-
MENTERIPERHUBUNOANREPUBLIK INDONESIA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan, perlu menetapkan
PeraturanMenteri Perhubungan tentang Perekrutan dan PenempatanAwak
Kapal;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentangRatifikasi Konvensi
ILO No. 98 Mengenai BerlakunyaDasar-Dasar Dari Hak Untuk
Berorganisasi dan UntukBerunding Bersama (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 1050);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
SerikatPekerjajSerikat Buruh (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2000 Nomor 131, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor
4356);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
-
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ten tangPengesahan ILO
Convention No. 185 ConcerningRevising The Seafarers' Identity
Documents Convention,1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai
KonvensiPerubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4800);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5216);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di
Perairan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5208);
10. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentangPengesahan
International Convention on Standards ofTraining Certification and
Watchkeeping for Seafarers1978, sebagaimana telah diubah dengan
AmandemenTahun 1995;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentangPengesahan
Convention 144 Convention ConcerningTripartite Consultations to
Promote The Implementationof International Labour Standards
(Konvensi OrganisasiPerburuhan Internasional Nomor 144
MengenaiKonsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan PelaksanaanStandar
Perburuhan Internasional) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentangBadan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan
dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah beberapa
kali denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 38
Tahun 2013;
-
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANGPEREKRUTANDANPENEMPATANAWAKKAPAL
BAB IKETENTUANUMUM
1. Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaanangkutan laut
berbadan hukum Indonesia yangmelakukan kegiatan angkutan laut di
dalam wilayahperairan Indonesia danl atau dari dan ke pelabuhan
diluar negeri.
2. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency)adalah usaha
jasa keagenan awak kapal yangberbentuk badan hukum yang bergerak di
bidangrekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapalsesuai
kualifikasi.
3. Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang seSUaIdengan
ketentuan nasional danl atau orgamsaslpekerja internasional yang
berafiliasi dengan serikatpekerjal serikat buruh internasional.
4. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)I CollectiveBargaining
Agreement (CBA) adalah perjanjian kerjakolektif yang dibuat dan
ditandatangani olehperusahaan angkutan laut danl atau pemilik danl
atauoperator kapal dengan serikat pekerja pelaut dandiketahui olch
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
5. Perjanjian Kerja Laut (Seafarers's EmploymentAgreement)
adalah perjanjian kerja perseorangan yangdibuat oleh pcrusahaan
angkutan laut atauperusahaan keagcnan dengan pelaut yang
akandiperkerjakan sebagai awak kapal.
6. Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan antarapekerjal pelaut
mandiri dengan pemilik/operator kapalyang wajib diketahui oleh
pejabat yang ditunjuk atauperwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yangterdekat.
7. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasikeahlian
dan/atau ketcrampilan sebagai awak kapal.
-
8. Awak Kapal adalah orang yang bekerja ataudipekerjakan di atas
kapal oleh pemilik atau operatorkapal untuk melakukan tugas di atas
kapal sesuaidengan jabatan yang tercantum dalam buku sijildanl atau
perjanjian kerja laut.
9. Pelaut Mandiri adalah pelaut yang melakukan ikatankontrak
dengan perusahaan pelayaran asing dengantidak melalui agen.
10. Direktur JenderalPerhubungan Laut.
(1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan olehbad an
usaha yang didirikan khusus untuk usahakeagenan awak kapal.
(2) Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenanawak kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalammelaksanakan perekrutan
dan penempatan pelaut dikapal wajib memiliki izin usaha keagenan
awak kapaldari Menteri.
(3) Perusahaan angkutan laut nasional dapatme1aksanakan kegiatan
perekrutan dan penempatanawak kapal hanya untuk kebutuhan
perusahaanangkutan laut nasional scndiri.
