-
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 2 TAHUN
2012
TENTANGPEMBENTUKAN LEMBAGA WALl AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
IJENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program penurunan
tingkatkemi skir.an rnelalui per tu mbu h an ekonomi
yangberkclanjutan, Pemerintah Indonesia telahmcnandatangani dokumen
keriasama hibah MillenniumChallenge Compact between The United
:'~tate.sof America
acting through The Millennium. Challenge Corporation andTrie
Republic o] Indonesia pada tanggai 19 Nopcmber2011 ;
b. bahwa kcgiatan yang akan rlilaksanakan untukpcnururian
tingkat kernisk.nan mclalu i per turr.bu han1:::'
-
Mengingat
- 2 -
pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakanberdasarkan
penunjukan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional j Kepala Badan
PerencanaanPembangunan Nasional, setelah mendapat
pertimbanganMenteri Keuangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri
Negara PerencanaanPembangunan NasionaljKepala Badan
PerencanaanPembangunan Nasional tentang Pembentukan LembagaWali
Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentangTata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri danPenerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan
Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan ...
-
Menetapkan :
- 3 -
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentangPembentukan
Dana Perwalian;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan
PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional
Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja
Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan NasionaljKepala
BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALjKEPALA
BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGPEMBENTUKAN LEMBAGA
WALl AMANAT MILLENNIUMCHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat,selanjutnya
disingkat MCC, adalah sebuah lembaga yangdibentuk Pemerintah
Amerika Serikat untukmenyalurkan hibah dengan misi mengurangi
kemiskinanglobal melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi
yangberkelanju tan.
2. Program Compact adalah program kemitraan antaraPemerintah
Indonesia dengan MCC untukpenanggulangan kemiskinan sebagaimana
disepakatidalam Millenium Challenge Compact between The
UnitedStates of America acting through The Millenium
ChallengeCorporation and The Republic of Indonesia.
3. Millennium ...
-
-4-
3. Millennium Challenge Compact between The United Statesof
America acting through The Millennium ChallengeCorporation and The
Republic of Indonesia, selanjutnyadisebut Compact, adalah
perjanjian tertulis tentangpelaksanaan Program Compact antara
PemerintahIndonesia dengan MCC yang ditandatangani padatanggal 19
Nopember 2011, dengan jangka waktupelaksanaan selama 5 (lima) tahun
sejak tanggal efektif.
4. Program Implementation Agreement, selanjutnya disingkatPIA,
adalah kesepakatan yang memberikan penjelasanrinci mengenai tata
laksana implementasi, akuntabilitasfiskal, pencairan, penggunaan
dana MCC dan hal lainyang terkait.
5. Millennium Challenge Account-Indonesia, selanjutnyadisingkat
MCA-Indonesia, adalah lembaga yangbertanggung jawab untuk
melaksanakan ProgramCompact sesuai dengan Compact.
6. Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia adalah dokumenyang berisi
tentang pengaturan mekanisme pelaksanaanProgram Compact.
7. Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionaljKepala Badan
Perencanaan PembangunanNasional, selanjutnya disebut Menteri
Perencanaan,adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan
di bidang perencanaan pembangunannasional.
8. Menteri Keuangan adalah menterimenyelenggarakan urusan
pemerintahan dikeuangan negara.
yangbidang
9. Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker, adalah bagiandari
suatu unit organisasi pada KementerianNegarajLembaga yang
melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari suatu organisasi yang
membebani danaAPBN.
10. Kuasa ...
-
-5 -
10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagaiKPA
adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjukpada Satker yang
mengelola dana hibah MCC yangpenetapannya dilakukan oleh Menteri
Perencanaan.
11. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yangdibentuk
oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelolaDana Perwalian sesuai
dengan kewenangan yangdisepakati dalam Perjanjian Hibah.
12. Majelis Wali Amanat selanjutnyaadalah bagian dari
Lembagadipersamakan dengan Satker.
13. Transfer Agreement adalah perjanjian antara MCA-Indonesia
dan Bank Dunia yang berisi ketentuan danpersyaratan mengenai
pendanaan dan partisipasi MCA-Indonesia dalam Program Nasional
PemberdayaanMasyarakat Support Facility.
dise bu t sebagai MWAWali Amanat yang
14. Permitted Accounts adalah satu atau beberapa rekeningbank
yang dibuka oleh MCA-Indonesia denganpersetujuan MCC.
15. Bank Agreement adalah perjanjian antara MWA atasnama
MCA-Indonesia dengan lembaga keuangan yangdisetujui oleh MCC untuk
mengelola Permitted Accounts,yang mengatur ketentuan dan
persyaratan sesuaidengan Compact.
