-
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 4 TAHUN
2012
TENTANGPEDOMAN PENGAWASAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Mer..imbang a. bahwa dengan adanya perubahan paradigmapengawasan
in tcr n , perlu disusun pedomanpengawasan alas pengelolaan
anggaran da nkinerjanya dalam rangka urit.uk
mernastikankesesuaiannya dengan peraturan pcrundang-undangan dan
reneana yang telah dilelapkan;
b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud calarnh uruf :::1
dipcrlukan unluk meningkatkan ki nc-rjakelembagaan dan tcrt.ib tata
kelola penggunuananggaran yang memenuhi prinsip cfcktivitas
danefisiensi dalam mewujudkan lata ke-iolapemerintahan yang baik
(good governance):
e. bahwa Peraluran Menteri Negara PereneanaanPcmbangunan
Nasionaij Kepala BadanPereneanaan Pembangunan Nasional
Nomor:PER.001AjM.PPNj05j2006 tentang PedomanPengawasan di
Kcmenterian Negara PcreneanaanPembangunan Nasionalj Kepala
BadanPereneanaan Pembangunan Nasional sudah t.idakscs uai dengan
paradigma pengawasan intern danperaluran pcrundang-undangan ;
d. bahwa bcrdasarkan pert imbangan scbagaimanadimaksud dalam h u
r uf ,I, huruf b, dan huruf e,
perlu ...
-
Mengingat
Menetapkan
-2 -
pcrlu mcnelapkan Perat.uran Menteri NegaraPercncanaan
Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan
Nasionaltentang Pedoman Pengawasan di KementerianPerencanaan
Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan
Percncanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tangPembentukan
dan Organisasi Kcmcnterian Negarasebagaimana telah bcberapa kali
diubah, terakhirdcngan Pcraturan Presiden Nomor 91 Tahuri2011;
3. Pcraturan Mcntcri Negara PerencanaanPembangunan
Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor:
PER.005/M.PPN/ 10/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian
Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Badan PerencanaanPcmbangunan
Nasional;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
DIKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNANNASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
l. Menleri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kcpala Badan
PerencanaanPembangunan Nasional, selanjutnya disebuiMenteri
Perencanaan, adalah menteri yang
menyelenggarakan ...
-
-3 -
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan
pembangunan nasional.
2. Inspektorat Utama adalah unsur pembantuMenteri Ncgara
Perencanaan PembangunanNasional/ Kepala Badan
PerencanaanPembangunan Nasional dalam penyelenggaraanpengawasan di
Kementerian PerencanaanPembangunan NasionaljBadan
PerencanaanPembangunan Nasional.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatanaudit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain lerhadap
penyelenggaraan tugasdan fungsi organisasi dalam rangka
memberikankeyakinan yang memadai bahwa kegiatan telahdilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yangtelah ditetapkan secara efektif dan
efisien untukkepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tatakepemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan
evaluasi bukti yang dilakukan secaraindependen, obyektif dan
profesional berdasarkanstandar audit, untuk menilai dan
memastikankeakuratan, kebenaran, kecermatan,
kredibilitas,efektivitas, cfisierisi, dan keandalan
informasipelaksanaan tugas dan fungsi InstansiPemerinlah.
5. Reviu adalah penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwakegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuaidengan ketentuan, slandar, rencana, atau normayang telah
diletapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatanmembandingkan hasil atau
prestasi suatukegiatan dengan standar, rencana, atau normayang
telah ditetapkan, dan menentukan Iaktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan ataukegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan.
7. Pemantauan adalah proses periilaian kemajuansuatu program
atau kegiatan dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan
khususnya
pemantauan ...
-
-4-
pemantauanpengawasan.
8. Pemberian Saran adalah jenis kegiatankonsultansi dalam bcntuk
pembcrian advis, yaitudengan melakukan reviu dan
memberikanrekomendasi untuk peningkatan efektivitas danefisiensi
proses kegiatan tertentu ataukeseluruhan kegiatan organisasi.
terkait rekomendasi hasil
9. Fasili tasi adalah j e n is kegia tan konsu 1tansi
dalambentuk pemberian jasa yang mensyaratkanauditor, terutama d
alarn penugasan konsultansi,untuk lebih terlibat dalam aktivitas
membimbing,mengarahkan, dan memberikan motivasi
kepadaindividu-individu atau kelompok tertentu dalamsuatu pola
diskusi yang diadakan.
