menuju negara kebangsaan modern_SBY.pdf

MENUJU

NEGARA KEBANGSAAN

MODERN

Wawasan Kebangsaan dan Indonesia Masa Depan

Susilo Bambang Yudhoyono

Menuju Negara Kebangsaan ModernWawasan Kebangsaan dan Indonesia Masa Depan

Penulis : Susilo Bambang YudhoyonoPenerbit : Brighten PressCetakan Pertama : Maret 2004Cetakan Kedua : Mei 2004

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Menuju Negara Kebangsaan Modern Wawasan Kebangsaan danIndonesia Masa Depan, penulis, Susilo Bambang Yudhoyono,cet. 2 Jakarta65 + xii ; 11 x 15,5 cmISBN : 979-96431-7-1

vMASALAH negara kebangsaan dan wawasan ke-bangsaan memang telah menjadi isu yang sangatpokok di Indonesia dewasa ini. Meski dampaknyatidak terlalu kasat mata sebagaimana dampak ma-salah-masalah ekonomi dan politik, namun justrupada soal negara kebangsaan dan wawasan kebang-saan inilah terletak inti masalah yang dihadapi Indo-nesia. Menyangkut negara kebangsaan, misalnya,pertanyaan yang sering muncul adalah: masih rele-vankah keberadaan negara kebangsaan? Sedangkansoal wawasan kebangsaan, banyak hal yang sekarangmengundang pertanyaan. Misalnya, soal cita-citayang hendak dituju negara kebangsaan kita ini.Atau

Pengantar penerbit

vi

pertanyaan yang menyangkut pijakan bersama yangdimiliki sebagai sebuah bangsa. Pendek kata, masa-lah negara kabangsaan dan wawasan kebangsaanadalah masalah visi, misi, dan tujuan.Tanpa ketiga-nya, tak ada bangsa yang sanggup bertahan danmenjadi bangsa besar di muka bumi ini.

Brighten Institute melihat penulis memaparkandengan gamblang dan inspiratif visi, misi, dan tujuanIndonesia ke depannya. Untuk itulah BrightenInstitute memutuskan untuk menerbitkan paparanpenulis menjadi berbentuk buku, dengan tujuanagar ide-ide yang disampaikannya bisa menjangkaupublik yang lebih luas. Seperti diucapkan sendirioleh penulis di akhir paparannya bahwa setelah me-ngemukakan inti pemikirannya, kini saatnya sayajuga belajar dari seluruh warga bangsa, maka daribuku ini diharapkan lahirnya tukar gagasan yang se-gar dan kreatif mengenai masalah wawasan kebang-saan: masalah yang bukan cuma menyangkut eksis-tensi diri kita sekarang ini, melainkan yang terpen-ting justru eksistensi kita dan anak-cucu kita dimasa depan.

Brighten Institute

vii

BANGSA Indonesia sedang menghadapi tahapanyang sangat penting dalam perjalanan sejarahnya.Berbagai perubahan yang bersifat internal maupuneksternal tidak dapat dipungkiri akan berpengaruhpada tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masadepan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh sikap,keputusan, dan tindakan kita dalam menyikapi ber-bagai perubahan tersebut. Pengalaman bangsa sela-ma menghadapi masa krisis multi-dimensi, yang di-awali oleh krisis moneter, menyiratkan pentingnyapemahaman yang benar tentang wawasan kebangsa-an kita serta arah perjalanan bangsa ke depan.

Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar

Prakata Penulis

viii

merupakan syarat keharusan untuk dapat mengelo-la perubahan agar mampu menghasilkan bangunbangsa dan negara seperti yang kita cita-citakanbersama. Perubahan lingkungan internal dan eks-ternal yang dihadapi suatu bangsa senantiasa memi-liki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yangdiuntungkan dan ada pihak yang dirugikan olehadanya perubahan itu. Tanpa adanya pemahamanwawasan kebangsaan yang benar, perubahan ling-kungan tersebut akan sulit dikelola dan dimanfaat-kan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dannegara.

Perubahan merupakan suatu keniscayaan bagisetiap bangsa. Namun bagaimana bangsa tersebutmenghadapi perubahan, di sanalah letak perbedaanbangsa yang maju dengan bangsa yang terus ter-tinggal dan terbelakang. Suatu bangsa akan lebihmudah menghadapi dan mengelola perubahan apa-bila telah ada pengertian dan pemahaman yangbenar dalam wawasan kebangsaannya.Tulisan ring-kas ini memang dimaksudkan untuk memberikansumbangan pemikiran tentang wawasan kebangsaanyang sangat penting bagi perjalanan hidup bangsaIndonesia ke masa depan.

ix

Wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yangbersifat statis dan tak berubah dari waktu ke waktu,sebaliknya ia bersifat dinamis. Namun bukan berartijuga wawasan kebangsaan tersebut dapat diubah-ubah sekehendaknya. Seperti halnya bangun suaturumahtangga, ada bagian yang tidak mudah untukdiubah dan ada bagian yang relatif mudah berubah.Komitmen untuk hidup bersama dan saling menya-yangi dan mengasihi merupakan landasan yangseharusnya tetap menjiwai perjalanan rumahtangga.Di atas landasan yang kokoh inilah rumahtanggamengarungi suka-duka kehidupan, dan dalam per-jalanannya ada berbagai hal yang berubah. Satu halyang tetap adalah komitmen anggota rumahtanggauntuk hidup bersama saling mengasihi, dan ini di-wujudkan dalam menghadapi perubahan-perubah-an yang terjadi.

Perjalanan bangsa Indonesia ke depan, menuruthemat saya, seharusnya juga tetap berlandaskan padakomitmen bersama seperti tertuang dalam DasarNegara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Ber-bagai perubahan yang terjadi hendaknya dihadapidengan sikap yang bijaksana. Perjalanan sejarah ke-bangsaan Indonesia dan nilai-nilai dasar kebangsaan

xperlu tetap menjadi acuan dalam menyikapi peru-bahan. Hanya dengan cara inilah kita dapat selamatdan membangun bangsa Indonesia sebagai bangsayang besar dan modern.

Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima ka-sih kepada para scholars Brighten Institute -ter-utama kepada Saudara Joyo Winoto, Ph.D.yangmembantu mengolah paparan yang saya sampaikandalam sebuah seminar tentang masalah kebangsaandi Lemhanas menjadi sebuah buku. Selain itu sayaberterima kasih kepada saudara Aziz Ahmadi, KurdiMustofa, M. Jauhar Arifin, dan juga Ronny Agus-tinus dari Brighten Institute yang telah membantumerakit dan merancang sampul buku serta meng-urus pencetakannya.

Akhir kata, saya persembahkan buku ini kepadasegenap rakyat Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono

xi

Pengantar Penerbit v

Prakata Penulis vii

Pendahuluan 1

Negara Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan 10

Acuan Pemikiran Negara Kebangsaan 10

Masalah Wawasan kebangsaan 13

Tujuan Negara Kebangsaan Indonesia 22

Nilai-Nilai Dasar yang Melandasi Tujuan Negara 22

Konstruksi Indonesia Masa Depan 25

Tantangan dan Ancaman Potensial 36

Langkah dan Agenda Ke Depan 57

Penutup 64

Daftar Isi

1MENGEMBANGKAN negara kebangsaan Indo-nesia yang berkelanjutan merupakan tugas terbesaryang kita hadapi pasca kemerdekaan. Ia merupakaninti perjuangan generasi-generasi pasca kemerde-kaan: generasi 45, generasi 66, generasi 78, generasi98, dan generasi-generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan negara kebangsaan disini sejalan dengan arti kata nation-state yang sering-kali diterjemahkan sebagai negara kebangsaan, ne-gara-nasional atau negara bangsa. Sedangkan pe-ngertian negara kebangsaan mengacu pada penger-tian negara kebangsaan sebagaimana dinyatakanoleh Bung Karno dalam pidato tentang Pancasila

Pendahuluan

2tanggal 1 Juni 1945. Di sana dinyatakan bahwa ke-bangsaan kita adalah dalam pengertian nationalestaat, suatu sistem kebangsaan yang terikat pada ta-nah air Indonesia.

Sementara itu saya mengartikan negara kebang-saan Indonesia yang berkelanjutan sebagai a sus-tainable Indonesia. Dalam pengertian ini makanegara kebangsaan Indonesia dimaknai secara lebihdinamis, tetapi tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dasar dan konsensus dasar pendirian negarakita. Artinya, perjalanan kenegaraan harus menyan-darkan diri pada proses kesejarahannya.Tetapi ber-samaan dengan itu tetap memiliki ketajaman dankecerdasan kolektif untuk memposisikan negaradalam perspektif kekinian serta dengan arahan masadepan yang jelas.

Oleh karena itu kita harus cerdas untuk me-mosisikan negara kita dalam percaturan dunia tanpaharus mengorbankan kepentingan-kepentingandasar dari rakyat, bangsa, dan negara kita. Pertanya-annya, kapan kita mampu bersikap dan berbuat se-macam ini? Hal ini mungkin terjadi jika wawasankebangsaan kita bersifat inklusif, dalam pengertianterbuka dan memiliki kesanggupan menyatukan

3atau mempersatukan.Tentu menyatukan dan mem-persatukan dalam pengertian yang dinamis, sebagai-mana tercermin dari makna kata Bhinneka Tung-gal Ika. Dalam konteks ini maka wawasan kebang-saan kita harus mampu mengintegrasikan nilai-nilaiuniversal kemanusiaan dan nilai-nilai dasar sertakontemporer yang berkembang dalam masyarakatkita sendiri.

Untuk itu kita harus berjuang menjadikan ne-gara kita negara yang kuat dan terhormat. Negarayang mampu menyejahterakan rakyatnya secaraberkeadilan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tum-buh subur dalam kehidupan kebangsaan dan ke-rakyatan kita. Dan dalam negara yang seperti itukita akan mampu berperan secara aktif dalam per-caturan internasional dan regional dalam keseta-raan. Dalam situasi yang berkembang seperti itumaka kita akan mampu berperan aktif dalam per-caturan politik, ekonomi dan budaya internasionaldan global.

