Top Banner
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA AHLI HIDROLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat Memperhatikan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Hidrologi; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364); 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Hidrologi yang diselenggarakan tanggal 2 November 2010 bertempat di Jakarta;
82

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

Feb 21, 2018

Download

Documents

lamnga
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIAKATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOKJASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA

JABATAN KERJA AHLI HIDROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkanKeputusan Menteri tentang Penetapan StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori JasaProfesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok JasaArsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis padaJabatan Kerja Ahli Hidrologi;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentangSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara PenetapanStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori JasaProfesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok JasaArsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknispada Jabatan Kerja Ahli Hidrologi yang diselenggarakantanggal 2 November 2010 bertempat di Jakarta;

Page 2: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi danPelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan UmumNomor UM.011 l-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia KategoriJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok JasaArsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis padaJabatan Kerja Ahli Hidrologi, sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasionaldan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan danpelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannyaditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5(lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 29 Januari 2014

MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Page 3: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA AHLI HIDROLOGI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta

peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi

harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan

memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan

adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut

memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar

baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja

diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada

Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan

pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada

kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan

SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Page 4: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

2

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang

perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus

memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di

negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai

pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut

tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya

manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang

terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau knowledge), aspek

kemampuan (domain psychomotorik atau skill) dan aspek sikap kerja

(domain affective atau attitude/ability), atau secara definitif pengertian

kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta

keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap

perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/ataumewujudkan hasil

tertentu secara mandiri dan/atauberkelompok dalam penyelenggaraan

tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai

kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai

dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau

mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang

seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam

kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai

volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar

dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator

ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan

terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan

dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya

saing.

Page 5: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

3

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk

mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu

diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan

industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan

sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis

yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual

Recognition Arrangement – MRA).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja,

asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga

pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar

memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara

nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan

suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang

bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan

tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh

mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan

tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas

merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar,

pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat

kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana

pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

Page 6: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

4

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk

oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan

Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar

Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar

Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi

dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan

dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap

tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi

harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja

aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus

dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud

biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit

kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

Page 7: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

5

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan

kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria

unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang

dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan

kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan

kurikulum.

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian,

sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

a. Membantu dalam rekruitmen.

b. Membantu penilaian unjuk kerja.

c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik

berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program

sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan

sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi pada Kegiatan Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(RSKKNI) sebagai berikut:

Page 8: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

6

NO NAMA INSTANSI/ INSTITUSI

JABATAN DALAM

PANITIA/TIM

1. Ir. Dadan Krisnandar, MT Sekretaris BPKSDM

Pengarah

2. Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Ketua

3. Ir. Yaya Supriatna Kepala Pusat Pembinaan Keterampilan dan Teknik Konstruksi

Wakil Ketua

4. Aca Ditamihardja, M.Eng Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi

Sekretaris

5. Dr. Ir. Poernomo Soekirno Ketua Bidang Diklat LPJKN

Anggota

6. Ir. Asrizal Tatang, MT Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, LPJKN

Anggota

7. Ir. Suhadi, MM Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kemenakertrans

Anggota

8. Drs. Rachmad Sujali Anggota Komisi Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Anggota

9. Ir. Drs. Asrizal Tatang Pakar/Perguruan Tinggi

Anggota

10. Ir. Pito Sumarno Asosiasi Profesi Anggota

11. Ir. Suardi Bahar Asosiasi Perusahaan Kontraktor

Anggota

12. Ir. Cipie T. Makmur Asosiasi Perusahaan Konsultan

Anggota

Page 9: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

7

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap Workshop sampai dengan

Konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Workshop I

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

1. Ir. Djoni Tjuarsa PT. Guteg Harindo Tenaga Ahli

2. Dharmawan Santoso PT. Wiratman Narasumber

3. Ir. R Djoko Susanto PT. Wiratman Narasumber

4. Tri Utari PT. Tata Guna Ptria Narasumber

5. Ika Nur Khikmah PT. Hasfarm Dian Konsultan

Narasumber

6. Irwan Sudrajat PT. Virama Karya Narasumber

7. Anto Herianto Staff Devisi Proyek SDA

Narasumber

8. Ir. Suprijatno Ditjen Bina Marga Narasumber

9. Soekrasno PUSDIKLAT Narasumber

10. Prasdiyanto Narasumber

11. Sriyono PT. Hasfarm Dian Konsultan

Narasumber

12. Ir. Indartono PT. Tata Guna Patria

Narasumber

13. Abdul Ghofar Nippon Koei Ltd Narasumber

b. Peserta Workshop II

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

1. Ir. Djoni Tjuarsa PT. Guteg Harindo Tenaga Ahli

2. Dharmawan Santoso PT. Wiratman Narasumber

3. Ir. R Djoko Susanto PT. Wiratman Narasumber

4. Tri Utari PT. Tata Guna Ptria Narasumber

5. Ika Nur Khikmah PT. Hasfarm Dian Konsultan

Narasumber

6. Irwan Sudrajat PT. Virama Karya Narasumber

7. Anto Herianto Staff Devisi Proyek SDA

Narasumber

8. Ir. Suprijatno Ditjen Bina Marga Narasumber

Page 10: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

8

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

9. Soekrasno PUSDIKLAT Narasumber

10. Prasdiyanto Narasumber

11. Sriyono PT. Hasfarm Dian Konsultan

Narasumber

12. Ir. Indartono PT. Tata Guna Patria

Narasumber

13. Abdul Ghofar Nippon Koei Ltd Narasumber

c. Peserta Pra Konvensi

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

1. Ir. Djoni tjuarsa PT. Guteg Harindo Tenaga Ahli

2. DR. Ir. Agung B Ibrahim, M Eng

MHI Narasumber

3. Ir. Sucipto, M Eng Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA

Narasumber

4. Soekrasno PUSDIKLAT Narasumber

5. Abdul Ghofar Nippon Koei, Co, Ltd

Narasumber

6. Sih andayani, Dipl. HE FTSP Universitas

Tri Sakti

Narasumber

7. Ir. Anto Henrianto, MT PT. Virama Karya Narasumber

8. Doddy Atmaja PT. Tata Guna Patria

Narasumber

9. Elly Yuliasari PT. Virama Karya Narasumber

10. Ir. Irwan Sudrajat PT. Virama Karya Narasumber

11. Maryanto Pusat Bahasa Narasumber

12. Bambang sunarto PUSDIKLAT Narasumber

d. Peserta Konvensi

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

1. Ir. Djoni Tjuarsa PT. Guteg Harindo Tenaga Ahli

2. Gatut Bayu, S. Si, MT Dit BPSDA Kementerian PU

Narasumber

Page 11: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

9

NO. NAMA INSTANSI/

PERUSAHAAN JABATAN

3. Ir. Sucipto, M Eng Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA

Narasumber

4. Suardi Bahar Wijaya Karya Narasumber

5. Ir. Anto Henrianto, MT PT. Virama Karya Narasumber

6. Doddy Atmaja PT. Tata Guna Patria

Narasumber

7. Elly Yuliasari PT. Virama Karya Narasumber

8. Ir. Irwan Sudrajat PT. Virama Karya Narasumber

9. Ir. Tri Utari PT. Tata Guna Patria

Narasumber

10. Abdul Ghofar Nippon Koei, Co, Ltd

Narasumber

11. Sih Andayani, Dipl. HE FTSP

Universitas Tri Sakti

Narasumber

12. Maryanto Pusat Bahasa Narasumber

13. Ir. Desi Supriyan Politeknik Negeri Jakarta

Narasumber

14. DR. Ir. Agung B Ibrahim, M Eng

MHI (Masyarakat Hidrologi Indonesia)

Narasumber

15. Syaiful Sahar BNSP Narasumber

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN DALAM

INSTITUSI

JABATAN DALAM

PANITIA/TIM

1. Aca Ditamihardja, ME Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi

Ketua

2. Sutjicpto, S.Sos, M.Si Tim Teknis Sekretaris

3. Ir. Harbintarto Tim Teknis Anggota

4. Ir. Sukrasno, Dipl. HE Tim Teknis Anggota

5. Ir. Imam Pranoto Tim Teknis Anggota

6. Tugimin, ST Tim Teknis Anggota

Page 12: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

10

NO NAMA JABATAN DALAM

INSTITUSI

JABATAN DALAM

PANITIA/TIM

7. Masayu Dian Rochmanti, ST.

Tim Teknis Anggota

8. Bambang Sunarto, BE Tim Teknis Anggota

9. Frengky Apriadi, A.Md Tim Teknis Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR

Melakukan pengelolaan hidrologi yang menunjang pengelolaan SDA

Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan

Pengembangan fungsi umum pekerjaan

Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Melakukan persiapan pekerjaan

Merencanakan Jaringan Pos Hidrologi

Melakukan Survei Lokasi Pos Hidrologi

Mengelola pekerjaan irigasi

Melakukan pekerjaan perencanaan dan pengumpulan data

Melakukan Perencanaaan dan Supervisi Pembangunan Pos Hidrologi

Menyiapkan Referensi Kerja dalam Rangka Identifikasi Kriteria Hidrologi

Memantau dan Mengumpulkan Data Hidrologi

Melakukan pekerjaan inspeksi dan pengujian

Melakukan Inspeksi dan Pengukuran

Melakukan Pengujian dan Pengolahan Data Hidrologi

Page 13: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

11

TUJUAN UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR

Melakukan pengolahan data dan perhitungan

Melakukan Pendekatan dan Menentukan Metodologi

Melakukan Analisis Data dan Perhitungan Hidrologi

Melakukan Kalibrasi Perhitungan Hasil Studi

Literatur dengan Kondisi Lapangan

Melakukan Peramalan dan Pembangkitan Data Hidrologi

Melakukan Rekayasa Teknis Dan Menetapkan Besaran Angka Hidrologi Sesuai dengan Kriteria Desain Terpilih

2. Pemaketan Berdasarakan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis

dan Uji Teknis

Kode Jabatan : M.711000

Jabatan kerja : Ahli Hidrologi

Uraian Pekerjaan : Ahli Muda Hidrologi (unit kompetensi 1-7)

- Melakukan kegiatan pengelolaan

hidrologi dan pengolahan data dasar.

Ahli Madya Hidrologi (unit kompetensi 1-

10)

- Melakukan kegiatan pengelolaan

hidrologi dan pengolahan data dasar.

Page 14: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

12

Ahli Utama Hidrologi (unit kompetensi 1-

13)

- Melakukan kegiatan pengelolaan

hidrologi, pengolahan data dasar dan

analisis hidrologi, melakukan

perhitungan hidrologi dengan data yang

memadai dan tidak memadai, serta

melakukan analisis hidrologi untuk

menunjang pengelolaan SDA

(pengendalian daya rusak air,

pendayagunaan sumber daya air,

konservasi SDA serta penyiapan data dan

informasi hidrologi).

Jenjang KKNI : Ahli Muda Hidrologi 4 (empat)

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup

luas dan kasus spesifik dengan

menganalisis informasi secara terbatas,

memilih metode yang sesuai dari

beberapa pilihan baku, serta amampu

menunjukkan kinerja dengan mutu dan

kuantitas yang terukur

- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang

keahlian tertentu dan mampu

menyelaraskan dengan permasalahan

faktual di bidang kerjanya.

- Mampu bekerja sama dan melakukan

komunikasi, menyusun laporan tertulis

dalam lingkup terbatas, dan memiliki

inisiatif.

- Bertanggung jawab pada pekerjaan

sendiri dan dapat diberi tanggung jawab

atas hasil kerja orang lain.

Page 15: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

13

Ahli Madya Hidrologi 5 (lima)

- Mampu menyelesaikan pekerjaan

berlingkup luas, memilih metode yang

sesuai dari beragam pilihan yang sudah

maupun belum baku dengan

menganalisis data, serta mampu

menunjukkan kinerja dengan mutu dan

kuantitas yang terukur

- Menguasai konsep teoritis bidang

pengetahuan tertentu secara umum,

serta mampu memformulasikan

penyelesaian masalah prosedural

- Mampu mengelola kelompok kerja dan

menyusun laporan tertulis secara

komprehensif

- Bertanggungjawab pada pekerjaan

sendiri dan dapat diberi tanggungjawab

atas pencapaian hasil kerja kelompok

Ahli Utama Hidrologi 6 (enam)

Mampu mengaplikasikan bidang

keahliannya dan memanfaatkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

pada bidangnya dalam penyelesaian

masalah serta mampu beradaptasi

terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai konsep teoritis bidang

pengetahuan tertentu secara umum dan

konsep teoritis bagian khusus dalam

bidang pengetahuan tersebut secara

mendalam, serta mampu

memformulasikan penyelesaian masalah

prosedural.

Page 16: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

14

Mampu mengambil keputusan yang tepat

berdasarkan analisis informasi dan data,

dan mampu memberikan petunjuk dalam

memilih berbagai alternatif solusi secara

mandiri dan kelompok.

Bertanggung jawab pada pekerjaan

sendiri dan dapat diberi tanggung jawab

atas pencapaian hasil kerja organisasi.

SYARAT JABATAN KERJA

No Persyaratan

Jabatan Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

Pendidikan dan Pengalaman

a. Minimal lulusan D3 (Teknik Sipil, Pengairan, Lingkungan, Geografi) berpengalaman minimal 10 tahun dalam bidangnya

b. Lulusan S1 berpengalaman minimal 5 tahun dibidangnya

c. S2/S3 berpengalaman minimal 3 tahun di bidangnya

d. Pernah melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi dan pengolahan data dasar.

a. Minimal lulusan S1 (Teknik Sipil, Pengairan, Lingkungan, Geografi) berpengalaman minimal 8 tahun dalam bidangnya

b. Lulusan S2/S3 berpengalaman minimal 5 tahun dibidangnya

c. Pernah melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengolahan data dasar dan analisis hidrologi

d. Pernah melakukan perhitungan hidrologi dengan data yang memadai

a. Minimal lulusan S1 (Teknik Sipil, Pengairan, Lingkungan, Geografi) berpengalaman minimal 12 tahun dalam bidangnya

b. Lulusan S2/S3 berpengalaman minimal 7 tahun dibidangnya

c. Pernah melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengolahan data dasar dan analisis hidrologi

d. Pernah melakukan perhitungan hidrologi dengan data yang memadai

e. Pernah melakukan

Page 17: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

15

SYARAT JABATAN KERJA

No Persyaratan

Jabatan Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

analisis hidrologi untuk menunjang pengelolaan SDA (pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, konservasi SDA serta penyiapan data) dan informasi

Kesehatan Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan

Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan

Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan

Sertifikat - - -

Lain-Lain Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar unit Kompetensi

Kompetensi kerja Ahli Hidrologi, terdiri dari:

NO. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2. M.711000.002.01 Merencanakan Jaringan Pos Hidrologi

3. M.711000.003.01 Melakukan Survei Lokasi Pos Hidrologi

4. M.711000.004.01 Melakukan Perencanaaan dan Supervisi Pembangunan Pos Hidrologi

Page 18: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

16

NO. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

5. M.711000.005.01 Menyiapkan Referensi Kerja dalam Rangka Identifikasi Kriteria Hidrologi

6. M.711000.006.01 Memantau dan Mengumpulkan Data Hidrologi

7. M.711000.007.01 Melakukan Inspeksi dan Pengukuran

8. M.711000.008.01 Melakukan Pengujian dan Pengolahan Data Hidrologi

9. M.711000.009.01 Melakukan Pendekatan dan Menentukan Metodologi

10. M.711000.010.01 Melakukan Analisis Data dan Perhitungan

Hidrologi

11. M.711000.011.01 Melakukan Kalibrasi Perhitungan Hasil Studi Literatur dengan Kondisi Lapangan

12. M.711000.012.01 Melakukan Peramalan dan Pembangkitan Data Hidrologi

13. M.711000.013.01 Melakukan Rekayasa Teknis dan Menetapkan Besaran Angka Hidrologi Sesuai dengan Kriteria Desain Terpilih

Page 19: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

17

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.711000.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan

kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Memeriksa perlengkapan keselamatan kerja sesuai standar K3

1.1 Ketersediaan dan kelengkapan kotak P3K diperiksa termasuk waktu kadaluwarsanya.

1.2 Sabuk keselamatan kerja (safety belt) untuk digunakan di lokasi ketinggian diperiksa secara cermat apakah masih berfungsi.

1.3 Rambu-rambu keselamatan kerja dikenali penempatan dan dimengerti maksudnya.

1.4 Ketersediaan dan kelengkapan peralatan pemadam kebakaran diperiksa secara cermat dan teliti apakah masih berfungsi.

2. Memakai alat pelindung diri (APD)

2.1 Pakaian kerja dipakai sesuai dengan aturan.

2.2 Sepatu lapangan (safety shoes) dipakai sesuai dengan aturan.

2.3 Helm pengaman (safety helmet), masker dan kaca mata dipakai sesuai dengan aturan.

2.4 Sabuk pengaman (safety belt) dipakai sesuai aturan.

3. Menggunakan perlengkapan sesuai prosedur standar K3

3.1 Peralatan pemadam kebakaran diperiksa apakah masih berfungsi.

3.2 Obat-obatan dan kelengkapan kotak P3K digunakan ketika terjadi kecelakaan.

3.3 Rambu-rambu keselamatan kerja dipatuhi sepenuhnya.

Page 20: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

18

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja secara mandiri

maupun berkelompok.

1.2 Unit kompotensi ini berlaku untuk menerapkan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) dengan benar.

1.3 Unit kompotensi ini digunakan untuk pelaksanaan observasi

lapangan, rambu-rambu K3 harus tersedia secara lengkap, kotak

P3K dan obat-obatan tersedia di tempat kerja.

1.4 Unit kompotensi ini digunakan untuk melaksanakan penerapan

keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) dengan benar.

1.5 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengaman kerja (APK)

2.2.2 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2.3 Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

Page 21: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

19

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan benar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pedoman K3

3.1.2 Pedoman P3K

3.1.3 Pedoman pakaian survei lapangan (PSL)

3.1.4 Prosedur penggunaan alat keselamatan dan pengetahuan

tentang rambu-rambu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa perlengkapan keselamatan kerja sesuai standar

K3

3.2.2 Memakai peralatan pelindung diri (APD)

3.2.3 Menggunakan perlengkapan sesuai prosedur standar K3

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa ketersediaan dan kelengkapan kotak P3K

termasuk waktu kadaluarsanya

Page 22: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

20

4.2 Disiplin dalam memakai peralatan APD

5. Aspek kritis

5.1 Kepatuhan dan ketaatan dalam membina komunikasi dan

hubungan baik dengan pemangku kepentingan (stakeholder)

5.2 Kecermatan dalam melaksanakan tindakan pencegahan terjadinya

pelanggaran kode etik profesi dan kecelakaan kerja

5.3 Kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengondisikan tim kerja agar

selalu menaati prosedur SMK3L kode etik profesi dan SOP serta

peraturan-peraturan yang relevan

Page 23: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

21

KODE UNIT : M.711000.002.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Jaringan Pos Hidrologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk merencanakan jaringan pos hidrologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan identifikasi kebutuhan data hidrologi

1.1 Kebutuhan data hidrologi untuk rencana pengembangan sumber daya air diidentifikasi sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku.

1.2 Peta tematik terkait studi diidentifikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1.3 Karakteristik wilayah studi diidentifikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1.4 Jenis data hidroklimatologi dan hidrometri yang dibutuhkan diidentifikasi.

1.5 Resume hasil identifikasi data hidrologi dibuat sesuai dengan format yang ditentukan.

2. Memeriksa kerapatan dan posisi pos hidroklimatologi dan hidrometri

2.1 Peta topografi dan jaringan pos hidrologi dikumpulkan.

2.2 Super-impose peta topografi, peta tematik dan jaringan pos dilakukan untuk mendapatkan korelasi antara pos hidrologi dan tata guna lahan.

2.3 Kerapatan dan korelasi antara pos hujan dengan pos duga air dihitung dengan menggunakan beberapa metode perhitungan.

2.4 Pos-pos yang dominan untuk perhitungan banjir dan ketersediaan air ditentukan untuk memperoleh data yang

akurat.

3. Melakukan evaluasi pos hidroklimatologi dan hidrometri yang ada

3.1 Kondisi peralatan dan bangunan pos diperiksa secara visual untuk memastikan kelayakan kinerja peralatan dan bangunan pos.

3.2 Kondisi lingkungan sekitar pos diperiksa untuk memastikan keakuratan data yang dihasilkan.

3.3 Data hasil pengamatan pos diperiksa untuk memastikan kelengkapan data.

Page 24: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

22

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.4 Kelayakan pos dievaluasi untuk memutuskan kelayakan pos digunakan menurut standar prosedur operasi.

4. Menentukan jumlah, jenis dan lokasi pos hidrologi

4.1 Jumlah dan kriteria pos terpilih ditentukan berdasarkan persyaratan teknis.

4.2 Jumlah, jenis, dan lokasi pos hidrologi dievaluasi berdasarkan kriteria justifkasi teknis dan justifikasi ekonomi.

4.3 Jumlah, jenis, tipe, dan lokasi stasiun hidroklimatologi serta pos hidrometri ditetapkan berdasarkan kebutuhan,

persyaratan teknis dan ekonomi.

4.4 Titik-titik lokasi rencana pos/pos ditentukan sesuai dengan jumlah dan kriteria tersebut.

5. Menyusun laporan perencanaan jaringan pos hidrologi

5.1 Data hasil identifikasi kebutuhan data hidrologi dan hasil pemeriksaan kerapatan dan posisi pos hidroklimatologi dan hidrometri disiapkan.

5.2 Data hasil observasi dan evaluasi pos hidroklimatologi dan hidrometri yang ada dan data hasil jumlah, jenis dan lokasi pos hidrologi disiapkan.

5.3 Semua data hasil identifikasi kebutuhan data hidrologi, hasil pemeriksaan kerapatan dan posisi pos hidroklimatologi dan hidrometri, data hasil observasi dan evaluasi pos hidroklimatologi dan hidrometri yang ada dan data hasil jumlah, jenis dan lokasi pos hidrologi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja secara mandiri

maupun berkelompok.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan

perencanaan jaringan pos hidrologi.

1.3 Unit kompetensi ini digunakan untuk pelaksanaan observasi dan

evaluasi secara visual untuk peralatan hidroklimatologi dan

hidrometri.

Page 25: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

23

1.4 Unit kompetensi ini digunakan untuk melaksanakan pengumpulan

data dan peta hidrologi (jaringan pos, rata-rata hujan, tebal aliran,

evapotranspirasi).

1.5 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Global position system (GPS)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengolah data software pemetaan

2.2.2 Alat tulis kantor (ATK)

2.2.3 Peta topografi

2.2.4 Peta jaringan pos hidrologi

2.2.5 Peta tata guna lahan

2.2.6 Daftar informasi kondisi pos

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

Page 26: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

24

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

merencanakan jaringan pos hidrologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) dengan benar

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instrumen peralatan hidroklimatologi, hidrometri

3.1.2 Spesifikasi teknis; standar instrumen peralatan

hidroklimatologi; hidrometri; NSPM

3.1.3 SOP dan manual peralatan

3.1.4 Peta topografi, peta tata guna lahan, peta distribusi curah

hujan dan notasinya

3.1.5 Perangkat lunak untuk analisis dan kerapatan pos hidrologi

3.1.6 Informasi kebutuhan data hidrologi (waktu dan ruang)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta topografi

3.2.2 Menggunakan beberapa metode untuk perhitungan

3.2.3 Memastikan kelayakan alat, kondisi lingkungan dan

kelayakan pos

Page 27: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

25

3.2.4 Membuat bahan untuk laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan data hidrologi untuk

rencana pengembangan sumber daya air sesuai dengan standar

perencanaan

4.2 Cermat dalam menentukan pos-pos yang dominan untuk

perhitungan banjir dan ketersediaan air untuk memperoleh data

yang akurat

4.3 Teliti dalam memeriksa kondisi lingkungan sekitar pos untuk

memastikan keakuratan data

4.4 Paham dalam menentukan titik-titik lokasi rencana pos sesuai

dengan jumlah dan kriteria

4.5 Teliti dalam mengidentifikasi data hasil kebutuhan data hidrologi

dan hasil pemeriksaan kerapatan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengindentifikasi kebutuhan data hidrologi

untuk rencana pengembangan sumber daya air sesuai dengan

standar perencanaan yang berlaku

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengevaluasi jumlah, jenis, dan

lokasi pos hidrologi berdasarkan kriteria justifkasi teknis dan

justifikasi ekonomi

Page 28: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

26

KODE UNIT : M.711000.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Survei Lokasi Pos Hidrologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan survei lokasi pos hidrologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menyiapkan peta lokasi rencana pos

1.1 Peta isohyet dibuat untuk menggambarkan pola distribusi hujan.

1.2 Pos-pos hidrologi diidentifikasi untuk menentukan pos yang perlu direlokasi, direhabilitasi, ditingkatkan, atau dihentikan penggunaannya.

1.3 Pos-pos yang direncanakan diplot pada peta jaringan sesuai dengan standar prosedur operasi.

2. Melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi pos yang sesuai dengan persyaratan

2.1 Syarat dan ketentuan lokasi pos disiapkan sesuai kebutuhan agar menjadi acuan kerja.

2.2 Koordinasi dengan dinas/instansi terkait dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan penggunaan lokasi pos.

2.3 Lokasi pos ditetapkan sesuai dengan persyaratan.

2.4 Lahan untuk pembangunan pos disiapkan agar memenuhi persyaratan teknis, aspek hukum, administrasi, dan keamanan.

3. Melakukan evaluasi survei dan menetapkan spesifikasi pos

3.1 Spesifikasi pos sesuai standar yang berlaku dibuat sebagai acuan pembangunan pos.

3.2 Sket rencana bangunan pos lengkap dengan sket situasi sungai, pencapaian lokasi, dan dimensi pos yang akan

direncanakan.

3.3 Jenis pos hidrologi (alat biasa/ otomatik/telemetri) ditentukan dengan memperhatikan tujuan pembangunan pos, ketelitian data yang diinginkan sesuai dengan pekerjaan.

3.4 Hasil evaluasi lahan lokasi pos ditetapkan untuk menentukan pelaksanaan pembangunan pos.

Page 29: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

27

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4. Membuat rekomendasi pembangunan pos dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunannya (rolling plan)

4.1 Prosedur administrasi dan rencana pelaksanaan pembangunannya (rolling plan) disiapkan untuk melaksanakan pembangunan pos.

4.2 Resume hasil survei lapangan disusun menurut format yang ditetapkan.

4.3 Rekomendasi pembangunan pos dan rolling plannya disusun secara lengkap dan terperinci.

4.4 Anggaran biaya yang dibutuhkan dihitung pada setiap tahap pembangunan pos.

5. Menyusun laporan survei lokasi pos hidrologi

5.1 Data peta lokasi rencana pos dan hasil survei lapangan untuk menentukan lokasi pos yang sesuai dengan persyaratan disiapkan.

5.2 Data hasil evaluasi survei dan penetapan spesifikasi pos dan hasil rekomendasi pembangunan pos dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunannya (rolling plan) disiapkan.

5.3 Semua peta lokasi rencana pos, data hasil survei lapangan untuk menentukan lokasi pos yang sesuai dengan persyaratan, hasil evaluasi survei dan penetapan spesifikasi pos dan hasil rekomendasi pembangunan pos dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunannya (rolling plan) disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau

mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan survei lokasi pos

hidrologi.

1.3 Unit kompetensi ini diperlukan untuk meninjau dan mengklarifikasi

kondisi lokasi rencana pos di lapangan.

1.4 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kondisi geologi

dan karakteristik hidrologi.

Page 30: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

28

1.5 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui sarana dan

prasarana penunjang yang diperlukan.

1.6 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan survei dan pendukung survei

2.1.2 Theodolite

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat dokumentasi

2.1.5 Global Position System (GPS)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pengolah data dilengkapi software pemetaan

2.2.2 Peta Topografi

2.2.3 Peta Wilayah

2.2.4 Peta jaringan sungai dan pos hidrologi

2.2.5 Peta tata guna lahan

2.2.6 Peta distribusi hujan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

Page 31: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

29

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan survei lokasi pos hidrologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.002.01 Merencanakan Jaringan Pos Hidrologi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pelaksanaan survei

3.1.2 Tata cara pengoperasian peralatan yang akan digunakan

3.1.3 Kondisi jaringan komunikasi pada lokasi rencana pos

3.1.4 Karakteristik hidrologi pada lokasi rencana pos

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan software untuk pemetaan

3.2.2 Memeriksa kesesuaian bangunan dan jenis peralatan

hidrologi dengan lokasi rencana penempatan pos

3.1.5 Melakukan perhitungan prakiraan biaya yang dibutuhkan

untuk pembangunan pos hidrologi

3.1.6 Mengembangkan rencana RTRW

3.2.3 Memeriksa karakteristik hidrologi lokasi studi

3.2.4 Mengatasi kondisi keterbatasan pos hidrologi yang ada

dengan baik dan benar

Page 32: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

30

3.2.5 Membaca data hidrologi dari lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam merencanakan pos-pos yang diplot pada peta

jaringan sesuai dengan standar prosedur operasi

4.2 Paham dalam menyiapkan syarat dan ketentuan lokasi pos sesuai

kebutuhan agar menjadi acuan kerja

4.3 Teliti dalam merencanakan sket rencana bangunan pos lengkap

dengan sket situasi sungai, pencapaian lokasi, dan dimensi pos

4.4 Teliti dalam menyiapkan data peta lokasi rencana pos dan hasil

survei lapangan untuk menentukan lokasi pos sesuai dengan

persyaratan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi pos-pos hidrologi untuk

menentukan pos yang perlu direlokasi, direhabilitasi, ditingkatkan,

atau dihentikan penggunaannya

5.2 Kecermatan dalam membuat spesifikasi pos sesuai standar yang

berlaku sebagai acuan pembangunan pos

5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun semua peta lokasi

rencana pos data hasil survei lapangan untuk menentukan lokasi

pos yang sesuai dengan persyaratan, hasil evaluasi survei dan

penetapan spesifikasi pos dan hasil rekomendasi pembangunan pos

dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunannya (rolling

plan)

Page 33: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

31

KODE UNIT : M.711000.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Perencanaaan dan Supervisi

Pembangunan Pos Hidrologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan perencanaaan dan supervisi

pembangunan pos hidrologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Membuat rancangan bangunan pos hidrologi

1.1 Kerangka acuan disusun untuk desain bangunan pos hidrologi.

1.2 Persiapan gambar desain bangunan dan sarana penunjang pos hidrologi dibuat untuk perhitungan perkiraan biaya.

1.3 Dokumen rancangan bangunan pos hidrologi, dan dokumen tender disusun untuk kepentingan pelelangan.

2. Melakukan supervisi pembangunan pos dan sarana penunjangnya

2.1 Pembuatan bangunan utama dan bangunan penunjang disupervisi sesuai dengan kondisi lapangan dan spesifikasi teknis.

2.2 Pembuatan dan pemasangan titik ikat (BM) yang sudah diikatkan dengan elevasi sistem pengukuran nasional disupervisi.

2.3 Bangunan utama dan bangunan penunjang diverifikasi kondisinya sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknik.

2.4 Laporan hasil supervisi disusun dan disampaikan kepada pemberi tugas.

3. Melakukan pemasangan dan uji

coba peralatan

3.1 Persiapan lapangan dan uji jaringan komunikasi dilakukan untuk

mengetahui kekuatan sinyal dan menentukan tindak lanjutnya.