10. Eclukasi adalah jcnis kegiatan konsultansi dalambentuk
pemberian pelatihan atas topik-topik yangdibut.uhkan
individu-individu atau kelompoktertentu di dalam organisasi.
11. Program Kcrja Pengawasan Tahunan, selanjutnyadisebut PKPT,
adalah rencana kerja pengawasanatau pemeriksaan untuk jangka waktu
satu tahunanggaran yang disusun.
12. Aparal Pengawasan Intern Pemerintah,selanjutnya discbut
APIP, adalah Pegawai NegeriSipil (PNS) yang mempunyai ja ba ta n
fungsionalauditor danj atau PNS yang diberi tugas,wewenang,
tanggung jawab dan hak secara penuholeh pejaba l yang berwenang
melaksanakanpengawasan pada instansi pemerintah untuk danatas nama
APIP.
13. Auditi adalah orangjunitpemerintah yang dilakukanberbentuk
asurans oleh APIP.
kcrjaj instansipengawasan
14. Klien adalah Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)j Pejaba l P m buat
Komitmen (PPK), UnitKcrja dan Pelaksana Kcgiatan di KementerianPPN
j Bappenas yang mcmcrlukan jasa konsultasi.
BAB II ...
-
-5 -
BAB 11
TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIPPENGAWASAN
Pasal2
Tujuan ditetapkannya Pcraturan Menteri ini adalahuntuk menjadi
pedoman dalam melaksanakanpengawasan di Kementerian
PerencanaanPembangunan NasionaljBadan PerencanaanPembangunan
Nasional.
Pasa13
Sasaran dit.etapkannya Peraturan Menteri ini adalahun t.uk
memastikan pengelolaan anggaran dan kinerjadi Kementerian
Perencanaan PembangunanNasionalj Badan Perencanaan Pembangunan
Nasionaltelah :
a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. sesuai dengan tugas dan fungsi, RencanaPembangunan .Jangka
Menengah, RencanaStrategis dan Rencana Kerja KementerianPerencanaan
Pembangunan NasionaljBadanPerencanaan Pembangunan Nasional;
c. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalampenggunaan
sum ber dana; dan
d. memenuhi prinsip-prinsippemerintahan yang baik.
tata kelola
Pasa14
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. perencanaan Pengawasan;
b. pelaksanaan Pengawasan;
c. tindak lanjut hasil Pengawasan; dan
d. pembinaan dan pengembangan Pengawasan.
PasaI5 ...
-
- 6 -
Pasa15
Pengawasan dilakukan bcrdasarkan prinsip-prinsip :
a. independen, yang bcrart.i bahwa kcadaan yangmerisyaratkan
seorang auditor dapatmenempatkan diri secara tepat sehingga
bebasdari intervensi tctapi dapat bekerja sama danmembina hubungan
kerja dengan auditi sehinggadapat melaksanakan pekerjaan dengan
baik;
b. obyektif, yang berarti bahwa keadaan yangmensyaratkan seorang
auditor melaksanakanaudit dengan jujur dan tidak
mengkompromikankualitas sehingga dapat menghasilkan laporanyang
menyajikan bukti yang tidak memihak dandapa t diyakinkan melalui
Iakt.a yang disajikan;
c. akuntabel, yang berarti bahwa penggunaananggaran program dan
/ atau dalam kegiatanharus sesuai dengan ketentuan yang
berlakusehingga da pa t dipertanggungjawabkan;
d. cerrnat, yang berart.i bahwa kegiatan harusdilakukan secara
hati-hati terhadap kesalahan,pelanggaran, inefisiensi, pemborosan,
inefektivitasdan konflik kepentingan;
e. efisien, yang berarti bahwa kegiatan harusdiusahakan
menggunakan dana dan daya yangminimum untuk mencapai kualitas dan
sasarandalam waktu yang ditetapkan secara optimal ataumenggunakan
dana yang telah ditetapkan untukmencapai hasil dan sasaran dengan
kualitas yangmaksimum;
f. efek tif', yang berarti bahwa kegiatan harusdcngan kebutuhan
dan sasaran yangditetapkan serta memberikan
manfaatsebesar-besarnya.
ses uaitelahyang
BAB III ..
