MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.20/Menlhk/Setjen/PLB.3/ 1/2018 TENTANG IZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut, Setiap Orang atau Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapatkan izin Menteri; b. bahwa Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-0727/SKKMA0000/2017/SO tanggal 21 November 2017, mengajukan Permohonan Izin Dumping Limbah Serbuk Bor dan Lumpur Bor Berbahan Dasar Air Kegiatan Pengeboran Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Mahakam; c. bahwa berdasarkan: 1. hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor Registrasi: R201711150008 tanggal 11 Desember 2017; 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Dumping Limbah B3 tanggal 12 Desember 2017; permohonan Izin Dumping Limbah ke Laut dari Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kontrak Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memenuhi persyaratan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin
54
Embed
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK …amdal.menlhk.go.id/amdal/uploads/izin/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu...- 3-KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT: Memberikan Izin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK.20/M enlhk/Setjen/PLB.3 / 1/2018
TENTANG
IZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian d an /a tau Perusakan Laut, Setiap Orang atau Penanggung Jawab usaha d an /a tau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapatkan izin Menteri;
b. bahwa Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-0727/SKKMA0000/2017/SO tanggal 21 November 2017, mengajukan Permohonan Izin Dumping Limbah Serbuk Bor dan Lumpur Bor Berbahan Dasar Air Kegiatan Pengeboran Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Mahakam;
c. bahwa berdasarkan:1. hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor Registrasi: R201711150008 tanggal 11 Desember 2017;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Dumping Limbah B3 tanggal 12 Desember 2017;
permohonan Izin Dumping Limbah ke Laut dari Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kontrak Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin
- 2 -
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
di Wilayah Kontrak Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan /a tau Perusakan Laut;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kontrak Mahakam, South Mahakam dan Balikpapan Base, Provinsi Kalimantan Timur oleh Total E&P Indonesie, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 378/M enlhk/Setjen/ PLB.3/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
2. Risalah Pengolahan Data Izin Dumping Limbah ke Laut dari Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di Wilayah Kontrak Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: RPD- 184/ PSLB3-VPLB3 / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN TENTANG IZIN DUMPING LIMBAH KELAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGANMINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAKMAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATASNAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAKEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- 3 -
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
: Memberikan Izin Dumping Limbah ke perairan lepas pantai Selat Makassar, Wilayah Kontrak Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur dari kegiatan pemboran sum ur pengembangan lapangan minyak dan gas bumi kepada:
1. Nama Badan Usaha : SKK Migasd an /a tau Kegiatan
2. Bidang Usaha dan/ : Badan Pelaksanaatau Kegiatan Pengawasan Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Nama Penanggung : Amien SunaryadiJawab Usaha d an /a tau Kegiatan
4. Jabatan : Kepala SKK Migas5. Alamat Kantor : Jl. Jenderal Gatot
Subroto No. 42 Jakarta 12710 Telepon: 021-29241607 Faksimili: 021-29249999
6. Lokasi Usaha dan/ : Perairan Lepas PantaiKegiatan Selat Makassar,
Wilayah Kontrak Mahakam,Provinsi Kalimantan Timur
: Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemboran sum ur pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun berupa:1. serbuk bor dari pemakaian lumpur bor berbahan
dasar air (water based mud)] dan2. lumpur bor berbahan dasar air.
: Limbah yang akan didumping sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA memenuhi ketentuan:1. berasal dari kegiatan pemboran sum ur yang
terletak pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B Keputusan ini; dan
2. didumping di lokasi yang berbeda dengan lokasi kegiatan pemboran sum ur sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas (eksitu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Keputusan ini.
