MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 140 /PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN, Menimbang Mengingat bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastrukur Daerah Tahun Anggaran 2011; . 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; yI,,/
40
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileperaturan perundang-undangan. BAB VI ... disusun dengan menggunakan format sebagaimana ... Mandailing Natal 1.430,669 ' 31 Kab. Nias 1.127,007
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERIKEUANGANNOMOR 140 /PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASIDAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAANDANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERIKEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikandalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011,perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi danPedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan PembangunanInfrastrukur Daerah Tahun Anggaran 2011; .
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5233 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentangPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transferke Daerah; yI,,/
Menetapkan
MENTEAIKEUANGANAEPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANPEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUNANGGARAN 2011.
BABI
RUANG LINGKUP
Pasall
(1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TahunAnggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danmerupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkandalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang Nomor 11Tahun 2011.
(2) DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatanpelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasaranadaerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatanpembangunan daerah.
(3) DPPID dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupatenjkotayang digunakan untuk mendanai kegiatan infrastruktur bidangpendidikan, infrastruktur bidang transmigrasi, dan infrastruktrurbidang lainnya.
BAB II
ALOKASI
Pasal 2
(1) Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp6.313.000.000.000,00(enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah).
(2) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan untuk:
a. Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupatenjkota sebesarRp613.000.000.000,OO(enam ratus tiga belas miliar rupiah);
b. Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupatenjkotasebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
c. Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsijkabupatenjkotasebesar Rp5.200.000.000.000,OO (lima triliun dua ratusmiliar rupiah). ,Iw
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-3-
BABIII
PENETAPAN ALOKASI
Pasal 3
(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPPID danbesaran alokasinya ditetapkan dalam rap at kerja Badan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPID adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, danLampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan MenteriKeuangan ini.
(3) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanjumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untukmelaksanakan kegiatan.
Pasal 4
(1) Daerah penerima DPPID wajib menggunakan DPPID seSUaIdengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Daerah penerima DPPID tidak diperbolehkan melakukanpergeseran antar bidang.
BABIV
ARAH KEGIATAN
Pasal 5
(1) Infrastruktur bidang pendidikan ditujukan untuk SekolahDasar/Sekolah Dasar Luar Biasa' dan Sekolah MenengahPertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/SekolahMenengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk:
a. Pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas baru, besertameubeulairnya;
b. Pembangunan/ rehabilitasi perpustakaan, besertameubeulairnya; dan
c. Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuklaboratorium sekolah, beserta meubeulairnya.
(2) Infrastruktur bidang transmigrasi digunakan untuk:
a. Pemenuhan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi;dan
b. Pemenuhan paket fasilitas umum dan fasilitas sosialpermukiman transmigrasi. "s.......
MENTER I KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-4-
(3) Infrastruktur bidang lainnya digunakan untuk mendanaikegiatan-kegiatan di bidang:a. Kesehatan;
b. Jalan/jembatan;c. Irigasi;d. Air minum;
e. Sanitasi;
f. Kelautan dan perikanan;g. Pertanian;h. Lingkungan hidup;
1. Sarana perdagangan;J. Waduk danl atau embung; dank. Prasarana Pemerintahan Daerah.
(4) Petunjuk pelaksanaan DPPID untuk Infrastruktur BidangTransmigrasi ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah PeraturanMenteri Keuangan ini diundangkan.
(5) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasanwaktu dalam Tahun Anggaran 2011.
BABV
PENGANGGARAN
Pasal 6
. (1) DPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagiandari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompokLain-lain Pendapatan yang Sah.
(2) Alokasi DPPID digunakan untuk belanja modal dan belanja barangsebagai penunjang pelaksanaan belanja modal yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Pemerintah daerah penerima DPPID dapat melaksanakan programdan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan KepalaDaerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebihdahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkanDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnyaditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.-.....
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-5-
(2) .Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerahtentang APED maupun Peraturan Daerah tentang PerubahanAPED atau karena tidak melakukan perubahan APED, maka tetapdapat melaksanakan programjkegiatan dengan melakukanprosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalamLaporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB VI
PENYALURAN
Pasal 8
(1) Penyaluran DPPID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dariRekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Penyaluran DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasiDPPID; dan
b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasiDPPID.
(3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
(4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanak;:m setelah Kepala Daerahpenerima DPPID menyampaikan sur at pernyataan kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yangmenyatakan akan mencantumkan penerimaan DPPID dalam APEDPerubahan atau akan menyampaikan dalam LRA dan akanmengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke KasNegara jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhirTahun Anggaran 2011.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusunsesuai· dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang tidak terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6) Surat pernyataan disampaikan oleh Kepala Daerah penerimaDPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan paling lambat tanggal30 September 2011.