Bagaimanapun wujud negara kebangsaan yangberkelanjutan adalah cita-cita kemerdekaan. Lebihdari itu, ia bahkan mendasari perjalanan panjangperjuangan rakyat untuk memerdekakan diri dari

4penjajahan. Kemudian ia juga mendasari konsensusbersama lahirnya negara Proklamasi 17 Agustus1945. Dalam perjalanannya, negara kebangsaan yangberkelanjutan juga menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai dan jati diri rakyat secara kolektif.

Pendek kata, ia adalah inti perjuangan kita sejakmasa lalu, sekarang dan yang akan datang. Mengapaia menjadi inti perjuangan? Ini karena kita berang-kat dari suatu keyakinan bahwa hanya dalam negarakebangsaan Indonesia yang berkelanjutanlah makanilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional dapat diwu-judkan. Meskipun hal itu dibarengi dengan suatukesadaran bahwa proses perwujudannya mesti di-tempuh secara bertahap dengan melewati gelom-bang pasang naik dan pasang surut perkembangannegara dan bangsa.

Oleh karena itu, perjuangan mengembangkandan mewujudkan negara kebangsaan yang berke-lanjutan adalah perjuangan berat. Bobotnya tidakkalah beratnya dengan perjuangan untuk memerde-kakan diri dari penjajahan. Perjuangan itu sendirisekarang, antara lain, tergambar dari perjuangan un-tuk mempertahankan dan mengembangkan, ke-langsungan masyarakat Indonesia dalam wadah

5negara kesatuan. Dan karena beratnya tantanganperjuangan, maka perjuangan itu menuntut refleksidan pemaknaan yang dalam serta tak berkesudahanterhadap keseluruhan proses perjuangan kemerde-kaan negara dan bangsa.

Tidak hanya itu. Ia juga menuntut kemampuandan kapasitas yang terus berkembang untuk mewu-judkan tujuan dan cita-cita. Kemampuan pengelo-laan dan sensitivitas kebatinan yang tinggi atas re-alitas kehidupan masyarakat yang masih jauh darikemakmuran dan keadilan. Kemampuan meman-dang dan mengartikulasikan masa depan Indonesiayang terus berkembang. Begitu pula upaya tak ber-kesudahan untuk menjadikan Indonesia sebagainegara kebangsaan modern. Dan tentu saja kecer-dasan yang terus berkembang untuk menyikapihubungan internasional dan global yang terusberubah.

Perjuangan tersebut menjadi lebih berat lagimengingat wawasan kebangsaan telah dan akan di-tentukan oleh lebih banyak lagi faktor. Ia tidak lagisesederhana masa perjuangan kemerdekaan. Meski-pun ia masih terikat oleh akar sejarah dan nilai-nilaikolektif kita, tetapi lebih banyak lagi ditentukan

6oleh kualitas proses dan hasil pembangunan yangtelah dan akan dilakukan.

Oleh sebab itu naik turunnya wawasan kebang-saan berkorelasi dengan kualitas proses dan hasilpembangunan yang dirasakan masyarakat.Wawasankebangsaan tumbuh subur dalam alam pembangun-an yang memberdayakan dan memakmurkan secaraberkeadilan. Sebaliknya wawasan kebangsaan akanmengering, menyempit dan meluruh bila pemba-ngunan berkembang sebaliknya: tidak member-dayakan dan tidak memakmurkan.

Wawasan kebangsaan juga naik turun oleh fak-tor lain: globalisasi. Pengaruhnya terhadap perkem-bangan wawasan kebangsaan sangat besar. Di sam-ping globalisasi juga mempengaruhi kualitas prosesdan hasil pembangunan. Interaksi antara kualitaspembangunan dan globalisasi pada gilirannya jugaakan berpengaruh pada pemaknaan nilai-nilai, jatidiri, dan konsensus kebangsaan. Sedangkan hasilpemaknaannya secara lebih lanjut berpengaruh ter-hadap perkembangan wawasan kebangsaan kita.

Dinamis. Berkembang pesat. Berubah cepat.Itulah ciri-ciri lingkungan di mana upaya mewu-judkan Indonesia modern harus dimasuki. Padahal

7kondisi masyarakat masih belum berkemakmuransecara berkeadilan. Sementara tantangan terus ber-ubah dan berkembang. Pada saat yang sama harapanmasyarakat juga terus berubah dan berkembang.Konteks internasional pun terus berubah dan ber-kembang. Internasionalisasi nilai-nilai dan gaya hi-dup terus berlangsung. Semuanya ini pada akhirnyamemberikan perspektif baru dalam menuju negarakebangsaan modern yang berkelanjutan.

Semuanya itu menjadikan perjuangan pascakemerdekaan menjadi lebih berat lagi. Namun de-mikian saya yakin, kita bisa dan mampu memper-juangkannya. Indonesia modern yang berkelanjutanpada saatnya pasti terwujud. Asalkan, perjuanganyang dilakukan tidak ahistoristidak terputus dariakar perjalanan sejarah. Juga, perjuangan yang di-lakukan diletakkan dalam perspektif masa depanyang jelas.

Perjuangan berat yang disebutkan di atas akanlebih mudah dilakukan jika ia diletakkan dalam ke-rangka berpikir interaktif dari empat hal berikut,yang keseluruhannya dipandu oleh sistem nilai his-toris yang kita miliki. Keempat hal interaktif terse-but adalah :

8a. perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengannilai-nilai dasar kebangsaan yang akan menjadiacuan;

b. interaksi internasional yang melahirkan nilai-nilai kontemporer yang terus berkembang danterus berubah;

c. kondisi kehidupan masyarakat yang masih be-lum berkemakmuran dan masih belum tertatadalam suatu sistem yang berkeadilan sejak sebe-lum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan;dan

d. pengaruh globalisasi dan arah perkembanganglobalisasi ke depan.Dengan keempat pertimbangan ini maka kita

tidak perlu reaktif atas realitas kenegaraan, kebang-saan, dan kemasyarakatan yang berkembang. Begitupula kita tidak perlu terkaget-kaget dengan ke-nyataan sosial yang terjadi. Justru melalui kerangkaberpikir di atas, saya mengajak untuk secara bersamamemahami realitas kehidupan yang terjadi dansecara bersama pula mengartikulasikan masa depankita.

Berikut uraian perspektif saya mengenai ke-bangsaan Indonesia modern.Termasuk penyikapan

9saya terhadap berbagai isu kebangsaan dan kene-garaan yang berkembang. Apakah itu lahir akibatsikap konservatif, akibat realitas kehidupan masya-rakat yang belum berkemakmuran, maupun realitaskehidupan global yang sudah merubah makna-makna kedaulatan dalam kehidupan modern. Sete-lah itu akan saya ajukan agenda-agenda besar pem-bangunan menuju Indonesia modern berdasarkanprinsip dan pemikiran yang telah dikemukakan diatas.

10

Acuan Pemikiran Negara KebangsaanKALAU dalam buku ini saya mengemukakan suatukonsepsi tentang negara kebangsaan, maka perta-nyaannya pertama adalah apa yang dimaksud de-ngan istilah negara kebangsaan. Lalu kedua, menga-pa saya memilih istilah negara kebangsaan? Untukmenjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, makasaya perlu mengingatkan kembali kepada salah satupidato Bung Karno yang paling terkenal, yaitu ten-tang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni1945.

Dalam pidato tersebut, Bung Karno, antara lainmengemukakan: Ke sinilah kita semua harus menuju:

Negara Kebangsaan danWawasan Kebangsaan

11

mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumiIndonesia dari ujung Sumatera sampai ke IrianNationale Staat ini yang kemudian sering disebut dengannation state, negara nasional, negara kebangsaan.

Istilah yang dikemukakan oleh Bung Karnotersebut sebenarnya hasil dari mengkombinasikandefinisi bangsa dari Otto Bauer dan Ernest Renan,dengan pandangan kebangsaan Ki Bagoes Hadikoe-soemo atau Tuan Munandar. Otto Bauer dan ErnestRenan, sebagaimana pernah dikemukakan olehBung Karno, menekankan arti natie, nation ataubangsa lebih pada kehendak untuk hidup bersama.Sedangkan Ki Bagoes Hadikoesoemo atau TuanMunandar lebih menekan kepada persatuan antaraorang dan tempat (catatan: Bung Karno pada waktuitu setengah ingat siapa persisnya yang mengemukakan:Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Tuan Munandar)

Kombinasi dari definisi ini yang kemudiandiadopsi sebagai pengertian dari negara kebangsaan.Ini dalam pengertian bahwa yang menjadi unsurpenting dari berdirinya negara kebangsaan tidak sajakarena adanya kesamaan kehendak untuk hidup ber-sama, tetapi juga adanya persatuan orang dan tempat.Oleh karena itu kalau saya mengemukakan istilah

12

negara kebangsaan, negara nasional, nation state, ataunationale staat, maka sesungguhnya yang dimaksud-kan adalah sama dengan apa yang pernah dikemu-kakan oleh Bung Karno tersebut.

Dalam konteks ini maka bisa dikemukakanbahwa yang mengikat kita menjadi sebuah bangsasekarang ini, menjadi bangsa Indonesia, adalah kitamemiliki konsensus masa kini dan kita ingin hidupbersama di masa depan. Sedangkan sistem kebang-saan kita adalah suatu sistem kebangsaan yang ter-ikat pada tanah air Indonesia dan bukan suatu sis-tem kebangsaan yang terikat pada suatu daerah atausuatu suku.

Sejalan dengan apa yang sudah dikemukakanitu, saya juga ingin mengangkat definisi negara ke-bangsaan yang berkembang secara kontemporer.Misalnya, saya ambil satu pengertian seperti yangdikemukakan oleh Guibernau (1996). Menurutnya,bangsa adalah :

a human group conscious of formingcommunity, sharing a common cultureattached to clearly demarcated territory,having a common past and a common proj-ect for the future and claiming the right to

13

rule itself.Thus nation includes five dimen-sions : psychological, cultural, territorial,political, and historical.