BAB IITATACARADAN PROSEDUR PERIZINAN
Bagian KesatuPcrsyaratan dan Kelengkapan
(1) Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah memenuhipersyaratan administrasi
dan teknis.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1)
meliputi:a. berbentuk perseroan yang berbadan hukum
Indonesia;b. memiliki akte pendirian lengkap sampai akte
perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusanpengcsahan
olch Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)perusahaan;
d. memiliki surat keterangan domisili;e. salinan KTP pcmilik
perusahaan;f. mcmiliki bank data (electronic database) pelaut
yang
tclah ditcmpatkan di atas kapal;
-
g. memiliki perjanjian keagenan (manning agreement)dengan
pemilik kapal/operator kapal (principanyang terdiri dari:1) surat
penunjukan (letter of appointment) dan
wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagiprincipal yang
berkedudukan di luar negeri;
2) surat keterangan terdaftar pada kementerianberwenang di
negara masing-masing (commercialregistration) dan wajib diketahui
oleh perwakilanIndonesia bagi principal yang berkedudukan diluar
negeri;
3) Kesepakatan Kerja Bersama (KKBI CollectiveBargaining
Agreementl CBA) dengan serikatpekerja;
4) surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilikkapal/operator
kapal (power of attorney to act onbehalf of principan hanya untuk
prosesperekrutan dan penempatan awak kapal; dan
5) salinan draft PKL dari pemilik kapal/operatorkapal.
h. daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikatkompetensi
sebagaimana dipersyaratkan yang telahdilegalisir.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:a. memiliki kantor yang dibuktikan dengan
sertifikat
kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun,peralatan
kantor, saran a dan prasarana internet;
b. memiliki sistem manajemen mutu; danc. memiliki tenaga ahli di
bidang kepelautan yang
memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnyasetingkat
dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANTIII)atau Ahli Tehnika Tingkat
III (ATTIII) atau DiplomaIV Ketatalaksanaan Angkutan Laut
danKepelabuhanan (KALK)danl atau Ahli Nautika KapalPenangkap Ikan
Tingkat I (ANKAPINI) atau AhliTehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat
I (ATKAPIN)Iatau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dikapal
pcsiar.
(1) Untuk memperoleh 12m usaha perekrutan danpenempatan awak
kapal sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1), pcmohon
menyampaikan permohonansecara tertulis kepada Menteri melalui
Direktur Jenderaldisertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dan ayat (3).
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1),
Direktur Jenderal melakukan penelitian danevaluasi dalam jangka
waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kcrja scjak diterima
permohonan secaralengkap.
-
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan
evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi,Direktur
Jenderal mengembalikan permohonan secaratertulis kepada pemohon un
tuk melengkapipersyaratan.
(4) Permohonan yang dikcmbalikan sebagaimana dimaksudpada ayat
(3), dapat diajukan kembali kepada Menterimelalui Direktur Jenderal
setelah permohonandilengkapi.
(5) Dalam hal bcrdasarkan hasil penelitian
persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
telahterpcnuhi, Direktur ,Jenderal atas nama Menterimenerbitkan
Surat Izin Usaha Perekrutan danPenempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
Pasal5
Perusahaan pemegang 1zm usaha perekrutan danpenempatan awak
kapal yang telah mendapatkan 1zmusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5)wajib:a. melaksanakan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam
izin usahanya;b. melakukan kegiatan operasional secara terus
menerus
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin
usahaditerbitkan;
c. mematuhi ketcntuan peraturan perundang-undangan dibidang
pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan semesteran secara tertuliskepada
Direktur Jenderal;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi
perubahanpenanggung jawab dan/atau pemilik perusahaandanl atau
domisili perusahaan kepada DirekturJenderal;
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan
kantorcabang;dan
g. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepadaDirektur
Jenderal.
(1) Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)berlaku sepanjang tidak
ada pencabutan dari DirekturJenderal.
(2) Pencabutan Surat Izin Usaha Perekrutan danPenempatan Awak
Kapal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam hal:a.
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan
perusahaan keagenan awak kapal tidak melakukankegiatan
perekrutan dan penempatan awak kapal;
b. bcrdasarkan verifikasi perusahaan keagenan awakkapal tidak
bertanggung jawab tcrhadap orang yangdipckerjakan setclah dilakukan
verifikasi danl ataulalai dalam mclaksanakan kcwajibannya; dan
c. hasil vcrifikasi dan tindakan pcrbaikannya dinilaitidak
mcmuaskan.
-
(1) Perusahaan keagcnan awak kapal yang dicabut izinusahanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan perekrutandan penempatan awak kapal termasuk
pengurusansertifikat, dokumen, dan identitas pelaut.
(2) Pemilik perusahaan keagenan awak kapal yang telahdicabut
izin usahanya tetap bertanggung jawabterhadap pelaut yang telah
ditempatkan ataudipekerjakan pada perusahaan pelayaran sampaidengan
berakhirnya perjanjian kcrja laut danpemulangan ke tempat awal
direkrut.