(7) Surat pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerimaDPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan sebelum diundangkannya PeraturanMenteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. ~
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 6-
(8) .Penyaluran Tahap II dapat dilaksanakan setelah laporan realisasipenyerapan DPPID Tahap I yang dilampiri daftar Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk programjkegiatanyang didanai DPPID disampaikan oleh Kepala Daerah penerimaDPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan.
(9) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I dan daftar SP2Dsebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun denganmenggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vdan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ini.
Pasal 9
(1) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan setelah penggunaandana telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari DPPID Tahap Iyang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Daerahpenerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumTahun Anggaran 2011berakhir.
Pasal10
.Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakankegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerahharus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebutke Rekening Kas Umum Negara.
BABVII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal11
(1) Daerah penerima DPPID wajib menyampaikan laporan realisasipenyerapan DPPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelahTahun Anggaran 2011berakhir.
(2) Laporan realisasi penyerapan DPPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Pengawasan fungsionalj pemeriksaan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan keuangan DPPID dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. ;W
MENTERlI<EUANGANREPU8LII< INDONESIA
-7-
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal12
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pad a tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23. AgU~t:U3 2011MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOW ARDOJO
Diundangkan di Jakartapada tanggal·:.23 AlSustus 2011MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR'; 524
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM
u.b. '~~~~ ~KEPALA ~\''Ps.~'~i;~VIENTERIAN
'/ -;..::.< <?t;.,\~'/ 0"'" ~ \
. ::!c{ .. '~" \
, /!, \~ ~i~,@·r.,..---,...\)\,j'\\J~"\ \«,
~ ::2' • n\p.u ,"-'\ v' / t
\ -,? IGIART \.;,\-------- / ·':;.'/f
NIP.195~?~~~~~~~.-,,:::.:..:=;::;::.~;;.::/"
LAMPIRAN [PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 140 /PMK.07/2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011INFRASTRUKTUR BIDANG PENDIDIKAN
(dalam juta rupiah)
,NO. '.' NAMA DAERAH..
,"ALOKASI
IProvinsi Aceh
1Kab. Aceh Barat 902,617
2Kab. Aceh Besar 903,887
3Kab. Aceh Selatan 843,145
4Kab. Aceh Sing-kil 645,461
5Kab. Aceh Teng-ah 796,118
6Kab. Aceh Teng-g-ara 813,704
7Kab. Aceh Timur 1.085,375
8Kab. Aceh Utara 1.515,435
9Kab. Bireuen 1.034,036
10Kab. Pidie 894,457
11Kab. Simeulue 628,040
12Kota Banda Aceh 1.007,744
13Kota Sabang- 726,810
14Kota Lang-sa 686,551
15Kota Lhokseumawe 698,758
16Kab. Nag-an Raya 753,650
17Kab. AcehJaya 1.242,077
18Kab. Aceh Barat Daya 983,988
19Kab. Gayo Lues 761,710
20Kab. Aceh Tamiang 840,343
21Kab. Bener Meriah 733,798
22Kab. Pidie Jaya 1.970,337
23Kota Subulussalam 1.225,030
IIProvinsi Sumatera Utara
24Kab. Asahan 1.513,291
25Kab. Dairi 1.380,212
26Kab. Deli Serdang- 2.370,431
27Kab. Karo 1.114,794
28Kab. Labuhanbatu 1.118,309
29Kab. Langkat 1.986,002
30Kab. Mandailing Natal 1.430,669 '
31Kab. Nias 1.127,007
32Kab. Simalung-un 1.985,043
33Kab. Tapanuli Selatan 1.106,034
34Kab. Tapanuli Teng-ah 1.142,335
35Kab. Tapanuli Utara 1.528,080
36
Kab. Toba Samosir 1.111,89037
Kota Binjai 1.043,534
38
Kota Medan 2.155,44039
Kota Pematang-siantar 865,068
40Kota Sibolg-a 650,554
Halaman 1 dari 12
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dalam juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI.