Apa yang menarik dari definisi ini adalah kese-padanannya dengan pengertian yang diberikan olehBung Karno. Sebagaimana didefinisikan di situ,negara kebangsaan memiliki unsur-unsur pentingpengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusiayang memiliki kesadaran bersama untuk memben-tuk satu kesatuan masyarakat adanya kehendakuntuk hidup bersama), kebudayaan (merasa menja-di satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teri-torial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masadepan (merasa memiliki sejarah dan perjuanganmasa depan yang sama) dan politik (memiliki hakuntuk menjalankan pemerintahan sendiri). Jadi da-lam negara modern dan dalam telaah kontemporerbangsa-bangsa, apa yang disampaikan oleh BungKarno tentang negara kebangsaan ternyata masihsepenuhnya relevan.

Masalah Wawasan KebangsaanSelanjutnya mengenai masalah wawasan kebangsa-an. Ada dua hal yang perlu kita kemukakan sehu-

14

bungan dengan wawasan kebangsaan ini. Pertama,mengapa kita masih harus berbicara tentang wawas-an kebangsaan? Yang kedua, wawasan kebangsaanIndonesia seperti apa yang hendak dituju di masadepan? Pertanyaan ini penting dikemukakan agarkita tahu betul posisi diri sehingga tidak tersesat didalam suatu rimba raya. Ketersesatan yang pada eratransisi dan reformasi ini bisa menimbulkan berba-gai disorientasi dan ketidakpastian. Dalam kaitannyadengan hal ini saya ingin mengangkat satu fenome-na yang terjadi pada masa transisi, yaitu kesalahanberfikir atau fallacy.

Selama ini banyak di antara kita, bahkan yangmengaku dirinya sebagai kaum reformis, memaknaireformasi itu hanya sebagai perubahan (change). Me-reka lupa bahwa sesungguhnya reformasi itu suatuproses, yang dalam proses tersebut selain harus dila-kukan suatu perubahan juga dipertahankan suatukeberlanjutan yang kita sebut dengan kesinambung-an (continuity).

Rasa kebencian terhadap perkembangan masalalu, yang tidak jarang disertai dengan fikiran-fikiranyang kelihatannya revolusioner, seringkali mendo-rong mencuatnya suatu anggapan bahwa semua hal

15

yang pernah ada di masa lalu sudah pasti usang,tidak reformis, dan karena itu, tidak diperlukan lagi.Sebagai gambaran, pada kurun tahun 1998-1999dan 2000-2001, amat jarang diangkat kembali hal-hal yang berkaitan dengan persoalan: KetahananNasional,Wawasan Kebangsaan, Hankamrata, StabiltasNasional, Persatuan Nasional, Kepentingan Nasional,Nasionalisme dan sebagainya. Persoalan-persoalansemacam itu seringkali dihubungkan dengan ga-gasan-gagasan yang berkembang di masa lalu. Se-hingga kalau kita mengemukakan persoalan-per-soalan seperti itu, mudah sekali dianggap tidakreformis, konservatif, sudah ketinggalan zaman dankuno. Oleh karena itu juga dianggap tidak relevanlagi berbicara tentang masalah tersebut. Hal-hal se-perti inilah yang saya maksudkan sebagai fenomenakesalahan berfikir. Pukul rata bahwa semua yangberhubungan dengan masa lalu adalah salah, buruk,tidak diperlukan, dan tidak bermanfaat lagi untukmasa depan.

Kita harus menyadari bahwa bagaimanapun re-formasi itu merupakan suatu proses. Proses menujuke suatu perubahan yang diinginkan. Sedangkanperubahan itu sendiri pada hakikatnya juga meru-

16

pakan suatu proses. Sehingga untuk mencapaiperubahan itu, tentu saja tidak akan ada jalan pintas.Kembali lagi perlu proses. Sedangkan proses (menu-ju perubahan) yang baik adalah paduan dari fungsiwaktu dan pengelolaan yang benar dan tepat atasproses perubahan itu.

Atas dasar pemahaman itu maka dalam menem-puh perjalanan reformasi, perjalanan menuju peru-bahan yang lebih baik, kita perlu terus menerus me-lakukan koreksi diri. Oleh karena itu dalam era ke-terbukaan, perubahan dan transisi ini jangan kehi-langan keyakinan diri. Lupa bahwa reformasi, bagai-manapun tetap membutuhkan suatu proses. Tetapharus melewati suatu perjalanan waktu, yang untuksampai ke tujuan yang dikehendaki memerlukanproses. Dalam hubungannya dengan hal ini, kitaharus mengerti dan menyadari bahwa ada sejumlahsistem, tatanan dan doktrin yang pada prinsipnyaharus tetap berlanjut sebagai bagian dari kesinam-bungan dalam reformasi. Sebaliknya untuk hal yangsama ada, tentu pula yang mesti dihapus, digantiatau pun dibuang.

Selanjutnya, melengkapi pertanyaan pokok se-putar masalah wawasan kebangsaan sebagaimana di-

17

kemukakan di atas, ada enam kelompok pertanyaankritis lanjutan yang perlu didialogkan dan dicarijawabannya. Enam kelompok pertanyaan kritis inipenting dikemukakan. Ini terutama untuk memacumencari jawaban yang tepat atas pertanyaan pokokdi atas. Pertanyaan pokok yang mendasari masalahwawasan kebangsaan yang sedang kita hadapi ber-sama ini. Pertanyaan pokok yang jawabannya bisabahan bagi upaya mereformulasi wawasan kebang-saan dalam kerangka kehidupan bernegara dalamjangka sekarang dan ke depan. Pertanyaan-perta-nyaan kritis itu, antara lain:

Pertanyaan kritis pertama. Mengapa kitaharus berbicara lagi tentang wawasan kebangsaan?Apakah ada ancaman dan juga degradasi terhadap-nya? Apakah perkembangan kehidupan berbangsadan bernegara ini menyimpang dari nilai, jati diridan konsensus dasar kebangsaan yang telah ditetap-kan oleh para pendiri republik?

Pertanyaan kritis kedua. Apakah pemikirandan debat yang muncul dalam era transisi dan refor-masi dewasa ini? Mari kita menengok perjalanan kebelakang sedikit, paling tidak hingga waktu enamtahun terakhir ini, suatu kurun yang disebut sebagai

18

era reformasi.Yang muncul secara menonjol adalah:(1) diskursus tentang amandemen UUD 1945; (2)perdebatan tentang pilihan negara federalisme versusunitarisme; (3) pemberian otonomi khusus untukAceh dan Papua; (4) gejala penguatan kembali pri-mordialisme dan gerakan sub-nasionalisme; (5) upayauntuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta meskipun ini tidak dalam skala yang besar.

Pemikiran dan debat yang muncul itu kemudi-an menimbulkan pertanyaan lanjutan, yaitu: apakahsemua itu bisa menjadi ancaman terhadap wawasankebangsaan dan keberlanjutan negara atau bangsaIndonesia di masa depan. Sebagai contoh,Aceh danPapua, misalnya, telah memperoleh otonomi khu-sus. Hal seperti ini sudah dianggap solusi final, jalanpolitik yang terbaik, dan karena itu, tidak ada kamusmerdeka bagi Aceh dan Papua. Meskipun begitu 2 - 3tahun yang lalu muncul wacana politik yang hangat,apakah tidak terlalu jauh memberikan status sebesaritu (otonomi khusus)?

Pertanyaan kritis ketiga. Apakah berkem-bangnya nilai-nilai universal dalam era gobalisasimemiliki pengaruh terhadap konsep wawasan ke-bangsaan? Nilai-nilai yang dianggap universal itu

19

misalnya seperti: demokrasi, HAM, lingkunganhidup, pasar terbuka, penegakan hukum (rule of law),konsep keamanan manusia (human security) dan in-tervensi kemanusiaan (humanitarian intervention), ser-ta teori kedaulatan yang baru. Misalnya saja, bagai-mana pengaruhnya terhadap wawasan kebangsaanketika nasionalisme dianggap sudah tidak relevanlagi. Anggapan ini bisa saja muncul karena adanyapenilaian bahwa faham nasionalisme sudah usangdan kuno, atau berdasarkan penilaian lain bahwaperan negara kebangsaan dalam siatem kesatuan du-nia (globalisasi) sudah merosot.

Pertanyaan kritis keempat. Apakah kebang-kitan suatu kekuatan yang dalam istilah politik dise-but sebagai ultra-nasionalisme (yang serba curigadan cenderung anti terhadap pihak asing) sertaultra-globalisme (yang cenderung memuja dan le-bih setia pada tatanan global), merupakan suatuancaman? Sedangkan keduanya, baik ultra-nasional-isme dan ultra-globalisme, boleh dikatakan telahmuncul dalam era transisi dan reformasi ini, yangpengaruhnya, sedikit banyak, turut meluruhkanwawasan kebangsaan kita.

Pertanyaan kritis kelima. Apa sesungguhnya

20

hakikat, kerangka dan bangun dasar dari wawasankebangsaan dan negara kebangsaan Indonesia dimasa kini dan masa depan? Lalu bagaimana upayanasional kita untuk memperkuat, membangun danmengembangkan wawasan kebangsaan dan negarakebangsaan Indonesia tersebut?

Pertanyaan kritis keenam. Dalam rangkamemperkuat dan membangun wawasan kebangsaandan kehidupan bernegara ke depan, bagaimana kitamenyikapi dan meletakkan berbagai isu strategis?Isu strategis itu, misalnya, seperti: (1) aktualisasi nilai,jati diri dan konsensus dasar kebangsaan negara pro-klamasi 17 Agustus 1945; (2) pikiran-pikiran baruseperti amandemen UUD 1945 dan sistem federal-isme; (3) faham dan gerakan sub-nasionalisme; (3)globalisasi dan gerakan universalisme; (4) isu tentangliberty versus security (kebebasan lawan keamanan),atau keseimbangan antara demokrasi, HAM dan civilsociety di satu pihak, dengan stabilitas, keamanan danketertiban umum di pihak yang lain.

Dalam hal ini masalahnya adalah bagaimana kitamembangun ekuilibrium atau keseimbangan ter-hadap isu-isu strategis tersebut. Lalu bagaimanakaharah dan agenda reformasi termasuk apakah

21

pengelolaan masa transisi tersebut sudah benar?Lalu kalau kita bicara tentang konsepsi kewaspadaannasional, bagaimana aktualisasinya di masa sekarang?Ini dikaitkan dengan pemahaman tentang konsepsikewaspadaan nasional di waktu lalu, yang lebihmengarah pada tuntutan untuk harus waspada ter-hadap bahaya komunisme, fundamentalisme agamadan liberalisme.