16. Fiscal Agent Agreement adalah perjanjian antaraMCA-Indonesia
dan Fiscal Agent yang mengatur perandan tanggung jawab Fiscal Agent
serta ketentuan dansyarat lainnya sesuai dengan Compact.
BAB 11 ...
-
-6 -
BAB 11
PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasa12
Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Lembaga WaliAmanat
Millennium Challenge Account-Indonesia, yangselanjutnya disebut
sebagai MeA-Indonesia.
Pasa13
MCA-Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk bertindaksebagai
lembaga akuntabel yang mewakili PemerintahIndonesia dalam
pelaksanaan kegiatan dan mengelola danaProgram Compact sesuai
dengan ketentuan yang telahdisepakati dalam Compact.
Pasa14
Tugas MeA-Indonesiamelaksanakan ProgramCompact.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1),
MeA-Indonesia menyelenggarakan fungsi:
(1) adalah menyiapkan danCompact sesuai dengan
a. koordinasi dengan lembaga terkait dalam penyiapanProgram
Compact;
b. koordinasi dengan lembaga terkaitpelaksanaan kebijakan
operasionalCompact serta pemecahan masalahpelaksanaan tugas;
dalamProgram
dalam
c. perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaanbarang/jasa,
manajemen keuangan, pengendalianpengawasan dan pelaporan
pelaksanaan ProgramCompact, termasuk melakukan Transfer
Agreementsebagaimana diatur dalam Compact;
d. mewakili ...
-
-7-
d. mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukankerj asama
dengan Kemen terian / Lembaga,orgamsasi masyarakat sipil, swasta,
dan lembagakeuangan dalam rangka pelaksanaan ProgramCompact;
e. fungsi lainnya untuk pelaksanaan Program Compactsesuai dengan
Compact.
BABIII
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Pasa15
Program Compact sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3mencakup:
a. meningkatkan produktivitas dan mengurangiketergantungan pada
bahan bakar fosil melaluipengembangan energi terbarukan, serta
meningkatkanproduktivitas dan mengurangi emisi gas rumah
kacaberbasis lahan melalui perbaikan pemanfaatan lahandan manajemen
sumberdaya alam (kegiatan GreenProsperity);
b. mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan beratbadan rendah,
serta mengurangi kekerdilan anak dankekurangan gizi anak-anak di
lokasi proyek danmeningkatkan pendapatan rumah tangga
melaluipenghematan biaya, peningkatan produktivitas danpeningkatan
penghasilan (kegiatan nutrisi);
c. meningkatkan penghematan pengeluaran secarasignifikan dalam
pengadaan barang dan jasa, yangmenjamin kualitas sesuai dengan
kebutuhan publik,dan memperoleh pelayanan pu blik sesuai
rencana(kegiatan modernisasi pengadaan barang dan
jasapemerintah).
BAB IV ...
-
-8 -
BABIV
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6
Organ pelaksana MeA-Indonesia terdiri atas:
a. MWA, bertindak sebagai pengarah program dan
sebagaiSatker;
b. Pengelola Dana Amanat;c. Tim Pelaksana, yang terdiri atas
Unit Pelaksana
Program yang dibantu oleh Fiscal Agent danProcurement Agent, dan
Unit Pendukung KPA.
Pasal 7
(1) Tugas dan tanggung jawab MWA sebagaimanadimaksud dalam Pasal
6 huruf a:
a. menetapkan Pengelola Dana Amanat;
b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program,melaksanakan
kegiatan dan mengelola danasebagaimana disepakati dalam
Compact;
c. menetapkan dan mengubah struktur Tim Pelaksana;
d. memilih Direktur Eksekutif melalui kompetisi;
e. menetapkan Direktur Eksekutif sesuai hasilpemilihan secara
kompetisi;
f. menetapkan rencana kerja dan penganggarankegiatan
berkala;
g. mengundang dan menilai usulan pengadaanbarangjjasa danjatau
usulan hibah untuk yangkegiatan yang telah diatur dalam Compact,
dan yangsesuai dengan Program Compact;
h. menyetujui dokumen-dokurnen pengadaan sesuaidengan ketentuan
MCC Program ProcurementGuidelines;
i. menyusun ".
-
-9 -
1. menyusun laporan keuangan MCA-Indonesia;
J. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakanProgram Compact
sesuai dengan Compact.
(2) Keputusan-keputusan teknis dan operasional MWAselaku
pengarah Program Compact bersifat final danmengikat.
Pasal8
Susunan keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf
a, terdiri atas :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;c. Anggota.
Pasa19
(1) Ketua MWA merangkap jabatan sebagai KPA selakuKepala
Satker.
(2) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWAadalah :
a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
b. menandatanganikeputusan MWA;
c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan dana
MCA-Indonesia.
suratj dokumen penetapan
(3) Tugas dan tanggung jawab KPA adalah melaksanakantugas-tugas
KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (3)
KPA dapat dibantu oleh Koordinator UnitPendukung KPA.
(5) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA:
a. melakukankeputusan
pengelolaan dokumen -dokumen danMWA, menyiapkan
penyelenggaraan
rapat ...
-
- 10 -
rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap prosesdan hasil rapat
MWA, mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
b. menyiapkan bahan perrunjarig pengambilankeputusan oleh
MWA;
c. mengkoordinasikan penyusunan laporan LembagaWali Amanat
MCA-Indonesia; dan
d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.
(6) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalahmemberikan
masukan dan pendapat dalampelaksanaan tugas MWA sebagaimana
dimaksud dalamPasal 7 ayat (1).
Pasal 10
(1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggotabukan
pemilik suara.
(2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalamproses
pengambilan keputusan.
(3) Anggota bukan pemilikmemberikan pendapat ataupengambilan
keputusan.
(4) Anggota pemilik suara terdiri atas :
suara hanya berhakmasukan dalam proses
a. dua orang perwakilan Kementerian PerencanaanPembangunan
Nasional / Badan PerencanaanPembangunan Nasional;
b. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan;
c. satu orang perwakilan Kementerian Dalam Negeri;
d. satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil;
e. satu orang perwakilan dari dunia usaha; dan
f. satu orang perwakilan akademisi.
(5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas:
a. satu orang perwakilan MCC; dan
b. Direktur ...
-
- 11 -
b. Direktur Eksekutif.
(6) Anggota MWA yang mewakili KementerianfLembagadiusulkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga.
(7) Anggota MWA yang mewakili Kementerian zl.embagameru pakan
Pejabat Eselon I.
(8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dariorganisasi
masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisidipilih secara
transparan, obyektif, non diskriminatifdan akuntabel.
(9) Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Perencanaan.
Pasal 11
(1) Pengelola Dana Amanat selanjutnya disebut denganPDA adalah
lembaga keuangan yang ditunjuk danditetapkan oleh MWA untuk
mengadministrasikanpenggunaan dana perwalian yang ditampung
dalamPermitted Accounts sesuai dengan Compact.
(2) Tugas dan tanggung jawab PDA adalah :
a. menangani administrasi keuangan Program Compactyang ditampung
dalam Permitted Accounts sesuaidengan prinsip-prinsip pengelolaan
administrasikeuangan yang disepakati dalam Compact;
b. melaporkan penanganan administrasi keuanganProgram Compact
yang ditampung dalam PermittedAccounts kepada MWA;
c. melakukan pembayaran dari Permitted Accountsberdasarkan
kewenangan dari MWA yang diaturdalam Bank Agreement.
(3) Mekanisme pelaksanaan tugas PDA dalam pasal iniakan diatur
dalam Bank Agreement.
Pasal 12 ...
-
- 12 -
Pasal 12
(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf c
adalah unit kerja yang dibentuk oleh MWAuntuk melaksanakan dan
mendukung pelaksanaantugas MWAsehari-hari.
(2) Tim Pelaksana terdiri atas Unit Pelaksana Program danUnit
Pendukung KPA.
(3) Unit Pelaksana Program bertugas:a. menyusun rencana kerja
pelaksanaan dan
keuangan program;
b. mengelola pelaksanaan pengadaan barang darr/jasadan prosesnya
dilakukan melalui Procurement Agent;
c. mengelola persiapan permintaan pencairan danadan pembayaran
kepada pihak terkait yang dibantuoleh Fiscal Agent;
d. mengelola keuangan program yang ditampung PDA;
e. bersama dengan Unit Pendukung KPA menyiapkandokumen terkait
fasilitas perpajakan;
f. membantu Satker menyiapkan dokumen pengajuanpengesahan
realisasi pendapatan dan belanja MCA-Indonesia dan laporan keuangan
penyaluran danaMCA-Indone sia;
g. mengelola pu blikasi pelaksanaan program;
h. memberikan dukungan teknis kepada SekretarisMWA dalam
melaksanakan tugas;
1. melaksanakan pemantauanpelaksanaan kegiatan;
J. menyusun laporan kegiatan dan keuangan;
dan evaluasi
k. menyiapkan laporan lain yang diminta oleh MWA;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehMWA.
(4) Unit ...
-
- 13 -
(4) Unit Pelaksana Program dipimpin oleh seorang
DirekturEksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaandan
pengawasan Program Compact.
(5) Direktur Eksekutif berwenang mengangkat danmemberhentikan
personil inti.
