MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESlA SIN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAEH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pmJaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012; b. bahwa sehubungan dengan pencapa1an target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum; c. bahwa dalam rangka perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu meningkatkan ef ektivitas dan www.jdih.kemenkeu.go.id
17
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESlA · menterikeuangan republik indonesla salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 31 /pmk.05/2016 tentang tata cara penyelesaian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESlA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI
PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI,
DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang
bersumber dari penerusan pmJaman luar negeri,
rekening dana investasi, dan rekening pembangunan
daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
114/PMK.05/2012;
b. bahwa sehubungan dengan pencapa1an target akses
aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun
2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan upaya
perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air
Min um;
c. bahwa dalam rangka perbaikan kondisi keuangan
Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu meningkatkan efektivitas dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
- 2 -
efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber
dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana
investasi, dan rekening pembangunan daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum melalui upaya
optimalisasi untuk pengembalian dan/ atau penghapusan
piutang negara Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
1.
2.
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian
Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan
Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 280
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 14 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/ PMK.05 / 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG
BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI,
REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOP SURAT
PDAM KABUPATEN /KOTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA . . . . .
Nomor:
Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota
dengan ini kami menyatakan bahwa PDAM Kabupaten/Kota . . . . bersedia
untuk melunasi Kewajiban Pokok per cut-off date 30 Juni 2015 selambat
lambatnya tanggal . . . Februari 2016. Atas pelunasan kewajiban pokok
tersebut, selanjutnya PDAM Kabupaten/Kota mengikuti skema
penyelesaian Piutang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana
mestinya.
GIARTO ...... NIP 19590420
Direktur / Direktur U tama
PDAM Kabupaten/Kota . . . .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 15 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 / PMK.05/2016 TENT ANG
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOP SURAT
PDAM KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA .....
Nomor:
Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota
dengan ini kami menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota ... dan
DPRD Kabupaten/Kota ... bersedia untuk mengikuti skema pembayaran
seluruh kewajiban pokok dan/ atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah
Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota .... akan mengalokasikan dana
untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan selanjutnya akan
dikompensasikan sebagai pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/ atau
pembayaran seluruh kewajiban non pokok kepada PDAM dalam APBD-P 2016.
Besaran dana pembayaran tersebut sama dengan besaran dana yang diterima
dari Pemerintah Pusat.
Demikian pernyataan 1m dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana
mestinya.
Ketua DPRD Bupati Direktur / Direktur Utama
PDAM Kabupaten/Kota ...
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 16 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /PMK.05 / 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI ' REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Nomor
Lampiran
KOP SURAT
PDAM KABUPATEN/KOTA
Hal : Laporan Kinerja PDAM . . . *) Tahun . . . **)
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Up. Direktur Sistem Manajemen Investasi
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai III
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4Jakarta 10710
Jakarta
Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan
No /PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber
Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening
Pembangunan Daerah Pada PDAM, berikut kami sampaikan laporan kinerja
PDAM . . . . *) tahun . . . . **) Yang berisi :
1. Informasi Umum:
a. Ringkasan Uraian perusahaan;
1) pendirian;
2) data umum;
b. Tujuan dan Fungsi Perusahaan;
c. Struktur Organisasi;
d. Pelanggan (jumlah sambungan tahun . . . . **))
2. Penilaian kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
47/1999;
3. Pengukuran tingkat kesehatan berdasarkan data Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Utang PDAM kepada Pemerintah sesuai neraca per 31 Desember tahun . . .
**);
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 17 -
5. Data realisasi tahun . . . . . **) atas:
a. rasio tarif rata-rata terhadap biaya produksi (%);
b. tingkat kehilangan air (%);
c. cakupan pelayanan wilayah (%).
6. Rencana pengembangan investasi.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.