Itulah pertanyaan-pertanyaan kritis, yang ja-wabannya membutuhkan perenungan bersama.Yang pasti, tidak ada jawaban tunggal yang palingbenar terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis itu. Inikarena keluasan dan kedalaman masalah yang ter-cakup dalam persoalan wawasan kebangsaan kitasekarang ini. Sehingga selain membutuhkan pere-nungan bersama, jawaban atas pertanyaan kritis,memerlukan pula dialog bersama. Dialog yang pro-sesnya diharapkan mengarah pada terjadinya suatupertemuan pikiran untuk membangun kesepakatandan konsensus nasional yang baru di antara segenapelemen bangsa. Konsensus nasional tentang wawas-an kebangsaan dalam kerangka kehidupan berbang-sa dan bernegara di masa kini dan masa depan.

22

Nilai-Nilai Dasar yang Melandasi Tujuan NegaraKETIKA pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsaIndonesia memproklamasikan kemerdekaannya,sesungguhnya pada waktu itu kita mulai memba-ngun suatu konsensus dasar tentang negara kebang-saan dan wawasan kebangsaan. Proses membangunkonsensus dasar itu menghasilkan dan membawaPancasila, UUD 1945, NKRI serta konsepsi Bhin-neka Tunggal Ika untuk ditempatkan sebagai nilaidasar (basic values) yang melandasi keberadaan negaradan bangsa yang ketika itu baru saja merdeka. Inimerupakan momen sejarah ini sangat penting ini

Tujuan Negara Kebangsaan Indonesia

23

dan yang terbukti ikut menentukan perjalanan ne-gara dan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Selanjutnya pada masa pemerintahan PresidenSoekarno, agenda kebangsaan dan wawasan kebang-saan terus berkembang. Dalam konteks kehidupanbernegara dan berbangsa pada waktu itu, agendakebangsaan dan wawasan kebangsaan yang menon-jol, di samping nilai dasar yang sudah ada adalahpersatuan, kedaulatan dan pembentukan karakterbangsa (nation and character building). Harus diakui,dengan mengedepankan agenda kebangsaan danwawasan kebangsaan ini, Bung Karno pada waktuitu mampu mengangkat tinggi kehidupan kebang-saan. Lebih dari itu konsepsi nation and characterbuilding malahan masih terus hidup dan berlanjutmenyertai perjalanan kebangsaan hingga sekarang.

Lalu datang masa pemerintahan Pak Harto. Di-dorong oleh kebutuhan zaman maka agenda ke-bangsaan yang mengemuka pada waktu itu adalahpentingnya stabilitas, tatanan atau order, pembangun-an ekonomi dan pembangunan sistem (system build-ing). Jadi kalau Bung Karno mengedepankan pem-bangunan karakter bangsa (nation character building)maka Pak Harto melanjutkannya dengan pemba-

24

ngunan sistem (system building).Kemudian tiba zaman pemerintahan Presiden

Habibie, Gus Dur, dan Presiden Megawati. Meski-pun masa transisi ini masih terus berlangsung, nam-paknya tidak sulit untuk bersepakat bahwa agendakebangsaan yang utama adalah reformasi dan re-konstruksi, menuju ke kebangkitan kembali Indo-nesia sebagai negara kebangsaan. Dalam pandangansaya, dalam reformasi dan rekonstruksi yang memi-liki skala yang besar dan cakupan yang luas ini, disamping kita harus mampu bangkit kembali darikrisis nasional yang dahsyat, agenda-agenda besaryang oleh para pemimpin bangsa terdahulu telah di-canangkan dan dijalankan yaitu nation and characterbuilding dan system building patut terus kita mantap-kan di era reformasi ini.

Terlepas dari persoalan yang berkaitan denganperjalanan sejarah agenda kebangsaan kita, ada satupertanyaan penting tersisa yang mesti dijawab. Be-rangkat dari gambaran perjalanan sejarah agendakebangsaan kita maka ke depan Indonesia akan me-nuju ke mana? Ini pertanyaan menyangkut visi per-jalanan kebangsaan Indonesia dalam jangka depan,jangka panjang, mencakup kurun, mungkin, 20, 30

25

atau 50 tahun lagi. Inilah yang saya konstruksikandalam rumusan Indonesia masa depan. Rumusanyang mewarnai dimensi waktu dari keseluruhantema tulisan maupun judul dari buku ini.

Konstruksi Indonesia Masa DepanDalam mengkonstruksi Indonesia masa depan, yangpertama kali dipegang adalah Indonesia (masa de-pan) harus tetap Indonesia yang memiliki dan me-megang cita-cita dan tujuan semula yang rumusan-nya telah dipatrikan dalam konstitusi UUD 1945,terutama bagian pembukaan (preambul). Ini tercer-min dari dua kalimat penting yang tercantum dalamrumusan pembukaan UUD 1945 tersebut, yaitu:...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintugerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang mer-deka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, danKemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintahan Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksa-nakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde-kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

26

Yang kedua, Indonesia masa depan haruslahIndonesia yang tetap memiliki dasar negara Panca-sila. Jadi negara Indonesia adalah Negara Pancasila,bukan negara komunis, negara agama atau negaraapapun. Negara Pancasila yang dimaksudkan itu(baca: Indonesia masa depan) mampu mewujudkankeinginannya untuk menjadi negara yang stabil,adil, demokratis dan sejahtera. Negara yang memi-liki dan mampu memenuhi kriteria universal, yaitu:berkembangnya masyarakat yang baik (good society),berkembangnya perekonomian yang baik (goodeconomy), hadirnya proses-proses politik yang baik(good political process) dan terpeliharanya lingkunganyang baik (good environment).

Begitu pula negara Indonesia ke depan juga ha-rus memenuhi syarat dan bisa dikategorikan sebagainegara sukses. Dalam abad informasi sekarang inimaka yang disebut negara sukses adalah negara-ne-gara memiliki beberapa ciri atau syarat. Pertama,negara yang bersangkutan mampu menjaga kelang-sungan dan keberlanjutannya. Dalam konteks Indo-nesia masa depan hal ini harus tercermin dari ada-nya kelangsungan dan keberlanjutan eksistensi Ne-gara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

27

Kedua, negara yang bersangkutan mampu me-wujudkan keadilan dan kebebasan. Pengertian danpemahaman terhadap kata kebebasan (freedom) disini tidak boleh terlepas dari sesuatu pembatasanyang sifatnya mengandung unsur nilai tanggungjawab. Jadi kebebasan yang dibatasi oleh rasa dankehendak untuk bertanggung jawab.Ciri atau syaratyang ketiga adalah negara yang bersangkutan mam-pu menciptakan, menumbuhkan dan mengem-bangkan keharmonisan sosial.

Dalam konteks ini kita harus belajar daripengalaman yang sejak beberapa tahun ini kitahadapi yaitu merebaknya berbagai konflik sosialyang berbasis rasial, komunal, ekonomi, politik,agama. Konflik sosial yang multidimensi dan salingtumpang tindih basisnya. Oleh karena itu dalamperjalanan negara Indonesia ke depan, masalah iniharus menjadi bahan pembelajaran bangsa yanghasilnya diharapkan mampu mendorong bangsaIndonesia supaya hidup lebih harmonis, penuh to-leransi serta kerukunan.

Kemudian ciri dan syarat yang terakhir, negarayang bersangkutan harus mampu mempersiapkandiri untuk menghadapi masa depan. Mengingat te-

28

rus berlangsungnya berbagai perubahan yang cepatdan dinamis dalam lingkungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, dan dalam banyak aspek juga ling-kungan kehidupan bangsa Indonesia sendiri, makaupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi masadepan pasti tidak mudah. Sebab perubahan yangcepat tersebut telah membawa segala sesuatu yangberkembang dalam lingkungan kehidupan tersebutcepat usang, cepat ketinggalan zaman. Sehinggahampir tidak ada waktu sejenak pun bagi kita untuktidak mencermati, mempelajari dan berusaha de-ngan bekerja keras mengambil manfaat sebaik-baik-nya dari proses perubahan yang cepat tersebut.AtauIndonesia termasuk kategori negara yang tidak suk-ses karena tidak mampu mempersiapkan diri untukmenghadapi masa depan. Tentu bukan demikianyang diharapkan.

Itulah konstruksi negara Indonesia masa depanmenurut pandangan saya. Negara yang di masadepan, yang selain mampu mendudukkan dirinyadalam dalam kategori negara sukses, juga negarayang terus tetap memegang teguh nilai-nilai kese-jarahannya, yaitu sebagai negara proklamasi 17Agustus 1945. Negara yang tetap teguh menjun-

29

jung tinggi empat konsensus dasar yang sudah diru-muskan oleh para Bapak Pendiri Negara: Pancasila,UUD 1945, Negara Kesatuan, dan BhinnekaTunggal Ika.

Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak lagi mem-perdebatkan dengan alasan apa pun, termasukalasan kompetisi politik konsensus dasar tersebut.Sebaliknya konsensus dasar atau fundamental consen-sus ini harus dimaknai sebagai konsensus setiap ge-nerasi, kapanpun dan di mana pun.

Bagaimanapun, negara Indonesia masa depanadalah negara yang mampu mempertahankan keber-lanjutannya sebagai negara kebangsaan modern.Negara yang mampu merespon perkembangan ling-kungan strategis, global, regional dan nasional. Da-lam konteks yang terakhir ini harus dipahami bahwaIndonesia hidup dalam lingkungan yang terus danselalu berubah cepat. Sehingga karena itu, suka atautidak suka, mau atau tidak mau, kita juga harus ber-ubah.Atau kita akan tidak mampu mempertahankannegara kebangsaan Indonesia yang berkelanjutan.

Hanya saja, memang, segala perubahan yang di-lakukan dan terjadi di negeri ini tidak boleh di-kendalikan begitu saja oleh perubahan global. Peru-

30

bahan yang dilakukan tidak boleh disubordinatkanatau malahan diabdikan semata-mata bagi kepen-tingan asing dan kepentingan global.Yang pasti danharus menjadi pegangan, kita berubah karenamemang harus berubah, dan perubahan itu sendiritetap harus sepenuhnya dalam kerangka pemikiran,pemahaman dan kepentingan kita. Jadi perubahanyang dasarnya diikat oleh agenda dan tujuan yangditetapkan oleh kita sendiri.

