. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ' REPUBLIK Ii{DONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: er4 IKPISIM/2Ot7 TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20lo tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan presiden .Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapikan Keputusan.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTSlMl2016 tbntang ' Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian pekerjaan Umum . dan Perumahan Rakyat; b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri pekerjaan umum dan Perumahan Ralryat Nomor IS/PRT/M l2ors tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor OS/PRT/Ml2ol7 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rat<yat Nomor ls/PRT/M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja . Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat . dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 2O/PRT/M l2016 tentang organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadrp Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 6A2lKPISlMl2A16 tentang Penetapan unit Layanan Pengadaan (ul,p) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; i:
13
Embed
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …ulp.pu.go.id/uploads/banner/banner_201711153859.pdf · Balai Wilayah Sungai Sumatera I {Banda Acehi. 3) ... sTRUKTUR oRGANIsAsI utttt LAvANAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT' REPUBLIK Ii{DONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: er4 IKPISIM/2Ot7
TENTANGPENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 peraturan presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20lo tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali. terakhir dengan Peraturan presiden .Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2015 telah ditetapikan Keputusan.MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
602/KPTSlMl2016 tbntang ' Penetapan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kementerian pekerjaan Umum . danPerumahan Rakyat;
b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri pekerjaan umumdan Perumahan Ralryat Nomor IS/PRT/M l2ors tentangorganisasi dan Tata Kerja Kementerian pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan RakyatNomor OS/PRT/Ml2ol7 tentang perubahan Atas peraturan
Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rat<yat Nomorls/PRT/M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
. Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat . danPeraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan RakyatNomor 2O/PRT/M l2016 tentang organisasi dan Tata Kerja
unit Pelaksana Teknis di Kementerian pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadrp Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 6A2lKPISlMl2A16 tentangPenetapan unit Layanan Pengadaan (ul,p) KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
i:
I\{engingat
c. bahwa berdasarkan'pertimba.ngan sebagaimana dimaksud
drilam huruf a dan huruf b perlu' menetapkan Keputusan
IVlenteri Pekerjaan Umurn <lan Perumahan Rakyat tentang
Penetaparr Unit L,a-vanan Pengadeian Kementerian Pekerjaan
Umr:m dan Per-untahan Rakyat;
1. Peraturan Presideu Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/.Iasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 iahun
2015 tentang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Rarang/Jaser.
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O15 Nornor 5);
2. PeratLtran Presiclen Nonlor 15 Tahun 2015 tentarlgt
Kementerian Pekerjaan LtfiIum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaarr Umum Nomor 2O7 IPRT lMl2OOS
tentang Pedornan Pengadaern Jasa Konstruksi Pemerintah
Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pekerjar:,n Umum dan Perumahan Rakyat.
Nomor 15 'l'ahtrn 2015 tentang Organisasi dan Taita Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia 'fahun 2015 l\omor 881)
sebagaimana telah diubatr clengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perurnahan Rakyat N'omor
05/PRT lMl2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Fekerjaan Umum dan Perurnahan Rakyat Nomor
- rcIPRT/M/2015 tentang Organisasi clau 'Tata Ker.1a
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (tserita
Negara ltepublik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor a66l
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perurnahan Rakyat
Nom.or 2A|PRTlMl2ol6 tentang organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kernenterian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 817);
Menetapkan
I(ESATU
KEDUA
KtrTIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PENETAPAN UNTT LAYANAN PENGADAAN
KEMENTF,RIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
: Menetapkan Un.it L,ayanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat ULP
dengan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
: ULP Kementerian Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat terdiriatas:
a. ULP Kantor Pusat; dan '
b. ULP Wilayah.
: (epala ULP dapat membentuk:
a. Tim Pelaksana untuk membantu *.01"k"*rakan tugasharian Kepala dan Sekretaris ULP; dan
b. Tim Peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapanproses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada
UNIT LAYANAN' PENGAnAAI{ {Utp}KEI\{ENTERTAN FPKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
UtP PUSAT
No
ULP WILAYAH
3 i ULP Jambi
I Kepala
I I sekretaris
i- -- --1-1 I ULP Kepulauan Riau I nr*nala
I I $ekre raris
L]LP Kepala
Sekretaris
I.JLP Sumatera Barat Kepala
Sekneterri.s;
[JI-,P Betrgkulu Kepala
Sekr et.arls
ULP
ULP Kantor Pusat
Riau
ULP Kepulauan Bangka Belitutngl
JAFJATAIT{ DAI{ K trDL}DUKAN
: Kepatra" Biro Pengelolaan BarangMilik Negara rlan LayananFlengadaien
i Sekretar"is : Kepala E,agian LayananI Pengad.nan I
___-_t
: trKepala. Elalai Resar
: Kepalil Bagian Tata Usaha
l{epala
: l{e5:rala Flalai
: Kepala Sub Ljagian T'ata Llsaha
Kepala lSalai
Kepala Sub t3agran 'Tata tJ saha
Kepalei
I(e pala
Kepala Balai
Kepala Sub Bagiari Tata Usaha
Kepala Balai '
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
[{g:pala Balai
Ke:pala Sub l3agilrll 'lata Usahit
Kepala Balai Besar
Kepala Bagian'f'ata Usaha
I
I
I
I
I
I
I---lI
I
ian T'ata [Jsaha
-_.