: Dalam melaksanakan kegiatan Dumping Limbah sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Penanggung Jawab Usaha d an /a tau Kegiatan wajib:1. melakukan netralisasi atau pengurangan kadar
racun limbah;2. melakukan Dumping Limbah ke laut;3. melakukan pemenuhan baku m utu kualitas air
I
- 4 -
KELIMA
KEENAM
5. melakukan verifikasi model sebaran Limbah;6. melakukan pencatatan kegiatan Dumping Limbah;7. melakukan sosialisasi kepada m asyarakat nelayan
di sekitar lokasi Dumping Limbah;8. menyampaikan rencana pelaksanaan Dumping
Limbah ke laut untuk setiap sum ur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling lama 1 (satu) bulan sebelum kegiatan Dumping Limbah ke laut dilaksanakan;
9. melaporkan tata kelola kegiatan Dumping Limbah;10. melakukan penanganan kondisi darurat: dan11. melakukan penanggulangan dan pemulihan
fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan /a tau perusakan lingkungan hidup.
: Netralisasi atau pengurangan kadar racun limbah sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 1 dengan ketentuan:1. dilakukan dengan mengolah limbah terlebih
dahulu melalui proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor sehingga dihasilkan serbuk bor dan lumpur bor yang akan didumping ke laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Keputusan ini;
2. terhadap Limbah yang telah dilakukan netralisasi atau pengurangan kadar racun dilakukan uji Total Petroleum Hidrocarbon (TPH) untuk oil on cutting serbuk bor sebelum melakukan Dumping; dan
3. hasil uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi baku m utu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Keputusan ini.
: Dumping Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 2 dilakukan dengan ketentuan:1. membuang limbah serbuk bor dari pemakaian
lumpur bor berbahan dasar air dan lumpur bor berbahan dasar air dengan cara berurutan d an /a tau bersamaan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA angka 2 sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E Keputusan ini;
2. volume limbah paling tinggi yang diperbolehkan didumping ke laut sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap satu kali pembuangan adalah 500 m3 (lima ratus meter kubik);
3. volume serbuk bor yang didumping paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari volume Limbah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- 5 -
KETUJUH
KEDELAPAN
4. membuang limbah sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA dengan cara disalurkan melalui pipa (hose) yang diletakkan pada kedalaman 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan laut;
5. debit paling tinggi limbah yang diperbolehkan didumping ke laut yaitu 20,8 m3/jam (dua puluh dan delapan per sepuluh meter kubik per jam);
6. akumulasi volume limbah yang diperbolehkan didumping untuk setiap titik dumping sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu 5.000 m3 (lima ribu meter kubik); dan
7. sebaran limbah yang dibuang tidak boleh melebihi baku m utu kandungan TSS dalam air laut pada radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi dumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Keputusan ini.
: Pemenuhan baku mutu kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 3 dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha d an /a tau Kegiatan dengan ketentuan:1. dilakukan pada titik penaatan yang berada di
radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi Dumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E dan huruf F Keputusan ini;
2. pengambilan sampel kualitas air laut dilakukan dengan memperhatikan:a. musim pada saat Dumping; danb. arah arus dominan dan perubahannya;
3. dalam hal arah arus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengalami perubahan dari rencana yang ditetapkan, Penanggung Jawab Usaha d an /a tau Kegiatan wajib menambahkan titik penaatan pem antauan kualitas air laut pada jarak 500 m (lima ratus meter) searah arus dominan dari lokasi Dumping sesuai dengan ruang lingkup dan hasil kajian modeling sebaran Limbah;
4. pengambilan sampel kualitas air laut dilakukan ketika pasang dan surut air laut;
5. hasil pengujian sampel kualitas air laut tidak boleh melampaui baku mutu kualitas air laut sesuai dengan Lampiran II huruf D Keputusan ini; dan
6. dilakukan setiap satu kali dumping limbah selesai.
: Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 4 dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha d an /a tau Kegiatan dengan ketentuan:1. untuk mengetahui pengaruh kegiatan dumping
limbah terhadap:a. kelimpahan ikan;b. biota laut;
- 6 -
KESEMBILAN
2. pengaruh kegiatan Dumping Limbah sebagaimanadimaksud pada angka 1 diketahui denganketentuan:a. melakukan pengambilan sampel untuk uji LC50-
96 jam dan uji total konsentrasi logam berat Limbah paling sedikit 1 (satu) kali sebelum proses Dumping pertama kali dilakukan pada kegiatan pemboran;
b. uji total konsentrasi logam berat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap parameter logam berat sesuai dengan Lampiran II huruf B Keputusan ini;
c. melakukan pemantauan terhadap jenis dan kelimpahan ikan;
d. melakukan pem antauan biota laut pada titik penaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 1;
e. pengambilan sampel pemantauan biota laut dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel penaatan kualitas air laut;
f. melakukan pemantauan terhadap kualitas sedimen laut sesuai dengan Lampiran II huruf C Keputusan ini dan ketebalan sedimen laut pada titik penaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 1, pada saat dumping terakhir di setiap titik dumping; dan
g. membandingkan hasil pem antauan kualitas sedimen laut dan biota laut dengan kualitas sedimen laut dan biota laut hasil kajian rona awal lingkungan; dan
h. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf f dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
: Verifikasi model sebaran Limbah sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 5 dilakukan terhadap model sebaran Limbah yang digunakan berdasarkan pengukuran partikel serbuk bor (grain size), arus laut, dan hasil pengukuran kandungan Total Suspended Solid (TSS) pada pemantauan kualitas air laut.
KESEPULUH : Pengujian dan /a tau pem antauan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 2, Amar KETUJUH angka 5, Amar KEDELAPAN angka 2 dan Amar KESEMBILAN dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan /a tau dengan menggunakan alat yang telah terkalibrasi.
KESEBELAS : Pencatatan kegiatan Dumping Limbah sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 6 dilakukan dengan mencatat jumlah Limbah yang dihasilkan, diproses, dan didumping dengan mempergunakan neraca Limbah sesuai dengan format sebagaimana
- 9 -
KEDUA PULUH SATU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanuntuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun
Berbahaya;3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;5. Gubernur Kalimantan Timur;6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;7. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas).
«
LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: SK.20/M enlhk/Setjen/PLB.3/ 1/2018 TENTANGIZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
LOKASI DAN KOORDINAT DUMPING LIMBAH
A. Lokasi Sumber Limbah
B. Koordinat Sum ur Pemboran
No Sumur KoordinatLapangan Nama Sumur Bujur Timur Lintang Selatan
D. Diagram Alir Proses Pengelolaan Serbuk dan Lumpur Bor
lubangSu-nur
Sisa Lumpur WBM di akhtr section pengeboran
lI< >75 mikron Didumping eksitu
Serbuk Bor WBM
di lokasi dumping
^ Didumping cksitu di lokasi dumping
Keterangan:1. Lumpur Water-Base Mud (WBM) baru dibuat di dalam mud pit rig.2. Dari mud pit rig, lumpur WBM dipompakan ke dalam lubang sum ur
melalui drill string, mata bor dan anulus lubang. Pemompaan ini menggunakan pompa hidrolik yang terdapat pada top drive. Lumpur lalu bergerak memasuki saluran drill string menuju bit dan menembakkan lumpur melalui nozzle yang terdapat pada bit.
3. Lumpur yang keluar dari drilling bit naik ke atas melalui selubung (annulus). Di dalam annulus, lumpur WBM akan mengangkat serbuk bor WBM ke permukaan melalui bell nipple dan flowline.
- 6 -
4. Lumpur WBM beserta serbuk bor WBM yang terangkat ke permukaan dialirkan ke dalam flow line dan menuju unit shale shaker (pengelola serbuk bor).
5. Pada unit shale shaker, terjadi pemisahan antara lumpur WBM dan serbuk bor WBM melalui mekanisme pengayakan. Di unit ini, serbuk diayak dengan saringan dan serbuk bor dengan ukuran besar didumping ke laut. Saringan pada shale shaker berkisar 75 mikron.
6. Serbuk bor WBM yang terpisahkan di atas, akan disimpan di dalam barge dan kemudian dibawa ke lokasi dumping untuk di dumping. Sedangkan lumpur WBM akan dipompakan kembali ke mud pit dan kemudian dipompakan dalam lubang sum ur sehingga section pemboran selesai.