Mungkin saja ada orang yang ragu bahwa da-lam masa transisi ini, pertumbuhan dan perkem-bangan negara kebangsan Indonesia sudah dianggaptidak cocok lagi dengan norma-norma negaramodern. Mungkin mereka merasa bahwa Indonesiaini tidak melangkah ke arah perkembangan yangbenar. Mungkin banyak sekali pikiran-pikiranmenggoda, pikiran-pikiran nakal yang ekspresinyamencerminkan kalimat-kalimat seperti: wah kitaini kurang demokratis, lihat dunia sudah berubah, Indo-nesia masih begini-begini saja. Tetapi apakah hal se-perti itu sepenuhnya benar?

Yang jelas, kalau melihat dan mengacu padateori, konsep dan juga sistem yang hingga sekarangberlaku pada tingkat dunia, keberadaan negara ke-

31

bangsaan Indonesia sesungguhnya masih menggam-barkan dan mencerminkan suatu ciri-ciri negarayang disebut negara modern. Ada pun ciri-cirinegara modern yang saya maksudkan adalah:Pertama, negara modern itu harus memiliki kon-trol terhadap penggunaan kekerasan atau ke-kuatan koersif. Misalnya, ada kejahatan berskalabesar, negara memiliki kewenangan dan kemam-puan menggunakan kepolisian untuk mengatasinya.Ada ancaman terorisme, negara juga punya kewe-nangan untuk memeranginya. Pendek kata, ke-kuatan koersif menjadi milik sah dari negara, yangakan dan harus digunakan secara benar dan tepatuntuk mewujudkan dan mempertahankan kese-lamatan, keamanan dan ketentraman rakyat dalamhidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Danhanya negaralah, bukan pihak lain dalam masya-rakat, yang memiliki monopoli dan kontrol ataspenggunaan kekuatan koersif itu.

Kedua, teritorialitas. Negara semodern apa-pun kenyataannya tetap menganut prinsip terito-rialitas atau keutuhan wilayahnya.Tidak terkecuali,negara kebangsaan Indonesia pun juga menganutprinsip yang demikian itu. Oleh karena itu jangan

32

pernah tergoda dan terpengaruh buaian-buaianyang sekarang berkembang seperti yang terefleksidari pikiran-pikiran sentrifugalisme. Pikiran-pi-kiran yang memandang bahwa atas nama zamanglobal maka setiap kelompok bangsa, suku bangsa,bisa dan boleh memisahkan diri.

Ketiga, kedaulatan negara. Negara modern,tidak peduli se-global apapun konsepsi yang dianut-nya, ternyata masih memegang teguh dan memper-tahankan prinsip kedaulatan. Indonesia juga meme-gang dan mempertahankan konsepsi negara ber-daulat. Meskipun sekarang mulai ada dan berkem-bang pikiran-pikiran baru tentang kedaulatan yangbaru, atau kelompok-kelompok yang menginstro-duksi konsep dan teori kedaulatan baru, yang pe-ngertiannya akan dijelaskan lebih lanjut dalam ba-gian berikutnya dari buku ini.Tetapi inti dari kon-sep kedaulatan baru adalah suatu konsepsi yangmemandang bahwa penentu dari proses kehidupanbangsa itu bukan keberadaan negara bangsa (nationstate), pemerintah melainkan hukum pasar.

Keempat, konstitualitas, yakni penghormatanterhadap undang-undang dasar negara, peraturanperundang-undangan yang lainnya serta berbagai

33

sistem pengaturan kenegaraan yang lainnya. Sampaihari ini pun, negara kebangsaan Indonesia meng-anut penghormatan yang sama terhadap hal-haltersebut.

Kelima, pelaksanaan the rule of law atau pe-negakan hukum dan keadilan. Meskipun harusdiakui masih banyak persoalan yang dihadapi danharus diatasi, negara kebangsaan Indonesia juga ber-usaha mengarahkan kemampuannya untuk mem-praktekkan hal tersebut. Ini sejalan dengan amanahkonstitusi kenegaraan kebangsaan Indonesia sendiri.

Keenam, birokasi publik (pemerintahan).Negara modern di dunia ini selalu memiliki danberusaha membangun birokrasi publik yang efisiendan efektif. Negara kebangsaan Indonesia pun tidakterkecuali. Oleh karena itu, dalam konteks negarakebangsaan Indonesia, tidak cukup kuat alasan kalauorang khawatir, yang hal itu, misalnya, dicerminkandari kalimat seperti:wah bahaya ini, proses pemilu-nya panjang, tujuh bulan, sedang kabinetnya pela-ngi. Menteri-menterinya jangan-jangan ikut kam-panye. Lantas kalau menterinya berkampanye bisaterjadi kevakuman pemerintahan.

Mengapa tidak cukup kuat alasan untuk kha-

34

watir? Jawabannya adalah bahwa sesungguhnyatidak akan terjadi kevakuman pemerintahan. Ini ka-rena mesin pemerintahan ada dan dijalankan olehbirokrasi pemerintahan. Dalam birokrasi, misalnya,terdapat pimpinan-pimpinan yang mengendalikanjalannya pemerintahan. Mereka ini antara lain ter-diri dari, misalnya, sekretaris jenderal, direktur jen-deral dan pimpinan lain-lainnya yang bertindaksebagai teknokrat dan birokrat, yang pengaturan tu-gas dan wewenangnya telah diatur dalam undang-undang. Sekali lagi, meskipun birokrasi pemerin-tahan kita masih menghadapi banyak masalah, tetapijalannya pemerintahan tidak akan berhenti, vakum.Politisi (baca: para menteri) boleh datang dan pergi,tetapi birokrasi pemerintahan tetap jalan.

Ketujuh, otoritas dan legitimasi. Dalam ne-gara modern, negara harus punya otoritas dan harusmemiliki legitimasi. Tidak boleh ada warga negaraatau sekelompok orang yang tidak tunduk kepadaUUD negaranya dan kepada kebijakan pemerintah-annya. Tidak bisa diingkari, negara kebangsaanIndonesia pun menganut prinsip ini.

Kedelapan, kewarganegaraan. Soal ini pen-ting. Jangan sampai kita terpengaruh dengan prinsip

35

kewarganegaraan yang baru, yang seolah-olah atasnama hak dan atas nama kebebasan, setiap warga ne-gara boleh melakukan apa saja. Dalam teori yangmenyangkut negara kebangsaan (nation state) yangjuga terus berkembang, kewarganegaran harus ber-ada dalam keseimbangan. Keseimbangan antara hakdengan kewajiban; keseimbangan antara kebebasandengan pembatasannya.

Patut dicatat di sini bahwa hal-hal seperti di atasmemang perlu dikemukakan, review lagi.Tujuannyaadalah agar kita tetap yakin bahwa sosok negarakebangsaan ini tetap sah dan benar, dan karena ituharus terus kita pertahankan. Tetapi memperta-hankan saja tidak cukup. Hal demikan harus teruskita aktualisasikan untuk merespon perkembangankontemporer, yang dari situ akan muncul perta-nyaan-pertanyaan seperti:Apa sebenarnya tantangandan ancaman potensial yang kita hadapi dewasa ini,terutama yang menyangkut wawasan kebangsaandan kehidupan kebangsaan kita? Apakah globalisasiitu dianggap sebagai ancaman atau peluang bagiperkembangan negara kebangsaan untuk mewujud-kan cita-cita dan tujuannya?

36

KALAU dikaji secara hati-hati, sesungguhnyabanyak sekali tantangan dan ancaman potensial ter-hadap kelangsungan perkembangan wawasan ke-bangsaan dan kehidupan kebangsaan kita. Tetapidalam membahas masalah tantangan dan ancamanpotensial ini, saya hanya akan mengemukakan be-berapa isu penting saja. Itu adalah isu-isu yang sayaanggap mengandung problem paling mendasar me-nyangkut masalah kelangsungan wawasan kebang-saan dan kehidupan kebangsaan kita. Untuk memu-dahkan pembahasannya, isu-isu itu bisa dikelom-pokkan menjadi dua bagian besar, yaitu: pertama,tantangan dan ancaman terhadap wawasan kebang-

Tantangan dan Ancaman Potensial

37

saan; kedua, tantangan dan ancaman terhadapkehidupan kebangsaan.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompoktantangan dan ancaman terhadap wawasan kebang-saan, antara lain: (a) aspek negatif dari proses glo-balisasi (sisi negatif), (b) perkembangan pandangansub-nasionalisme, (c) pemikiran primordialisme, (d)gagasan nasionalisme sempit (chauvinisme), dan (e)suatu pandangan yang berusaha untuk monopolisesuatu kebenaran.

Aspek negatif dari proses globalisasi. Ha-rus diakui bahwa selain memiliki aspek positif,proses globalisasi, dalam banyak hal, juga bisa mem-bawa pengaruh negatif terhadap perkembanganwawasan kebangsaan kita. Sedangkan bagi kita,proses globalisasi itu adalah suatu proses yang tidakbisa dihindari keberadaannya. Atau dengan katalain, kita tidak bisa melarikan diri dari globalisasikarena kita memang hidup dalam dunia yang se-dang dan terus berubah. Dunia yang bisa kita sebutsebagai sedang mengalami proses globalisasi danuniversalisasi.

Perkembangan pandangan tentang sub-nasionalisme. Dalam konteks perkembangan wa-

38

wasan kebangsaan kita sekarang ini, harus diakui,masih ada suatu komunitas atau ras yang berpan-dangan bahwa mereka bisa dan berhak membentuksuatu negara dan bangsa sendiri. Terlepas dari na-ungan negara dan bangsa yang ada selama ini. Pan-dangan yang terlalu mengedepankan sub-nasional-isme ini jelas bisa menjadi ancaman bagi perkem-bangan wawasan kebangsaan, sekaligus juga bagikeutuhan dan kelanjutan masa depan negara ke-bangsaan. Oleh karena itu, dalam konteks perkem-bangan negara kebangsaan Indonesia ke depan,perlu ditegaskan kembali bahwa persoalan nasional-isme sesungguhnya sudah selesai sejak terbangundan ditetapkannya konsensus dasar kebangsaan dankenegaraan pada saat proklamasi kemerdekaan Re-publik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945.

Pemikiran primordialisme. Tantangan danancaman yang berasal dari berkembangnya pemi-kiran primodialisme ini sering kali tidak dirasakandan disadari. Primordialisme ini biasanya munculdalam kehidupan sosial-politik yang bentuk-bentukhubungannya kelewat mengedepankan dan me-mentingkan ikatan-ikatan sektarian (atas dasar suku,ras, dan agama), ikatan-ikatan kelompok sempit dan

39

eksklusif. Menguatnya pemikiran primodialismepada masa transisi ini, yang kerap kali justru meng-atasnamakan reformasi, pada gilirannya bisa me-mencarkan kohesi dan integrasi bangsa. Kalau per-kembangan masalah ini tidak dicermati denganbaik, maka bisa saja dalam kehidupan kebangsaanini kita tiba-tiba terjebak dalam entitas-entitas par-sial yang terpisah sama sekali dengan keluargabesarnya, yaitu Indonesia.

Gagasan nasionalisme sempit (chauvinis-me). Nasionalisme sempit adalah suatu gagasan ataupaham yang amat mengagungkan bangsanya sendiridan menganggap bangsa lain rendah. Paham sepertiini dalam prakteknya sering kali bersifat konfrontatifterhadap segala hal yang bersifat dari luar. Ia bah-kan bisa amat curiga terhadap hal-hal yang berbauasing, meskipun hal-hal yang dicurigai itu bersifatpositif, atau mampu memberikan dan mengandungunsur-unsur yang bermanfaat. Dalam zaman glo-balisasi ini, kecenderungan nasionalisme sempit itubanyak dinilai sebagai suatu suatu gejala pemikiranyang tidak sehat. Selain ia juga bisa dinilai sebagaisalah satu faktor tantangan dan ancaman potensialbagi masa depan negara kebangsaan Indonesia.

40

Pandangan yang berusaha memonopolikebenaran. Pandangan yang berusaha memonopo-li kebenaran ini dalam prakteknya seringkali secaratidak sadar muncul dan tercermin dari sikap-sikapyang kelewat memandang hitam dan putih perkem-bangan zaman. Di zaman reformasi, misalnya, halseperti ini diwakili oleh mereka yang sangat percayaterhadap pandangan yang melihat bahwa segala halyang terjadi di masa lalu adalah salah semua, buruksemua, dan karenanya, harus dibuang semua. De-ngan kata lain, tidak ada yang benar, kecuali keada-an sekarang. Pandangan yang seperti ini jelas meru-pakan tantangan dan ancaman bagi perkembanganwawasan kebangsaan. Untuk itu masalah-masalahseperti ini harus dilihat secara lebih bijaksana se-hingga tidak muncul suatu kelompok, golongan,kekuatan, yang mampu memonopoli kebenaran.Yang jelas, tidak ada satu pihak manapun, siapapunitu, dan generasi kapanpun, yang bisa dan boleh me-rasa benar sendiri. Sebaliknya, dalam keberagamandan kemajemukan yang ada di Indonesia ini, kitadapat mendorong berlangsungnya dialog. Dialogtentang berbagai hal yang menyangkut permasalah-an kebangsaan antarkelompok, golongan, dan bah-

41

kan antargenerasi.Selanjutnya yang termasuk dalam kelompok

tantangan dan ancaman terhadap negara kebangsaanadalah: (a) situasi disintegrasi nasional, (b) prosesmarginalisasi peran negara bangsa (nation state), (c)perkembangan konsep kedaulatan global.

Situasi disintegrasi nasional. Perkembangankeadaan yang mengarah pada situasi disintegrasinasional dengan sendirinya merupakan tantangandan ancaman bagi kelangsungan negara kebangsaan.Oleh karena itu, upaya untuk memelihara dan men-jaga integrasi nasional perlu mendapat tempat yangutama dalam perjalanan membangun wawasankebangsaan dan negara kebangsaan. Dalam hubung-annya dengan ini, perlu dicatat bahwa suatu Negaradapat dikatakan terintegrasi dengan baik (well inte-grated) apabila:

(1) Negara yang bersangkutan secara ideologis tidakmengalami gangguan masalah. Oleh karena itu,kalau Pancasila, misalnya, tetap kokoh menjadifalsafah, landasan, dasar, dan ideologi negara,maka secara ideologis negara Indonesia bolehdianggap tidak sedang menghadapi ancaman

42

ideologis. Dan begitu pula sebaliknya bila ke-beradaan Pancasila terus dipermasalahkan atautelah menjadi masalah.

(2) Negara yang bersangkutan memiliki integrasisosial yang cukup kuat. Dalam prakteknya, halini terwujud dari perkembangan situasi yangmenunjukkan tidak terjadi suatu gangguan ataukonflik sosial dan terdapat suatu harmoni dalamkehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karenaitu berbagai kejadian konflik yang telah mem-porakporandakan harmoni masyarakat di Ma-luku Utara, Poso, dan Kalimantan Tengah, mi-salnya, bisa dikategorikan ancaman terhadapintegrasi sosial.

(3) Negara yang bersangkutan mampu memeliharadan mempertahankan keutuhan wilayahnya.Berkaitan dengan persoalan keutuhan wilayahini, maka bagi negara kebangsaan Indonesia,masalah yang berkembang di Aceh dan Papuadengan tepat, arif tapi juga tegas (decisive) mam-pu diselesaikan dengan baik.

43

Proses marginalisasi peran negara bangsa(nation state). Dewasa ini berbagai pemikiran pro-vokatif yang pada intinya menantang peran negarabangsa semakin membanjir. Negara bangsa dinilaisebagai suatu konsepsi yang sudah usang, dan dalamera globalisasi diyakini akan melemah dan surutperanannnya. Sebaliknya dalam zaman globalisasiyang keberadaannya ditopang oleh perkembangankemajuan teknologi informasi (IT), pasar (market)mendapat tempat penting dalam hubungan bangsa-bangsa. Lebih dari itu, pemikiran yang paling pro-vokatif bahkan meramalkan bahwa negara bangsasudah sampai pada akhir perjalanannya (the end of thenation). Pemikiran provokatif ini, misalnya, tercer-min dalam gagasan-gagasan yang ditulis oleh beber-apa penulis futurolog seperti Alfin Toffler dalambukunya The Future Shock, Power Shift dan War andAnti War; John Naisbitt & Patricia Aburdene dalambukunya Global Paradox; dan Kenichi Ohmae dalamThe End of Nation State. Membanjir dan menguat-nya pemikiran-pemikiran seperti ini pada gilirannyabisa menjadi tantangan dan ancaman yang potensialterhadap gagasan tentang negara kebangsaan.

Perkembangan konsep Kedaulatan Glo-

44

bal. Pada dasarnya, inti dari konsepsi kedaulatanglobal hampir sejalan dengan pemikiran provokatifyang melihat semakin melemahnya peran negarabangsa di era globalisasi. Konsepsi negara bangsadalam perkembangannya sudah dianggap tidak rele-van, kuno. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataanbahwa dunia telah bergerak maju dalam tataran hu-kum, logika, dan aturan main, yang semuanya serbabaru. Sejalan dengan gerak maju maka dalam pan-dangan Kedaulatan Global, yang menentukan kehi-dupan bangsa-bangsa bukan lagi negara kebangsaan(nation state) atau pemerintah, tetapi adalah hukumpasar.

Dengan mengacu pada pandangan seperti itu,maka ide-ide, gagasan-gagasan ataupun pemikiran-pemikiran tentang sesuatu hal pada dewasa ini men-jadi mampu bergerak bebas tanpa batas. Ide-ide,gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran mampumerambah ke mana-mana, dari satu tempat ke tem-pat lain dan dari satu negara ke negara yang lain.Sekali lagi, bebas tanpa batas, menyebabkan duniamenjadi dunia yang tanpa batas (borderless world).

Tidak hanya ide, gagasan dan pemikiran, yangmampu bergerak bebas tanpa batas. Investasi atau

45

modal juga juga mampu bergerak secara leluasa kemana-mana, melintasi batas-batas negara tanpa adahambatan yang berarti. Tidak ketinggalan industriyang mampu direlokasikan, dipindahkan dengancepat ke mana-mana tanpa hambatan. Pergerakan-nya lebih mengikuti dorongan perhitungan pasarekonomi yang paling menguntungkan bagi industriyang bersangkutan.

Begitu pula dengan individu, orang, manusia,lalu bisa bermigrasi dengan mudah. Bisa pindahkemana-mana, mengikuti dorongan hukum pasar.Pendek kata, menurut pikiran-pikiran provokatiftersebut di atas, hal-hal inilah (lebih jelasnya: pasar)yang akan lebih menentukan bagi sebuah bangsaapakah akan maju atau tetap terbelakang. Bukanlagi elemen negara bangsa atau nation state yangakan menentukan nasibnya di kemudian hari. Na-mun, saya sendiri masih tetap tidak percaya denganpikiran-pikiran yang melihat sesuatu secara agakgampang, hitam putih, seperti itu. Sebab bagaima-napun, dalam pandangan saya, peran negara bangsa(nation state) sampai saat ini dan ke depan masihakan tetap penting dan mengemuka.

Masih berkaitan konsep kedaulatan global. Ada

46

satu pertanyaan lagi yang perlu dikemukakan, yaitu:Apakah proses globalisasi itu merupakan suatuancaman atau peluang? Saya kira banyak pendapatdan pandangan mengenai hal ini. Namun darisemua pandangan yang mungkin ada, saya justrulebih mementingkan untuk melihat aspek impli-kasinya terhadap kehidupan politik di Indonesia.Misalnya, globalisasi dalam kaitannya dengan per-kembangan demokrasi dan hak asasi manusia(HAM) di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, misalnya,maka menurut pendapat saya, tidak ada model ten-tang demokrasi yang yang secara universal atauglobal bisa diterapkan di semua negara, tidak terke-cuali Indonesia. Jadi tidak ada model demokrasiyang cocok dan berlaku bagi semua negara. Sejarahjuga menunjukkan bahwa perdebatan tentang de-mokrasi, khususnya yang menyangkut model danpraktek demokrasi, itu sendiri sudah berlangsunglama sekali, hampir 250 tahun. Oleh karena itudalam berbicara tentang demokrasi tidak perlu ter-buru-buru dan meyakini untuk mengambi oper be-gitu saja suatu model demokrasi yang ada dan ber-kembang di negara A, negara B, atau di negara C.