41
Kota Taniungbalai 714,62342
Kota Tebing Tinggi 727,912·43
Kota Padangsidempuan 699,11244
Kab. Pakpak Bharat 942,89145
Kab. Nias Selatan 1.636,82246
Kab. Humbang Hasundutan 1.018,65347
Kab. Serdang Bedagai 1.878,05348
Kab. Samosir 964,95649
Kab. Batubara 1.229,50250
Kab. Padang Lawas 831,99151
Kab. Padang Lawas Utara 1.021,14552
Kab. Labuhanbatu Selatan 795,56753
Kab. Labuhanbatu Utara 872,87554
Kab. Nias Barat 954,53255
Kab. Nias Utara 1.076,05956
Kota Gunungsitoli 869,778III
Provinsi Sumatera Barat57
Kab. Lima puluh Kota 1.199,23558
Kab. Agam 1.220,509·59
Kab. Kepulauan Mentawai ·635,90960
Kab. Padang Pariaman 1.311,14761
Kab. Pasaman 934,44462
Kab. Pesisir Selatan 1.237,11563
Kab. Sijuniung 1.133,93564
Kab. Solok 1.343,30165
Kab. Tanah Datar 1.309,90566
Kota Bukittinggi 706,74667
Kota Padangpanjang 547,29268
Kota Padang 1.521,79369
Kota Payakumbuh 668,16670
Kota Sawahlunto 688,54771
Kota Solok 864,09272
Kota Pariaman 655,18973
Kab. Pasaman Barat 1.337,69374
Kab. Dharmasraya 815,79775
Kab. Solok Selatan 775,290IV
Provinsi Riau76
Kab. Bengkalis 913,11477
Kab. Indragiri Hilir 1.445,63278
Kab. Indragiri Hulu 1.047,19479
Kab. Kampar 1.226,39280
Kab. Kuantan Singingi 1.082,37581
Kab. Pelalawan 738,89182
Kab. Rokan Hilir 945,22283
Kab. Rokan Hulu 1.055,61484
Kab. Siak 851,524
Halaman 2 dari 12
-- --- --- -- - ..------
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dala11l juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI.
85
Kota Dumai 685,16186
Kota Pekanbaru 1.113,971.87
Kab. Kepulauan Meranti 1.050,294V
Provinsi Kepulauan Riau88
Kab. Bintan 647,58089
Kab. Natuna 645,31590
Kab. Karimun 671,07791
Kota Batam 833,67292
Kota Tanjung- Pinang- 598,81893
Kab. Ling-g-a 607,35894
Kab. Kepulauan Anambas 855 A66VI
Provinsi Jambi95
Kab. Batanghari 985,88396
Kab. Bungo 1.421,46497
Kab. Kerinci 1.074,68498
Kab. Merang-in 1.106,710 .99
Kab. Muaro Jambi. 980,259100
Kab. Sarolang-un 1.100,789101
Kab. Tanjung- Jabung- Barat 784,234102
Kab. Tanjung- Jabung- Timur 997;873103
Kab. Tebo 896,660104
Kota Jambi 884,556105
Kota Sung-ai Penuh 1.111,631VII
Provinsi Sumatera Selatan106
Kab. Lahat 1.175,830107
Kab. Musi Banyuasin 1.709,719108
Kab. Musi Rawas 1.165,10~109
Kab. Muara Enim 1.259,176110
Kab. Ogan Komering IIir 1.570,793111
Kab. Og-an Komering- Uiu 1.099,819112
Kota Palembang- 1.664,104113
Kota Pag-ar Alam 878,752114
Kota Lubukling-g-au 742,882115
Kota Prabumulih 737,636116
Kab. Banyuasin 1.509,143117
Kab. Og-an IIir 1.061,127118
Kab. Og-an Komering- Uiu Timur 1.750,729119
Kab. Og-an Komering- Uiu Selatan 1.286,342120
Kab. Empat Lawang- 1.583,858VIII
Provinsi Kepulauan Bang-ka Belitun~121
Kab. Bang-ka 717,719122
Kab. Belitung- 692,395123
Kota Pang-kal Pinang- 696,779124
Kab. Bang-ka Selatan 756,456125
Kab. Bang-ka Teng-ah 701,945126
Kab. Bangka Barat 770,179
Halaman 3 dari 12
.~.
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dalam juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI
127
Kab. Belitung Timur 820,899IX
Provinsi Bengkulu128
Kab. Bengkulu Selatan 905,035129
Kab. Bengkulu Utara 1.006,708130
Kab. Reiang Lebong 1.254,999131
Kota Bengkulu 830,903132
Kab. Kaur 876,308133
Kab. Seluma 1.097,966134
Kab. Mukomuko 821,106135
Kab.Lebong 673,107136
Kab. Kepahiang 843~996137
Kab. Bengkulu Tengah 1.114,750
XProvinsi Lampung
138Kab. Lampung Barat 1.138,634
139Kab. Lampung Selatan 1.660,950
140Kab. LampungTengah 2.840,935
141Kab. Lampung Utara 1.746,717
142Kab. Lampung Timur 2.255,856
143Kab. Tanggamus 1.812,788
144Kab. Tulang Bawang 1.434,791
145Kab. Way Kanan 1.146,682
146Kota Bandar Lampung 1.208,266
147
Kota Metro 841,900
148Kab. Pesawaran 1.780,245
149Kab. Mesuii 737,587
150Kab. Pringsewu 1.014,665
151Kab. Ttilang Bawang Barat 2.027,025
XlProvinsi DKI Jakarta
152Kota Administrasi Jakarta Pusat 737,222
153Kota Administrasi Jakarta Barat 867,334
154Kota Administrasi Jakarta Selatan 931,711
155Kota Administrasi Jakarta Timur 1.268,636
156Kota Administrasi Jakarta Utara 819,214
157Kab. Administrasi Kepulauan Seribu 520,915
XIIProvinsi Jawa Barat .
158Kab.Bandung 3.633,765
159
Kab. Bekasi 2.196,677
160Kab. Bogor 4.526,127
161
Kab. Ciamis 3.172,874162
Kab. Cianiur 3.235,707163
Kab. Cirebon 2.698,474
164
Kab. Garut 3.635,866
165Kab. lndramayu 2.885,472
166
Kab. Karawang 2.545,053
167Kab. Kuningan 2.113,180
168Kab. Maialengka 2.560,934 '
Halaman 4 dari 12
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA (dalam juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH...ALOKASI
169
Kab. Purwakarta 1.218,529170
Kab. Subang 1.636,264171
Kab. Sukabumi 2.955,838172
Kab. Sumedang 2.004,414173
Kab. Tasikmalaya 2.264,914174
Kota Bandung 2.823,738175
Kota Bekasi 1.274,062176
Kota Bogar 980,425177
Kota Cirebon 785,658178
Kota Depok 2.072,487179
Kota Sukabumi 839,458180
Kota Cimahi 782,429181
Kota Tasikmalaya 973,845182
Kota Baniar 606,420183
Kab. Bandung Barat 3.184,960XIII
Provinsi Hanten184
Kab.Lebak 1.698,754185
Kab. Pandeglang 1.996,712186
Kab. Serang 1.996,739187
Kab. Tangerang 2.620,850188
Kota Cilegon 649,501189
Kota Tangerang 1.077,273190
Kota Serang 1.394,482191
Kota Tangerang Selatan 1.179,063XIV
Provinsi Jawa Tengah192
Kab. Baniarnegara 1.950,985193
Kab. Banyumas 2.503,193194
Kab. Batang 1.447,095195
Kab. BIora 2.326,386196
Kab. Boyolali 2.067,087197
Kab. Brebes 1.619,695198
Kab. Cilacap 2.745,092199
Kab. Demak 1.829,714200
Kab. Grobogan 2.251,943201
Kab. Jepara 1.667,456202
Kab. Karanganyar 1.878,224203
Kab. Kebumen 1.955,793204
Kab. Kendal 1.845,083205
Kab. Klaten 2.201,806206
Kab. Kudus 1.389,383207
Kab. Magelang 3.044,438208
Kab.Pati 1.909,725209
Kab. Pekalongan 1.909,385210
Kab. Pemalang 1.967,064211
Kab. Purbalingga 1.709,739212
Kab. Purworejo 1.932,469
Halaman 5 dari 12
NO. NAMA DAERAH ALOKASI213
Kab. Rembang 1.518,246214
Kab. Semarang 1.792,357215
Kab. Sragen 1.769,925216
Kab.Sukohario 1.606,061217
Kab. Tegal 2.036,705218
Kab. Temanggung 1.440,911219
Kab. Wonogiri 1.911,476220
Kab. Wonosobo 1.606,628221
Kota Magelang 675,036222
Kota Pekalongan 769,696223
Kota Salatiga 762~505224
Kota Semarang 1.922,982225
Kota Surakarta 1.186,918226
Kota Tegal 1.031,413XV
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta227
Kab. Bantul 1.903,123228
Kab. Gunung Kidul 2.320,919229
Kab. Kulon Progo 1.485,361230
Kab. Sleman 2.244,310231
Kota Yogyakarta 968,657XVI
Provinsi Jawa Timur232
Kab. Bangkalan 2.132,088233
Kab. Banyuwangi 2.700,727234
Kab. Blitar 2.314,266235
Kab. Boionegoro 2.422,641236
Kab. Bondowoso 1.765,397237
Kab. Gresik 1.395,963238
Kab. Jeinber 3.016,287239
Kab. Jombang 1.990,572240
Kab. Kediri 2.019,811241
Kab. Lamongan 2.511,803242
Kab. Lumaiang 2.121,274243
Kab. Madiun 1.434,689244
Kab. Magetan 1.569,287245
Kab. Malang 3.493,466246
Kab. Moiokerto 1.766,250247
Kab. Nganjuk 1.865,073248
Kab. Ngawi 2.080,138249
Kab. Pacitan 1.479,511250
Kab. Pamekasan 1.753,445251
Kab. Pasuruan 2.522,694252
Kab. Panaro go 2.083,238253
Kab. Probolinggo 1.700,087254
Kab. Sampang 1.836,190255
Kab. Sidoario 1.998,274256
Kab. Situbondo 1.308,856
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Halaman 6 dari 12
(dalam juta rupiah)