Perusahaan keagenan awak kapal dilarang mengalihkanizin usaha
perekrutan dan penempatan awak kapal yangdimilikinya kepada pihak
lain, baik perseorangan maupunbadan hukum, baik langsung maupun
tidak langsung.
(1) Perusahaan keagenan awak kapal dapat mendirikankantor cabang
untuk menunjang kegiatannya.
(2) Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud padaayat (1)
wajib mendapatkan persetujuan dari Menterimelalui Direktur J
enderal.
(3) Permohonan persetujuan pendirian kantor cabangdilengkapi
dengan persyaratan sebagai berikut:a. memiliki akte pendirian
perusahaan;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perusahaan;c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;d.
memiliki Surat lzin Usaha Perekrutan dan
Penempatan Awak Kapal;e. memiliki surat keputusan pengangkatan
kepala
kantor cabang; danf. urgensi pcndirian kantor cabang.
Perusahaan keagenan awak kapal wajib melaporkan nama-nama
perusahaan pemilikj operator kapal penunjuk yangmenunjuknya sebagai
agen perekrutan dan penempatanawak kapal dengan memperlihatkan
dokumen asli danmenyerahkan salinannya kepada Direktur Jenderal
sertamenyertakannya ke dalam manajemen mutu.
-
Bagian KeduaSistem Manajemen Mutu
Pasal 11
(1) Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki
sistemmanajemen mutu yang terstandar dan menerapkandalam organisasi
perusahaan.
(2) Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud padaayat
(1)minimal mencakup:a. penzman;b. organlsasl;c. persyaratan tenaga
ahli;d. tanggung jawab manajemen usaha keagenan;e. sistem seleksi
dan penerimaan awak kapal;f. program pembekalan dan
pengembangan
pengetahuan pelaut yang akan ditempatkan;g. monitoring pelaut
yang dipekerjakan;h. verifikasi, internal audit, dan tinjauan
manajemen;1. kesiapan menangani keadaan darurat;J. pelaporan dan
analisa ketidaksesuaian dan
perselisihan yang timbul;k. prosedur penyampaian keluhan
(complaint) pelaut
dan penanganannya;1. penetapan suatu sistem perlindungan
terhadap
kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan jaminansosial; dan
m. pendokumentasian.
(1) Sistem manajemen mutu keagenan awak kapal yangdimiliki oleh
perusahaan angkutan laut danperusahaan keagenan, wajib dilaporkan
kepadaDirektur Jenderal untuk mendapat persetujuan sebagaipedoman
perusahaan dalam menjalankan perusahaankeagenan awak kapal.
(2) Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyampaikanlaporan
internal audit kepada Direktur Jenderalsebelum dilaksanakan
verifikasi tahunan.
(3) Pemilik kapal danjatau perusahaan keagenan awakkapal wajib
membantu dan menyediakan fasilitas yangdibutuhkan untuk pemeriksaan
dan verifikasi.
BAB IIIPEREKRUTANDANPENEMPATANPELAUT
KETEMPATTUtJUANATAUKE KAPALDANPEMULANGAN(REPATRIASI)
Bagian KesatuTata Cara Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
Pasal 13
(1) Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan
olehperusahaan kcagenan awak kapal adalah pelaut:a. berusia minimum
18 (dclapan belas) tahun kecuali
Praktek Laut (PraIa);
-
b. yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi seSUaIdengan
jabatan di atas kapal;
c. yang ditempatkan di bagian food and catering wajibmemiliki
ship's cook certificate yang dikeluarkan olehlembaga sertifikasi
profesi di bidang pendidikanpariwisata atau maritim;
d. yang mcmcnuhi standar kesehatan untukmelakukan pckcrjaan di
atas kapal dan khususwanita tidak diperkenankan dalam keadaan
hamil;
e. yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautanyang
dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.
(2) Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukanperekrutan dan
penempatan pelaut wajib:a. mengurus seluruh dokumen yang diperlukan
di
negara tujuan atau tempat kapal bersandar;b. menjamin keamanan
dokumen kepelautan,
dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yangterkait dengan
hubungan kerja kedua belah pihak;
c. memberikan kesempatan memperoleh pekerjaansesuai dengan
kualifikasi yang dimiliki;
d. membcbaskan atas pungutan biaya kepada pelautkecuali untuk
biaya dokumen perjalanan, biayapembuatan dokumen pelaut, dan biaya
pemeriksaanuntuk pcnerbitan sertifikat kesehatan;
e. menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelautberdasarkan
Perjanjian Kerja Laut dan memberikesempatan untuk membaca dan
memahami isiperjanjian kerja laut sebelum ditandatangani.
Bagian KeduaTanggung Jawab
Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawabterhadap awak
kapal yang ditempatkanj dipekerjakan atassegala isi Perjanjian
Kerja Laut (PKL) sejakpenandatanganan PKLsampai habis masa berlaku
PKLdanawak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.
Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawabuntuk:a.
menjamin hak-hak pelaut sesuai ISI perjanjian kerja
laut yang telah ditandatangani oleh para pihak;b. menjamin semua
proses perawatan medis dan
pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakitselama dalam
masa kontrak kerja sesuai batasan dalamPKL;
c. menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibatmasalah
hukum;
d. mcngurus dokumcn kcpclautan, dokumen perjalanan,dan dokumen
lainnya yang terkait dengan hubungankerja kedua bclah pihak yang
dititipkan pelaut apabiladokumcn tersebut hilangjrusak;
-
e. membantu penglnman sebagian gaji sesuaikesepakatan kedua
bclah pihak kepada keluarga pelaut;
f. menyampaikan laporan audit internal sebelumdilaksanakan
verifikasi tahunan kepada DirekturJenderal; dan
g. mengasuransikan pelaut yangditempatkanj dipekerjakan untuk
mendapatkan jaminansosial tenaga kerja.
Perusahaan keagenan awak kapal wajib membuatperjanjian kerja
laut baru, apabila pelaut yang ditempatkantelah habis masa berlaku
perjanjian kerja lautnya namunmasih bcrsedia untuk mclanjutkan
tugas.
Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikanpembayaran
atas kctcrlambatan pembayaran gajijupahpelaut, bonus, dan lain-lain
sesuai isi perjanjian kerja lautyang ditandatangani oleh para
pihak.
(1) Perusahaan keagenan awak kapal harus menguruspemulangan
jenazah sampai ke pihak keluargaj ahliwaris, jika pelaut meninggal
dunia selama masaberlakunya PKL sesuai kesepakatan dengan
pihakkeluargaj ahli waris setelah dipastikan penyebabkematian
bcrdasarkan hasil visum dokter.
(2) Perusahaan keagcnan awak kapal wajib membantupengurusan
hak-hak pelaut yang meninggal danmemberikan santunan kepada ahli
waris sesuaiketentuan yang berlaku setelah dipastikan
penyebabkematian berdasarkan hasil visum dokter.
Pemilik danj atau operator kapal yang berkedudukanhukum di luar
Indonesia yang akan merekrut danmenempatkan pelaut Indonesia di
atas kapal, wajibmempunyai KKBdengan serikat pekerja sebelum
menunjukperusahaan keagenan awak kapal untuk
melaksanakankegiatan.
Apabila perusahaan keagcnan awak kapal menempatkanpelaut di atas
kapal yang berlayar melalui wilayah rawankonflik, maka pemilik dan
operator kapal melaluiperusahaan keagenan awak kapal wajib
memberikompensasi tambahan yang besarnya sebagaimanaditetapkan
dalam pcrjanjian kerja bersama antarapemilikj operator kapal dengan
serikat pekerja.
-
Bagian KetigaPerjanjian Kerja Laut (PKL)
(1) Perjanjian Kerja Laut wajib dibuat oleh pemilikkapaljagen
yang mewakili, sebelum melakukanpenempatan untuk memberi kepastian
danperlindungan hukum bagi pelaut.
(2) Perjanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan
pemilikj operator kapalj agen awak kapal yangdiketahui oleh
Direktur Jenderal atau pejabat yangditunjuk.
(3) Isi Perjanjian Kerja Laut wajib sesuai dengan standarminimum
yang berpedoman kepada peraturan nasionalatau internasional dengan
mencantumkan hal-halsebagai berikut:a. nama lengkap pelaut;b.
tempat dan tanggal lahir;c. kode pelaut (seafarer code);d. nama dan
bendera kapal (name andjZag ofvessen;e. nama pemilikjoperator
kapal;f. alamat pemilikj operator kapal;g. nama agen awak kapal;h.
alamat agen awak kapal;1. jabatan di atas kapal (rank);J. gaji,
upah lembur, dan upah cuti tahunan (leave);k. pemulangan
(repatriation);1. jumlah jam kerja dan jam istirahat;m. asuransi,
jaminan kesehatan, dan fasilitas
keselamatan kerja yang wajib ditanggung olehpemilikj operator
kapal;
n. pemutusan Perjanjian Kerja Laut;o. referensi nomor
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),
j ika ada; danp. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
nasional, jika ada.