47

Sebaliknya, justru yang paling penting adalah pema-haman mengenai nilai-nilai dan hakikat demokrasi,serta berbagai kemungkinan pengembangan prak-teknya di Indonesia.Tentu suatu praktek demokrasiyang harus sesuai dan sejalan dengan perkembangansosio-kultural bangsa Indonesia.

Pada prinsipnya, demokrasi harus diabdikanuntuk kebaikan rakyat bersama. Oleh karena itu,dalam demokrasi, rakyat harus terlibat dan diajakserta dalam mengelola kehidupan, menentukan atu-ran main, dan mengikuti etika yang berlaku. Untukitu demokrasi yang sedang berproses harus dijalan-kan dengan pikiran yang tenang, jernih, dengantetap berpegang dan menjunjung tinggi nilai-nilaidan hakikat demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks perkembangan negara kebang-saan Indonesia ke depan, hal lain yang paling pen-ting adalah memperluas ruang penerapan demo-krasi dan HAM. Penempatan prioritas ini sekaligusbisa menjadi koreksi atas apa yang pernah terjadi dimasa lalu ketika ruang yang tersedia untuk pene-rapan demokrasi dan HAM dianggap terlalu sempit.Walaupun untuk hal yang terakhir ini juga harusdilihat secara bijaksana dan dengan pikiran yang

48

jernih. Tidak ketinggalan aspek-aspek kontekstual-nya ketika itu, yaitu: realitas zaman pada waktu itulebih menuntut pengutamaan stabilitas nasionaluntuk mendorong pembangunan ekonomi ketim-bang hal yang lainnya.

Walaupun serentak dengan itu harus dipahamipula bahwa kenyataan seperti itu sebagian mem-bawa berbagai dampak yang menyulitkan bagi per-jalanan kehidupan negara kebangsaan. Sehingga atasdasar kenyataan itu diperlukan koreksi, yang padagilirannya mendorong tumbuhnya era baru, eratransisi, zaman reformasi. Maka tidak keliru kalaudalam era reformasi ini ruang gerak penerapan de-mokrasi dan hak asasi manusia harus terus diper-lebar. Tetapi tetap dengan catatan, jangan sampaiHAM dan demokrasi diletakkan secara absolut.Seolah-olah atas nama HAM dan demokrasi lantaskita bisa berbuat dan melakukan apa saja.

Dalam posisi seperti ini maka konsepsi tentangHAM seperti yang terdapat dalam Undang-undangDasar 1945, termasuk yang sudah diamandemenempat kali, perlu dipahami secara bijaksana. Di situada 10 butir tentang pasal HAM. Sembilan butirpertama, yaitu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pada

49

hakikatnya mengatur tentang hak (HAM), tetapibutir terakhir justru mengatur tentang pembatasanterhadap hak tersebut. Melalui butir 10, ada rambu-rambu yang membuat masalah HAM tidak bolehabsolut. Ini terutama ketika berkaitan dan me-nyinggung masalah nilai-nilai keagamaan, kesusi-laan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Olehkarena itu, kalau mengacu pada UUD 1945, masa-lah HAM ada pembatasannya, ada tanggungjawab-nya. HAM dalam konteks pembatasan dan tang-gungjawab ini yang harus dipahami dan dikem-bangkan dengan baik.

Berikutnya soal implikasi globalisasi terhadappembangunan ekonomi nasional. Kalau cerdas,melalui globalisasi bangsa kita bisa mengambil, me-manfaatkan, dan mengalirkan sumber-sumber ke-makmuran dari bangsa-bangsa dan negara-negaralain. Bukan sebaliknya, globalisasi malah menjadiajang bagi pihak lain untuk mengeksploitasi bangsakita. Melalui globalisasi, misalnya, kita harus bisameraih keuntungan dengan memanfaatkan kerja-sama perdagangan, investasi, dan lain-lain.

Tetapi apakah dengan adanya kesempatan ker-jasama ekonomi itu negara-negara yang belum

50

maju dengan sendirinya akan diuntungkan? Belumtentu. Kesempatan kerjasama ekonomi tidak selaluakan menguntungkan. Bahkan ada satu kajian yangmengatakan bahwa dalam 10-15 tahun terakhir ini,kesenjangan ekonomi antara negara maju dannegara yang belum maju menjadi semakin lebar. Iniartinya adalah proses kemiskinan dan pemiskinanmasih kuat berlangsung di negara-negara berkem-bang.Atas alasan itu maka muncul inisiatif di Eropayang mendesak agar Jepang, Amerika Serikat danUni Eropa, tidak terlalu melindungi dan mem-berikan subsidi pada para petaninya. Hal demikiansangat diperlukan agar pertanian di negara-negaraberkembang mampu hidup, tumbuh dan berkem-bang lebih baik lagi. Inisiatif itu diorganisasikandalam suatu lembaga yang disebut dengan Inter-Action Council.

Pada tahun 1997 lahir sebuah deklarasi kema-nusiaan PBB tentang tanggung jawab sosial yangdisebut dengan The Universal Declaration of HumanResponsibilities. Jauh sebelum itu PBB juga pernahmelahirkan sebuah deklarasi yang sama tentangkemanusiaan, yaitu tentang hak-hak asasi manusia(HAM), yang kemudian dikenal dengan nama The

51

Universal Declaration of Human Right. Kalau dicer-mati, dua deklarasi ini memiliki kaitan yang erat.Deklarasi PBB yang pertama berbicara tentangmasalah hak asasi manusia, sedangkan deklarasitahun 1997 berisi tentang masalah tanggung jawabkemanusiaan.

Lahirnya deklarasi tentang tanggung jawabkemanusiaan ini tidak terlepas dari keadaan ma-syarakat dunia yang semakin gelisah melihat kenya-taan kesenjangan yang semakin lebar di antarabangsa-bangsa kaya dan bangsa-bangsa miskin. Ke-senjangan itu muncul karena negara-negara yangbelum maju ternyata berada pada pihak yang kalahatau terkalahkan dalam proses globalisasi. Jadi tidakbisa diingkari bahwa dalam proses globalisasi, ter-nyata dunia menyaksikan ada pihak yang kalah(looser) dan ada pihak yang menang (winner).Merekayang kalah adalah negara belum maju yang kurangatau tidak mampu memanfaatkan kesempatan-ke-sempatan yang ada dalam proses globalisasi. Sedang-kan mereka yang menang adalah negara maju yangberhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatanyang ada. Atas dasar itu maka dalam melihat prosesdan fenomena globalisasi sikap cerdas dan kritis sa-

52

ngat dibutuhkan.Pada sisi lain, globalisasi ternyata juga membawa

pengaruh yang besar terhadap pelestarian nilai, jatidiri, dan budaya bangsa. Bagaimanapun pengaruh se-perti ini sulit untuk dielakkan karena gaya hidupyang kita alami dan kembangkan sekarang ini, seba-gian besar berinteraksi dengan proses-proses glo-balisasi itu sendiri. Pada aspek tertentu, hal sepertisecara tidak terelakkan telah menimbulkan suatusituasi yang membuat sebagian dari kita merasacemas, kuatir. Cemas dan kuatir terhadap kemung-kinan bahwa di antara interaksi dengan globalisasiitu sebagian hasilnya ternyata bisa mempengaruhidan menggilas sistim nilai, budaya, jati diri dan tra-disi yang kita anggap luhur.

Selanjutnya globalisasi juga membawa penga-ruh terhadap kedaulatan dan keamaan nasional.Menyangkut hal ini ada konsep dunia yang harusdicermati perkembangannya, yaitu konsepsi inter-vensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Be-rangkat dari dasar konsep human security (keamanankemanusiaan) maka menurut penganut konsepintervensi kemanusiaan, konsep keamanan nasionaldianggap telah ketinggalan zaman, kuno, sama

53

kunonya dengan konsep kepentingan nasional(national interest). Dengan perkembangan dunia se-karang, konsep kepentingan manusia (human inter-est) menjadi lebih utama ketimbang konsep kepen-tingan nasional. Jadi berbicara tentang kepentinganmanusia (human security), keamanan manusia se-dunia, menjadi lebih penting dalam tatanan duniayang sudah mengglobal sekarang ini.

Bagi saya, pandangan seperti ini tentu saja harusdikaji dan dicermati baik-baik. Sebab dalam kon-teks kepentingan negara bangsa, kalau suatu negaraternyata tidak mampu melindungi rakyatnya sendirimaka negara lain, menurut pandangan ini, bisa dansah melakukan sesuatu tindakan atas nama kemanu-siaan. Tindakan itulah yang disebut dengan inter-vensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Con-tohnya, pasukan koalisi datang ke Kosovo tanpamandat dari PBB. Kedatangan itu dianggap sahkarena di Kosovo terjadi suatu tragedi kemanusiaan(human tragedy).

Akhirnya, globalisasi juga bisa membawa pen-garuh dan memacu timbulnya benturan konflik ke-setiaan. Hal seperti ini seringkali terlihat pada feno-mena ketika sebagian di antara kita, apakah per-

54

orangan atau kelompok, merasa lebih setia kepadamasyarakat global ketimbang kepada bangsanyasendiri. Karena kesetiaannya pada masyarakat globalmaka di antara mereka terkadang tidak segan-seganmenjual kehormatannya demi popularitas, demiuang, demi status, dan lain sebagainya. Keadaan ini-lah yang menurut saya mesti dikritisi. Dan dalammenghadapi masalah ini, tidak ada cara lain kecualiharus kembali membangun wawasan kebangsaanyang tepat.