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dalam juta rupiah)--
NO. NAMA DAERAR ALOKASI,
257
Kab. Sumenep 1.860,500258
Kab. Treng-g-alek 1.698,463259
Kab. Tuban 1.630,354260
Kab. Tulung-ag-ung- 1.694,123261
Kota BIitar 595,294262
Kota Kediri 605,653263
Kota Madiun 723,869264
Kota Malang 1.047,595
265Kota Mojokerto 649,135
266
Kota Pasuruan 744,030267
Kota Probolinggo 725,019268
Kota Surabaya 2.526,938269
Kota Batu 740,719XVII
Provinsi Kalimantan Barat270
Kab. Beng-kayang- 1.044,061271
Kab.Landak 1.249,360272
Kab. Kapuas Rulu 1.204,788273
Kab. Ketapang- 1.342,725274
Kab. Pontianak 1.086,740275
Kab. Sambas 1.327,450276
Kab. Sang-g-au 1.517,852277
Kab. Sintang 1.387,891278
Kota Pontianak 888,387279
Kota Sing-kawang- 742,999280
Kab. Sekadau 894,226281
Kab. Melawi 938,257282
Kab. Kayong-Utara 1.672,556283
Kab. Kilbu Raya 1.689,136XVIII
Provinsi Kalimantan Teng-ah284
Kab. Barito Selatan 784,434285
Kab. Barito Utara 830,106286
Kab. Kapuas 1.373,756287
Kab. Kotawaringin Barat 805,959288
Kab. Kotawaringin Timur 944,559289
Kota Palang-ka Raya 863,889290
Kab. Barito Timur 735,635291
Kab.Murung-Raya 845,872292
Kab. Pulang- Pisau 868,194293
Kab. Gunung- Mas 815,649294
Kab. Lamandau 650,174295
Kab. Sukamara 555,586296
Kab. Kating-an 926,137297
Kab. Seruyan 691,278XIX
Provinsi Kalimantan Selatan298
Kab. Banjar 1.712,322299
Kab. Bat'ita Kuala 1.178,827
Halaman 7 dari 12
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dalam juta rupiah)
NO. NAMA DAERAR ALOKASI .
300
Kab. Rulu Sungai Selatan 1.043,818301
Kab. Rulu Sungai Tengah 983,542·302
Kab. Rulu Sungai Utara 1.019,545303
Kab. Kotabaru 955,179304
Kab. Tabalong 889,575305
Kab. Tanah Laut 1.442,324306
Kab. Tapin 829,277307
Kota Banjarbaru 780,942308
Kota Banjarmasin 993,989309
Kab. Balangan 976,680310
Kab. Tanah Bumbu 1.025~832XX
Provinsi Kalimantan Timur311
Kab. Berau 789,446312
Kab. Bulung-an 842,557313
Kab. Kutai Kartanegara 1.278,800314
Kab. Kutai Barat 906,470315
Kab. Kutai Timur 827,510316
Kab. Malinau 715,128317
Kab. Nunukan 707,718318
Kab. Paser 1.012,267319
Kota Balikpapan 928,398320
Kota Bontang 652,156321
Kota Samarinda 1.018,244322
Kota Tarakan 580,288323
Kab. Penajam Paser Utara 743,892324
Kab. Tana Tidung 2.110,220XXI
Provinsi Sulawesi Utara325
Kab. Bolaang Mongondow 1.115,088326
Kab. Minahasa 1.205,511327
Kab. Kepulauan Sang-ihe 1.045,496328
Kota Bitung 733,735329
Kota Manado 1.187,776330
Kab. Kepulauan Talaud 831,638331
Kab. Minahasa Selatan 1.257,672332
Kota Tomohon 740,303333
Kab. Minahasa Utara 1.069,174334
Kota Kotamobag-u 830,208335
Kab. Bolaang Mongondow Utara 816,591336
Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1.023,455337
Kab. Minahasa Teng-g-ara 941,669338
Kab. Bolaang Mongondow Timur 1.087,392339
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 981,769XXII
Provinsi Gorontalo340
Kab. Boalemo 958,724341
Kab. Gorontalo 1.534,992342
Kota Gorontalo 751,790 '
Ralaman 8 dari 12
-------
MENTERI KEUANGANREPUBlIK INDONESIA
(dalanz juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI.