3.2 Instrumen alat hidrologi yang dibutuhkan disusun dan direkomendasikan untuk diadakan.

3.3 Pengetesan peralatan dilakukan untuk mengetahui kinerjanya.

3.4 Peralatan yang tidak sesuai dengan persyaratan direkomendasikan agar ditolak dan diganti.

Page 34: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

32

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3.5 Pemasangan dan uji coba peralatan dilakukan di lapangan.

4. Melakukan pelatihan tata cara operasi, pemeliharaan peralatan dan pos hidrologi

4.1 Tata cara pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan pos hidrologi disiapkan.

4.2 Calon petugas pengamat pos sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan direkomendasikan untuk ditetapkan.

4.3 Pelatihan tatacara operasi, pemeliharaan peralatan dan pos hidrologi dilakukan.

5. Menyusun laporan perencanaaan dan supervisi pembangunan pos hidrologi

5.1 Data hasil pembuatan rancangan bangunan pos hidrologi, hasil supervisi pembangunan pos dan sarana penunjangnya disiapkan.

5.2 Data hasil pemasangan dan uji coba peralatan dan hasil pelatihan tata cara operasi, pemeliharaan peralatan dan pos hidrologi disiapkan.

5.3 Semua data hasil pembuatan rancangan bangunan pos hidrologi, hasil supervisi pembangunan pos dan sarana penunjangnya, hasil pemasangan dan uji coba peralatan dan hasil pelatihan tata cara operasi, pemeliharaan peralatan dan pos hidrologi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok

atau mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk perencanaaan dan supervisi

pembangunan pos hidrologi.

1.3 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pengambilan

rekaman data sekunder di lokasi rencana pos.

1.4 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengamati karakteristik

hidrologi untuk berbagai kondisi iklim.

1.5 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

Page 35: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

33

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan pengamatan hidrologi manual/otomatik

2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gambar rencana pembangunan

2.2.2 Titik tetap/referensi (BM)

2.2.3 Alat dokumentasi

2.2.4 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

Page 36: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

34

melakukan perencanaaan dan supervisi pembangunan pos

hidrologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Survei Lokasi Pos Hidrologi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manual dan prosedur instalasi peralatan hidro-klimatologi,

hidrometri

3.1.2 manajemen konstruksi untuk pembangunan fisik

3.1.3 Tata cara pembangunan pos hidrologi (sesuai dengan SNI)

3.1.4 Jenis dan kegunaan peralatan hidrologi yang dibutuhkan

3.1.5 Tata cara merencanakan jaringan pos hidrologi dan survei

lokasi pos hidrologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat rancangan bangunan pos hidrologi

3.2.2 Melakukan pelatihan tata cara operasi, pemeliharaan

peralatan dan pos hidrologi

3.2.3 Membaca gambar dan disain rencana bangunan pos

hidrologi

3.2.4 Membuat bahan untuk laporan

3.2.5 Menganalisis kriteria dasar perencanaan pembangunan pos

hidrologi

3.2.6 Membaca gambar design

3.2.7 Menganalisis sistem kerja bangunan pos hidrologi

3.2.8 Menganalisis kebutuhan tenaga kerja untuk pengoperasian

bangunan pos hidrologi

3.2.9 Mengatasi keterbatasan dan permasalahan di lapangan pada

saat pembangunan

Page 37: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

35

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun kerangka acuan untuk desain bangunan

pos hidrologi

4.2 Teliti dalam memverifikasi bangunan utama dan bangunan

penunjang kondisinya sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi

teknik

4.3 Teliti dalam melakukan pemasangan dan uji coba peralatan

dilapangan

4.4 Cermat dalam melakukan pelatihan tatacara operasi, pemeliharaan

peralatan dan pos hidrologi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat persiapan gambar desain bangunan

dan sarana penunjang pos hidrologi untuk perhitungan perkiraan

biaya

5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan pemasangan dan uji

coba peralatan di lapangan

5.3 Kecermatan dalam menyiapkan tata cara pengoperasian,

pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan pos hidrologi

Page 38: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

36

KODE UNIT : M.711000.005.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Referensi Kerja Dalam Rangka

Identifikasi Kriteria Hidrologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk menyiapkan referensi kerja dalam rangka

identifikasi kriteria hidrologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengumpulkan norma standar pedoman dan manual (NSPM) terkait hidrologi

1.1 Buku katalog NSPM terkait hidrologi dicari sesuai kebutuhan.

1.2 Kajian terhadap katalog NSPM yang sudah terpilih dilakukan.

1.3 Buku NSPM terkait hidrologi sesuai hasil kajian 1.2 yang sudah di sepakati ditetapkan.

2. Mengumpulkan literatur pendukung lainnya

2.1 Buku literatur pendukung lainnya dicari dan dibeli untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.

2.2 Kajian buku literatur pendukung lainnya yang terpilih dilakukan, untuk dijadikan bahan rujukan.

2.3 Buku literatur pendukung lainnya sesuai hasil kajian ditetapkan sesuai kebutuhan pekerjaan.

3. Melakukan studi NSPM dan literatur pendukung

3.1 Kajian terhadap NSPM dan literatur dilakukan.

3.2 Kesulitan-kesulitan penerapan ketentuan NSPM dengan literatur pendukung diidentifikasi.

3.3 Toleransi yang diperbolehkan sesuai ketentuan teknis diusulkan.

4. Membuat resume

kriteria hidrologi terkait dengan kegiatan pekerjaan hidrologi

4.1 Rincian kegiatan hidrologi sesuai dengan

kegiatan terkait disusun.

4.2 Kriteria hidrologi terkait dengan kegiatan diidentifikasi.

4.3 Kompilasi kriteria hidrologi yang sudah dilakukan dibuat.

Page 39: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

37

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

5. Memeriksa kembali dan mengidentifikasi substansi kegiatan hidrologi yang tidak tercakup dalam NSPM

5.1 Kajian dilakukan terhadap substansi kegiatan hidrologi diluar NSPM yang ada.

5.2 Rincian substansi kegiatan hidrologi diluar NSPM dibuat.

5.3 Substansi kegiatan hidrologi di luar NSPM disusun.

6. Melakukan klarifikasi dan konsultasi solusi/pemecahan masalah

6.1 Klarifikasi hasil kajian kepada pemberi pekerjaan dilakukan.

6.2 Konsultansi solusi kepada pemberi pekerjaan dilakukan.

6.3 Rekomendasi, referensi penyelesaian pekerjaan dibuat sesuai dengan jenis dan kebutuhan pekerjaan.

7. Menyusun laporan referensi kerja dalam rangka identifikasi kriteria hidrologi

7.1 Data hasil pengumpulan norma standar pedoman dan manual (NSPM) terkait hidrologi, hasil pengumpulan literatur pendukung lainnya dan hasil studi NSPM dan literatur pendukung disiapkan.

7.2 Data hasil pembuatan resume kriteria hidrologi terkait dengan kegiatan pekerjaan hidrologi, hasil pemeriksaan kembali dan mengidentifikasi substansi kegiatan hidrologi yang tidak tercakup dalam NSPM dan hasil Laporan klarifikasi dan konsultasi solusi/pemecahan masalah disiapkan.

7.3 Semua data hasil pengumpulan norma standar pedoman dan manual (NSPM) terkait hidrologi, hasil pengumpulan literatur pendukung lainnya dan hasil studi NSPM dan literatur pendukung, hasil pembuatan resume kriteria hidrologi terkait dengan kegiatan pekerjaan hidrologi, hasil pemeriksaan kembali dan mengidentifikasi substansi kegiatan hidrologi yang tidak tercakup dalam NSPM dan data hasil klarifikasi dan konsultasi solusi/pemecahan masalah disusun.

Page 40: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

38

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok

atau secara mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan menyiapkan referensi

kerja dalam rangka identifikasi kriteria hidrologi

1.3 Unit kompetensi digunakan untuk memilih kriteria hidrologi yang

paling sesuai dengan kondisi data dan lingkungan.

1.4 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta wilayah studi

2.2.2 Peta topografi dan kondisi lingkungan

2.2.3 Literatur

2.2.4 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

Page 41: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

39

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menyiapkan referensi kerja dalam rangka identifikasi kriteria

hidrologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.004.01 Melakukan Perencanaaan dan Supervisi

Pembangunan Pos Hidrologi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 NSPM dan literatur yang dibutuhkan

3.1.2 Kegagalan dalam pemilihan kriteria

3.1.3 Kriteria-kriteria NSPM dan studi literatur terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun kriteria yang sesuai dengan kondisi lokasi dan

lingkungan

3.1.4 Memeriksa penyebab kegagalan struktur dan pengelolaan

SDA yang diakibatkan oleh kekurangtepatan dalam

penentuan kriteria

3.2.2 Menentukan kualitas data dan informasi yang digunakan

dalam penentuan kriteria (garbage in – garbage out)

3.2.3 Menganalisis keberadaan sumber data yang dibutuhkan

Page 42: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

40

3.2.4 Menganalisis substansi kegiatan hidrologi yang tidak

tercakup dalam NSPM

3.2.5 Mengatasi keterbatasan yang ada dan mampu mencari

penyelesaiannya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mencari buku katalog NSPM terkait hidrologi sesuai

kebutuhan

4.2 Cermat dalam menetapkan buku literatur pendukung lainnya

sesuai hasil kajian sesuai kebutuhan pekerjaan

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan penerapan

ketentuan NSPM dengan literatur pendukung

4.4 Paham dalam membuat rincian substansi kegiatan hidrologi diluar

NSPM

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan kajian terhadap NSPM dan literatur

yang sudah terpilih

5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan penerapan

ketentuan NSPM dengan literatur pendukung

5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat rekomendasi, referensi

penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jenis dan kebutuhan

pekerjaan

Page 43: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

41

KODE UNIT : M.711000.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Dan Pengumpulan Data

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan

data.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan pemantauan data hidrologi

1.1 Data hidrologi secara terus menerus dicatat di lapangan.

1.2 Pemantauan kontinuitas data, kualitas dan keganjilan pengamatan data hidrologi di lapangan dilakukan.

1.3 Pengecekkan kualitas dan kuantitas data hidrologi yang belum terolah dilakukan.

2. Mengumpulkan data sekunder terolah dan yang belum terolah bila diperlukan

2.1 Identifikasi data yang diperlukan terkait dengan pekerjaan hidrologi dilakukan.

2.2 Pencarian data sekunder terolah dilakukan.

2.3 Kualitas dan kuantitas data sekunder yang sudah dan belum terolah diidentifikasi.

2.4 Pengolahan data sekunder yang belum terolah dilakukan.

2.5 Data sekunder terolah bila diperlukan dicari.

3. Merekam data primer/lapangan bila diperlukan

3.1 Evaluasi kualitas dan kuantitas data hidrologi yang ada di lapangan dilakukan.

3.2 Kriteria urgensi rekaman data tambahan ditetapkan.

3.3 Lokasi pengambilan data ditetapkan.

3.4 Rekaman data dibuat dengan pola dan format yang sudah ditetapkan sesuai kebutuhan pekerjaan.

4. Menyusun laporan pemantauan dan pengumpulan data

4.1 Data hasil pemantauan dan pencatatan data hidrologi dan hasil pengumpulan data sekunder terolah dan yang belum terolah bila diperlukan disiapkan.

4.2 Data hasil perekaman data primer/lapangan apabila diperlukan disiapkan.

4.3 Semua data hasil pemantauan dan pencatatan data hidrologi dan hasil pengumpulan data sekunder terolah dan

Page 44: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

42

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

yang belum terolah bila diperlukan dan hasil perekaman data primer/lapangan apabila diperlukan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok

atau mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemantauan dan

pengumpulan data.

1.3 Unit kompetensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data

hidrologi dari peralatan hidrologi yang dipasang dilapangan.

1.4 Unit kompetensi ini digunakan untuk pengambilan rekaman data

primer dari pos hidrologi.

1.5 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Jaringan komunikasi

2.2.3 Bahan-bahan keperluan untuk pemantauan data hidrologi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Page 45: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

43

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan pemantauan dan pengumpulan data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Menyiapkan Referensi Kerja Dalam Rangka

Identifikasi Kriteria Hidrologi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manual dan prosedur instalasi peralatan hidroklimatologi,

hidrometri

3.1.2 Cara pengoperasian dan pemeliharaan perangkat

keras/hardware untuk pemantauan kinerja pos hidrologi

3.1.3 Teknologi peralatan untuk pemantauan data hidrologi

3.1.4 Keganjilan data hidrologi hasil pemantauan

3.1.5 Tata cara operasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan

data hidrologi

3.1.6 Karakteristik hidrologi pada kondisi yang tidak

normal/ekstrem

Page 46: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

44

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan untuk pemantauan data hidrologi

3.2.2 Memeriksa kesalahan dalam pemantauan data hidrologi

yang disebabkan oleh kesalahan alat, kesalahan manusia,

dan/atau perubahan lingkungan

3.2.3 Menganalisis mengenai kontinuitas data, kualitas dan

keganjilan pengamatan data hidrologi

3.2.4 Mengkoordinasikan untuk memberikan arahan pedoman

cara melakukan pengamatan data hidrologi dengan baik dan

benar

3.2.5 Membaca gambar peta tematik dan notasinya dengan baik

dan benar

3.2.6 Mengatasi keterbatasan data yang ada dan mencari solusi

sesuai kaidah teknis yang berlaku dengan baik dan benar

3.2.7 Menganalisis hasil observasi dilapangan untuk bahan

laporan teknis

3.2.8 Menganalisis kebutuhan urgensi kebutuhan data tambahan

di lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mencatat data hidrologi secara terus menerus di

lapangan

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kualitas dan kuantitas data sekunder

yang sudah dan belum terolah

4.3 Cermat dalam menyiapkan data hasil perekaman data

primer/lapangan apabila diperlukan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam pengecekan kualitas dan kuantitas data hidrologi

yang belum terolah

5.2 Kecermatan dalam mengolah data sekunder

5.3 Kecermatan dalam mengevaluasi kualitas dan kuantitas data

hidrologi yang ada di lapangan

Page 47: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

45

KODE UNIT : M.711000.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Inspeksi dan Pengukuran

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan inspeksi dan pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan pemantauan kinerja pos dan peralatan hidrologi

1.1 Daftar lokasi pos dan peralatan terkait hidrologi yang akan dipantau disusun secara sistematis.

1.2 Jadwal rencana inspeksi lapangan ke lokasi pos dipantau.

1.3 Dokumentasi inspeksi lapangan dan catatan hasil pemantauan dibuat.

2. Melakukan evaluasi kinerja pos dan peralatan hidrologi

2.1 Sistem dan prosedur evaluasi kinerja pos dan peralatan hidrologi disusun sesuai kebutuhan.

2.2 Daftar peralatan/instrumen yang ada di setiap pos hidrologi yang akan dipantau dibuat.

2.3 Evaluasi kinerja pos dan peralatan hidrologi di lapangan dilaksanakan.

2.4 Pos dan peralatan yang perlu dikalibrasi, direlokasi, rehabilitasi, ditingkatkan, atau dihentikan ditetapkan.

3. Melakukan kalibrasi peralatan hidrologi

3.1 Data hasil inspeksi mutu/pos atau laporan penjaga pos untuk mengetahui status terakhir kondisi peralatan dan pos hidrologi dikumpulkan dan disiapkan.

3.2 Laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan pos/pos hidrologi yang terakhir dilakukan diperiksa.

3.3 Kalibrasi peralatan hidrologi dilaksanakan.

3.4 Peralatan pengganti selama peralatan yang ada dikalibrasi disiapkan dan dipasang.

4. Melakukan pengukuran debit pada lokasi pos duga air sesuai dengan SNI

4.1 Peralatan dan form/blanko pengukuran debit pada lokasi pos duga air disiapkan.

4.2 Lokasi pos duga air di lapangan yang sesuai untuk pengukuran dan mengidentifikasi kriteria atau metode pengukuran ditetapkan.

Page 48: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

46

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.3 Pengukuran debit air dan dicatat di dalam form pengukuran.

4.4 Prioritas pengukuran pada ketinggian muka air yang belum terukur ditetapkan.

5. Melakukan pengambilan sampel air, sedimen melayang dan material sedimen dasar

5.1 Parameter kualitas air dan sedimen yang perlu diketahui sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan ditetapkan.

5.2 Peralatan dan form/blanko survei pengambilan sampel air, sedimen melayang dan material sedimen dasar sesuai SNI disiapkan.

5.3 Lokasi pengambilan sampel air dan material sedimen dasar diidentifikasi dan ditetapkan.

5.4 Pengambilan sampel air dan material sedimen dasar serta mencatatnya di dalam label dan ditempelkan pada botol atau kantong plastik dilakukan.

6. Melakukan pengecekan kebenaran dan keakurasian data pada pos hidrologi

6.1 Data hasil inspeksi mutu/pos atau laporan penjaga pos dikumpulkan dan disiapkan.

6.2 Indentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi pada data yang meragukan dilakukan.

6.3 Klarifikasi hasil laporan penjaga pos untuk menggali informasi kejadiaan pada saat itu dilakukan.

6.4 Klarifikasi hasil kajian kepada pemberi pekerjaan dilakukan.

6.5 Rekomendasi penyelesaian hasil pengecekan kebenaran dan keakuratan data pada pos hidrologi disusun dan ditetapkan.

7. Menyusun laporan inspeksi dan pengukuran

7.1 Data hasil pemantauan kinerja pos dan peralatan hidrologi, hasil evaluasi kinerja pos dan peralatan hidrologi dan hasil kalibrasi peralatan hidrologi disiapkan.

7.2 Data hasil pengukuran debit pada lokasi pos duga air sesuai dengan SNI, hasil pengambilan sampel air, sedimen melayang dan material sedimen dasar dan hasil pengecekan kebenaran dan keakurasian data pada pos hidrologi disiapkan.

Page 49: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

47

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

7.3 Semua data hasil pemantauan kinerja pos dan peralatan hidrologi, hasil evaluasi kinerja pos dan peralatan hidrologi, hasil kalibrasi peralatan hidrologi, hasil pengukuran debit pada lokasi pos duga air sesuai dengan SNI, hasil pengambilan sampel air, sedimen melayang dan material sedimen dasar dan hasil pengecekan kebenaran dan keakurasian data pada pos hidrologi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan secara mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan inspeksi dan

pengukuran.

1.3 Unit kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan

pengamatan dan rekomendasi perbaikan pos dan peralatan

hidrologi.

1.4 Unit kompetensi ini dapat dimanfaatkan di bidang teknik sipil dan

umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan pengukuran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Alat komunikasi

2.2.3 Standar/pedoman/literatur hidrologi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Page 50: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

48

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan inspeksi dan pengukuran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melakukan Pemantauan dan Pengumpulan

Data

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan penggunaan peralatan hidrologi

3.1.2 Standar aplikasi peralatan hidrologi

3.1.3 Cara mengindentifikasi semua metode yang mungkin bisa

dipakai/digunakan

3.1.4 Instrumen kebutuhan hidrologi, klimatologi dan hidrometri

Page 51: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

49

3.1.5 Persyaratan pengukuran variabel hidrologi

3.1.6 Metode dan tata cara inspeksi dan pengukuran

3.1.7 Manfaat inspeksi dan data hasil pengukuran

3.1.8 Risiko akibat ketidakakuratan data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai cara perhitungan dan mengetahui syarat

berlakunya setiap metode

3.2.2 Melakukan pengecekan kebenaran dan keakurasian data

pada pos hidrologi

3.2.3 Menggunakan peralatan untuk melakukan inspeksi dan

pengukuran

3.2.4 menganalisis kinerja pos dan peralatan hidrologi

3.2.5 membaca catatan instrument hidroklimatologi dan

hidrometri dengan baik dan benar

3.2.6 menganalisis kebutuhan kalibrasi peralatan hidrologi

dengan baik

3.2.7 mengatasi keterbatasan instrumen yang ada dan

memberikan penyelesaian sesuai dengan ketentuan teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun daftar lokasi pos dan peralatan terkait

hidrologi yang akan dipantau secara sistematis

4.2 Teliti dalam mengkalibrasikan peralatan hidrologi

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel air dan

material sedimen dasar

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun sistem dan prosedur evaluasi kinerja

pos dan peralatan hidrologi sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kecermatan dalam menetapkan parameter kualitas air dan sedimen

5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam menyusun rekomendasi

penyelesaian hasil pengecekan kebenaran dan keakuratan data

pada pos hidrologi

Page 52: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

50

KODE UNIT : M.711000.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian dan Pengolahan Data

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan pengujian dan pengolahan data.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Memeriksa ketepatan data

1.1 Data sekunder dan data primer dikumpulkan.

1.2 Data sekunder dan data primer berdasarkan jenis datanya dikelompokkan.

1.3 Metode pengujian kebenaran data diidentifikasi.

1.4 Pengecekan/pengujian data dengan berbagai metode pengujian dilakukan.

2. Memilah data 2.1 Penyimpangan data diidentifikasi.

2.2 Kriteria toleransi akurasi data ditetapkan.

2.3 Justifikasi pengabaian data yang diluar kriteria dilakukan.

3. Mengisi data yang kosong bila diperlukan

3.1 Data yang kosong diidentifikasi.

3.2 Kriteria keharusan pengisian data yang kosong ditetapkan.

3.3 Pendekatan dan metode pengisian data kosong ditentukan.

3.4 Pengisian data yang kosong dilakukan.

4. Memverifikasi data dan tindak lanjut

4.1 Kriteria tingkat ketepatan dan tingkat kepercayaan ditetapkan.

4.2 Ketepatan dan tingkat kepercayaan (reliability) data diuji.

4.3 Data-data yang tidak tepat dan tidak dipercaya dikelompokkan.

4.4 Verifikasi dan klarifikasi data di lapangan dilakukan.

4.5 Diskusi tentang hasil verifikasi dengan pengelola data dilakukan.

5. Melakukan pemilihan perangkat lunak dan pengolahan data

5.1 Perangkat lunak (software) yang tersedia diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Perangkat lunak/software dipilih agar dapat digunakan untuk pengujian dan pengolahan data.

5.3 Software yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada

Page 53: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

51

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

ditetapkan, dipasang (install) dan diuji coba.

5.4 Perhitungan dan pengolahan data hidrologi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah ditetapkan.

6. Menyusun laporan pengujian dan pengolahan data

6.1 Data yang dihasilkan dari pemeriksaan ketepatan dan hasil pemilahan disiapkan.

6.2 Data hasil pengisian data yang kosong, hasil verifikasi dan hasil pengolahan data disiapkan.

6.3 Semua data hasil pemeriksaan ketepatan,

hasil pemilahan, hasil pengisian data yang kosong, hasil verifikasi dan pengolahan data disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengujian dan

pengolahan data.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan melakukan

pengolahan data hidrologi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perlengkapan survei lapangan

2.1.2 Alat pengolah data yang dilengkapi software validasi

2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Milimeter blok

2.2.3 Alat komunikasi

2.2.4 Standar/pedoman/literatur hidrologi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Page 54: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

52

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan pengujian dan pengolahan data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Melakukan Inspeksi dan Pengukuran

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode dan tata cara yang tepat untuk pengujian dan

pengolahan data hidrologi

3.1.2 Perangkat lunak yang sesuai untuk pengujian validitas dan

pengolahan data

Page 55: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

53

3.1.3 Standar pedoman (NSPM) yang berlaku untuk mengecek

kebenaran dan pengolahan data

3.1.4 Tata cara pengujian dengan pendekatan statistik (pengujian

konsistensi dan homogenitas data)

3.1.5 Tahapan dan tata cara pengolahan data hidrologi dari

lapangan

3.1.6 Manfaat dan keterkaitan data hidrologi dengan parameter

perencanaan

3.1.7 Metode dan tata cara yang tepat untuk melakukan

pengujian dan pengolahan data hidrologi

3.1.8 Kebenaran dan tingkat akurasi data yang dipersyaratkan

3.1.9 Jenis dan satuan data untuk keperluan analisis hidrologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyampaikan gagasan teknis dengan baik dan benar

3.2.2 Membaca data primer dan sekunder dengan baik dan benar

3.2.3 Menganalisis hasil observasi data lapangan dan justifikasi

toleransi akurasi data

3.2.4 Menganalisis pengisian data kosong sesuai standar yang

berlaku

3.2.5 Menggunakan perangkat lunak untuk pengujian dan

pengolahan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengelompokkan data sekunder dan data primer

berdasarkan jenis datanya

4.2 Paham dalam menetapkan kriteria toleransi akurasi data

4.3 Cermat dalam mengelompokkan data-data yang tidak tepat dan

tidak dipercaya

4.4 Teliti dalam mengidentifikasi perangkat lunak (software) yang

tersedia sesuai dengan kebutuhan

4.5 Cermat dalam menyusun semua data hasil pemeriksaan ketepatan,

hasil pemilahan, hasil pengisian data yang kosong, hasil verifikasi,

dan pengolahan data

Page 56: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

54

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pengecekan/pengujian data dengan

berbagai metode pengujian

5.2 Ketelitian dalam menguji ketepatan dan tingkat kepercayaan data

5.3 Ketelitian dalam melakukan perhitungan dan pengolahan data

hidrologi dengan menggunakan perangkat lunak

Page 57: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

55

KODE UNIT : M.711000.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pendekatan dan Menentukan

Metodologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan pendekatan dan menentukan

metodologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan identifikasi permasalahan

1.1 Permasalahan di wilayah studi sesuai pekerjaan dikumpulkan.

1.2 Permasalahan di wilayah studi terkait dengan masalah sumber daya air dari sisi hidrologi dipilih.

1.3 Permasalahan di wilayah studi terkait dengan masalah sumber daya air dari sisi hidrologi ditetapkan.

2. Melakukan pendekatan masalah (approach) untuk memilih metode perhitungan

2.1 Karakteristik daerah aliran sungai (DAS) diidentifikasi.

2.2 Karakteristik DAS terkait dengan masalah hidrologi disimpulkan.

2.3 Pendekatan untuk memilih metode perhitungan ditetapkan.

3. Menentukan metode perhitungan hidrologi

3.1 Perhitungan/analisis yang akan dilakukan ditentukan.

3.2 Ketersediaan data yang ada dilihat/dikaji.

3.3 Metode perhitungan/analisis hidrologi diidentifikasi.

3.4 Metode perhitungan/analisis hidrologi dipilih untuk ditetapkan.

4. Menentukan asumsi-asumsi berdasarkan batasan karakteristik wilayah studi

4.1 Substansi yang harus diasumsi diidentifikasi.

4.2 Kriteria dalam pengambilan asumsi ditentukan.

4.3 Asumsi berdasarkan batasan karakteristik wilayah studi ditetapkan.

5. Menjustifikasi rumus-rumus yang dipakai

5.1 Semua rumus yang layak digunakan diidentifikasi.

5.2 Ketepatan pemakaian rumus berdasarkan literatur diuji.

Page 58: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

56

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

5.3 Rumus yang digunakan dipilih untuk ditetapkan.

6. Menyusun laporan pendekatan dan metodologi

6.1 Data hasil identifikasi permasalahan, hasil pendekatan dan data hasil perhitungan hidrologi masalah disiapkan

6.2 Data hasil asumsi-asumsi berdasarkan batasan karakteristik wilayah studi dan data hasil justifikasi rumus-rumus yang dipakai disiapkan.

6.3 Semua data hasil identifikasi permasalahan, hasil pendekatan, hasil perhitungan hidrologi masalah, hasil asumsi-asumsi berdasarkan batasan karakteristik wilayah studi dan data hasil justifikasi rumus-rumus yang dipakai disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau

secara mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini juga berlaku untuk melakukan pendekatan dan

menentukan metodologi.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih dan menetapkan

pendekatan dan metodologi yang diperlukan berdasarkan data yang

tersedia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perlengkapan survei lapangan

2.1.2 Alat pengolah data yang dilengkapi software validasi

2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Milimeter blok

2.2.3 Alat komunikasi

2.2.4 Standar/pedoman/literatur hidrologi

Page 59: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

57

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan pendekatan dan menentukan metodologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan pompetensi

2.1 M.711000.008.01 Melakukan Pengujian dan Pengolahan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metoda hidrologi untuk kondisi dimana data tersedia dan

data tidak tersedia

Page 60: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

58

3.1.2 Asumsi dan keterbatasan dari berbagai pendekatan dan

metoda hidrologi

3.1.3 Tingkat kesesuaian antara pendekatan dan metodologi

hidrologi dengan karakteristik DAS dan ketersediaan data

3.1.4 tata cara mengoperasikan perangkat lunak (software) dan

perangkat keras (hardware) untuk melakukan pengolahan

data dan perhitungan hidrologi

3.1.5 Instrumen kebutuhan hidrologi, klimatologi dan hidrometri

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis permasalahan wilayah studi sesuai pekerjaan

3.2.2 Mengomunikasikan dengan instansi/pemberi tugas dalam

menyampaikan saran teknis

3.2.3 Membaca gambar tematik kondisi daerah aliran sungai dan

notasinya

3.2.4 Menganalisis kebutuhan rumus yang paling mungkin bisa

digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Paham dalam menetapkan permasalahan di wilayah studi terkait

dengan masalah sumber daya air dari sisi hidrologi

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi karakteristik Daerah Aliran Sungai

(DAS)

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi metode perhitungan/analisis

hidrologi

4.4 Cermat dalam menetapkan asumsi berdasarkan batasan

karakteristik wilayah studi

4.5 Cermat dalam neguji ketepatan pemakaian rumus berdasarkan

literatur

4.6 Cermat dalam menyiapkan data hasil identifikasi permasalahan,

hasil pendekatan dan data hasil perhitungan hidrologi masalah

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi karateristik Daerah Aliran

Sungai (DAS)

Page 61: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

59

5.2 Ketepatan untuk memilih metode perhitungan/analisis hidrologi

5.3 Kecermatan dan ketepatan dalam menguji pemakaian rumus

berdasarkan literatur

Page 62: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

60

KODE UNIT : M.711000.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Data dan Perhitungan

Hidrologi

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan analisis data dan perhitungan

hidrologi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menetapkan lingkup kerja perhitungan hidrologi

1.1 Semua lingkup kerja perhitungan hidrologi dikumpulkan.

1.2 Lingkup kerja perhitungan hidrologi dipilih.

1.3 Lingkup kerja perhitungan hidrologi ditetapkan.

2. Menyiapkan input data 2.1 Data yang diperlukan dalam model/analisis/perhitungan dikumpulkan.

2.2 Data yang diperlukan dalam perhitungan analisis hidrologi diverifikasi.

2.3 Data yang ada dimasukkan ke dalam format.

3. Melakukan analisis dan perhitungan

3.1 Data sesuai keperluan perhitungan hidrologi diolah.

3.2 Prosedur perhitungan dan perangkat keras serta perangkat lunak disiapkan.

3.3 Perhitungan hidrologi yang diperlukan dilakukan.

3.4 Pengecekan hasil perhitungan dilakukan.

3.5 Perhitungan ulang dilakukan apabila diperlukan.

3.6 Rekomendasi awal mengenai hasil perhitungan hidrologi dibuat.

4. Melakukan pemeriksaan hasil perhitungan

4.1 Evaluasi dan verifikasi hasil perhitungan dilakukan.

4.2 Perhitungan tingkat penyimpangan terhadap hasil observasi dilakukan.

4.3 Standar penyimpangan yang sesuai dengan NSOP ditetapkan.

4.4 Perhitungan ulang sesuai dengan standar penyimpangan yang sesuai dengan NSOP apabila diperlukan dilakukan.

Page 63: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

61

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.5 Rekomendasi akhir mengenai hasil perhitungan hidrologi dibuat.

5. Menyusun laporan analisis data dan perhitungan hidrologi

5.1 Data hasil penetapan analisis dan perhitungan yang akan dilakukan dan hasil penyiapan input data disiapkan.

5.2 Data hasil analisis dan perhitungan, dan pemeriksaan hasil perhitungan disiapkan.

5.3 Semua data hasil penetapan analisis dan perhitungan yang akan dilakukan, hasil penyiapan input data, hasil analisis dan perhitungan, dan pemeriksaan hasil perhitungan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara berkelompok atau mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis data dan

perhitungan hidrologi yang meliputi lingkup kerja analisis

ketersediaan air, banjir, kekeringan, sedimen, dan analisis kualitas

air.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil

analisis dan perhitungan.

1.4 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan perpanjangan/

pembangkitan data untuk kondisi DAS yang datanya tidak

memadai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perlengkapan survei lapangan

2.1.2 Alat pengolah data yang dilengkapi software validasi

2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Milimeter blok

2.2.3 Alat komunikasi

Page 64: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

62

2.2.4 Standar/pedoman/literatur hidrologi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan analisis data dan perhitungan hidrologi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.009.01 Melakukan Pendekatan dan Menentukan

Metodologi

Page 65: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

63

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manual dan prosedur perhitungan banjir rencana,

kekeringan, ketersediaan air, dan kebutuhan air, neraca air,

sedimentasi dan kualitas air

3.1.2 Teknik simulasi dan optimasi data hidrologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak yang terkait dengan

perhitungan banjir rencana, kekeringan, ketersediaan air,

dan kebutuhan air, neraca air, sedimentasi dan kualitas air

3.2.2 Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan akurasi hasil

perhitungan

3.2.3 Melakukan penyiapan data hidrologi sesuai dengan

kebutuhan dalam analisis

3.2.4 Melakukan pemilihan dan penggunaan perangkat

lunak/software yang tepat sesuai dengan karakteristik DAS

dan ketersediaan data

3.2.5 Melakukan evaluasi hasil kalibrasi, verifikasi dan

perhitungan hidrologi

3.2.6 Melakukan prediksi perubahan besaran variabel dan

parameter hidrologi

3.2.7 Menganalisis hasil perhitungan banjir, ketersediaan air,

kekeringan, sedimantasi, dan kualitas air

3.2.8 Membaca gambar peta topografi dan peta tematik lainnya

3.2.9 Menganalisis hasil observasi lapangan untuk dijadikan

model

3.2.10 Menganalisis kebutuhan data sesuai perhitungan/model

yang dipilih

3.2.11 Mengatasi keterbatasan biaya, kemampuan alat, untuk

mengoptimalkan kajian teknis dengan rekomendasi yang

baik dan benar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menetapkan lingkup kerja perhitungan hidrologi

Page 66: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

64

4.2 Teliti dalam memverifikasi data yang diperlukan dalam perhitungan

analisis hidrologi

4.3 Teliti dalam melakukan pengecekan hasil perhitungan

4.4 Teliti dalam melakukan evaluasi dan verifikasi hasil perhitungan

4.5 Cermat dalam menyusun semua data hasil penetapan analisis dan

perhitungan yang akan dilakukan, hasil penyiapan input data, hasil

analisis dan perhitungan dan pemeriksaan hasil perhitungan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan verifikasi data yang diperlukan

dalam perhitungan analisis hidrologi

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan evaluasi dan verifikasi

hasil perhitungan

Page 67: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

65

KODE UNIT : M.711000.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kalibrasi Perhitungan Hasil Studi

Literatur dengan Kondisi Lapangan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan kalibrasi perhitungan hasil studi

literatur dengan kondisi lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan evaluasi komparatif terhadap hasil perhitungan pada DAS serupa

1.1 Data dari DAS lain sebagai pembanding disiapkan.

1.2 Standar dan kriteria pembanding disiapkan.

1.3 Kriteria dan standar penyimpangan-penyimpangan yang diizinkan ditetapkan.

1.4 Hasil perhitungan masing-masing DAS dievaluasi.

1.5 Perhitungan ulang dilakukan apabila diperlukan.

2. Melakukan kalibrasi hasil perhitungan dengan kondisi lapangan

2.1 Hasil akhir perhitungan diresume.

2.2 Teknik kalibrasi ditetapkan.

2.3 Pemantauan, pengukuran dan pengujian lapangan dilakukan.

2.4 Hasil pemantauan, pengukuran dan pengujian lapangan dievaluasi.

3. Melakukan identifikasi awal hasil komparasi

3.1 Semua hasil perhitungan direkapitulasi.

3.2 Hasil perhitungan dengan hasil kajian lapangan dibandingkan.

3.3 Identifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilakukan.

4. Mengoreksi hasil perhitungan dan menetapkan hasil akhir kalibrasi

4.1 Substansi/komponen yang perlu dikoreksi diidentifikasi.

4.2 Besaran koreksi yang akan diterapkan ditetapkan.

4.3 Koreksi dan perbandingan antara perhitungan dengan kondisi lapangan dilakukan.

5. Menyusun laporan kalibrasi perhitungan hasil studi literatur dengan kondisi lapangan

5.1 Data hasi evaluasi komparatif terhadap hasil perhitungan pada DAS serupa, dan kalibrasi hasil perhitungan dengan kondisi lapangan disiapkan.

5.2 Data hasil identifikasi awal hasil komparasi dan koreksi hasil perhitungan

Page 68: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

66

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

dan menetapkan hasil akhir kalibrasi disiapkan.

5.3 Semua data hasi evaluasi komparatif terhadap hasil perhitungan pada DAS serupa, kalibrasi hasil perhitungan dengan kondisi lapangan, hasil identifikasi awal hasil komparasi dan koreksi hasil perhitungan dan menetapkan hasil akhir kalibrasi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara mandiri maupun

berkelompok.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kalibrasi

perhitungan hasil studi literatur dengan kondisi lapangan.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengetahui tingkat konsistensi

parameter hidrologi yang diperoleh dari hasil kalibrasi dengan data

observasi dari lapangan.

1.4 Mengetahui derajat kesesuaian parameter yang ada dalam literatur

dengan kondisi parameter yang diperoleh dari lapangan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data lapangan

2.2.2 Alat komunikasi, telepon dan internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Page 69: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

67

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

3.5 Peraturan Daerah setempat, seperti Garis Sempadan Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan Prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan kalibrasi perhitungan hasil studi literatur dengan

kondisi lapangan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.010.01 Melakukan Analisis Data dan Perhitungan

Hidrologi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Literatur yang berkaitan dengan metode perhitungan dan

hasil perhitungan

3.1.2 Interval besaran parameter yang sesuai dengan kondisi

karakteristik DAS di wilayah studi

Page 70: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

68

3.1.3 Teknik komparasi, kalibrasi dan verifikasi parameter

hidrologi

3.1.4 Teknik perhitungan besaran deviasi dan mengetahui deviasi

yang diijinkan sesuai dengan kondisi karakteristik das di

wilayah studi

3.1.5 Karakteristik das wilayah studi

3.1.6 Teknik analisis sensitifitas nilai parameter

3.1.7 Teknik analisis dan evaluasi kesalahan atau penyimpangan

yang terjadi terhadap berbagai alternatif penyebab

penyimpangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginventarisasi dan mengidenfikasi NSPM yang terkait

dengan perhitungan

3.2.2 Menganalisis NSPM yang berlaku untuk penyimpangan yang

diijinkan

3.2.3 Membaca gambar tata guna lahan di daerah aliran sungai

3.2.4 Menganalisis hasil observasi lapangan dengan data tataguna

lahan maupun angka hidrologi yang ada

3.2.5 Menganalisis teknik kalibrasi pemantauan, pengukuran dan

pengujiannya

3.2.6 Mengatasi keterbatasan biaya, dan peralatan yang ada

namun tetap menjaga standar kebutuhan teknis terpenuhi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan data dari DAS lain sebagai pembanding

4.2 Teliti dalam melakukan pemantauan, pengukuran dan pengujian

lapangan

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi substansi/komponen yang perlu

dikoreksi

4.4 Teliti dalam mengidentifikasi semua data hasi evaluasi komparatif

terhadap hasil perhitungan pada DAS serupa, kalibrasi hasil

perhitungan dengan kondisi lapangan

Page 71: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

69

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menetapkan teknik kalibrasi

5.2 Ketelitian dalam melakukan pemantauan, pengukuran, dan

pengujian lapangan

5.3 Ketelitian dalam melakukan koreksi dan perbandingan antara

perhitungan dengan kondisi lapangan

Page 72: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

70

KODE UNIT : M.711000.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Peramalan dan Pembangkitan Data

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan peramalan dan pembangkitan

data.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menetapkan kriteria untuk data minim dan data hidrologi yang ada

1.1 NSPM yang ada dipelajari dengan cermat.

1.2 Penetapan kriteria data minim diidentifikasi.

1.3 Data hidrologi yang ada di lokasi wilayah studi dikumpulkan.

1.4 Panjang data observasi sesuai dengan perhitungan yang akan dilakukan ditentukan.

1.5 Evaluasi terhadap data hidrologi yang tervalidasi dilakukan.

2. Melakukan pembangkitan data untuk kondisi daerah yang datanya minim atau tidak punya data

2.1 Identifikasi data yang perlu dibangkitkan dilakukan.

2.2 Kondisi ketersediaan data yang akan dibangkitkan diamati.

2.3 Metode yang akan digunakan dalam pembangkitan data sesuai kebutuhan pekerjaan ditentukan.

2.4 Pembangkitan data minim dilakukan.

2.5 Hasil pembangkitan data diperiksa.

3. Melakukan peramalan data dan informasi hidrologi

3.1 Kebutuhan data dan informasi hidrologi yang diperlukan ditentukan.

3.2 Ketersediaan data untuk peramalan diamati.

3.3 Metode yang akan digunakan dalam peramalan data sesuai kebutuhan pekerjaan ditentukan.

3.4 Peramalan data dan informasi hidrologi dilakukan.

3.5 Hasil peramalan data dan informasi hidrologi diperiksa.

4. Mempelajari perubahan karakterisitik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan.

4.1 Data kondisi lapangan wilayah studi dan peta tata guna lahan dikumpulkan.

4.2 Penggambaran kondisi lapangan pada peta tata guna lahan (super impose peta

Page 73: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

71

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

tataguna lahan dan kondisi lapangan) dilakukan.