Kembali ke konsep Kedaulatan Global. Dalampandangan ini, pelaksanaan dari kedaulatan negaratermasuk di dalamnya adalah tanggung jawab untukmelindungi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu jikasebuah negara ternyata gagal dalam melindungi rak-yatnya sendiri apakah hal itu karena tidak mauatau tidak mampu, lalu kemudian terjadi tragedikemanusiaan dan ratusan ribu orang tewasnegaraporak poranda, dan pemerintahannya tidak stabil,gagal, maka atas nama perlindungan kemanusiaan(human security), dunia memiliki tanggung jawabuntuk melindungi (responsibilities to protect) merekaitu. Atas alasan itu maka pihak luar atau interna-sional harus dan diperbolehkan serta sah melakukan

55

intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention).Ini gejala yang ada dan semakin diterima di luar

negeri dan di dunia internasional dewasa ini. Dalamkonteks ini kita telah mengembangkan kebijakanyang hati-hati dan tepat di Aceh. Pertama, sepa-ratisme di Aceh harus kita hentikan, tidak ada to-leransi untuk itu.Tetapi pada saat yang sama dalammenyelesaikan masalah Aceh, kita harus menyetuhsemua aspek permasalahan yang ada, termasuk as-pek yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan.Untuk itulah maka dilaksanakan operasi terpadu,yang di dalamnya antara lain mencakup: operasi ke-manusiaan (termasuk di dalamnya penangananpengungsian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain);operasi pemulihan keamanan; operasi penegakanhukum; operasi pemantapan pemerintahan daerah;dan operasi pemulihan ekonomi. Kesemuanya dige-lar secara komprehensif dan simultan.

Pendek kata, secara konsepsional, Indonesiasebagai negara nasional harus menunjukkan tang-gung jawab penuh dalam menyelesaikan Aceh.Konsepsi yang dikembangkan dan dilaksanakanadalah menyeluruh, menyentuh semua aspek masa-lah termasuk kemanusiaan. Tujuannya agar Indo-

56

nesia, dalam menyelesaikan masalah Aceh, tidak ter-jebak dan dianggap sebagai negara yang tidak ber-tanggung jawab kepada rakyatnya.

57

DARI uraian semuanya itu, lantas bagaimana kitamelangkah ke depan? Pertama, marilah kita terusmenerus melakukan rekapitalisasi dan aktualisasiwawasan kebangsaan menuju negara kebangsaanmodern. Marilah kita mengembangkan dialog antargenerasi dan membangun kesepakatan atau konsen-sus nasional baru. Meskipun dunia akan terus ber-kembang dan berubah, serta demokrasi Indonesiajuga akan makin dinamis, kita harus tetap punyarumah sendiri. Dan rumah itu adalah negara ke-bangsaan Indonesia.

Indonesia masa depan akan tetap dijiwai dandisemangati oleh cita-cita kebangsaan. Ini ada dalam

Langkah dan Agenda ke Depan

58

pembukaan UUD 1945, yakni: merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur. Sejarah telah menga-jarkan bahwa tahun 1945 para pendiri itu juga per-nah terlibat dalam debat dan silang pendapat yangkeras dan sangat keras. Mereka begitu karena inginmembangun landasan dan tiang rumah kita, mem-bangun falsafah UUD dan sistem negara kita.

Prof. Dr. Soepomo waktu itu, senang denganfaham kekeluargaan. Bung Karno senang dengankebangsaan dan kedaulatan rakyat. Bung Hattamenekankan hak azasi manusia dan demokrasi, agarIndonesia tidak menjadi negara kekuasaan.Debatnyapanjang dan kadang kala keras. Namun demikianakhirnya jiwa para bapak pendiri negara itu sungguhmulia dan besar. Mereka mampu membangun kese-pakatan dan konsensus, yang kesemuanya itu ter-tuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sekarang di era reformasi ini kita patut berta-nya: apakah kita tidak bisa membangun konsensusdan harmoni yang baru? Pertanyaan ini perlu di-ungkapkan kembali mengingat masih adanya ke-nyataan bahwa sekarang masih terus ada sementarapihak atau sekelompok orang, yang belum pandaimembangun keseimbangan antara kebebasan atau

59

liberty dengan keamanan atau security; keseimbanganantara hak atau rights dengan tanggungjawab atauresponsibility dan lain-lain.

Berangkat dari uraian mengenai masalah negarabangsa dan wawasan kebangsaan di atas, selanjutnyakita bisa merumuskan agenda-agenda utama pem-bangunan Indonesia ke depan, baik yang sifatnyajangka panjang maupun jangka pendek-menengah.Berikut saya sampaikan beberapa agenda pentingyang saya yakini tidak bersifat paripurna dan yangoleh karenanya perlu terus didiskusikan dan dikem-bangkan.

Dalam jangka panjang, agenda utama pemba-ngunan nasional adalah terwujudnya negara ke-bangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan.Keberlanjutan negara ke depan mengharuskan dila-kukannya berbagai langkah berikut (yang harus su-dah dilakukan saat ini walaupun perspektifnya jang-ka panjang) :

(a) Pengembangan pondasi kebangsaan.Pengembangan pondasi kebangsaan ini akandilakukan melalui pengembangan dan kapasitaswarga bangsa untuk terus memperbarui pe-

60

maknaan dan pelaksanaan :(i) ideologi kebangsaan;(ii) cita-cita dan tujuan kebangsaan;(iii) adaptasi kebangsaan terhadap perubah-

an yang terus berlangsung; dan (iv) respon kebangsaan terhadap berbagai

permasalahan yang dihadapi dari waktuke waktu

Semua ini dilakukan di atas kesadaran sejarahnasional.

(b) Pengembangan identitas dan karakter bangsa;

(c) Pengembangan sistem kenegaraan dan pemer-intahan yang berkelanjutan;

(d) Pengembangan wawasan kebangsaan yanginklusif;

(e) Pengembangan demokrasi yang sejalan dengansejarah dan nilai-nilai kebangsaan;

(f) Pengembangan sistem politik yang menjaminrakyat untuk bisa menginternalisasikan sistem

61

nilai dasar kebangsaan; dan (g) Pengembangan sistem demokrasi yang memu-

ngkinkan rakyat untuk terus bisa memperbaruikonsensus atas nilai-nilai kontemporer.

Pembangunan dalam era transisi dan reformasi,di samping menyisakan persoalan-persoalan emo-sional politik jangka pendek, juga menyisakan isu-isu penting yang harus diselesaikan dalam pemba-ngunan nasional ke depan.

Isu-isu pembangunan yang masih harus dita-ngani secara sistematik dan melembaga dalam jang-ka pendek dan menengah tersebut meliputi :

Pertama, melanjutkan proses konsolidasi demo-krasi. Proses konsolidasi demokrasi ini selama limatahun ke depan selayaknya memusatkan perhatianpada proses penyeimbangan antara pengembangannilai dan praksis demokrasi, penghormatan atas hakasasi manusia, dan pengembangan civil society di satupihak dengan mengembangkan keamanan dan ke-teraturan di pihak lainnya. Stabilitas politik akan ter-bangun dengan terbangunnya keseimbangan ini.Hal ini memang merupakan tantangan besar baginegara yang sedang dalam transisi demokrasi.

62

Kedua, melanjutkan pemulihan ekonomi danrekonstruksi, dengan memusatkan perhatian padapengurangan pengangguran dan kemiskinan sertameningkatkan investasi domestik dan asing untukmerawat dan mengembangkan infrastruktur sosialdan ekonomi kita. Pemulihan dan rekonstruksi eko-nomi yang kita lakukan ke depan selayaknya adalahsuatu proses yang menjadikan sebagian terbesarrakyat menjadi penerima manfaat dan menjadibagian utama penggeraknya.

Ketiga, melanjutkan upaya-upaya pengembang-an harmoni sosial dan meningkatkan kapasitas ma-syarakat dalam melakukan resolusi konflik komu-nal. Tantangan kita ke depan adalah menciptakanharmoni sosial yang berkelanjutan.

Keempat, melanjutkan upaya-upaya reformasihukum dan meningkatkan upaya-upaya penegakanhukum terutama dalam pemberantasan korupsi gu-na menciptakan sistem kepemerintahan yang baik.

Kelima, mengatasi persoalan-persoalan struk-tural yang belum teratasi terutama ketimpanganpendapatan antarkelompok masyarakat, ketimpang-an pembangunan antarwilayah, dan persoalan struk-tural lainnya seperti budaya yang permisif atas pe-

63

langgaran hukum, korupsi, dan berbagai penyakitsosial lainnya.

Keenam, terpenuhinya hak-hak dasar rakyatyang dijamin konstitusi secara bertahap sesuai de-ngan kemampuan negara.Tantangan kita dalam halini terutama adalah segera memberikan jaminanatas hak dasar rakyat ini sesuai dengan tahapan yangmampu dilakukan secara bersama.

Ketujuh, terjaminnya keseimbangan kekuasaanantar daerah dan antara pusat dengan daerah. Tan-tangan kita ke depan adalah melakukan sinkronisasiperkembangan kebangsaan kita sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional serta melakukan berbagaiupaya untuk terjadinya perkembangan yang se-imbang antara daerah-daerah kaya dan miskin sum-berdaya.

Kedelapan, tertatanya kelembagaan demokrasi,kenegaraan, dan pemerintahan dengan mekanismepengambilan keputusan yang sistematik dan trans-paran.

64

BANYAK gagasan lama yang saya sajikan dalambuku ini. Tetapi banyak pula gagasan-gagasan baruyang saya lemparkan. Saya ingin mengajak semuaanggota masyarakat untuk mendiskusikan secaratenang dan mencoba menarik benang merah pemi-kiran yang saya kemukakan untuk memberikankontribusi yang signifikan atas pembangunanIndonesia modern. Dan, saya berharap dengan bukuini bisa dilakukan gerakan bersama untuk memi-kirkan dan mewujudkan Indonesia masa depanyang modern. Kini waktunya kita melihat ke depan.Waktunya kita berpikir dan berjuang untuk keber-lanjutan sistem kebangsaan kita ke depan.

Penutup

65

Saya telah kemukakan inti pemikiran saya dankini saatnya saya juga belajar dari seluruh wargabangsa. Pada akhirnya mari kita suburkan Indo-nesia, sebagai ladang pertemuan dari banyak perbe-daan, dalam kehidupan yang besar yang penuh har-moni dan keseimbangan.