(4) Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimanadimaksud pada
ayat (3), isi PKLwajib menjamin:a. hak-hak pelaut sesuai isi
perjanjian kerja laut yang
telah ditandatangani oleh para pihak; danb. semua proses
perawatan medis dan pengobatan
terhadap pelaut yang cedera atau sakit selamadalam masa kontrak
kerja sesuai batasan dalamPKL.
(5) Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut padakapal
berbendera asing wajib dibuat dalam bahasaIndonesia dan bahasa
Inggris.
(6) Pelaut yang berangkat mandiri untuk melakukan tugaskerja di
atas kapal, tanpa melalui perusahaan keagenanawak kapal wajib
mempunyai kesepakatan kerja.
(7) Salinan Perjanjian Kcrja Lautjkesepakatan kerja
wajibdimiliki oleh para pihak.
-
Perjanjian Kerja Lautj kesepakatan kerja wajib memuatunsur
pengaturan yang mengatur bahwa siapapun yangterikat dalam
Perjanjian Kerja Lautjkesepakatan kerjatersebut tidak diperbolehkan
melakukan tindakandiskriminasi (SARA), termasuk diskriminasi
terhadapkesetaraan gender, intimidasi, pengancaman, penindasan,dan
penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalamsegala aspek
terkait pekerjaan di atas kapal.
Segala perubahan atas isi PKL sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21
ayat (3), wajib dilaporkan kepadaSyahbandar atau pejabat berwenang
yang ditunjuk danperubahan tidak boleh mengatur lebih rendah dari
standardan ketentuan yang telah ditetapkan.
Jika terdapat perbedaan pendapatj perselisihan di antarapara
pihak di dalam masa berlakunya PKL danpermasalahan tersebut bclum
dapat diselesaikan hinggamasa berlakunya PKL berakhir, maka para
pihak dapatmenyclesaikannya melalui pengadilan hubungan
industrialdengan mengacu pada Perjanjian Kerja Laut yang
telahditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumenpendukung
lainnya.
Bagian KecmpatProses Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
(PKL)dan
Penyijilan Buku Pelaut
(1) Pengesahan PKL dan penyijilan buku pelautdilakukan sebelum
penempatan pelaut di atasoleh Direktur Jenderal atau pejabat
yangkewcnangan.
wajibkapaldiberi
(2) Pengajuan permohonan proses pengurusan pengesahanPKL dan
penyijilan buku pelaut dapat dilakukan oleh:a. perusahaan angkutan
laut yang telah mendapat izin;
ataub. perusahaan keagcnan awak kapal yang telah
mcndapat izin; atauc. pelaut mandiri.
(3) Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL danpenyijilan
buku pelaut olch perusahaan angkutan lautdan perusahaan keagenan
awak kapal sebagaimanadimaksud pad a ayat (2) huruf a dan huruf b
diajukansecara tertulis kepada Direktur Jenderal melaluiDirektur
Perkapalan dan Kepclautan atau Pejabat UnitPelaksana Tcknis yang
diberi kewenangan denganme1ampirkan sebagai berikut:a. asli buku
pelaut;
-
b. salinan atau asli sertifikat keahlian (Certificate
ofCompetencyj coq, jika diperlukan;
c. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut yang
telahditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
d. asli surat persetujuan dari orang tuajwali dansekolah khusus
bagi TarunajTaruni yang akanmelakukan praktek kerja laut
(cadet).
(4) Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL danpenyijilan
buku pelaut oleh pelaut mandiri sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
huruf c diajukan secara tertuliskepada Direktur Jenderal melalui
Direktur Perkapalandan Kepelautan atau Pejabat Unit Pelaksana
Teknisyang diberi kewenangan dengan melampirkan sebagaiberikut:a.
asH buku pelaut dan dokumenjidentitas yang
diperlukan;b. asH sertifikat keahlian, pengukuhanj
endorsement,
dan keterampilan yang diperlukan;c. asli Perjanjian Kerja Laut
yang telah ditandatangani
oleh kedua belah pihak;d. Letter of Guarantee (LG) dari
perusahaan yang akan
mempekerjakan;e. surat persetujuan dari pihak keluarga atas
pemberangkatan pelaut tersebut; danf. surat pernyataan akan
melaporkan diri ke Kedutaan
Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesiaterdekat setelah
tiba di negara tujuanj negara tempatkapal bersandar atau pada
kesempatan pertamapada pelabuhanj negara berikut bila
padapelabuhanjnegara tersebut tidak mempunyaiperwakilan negara
Indonesia.
Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap akibat yangtimbul
apabila terjadi perselisihan yang menyangkutpelaksanaan kesepakatan
kerja bagi pelaut yang bekerjapada kapal tanpa melalui perusahaan
keagenan awak kapaldan tidak melaksanakan ketentuan pelaut
mandirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
Bagian KelimaTenaga Kerja Pelaut Asing
(1) Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas
kapalberbendera Indonesia wajib mendapatkan sertifikatpengakuanj
Certificate of Recognition (COR) dan suratrekomendasi dari Direktur
Perkapalan dan Kepelautan.
(2) Certificate of Recognition hanya berlaku selama 12
(duabelas) bulan.
(3) Setiap kapal yang berbendera Indonesia dan diawakioleh
pelaut asing wajib didampingi oleh pelautIndonesia untuk proses
alih teknologi.
-
(4) Perusahaan keagenan awak kapal dapat melaksanakanperekrutan
dan penempatan pelautj tenaga kerja asing,dalam hal teknologi yang
digunakan belum dikuasaioleh pelaut Indonesia dan hanya terhadap
posisijabatan di atas kapal sebagai perwira.
Persyaratan untuk mendapatkanpengakuanj Certificate of
Recognition (COR)permohonan dengan melampirkan:a. salinan
sertifikat keahlian
Competency j coq;b. salinan sertifikat pengukuhan
Endorsementj CaE); dansalinan sertifikat keterampilanProficiency
j COp).
sertifikatmengajukan
Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasimempekerjakan tenaga
kerja pe1aut asing mengajukanpermohonan dengan me1ampirkan:a.
salinan sertifikat keahlian dari negara penerbit;b. salinan
sertifikat pengakuan;c. salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Imigrasi
ten tang Kemudahan Khusus Keimigrasian(DAHSUSKIM).
Rekomendasi mempekerjakan tenaga kerja pelaut asmghanya berlaku
maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak dapatdiperpanjang.
(1) Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap pelaut,Direktur
Jenderal me1akukan verifikasi tahunari danevaluasi terhadap kinerja
perusahaan keagenan awakkapal.
(2) Verifikasi tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasilverifikasi akan
dicatat pada lembar khusus sebagaibagian yang tidak terpisahkan
dengan SIUPPAK.
(3) Evaluasi terhadap kinerja perusahaan keagenan awakkapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada hasil vcrifikasi
tahunan.
(4) Pemilikj operator kapal j pcrusahaan keagenan awakkapal
wajib mcmbantu dan menyediakan fasilitas yangdibutuhkan untuk
pemcriksaan dan verifikasi.
-
BABIVSANKSIADMINISTRASI
(1) Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukanperekrutan dan
penempatan pelaut tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan,
tidak memenuhikewajibannya danj atau tanggung jawabnya
sesuaiPerjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
berupa:a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;b. pembekuan
sementara izin usaha; atauc. pencabutan izin usaha.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf
a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulankepada perusahaan
keagenan awak kapal yang tidakmelaksanakan kegiatan setelah SIUPPAK
diterbitkandanjatau tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukanoleh
perusahaan keagenan awak kapal terhadap hasilevaluasi.
(1) Pembekuan semen tara izin usaha perusahaan keagenanawak
kapal dilakukan oleh Direktur Jenderal apabilaperusahaan keagenan
awak kapal tidak melaksanakankewajiban-kewajiban danj atau tanggung
jawabnyasesuai perjanjian kerja laut yang ditandatangani olehpara
pihak.