4.3 Perubahan karakteristik data hidrologi dengan melihat perubahan trend (kecenderungan) dipelajari.

4.4 Perubahan karakteristik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan diperiksa.

5. Melakukan teknik simulasi untuk prediksi perubahan iklim dan dampaknya

5.1 Parameter hidrologi yang mengalami perubahan ditetapkan.

5.2 Model untuk perubahan karakteristik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan dibuat dan diverifikasi.

5.3 Simulasi dan prediksi untuk perubahan karakteristik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan dilaksanakan.

5.4 Hasil simulasi dan prediksi diperiksa.

6. Melakukan analisis untuk mendapatkan angka koreksi dalam rangka adaptasi dan mitigasi akibat perubahan

6.1 Analisis dampak perubahan iklim terhadap karakteristik hidrologi dilakukan.

6.2 Prediksi terhadap perubahan yang akan terjadi di masa mendatang dilakukan.

6.3 Adaptasi yang diperlukan untuk mitigasi bencana dipahami.

6.4 Koreksi untuk variable, konstanta yang diakibatkan perubahan karakteristik hidrologi dan tata guna lahan ditetapkan.

7. Menyusun laporan peramalan dan pembangkitan data

7.1 Data hasil penetapan kriteria data minim, hasil pembangkitan data untuk kondisi daerah yang datanya minim atau tidak punya data dan hasil peramalan data dan informasi hidrologi disiapkan.

7.2 Data hasil perubahan karakterisitik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan, hasil simulasi untuk prediksi perubahan iklim dan dampaknya dan hasil analisis untuk mendapatkan angka koreksi dalam rangka adaptasi dan mitigasi akibat perubahan disiapkan.

7.3 Semua data hasil penetapan kriteria data minim, hasil pembangkitan data untuk kondisi daerah yang datanya

Page 74: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

72

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

minim atau tidak punya data, hasil peramalan data dan informasi hidrologi, hasil perubahan karakterisitik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata guna lahan, hasil simulasi untuk prediksi perubahan iklim dan dampaknya dan hasil analisis untuk mendapatkan angka koreksi dalam rangka adaptasi dan mitigasi akibat perubahan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan secara mendiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan peramalan dan

pembangkitan data.

1.3 Unit kompetensi ini digunakan untuk memungkinkan data yang

pendek dapat digunakan untuk suatu analisis.

1.4 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengetahui tendensi

perubahan data hidrologi akibat adanya perubahan iklim dan tata

guna lahan.

1.5 Unit kompetensi ini digunakan untuk memberikan informasi secara

dini tentang kemungkinan terjadinya kejadian hidrologi yang

ekstrim.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data hidrologi, data tata guna lahan

2.2.2 Milimeter blok

2.2.3 Alat komunikasi, telepon, internet

2.2.4 Standar/pedoman/literatur hidrologi

Page 75: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

73

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

3.5 Peraturan Daerah setempat, seperti Garis Sempadan Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan peramalan dan pembangkitan data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.011.01 Melakukan Kalibrasi Perhitungan Hasil Studi

Literatur dengan Kondisi Lapangan

Page 76: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

74

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Literatur dan NSPM terkait dengan pembangkitan dan

peramalan data

3.1.2 Metodologi dan aplikasi model pembangkitan dan peramalan

data.

3.1.3 Teknik simulasi dan analisis deterministik dan stokastik.

3.1.4 Teknik pengujian kendali mutu hasil pembangkitan dan

peramalan

3.1.5 Kondisi ketersediaan data

3.1.6 Konsep perangkat lunak pembangkitan dan peramalan yang

akan digunakan

3.1.7 Cara penyiapan input data untuk perangkat lunak terpilih

3.1.8 Teknik perpanjangan data dan peralaman

3.1.9 Cara mengevaluasi dan kebenaran hasil pembangkitan dan

peramalan data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pembangkitan dan

peramalan yang akan digunakan

3.2.2 Memilih model perangkat lunak yang sesuai dengan kondisi

data dan tujuan pembangkitan dan peramalan

3.2.3 Menganalisis kriteria data minim

3.2.4 Menyampaikan gagasan teknis untuk melakukan peramalan

dan pembangkitan data

3.2.5 Membaca gambar tematik, topografi maupun tata guna

lahan

3.2.6 Menganalisis hasil observasi dilapangan dengan ketetapan di

dalam NSPM maupun literature yang ada

3.2.7 Menganalisis kebutuhan data minimum sesuai NSPM

3.2.8 Mengatasi keterbatasan biaya, informasi data dalam

melakukan peramalan dan pembangkitan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi penetapan kriteria data minim

Page 77: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

75

4.2 Cermat dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam

pembangkitan data sesuai kebutuhan pekerjaan

4.3 Paham dalam melakukan peramalan data dan informasi hidrologi

4.4 Paham dalam mempelajari perubahan karakteristik data hidrologi

dengan melihat perubahan trend (kecenderungan)

4.5 Paham dalam melaksanakan simulasi dan prediksi untuk

perubahan karakteristik hidrologi akibat perubahan iklim dan tata

guna lahan

4.6 Teliti dalam menyiapkan data hasil penetapan kriteria data minim,

hasil pembangkitan data untuk kondisi daerah yang datanya minim

atau tidak punya data dan hasil peramalan data dan informasi

hidrologi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menentukan metode yang akan

digunakan dalam pembangkitan data sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan

5.2 Ketelitian dalam memeriksa perubahan karakteristik hidrologi

akibat perubahan iklim dan tata guna lahan

5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam melakukan koreksi untuk

variable, konstanta yang diakibatkan perubahan karakteristik

hidrologi dan tata guna lahan

Page 78: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

76

KODE UNIT : M.711000.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Rekayasa Teknis dan Menetapkan

Besaran Angka Hidrologi Sesuai dengan Kriteria

Desain Terpilih

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan

untuk melakukan rekayasa teknis dan menetapkan

besaran angka hidrologi sesuai dengan kriteria

desain terpilih.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengidentifikasi urgensi infrastruktur

1.1 Kriteria tingkat urgensi infrastruktur disusun.

1.2 Tingkat urgensi infrastruktur berdasarkan kriteria yang dipilih dievaluasi.

1.3 Tingkat urgensi infrastruktur ditetapkan.

2. Mengidentifikasi faktor risiko

2.1 Risiko langsung dan tidak langsung dikumpulkan.

2.2 Risiko langsung dan tidak langsung dianalisis.

2.3 Faktor risiko beserta dampaknya ditetapkan.

3. Melakukan rekayasa teknis komparasi dalam melakukan desain dan perhitungan teoretis

3.1 Kegiatan sejenis yang berdekatan diidentifikasi.

3.2 Pelaporan kegiatan hidrologi pada kegiatan sejenis tersebut dikumpulkan.

3.3 Hasil perhitungan saat ini dibandingkan dengan hasil perhitungan terdahulu pada kegiatan hidrologi yang sejenis.

3.4 Justifikasi hasil hitungan dilakukan.

3.5 Besaran angka hidrologi sesuai dengan kriteria desain terpilih ditetapkan.

4. Membuat rekomendasi rekayasa teknis

4.1 Rekapitulasi perhitungan hidrologi dibuat.

4.2 Konsultasi dengan pemberi tugas dan tenaga ahli lain terkait dalam tim dilakukan.

4.3 Hasil perhitungan hidrologi akibat perubahan yang terjadi ditetapkan dan disepakati.

Page 79: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

77

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.4 Rekomendasi teknis hidrologi disusun.

5. Menyusun laporan mengenai hasil rekayasa teknis dan menetapkan besaran angka hidrologi sesuai dengan kriteria desain yang terpilih.

5.1 Data hasil identifikasi urgensi infrastruktur dan hasil identifikasi faktor risiko disiapkan.

5.2 Data hasil rekayasa teknis komparasi dalam melakukan desain dan perhitungan teoritis dan hasil rekomendasi rekayasa teknis disiapkan.

5.3 Semua data hasil identifikasi urgensi infrastruktur, hasil identifikasi faktor risiko, hasil rekayasa teknis komparasi dalam melakukan desain dan perhitungan teoritis dan hasil rekomendasi rekayasa teknis disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara mandiri maupun

berkelompok.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan rekayasa teknis dan

menetapkan besaran angka hidrologi sesuai dengan kriteria desain

terpilih.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan dimensi

infrastruktur SDA sesuai dengan hasil perhitungan parameter

hidrologi dan risiko yang diijinkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi, telepon, internet

2.2.2 NSPM yang terkait dengan infrastruktur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Page 80: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

78

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

3.5 Peraturan Daerah setempat, seperti Garis Sempadan Sungai

4. Norma dan standar

4.1 NSPK dan prosedur manual peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan rekayasa teknis dan menetapkan besaran angka

hidrologi sesuai dengan kriteria desain terpilih.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.012.01 Melakukan Peramalan dan Pembangkitan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Teknik perencanaan infrastruktur SDA

Page 81: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

79

2.1.2 Teknik simulasi dan optimasi perencanaan infrastruktur

SDA untuk berbagai kondisi perubahan input data akibat

adanya perubahan iklim dan tata guna lahan

2.1.3 Teknik evaluasi hasil perencanaan infrastruktur SDA terkait

dengan risiko kegagalan dan efisiensi

2.1.4 Teknik dan kriteria disain infrastruktur SDA

2.1.5 Dampak risiko kegagalan dalam disain infrastruktur SDA.

2.1.6 Variabilitas dari parameter hidrologi akibat adanya

perubahan iklim dan tata guna lahan

2.2 Keterampilan

2.2.1 Memilih parameter hidrologi yang paling sesuai untuk disain

infrastruktur SDA

2.2.2 Menganalisis tingkat urgensi infrastruktur

2.2.3 Membaca hasil justifikasi perhitungan dengan baik dan

benar

2.2.4 Menganalisis penetapan besaran angka hidrologi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun kriteria tingkat urgensi infrastruktur

4.2 Paham dalam menetapkan faktor risiko beserta dampaknya

4.3 Teliti dalam menyiapkan data hasil rekayasa teknis komparasi

dalam melakukan desain dan perhitungan teoritis dan hasil

rekomendasi rekayasa teknis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun kriteria tingkat urgensi infrastruktur

5.2 Ketelitian dalam melakukan justifikasi hasil hitungan

5.3 Kecermatan dalam menyusun semua data hasil identifikasi urgensi

infrastruktur, hasil identifikasi faktor risiko, hasil rekayasa teknis

komparasi dalam melakukan desain dan perhitungan teoritis dan

hasil rekomendasi rekayasa teknis

Page 82: MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF fileSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan ... Jabatan Kerja Ahli Hidrologi,

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli

Hidrologi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan

sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 29 Januari 2014

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.