343
Kab. Pohuwato 833,294344
Kab. Bone Bolan9;o 840,164345
Kab. Gorontalo Utara 1.391,180XXIII
Provinsi Sulawesi Tengah346
Kab. Ban9;9;ai 1.182,271347
Kab. Ban9;9;aiKepulauan 1.089,370348
Kab. Buol 794,685349
Kab. Toli-Toli 842,316350
Kab. Don9;9;ala 1.386,951351
Kab. Morowali 983,583352
Kab. Poso 873~898353
Kota Palu 912,815354
Kab. Pari9;i Mouton9; 1.158,388355
Kab. Tojo Una-Una 1.119,501356
Kab. Si9;i 1.157,504XXIV
Provinsi Sulawesi Selatan357
Kab. Bantaeng 781,102358
Kab. Barru 1.038,490359
Kab.Bone 2.031,776360
Kab. Bulukumba 1.344,138361
Kab. Enrekang 1.011,432362
Kab. Gowa 1.400,018363
Kab. Jeneponto 1.216,140364
Kab. Luwu 1.227,621365
Kab. Luwu Utara 1.057,245366
Kab. Maros 1.086,440367
Kab. Pan9;kajene dan Kepulauan 1.085,374368
Kab. Pinran9; 1.163,368369
Kab. Kepulauan Selayar 830,340370
Kab. Sidenreng Rappang 1.045,849371
Kab. Sinjai 1.006,811372
Kab. Soppeng 1.051,408373
Kab. Takalar 1.112,346374
Kab. Tana Toraja 1.193,214375
Kab. Wajo 1.501,052376
Kota Parepare 814,446377
Kota Makassar 1.824,698378
Kota Palopo 677,915379
Kab. Luwu Timur 779,529380
Kab. Toraja Utara 1.327,138XXV
Provinsi Sulawesi Barat381
Kab. Maiene 1.055,583382
Kab. Mamuiu 1.311,401383
Kab. Polewali Mandar 1.250,576384
Kab. Mamasa 1.564,870385
Kab. Mamuiu Utara 858,390
Halaman 9 dari 12
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(dalam juta rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI
XXVIProvinsi Sulawesi Tenggara
386Kab. Buton 1.036/661
387Kab. Konawe 1.568/595
388Kab. Kolaka 1.348/356
389Kab. Muna 1.425/861
390Kota Kendari 970/135
391Kota Bau-bau 720/635
392Kab. Konawe Selatan 1.239/911
393Kab. Bombana 1.017/378
394Kab. Wakatobi 944,139
395Kab. Kolaka Utara 967/813
396Kab. Konawe Utara 1.803/563
397Kab. Buton Utara 1.579/077
XXVIIProvinsi Bali
398Kab.Badung- 892/776
399Kab. Bang-Ii 884/964
400Kab. Buleleng- 1.948/315
401Kab. Gianyar 1.338,626
402Kab. Jembrana 1.030/573
403Kab. Karang-asem 1.256,398
404Kab. Klung-kung- 933/113
405Kab. Tabanan 1.264/959
406Kota Denpasar 970/201
XXVIIIProvinsi Nusa Ten~~ara Barat
407Kab. Bima 1.029/040
408Kab. Dompu 973/013
409Kab. Lombok Barat 860/509
410Kab. Lombok Teng-ah 1.508/029
411Kab. Lombok Timur 1.192/847
412Kab. Sumbawa 1.740/904
413Kota Mataram 798/295
414Kota Bima 851/705
415Kab. Sumbawa Barat 1.102/024
416Kab. Lombok Utara 1.120/259
XXIXProvinsi Nusa Ten~?;ara Timur
417Kab. Alar 785/148
418Kab. Belu 1.206/845
419Kab.Ende 1.383/017
420Kab. Flores Timur 1.083/942
421Kab. Kupang- 1.189/030
422Kab. Lembata 781/156
423Kab. Manggarai 977/970
424Kab. Ngada 1.035/531
425Kab. Sikka 1.082/111
426Kab. Sumba Barat 998/025
427Kab. Sumba Timur 821,844
Halaman 10 dari 12
NO. NAMA DAERAH ALOKASI428
Kab. Timor Tengah Selatan 1.498,877429
Kab. Timor Tengah Utara 932,151430
Kota Kupang 601,371431
Kab. Rote Ndao 608,798432
Kab.ManggaraiBarat 799,178433
Kab. Nagekeo 1.470,328434
Kab. Sumba Barat Daya 1.398,679435
Kab. Sumba Tengah 853,963436
Kab. Manggarai Timur 1.645,276437
Kab. Sabu Raijua 1.089,144XXX
Provinsi Maluku438
Kab. Maluku Tenggara Barat 660,462439
Kab. Maluku Tengah 1.204,428440
Kab. Maluku Tenggara 649,521441
Kab. Buru 1.340,468442
Kota Ambon 870,501443
Kab. Seram Bagian Barat 753,479444
Kab. Seram Bagian Timur 1.281,780445
Kab. Kepulauan Aru 688,908446
Kota Tual 1.108,767447
Kab. Maluku Barat Daya 698,535448
Kab. Buru Selatan 1.130,301XXXI
Provinsi Maluku Utara449
Kab. Halmahera Tengah 554,307450
Kab. Halmahera Barat 723,777451
Kota Ternate 624,154452
Kab. Halmahera Timur 623,805453
Kota Tidore Kepulauan 643,874454
Kab. Kepulauan Sula 704,509455
Kab. Halmahera Selatan 834,388456
Kab. Halmahera Utara 773,058457
Kab. Pulau Morotai 677,438XXXII
Provinsi Papua458
Kab. Biak Numfor 951,598459
Kab. Jayapura 862,000460
Kab. Jayawijaya 768,395461
Kab. Merauke 1.271,274462
Kab. Mimika 717,984463
Kab. Nabire 803,688464
Kab. Paniai 794,085465
Kab. Puncak Jaya 617,479466
Kab. Kepulauan Yapen 1.058,260467
Kota Jayapura 684,814468
Kab. Sarmi 641,441469
Kab. Keerom 867,848470
Kab. Yahukimo 769,102
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Halaman 11 dari 12
(dalam juta rupiah)
.~~'MENTERI KEUANGANREPUBtiK INDONESIA
(dalam juta rupiah)
. NO>, .,
NAMADAERAHALOKASI. .'
.: .. ,
..
471Kab. Pegunungan Bintang 764,930
472Kab. Tolikara 823,060
·473Kab. Boven Digoel 695,410
474Kab. Mappi 816,111
475Kab. Asmat 767,476
476Kab. Waropen 713,760
477Kab. Supiori 709,916
478Kab. Mamberamo Raya 780,641
479Kab. Mamberamo Tengah 881,066
480Kab. Yalimo 2.363,533
481Kab. Lanny Jaya 1.418~511
482Kab. Nduga 1.750,366
483Kab. Puncak 1.092,446
484Kab. Dogiyai 1.138,593
485Kab. Intan Jaya 1.102,036
486Kab. Deiyai 1.089,275
XXXIIIProvinsi Papua B~rat
487Kab. Sarong 1.361,031
488Kab. Manokwari 749,283
489Kab. Fakfak 1.063,014
490Kota Sarong 1.242,889
491Kab. Sarong Selatan 642,809
492Kab. Raja Ampat 728,735
493
Kab. Teluk Bintuni 1.142,820494
Kab. Teluk Wondama 642,226495
Kab. Kaimana 807,895496
Kab. Maybrat 1.248,566497
Kab. Tambrauw 1.358,165
JDMLAH DAERAH
JDMLAH TOTAL
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEP ALA BAGI G \'\, ,p,tf' ENTERIAN
. ,~~.." ..• lil(,'~~'~ .~~
~ f~
.. ~ ... ~~~,~ \~~. ~ \j\l!\\.1~ .~
GIARTO \1 ~ e\?O, . I)
NIP.195904i~-1: P.A~f!liffI:;f~i /J,~~~
';:: '/f.'I(R£iAR\~\ ~v. ~~
497
613.000,000 I ~
MENTERI KEUANGAN,
AGUS D.W. MART OW ARDO}O
Halaman 12 dari 12
LAMPIRAN II
PERATUR~1'j MENTERI KEUANGANNOMOR 140 /PMK.07/2011 TENT ANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ALOKASI DANA PERCEP ATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011INFRASTRUKTUR BIDANG TRANSMIGRASI
ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
INFRASTRUKTUR BIDANG LAINNY A
LAMPIRAN III
PERATUR ••.•.N MENTERI KEUANGANNOMOR .L i+ 0 /PMK.07/2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
151Kab. Tulang Bawang Barat -18.000,000 --- -- - -- -18.000,000
XIProvinsi DKI Jakarta -3.103,572 --- -- - -- -3.103,572
152Kota Administrasi Jakarta Pus at --- -- -- - -- --
153 Kota Administrasi Jakarta Barat --- -- -- - -- --154 Kota Administrasi Jakarta Selatan --- -- -- - -- --155 Kota Administrasi Jakarta Timur --- -- -- - -- --156 Kota Administrasi Jakarta Utara --- -- -- - -- --157 Kab. Administrasi Kepulauan Seribu --- -- -- - -- --XII Provinsi Jawa Barat -3.103,572 --- -- - -- -3.103,572
LAMPIRAN IVPERATURAN MENTE~ KEUANGANNOMOI' 140 jPMK ..07j2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUN AN .INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERII<EUANGANREPUBLlI< INDONESIA
KOPKEPALA
DAERAH
SURAT PERNYATAANNomor: .