(6) Unit Pendukung KPA dikoordinasikan oleh KoordinatorUnit
Pendukung KPA.
(7) Unit Pendukung KPA bertugas membantu KPA selakuKepala Satker
dalarn pengelolaan administrasikeuangan negara yang berkaitan
dengan ProgramCompact.
(8) Direktur Eksekutif akan memberikan pernyataanbahwa proses
pengadaan barang/jasa telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Compact,sebagai landasan tunggal bagi Pejabat PembuatKomitmen
menandatangani kontrak bersama denganDirektur Eksekutif dengan
penyedia barang/jasa,
Pasal 13
(1) Fiscal Agent sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6huruf c
adalah lembaga profesional dalam bidangmanajemen keuangan yang
dipilih oleh MWA melaluiseleksi terbuka untuk mendukung tugas
TimPelaksana.
(2) Tugas dan tanggung jawab Fiscal Agent terdiri atas:
a. menyiapkan dokumen permintaan pembayaran;
b. memastikan dan memberikan pernyataanpengesahan bahwa dokumen
permintaanpembayaran sudah sesuai dengan ketentuan dalamFiscal
Agent Agreement dan Bank Agreement;
c. mengajukan permintaan pembayaran kepada PDAagar melakukan
penarikan dari Permitted Accounts;
d. melakukan ...
-
- 14 -
d. melakukan pencatatan semuapenggunaan dana hibah MCC;
e. menyiapkan laporan penggunaan dana hibah MCCsesuai dengan
Fiscal Agent Agreement dan BankAgreement;
transaksi
f. memberikan dukungan teknis lain yang dibutuhkanTim Pelaksana
dan PDA dalam pengelolaankeuangan dan memastikan
akuntabilitaspengelolaan keuangan yang bersumber dari danahibah
MCC; dan
g. melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalamFiscal Agent
Agreement dan Bank Agreement.
Pasal 14
(1) Procurement Agent sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf c
adalah lembaga profesional yang dipilih olehMWA melalui seleksi
terbuka untuk mendukung tugasTim Pelaksana.
(2) Procurement Agent bertugas memberikan asistensikepada Tim
Pelaksana dalam pengelolaan proseskegiatan pengadaan
barang/jasa.
Pasal 15
MWA menyusun dan menetapkan metoda untukmemastikan pemangku
kepentingan dapat berpartisipasidalam pelaksanaan Program
Compact.
BABV
PEMBIAYAAN DAN PERPAJAKAN
Pasal 16
Pembiayaan Program Compact berasal dari rupiah murni danhibah
MCC sebagaimana diatur dalam Compact.
Pasal 17 ...
-
- 15 -
Pasal 17
(1) Penggunaan dana rupiah murrn sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana hibah MCC mengikuti ketentuanCompact.
Pasal 18
Pengaturan dan mekanisme fasilitas pajak/kepabeananMCA-Indonesia
mengikuti ketentuan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan.
BAB VIPEMANTAUAN,EVALUASIDAN PELAPORAN
Pasal 19
MWA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan
Program Compact berdasarkan pada Compactdan peraturan
perundang-undangan.
Pasa120
(1) Tim Pelaksana menyampaikan laporan triwulanankepada MWA.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas
pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.
(3) MWA menyampaikan laporan semesteran kemajuanpengelolaan
kegiatan dan pengelolaan Program Compactkepada Menteri Perencanaan,
Menteri Keuangan, danMCC.
(4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),MWA
menyampaikan laporan lain sesuai denganperaturan perundang-undangan
atau yangdipersyaratkan dalam Compact.
BAB VII...
-
- 16 -
BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGALIHANBARANG MILIK NEGARA
Pasal 21
Pengelolaan dan pengalihan barang milik negara yangberasal dari
pelaksanaan kegiatan MeA-Indonesia,dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENUTUPAN MeA-INDONESIA
Pasal22
MeA-Indonesia ditutup berdasarkan ketentuan dalamCompact.
BABIX
PEDOMAN TATA KELOLA
Pasal 23
(1) Pedoman Tata Kelola MeA-Indonesia disusun danditetapkan oleh
MWA.
(2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling
kurang terdiri atas :a. tata kelola pelaksanaan program dan
kegiatan;b. tata kelola keuangan.
(3) Pedoman Tata Kelola MeA-Indonesia merupakan bagianyang tidak
terpisahkan dengan Compact dan dokumenperjanjian pelaksanaan
hibah.
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri
inidengan ketentuan Compact dan PIA, maka para pihak
dapatmelaksanakan kegiatan sesuai Compact dan PIA.
BAB XI ...
-
- 17 -
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasa125
Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Menteri im denganpenempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 April 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 20 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
437