7. Sisa lumpur WBM setelah section pemboran selesai akan disimpan di dalam barge dan kemudian dibawa ke lokasi dumping untuk di dumping di lokasi dumping eksitu.
- 7 -
Keterangan:1. Pelaksanaan Dumping dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tata
cara sebagai berikut:
No Tahapan Titik Dumping1 Pertama B l, B9, B172 Kedua B3, Bl 1, B193 Ketiga B5, B13, B214 Keempat B7, B15, B235 Kelima B2, BIO, B186 Keenam B4, B12, B207 Ketujuh B6, B14, B228 Kedelapan B8, B16, B24
2.Setelah tahapan kedelapan selesai maka tahapan Dumping selanjutnya dilakukan kembali ke tahapan pertama sampai kegiatan dumping selesai dilakukan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: SK.20/M enlhk/Setjen/PLB.3 /1 /2018 TENTANGIZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
BAKU MUTU TOTAL PETROLEUM HIDROCARBON (TPH) DAN TOTAL KONSENTRASI LOGAM BERAT
A. Baku Mutu TPH% TPH Jangka Waktu
< 5 2017- 2024
B. Parameter Total Konsentrasi Logam Berat pada Serbuk Bor dan Lumpur BorNo. Parameter Satuan1. Arsenic mg/ Kg berat kering2. Cadmium mg/Kg berat kering3. Chromium mg/Kg berat kering4. Copper mg/Kg berat kering5. Cobalt mg/ Kg berat kering6. Lead mg/Kg berat kering7. Mercury mg/Kg berat kering8. Molybdenum mg/ Kg berat kering9. Nickel mg/Kg berat kering10. Tin mg/Kg berat kering11. Selenium mg/Kg berat kering12. Zink mg/ Kg berat kering
C. Parameter Pemantauan Kualitas Sedimen LautNo. Parameter Satuan1. Arsenic mg/Kg berat kering2. Cadmium mg/Kg berat kering3. Chromium mg/Kg berat kering4. Copper mg/ Kg berat kering5. Cobalt mg/Kg berat kering6 . Lead mg/ Kg berat kering7. Mercury mg/Kg berat kering8 . Molybdenum mg/Kg berat kering9. Nickel mg/ Kg berat kering10. Tin mg/Kg berat kering11. Selenium mg/ Kg berat kering12. Zink mg/Kg berat kering13. Total Organic Carbon (TOC) %14. Total Organic Matter (TOM) %15. Total Nitrogen %16. Total Fosfor %1 7 I V T r m r y A r n m o t i p /DTI?V\ n /
- 2 -
D. Baku Mutu Kualitas Air Laut dan Biota LautNo. | Parameter Satuan Baku mutu1 . Fisika
a. Kecerahan a M coral: >5mangrove: -seagrass: >3
b. Kebauan - alami3
c. Kekeruhan a NTU <5d. Padatan tersuspensi total b mg/L coral: 2 0
mangrove: 80seagrass: 2 0
e. Sampah - nihil1 0 )f. S u h u c "C alami3 k)
coral: 28-30 <c)mangrove: 28-32 k)lamun: 28-30 k)
g. Lapisan minyak 5 - nihil1 <5)2. Kimia
a. pHd - 7 - 8,5 k)b. Salinitas e % alami3 < e>
coral: 33-34 k)mangrove: s /d 34(e)lamun: 33-34 k)
No. Parameter Satuan Baku mutuc. Plankton sel/ 100 ml Tidak bloom6
5. Radio NuklidaKomposisi yang tidak diketahui _BqZ!___ 4
Catatan:1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan
(sesuai dengan metode yang digunakan).2. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah
ada, baik internasional maupun nasional.3. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat
(siang, malam dan musim).4. Pengamatan oleh m anusia (visual).5. Pengamatan oleh m anusia (visual). Lapisan minyak yang diacu adalah
lapisan tipis (thin layer) dengan ketebalan 0,01 mm.6. Tidak bloom adalah tidak terjadi pertum buhan yang berlebihan yang
dapat menyebabkan eutrofikasi. Pertumbuhan plankton yang berlebihan dipengaruhi oleh nutrien, cahaya, suhu, kecepatan arus, dan kestabilan plankton itu sendiri.
7. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal.a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% kedalaman
euphotic;b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi
rata-rata musiman;c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <2°C dari suhu alami;d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <0,2 satuan pH;e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan<5% salinitas rata-rata
musiman;f. berbagai jenis pestisida seperti DDT, Endrin, Endosulfan dan
Heptachlor;g. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi
Dumping Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik TitikPantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau
Titik Juli Agustus September Oktober November Desember
Dumping Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik TitikPantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau Pantau
an:itik pemantauan disesuaikan dengan musim pada saat akan melakukan dumping.pabila terjadi perubahan arah arus dominan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menambahkan titik koordinat pemantauan ualitas air laut pada jarak 500 m (lima ratus meter) yang searah arus dominan dari lokasi dumping.
- 8 -
F. Titik Koordinat Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: SK.20/M enlhk/Setjen/PLB.3/ 1/2018 TENTANGIZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
FORMAT NERACA DUMPING SERBUK BOR DAN LUMPUR BOR
Nama Perusahaan
Bidang usaha
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Periode waktuI JENIS AWAL JUMLAH
(TON)CATATAN :
TOTAL A (+)
II PERLAKUAN: JUMLAH(TON)
JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA
PERIZINAN LIMBAH DARI KLHK
ADA TIDAK ADA KADALUARSA
DUMPING 1..........2.............dst
TOTAL B (-)JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA** C (+)................ TONKINERJA PENGELOLAAN LIMBAH SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN
{[A-C]/ A} * 100%) = ...................%.
KETERANGAN:** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala
waktu penaatan.Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benamya sesuai dengan kondisi yang ada.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
LAMPIRAN IVKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: SK.20/M enlhk/Setjen/PLB.3 / 1/2018 TENTANGIZIN DUMPING LIMBAH KE LAUT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KONTRAK MAHAKAM, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KONDISI DARURAT
Keterangan:1. Saksi kejadian tum pahan minyak (pegawai dan kontraktor) wajib untuk
melakukan hal berikut: Menginformasikan kepada RSES terkait adanya tum pahan minyak.
2. Setelah m endapatkan informasi mengenai adanya tum pahan minyak, RSES akan melakukan hal-hal berikut ini:a. mengidentifikasi sumber tum pahan dan menghentikan sumber juka
memungkinkan;
- 2 -
c. menginformasikan kepada Superintendant;d. menginformasikan kepada SBO;e. fax kepada SBO laporan tum pahan minyak;f. fax kepada RSES Lapangan produksi - laporan tum pahan minyak (jika
memerlukan bantuan).3. Setelah m endapatkan informasi mengenai adanya tum pahan minyak, RSES
Lapangan produksi akan melakukan hal-hal berikut ini :a. menginisiasi Penanggulangan tum pahan minyak khusus lapangan;b. mengerahkan Tim Tanggap Darurat Lapangan;c. menginformasikan kepada Tim Antipolusi di Handil jika tim lapangan
tidak mencukupi.4. Setelah m endapatkan informasi mengenai adanya tum pahan minyak,
Handil Oil Spill Response Team akan melakukan hal-hal berikut ini :a. mengerahkan Tim Antipolusi;b. mengirimkan peralatan yang dibutuhkan.
5. Setelah m endapatkan informasi mengenai adanya tum pahan minyak, Stand-by Officer akan melakukan hal-hal berikut ini :a. menginisiasi rencana penanggulangan tum pahan minyak;b. melaporkan tum pahan kepada EVP dan HSE.
6. Melaporkan terjadinya kondisi darurat secara lisan dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan secara tertulis dalam waktu 2 x 24 jam kepada:a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;c. Gubernur Kalimantan Timur;d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
7. Menghentikan kegiatan dumping dan melaporkan kepada Menteri paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal kejadian.
8. Mengamankan dan mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan.9. Memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap
masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang diperkirakan kena dampak langsung.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,