-
- 7 -
BABIII
CAKUPAN DAN BENTUK PENGAWASAN
Bagian PertamaCakupan Pengawasan
Pasa16
Cakupan Pengawasan meliputi pengawasan atas :
a. Pengelolaan Anggaran; dan
b. Kinerja.
Pasa17
Cakupan Pengawasansebagaimana dimaksudmeliputi:
a. tata kelola administrasi dan anggaran unit kerja;dan
atas Pengelolaandalam Pasal 6
Anggaranhuruf a
b. tata kelola administrasi dan anggaran programdan
kcgiatan.
Pasa18
Cakupan P ngawasan atas Kinerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal
6 huruf b meliputi:
a. tata kelola tugas dan fungsi unit kerja; dan
b. tata kelola program dan kegiatan.
Bagian KeduaBentuk Pengawasan
Pasa19
Benluk Pengawasan dilakukan melalui kegiatan
a. Asurans; dan
b. Konsultansi.
Pasal10
(1) Kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf a
dilakukan untuk memberikan
keyakinan ...
-
- 8 -
keyakinan melalui penilaian yang independenmeng nai proses tata
kelola, manajemen risiko,dan pcngendalian di organisasi.
(2) Jcnis kegialan Asurans sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk Audit,Reviu, Evaluasi, dan Pemanlauan.
Pasal 11
(1) Kcgialan Konsullansi scbagaimana dimaksuddalam Pasal 9 huruf
b dilakukan untukmemberikan nilai tambah dan memperbaikiproses tata
kelola, manajemen risiko, danpengendalian di organisasi.
(2) .Jenis kegiatan konsultasi dilakukan dalambentuk Pemberian
Saran, F'asilitasi, dan Edukasi.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut lentang kegiatan Asurans danKonsultansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Pctunjuk Pelaksanaan
yang ditetapkanoleh Inspektur Utarna.
BABIV
PERENCANAAN PENGAWASAN
Pasal 13
Perencanaan Pengawasan meliputikebijakan Pengawasan dan
PKPT.
penyusunan
Pasal 14
(1) Kebijakan Pengawasan scbagaimana dimaksuddalam Pasal 13
disusun berdasarkan RencanaStrategis ln spcktorat Utama yang
tercantumdalam Rencana Strategis KementerianPPN / 8appenas.
(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
menjadi dasar dalam penyusunanPKPT.
Pasal 15 ...
-
-9 -
Pasal15
(1) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 dilakukan
dengan memerhatikan risiko,hasil pertimbangan Menteri Perencanaan,
dankapasitas sumbcr daya.
(2) PKPT digunakan scbagai dasar unt.uk melakukankegiatan
pengawasan.
(3) Dalam hal tertcntu yang dianggap pentingdan / a tau untuk
tujuan tertentu yang dianggapperlu se suar dcngan k tentuan
peraturanperundang-undangan, dapat dilakukanpengawasan di luar
PKPT.
BABV
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Bagian PertamaKegiatan Asurans
Pasal 16
Kegiatan Asurans scbagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a
dilakukan mclalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. peJaporan.
Pasal 17
(1) Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16
huruf a, fnspekur Utamamcmbentuk tim pclaksana.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan
dalam Surat Tugas.
(3) Surat tugas ditujukan kepada Auditi denganternbusan atasan
langsung Auditi.
(4) Dalam mclaksanakan tugasnya, tim pelaksanawajib membawa
Surat Tugas Asurans.
Pasal 18 ...
-
- 10 -
Pasal18
Pada tahap pelaksanaan scbagaimana dimaksuddalam Pasal ] 6 huruf
b, dilakukan melalui tahapsebagai berikul :
a. pembicaraan pendahuluan;
b. survei pendahuluan;
c. pengujian sislcm pengendalian manajemen;
d. pengujian subslantif.
Pasal19
P mbicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 huruf
a dilakukan dengan cara :
a. menjelaskanbentuk, jenisAsurans;
secara umum tentang tujuan,dan ruang lingkup, oleh Tim
b. menjclaskan secara umum ten tang latarbelakang, perkembangan
pclaksanaan, keluaran,dan hasil, dari kegiatan z prograrn 01 h
Auditi danalasan langsung Auditi.