Yang bertanda tangan di bawah ini GubernurjBupatijWalikota') .menyatakan bahwa Pemerintah Daerah ProvinsijKabupatenjKota') .
bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai clari Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 clengan memperhatikan ketentuansebagai berikut:
1. Akan mencantumkan DPPID Tahun Anggaran 2011 dalam Anggaran Pendapatan clan
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau menyampaikan clalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Dalam hal clana yang suclah disalurkan Lidak clilaksanakan sampai dengan akhirtahun anggaran, maka kami akan mengem balikan clana yang sudah clisalurkan tersebutke Kas Negara.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I DPPIDTahun Anggaran 2011.
Tempat, tanggal ....GubernurjBupatijWalikota*) ....
(tanda tangan ash dan stempel basah)
Nama ....
') Caret yang tidak perlu
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN VPERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR IL(O /PMK ..07/2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KOPKEPALADAERAH
LAPORAN REALISAS1 PENYERAP AN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN 1NFRASTRUKTUR DAERAH (DPP1D)TAHUN ANGGARAN 2011
Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernurj Bupatij Walikota*) menyatakan bahwasaya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPP1DTahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:Tahap I : Rp .
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Daerah:Tahap 1ni : Rp .
Sisa DPP1D di Rekening Kas Umum Daerah : Rp .Persentase Sisa DPP1D : %
Realisasi PembayaranNo.
BidangPagu
dari Rekening Kas Umum DaerahSisa Pagu(melalui SP2D Daerah)Rp
RpRp(1)
(2) (3)(4)(5) =(3) - (4)1.
Infrastruktur Bidang Pendidikan2.
Infrastruktur Bidang Transmigrasi3.
Infrastruktur Bidang Lainnyaa.
Kesehatan
b.Jalan/Jembatan
c.Irigas i
d.Air Minum .
e.Sanitasi
f.Kelautan diu1.Perikanan
g.
Pertanian
h.Lingkungan Hidup
i.Sarana Perdagangan
j.Waduk dan/ atau Embung
k.Prasarana Pemerintahan Daerah
Jumlah
Tempat, tanggal ....Gubernur j BupatijW alikota*) ....
(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama ....*) Coret yang tidak perlu
GIARTONIP. 1959042
MENTERI KEUANGAN,
ttd~
AGUS D.W. MARTOW ARDOJO
LAMPIRAN VIPERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 14D /PMK..07/2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMANUMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KOPKEPALADAERAH
DAFTAR SUR AT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI
OLEH DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)T AHUN ANGGARAN 2011
No.
SP2D
Nilai (Rp)Ket.
Nomor ITan~~al1.
Infrastruktur Bidang Pendidikan.
-
I
-
I
Jumlah2.Infrash"uktur Bidang Transmigrasi
-I
-
I
Jumlah3.Infrastruktur Bidang Lainnya
a.
Kesehatan-
I
-
I
b. JalanlJembatan-
I
-
I
c.
dan seterusnya.
JumlahTOTAL
Tempat, tanggal ...Kepala Biro/DinasjBagian1)
(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama ...NIP
1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan
MENTERI K.ijUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN VIIPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR \40 /PMK ..07/2011 TENTANGALOKASI DAN PEDOMAN UMUMPENGGUNAAN DANA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAERA~ TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KOPKEPALADAERAH
LAPORAN PENYERAP AN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)T AHUN ANGGARAN 2011
Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernurj Bupatij Walikota*) menyatakan bahwasaya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPIDTahun Anggaran 2011sebagai berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:
Tahap ITahap IITotal
: Rp :::::
: Rp :::::::::::::::::::: .: Rp .
Realisasi PembayaranSisa DPPID
Realisasi Pelaksanaandad Rekening Kas Umum diKasFisik Kegiatan
PaguDaerah
Umums.d. tanggal31No. Bidang(melalui Surat PerintahDaerah
Desember 2011Pencairan Dana Daerah)
%
Rp RpRp(2)
(3)(4)(5)(6)(1)1.
Infrastruktur Bidang Pendidikan2.
Infrastruktur Bidang Transmigrasi3.
Infrastruktur Bidang Lainnyaa.
.Kesehatan
b.Jalan/Jembatan
c.Irigasi
d.Air Minum
e.Sanitasi
f.Kelautan dan Perikanan
g.
Pertanianh.
Lingkungan Hidupi.
Sarana Perdaganganj.
Waduk dan/atau Embungk.
Prasarana Pemerintahan Daerah
JumlahI
Tempat, tanggal ....GubernurjBupatijWalikota*) ....