C'b
13aled
Suh tr3a
Kepatra
Sekreta.ris
I
F--110
L
l'1t--
I"I
I
r-_--
I t=I!l"F--I ,.I
F--I tr
I
t;I
l-_-."It
I ttI!l'-
r'F--116It_-
l"l-
I 'uI
r1"
LILP l-arrtpung I fcepala : I(eperla Bal,ai tlesarI
I .'- Y i .Tr 1 T-r '
lJ LP Suuratera Selatan &
I h-*,pala. : I(epala Ralai Besar
Sekretaris : Kepaler tlagian Tata lJsaha
ULP DKI .lakarta
ljtr-P Beinterr
ULP Jawa Barat
I-JLP.-lawa Tengah
uLP.JawA'limur
ULP Sulawr:si Barat
[JI-F' Sulawesi SeXatan
tlLP Sulawesi Tengah
ULP Sulawesi'I'enggara
Kalirnerntan Barat
Kerlinl anteltl S elil.taT I
Kalirnantan Tengal l
Katrirnantan Timu.I'
Iiepa ler
[iekretaris
: lteptrla FSalai Besar
: F,epcila l3agian Ta[a I J satra
liepala : h-epilla
Ilekrefaris : I.lepilla
liepala
Kepi:.la
I(epala
I(epatra
I3alai Besar
Bagia,n Tata usaha
Ralai Besa.r
BagiAn Tata Usaha
Balai Besar
Bagian Tata Usaha
Kepal"a
$ekretaris
Elalai lJesar
Bagian Tata {Jsaha
Balai h.sarBagian Tata'usaha
Balai Besar
E,agian Teitat lJsaha
Elatrai Besar
Eiagian Tuta U sarha
Kepala
Kepatra
tr{epala
Kepa-la
Kepalar
SekretarisIKepala
Kepala
[(epaXer
Itepala
Kepala : Itepalar Elalai
Kepala : Kepalei l3alai Besar
Sekretanis : Kepala lEagian'fata usaha
Kepala
Sek,retaris
Kepala
$iekretiiris
Kepala Balai
Kepala Sub Bagian
Kepalil Baleri
Kepala Sub Bagian Tata
I
'Tata Usaha I
I-lsaha
$
I
I
I
__ti
1,,
Il--I{rI-f-lu
TJI,P
LP
ULP23
IJLP
[---.--l---- ---.--*--i zs I ut p Kalimanta'utarb j xepata : Kepaia.Balai Iit
i I ' + Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Itt
r -- -1--
I 26 | til,P Bali Ite r:ala:1:ala
' "t"o^,,
1^ o,,'^ o^^ II Sekretaris : Kepaia Sub Bagian Ta[a Usahar\Lyata. lJLrLJ Lircl6ld.rr I ztLir, LJSalla I+-- - *--I
I I I -'iekretariS : Keperla'Sub Bagian T'ata Usaha I
ULP Nusa Tenggara Timur I lepata : liepala BaiaiI
i Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha;*..-* t
-
r' !r- *--r-- - J| 29 | tlle Maluku I Kepala : Kepala tsalai i
r liekretaris : Iiepala Sub }3agierrr 'fara LJsaha
ULP lVlaluku Ur_ara Kepala. : Iiepala Elalai
I PtrTitrR-Jfuq,N UMUM
MAHAN RAKYAT,
30
34
I Sekretaris : Iiepala Sub Bagian'lata Usaha il-----o-----lt*t"r"" ---l-*.o* --. r.*; ""* ""*.
----Irl
ul-P Papua garat -----.-T.il
-- ' x.prir, Balai - I
I
I S.kr.tr.i* : ltepala Sub Bagian Tata Usalra iri---l
ULP suiawesi utara I I(epala : Iiepala Balai Ili
I Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha i
ULP Gorontalo i :::.r: ,
I.o.l. 1.1.: ii Sekretaris : Kepala Sub Ragian Tata Usaha i,_____' _-l
ffi'P\ - l;xv'' "/ *
I(I HADIMUL]ONO
1"
I,AMPIRAIV IIIKAPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUMDAN PtrRI.IMAHAN RAKYATNOMOR elt+ IKItTS/T\rt/ ZAITTENTANGPENBTAPAN UNIT.. LAYANAN PENGADAANKNMBNTERI,AN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHA}{ RAKYAT
TAHAPAN PROSES KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
Rencana Umum Pengadaan (RUp|PA/ KPA hertanggr"tng jawab dalam penyusunan Rencana Umum pengaclaan yaituuntuk:a. Melakukan ldentifikasi Kebutuhan;b. Menetapkan Kebijakan Umum;c. Memeriksa dan mengesahkan fiAB;d. Memeriksa dan mengesahkan KAK.
Alokasi AnggaranPA/ KPA bertanggung jawab dalarrL alokasi anggaran yaitu untuk:'a. Mengalokasikan anggaran kegiatan, dalam Rencana Keq'a & Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) ;b. Mengalokasikan anggar€rn kegiatan dalam Daftar Isian pehaksanaan Anggaran(DrPA);
Kaji Ulang Rencana Umum pengadaanppr uertaiggung jawab dalam Kqii ulang RUp yaitu untuk:a. Mengkqii ulang Kebijakan Umum;b. I\{engkaji ulang RAB;c. Mengkaji ulang KAK.
Rencana Pelaksanaan Pengadaan {Rpp}PPK bertanggung jawab dalam penyusunan Rpp yaitu untr.rk:a. Menyusun Spesifikasi teknis / IfiK Teknis Kegiatan;b. i\{enyusun FtrPS;c. Menyusun Rancangan Kontrak.
5. Kdi Ulang Rencana Pelaksanaan pengadaanPOKJA/ ULP bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kaji Ulang Rpp yaitu untuk:a. Melakukan kaji ularlg terhadap Spesifikasi teknis I KAK Teknis Kegiatan;b. Melakukan kqji ulang terhadap HpS;c. Melakukan kaji ulang terhadap Rancangan Kontra.k.