Pasal20
(1) Survci pcndahuluan scbagaimana dimaksuddalam Pasal ] 8 huruf
b dilakukan denganlangkah sebagai berikut :
a. mencan dan mengumpulkan informasi yangrelevan;
b. menclaah informasi yang telah dikumpulkan;
c. mengidcntifikasi potensi kclemahankcrcn tanan pelaksanaan
operasionalunsur-unsur pengendalian manajemen.
dandan
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a mclipuli
pcraturan perundang-undanganyang relevan, buku-buku,
catatan-catatan,p doman kcgiatan, Oaf tar Isian
PelaksanaanAnggaran, Petunjuk Operasional, KerangkaAcuan Kerja,
struktur organisasi, pembagiantugas, surat Keputusan Pengangkatan
Pejabat
KPA/ ...
-
- 1 1 -
KPA/ PPK, Loan Agreement dan dokumenpendukung lainnya.
Pasa121
Pcngujian sistcrn pcngendaliansebagaimana dimaksud dalam
PasaJdilakukan meJaJui kegiatan :
rnanajerncn19 huruf c
a. mengumpulkan informasi mengenaipengendalian manajemcn yang
bcrlaku;
sistem
b. sislcm pengendaJiankuisioner sistem
menelaah dan me ngujimanajemen denganpengendalian manaj men;
c. menyusun kesimpulan terhadap keandalansistem pengendalian
manajemen.
Pasa122
P ngujian substantif sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 h ur uf
d dilakukan melalui langkah sebagaibcrikul:
a. menda patkan bukti-bukt.i malerial yang cukup danrelevan
untuk menguji kelemahan-kelemahansistem pengendalian manajemen yang
ditemukan;
b. menganalisis penycbab danpenyimpangan yang terjadi;
c. merumuskan r komendasi untuk perbaikan.
akibat atas
Pasa123
Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 huruf
b, Urn pelaksana harusm ndokumenlasikan peJaksanaan kegiatan
AsuransdaJam Kcrtas Kcrja.
Pasa124
Dalam hal tim pelaksana telah menyel saikan kegiatanAsurans, tim
pcJaksana menyusun konsep laporanhasil Asurans.
Pasal 25 ...
-
- 12 -
Pasal25
Kerangka laporan hasil Asurans paling sedikitmencakup:
a. landasan pemeriksaan, yang memuat dasarhukum, ruang lingkup,
sifat dan jangka waktupemeriksaan serta pernyataan auditor
tentangkesesuaian audit dengan Standar Audit AparatPcngawasan
Fungsional Pcmcrintah;
b. informasi umum mcngcria: Auditi yang meliputikegiatan,
organisasi dan sistem pengendalianmariajerne n.
Pasal26
(1) Pad a tahap pelaporan, tim pelaksana menyusunkonsep laporan
dengan didukung bukti yangrelevan, kompeten, cukup dan
material.
(2) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 24 disampaikan kepadaAuditi urituk ditanggapi secara
tertulis.
(3) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibahas
bersama dalam forum klarifikasi.
(4) Fo ru m k larifikasi scbagaimana dimaksud padaayat (2)
tcrdiri dari tim pelaksana, dan Auditiserta atasan langsung
Auditi.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidakterselesaikan dalam
forum klarifikasi, perbedaanpendapat tersebut harus dicantumkan
dalamKonscp Laporan Hasil Pemeriksaan dandisampaikan kepada atasan
langsung Auditi.
Pasal27
(1) Hasil pcmbahasan pada forum klarifikasiscbagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 disusunmenjadi Laporan Hasil Pemeriksaan
danditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Pengawasan.
(2) ln spekt.u r Utama menyampaikan laporan HasilPcmcriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada ...
-
- 13 -
(1) kepada Menteri Perencanaan, Auditi danatasan langsung
Auditi.
(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
bersifat rahasia, tidakdipublikasikan secara umum dan
disampaikanhanya kepada pihak-pihak sebagaimanadimaksud pada ayat
(2).
Pasal28
Kctentuan lcbih lanjuL Lcntang tahapan kegiatanAsurans
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16diatur dalam Petunjuk
Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Tnspektur Utama.
Bagian KeduaKegiatan Konsultansi
Pasal 29
Kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalamPasa19 huruf b
dilakukan melalui lahapan:
a. pembicaraan pendahuluan;
b. pclaksanaan konsultansi; dan
c. penyusunan laporan.
Pasal30
(1) Tim pelaksana kegiaLan Konsultansi memfasilitasipcmberian
alternatif solusi.
(2) Pemilihan solusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi
tanggungjawab Auditi/Klien.
