MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2021/KM_12... · Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja reklamasi di dalam Daerah Lingkungan

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 12 TAHUN 2021

TENT ANG

PERSETUJUAN KEPADA PT WILMAR NABATI INDONESIA UNTUK

MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN

KEPENTINGAN PELABUHAN GRESIK PROVINS! JAWA TIMUR

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang

Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja

reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah

perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul

diberikan oleh Menteri;

b. bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan Pengelola

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah

memperoleh izin dari Direktur Jenderal Perhubungan

Laut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor KP BX-103/PP 008 tentang

Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Guna

Menunjang Kegiatan U saha di Bidang Industri Kimia

Dasar Organik PT Wilmar Nabati Indonesia;

c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan

industri untuk pengembangan kawasan industri terpadu,

PT Wilmar Nabati Indonesia akan melaksanakan. kegiatan

kerja reklamasi perairan di sebelah timur kawasan

Mengingat

- 2 -

tepatnya di depan Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5,

dan Dermaga 6 seluas 4,3971 Ha atau

43.971 m? dengan volume material urug 735.000 m? yang

berlokasi di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi

Jawa Timur;

d. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan

administrasi serta kelestarian lingkungan, PT Wilmar

Nabati Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk

diberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Persetujuan Kepada PT Wilmar Nabati Indonesia

untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi yang

Berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik

Provinsi Jawa Timur;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

- 3 -

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

- 4 -

Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1183);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara Elektronik

Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1844);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

KP BX-103/PP 008 tentang Persetujuan Pengelolaan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan Gresik Guna Menunjang Kegiatan Usaha di

Bidang Industri Kimia Dasar Organik PT Wilmar Nabati

Indonesia;

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

A.1146/ AL.324/JDPL tanggal 8 Desember 2020 perihal

Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi Perairan

di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan Gresik oleh PT Wilmar Nabati

Indonesia;

- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTE RI PERHUBUNGAN TENT ANG

PERT AMA

PERSETUJUAN KEPADA PT WILMAR NABATI INDONESIA

UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN

KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN

PELABUHAN GRESIK PROVINS! JAWA TIMUR.

Memberikan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi kepada:

a. N ama Perusahaan

b. Bidang Usaha

c. Alamat

d. NPWP

e. NIB

f. Penanggung Jawab

PT Wilmar Nabati Indonesia.

Industri Kimia Dasar Organik.

Jl. Darmosugondo Nomor 56,

Kelurahan Indro, Kecamatan

Kebomas, Kabupaten Gresik,

Provinsi Jawa Timur.

01.269.805.6-092.000

91230302142495

Saronto (Direktur PT Wilmar

Nabati Indonesia)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi perarran di

depan Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5, dan Dermaga 6

dengan total luas 4,3971 Ha atau 43.971 m2 dengan volume

material urug 735.000 m? berasal dari quarry atau borrow area

yang terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

dengan jarak 30 km dari lokasi kegiatan kerja reklamasi di

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi Jawa Timur dengan

titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik a: 07° 10' 32,2950" LS/ 112° 40' 28,5651" BT;

Titik b : 07° 10' 40,6854" LS / 112° 40' 29, 1460" BT;

Titik c : 07° 10' 49, 1579" LS / 112° 40' 34,8642" BT;

Titik d: 07° 10' 41,6256" LS/ 112° 40' 34,9947" BT.

KEDUA

KETIGA

- 6 -

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi

sebagai berikut:

No. Nama Jumlah

1. Tongkang 1 Unit

2. Excavator 2 Unit

3. Bulldozer 3 Unit

4. Dump Truck 105 Unit

5. Vibro Compactor 2 Unit

6. Crawler Crane HP55 1 Unit

7. Hyrdraulic Hammer 1 Unit

8. Mobil Tangki Penyiraman 1 Unit

Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan

dan/ atau dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain

dalam bentuk apapun.

Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas

persetujuan kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;

c. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang

tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat

dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan

berkoordinasi dengan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya;

d. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh dampak

yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang

dilakukan;

e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja

reklamasi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Gresik;

KEEMPAT

KELI MA

KEEN AM

KETUJUH

KEDELAPAN

- 7 -

f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan

hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik

yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah;

g. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan diketahui

oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas II Gresik; dan

h. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak persetujuan kegiatan kerja reklamasi

diterbitkan.

Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada

kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga

hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang

persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.

Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila

pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

Keputusan Menteri mi serta ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi

se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA dilakukan

oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Gresik dan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.

Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun

sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi

tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN

- 8 -

Keputusan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARY A SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

9. Gubernur Jawa Timur;

10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

11. Bupati Gresik;

12. Kepala Distrik N avigasi Kelas I Surabaya;

13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;

14. Kepala Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

15. Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia.