Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \ SALINAN KEPUTUSAN MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH.DAN SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menirnbang bahwa dalam rangka perkuatan koordinasi fasilitasi untuk memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasama Pernerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kernenterian Keuangan telah melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepaharnan Bersama pada tanggal 18 Agustus 2010; b. bahwa dalam rangka rnelaksanakan Koordinasi sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Percncanaan Pernbangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaruan Modal; a. c. bahwa pejabat dan pegawai yanz namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tugassebagai anggota·-- Tim Koordinasi Kerjasama Pemcrintah dan Swasta (KPS) Kernenterian Perencanaan Fe rnbangunan NasionallBadan Pereucanaan ...
5
Embed
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/57 Tahun 2012.pdf · Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pernbangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
\
SALINANKEPUTUSAN MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH.DAN SWASTA (KPS)KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DANBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menirnbang bahwa dalam rangka perkuatan koordinasi fasilitasi untukmemberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyekkerjasama Pernerintah dengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur, Kementerian Perencanaan PembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional(Kementerian PPN/Bappenas), Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM) dan Kernenterian Keuangan telah melakukankerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepaharnan Bersamapada tanggal 18 Agustus 2010;
b. bahwa dalam rangka rnelaksanakan Koordinasi sebagairnanadirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim KoordinasiKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian PerencanaanPernbangunan NasionallBadan Percncanaan PernbangunanNasional dan Badan Koordinasi Penanaruan Modal;
a.
c. bahwa pejabat dan pegawai yanz namanya tercantum dalamLampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhipersyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tugassebagai anggota·--Tim Koordinasi Kerjasama Pemcrintah dan Swasta (KPS)Kernenterian Perencanaan Fe rnbangunan NasionallBadan
Pereucanaan ...
-2 -
Mengingat
PerencanaanPembangunan Nasional dan Badan KoordinasiPenanaman Modal;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor53 Tahun 2010;
1.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Bdan Perencanan Pernbangunan Nasional Nomor1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan FembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KER]ASAMAPEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALlBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL DAN BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL.
PERTAMA Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS)Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanarnan Modal, untuk
_ selanjutnya disebut.Tim. Koordinasi XPS, .dengan .susunan kea.nggotaan_sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini.
KEDUA Tim Koordinasi KPSterdiri atas Tim Pengarah, Tim TeknislTim Felaksanadan Tenaga Fendukung.
KETIGA...
r:-3 -
Tim Fengarah bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan koordinasi KPS antaraKementerian PPN/Bappenas dengan BKPM;
b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahankepada Tim Pelaksana/Tim Teknis;
c. rnelaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Negara PPN/KepalaBappenas.
KEEMPAT Tim TeknislTim Pelaksana bertugas:
KETIGA
a. membuat rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi KPS;b. melakukan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan penguatan
kapasitas kelernbagaan (capacity building);c. rnengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan Rencana
Pernbangunan jangka Menengah dan Rencana Kerja Pernerintah;) d. melakukan koordinasi dengan mitra pernbangunan dalam
melakukan perencanaan dan penyiapan bantuan teknis proyek KPS;e. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap
ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, KementerianKeuangan, dan instansi terkait lainnya.
f. ikut serta memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siapditawarkan tersebut melalui berbagai kegiatan.
KELIMA Tenaga Pendukung bertugas:a. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalam
melakukan pencarian, pengurnpulan, pengolahan, dan penyusunanbahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangkamendukung pelaksanaan kegiatan;
b. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalarnmenyelenggarakan rapat koordinasi dan diskusi dalam rangkapencarian bahan, data dan inforrnasi;
c. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalam suratmenyurat (pengarsipan) dan mendokumentasikannya;
d. membantu pelaksanaan tugas Tim TeknislTim Pelaksana dalammenyusun laporan hasil kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim TeknislTimPelaksana.
KEENAM Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TimKoordinasi KPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH...
KETUJUH
,r"
- 4 -
Keputusan ini berIaku sejak tanggal ditetapkan, dan berIaku surut sejak5 januari 2012.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
SALINANLAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPNIKEPALA BAPPENASNOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2012TANGGAL 30 APRIL 2012
SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI KER]ASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DANBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
A. Tim PengarahKetua
Anggota
Wakil Menteri Negara Pereneanaan PernbangunanNasionallWakil Kepala Bappenas.1. Oeputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;2. Oeputi Bidang Pereneanaan Penanaman