MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa kegiatan pelaporan Pajak pemungutan, Pertambahan penyetoran, Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh pemungut, penyetor, dan pelapor pajak, perlu mendapat kepastian hukum; b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Badan U saha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan U saha Milik Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan i www.jdih.kemenkeu.go.id
12
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …...PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. -4 - Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH
BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa kegiatan
pelaporan Pajak
pemungutan,
Pertambahan
penyetoran,
Nilai dan
dan
Pajak
Penjualan atas Barang Mewah oleh pemungut, penyetor,
dan pelapor pajak, perlu mendapat kepastian hukum;
b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Badan
U saha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang
dimiliki secara langsung oleh Badan U saha Milik
Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai
pemungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur
mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan
tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan
i www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
- 2 -
Usaha Milik Negara sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha
Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki
secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 75
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u.b. Kepala Bagi77: ,,gr:.:.:.=:,
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 11 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMI<.03/2021 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERUSAHMN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA
LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN . SURATSETORANPAJAK
DAFfAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK
DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK
Nama Pemungut PPN
NPWP
Masa Pajak
No. Nama NPWP Urut Rekanan Rekanan
(4) (5) (6)
........................... (1)
........................... (2)
........................... (3)
Tanggal Setor
Kode dan SSP atau
Tanggal Sarana Nomor Seri
Faktur Administrasi Faktur
Pajak Lain yang Pajak
(8) Disamakan (7)
dengan SSP (9)
NTPN PPN PPnBM
(10) (Rupiah) (Rupiah)
(11) (12)
Jumlah (13)
................... , ...................... (14)
Tanda Tangan
NamaJelas
Jabatan
Cap Perusahaan
...................... (15)
...................... (16)
...................... (17)
...................... (18)
J www.jdih.kemenkeu.go.id
- 12 -
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG
DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK
(1) Diisi dengan, nama pemungut PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar.
(2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemungut PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar.
(3) Diisi dengan Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM.
(4) Cukup jelas. (5) Diisi dengan nama rekanan yang tercantum dalam Faktur Pajak. (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan yang tercantum dalam
Faktur Pajak. (7) Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang tercantum dalam
Faktur Pajak. (8) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak. (9) Diisi dengan tanggal penyetoran yang tercantum dalam Surat Setoran
Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. (10) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum
dalam SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. ( 11) Diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. (12) Diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak. (13) Cukup jelas. (14) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan daftar nominatif. ( 15) Diisi dengan tanda tangan pengurus atau kuasa. (16) Diisi dengan nama pengurus atau kuasa. ( 1 7) Diisi dengan jabatan pengurus atau kuasa. ( 18) Diisi dengan cap atau stempel perusahaan.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u.b. ,.,.,-;;:::::.::::::::::::.::::-.... Kepala ....--..-.--.. asi Kementerian