Pasal31
Dalam hal tim pelaksana telah menyelesaikantugasnya, tim
pelaksaria kegiatan Konsultasimenyusun laporan hasiJ kcgiaLan
KonsulLansi.
Pasal 32 ...
-
- 14 -
Pasal32
Tim pclaksana kcgialan Konsultansi dilarangmelakukan kegialan
Asurans pada periode yang samauntuk Auditi/Klien yang sama.
Pasal33
Keterituan lebih lanjut ten tang tahapan kegiatanKonsultansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29diatur dalam Petunjuk
Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Inspektur Utama.
BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Pasal34
Tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan ataslaporan hasil
kegiatan Asurans yang berasal dariinternal maupun eksternal.
Pasal35
(1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi laporanhasil
kegiatan Asurans dari internal danmelaporkannya kepada Inspektur
Utama.
(2) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasiLaporan hasil
kegiatan Asurans dari eksternal danmelaporkannya kepada auditor
eksternal denganlembusan kepada lnspeklur Utama.
(3) lnspektur Utarna wajib memantau dan mendorongproses
penyelesaian tindak lanjut hasil kegiatanAsurans.
Pasal36
Apabila terdapat temuanpidana korupsi, lnspekturaparat penegak
hukumtemuan terse but.
yang berindikasi tindakUtama wajib membantudalam
menindaklanjuti
Pasal 37 ...
-
- 15 -
Pasa137
Ketentuan lcbih lanjut tentang tindak lanjut hasilpcngawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26diatur dalam Pctunjuk
Pclaksanaan yang ditetapkanoleh Inspcktur Utama.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATPENGAWASANINTERN
Pasa138
(J) APIP Kcmentcrian Perencanaan PembangunanNasional/Badan
Pcrencanaan PcmbangunanNasional wajib mcnaati Kodc Etik Aparal.
(2) Ketcnluan Icbih lanjut tenlang Kode Aparat APIPKementerian
Perencanaan PembangunanNasional/Badan Perencanaan
PembangunanNasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam
Petunjuk Pelaksanaan yangditetapkan oleh lnspektur Utama.
Pasa139
(1) Kcmenterian Pcrencanaan PcmbangunanNasional/ Badan
Pcrcncanaan PembangunanNasional mcnyclcnggarakan pcndidikan
profesisecara berkclanjutan.
(2) Pendidikan profesi scbagaimana dimaksud padaayal (1)
dimaksudkan untuk mengembangkankompelensi APIP Kemcnterian
PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan
Nasional.
Pasa140
(1) Inspektorat Utama harus mengembangkan danmemelihara program
penjaminan kualitas.
(2) Program penjaminan kualitas sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) mencakup:
reVlu ...
-
- 16 -
a. rCV1Ubcrjcnjang pcngawasan SCSUal dengantingkatan str uktur
tim pengawasan;
b. telaah sejawal yang dilaksanakan oleh unitpcngawas yang
ditunjuk guna mendapatkankeyakinan bahwa pelaksanaan
kegiatanpcngawasan telah se suai dengan standaryang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasa141
Pada saal Peraluran Men teri ini mulai berlaku :
1. Pengawasan yang dilakukan sebelum PeraturanMentcri ini
ditctapkan , masih tetap diberlakukanPeraturan Menleri sebelumnya
sampai denganberakhirnya proses Pengawasan;
2. Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan sebelumPeraturan Ment ri
ini ditetapkan, dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangandengan kelentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada saat Perat.uran Mcnleri ini mulai berlaku :
1. Pera turan Men teri Negara Per ncanaanPembangunan Nasionalj
Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.OOlAjM.PPNj05j2006 tentang PedomanPengawasan di Kementerian
Negara PerencanaanPembangunan Nasionalj Badan
PerencanaanPembangunan Nasional; dan
2. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasionalj
Kepala BadanPcrencanaan Pcmbangunan Nasional Nomor PER.
09jM.PPN ...
-
- ] 7 -
09/ M.PPN/12/2007 tentang Pedoman AuditKinerja di Kementerian
Negara PerencanaanPembangunan Nasionaf /Badan
PerencanaanPembangunan Nasional;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa143
Peraturan irndiundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteriini
diundangkan dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di .Jakartapada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
738
Salinan sesuai dengan aslinya~~~~Biro Hukum
4'cv.~