MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan diatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor' 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N'omor 4146); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM 10 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN IIPALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001tentang Kebandarudaraan diatur ketentuan mengenai rencanainduk bandar udara yang merupakan pedoman untukpembangunan dan pengembangan bandar udara gunamenjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraanbandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, . perlu menetapkan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara SultanMahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanandan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentangKebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor' 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia N'omor4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T11/2/4-Utanggal 30 November 1960 tentang Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil Civil Aviation Safety Regulations (CASR)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Perhubungan. Nomor KM 44 Tahun 2002tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di LingkunganDepartemen Perhubungan;
Memperhatikan 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2461/Ass.II/2007tanggal 5 Desember 2007 perihal Rekomendasi ReviewRencana Induk Bandar Udara Internasional 5MB II diPalembang;
2. Surat Walikota Palembang Nomor : 553.2/000332/11tanggal 19Pebruari 2008 perihal Rekomendasi Rencana Induk BandarUdara Sultan Mahmud Badaruddin " Palembang danUsulanKegiatan Overplay APBN 2008;
: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANAINDUK BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN IIPALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin IIPalembang - Provinsi Sumatera Selatan.
2. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut rencanainduk adalah pedoman pembangunan dan pengembanganbandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan danpenggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatanpenerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan denganmempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan,sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yangmencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifatteknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, perletakanmasa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yangdilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas danprasarananya.
4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci darirancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandarudara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan,fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan,serta fasilitas elektronika dan listrik sebagai penunjangkeselamatan penerbangan.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
BAB"
KEBUTUHAN DAN BATAS - BATAS LAHAN
(1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan,pengelolaan dan pengusahaan bandar udara sesuai rencanainduk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 310,76 Ha.
(2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Lahan bandar udara (eksisting) seluas 280.03 Ha;
b. Lahan bandar udara yang sudah dibebaskan pemda seluas30.12 Ha;
c. Lahan yang belum dibebaskan seluas 0.61 Ha.
(3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinyaditentukan terhadap titik referensi sistim koordinat bandar udara(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak padakoordinat geografis 020 54 I 09,464 II Lintang Selatan dan 104 0
42 I 36,975 II Bujur Timur atau pada koordinat Bandar udara X =20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpitdengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth 2900 38' 25 II
geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu 29 tegak luruspada sumbu X.
(1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) tercantum pada Lampiran I.A.
(2) Daftar titik koordinat terhadap Batasan kebutuhan lahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada LampiranI.B.1, I.B.2. dan I.B.3.
Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alatbantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batassebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkanlebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS
(1) Rencana pembangunan dan pellgembangan fasilitas bandarudara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan danpelayanan bandar udara dHakukan tenltama berdasarkanperkembangan lalu lintas angkutan udara dan prakiraanpermintaan jasa angkutan udara sebagaimana tercantum padaLampiran II.A.
(2) Fasilitas bandara udara yang direncanakan untuk dibangun dandikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum pada Lampiran II.B.
(3) Rencana pembangunan dan tahapan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjaukembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal6
Pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, wajib didahului dengan studi AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pasal?
Rancangan Awal dan Rancangan Teknik Terinci untuk pelaksanaanpembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkanoleh Direktur Jenderal.
Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udaradilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dankemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
BABIV
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
(1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluanpeningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan danpengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandarudara tercantum pada Lampiran IILA dan III.B.
(2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuaidengan dan yang belum diatur sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
Dalam jangka waktu paling lambat 12 Januari 2012, penyelenggarabandar udara wajib memenuhi persyaratan dokumen kelengkapanrencana induk yang memuat :
a. daerah lingkungan kerja;b. daerah lingkungan kepentingan;c. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dand. batas kawasan kebisingan.
Setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipenuhi,maka dokumen rencana induk bandar udara merupakan bagian darilampiran penetapan lokasi.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan ini.
Ditetapkan di Jakartapada tanggals Februari 2010
MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Dalam Negeri;5. Menteri Hukum dan HAM;6. Menteri Perindustrian;7. Menteri Perdagangan;8. Menteri Kelautan dan Perikanan;9. Menteri Sekretaris Negara;10. Menteri Pekerjaan Umum;11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan;13. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;14. Walikota Palembang;15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;16. Direksi PT Angkasa Pura II (persero).
Salinan sesuai denKEPALA BIR
S SH MM MHPembi a Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran !.B.1.PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNemer :KMLO TAHUN 2010Tanggal :5 Feoruari 2010
OAFTAR KOOROINAT BATAS LAHAN EKSISTINGBAN OAR UOARA SULTAN MAHMUO BAOARUOOIN II - PALEMBANG
•••••••••••• ~H •••••••••••••••••• H ••••••••••••••• H •••••••• H •• _ ••••••••••••••• H •••••• H ••••••••••••••••••••••••••••••••• H" •• H ••••••••••••••• M ••• • •••• ••
- Bangunan PemeliharaanGSE
NO. URAIAN KM 41/2002 EKSISTING TAHAPI TAHAP II TAHAP III SATUAN2007III Fasilitas OVOR/OME, NOB, VOR I VOR/OME VOR/OME VOR/OME
Navigasi NOB OMEPenerbangan
Alat Bantu ILS Cat. I ILS Cat. I ILS Cat. I ILS Cat. I ILS Cat. IIV Pendaratan
VI Fasilitas VHF / HF (AMS VHF / HF (AMS VHF / HF (AMS VHF / HF (AMS VHF / HF (AMSKomunikasi and AFS) and AFS) and AFS) and AFS) and AFS)Penerbangan Multi Channel Multi Channel Multi Channel Multi Channel Multi Channel
RENCANA INDUK BANDAR UDARASULTAN MAHMUD BADARUDCIN II • PAl.EMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
-----------KETERANGAN ~RAN III B /:.1.'. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN..•CD 8atlQullan t,rmlnal P«wmlXll'lt (!) IDI9unon Cotu 00)'0 Utomo @ lallQUlllltI OGn:llI I'lN iD '•••la. M '" _TURAN_PlIlHIJIlUNQAN