(2) Izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapaldicabut
apabila:a. terdapat pemalsuanjmanipulasi data pelaut pada
dokumenj idcntitasj sertifikat;b. memalsukan atau ikut serta
membantu pemalsuan
dokumenj identitasj sertifikat pelaut;c. memalsukan tanda tangan
pejabat dan stempel
dinas kementerian;d. mempekerjakanjmenempatkan pelaut tanpa
perjanjian kerja laut;e. dalam proses pcrekrutan dan penempatan
pe1aut,
memungut biaya selain biaya dokumenperjalananj paspor j danj
atau visa, buku pe1aut, dansertifikat kcsehatan; dan
f. merekrut pelautjtenaga kerja di bawah umur selainuntuk
kepentingan pendidikan.
-
Direktur Jenderal dapat menjalankan putusan pengadilan,atau
Mahkamah Pelayaran terhadap sanksi yang telahdijatuhkan kepada
pclaut dalam bentuk pemblokiran,penghapusan semua sertifikat/
dokumen kepelautan yangdimiliki dan/ atau memberi catatan mengenai
pelanggaranyang dilakukan, atau pembatalan pemblokiran,penghapusan
pemberian catatan pada database pelaut.
(1) Terhadap pelaut yang diindikasikan melakukanpelanggaran
peraturan perundang-undangan atauPerjanjian Kcrja Laut diberikan
tanda oleh DirekturJenderal berupa catatan pada database
untukdilakukan klarifikasi.
(2) Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) diperoleh bukti bahwa pelauttidak melakukan pelanggaran,
maka dilakukanpenghapusan tanda dalam catatan pada database.
BABVPENYELESAIANPERSELISIHANPELAUT
(1) Perusahaan keagenan awak kapal wajib
menyelesaikanperselisihan yang timbul antarpelaut, dengan
pemilikatau operator kapal atau pelaut dengan perusahaankeagenan
awak kapal baik secara musyawarah maupunsecara hukum sesuai yang
tercantum di dalamPerjanjian Kerja Laut.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai kata sepakat,para pihak dapat menyelesaikan
melalui pengadilanhubungan industrial dengan berpedoman
padaPerjanjian Kcrja Laut yang telah ditandatangani olehpara pihak
dan dokumen pendukung lainnya.
BAB VIKETENTUANLAIN-LAIN
Tata cara pcngesahan Pcrjanjian Kerja Laut (PKL) danpenyijilan
buku pclaut untuk kapal niaga, kapalpenumpang, dan kapal pcnangkap
ikan berbendera asmgakan diatur dengan Pcraturan Direktur
Jenderal.
-
Tata cara pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) danpenyijilan
buku pelaut untuk kapal niaga, kapalpenumpang, kapallayar motor
(KLM),dan kapal penangkapikan atau kapal nelayan berbendera
Indonesia akan diaturdengan peraturan Direktur Jenderal.
Untuk mendapatkan surat lzm dan/ atau sertifikatpengakuan dan/
atau surat rekomendasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
dan/ atau Pasal 28dan/ atau Pasal 29 dikenakan biaya yang
besarnyaditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Direktur ,Jenderal melaksanakan pembinaan danpengawasan teknis
terhadap pelaksanaan PeraturanMenteri Perhubungan ini.
BAB VIIKETENTUANPERALIHAN
Dalam hal perusahaan keagenan awak kapal menempatkanawak kapal
di atas kapal berbendera negara dan/ataumempunyai kerjasama dengan
pcmilik atau operator kapaldari negara yang tidak mempunyai
hubungan diplomatikdengan Negara Republik Indonesia, maka
KesepakatanKerja Bersama (KKB) an tara pemilik kapal atau
operatorkapal dengan perusahaan keagenan awak kapal harusdiketahui
oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dinegara tersebut dcngan
disertai surat pernyataan bersediamembantu penyelesaian
permasalahan pelaut dari KantorDagang dan Ekonomi Indonesia.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan inimaka
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenaiperekrutan dan penempatan
awak kapal serta ketentuanlain yang bertentangan dengan Peraturan
MenteriPerhubungan ini dinyatakan tidak berlaku.
-
BABVIIIKETENTUANPENUTUP
Peraturan Menteri Perhubungan Inl mulai berlaku padatanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Menteri Perhubungan ini denganpenempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 4 Oktober 2013
Diundangkan di Jakartapada tanggal 7 Oktober 2013
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA,REPUBLIK INDONESIA
Salinan sesuai denKEPALAB H
UM ARIS, SH, MM, MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903
1 001