MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 377 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI (JABODEBEK) SEGMEN CAWANG - CIBUBUR, CAWANG -DUKUH ATAS, DAN CAWANG - BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportas! dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Ligth Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jabodebek yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, telah diatur mengenai kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menetapkan trase jalur kereta api sesuai dengan kewenangannya; c. bahwa setelah dilakukan evaluasi baik dari aspek legalitas, aspek teknis maupun aspek perencanaan terhadap dokumen permohonan penetapan trase jalur kereta api Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jabodetabek oleh Tim evaluasi usulan trase jalur kereta api Light Rail Transit (LRT), pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarla, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi.
7
Embed
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2018/KP_377_TAHUN...MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 377 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) TERINTEGRASI
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI (JABODEBEK)SEGMEN CAWANG - CIBUBUR,
CAWANG -DUKUH ATAS, DAN CAWANG - BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportas! dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Ligth Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jabodebek yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, telah diatur mengenai kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menetapkan trase jalur kereta api sesuai dengan kewenangannya;
c. bahwa setelah dilakukan evaluasi baik dari aspek legalitas, aspek teknis maupun aspek perencanaan terhadap dokumen permohonan penetapan trase jalur kereta api Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jabodetabek oleh Tim evaluasi usulan trase jalur kereta api Light Rail Transit (LRT), pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarla, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi.
- 2 -
Mengingat :
Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentangPercepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massai di Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 662);
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 253 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2018;
2. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kepada Sekretaris Jenderal Nomor KA.401/A.49/DJKA/2/18 tanggal 15 Februari 2018 perihal Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jabodebek;
3. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1924 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk
-3 -
Menetapkan
PERTAMA
Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Oktober 2017;
4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 593/ Kep.912-Pemksm/ 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap I, tanggal 29 September 2017;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI (JABODEBEK) SEGMEN CAWANG - CIBUBUR, CAWANG - DUKUH ATAS, DAN CAWANG - BEKASI.
Menetapkan Trase Jalur Kereta Api Ringan /Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur sepanjang 14,89 kilometer, Cawang - Dukuh Atas sepanjang 11,05 kilometer, dan Cawang - Bekasi sepanjang 18,49 kilometer dengan peta berskala 1:30.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Titik-titik kordinat trase jalur kereta api ringan/light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi:
1) Titik Koordinat LRT Jabodebek Segmen Cawang - Cibubur
c. Letak fasilitas operasi berupa Depo/ Balai Yasa berada di Bekasi/ Jatimulya.
d. Rencana kebutuhan lahan Segmen Cawang - Cibubur 163.900 m2, Cawang - Dukuh Atas 121.330 m2, dan Cawang-Bekasi 203.500 m2.
KEDUA : Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT)Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, segera melanjutkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penyusunan kajian AMD AL dan pengajuan permohonan izin lingkungan;
b. Perencanaan pengadaan tanah dan pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) oleh Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat;
c. Pembangunan prasarana perkeretapian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui oleh Menteri Perhubungan.
KETIGA : Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan / Light RailTransit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi sebagaimana DIKTUM PERTAMA, dapat bergeser sesuai kondisi lapangan dengan batas maksimal
- 7 -
KEMPAT
KELIMA
KEENAM
100 meter sisi kiri dan/atau sisi kanan dari Titik-Titik Koordinat yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan aspek keselamatan, aspek teknis lainnya, dan rencana tata ruang wilayah setempat.
Dalam hal terdapat pergeseran Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi sebagaimana DIKTUM KETIGA melebihi batas maksimal, maka dilakukan perubahan penetapan trase.
Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 394 Tahun 2015 Tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit Di Wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan danpengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KEDELAPAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekenomian;2. Menteri Keuangan;3. Menteri BUMN;4. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS;5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal