propinsi Jawa Timur dengan nama
Tempat Latihan Kerja dan berlokasi di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 1960 telah diubah
namanya menjadi Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tuna Netra (P3KT) Budi
Mulyo dan untuk selanjutnya dipindahkan ke Kediri pada tahun 1966.
Oleh karena berbagai keterbatasan yang ada di P3KT Kediri mulai dari lahan, daya
tampung, aksesibilitas, serta semakin berkembangnya permasalahan tuna netra baik secara
kuantitas maupun kualitas, maka sekali lagi lokasi usaha rehabilitasi cacat netra ini
dipindahkan ke Malang pada tahun 1976 dengan jangkauan pelayanan meliputi Jawa Timur
dan Indonesia bagian Timur, kemudian dengan SK MENSOS RI No. 41/HUK/ KEP/XI/1979
namanya diubah menjadi PRPCN (Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra) "Budi Mulyo"
Malang. Untuk selanjutnya pada tahun 1995 mengalami pergantian nama kembali menjadi
PSBN (Panti Sosial Bina Netra) "Budi Mulya" Malang. Pada tahun 2003 diubah untuk yang
kesekian kalinya menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Bina Cacat Netra (PRSBCN) “Budi Mulya”
Malang berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2003.Terakhir, dengan
berjalannya PP No. 41 Tahun 2007 PRSBCN kembali mengalami perubahan nomenklatur
menjadi UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Setelah bergulirnya otonomi daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
3
GEDUNG KANTOR
GAMBARAN UMUM
UPT REHABILITASI
SOSIAL CACAT NETRA
MALANG
terjadi pembaharuan kelembagaan dimana PRSBCN “Budi Mulya” beralih statusnya dari
Panti Sosial milik Departemen Sosial yang semula melayani penyandang cacat netra dari
wilayah Jawa Timur dan Indonesia bagian timur (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, dan Sulawesi Selatan) menjadi Panti Sosial milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa
Timur dimana dari sisi legalitas organisasi termuat dalam Perda Propinsi Jatim No. 14 Tahun
2002, dengan ruang lingkup pelayanan khusus bagi para penyandang cacat netra yang
berasal dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur saja.
Dalam Bab VIII Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 dijelaskan
bahwa tugas UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra adalah melaksanakan sebagian tugas
Dinas dalam rehabilitasi sosial cacat netra, sedangkan fungsinya meliputi pelaksanaan
program kerja UPT; pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, kegiatan
pelayanan,rehabilitasi dan pembinaan lanjut ; penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial,
bimbingan umum kepada klien, kerjasama dengan instansi/pihak terkait, pengembangan
metodologi pelayanan dan rehabilitasi, penyebarluasan informasi pelayanan,
penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga dan masyarakat, pelayanan masyarakat,
ketatausahaan serta tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Potensi Panti
Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang
memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari : Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut, 26
orang staf (13 orang merangkap instruktur), 17 orang Pekerja Sosial merangkap instruktur,
15 orang tenaga harian lepas dan Satpol PP.
Disamping pegawai , tenaga harian lepas yang bertugas melayani permakanan klien,
dan tenaga Satpol PP, UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang juga menjalin kerjasama
dengan beberapa instruktur dari luar seperti guru agama Islam dan guru agama Kristen, guru
ketrampilan karawitan, serta guru kesenian.
4
Lahan dan gedung :
UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang berdiri diatas lahan seluas 4000 M2, yang
dimanfaatkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan seperti Gd. kantor, Gd. Pamer hasil